No title

Saya Senantiasa Mengutamakan Kesehatan Penderita

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

insert : Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010

tentang

Standar Layanan Informasi Publik

Agustus 2011 Vol.15 No. 3

ISSN : 14106450

Kunjungan Dokter Spesialis Paru dari Korea Utara ke RSUD Dr. Soetomo Rabu, 18 Mei 2011

Kunjungan tersebut dalam rangka melihat metode pengobatan bagi penderita MDR-TB, tampak kiri rombongan yang diketuai oleh Kim Hyun, dr diberi pengarahan oleh Wadir Pelayanan Medik Budi Rahayu, dr, MPH. dan kanan Kunjungan singkat tersebut mereka meninjau implementasi metode pengobtan TB dan MDR-TB di RSUD dr. Soetomo untuk dijadikan contoh di Negara mereka.

Kunjungan RS Nasional Guido Valadares (RS NGV) Dili Timor Leste ke RSUD Dr. Soetomo Kamis, 9 Juni 2011

Kunjungan dipimpin oleh Direktur RS NGV Dra. Odette da Silva Viegas dan diterima oleh Wadir Penunjang Medik Dr. Usman Hadi, dr, SpPD-KPTI membahas tentang kerjasama yang telah berjalan selama ini dan juga membahas kerjasama berkutnya tentang kerjasama dalam mengembangkan unit Hemodialisis dan Unit Kardiologi.

Lokakarya PKRS & Humas tahap XXIV dibagi dalam 2 angkatan pada tanggal 24-25 Mei 2011 dan 29 Me – 1 Juni 2011 yang merupakan agenda tahunannya Instalasi PKRS & Humas. Untuk tahun ini diiiktui oleh 100 peserta dari RSUD Dr. Soetomo dan 61 orang dari RS di Surabaya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Denpasar dan Kupang.

daftar isi Agustus 2011 Vol. 15 No. 3

02

Karya bhakti H. Dodo Anondo, dr., MPH Direktur RSUD Dr. Soetomo

04 11

ARTIKEL KESEHATAN 1. Kelainan-kelainan Hiperpigmentasi 2. Deteksi dini pendengaran pada anak, apakah perlu Dilakukan ? 3. Bayi Tabung (In Vitro Fertilization) AKTUALITA Sosialisasi Nilai Dasar Menjadi Budaya Organisasi

14

berita foto

• • • • • • • • • • • • •

22 23

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RS Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Penyerahan Ambulans ’Emergency Paliatif’ RSUD Dr. Soetomo Customer Relationship Management (CRM) Cerebral Palsy Kursus Pelatihan Relawan Paliatif CRM Irna Medik Workshop Peran Aktif Farmasis pada Pengelolaan Kasus Infeksi Workshop & Hands-On Experiences XXIX Kunjungan DPRD Nusa Tenggara Timur Kunjungan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) Peringatan HUT RI ke-66 Seminar tentang ’Penyakit Maag : Kenali, Obati, dan Hindari’ Mini Games staf Perekam Medis

27

RUANG UNIK & LUCU

28

kuis mimbar

Dari Redaksi

COVER : Pelepasan balon merah putih oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo, Dodo Anondo, dr, MPH setelah senam yang diikuti oleh karyawankaryawati RSUD Dr. Soetomo dalam rangka memperingati HUT RI ke-66 pada Jum’at 29 Juli 2011.

Pembaca yang kami hormati, Mimbar Agustus 2011, Vol. 15. No. 3 terbit pada bulan penuh berkah dan ampunan dari Allah Yang Maha Kuasa yaitu bulan Ramadhan yang dilanjutkan dengan Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66, 17 Agustus 2011 dengan tema : Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup dalam ke-Bhinneka-an untuk Kokohkan Persatuan NKRI, Kita Sukseskan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum ASEAN untuk Kokohkan Solidaritas ASEAN. Tema yang tepat dengan keadaan Indonesia saat ini. Allah yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha pengampun, dan segala maha yang baik lainnya sehingga bila manusia itu telah mendapat anugerah Allah dapat berbakti kepada Nya dengan benar yaitu berperasaan sabar, tawakal, ikhlas serta berbakti kepada Allah dengan tulus tidak pamrih, tidak perhitungan, maka manusia itupun akan mempunyai sifat pengasih, penyayang, adil, pemaaf dari sifatsifat baik lainnya. Semoga di bulan Ramadhan ini kita mendapat pengampunan dari Allah dan semakin mencintai Allah. Kita sertakan sisipan : Peraturan Komisi Informasi No. 01 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik yang harus berjalan di semua institusi pemerintah. Semoga kita semua memahami dan melaksanakan Keterbukaan Layanan Informasi Publik yang semoga tidak jadi bumerang untuk kita semua yang sudah bekerja dengan baik dan benar malah dituntut pidana ataupun perdata oleh orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Silahkan baca artikel kesehatan dan artikel lainnya serta mengisi obat anti pikun Sudoku.

Susunan Redaksi Pelindung : Dodo Anondo, dr, MPh - Direktur RSUD Dr. Soetomo Penasehat : Drs. Pungky Hendriastjarjo, MAk - Wakil Direktur Umum dan Keuangan • Budi

SEKILAS INFO Diet Dukan, Trik Langsing Tanpa Kelaparan

Rahayu, dr., MPh - Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan • Dr. Usman Hadi, dr., Sp.PD,

RUANG SENI

Pimpinan Redaksi : Sunarso Suyoso, dr., Sp.KK(K) - Kepala Instalasi PKRS & Humas

24

26

KPTI - Wakil Direktur Penunjang Medik • Drs. Bambang Muhariono, MSi, Ap - Wakil Direktur Pendidikan Profesi & Penelitian. Wakil Redaksi : Didi Aryono Budiyono, dr., Sp.KJ(K) - Wakil Kepala Instalasi PKRS & Humas Dewan Redaksi : Roestiniadi Djoko Soemantri, dr., Sp.THT (K) • Pranawa, dr., Sp.PD.KGH, Yatno, dr., Sp.JP (K), Agus Hariyanto, dr., SpA (K), Syaiful Islam, dr., Sp.S,

tokoh

Dateng, SKM

RUANG WANITA

• Ayam Masak Hijau • Acar Sayur Campur

dra. Esti

Handayani, Apt.MARS Redaksi Pelaksana : Moegiono M. Oetomo, dr., Sp.M • Mudiharti, SE • Rahayu Warni Kusasih, SKM • Rama Krishna, SKM • Tutik Murniati, SE. • Ruri Mustikarani, S.Sos Tata Usaha : Widyowati, Zainal Mutakin, S.Sos, Susana Shinta A. Alamat : Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6 - 8 Surabaya • Telp. 5501086, 5501088, 5501123 • eMail: [email protected] • Website: www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id • Foto-foto : ZM

Redaksi menerima sumbangan foto atau karangan, berupa tulisan ilmiah, pengalaman kerja, ide cerita, anekdot, suka duka dan lain-lain yang menyangkut kesehatan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah, tanpa mengubah isi. agustus 2011 mimbar 1

karya bhakti

Karya Bhakti edisi ini menampilkan sosok H. Dodo Anondo, dr., MPH sebagai Direktur RSUD Dr. Soetomo yang baru dilantik per tanggal 6 April 2011.

Dodo Anondo, dr., MPH

Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya

“Hadapi Segala Tantangan dengan Senyuman” Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural Lulus kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, tahun 1983-1984 saya hijrah ke Kota Purworejo, Jawa tengah untuk bekerja di Puskesmas Kali Gesing dan Puskesmas Grabag di tahun 19841985. 1986, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 Management Public Health di Mahidol University, Thailand. Usai kuliah S2 selama dua tahun, saya diterima bekerja di Balai Pelatihan Kesehatan Salaman, Magelang sebagai Widya Iswara atau pelatih. 1990, saya pun diangkat menjadi Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kecamatan Gombong. 1993-1997, menjabat Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Nasional Salaman, Jawa Tengah. Kemudian tahun 1998, saya pindah ke Madura mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan 2 mimbar agustus 2011

Pamekasan. 2000 – 2003, saya menjadi Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Murnajati, Lawang. 2003 – 2006, Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga Dinkes Provinsi Jawa Timur. 2007 – 2008, menjabat sebagai Wakil Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun. 2009 – Mei 2010 sebagai Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun. Tahun 2010 – 2011 merupakan tahun yang penuh kenangan buat saya karena saya berganti jabatan hingga tiga kali dalam waktu kurang dari setahun. Tepatnya usai menjabat Direktur di RSUD Dr. Sudono, Juni 2010 saya memimpin RSUD Dr. Saiful Anwar Malang hingga September 2010. Oktober 2010 – 31 Maret 2011, saya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSU Haji Surabaya periode Januari 2011 – 31 Maret 2011. Akhirnya pada 1 April 2011 saya

diangkat menjadi Direktur RSUD Dr. Soetomo sampai sekarang. Pengalaman Berkesan Selama Bekerja Sewaktu saya bekerja di Puskesmas pernah ada seorang ibu yang mengalami kasus Partus Kasep, kemacetan dalam persalinan. Penanganan kasus tersebut seharusnya merupakan wewenang dokter spesialis kandungan, namun karena di tempat kami tidak ada dan pasien dalam keadaan gawat terpaksa saya dan perawat yang turun tangan. Alhamdulillah kami berhasil menyelamatkan pasien tersebut dan bayinya yang akhirnya diberi nama Dobi karena ditolong oleh dokter dan bidan. Saya juga masih ingat peristiwa kecelakaan pesawat Hercules TNI – AU yang jatuh di Desa Karang Rejo, Madiun pada Mei 2009. Pesawat tersebut mengangkut 120 penumpang, namun hanya 15 orang yang selamat. Lima belas orang itu dilarikan ke RSUD Dr. Sudono Madiun. Sebagai Direktur RSUD Dr. Sudono yang menjabat saat itu, saya bersama tim yang terkait berusaha keras untuk menyelamatkan mereka. Alhamdulillah kelima belas orang tersebut selamat dan sehat sampai sekarang. Suka Duka Kalau duka insyaAllah tidak ada karena semuanya saya bawa enjoy saja. Kalau suka banyak, karena saya pindah-pindah tempat kerja jadi bisa keliling kota di Indonesia. Sebagai dokter dan direktur, saya senang karena bisa bertemu dengan klien-klien terutama yang berhubungan dengan maskin (masyarakat miskin), dimana kita bersama-sama menolong para maskin. Saya juga senang bisa menjadi Direktur RSUD Dr. Soetomo. Meskipun banyak peningkatan secara kualitas tapi bentuk fisiknya masih terdapat bangunan lama dan bersejarah yang harus dilestarikan, jadi saya bisa bernostalgia dengan masa-masa kuliah dulu. Apalagi saat bertemu dengan teman-teman seangkatan, senior-senior, dan guru besar dosen saya yang banyak membantu dan mendukung saya. Pesan untuk Generasi Mendatang Saya berharap agar generasi mendatang menjaga kualitas RSUD Dr. Soetomo karena rumah sakit ini telah memiliki charisma tersendiri di mata masyarakat. Juga berharap agar mereka dapat menjaga kultur, hubungan, dan harus siap betul untuk mengganti senior-seniornya. Saya juga menghimbau kepada senior untuk mengajak generasi di bawahnya berdiskusi dalam memecahkan segala masalah. Untuk seluruh keluarga RSUD Dr. Soetomo, kita harus bekerja secara harmonis untuk memajukan rumah sakit ini. Apabila ada yang kurang hendaknya dibicarakan secara musyawarah

mufakat. Serta banyak-banyaklah memberi saran dan kritik yang membangun untuk pengembangan RSUD Dr. Soetomo ke arah yang lebih baik. Motto Hidup Kalau bisa menyenangkan orang lain dengan senyum kita tidak akan stress. Dengan senyum kita juga jadi lebih siap menghadapi segala tantangan. Riwayat Pendidikan SD kelas 1 – 5 saya bersekolah di Surabaya tepatnya di SD Kali Bokor. Kemudian tahun 1968 saya pindah ke Madiun mengikuti orang tua yang berpindah tugas. Sejak itu pendidikan saya lanjutkan di Madiun, yakni kelas 6 SD di SD Inrakila Madiun (1968), SMP 1 Madiun tahun 1969 – 1971, SMA 1 Madiun tahun 1972 – 1974. Barulah tahun 1975 saya kembali ke Surabaya untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya bersyukur karena selama berkuliah tidak pernah membayar SPP, sebab selalu mendapat beasiswa bakat dan prestasi sampai lulus FK pada tahun 1982. Setelah kuliah saya bekerja di Puskesmas selama tiga tahun. Hingga akhirnya tahun 1986 saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 Management Public Health di Mahidol University, Thailand selama dua tahun.

"... kita harus bekerja secara harmonis untuk memajukan rumah sakit ini ..." Riwayat Hidup Lahir di Surabaya pada tanggal 13 Juni 1955. Merupakan putra dari RA. Kamsirah dan RM. Soetono yang bekerja sebagai pamong praja. Sejak lahir sampai kelas 5 SD tinggal di Surabaya hingga akhirnya tahun 1986 orang tua dipindah tugaskan ke Madiun. Sejak saat itu menetap dan meneruskan pendidikan di Madiun hingga tamat SMA. Saya banyak belajar dari bapak saya yang selalu bersikap low profile meskipun menjabat sebagai seorang pamong praja. Itu juga merupakan pesan beliau yang paling saya ingat hingga saat ini dan selalu coba saya terapkan pada diri saya. Tahun 1981, tepatnya 28 November 1981, menikah dengan Rr. Rini Susilowati. Dari pernikahan tersebut saya dikaruniai dua orang anak : 1. Primanda Sitahala, S.H yang kini menjadi Ka. Cab. Kejaksaan Negeri Muara Tembesi, Jambi. Menikah dengan Bayu Setyo Pratomo, SH dan dikaruniai seorang anak bernama Athaya Pasha Daviandra (14 bulan). 2. Bagus Mukti Wibowo, dr. yang kini sedang mengikuti PPDS ObsGin FK Unair/ RSUD Dr. Soetomo Surabaya. q agustus 2011 mimbar 3

artikel kesehatan

Kelainan-kelainan

Hiperpigmentasi

Diah Mira Indramaya dr. Sp. KK

Instalasi Rawat Inap Medik RSUD Dr SOETOMO Surabaya

K

elainan warna kulit merupakan masalah kosmetis yang sering dikeluhkan. Kelainan ini disebabkan karena adanya deposit pigmen melanin yang tidak merata. Jumlah pigmen yang berkurang akan menimbulkan bercak putih (hipopigmentasi) atau jumlah pigmen yang bertambah akan menyebabkan bercak coklat hitam (hiperpigmentasi). Hiperpigmentasi dapat disebabkan kondisi yang berbedabeda dengan respon terhadap terapi yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh solar lentigines (bercak coklat pada wajah) adalah hiperpigmentasi pada wajah yang superfisial, kelainan ini akan memberikan respon yang baik terhadap laser pigmen. Melasma (bercak kecoklatan dengan bentuk yang tidak teratur) tidak memberi respon terhadap laser pigmen, dan terapi pilihan untuk melasma adalah krim pemutih kulit (skin lightening cream). Hiperpigmentasi menunjukkan adanya peningkatan jumlah pigmen melanin yang dapat terletak pada epidermis (lapisan kulit bagian atas) atau pada dermis (lapisan kulit bagian bawah) atau pada keduanya. Peningkatan pigmen ini dapat lokal pada area yang tidak luas atau luas (generalisata) dan kelainan tersebut bisa didapat, congenital atau diturunkan. Menentukan penyebab hiperpigmentasi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan terapi yang akan diberikan. Penyebab dapat diketahui berdasarkan riwayat penyakit dan pemeriksaan klinis. Penyebab hiperpigmentasi antara lain adalah melasma, hiperpigmentasi paska keradangan, hiperpigmentasi yang diinduksi obat, penyakit sistemik (penyakit hati, addison disease) dan masih banyak lagi. Melasma, hiperpigmentasi paska radang PIH (post inflammatory hyperpigmentation) dan hiperpigmentasi yang diinduksi obat (drug induced hyperpigmentation) adalah merupakan kelainan hiperpigmentasi yang didapat yang sering dikeluhkan akan dibahas di bawah ini. MELASMA : Definisi : Penyakit hiperpigmentasi yang didapat yang ditandai adanya bercak coklat kehitaman yang biasanya pada wajah. Epidemiologi : sering dijumpai pada orang dengan tipe kulit IV – VI seperti hispanik, asia timur, asia tenggara yang tinggal di area dengan intensitas radiasi ultraviolet yang tinggi. Wanita lebih banyak daripada pria (9:1). Faktor pencetus : genetis, kehamilan, obat-obat kontrasepsi oral, hormon replacement therapy, paparan sinar matahari, kosmetika, obat yang mengandung bahan yang fototoksik (obat anti kejang). 4 mimbar agustus 2011

Patogenesis : tidak diketahui Histologi : melasma tipe epidermal didapatkan peningkatan melanin pada lapisan basal dan suprabasal. Tipe dermal terdapat macrofag yang mengandung melanin pada dermis superfisial dan middermis. Tipe campuran didapatkan keduanya. Gambaran klinis : bercak hiperpigmentasi coklat sampai kehitaman berbatas tegas, bentuk tidak teratur, bilateral simetris pada wajah. Dua pertiga kasus timbul pada wajah bagian tengah (centrofacial) yaitu pada kedua pipi, hidung, kulit di atas bibir, dahi dan dagu. Dapat juga terjadi pada kedua pipi dan hidung (malar) atau pada radang (mandibular). Melasma dapat juga terjadi pada bagian dorsal dari lengan. Melasma tipe dermal bercak hiperpigmentasi lebih abu-abu kebiruan sedangkan tipe yang campuran berwarna coklat keabu-abuan. Diagnosis banding : hiperpigmentasi paska keradangan, ochronosis eksogen, hiperpigmentasi yang diinduksi obat,

nevus ota. Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan dengan sinar wood’s untuk mengetahui tipe epidermal, dermal atau campuran. Perjalanan penyakit : melasma dapat menetap selama bertahun-tahun, merupakan penyakit yang kronis dan sering rekuren terutama setelah paparan matahari. Pada melasma yang berhubungan dengan kehamilan biasanya akan hilang beberapa bulan setelah melahirkan. Melasma yang berhubungan dengan pengobatan yang mengandung hormon dapat menetap lama meskipun kontrasepsi hormonal telah dihentikan. Penatalaksanaan : Masalah pada pengobatan melasma adalah sifatnya yang refrakter dan sering rekuren menyebabkan melasma sulit diobati. Sebelum memulai pengobatan penting untuk menentukan tipe melasma. Tipe epidermal akan lebih responsif terhadap krim pemutih kulit (bleaching agent) sedangkan tipe dermal kurang memberi respon dan membutuhkan bentuk pengobatan yang lain. Secara umum penatalaksanaan melasma adalah menghilangkan faktor pencetus yaitu menghentikan pemakaian kontrasepsi oral, menghentikan penggunaan kosmetika yang berpewangi, obat-obat yang fototoksik. Menghindari paparan matahari yang tidak perlu dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Paparan sinar matahari akan mengeksaserbasi melasma, untuk keberhasilan pengobatan menghindari matahari sangatlah penting dilakukan. Penggunaan tabir surya (sunscreen) Tabir surya harus digunakan setiap hari bahkan pada hari yang berawan karena ultraviolet dapat menembus lapisan awan, dan sinar UVA dapat menembus kaca. Tabir surya yang dipilih adalah yang berspektrum luas yang melindungi terhadap sinar UVA dan UVB dengan Sun Protecting Factor (SPF) 15 atau lebih. Tabir surya harus dipakai sedikitnya 20 menit sebelum terpapar matahari pada seluruh area yang terpapar matahari. Apabila banyak berkeringat dan basah tabir surya harus diulang untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan yang tercantum dalam SPF. Tabir surya dipakai pada urutan terakhir setelah pemakaian krim peremajaan yang lain dan yang paling baik dipakai kembali setiap 4 jam atau segera setelah aktifitas yang berat. Di atas tabir surya boleh digunakan bedak ataupun make up.

yang nyata dan hilangnya melasma membutuhkan waktu sampai dengan 6 bulan. Efek samping yang sering terjadi adalah reaksi iritasi dan sensitisasi ringan yang ditandai dengan rasa gatal, rasa terbakar dan dermatitis alergika. Azelaic acid adalah obat yang biasa digunakan untuk pengobatan jerawat yang kemudian diketahui juga mempunyai kemampuan sebagai pemutih kulit (menghambat enzym tirosinase). Azelaic acid diberikan secara topikal dengan konsentrasi 20%. Hasilnya hampir sama dengan hidrokuinon 4%. Efek samping yang paling sering dijumpai adalah rasa menyengat dan gatal yang temporer. Retinoids seperti tretinoin dengan konsentrasi antara 0,05% - 0,1% dipakai pada kulit hanya pada waktu malam hari, karena tretinoin menjadi tidak stabil apabila terpapar matahari. Tretinoin meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari sehingga dapat menimbulkan terbakar matahari (sunburn). Pasien yang menggunakan tretinoin harus menggunakan tabir surya dengan benar. Jenis lain retinoid adalah isotretinoin, adapalene, tazarotene. Kojic acid merupakan obat pemutih yang efektif. Digunakan dengan konsentrasi 1-4%. Kojic acid tidak stabil dalam formula kosmetika bila terpapar matahari atau udara akan berubah menjadi coklat dan kehilangan efikasinya. Bahan topikal lain seperti alpha hydroxy acid, arbutin, vitamin C , vitamin E dan lain-lain banyak digunakan untuk pengobatan melasma baik sebagai terapi monoterapi atau kombinasi dengan bahan yang lain. Terapi kombinasi yang mengandung tretinoin, hidrokuinon dan fluicinolon acetonid atau jenis kortikosteroid yang lain memberikan hasil yang baik, karena memberi efek sinergis dan mengurangi efek samping berupa reaksi iritasi. Lama penggunaan harus dibatasi karena efek samping penggunaan kortikosteroid yang lama dapat menyebabkan atropi kulit. Modalitas terapi yang lain yang dapat digunakan untuk mengobati melasma antara lain chemical peeling, mikrodermabrasi, laser dan intense pulse light. Kombinasi antara obat topikal dan salah satu tindakan di atas dapat bermanfaat untuk pengobatan melasma yang rekalsitran, akan tetapi perlu diperhatikan resiko hiperpigmentasi paska radang yang dapat terjadi. Penggunaan laser dan terapi sinar telah digunakan untuk mengobati melasma dengan hasil yang bervariasi. Laporan penggunaan laser untuk pengobatan melasma adalah sering terjadi rekurensi dan hasil jangka panjang kurang baik.

Krim pemutih kulit (bleaching agent) Obat pemutih kulit seharusnya hanya dioleskan pada area yang hiperpigmentasi saja dan hindari area kulit yang normal. Di bawah ini adalah obat pemutih kulit yang sering didapatkan : Hidrokuinon adalah obat pemutih kulit yang paling banyak digunakan. Konsentrasi yang digunakan 2-4%, konsentrasi yang lebih tinggi tidak direkomendasikan karena dihubungkan dengan meningkatnya reaksi iritasi dan ochronosis yaitu suatu reaksi paradok yang menimbulkan hiperpigmentasi yang progresif pada kulit yang diberi hidrokuinon yang sangat rekalsitran terhadap pengobatan. Dibutuhkan waktu 4-6 minggu untuk mendapatkan hasil

HIPERPIGMENTASI PASKA RADANG (PIH) Definisi : Suatu sekuele dari penyakit keradangan kulit atau luka pada kulit. PIH sering terjadi pada orang dengan tipe kulit yang lebih hitam. Tergantung dari penyakit penyebab hiperpigmentasi, deposit melanin dapat pada epidermis atau dermis. Epidemiologi : pada semua usia, lebih sering pada tipe kulit lebih gelap. Faktor predisposisi : keradangan kulit, luka (injuri) pada kulit. Juga dapat diakibatkan oleh karena terapi laser, dermabrasi, cryoterapi atau chemical peeling. Patogenesis : tidak diketahui. Histopatologi : pigmentasi pada lapisan sel basal dan tampak melanofag dermal. agustus 2011 mimbar 5

artikel kesehatan Gambaran klinis : PIH yang epidermal berupa bercak hiperpigmentasi coklat gelap pada tempat yang sebelumnya ada keradangan kulit. Pada PIH yang dermal bercak berwarna coklat keabu-abuan. Diagnosis banding : melasma, ochronosis. Perjalanan penyakit : PIH biasanya akan membaik dalam waktu beberapa bulan, untuk PIH dermal sering menetap. Penatalaksanaan : dapat menggunakan krim pemutih kulit, laser atau chemical peeling. Tetapi yang paling aman dan efektif adalah memberi waktu karena secara normal PIH yang epidermal akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa bulan. Penggunaan tabir surya (sunscreen) dan menghindari paparan matahari perlu dilakukan untuk mencegah memburuknya PIH. Pengobatan topikal : hidrokuinon, tretinoin, azelaic acid, kojic acid atau terapi kombinasi hidrokuinon, tretinoin dan kortikosteroid dapat digunakan. Apabila pengobatan tersebut menimbulkan keradangan yang berarti atau iritasi pengobatan segera dihentikan untuk menghindari memburuknya PIH. Tindakan chemical peeling merupakan pilihan terapi yang efektif. Laser tidak disarankan karena dapat mengeksaserbasi PIH. HIPERPIGMENTASI YANG DIINDUKSI OBAT (drug induced hyperpigmentation) Definisi : hiperpigmentasi yang terjadi karena penggunaan obat-obatan, ditemukan antara 10-20% dari semua kasus hiperpigmentasi yang didapat. Patogenesis : bervariasi tergantung obat penyebab yaitu: 1) akumulasi dari melanin mengikuti proses keradangan kulit yang tidak spesifik dan sering memburuk dengan adanya paparan sinar matahari 2) akumulasi dari obat pencetusnya sendiri. 3) sintesis dari pigmen di bawah pengaruh langsung dari obat tersebut 4) deposisi dari besi yang mengikuti adanya kerusakan pembuluh darah vena dermal. Sinar matahari berperan terhadap hiperpigmentasi dengan cara merangsang sintesis melanin dengan membentuk kompleks antara melanin dan bahan penyebab atau dengan merubah obat menjadi partikel-partikel yang kemudian ditangkap macrofag dermal. Obat-obat utama penyebab hiperpigmentasi kulit adalah nonsteroid antiinflamasi, antimalaria, amiodarone, tetrasiklin, obat-obat sitotoksik, logam logam berat, obat psikotropik. Gambaran klinis : bervariasi dengan pattern yang bermacam-macam yang kadang dapat mengarahkan pada bahan penyebab. Penatalaksanaan : menghindari paparan matahari, menghentikan obat yang dicurigai. Pada kasus tertentu dapat dengan menggunakan laser. Pengobatan melasma dan kelainan hiperpigmentasi yang lain yang terbanyak adalah dengan menggunakan krim pemutih topikal yang dipakai sebagai monoterapi atau kombinasi. Modalitas terapi yang lain seperti chemical peeling, serta terapi fisikal dengan laser dan IPL juga digunakan pada kasus tertentu. Mengenali penyebab yang mendasari sangat penting untuk dapat memilih terapi yang paling tepat. q

6 mimbar agustus 2011

PENGUMUMAN PENGUMUMAN KENAIKAN TARIF ASKES SOCIAL (PNS, Pensiunan, Veteran, Perintis Kemerdekaan)

Memperhatikan surat Kepala Kantor PT. Askes (Persero) Cabang Utama Surabaya Nomor: 405/ VII.01/0311 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberlakuan Permenkes No.416/ Menkes/ II/ 2011 dan Nomor: 817/VII.01/05 tanggal 30 Mei 2011 tentang: Pemberlakuan Permenkes No.416/PER/II/2011, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut : 1. Sesuai Permenkes Nomor 416/Menkes/PER/ II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) terjadi Kenaikan Tarif Pelayanan bagi pasien Askes Sosial; 2. Perubahan mendasar dengan adanya kenaikan tarif sebagai berikut : a. Hak pasien Gol. III dan IV di Ruang Rawat Inap Klas I dengan klaim Rp. 350.000,perhari; b. Hak pasien Gol. I clan II di Ruang Rawat Inap Klas II dengan klaim Rp. 250.000,- perhari; c. Ruang Khusus (ICU, ICCU, NICU, Burn Unit) dengan klaim Rp. 1.250.000,- perhari; d. Untuk pasien Askes Sosial yang dilakukan Tindakan Medis Bedah tidak boleh ditarlk biaya Obat Anesthesi; e. Untuk pasien Askes Sosial yang dilakukan pemeriksaan penunjang MRI, CT.Scan, IVP, dll. (yang memeriukan Obat Kontras) tidak boleh ditarik biaya Obat Kontras; f. Pasien Rawat Inap tidak boleh ditarik biaya Alkes Habis Pakai (Spuit, Venflon, Blood Set, dll.); g. Pemeriksaan Imunohistokimia (ER-PR- Her 2 Neu) dapat diklaimkan ke PT. Askes (pasien tidak boleh ditarik biaya ); h. Klaim paket operasi katarak sudah termasuk IOL (IOL tidak ditagihkan pada pasien ); i. Untuk permintaan darah tidak dikenakan Iur Bea kecuali pasien GRIU dengan sharing Rp. 125.000,- perbag; 3. Sehubungan dengan hal tersebut pasien tidak boleh dikenakan sharing sepanjang menempati haknya; 4. Ketentuan ini mulai berlaku tanggal 20 Juni 2011; 5. Apabila ada hal-hal yang belum jelas agar menghubungi : Drg.Archida Purwanti pesawat: 5501732 Drg.Hidayati Wardhani pesawat: 5501741 Drg.Ratna Kusumawardhani,M.Kes. pesawat: 5501729 Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Deteksi dini pendengaran pada anak,

apakah perlu dilakukan ?

Elida Mustikaningtyas,dr., dan Dr.Nyilo Purnami, dr.Sp.THT-KL (K)

P

ada zaman yang sudah maju dan serba canggih seperti sekarang ini masih saja didapatkan pandangan masyarakat kita yang terasa belum tepat mengenai deteksi pendengaran pada anak. Keadaan ini terungkap pada saat kita melakukan pemeriksaan pendengaran di poli audiologi THT-KL RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Seorang ayah datang bersama istri, ibu, dan kedua putrinya yang saat itu berusia 2 tahun. Ayah ini menyampaikan bahwa dia ingin memeriksakan ke-2 putrinya karena terjadi keterlambatan bicara. Setelah dilakukan wawancara dan diajukan beberapa pertanyaan terungkap bahwa riwayat kehamilan putrinya pada trimester pertama istrinya terserang penyakit Rubela yang baru diketahui ayah ini bahwa Rubela merupakan faktor resiko terjadinya gangguan pendengaran anak. Selain itu dia juga menambahkan bahwa penyebab keterlambatan perkembangan bicara pada kedua putrinya disebabkan karena “pandangan” dari sang nenek bahwa belum bisa bicara pada cucunya itu suatu hal yang wajar. Adanya mitos pada masyarakat bahwa ada hubungan antara proses belajar berjalan dan belajar berbicara adalah dua hal yang bertolak belakang. Jadi, apabila proses belajar berjalan lebih dahulu maka proses belajar berbicara akan terjadi lebih lambat, demikian juga kebalikannya apabila proses bicara lebih dahulu maka proses belajar berjalan akan terjadi lebih lambat. Hal ini dibenarkan dan bahkan ditegaskan oleh nenek penderita bahwa pada keluarga mereka terdapat riwayat paman penderita juga baru bisa belajar bicara pada usia 2,5 tahun, jadi hal ini bukan merupakan hal yang perlu segera dilakukan pemeriksaan (menurut mereka). Anggapan tersebut mengakibatkan tertundanya diagnosis lebih awal karena sikap ‘menunggu’ sampai usia anak dianggap mampu memberikan respon atau dapat dilakukan tes pendengaran. Pengalaman di klinik juga cukup banyak didapatkan bahwa ketidaktahuan orang tua akan peranan pendengaran sebagai dasar perkembangan bicara. Hal ini terbukti dari masalah

yang dikemukakan orang tua pada saat membawa anaknya ke rumah sakit. Masalah yang masih sering dikemukakan adalah, ‘anak saya belum bisa berbicara’, jarang yang mengajukan pertanyaan ‘tolong diperiksa pendengarannya, karena saya curiga anak saya ada masalah pendengaran’. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengemukakan kemungkinan ada masalah di pita suara atau lidahnya yang membuat anak belum bisa berbicara. Kasus yang telah disampaikan merupakan salah satu contoh kurangnya pengetahuan dan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran dan bicara serta penanganannya. Siapa bilang tes pendengaran tidak berlaku bagi bayi baru lahir? Kenyataannya, di Amerika Serikat (AS) saja, sekitar 24.000 bayi terlahir dengan kondisi hearing loss (kurang mampu mendengar secara normal) setiap tahunnya. "Padahal, sebagian besar di antara mereka merupakan bayi-bayi yang terlahir dari orang tua dengan pendengaran normal,’’ demikian seperti yang tertulis dalam situs babyhearing.org. Untuk itulah AS telah mewajibkan agar dilakukan skrining pendengaran pada bayi baru lahir. Hal ini berlaku umum untuk semua bayi. Nama program tesnya Universal Newborn Hearing Screening (UNHS). Bahkan American Academy of Pediatrics telah merekomendasikan semua bayi dites pendengarannya, sedini mungkin dilakukan sebelum bayi keluar rumah sakit. Bagaimana dengan Bayi di Indonesia? Di Indonesia saat ini tengah digalakkan pemeriksaan pendengaran pada bayi dari usia 2 hari. Ini sudah dilakukan oleh RS besar baik itu RSCM maupun RS Dr. Soetomo. Ada sejumlah alasan mengapa tes pendengaran pada bayi baru lahir penting. Salah satunya adalah kelainan pada pendengaran bila semakin cepat dan tepat intervensi dilakukan maka hasilnya akan semakin baik, sehingga tidak ada lagi anak bisu tuli atau kelambatan bicara.

agustus 2011 mimbar 7

artikel kesehatan Tes Pendengaran Tes pendengaran pada bayi secara garis besar terdiri dari deteksi, diagnosis pasti, dan habilitasi (intervensi). Deteksi idealnya dilakukan pada bayi usia 2 hari atau sebelum satu bulan. Pemeriksaannya dengan Oto Acoustic Emission (OAE). Bila pada tes OAE hasilnya pendengaran bayi dalam kondisi normal (Pass), maka ibu bisa berlega hati. Namun bila si kecil memiliki faktor resiko, meski hasilnya normal (Pass), sebaiknya tetap dipantau perkembangan bicaranya (speech development) dan pemantauan audiologi sekurangkurangnya tiap 6 bulan selama 3 tahun. Sebaliknya, jika hasil OAE menunjukan ada kecurigaan kelainan (Refer) maka tes 1 bulan kemudian adalah BERA (Brainstem Evoked Response Audimetry). Keduanya (OAE dan BERA) disebut Gold Standard Newborn Hearing Screening. Oto Acoustic Emission (OAE) merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara memasukkan sumbat telinga (probe) ke dalam telinga luar. Dalam probe tersebut terdapat mikrofon dan pengeras suara yang berfungsi memberikan stimulus suara. Mikrofon berfungsi menangkap suara yang dihasilkan koklea setelah pemberian stimulus. Sumbat telinga dihubungkan dengan komputer untuk mencatat respon yang keluar dari koklea. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan di ruangan yang sunyi atau kedap suara, hal ini untuk mengurangi bising lingkungan. Brainstem Evoked Response Audimetry (BERA) merupakan pemeriksaan untuk menilai fungsi pendengaran dan fungsi N VII. Caranya dengan merekam potensial listrik yang dikeluarkan sel koklea selama menempuh perjalanan mulai liang telinga dalam hingga inti tertentu di batang otak. Perlu diketahui deteksi dapat dilakukan sejak bayi berusia 2 hari, dan diagnosis pasti dapat ditegakkan pada saat bayi 3 bulan. Langkah ini diambil pada semua bayi dengan resiko tinggi. Selanjutnya, ketika bayi berusia 6 bulan proses habilitas (intervensi) dapat dimulai. Menurut penelitian Yoshinaga–Itano (USA, 1998), bila gangguan pendengaran/ketulian sudah diketahui sebelum usia 3 bulan dan diberikan habilitasi pendengaran mulai usia 6 bulan, saat anak berusia 3 tahun perkembangan wicara dan bahasanya dapat mendekati anak yang pendengarannya normal. Apakah Bayi Saya Beresiko? Menurut American Joint Committee on Infant Hearing Statement (1994 ) pada bayi usia 0 – 28 hari ada beberapa faktor resiko yang harus dicurigai kemungkinan adanya gangguan pendengaran, yaitu : 1. Riwayat keluarga dengan tuli kongenital (sejak lahir) 2. Infeksi pranatal : TORCH (Toksoplasma, Rubela, Cytomegalo virus, Herpes) 3. Kelainan anatomi pada kepala–leher 4. Sindrom yang berhubungan dengan tuli kongenital. 5. Berat badan lahir rendah (BBLR) < 1500 gram 6. Meningitis bakterialis 7. Hiperbilirubinemia (bayi kuning) yang memerlukan transfusi tukar 8. Asfiksia berat (lahir tidak menangis) 8 mimbar agustus 2011

9. Pemberian obat ototoksik 10. M empergunakan alat bantu mekanik lebih dari 5 hari (ICU).

napas/ventilasi

Skrining pendengaran pada bayi baru lahir dibedakan menjadi: 1. Universal Newborn Hearing Screening (UNHS) : dilakukan pada semua bayi baru lahir, sebelum bayi meninggalkan rumah sakit. 2. Targeted Newborn Hearing Screening : ditujukan khusus pada bayi yang mempunyai faktor resiko terhadap ketulian. Pasalnya, bayi yang memiliki salah satu faktor resiko di antara sepuluh faktor resiko di atas memiliki kemungkinan gangguan pendengaran 10,1 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki faktor resiko. Selain itu, jika terdapat 3 faktor resiko maka kemungkinan terjadinya ketulian meningkat menjadi 63 kali. Meski demikian, Dr. Ronny mengingatkan bahwa meski bayi Anda memiliki salah satu atau beberapa faktor resiko di atas, bukan berarti pasti akan mengalami kelainan pendengaran. "Beberapa penelitian melaporkan dari sejumlah bayi yang mengalami ketulian hanya sekitar 40%-50% saja yang memiliki faktor resiko," tuturnya. Riwayat/anamnesis respon anak terhadap rangsangan suara Informasi dari orang tua dengan tuntunan anamnesa yang cermat mengenai respon anak terhadap rangsang suara di lingkungan sehari-hari di rumah dan kemampuan vokalisasi dan cara pengucapan kata-kata anak sangat membantu menilai masalah gangguan pendengaran dan perkembangan bicara-bahasa pada anak. Kecurigaan orang tua akan masalah gangguan pendengaran pada anaknya, kalau ada kecurigaan, dalam kondisi dan situasi yang bagaimana? Apakah anak ada respon terhadap suara tertentu saja, tetapi tidak ada respon terhadap suara yang lain? Bagaimana kekerasan suaranya ? Bagaimana kondisi dan situasi saat pengamatan berlangsung? Sepi/ramai? Apakah dibantu input visual atau organ sensorik yang lain? • Usia 0-4 bulan. Apakah bayi kaget kalau mendengar suara yang sangat keras ? Apakah bayi yang sedang tidur terbangun kalau mendengar suara keras ? • Usia 4-7 bulan. Usia 4 bulan apakah anak mulai mampu menoleh ke arah datangnya suara di luar lapangan pandang mata ? Apakah anak mulai mengoceh diusia 5-7 bulan ? Sebelum usia 7 bulan apakah anak mampu menoleh langsung ke arah sumber suara di luar lapangan pandang mata ? • Usia 7-9 bulan. Apakah anak mampu mengeluarkan suara dengan nada yang naik-turun atau monoton saja ? • Usia 9-13 bulan. Apakah anak menoleh bila ada suara di belakangnya ? Apakah anak mampu menirukan beberapa jenis suara ? Apakah anak sudah mampu mengucapkan suara konsonan seperti ‘beh’, ‘geh’,

‘deh’, ‘ma’. • Usia 13-24 bulan. Apakah dia mendengar bila namanya dipanggil dari ruangan lain ? Apakah anak memberikan respon dengan bervokalisasi atau bahkan datang kepada anda ? Kata-kata apa saja yang mampu diucapkan ? Apakah kualitas suara dan cara pengucapannya normal ? Berikan contoh! Informasi yang diperoleh dari orang tua mengenai respon anak terhadap suara dan kemampuan berbicara disertai penilaian kualitas vokalisasi dan bicara pada saat anak datang di klinik dapat diperkirakan derajat dan onset gangguan pendengaran anak. Bila didapatkan suara anak yang melengking tinggi tanpa bisa mengontrol kekerasan suara dan terbatas dalam mengeluarkan suara huruf hidup, kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran derajad berat sejak dilahirkan (tuli kongenital). Apabila kualitas suaranya lebih baik kemungkinan gangguan pendengaran terjadi kemudian setelah anak mampu berbicara (post lingual). Beberapa gejala pada anak dengan kemungkinan mengalami gangguan pendengaran yang bisa diamati sehari-hari oleh orang tua sebagai berikut : • Kurang responsif terhadap suara-suara yang ada di sekitarnya : vacuum cleaner, klakson mobil, petir. • Anak kelihatan kurang perhatian terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, kecuali yang bisa dinikmati dengan melihat. Anak tidak mudah tertarik dengan pembicaraan atau suara-suara yang ada di sekelilingnya. • Cenderung berusaha melihat muka lawan bicara dengan tujuan mencari petunjuk dari gerak bibir dan ekspresi muka guna mendapat informasi tambahan apa yang diucapkan. Anak kurang responsif apabila diajak bicara tanpa diberi kesempatan melihat muka lawan bicara. • Sering minta kata-kata diulang. • Jawaban yang salah dengan pertanyaan atau perintah sederhana. • Kesulitan menangkap huruf mati/ konsonan. • Anak hanya memberikan respon terhadap suara tertentu atau dengan kekerasan tertentu. • Anak memberikan respon yang tidak konsisten pada waktu yang berbeda, kemungkinan mengalami gangguan pendengaran yang hilang timbul sebagai akibat otitis media serosa. Orang tua sering menganggap karena anak ‘cuek’ atau ‘bandel’, hanya memberikan respon kalau anak sedang mau saja. • Kesulitan menangkap pembicaraan di dalam ruangan yang ramai. Anak dengan gangguan pendengaran ringan atau sedang masih mampu menangkap pembicaraan di lingkungan yang ribut seperti di kelas atau di rumah dengan suara-suara TV yang cukup mengganggu. Anak dengan pendengaran yang normal mempunyai kemampuan mengatasi kesulitan di lingkungan mendengar yang sulit.

• Ucapan anak yang sulit dimengerti merupakan salah satu kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran. Hal ini disebabkan anak tidak mampu menangkap semua elemen pembicaraan dengan jelas sehingga anak akan mengalami kesulitan meniru ucapan dengan baik dan benar. Anak juga akan mengalami gangguan pola berbicara yang sering rancu dengan masalah intelegensinya. • Bicara anak lemah atau bahkan terlalu keras. Hal ini menunjukkan bahwa anak tidak mendengar suaranya sendiri. Anak yang bicaranya pelan kemungkinan mengalami tuli konduktif karena anak dapat menangkap suaranya sendiri melalui jalur hantaran tulang sekalipun hantaran udaranya mengalami gangguan. Anak dengan tuli sensorineural akan berbicara lebih keras supaya bisa menangkap suaranya sendiri. • Kemampuan berbicara dan pemahaman kata-kata terbatas. Anak dengan gangguan pendengaran akan mengalami penurunan kemampuan mendengar dan memahami arti kata-kata sehingga menghambat proses perkembangan bicara. • Nilai di sekolah menurun atau di bawah rata-rata kelas. • Masalah tingkah laku, baik di sekolah maupun di rumah. Kesimpulan Gangguan pendengaran pada anak perlu dideteksi seawal mungkin mengingat pentingnya peran fungsi pendengaran dalam proses perkembangan bicara. Identifikasi gangguan pendengaran pada anak secara awal dengan cara pengamatan reaksi anak terhadap rangsangan suara atau tes fungsi pendengaran dengan metode dan peralatan yang sederhana. Prosedur pemeriksaan kiranya perlu difahami oleh semua profesi di bidang kesehatan yang banyak menghadapi bayi dan anak. Hasil pemeriksaan yang didapat berdasarkan pengamatan tingkah laku terhadap stimulus suara sangat dipengaruhi oleh keterbatasan pertumbuhan dan perkembangan bayi/anak. Saat ini sudah banyak metode untuk menilai fungsi pendengaran anak baik secara subyektif maupun obyektif. Saat ini tes pendengaran secara obyektif dengan peralatan elektrofisiologik sudah banyak dikembangkan di beberapa Rumah Sakit dan klinik seperti OAE dan BERA yang sangat bernilai dalam diagnostik fungsi pendengaran. Keuntungan pemeriksaan tersebut tidak dibatasi usia, bisa dilakukan pada bayi baru lahir sehingga masalah gangguan pendengaran dapat dideteksi secara lebih dini, tidak ada lagi alasan menunda tes pendengaran hanya karena alasan usia anak belum memungkinkan untuk dilakukan tes pendengaran. Perlu diingat bahwa penilaian fungsi pendengaran pada anak dilakukan secara berkelanjutan, karena merupakan proses yang integral dalam menangani gangguan pendengaran dan perkembangan bicara serta bahasa dari anak. q


artikel kesehatan

Bayi Tabung

A

(In Vitro Fertilization)

nak selalu menjadi dambaan bagi pasangan suami istri. Namun ada juga pasangan suami istri yang belum hamil setelah melakukan hubungan suamiistri secara teratur tanpa memakai kontrasepsi. Hal ini lebih dikenal dengan istilah infertile. Sekitar 10%-15% pasangan dalam usia subur mengalami masalah infertilitas ini. Penyebabnya bisa dari pihak lakilaki, perempuan ataupun dari kedua-duanya, atau dari sebab yang tidak diketahui (unexplained). Banyak faktor yang memengaruhi kesuburan baik pada wanita maupun pria. Pada wanita ada beberapa factor : 1. Gangguan ovulasi dan hormonal, 2. Kelainan endometrium dan uterus, 3. Masalah di tuba fallopii (saluran telur), 4. Gangguan peritoneum seperti endometriosis dan perlekatan, 5. Gangguan immunologic, dan 6. Gangguan yang diakibatkan oleh infeksi seperti hidrosalphing merupakan penyebab terjadinya infertilitas pada wanita. Pada pria infertilitas biasanya disebabkan oleh masalah produksi sperma sehingga mengakibatkan sedikitnya jumlah, bentuk dan motilitas (gerakan) spermatozoon yang abnormal. Penyebabnya antara lain karena kelainan bawaan dan kelainan yang didapat setelah dewasa atau karena masalah fisik seperti trauma, sinar radioaktif, panas, infeksi, dan sebagainya. Faktor gangguan hubungan seksual seperti penetrasi yang tidak sempurna, ejakulasi abnormal, gangguan psikoseksual seperti impotensi, vaginismus, dan kelainan anatomi juga dapat menyebabkan pasutri menjadi infertil. Bagi pasangan seperti ini program bayi tabung bisa dijadikan sebagai pilihan tepat. Seperti yang dilakukan oleh pasangan Rosnawati dan Abdul Halim. Pasangan asal Makassar ini telah lama menanti momongan. Mereka bahkan mencoba berbagai jenis pengobatan namun belum juga menunjukkan hasil. Hingga akhirnya dua tahun lalu mereka memutuskan untuk mengikuti program bayi tabung di Klinik Fertilitas Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo. Mengingat usia, mereka pun tidak berani berharap banyak, namun ternyata usaha mereka berhasil. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berusia 2 tahun. Saat ini datang untuk konsultasi kembali ingin memanfaatkan embryo yang disimpan untuk ditanam kembali. Bayi tabung adalah suatu istilah teknis. Istilah ini tidak berarti bayi yang terbentuk di dalam tabung, melainkan dimaksudkan sebagai metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang “pembuahan” sel telur wanita oleh spermatozoon pria. Bayi tabung memang bukanlah hal baru dalam dunia kedokteran. Metode ini mulai diperkenalkan di era 1970an. Metode yang diprakarsai sejumlah dokter Inggris ini berhasil menghadirkan bayi tabung pertama bernama Louise Brown yang lahir pada 25 Juli 1978. Sebelum adanya metode bayi tabung, untuk menolong pasangan suami-istri tidak subur digunakan teknik inseminasi buatan, yakni penyemprotan sejumlah cairan semen suami yang sudah dilakukan pencucian terlebih 10 mimbar agustus 2011

Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG

dahulu ke dalam rahim, dimasukkan ke dalam rahim dengan cateter kecil melalui leher rahim istri. Dengan cara ini diharapkan sperma lebih mudah bertemu dengan sel telur. Sayang, tingkat keberhasilannya hanya 15%. Di Indonesia sendiri, program bayi tabung pertama kali dilakukan di Jakarta pada tahun 1989 dan mulai masuk ke Surabaya tahun 1991. Sedangkan di RSUD. Dr. Soetomo sendiri bayi tabung pertama lahir pada tahun 1992, seorang bayi yang bernama Ken Kinarsih. Dalam program bayi tabung terdapat beberapa proses tahapan, yakni : 1. Stimulasi ovum atau hiperstimulasi. Pada tahapan ini ibu diberi hormone FSH (Folikel Stimulating Hormone) yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan sel telur. Pada keadaan normal, seorang wanita hanya memiliki 1 sel telur yang tumbuh setiap bulannya. Tetapi dengan stimulasi hormon FSH, sel telur yang tumbuh akan lebih banyak. Pemberian hormon ini dilakukan pada hari ke-3 haid sampai didapatkan sel telur yang layak dipanen. 2. Tahap OPU (Ovum Pick Up). Proses pengambilan oosit (sel telur) yang telah matang. Sebelum OPU dilakukan, kadar hormone E2 (estradiol) dan besarnya folikel terus dipantau. Jika hormone E2 telah mencapai 2.500 atau lebih dengan ukuran folical 1,7 cm barulah tahapan OPU ini dapat dilakukan. 3. Proses Pembuahan. Disini sel telur dipertemukan dengan spermatozoo (sel sperma) dan disimpan di laboratorium hingga menjadi embrio. Tahapan ini dilakukan selama 3-4 hari. 4. Embrio Transfer. Embrio yang telah jadi di tanamkan ke rahim ibu. 5. Lutheal Support. Pemberian obat progesterone agar janin tetap menempel di dalam rahim ibu. Setelah tahapan-tahapan tersebut maka ditunggu selama 14 hari untuk melihat apakah ibu hamil atau tidak. Syarat utama bagi pasangan yang akan mengikuti program bayi tabung ini adalah pria dan wanita adalah pasangan suami istri yang sah, sel telur dan spermatozoon yang dipertemukan berasal dari pasangan yang sah tersebut, serta embrio yang dihasilkan ditanam didalam rahim istri yang sah tersebut. q

aktualita

Sosialisasi Nilai Dasar Menjadi Budaya Organisasi Rahayu Warni Kusasih

Kepala Seksi Pemasaran RSUD Dr. Soetomo

K

ita telah mencanangkan Visi, Misi dan Nilai dasar RSUD Dr. Soetomo berdasarkan SK Direktur No. 188.4/439/304/2006 bahwa Visi RSUD Dr. Soetomo adalah :”Menjadi rumah sakit yang terkemuka dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), sedang Misi RSUD Dr. Soetomo adalah : 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, aman, informatif, efektif, efisien, dan manusiawi dengan tetap memperhatikan aspek sosial. 2. Menyelenggarakan pelayanan rujukan yang berfungsi sebagai pusat rujukan tertinggi dengan menggunakan teknologi modern 3. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit yang profesional, akuntabel, yang berorientasi pada kastemer serta mempunyai integritas. 4. Melaksanakan proses pendidikan yang menunjang pelayanan kesehatan prima berdasarkan standar Nasional dan Internasional. 5. Melaksanakan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran dan pelayanan perumah sakitan. Nilai dasar RSUD Dr. Soetomo adalah : Etika, Profesionalisme, Integritas, Kemitraan, Keadilan dan Kemandirian. Nilai dasar organisiasi dapat diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang dianut sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan di tempat kerjanya, sehingga diharapkan apabila seluruh karyawan bekerja dengan landasan nilai tersebut karyawan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian misi dan visi organisasi. Bagaimana mentransfer nilai-nilai luhur tersebut menjadi suatu perilaku kerja baru yang lebih kondusif dan sesuai untuk menunjang pencapaian misi dan visi inilah yang menjadi masalah kita bersama. Apabila semua individu melakukan pekerjaan sesuai dengan nilai dasar, maka akan membentuk suatu karakter khusus atau ciri khas yang dapat membedakan organisasi satu dengan yang lain. Perilaku baru yang dilakukan secara terus menerus dalam suatu komunitas akan menjadi budaya baru, dan apabila budaya baru tersebut dipelihara akan menjadi budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi ini penting dalam suatu organisasi, karena kesinambungan organisasi sangat tergantung pada budaya yang dimiliki. Susanto (1997) mengemukakan bahwa budaya perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai daya saing andalan organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan. Budaya organisasi pun dapat berfungsi sebagai rantai pengikat

dalam proses menyamakan persepsi atau arah pandang anggota terhadap suatu permasalahan, sehingga akan menjadi satu kekuatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Robbins (1996 : 294), budaya organisasi mempunyai fungsi dan manfaat sebagai berikut: Fungsi Budaya organisasi 1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain 2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggotaanggota organisasi 3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang 4. Budaya merupakan perekat social yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan Manfaat Budaya Organisasi 1. membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi lain karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya, 2. menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota; dengan budaya yang kuat anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya, 3. mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu, 4. menjaga stabilitas organisasi; komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa budaya dapat membentuk perilaku dan tindakan karyawan dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu nilai-nilai yang ada dalam organisasi perlu ditanamkan sejak dini pada diri setiap anggota. Nilai dasar dalam budaya organisasi Hasil penelitian yang dilakukan O'Reilly, Chatman dan Caldwell (1991) dan Sheridan (1992) menunjukkan arti pentingnya nilai organisasi dalam mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Hasil penelitian tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat hubungan antara personorganization fit dengan tingkat kepuasan kerja, komitmen agustus 2011 mimbar 11

aktualita dan turnover karyawan, dimana individu yang sesuai dengan budaya organisasi memiliki kecenderungan untuk mempunyai kepuasan kerja dan komitmen tinggi pada organisasi, dan juga memiliki intensitas tinggi untuk tetap tinggal dan bekerja di organisasi, sebaliknya, individu yang tidak sesuai dengan budaya organisasi cenderung untuk mempunyai kepuasan kerja dan komitmen rendah, akibatnya kecenderungan untuk meninggalkan organisasi tentu saja lebih tinggi (tingkat turnover karyawan tinggi). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai budaya secara signifikan mempengaruhi efektifitas organisasi melalui peningkatan kualitas output dan mengurangi biaya pengadaan tenaga kerja. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan diperoleh indikasi bahwa budaya organisasi akan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh anggota (karyawan) hanya apabila di antara keduanya terdapat kesesuaian/kecocokan, yaitu antara budaya yang tumbuh dan berkembang dalam organisasi dengan budaya yang tumbuh dalam setiap individu (person-culture fit). Semakin tinggi kesesuaian di antara keduanya, maka semakin rendah tingkat turnover karyawan (Bass & Avolio, 1993; Vestal, 1997 dalam Dwi Irawati). Salah satu cara yang dapat dipakai untuk mewujudkan kesesuaian antara budaya organisasi dengan budaya setiap individu anggota adalah proses sosialisasi budaya organisasi. Proses sosialisasi diperlukan anggota untuk menjadikan mereka sebagai anggota organisasi yang baik, sehingga anggota tidak merasa asing dengan situasi dan budaya yang telah dimiliki organisasi. Biasanya, karyawan yang untuk pertama kalinya bergabung dengan perusahaan akan merasa asing dan diliputi ketidakmengertian yang mendalam tentang prosedur-prosedur ataupun kebijakan-kebijakan serta nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi. Salah satu tujuan sosialisasi adalah memperkenalkan nilai-nilai budaya organisasi secara total sehingga diharapkan karyawan akan berperilaku sesuai dengan budaya organisasi. Proses sosialisasi budaya membutuhkan waktu lama di samping juga memerlukan perhatian serius. Program sosialisasi pada akhirnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang tepat kepada karyawan tentang lingkungan pekerjaan dan budaya organisasi tempatnya bekerja. Untuk menciptakan proses sosialisasi yang benar, diperlukan keterlibatan karyawan, organisasi itu sendiri, dan pemimpin yang dapat memberikan dukungan serta melakukan koordinasi yang tepat selama proses sosialisasi. Sosialisasi Budaya Organisasi Budaya organisasi yang homogen dapat diciptakan melalui kegiatan sosialisasi budaya organisasi. Dalam hal ini perusahaan melakukan tindakan manipulasi budaya / persepsi. Hal-hal yang dianggap membawa pengaruh buruk pada anggota akan diarahkan agar memberi pengaruh baik, sehingga tindakan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang paling ideal yang harus dilakukan seluruh anggota. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses di mana individu ditransformasikan pihak luar untuk berpartisipasi sebagai anggota organisasi yang efektif (Greenberg, 1995). Gibson (1994) memandang sosialisasi sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mengintegrasikan tujuan organisasional maupun individual. 12 mimbar agustus 2011

Dalam pengertian ini terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan organisasional dan kepentingan individual. Dengan kata lain, di dalam prosesnya, sosialisasi akan berhasil bila ada partisipasi karyawan selain adanya dukungan organisasi yang bersangkutan. Sosialisasi mencakup kegiatan di mana anggota mempelajari seluk beluk organisasi serta bagaimana mereka harus berinteraksi dan berkomunikasi antar anggota organisasi untuk menjalankan seluruh aktivitas organisasi. Umumnya, sosialisasi menyangkut dua masalah yaitu masalah makro dan masalah mikro. Masalah makro berkaitan dengan pekerjaan yang dihadapi karyawan, sedangkan masalah mikro lebih menyangkut pada kebijakan, struktur dan budaya organisasi. Robbins (1996) dalam Tika (2006:20-21), Tika dalam Teman (2005) menjelaskan mengenai 3 (tiga kekuatan untuk mempertahankan suatu budaya organisasi sebagai berikut : 1. Praktek seleksi, proses seleksi bertujuan mengidentifikasi dan mempekerjakan individuindividu yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses dalam organisasi 2. Manajemen puncak, tindakan manajemen puncak mempunyai dampak besar pada budaya organisasi. Ucapan dan perilaku mereka dalam melaksanakan norma-norma sangat berpengaruh terhadap anggota organisasi 3. Sosialisasi, sosialisasi dimaksudkan agar para karyawan baru dapat menyesuaikan diri dengan budaya organisasi Proses Sosialisasi Budaya Organisasi Fred Luthans (1995:506) menyatakan proses sosialisasi budaya khususnya ditujukan bagi calon karyawan baru yang akan bergabung dengan perusahaan dan / atau anggota yang baru saja diterima menjadi anggota, karena mereka belum mengenal budaya organisasi secara komprehensif. Luthan (1995) menjelaskan bahwa proses sosialisasi budaya organisasi dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini : 1. Seleksi calon karyawan perusahaan; sejak awal pemilihan calon karyawan, organisasi dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan apakah calon karyawan tertentu akan dapat menerima kultur yang ada atau justru akan merusak kultur yang telah terbangun, 2. Penempatan karyawan pada suatu pekerjaan tertentu, dengan tujuan menciptakan kohesivitas di antara karyawan, 3. Pendalaman bidang pekerjaan; tahap ini dimaksudkan agar seseorang anggota semakin mengenal dengan baik dan menyatu dengan bidang tugasnya serta memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing, 4. Penilaian kinerja dan pemberian penghargaan, dimaksudkan agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan organisasi sebagai salah satu norma budaya serta dapat lebih intensif menerapkannya di masa datang, 5. Menanamkan kesetiaan pada nilai-nilai luhur yang dimiliki organisasi,

Serah Terima Jabatan

Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan RSUD Dr. Soetomo Jum’at, 5 Agustus 2011 dan Rabu, 10 Agustus 2011

NO. JABATAN/ESELON Eselon II 1 Wadir Umum & Keuangan 2 Wadir Pendidikan Profesi & Penelitian Eselon III 3 Kabid Penelitian & Pengembangan Eselon IV 4 Kasie. Pelatihan

DARI

KEPADA

Drs. Bambang Muhariono, MSi, Ap Prof. Sabilal Alif, dr., SpU

Drs. Pungky Hendriastjaryo, M.Ak Drs. Bambang Muhariono, MSi, Ap

Sri Agustina Ariandani, drg., M.Kes

Dr. I Gusti Made Reza Gunadi Ranuh, dr., SpA

drg. Edison Siregar, MPd.I (Plt.)

drg. Emilya Indahyati, MKes

6. Memperluas cerita dan berita tentang berbagai hal berkaitan dengan budaya organisasi, misalnya cerita tentang pemutusan hubungan kerja kepada seseorang karyawan karena menyalahgunakan kekuasaan/wewenang untuk kepentingan pribadi meskipun karyawan tersebut sangat potensial. Hal tersebut menekankan betapa pentingnya moral bagi setiap karyawan, dan nilai moral ini tidak dapat ditebus hanya dengan potensi yang dimiliki, 7. Pengakuan atas kinerja dan promosi, diberikan kepada karyawan yang mampu melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan baik serta dapat menjadi teladan karyawan lain, khususnya karyawan yang baru bergabung. Untuk dapat memberikan pengakuan, organisasi harus memiliki kriteria/ukuran baku yang dapat diterapkan secara konsisten serta dapat diikuti dengan transparan oleh karyawan lain. Beberapa hal yang dapat dijadikan tolok ukur, misalnya: kemampuan teknik, human relation skill/team work, kepribadian, potentiality, dan managerial skill (bagi manajer/supervisor). Proses sosialisasi yang dilakukan perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja serta meningkatkan komitmen anggota. Ketika tingkat komitmen karyawan tinggi secara otomatis tingkat turnover karyawan rendah. Namun hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberhasilan proses sosialisasi budaya sangat bergantung pada derajat keberhasilan dalam mencapai kesesuaian dengan budaya organisasi, ketepatan metode sosialisasi yang dipilih dan dipakai, serta peran pemimpin dalam mengarahkan dan mendorong pemahaman, pengakuan, dan pencapaian kesesuaian budaya organisasi dengan individu (anggota) baru. Akhirnya, proses sosialisasi

diharapkan memberikan kepuasan yang resiprokal organisasi-anggota, artinya organisasi dapat memberikan kepuasan kepada anggotanya, dan sebaliknya, anggota dapat memberikan kepuasan kepada organisasi melalui kreativitas dan kegiatan inovatif yang berdampak pada tingginya kinerja organisasi secara keseluruhan. Keberhasilan proses sosialisasi budaya tergantung pada dua hal utama (Susanto, 1997), yakni : derajat keberhasilan mencapai kesesuaian nilai-nilai yang dimiliki karyawan baru dengan organisasi, dan metode sosialisasi yang dipilih manajemen puncak dalam mengimplementasikan budayanya. Oleh sebab itu, organisasi harus mampu mengajak anggotanya, terutama anggota baru, untuk menyesuaikan dengan budaya organisasi yang menjadi pedoman pencapaian kinerja yang baik. Di samping itu, organisasi (dibantu oleh manajemen puncak) juga harus mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya pada sumber daya manusianya, agar hasil proses sosialisasi memberi dampak positif pada produktivitas, komitmen, serta turnover sumber daya manusia tersebut. Implemetasi sosialisasi budaya organisasi akan mendukung dan mendorong sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Penanaman Nilai dasar organisasi menjadi suatu budaya organisasi baru seperti yang diharapkan memerlukan kerja keras dan usaha yang terus-menerus sehingga menjadi budaya kerja yang kuat dan mengalami mengembangan yang positif sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai Visi dan Misinya. q Sumber : Tesis ”Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi dan Kepuasan Kerja pada Jajaran Pimpinan di RSUD Dr. Soetomo." agustus 2011 mimbar 13

berita foto Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat RS Prigen, 17-18 Juni 2011

Pembahasan Musrenbang dibagi dalam 4 kelompok dengan pimpinan rapat masing-masing Wadir Pelayanan Medik Budi Rahayu, dr, MPH, Wadir Penunjang Medik Dr. Usman Hadi, dr, SpPD-KPTI, Wadir Diklit Prof.Dr. Sabilal Alif, dr, SpU dan Wadir Umum & Keuangan Drs. Bambang Muhariono, MSi,Ap.

Achievement Motivation Training (AMT) Prigen, 18-19 Juni 2011

Dalam acara tersebut terdapat permainan game zone ada session Puzzle of Destiny, Self Talk, Dig Your Dream, dan penanaman trustworthy, contribution, partnership.


Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Pemerintah Propinsi Jawa Timur 2009-2014 Selasa, 21 Juni 2011

Untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi Satuan Pengendali Internal (SPI) RSUD Dr. Soetomo mengadakan sosialisasi RAD-PK kepada seluruh karyawan RSUD Dr. Soetomo. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik Budi Rahayu, dr., MPH (tengah) dan Kepala SPI S.Nugrahani, S.Sos (kiri) serta menampilkan Yuniarti, SH, M.Si (kanan) dari Bappeda Jatim sebagai pembicara.

Pada acara penyerahan Mobil Ambulans oleh Yamaha Group untuk Instalasi Paliatif RSUD Dr. Soetomo bersamaan Ulang Tahun Direktur RSUD Dr. Soetomo 13 Juni 2011 dr. Dodo Anondo yang diramaikan keluarga besar paliatif RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Penyerahan Ambulans ‘Emergency Paliatif’ RSUD Dr. Soetomo dan diresmikan dengan pemecahan kendi oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo dr. Dodo Anondo, MPH dihadiri Pembina Paliatif oleh Prof. Sunaryadi & Ketua Yayasan Paliatif drg. Lisa. agustus 2011 mimbar 15

berita foto Customer Relationship Management (CRM) Cerebral Palsy Oleh Instalasi Rehabilitasi Medik, Rabu 8 Juni 2011

Tampak Ketua Instalasi Rehabilitasi Medik Subagyo, dr, SpRM menerangkan materi kepada keluarga pasien (kiri). Keluarga pasien bertanya saat sesi diskusi (tengah). Perwakilan keluarga pasien menerima cindera mata secara simbolik (kanan).

Kepala dan Staf Instalasi Rehabilitasi Medik foto bersama para undangan, pasien serta keluarga.

Kursus Pelatihan Relawan Paliatif Baru diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Paliatif & Bebas Nyeri Kanker RSUD Dr. Soetomo/ FK. Unair pada tanggal 8 Juni 2011 di gedung Pusat Diagnostik Terpadu lantai 7 dibuka oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr., MPH 16 mimbar agustus 2011

Customer Relationship Management (CRM) Oleh Irna Medik RSUD Dr. Soetomo, Selasa 31 Mei 2011

Tampak atas sambutan pembukaan oleh kepala Irna Medik Diah Mira Indramaya, dr, SpKK dengan tema ‘Kepuasan Pelanggan Harapan Kami’. Dan foto bawah para keluarga penderita & penderita sedang mengungkapkan perasaannya selama dirawat di RSUD Dr. Soetomo.

Di akhir acara CRM para peserta menerima cindera mata dari kiri diberikan oleh Wadir Pelayanan Medik, Kepala Irna Medik dan dari Bidang Perawatan. agustus 2011 mimbar 17

berita foto

Wokrshop "Peran Aktif Farmasis Pada Pengelolaan Kasus Infeksi dan Pengendalian Penggunaan Antibiotik" di Hotel Singgasana Surabaya, 27-29 Mei 2011.

School of Head & Neck Surgery RSUD Dr. Soetomo / FK. Unair diselenggarakan lagi Workshop & Hands-On Experience XIX (ke-29) dengan topic "Flap & Graft in Head & Neck Reconstruction" untuk dokter-dokter Bedah Umum bertempat di RS Martha Friska Medan pada tanggal 10 Mei 2011 yang lalu dalam rangka P2B2 PABI di Medan & dibuka oleh Ketua PP PABI dr. Urip Murtedjo, SpB(K)KL, FINACS(K). 18 mimbar agustus 2011

Kunjungan DPRS Nusa Tenggara Timur ke RSUD Dr. Soetomo pada Kamis 12 Mei 2011, dalam rangka adanya kerjasama lanjutan yang dibentuk dalam sebuah MOU, tampak Wadir Pelayanan Medik Budi Rahayu, dr, MPH bersama Ketua DPRD Komisi C Kabupaten Belu Cyprianus Temo saling bertukar cindera mata.

ORBIS, organisasi internasional yang bergerak di bidang Kedokteran Mata, kembali mendatangi RSUD Dr. Soetomo yang ketiga kalinya sejak awal kunjungannya pada 20 Juni 2011. Selama lima hari (9-13 Mei 2011) tampak Prof. Bradley C. Black spesialis mata dari Amerika melakukan transfer ilmu kepada para spesialis mata yang ada di RSUD Dr. Soetomo.

Kunjungan YAKKUM (Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum) Ir. Soetrisno (ketua rombongan) pada Senin 12 Mei 2011 ke RSUD Dr. Soetomo dalam rangka mempelajari perawatan, system organisasi, serta cara pelaksanaan paliatif di RSUD Dr. Soetomo tampak Direktur RSUD Dr Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH memberikan pengarahan pada acara tersebut.


berita foto Tema HUT RI ke-66

Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup dalam ke-Bhinneka-an untuk Kokohkan Persatuan NKRI, Kita Sukseskan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum ASEAN untuk Kokohkan Solidaritas ASEAN.

Senam bersama karyawan-karyawati RSUD Dr. Soetomo sebelum jalan sehat pada Jum'at, 29 Juli 2011.

Pemberangkatan jalan sehat oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo (kiri) dan door prize utama berupa mesin cuci dimenangkan oleh petugas Satpol PP yang diserahkan oleh Wadir Pelayanan Medik Budi Rahayu, dr., MPh.

Seminar tentang ‘Penyakit Maag : Kenali, Obati, dan Hindari’ Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo, Sabtu 14 Mei 2011

Dengan narasumber Prof. Iswannusi, dr, SpPD dan Eko Dwi Martini DCN (kiri), dan Prof. Heru Santoso, dr, SpOG(K) memberikan doorprise kepada para peserta seminar (kanan). 20 mimbar agustus 2011

Mini Games

Staf Perekam Medis, Songgoriti, 4 Juni 2011 Dalam rangka membangun dan membangkitkan gairah kerja serta menanamkan nilai-nilai: integritas, kerjasama, pelayanan, keunggulan dan sadar lingkungan melalui permainan yang menyenangkan. Sebanyak 60 tenaga perekam medis melalui out bond di Songgoriti.

Experimental Learning

Blind Walk

Out Ring

Water Pool

Brain Power

Commitment Solution agustus 2011 mimbar 21

sekilas info Direktur dan Jajaran Direksi RSUD Dr. Soetomo Serta Redaksi Majalah Mimbar Mengucapkan Selamat hari Raya Idul Fitri 1432 H

Mohon Maaf Lahir & Batin

Diet DUKAN, Trik Langsing Tanpa Kelaparan

D

Oleh : E. Saptorini

iet Dukan yang konon dijalankan oleh Kate Middleton ini, telah terbukti mampu merampingkan tubuh penyanyi Jennifer Lopez dan supermodel Gisele Bundchen segera setelah melahirkan. Lebih dari 1,5 juta orang di Perancis pun menerapkan cara langsing yang dinilai cukup menyenangkan ini. Entah karena diet Dukan atau berkat pola makan tradisional masyarakat¬nya selama ini memang sudah baik, menurut WHO, kejadian kegemuk¬an di Perancis hanya sekitar 10 persen, lebih rendah dari negara-negara barat lainnya. Diet hasil kreasi Dr. Pierre Dukan ini makin populer sejak ia meluncurkan buku The Dukan Diet pada tahun 2000. Sebetulnya, saat pertama kali menyarankan seseorang yang putus asa karena selalu gagal berdiet, untuk hanya mengonsumsi protein dan minum air putih selama lima hari, Dr. Dukan masih berprofesi sebagai ahli saraf. Kesuksesan orang itu, disusul keberhasilan yang lain, memotivasi Dukan untuk menekuni bidang gizi. Sejak tahun 1973 ia pun berpraktik sebagai dokter gizi. Seperti apa rahasia langsing ala Perancis ini? Pola makan ini pada dasarnya merupakan diet tinggi protein, rendah lemak dan karbohidrat, yang terdiri atas empat fase : 1. Fase Serangan Sekitar seminggu kita hanya boleh mengonsumsi protein seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, seafood, dan basil olahan susu bebas lemak, seperti keju cottage dan yoghurt tawar. Dianjurkan minum 3 liter air putih per hari. Boleh minum teh dan kopi tanpa gula. Makanan harus dipang¬gang atau dibakar.Telur rebus, putihnya boleh dikonsumsi sesukanya, tetapi kuningnya hanya 3-4 butir per minggu. - Hindari: bebek, angsa, gorengan, makanan kalengan. - Dianjurkan berolah raga jalan cepat 20 menit per hari. Diet tinggi protein menurut Dr. Dukan efektif menurunkan berat badan karena protein perlu waktu lama dicerna tubuh, dan bisa membakar banyak kalori (30 persen) untuk mencernanya, sementara lemak hanya membakar 12 persen kalori dan karbohidrat hanya 7 persen kalori. Selain kalori lebih banyak terbakar, protein juga membuat perut kenyang lebih lama, sehingga orang tidak cepat lapar. 22 mimbar agustus 2011

Dalam fase yang sangat rendah serat ini, banyak ahli gizi menghawatirkan pelaku diet bisa mengalami sembelit dan kurang gizi. Karena itu, disarankan mengonsumsi suplemen vitamin dan mineral. 2. Fase Sayuran Mengonsumsi menu tinggi protein ditambah sayuran seperti tomat, bayam, brokoli, timun, daun bawang, seledri, lobak, asparagus, kubis, jamur, terung, cabai. Wortel dan bit boleh dikonsumsi dalam porsi sedang. Sayuran ini boleti disantap segar atau direbus/dikukus. - Hindari : makanan sumber tepung (nasi, kentang,jagung, kacang polonq alpukat, dll), gula, minyak, lemak. - Dianjurkan mengonsumsi dua sendok makan oat setiap hari dan jalan cepat 25-30 menit per hari. - Fase ini dilakukan hingga tercapai berat badan yang diidamkan, tetapi turunnya berat badan sebaiknya maksimal 1 kg per minggu saja. 3. Fase Konsolidasi Setelah tercapai berat ideal, kita boleh kembali ke pola makan normal, tetapi dilakukan secara perlahan untuk menghindari munculnya efek yo-yo. Perke¬nalkan kembali makanan yang sebelumnya dihindari, seperti roti, mi, nasi, dll. Cara ini akan membiasakan tubuh kita pada pola makan baru dan berat badan tetap ideal. Lanjutkan mengonsumsi 2 sendok makan oat dan jalan kaki 25-30 menit per hari. Harus ada satu hari dalam seminggu, saat kita hanya boleh mengonsumsi protein. 4. Fase Stabilisasi Bila berat badan sudah stabil, kita bebas makan dan minum, tetapi harus ada satu hari dalam seminggu saat kita hanya makan protein. Dan "hari protein" itu harus diadakan seumur hidup. Dr. Dukan menganjurkan untuk jalan cepat 30-45 menit per hari karena olah raga merupakan kunci keberhasilan diet Dukan juga. Sumber : Tabloid Gaya Hidup Sehat, Tahun XII No. 5/ 29 April-5 Mei 2011, hal. 22.

ruang seni

Kita belajar diam dari banyaknya bicara Kita belajar sabar dari sebuah kemarahan Kita belajar mengalah dari keegoisan Kita belajar menangis dari kebahagiaan Kita belajar tegar dari kehilangan Hidup adalah BELAJAR ..................... Belajar bersyukur meski tak cukup .........., Belajar ikhlas meski tak rela ........., Belajar taat meski berat ........., Belajar memahami meski tak sehati ........., Belajar sabar meski terbebani .........., Belajar setia meski tergoda ............, Belajar memberi meski tak seberapa.

Ketika wajah ini penat memikirkan dunia ...... berwudhulah, Ketika tangan ini letih menggapai cita-cita ..... bertakbirlah, Ketika keraguan datang ..... berdzikirlah, Ketika pundak terasa berat memikul amanah ..... bersujudlah .... lalu ikhlaskan semuanya dan mendekatlah padanya, agar kita tunduk disaat yang lain angkuh, agar kita teguh disaat yang lain runtuh, agar kita tegar disaat yang lain terlempar.... renungan Ramadhan semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua .... dan kita selalu menjadi umat Nya .... yang taqwa, amin.

Permisi .......... mau nganter ’Paket Hari Raya Idul Fitri’ - sePiring Damai Sejahtera, seGelas Sukacita, seMangkok kasih setia dan berkat-berkat lain ..... Gratis !!! Karena semua order sudah dibayar cash oleh Tuhan. Silahkan menikmati berkat Tuhan di Bulan Ramadhan - Meminta maaf tidak menjadikan kita HINA .......... Memberi maaf jangan membuat kita BANGGA ... Namun KEIKLASAN dapat membuat kita lebih Damai dan Sejahtera serta penuh dengan kebahagian ... Tiga puluh hari tersusun rapi, bunga melati pengharum hati, ini kukirim pengganti diri untuk memohon maaf dengan setulus hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir & Batin


tokoh

Dateng,SKM

Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan RSUD Dr. Soetomo Tokoh kali ini menampilkan sosok Bapak Dateng, SKM yang tiap hari bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di RSUD Dr. Soetomo, baik dari sampah medis maupun non-medis.


RIWAYAT PEKERJAAN - Mulai bekerja di RSUD Dr. Soetomo Juli 1984 s/d 01 November 1994 di Ruang Saraf A, yang sekarang Ruang Seruni A IRNA Medik sebagai Pekarya Kesehatan. - Pada tanggal 01 November 1994 di pindah di Bidang Perawatan s/d 14 Desember 1998 sebagai staff. - Pada tanggal 14 Desember 1998 s/d 29 April 2010 di Instalasi Sanitasi Lingkungan sebagai Koordinator Perencanaan. - Pada tanggal 30 April 2010 diberi amanah oleh Bapak Direktur sebagai Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan. PENGALAMAN SELAMA BEKERJA DI RSUD DR SOETOMO Bekerja di RS sebenarnya banyak sekali pengalaman yang kita dapat, karena tidak bermimpi dan punya harapan saya nanti bisa bekerja di RS. Karena waktu kecil masih SD kalau mendengar ada imunisasi atau mantri sudah takut. Tetapi nasib saya menentukan lain, harus bekerja di RS terbesar dan sebagai pusat rujukan di Indonesia bagian Timur. Apalagi pertama kali bekerja ditempatkan di Ruang Saraf A (Ruang Seruni A) notaben nya pasiennya banyak, tidak pernah sepi, sampai extra bed dan pasien datang sudah dalam keadaan tidak sadar (coma) karena serangan stroke berat (pendarahan otak). Pengalaman mengerikan pada saat jaga malam tidak kurang dari 50 menit, pasien meninggal 6 orang. Satu belum dirawat jenazah (dibungkus), ada yang meninggal dan seterusnya sampai-sampai teman-teman jaga kelabakan cari kereta jenazah. SUKA DAN DUKA SELAMA BEKERJA a. Sukanya - Apabila diberi tugas atas pekerjaan pimpinan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai harapan. - Apabila ada permasalahan di lapangan dapat diselesaikan pada saat itu jaga, karena pelayanan tidak terhambat dan bisa berjalan.

b. Dukanya - Bila ada permasalahan di lapangan yang saling lempar kesalahan antar bagian belum lagi di damprak sama user. - Kita harus siap datang sewaktu-waktu bila ada pekerjaan urgent atas pekerjaan yang perlu pengawasan di luar jam kerja tapi itu bukan merupakan beban tapi kewajiban. PESAN-PESAN a. Bekerjalah dengan jujur, tulus, ikhlas dan tanpa pamrih. Karena itu merupakan ibadah dan jangan mengharap balasan atau imbalan dari orang yang anda tolong atau bantu, nanti Allah SWT yang membalasnya. b. Jangan menjadikan tugas sebagai beban karena akan membuat pekerjaan menjadi ringan. c. Bekerja tidak hanya menuntut hak tetapi merupakan tanggung jawab dan sebagai pengabdian. RIWAYAT PENDIDIKAN - Waktu SD mengalami perpindahan sekolah, karena desa kami belum ada sekolahan. Di SDN Rancang Kencono, Kecamatan Lamongan sampai kelas IV kemudian pindah ke SDN Gedangan sampai lulus tahun 1979. Sebenarnya lokasinya lebih dekat dari sekolah yang pertama. - SMP PGRI II di Baturono, Kecamatan Sukodadi, lulus tahun 1982. - Maka pada tahun 1982 setelah lulus SMP beliau merantau ke Surabaya untuk mengadu nasib. Kebetulan di RSUD Dr. Soetomo ada lowongan pekerjaan, beliau melamar dan diterima sebagai tenaga Pekarya Kesehatan dan selama pendidikan 3 bulan dibayar Rp 12.560. Sebenarnya hidup di Surabaya dengan gaji segitu dianggap cukup. Sebagai orang desa bekerja di Rumah Sakit besar sudah merasa bersyukur dan bangga, karena

menurut pandangan beliau banyak orang kota yang nganggur. Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya pasrah begitu saja, dimana Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia berusaha, itulah yang menjadikan beliau untuk bisa terpacu, apalagi teman satu kos-kosan semua mahasiswa Kedokteran Unair, sehingga membuat beliau termotivasi untuk sekolah lagi. Harapannya nanti beliau harus bisa seperti dia, disamping untuk peningkatan golongan dan gajinya. Alhamdulillah, pada tahun 1987 beliau lulus SMA LPPU & K II Surabaya, pada tahun 1988 ikut tes Sipenmaru pilihan pertama FKG Unair dan Kedua Kesehatan Masyarakat FK Unair. Alhamdulillah diterima pilihan kedua. Dalam perjalanan kerja sambil kuliah memang banyak pengorbanan, tenaga, waktu pikiran dan perasaan. Dimana tidak pada saat jaga malam pergantian jaga pagi, mau berangkat kuliah harus menunggu operan (timbang terima) dan alhamdulillah lulus IKM FK Unair tahun 1993. RIWAYAT HIDUP Lahir tanggal 03 Maret 1964 di desa Gedangan kecamatan Sukodadi, Lamongan ± 8 Km dari kota. Sebagai putra keenam dari delapan bersaudara, masa kecil beliau dilewati tidak seperti anak-anak jaman sekarang. Pulang sekolah menonton TV dan bermain, tetapi masa kecil sudah dididik orang tua untuk hidup disiplin dan kerja keras. Maklumlah orang tua beliau walaupun seorang petani tetapi mempunyai pemikiran masa depan pada anaknya. Jangan sampai nanti kelak dewasa menjadi anak pemalas, maka anak-anaknya diajari bagaimana orang tua bekerja banting tulang. Pada tahun 1996 menikah dengan Eka Agustina, SPd yang berprofesi sebagai pendidik dan Alhamdulillah dikaruniai 2 putra : a. Muhammad Adenaufal Wahyu Pratama ( Sekolah Muhammadiyah 2 Kelas IX) b. Nadhif Hilmy Ramadhan ( Sekolah SD Bangun Bangsa Kelas IV) q

Terima dan ampuni kesalahan, orang yang diampuni dan diberi kesempatan untuk menggali dan mengembangkan potensi berkemungkinan memberikan yang terbaik. Orang yang hanya melihat kesalahan saja itu picik. --- (Pepatah Kuno) Kebaikan lebih baik dari kebijakan, dan menyadarinya adalah awal dari kebijaksanaan. --- (Theodore Isaac Rubin) Saran hadiah : untuk musuh, maaf. Untuk penentang, toleransi. Untuk sahabat, hati anda. Untuk pelanggan, pelayanan. Untuk semua orang, kemurahan hati. Untuk setiap anak, contoh yang baik. Untuk diri sendiri respek. --- (Oren Arnold) Kita semua berada dalam samudera kemungkinan. sebagian berenang, sebagian tenggelam, sebagian berenang lebih baik dari yang lainnya. Mereka adalah creator alam sernesta. --- (Greg Fergu) agustus 2011 mimbar 25

ruang wanita

ACAR SAYUR CAMPUR Eko Dwi Martini, DCN - Unit Gizi GRIU Graha Amerta

Bahan : 200 gr Ketimun 100 gr Kol 200 gr Wortel 200 gr Toge 2 sdm Minyak goreng Bumbu : 10 buah ½ ruas jari 2 sdm Garam Gula

AYAM MASAK HIJAU Eko Dwi Martini, DCN - Unit Gizi GRIU Graha Amerta

Bahan : 1 ekor ayam, potong 12 potong, cuci bersih 2 sdm minyak goreng Bumbu yang dihaluskan : 10 buah cabe hijau 10 siung bawang merah 6 btr kemiri 1 ptg kunyit 1 ruas jahe 1 ptg lengkuas Garam secukupnya Cara : 1. Bumbu yang sudah dihaluskan, ditumis sampai matang. 2. Masukkan ayam, garam, masak sampai matang. 3. Angkat, hidangkan.


Cabe rawit Jahe, keprek Cuka Secukupnya Secukupnya

Bumbu yang di haluskan: 3 buah Kemiri 3 buah Bawang merah 3 Siung Bawang putih 2 buah Cabe merah 1 ruas jari Kunyit Cara : 1. Kupas ketimun, belah dan buang isinya, potong- potong ± 2 cm seruas jari. 2. Kupas wortel, potong seperti ketimun 3. Cuci kol, lalu potong-potong 4. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum 5. Masukkan wortel dan ketimun yang sudag dipotong –potong 6. Setelah ½ matang masukkan cabe rawit, kol, tauge 7. Tambahkan gula, garam dan cuka 8. Angkat dan hidangkan

ruang unik & lucu PAGI YANG BERKESAN

MENCARI BAPAK DOKTER SOETOMO

Di suatu pagi, kebetulan dr. K (laki-laki) sedang shift jaga malam dan sedang menunggu operan ke shift pagi. Datanglah seorang ibu paruh baya memasuki ruang kamar terima (KMD). Penampilannya lumayan sopan dan bersih. Setelah dipersilakan duduk, kemudian ibu tersebut mengutarakan keluhannya. Beliau mengatakan lututnya sering sekali nyeri terutama kalau dibuat jalan. Keluhannya ini sudah berlangsung lama dan beliau sudah berulang kali pergi ke dokter tapi tidak ada perubahan yang berarti. Ketika dr. K berusaha anamnesa lebih detail tentang sakitnya, mulai ketahuan antara pertanyaan dan jawaban yang diberikan si ibu tadi tidak nyambung sama sekali. Semakin ditanya, semakin aneh-aneh saja jawabannya. Karena makin aneh saja jawaban dan tindak tanduk si ibu, dr. K mempersilakan pasien untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Setelah manset dilepas, tiba-tiba saja si ibu mengambil bungkusan hitam dari tas yang dibawanya dan diberikan ke dr. K dan tak lupa bersalaman dengan dr. K serta mengucapkan terima kasih. Beliau juga berkata: "Ini ada nanas, dok. Silakan dokter makan. Nanasnya manis sekali." Sambil melepaskan jabat tangan beliau mencuri cium pipi dokter K kanan dan kiri dan langsung bergegas keluar dari ruang kamar terima. Hemmm... benar-benar pagi yang berkesan buat dokter K, yang pastinya tak akan dilupakan seumur hidupnya.

Pada suatu hari R. Bona I tepatnya di ruang gastro mendapat pasien rujukan dari RS. Bojonegoro dengan diagnosa Hircsprung. Sebelumnya ibu pasien diberikan penjelasan bahwa anaknya akan dikirim ke Dr. Soetomo Karangmenjangan Surabaya karena di sana dokternya pinter-pinter dan alat-alatnya komplit, kemudian ibu pasien menyetujui rencana tersebut. Kebetulan dokter PPDS putaran Gastro perempuan semua, setelah hari ketiga perawatan datanglah dokter senior laki-laki tinggi besar untuk memeriksa pasien tersebut. Lalu ibu pasien tersebut dengan spontan berkata, "Oh Bapak Dokter Sutomo ya... sudah 3 hari ini saya opname dok... tapi belum diperiksa." Dengan wajah yang bengong dan sambil tersenyum heeeeee dokter senior tersebut menjelaskan bahwa dia bukan pak dokter Sutomo tetapi ini ada di RS Dr. Soetomo….. Para dokter PPDS dan perawat yang ikut visite semua ikut tertawa...????? Ada-ada saja buuuuuuuu ....

Crew KMD Graha Amerta

JENAZAH JADI-JADIAN Minggu pagi, penyidik polisi datang ke IKF dengan membawa jenazah bayi yang masih terbungkus amnion lengkap dengan SPUR. Jenazah itu ditemukan di dalam kardus, segera dilakukan pemeriksaan luar oleh DM yang bertugas saat itu. Tapi mereka bingung dalam memberikan laporan, mengapa jenazahnya bermulut panjang ? jari dan kuku tangan serta kakinya juga panjang. Sampai siang mereka belum juga dapat memeriksanya, hingga dokter PPDS jaga juga malah curiga apa ini jenazah jadi-jadian ??? semua ketakutan …….. Dihubungi chief jaga dan jaga I IKF, hingga sore mereka datang. Penasaran, dihubungkan dengan kejadian-kejadian aneh yang sekarang banyak terjadi ………. Ternyata mereka senyum-senyum !!. Lha dek ……. Ini kan anak anjing ?! ………. Lha ini ekornya ………..!!!! He ..he ……… Tutik, dr – Instalasi Forensik & Medikolegal

Erna Supatmini - Ruang Bona I MASIH NGANTUK KOK NAIK BECAK Pada bulan Nopember 2009 petugas rekam medik mengadakan studi banding ke RSU Dr. Sarjito Jogyakarta sebanyak 3 bus selama 3 hari, berangkat dari Apikes (Gedung Eks. Kanwil. Kesehatan), pada hari terakhir setelah belanja dari Malioboro jam 9 malam pulang ke Surabaya, sampai di Surabaya pukul 4 pagi, dan berhenti di depan Rumah Sakit, semua teman-teman sudah siap-siap turun, ada yang dijemput, ada yang naik becak, ada pula yang bawa kendaraan sendiri diparkir di rumah sakit, ada yang masih tertidur. Teman kami yang masih tertidur (sebut saja teman saya itu Renold), akhirnya terbangun dan bergegas turun dari bus langsung memanggil tukang becak, dengan setengah sadar bilang pada tukang becak sebagai berikut : Percakapan antara Renold teman saya dan tukang becak: Renold : pak tolong antar ke rumah sakit, karena pikirnya turun didepan Apikes Tukang Becak : dengan bengong, bapak mau kemana'? Renold : depan rumah sakit jawabnya Tukang-Becak : (pikirnya didepan IRD), maka langsung digenjot menuju IRD. setelah sampai perempatan, belok kekiri, Renold menoleh kekanan dan melihat masjid Sudirman disebrang jalan, dia Baru sadar dan kaget kalau dirinya telah keliru pikirnya didalam hati. Renold : dengan kaget, langsung berseru!, Pak, pak kebablasan pak, maksud saya depan rumah sakit yang berhadapan dengan Fakultas Kedokteran. Tukang Becak : Iho... tadi bapak kan naik dari depan rumah sakit yang berhadapan dengan Fakultas kedokteran, gimana bapak ini.. nglindur ya apa masih ngantuk? haa.... haa... haa... ternyata bapak ini nglindur haa... haa... haa... sambil memutar balikkan becaknya kembali ke depan rumah sakit lagi. Mardisih - Rekam Medik agustus 2011 mimbar 27

kuis mimbar

Tebak Siapa Dia

?

?

?

Tulis nama lengkap dan unit kerjanya !!!

ak : bat 6 minggu eja redaksi paling lam dim ai mp sa hir ak ter • Jawaban terbitan setelah terbit. majalah “Mimbar” mumkan pada diu ng na me Pe • berikutnya. di ganggu gugat. mutlak tidak dapat njukkan • Keputusan juri sendiri dengan menu mengambil hadiah rus ha ng na me Pe • 88 kartu identitas. PKRS Telp. 1086-10 di kantor Instalasi il mb dia t pa da h • Hadia pada Jam kerja. . 75.000,Hadiah sebesar Rp

Ketentuan meneb

Su Doku Teka-Teki abad ini :

Kita dipersilahkan mengisi kotak-kotak itu dengan angka mulai dari 1 sampai 9. Syaratnya tidak boleh ada pengulangan angka di dalam satu kolom, juga di dalam satu baris, serta didalam setiap kotak parsial 3 x 3. Sebagai patokan awal, beberapa kotak telah diisi dengan angka-angka pembuka, kita kemudian melanjutkan.

8

3

9

2

1

4

7

3

5

8

6

7

8

4

1

5

6

2

9

3

6

3

5

2

9

8

1

7

4

4

5

6

8

3

9

7

2

1

3

7

8

6

1

2

9

4

5

2

1

9

5

4

7

6

3

8

5

4

7

3

2

1

8

6

9

8

9

3

7

6

5

4

1

2

1

6

2

9

8

4

3

5

7

Pemenang Su Doku : Pemenangnya : 1. Tidak ada pemenang

6

2 9

1

9

2

4

Jawaban Su Doku

6

1

9

2

8

5

3

3

4 7 7

4 8 2

1

2. Tidak ada pemenang

Jawaban “Kuis Mimbar” Vol. 15, No.2 : Tebak Siapa Dia:

Susanna Shinta Ambarwati Instalasi PKRS & Humas RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pemenangnya :

1. Datuk I Sai Sekretariat Direktur RSUD Dr. Soetomo Sby 2. Tri Wirastuti Irna Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya 28 mimbar agustus 2011

7

6

7

9

5

Angket Berhadiah Artikel apa yang paling anda senangi pada edisi Mimbar Agustus 2011 ini : 1. ...................................................................... ...................................................................... 2. ...................................................................... ...................................................................... Pemenang Angket Berhadiah : Dian Rini Yuliati Sekretaris Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya (Artikel Utama & Ruang Keluarga)

3

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Komisi Informasi Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini. 5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. 6. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik. 7. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 8. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 2 Peraturan ini bertujuan untuk: a. memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. BAB II BADAN PUBLIK Bagian Kesatu Ruang Lingkup Badan Publik Pasal 3 (1) Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup: a. lembaga eksekutif; b. lembaga legislatif;

agustus 2011 mimbar

i

c. lembaga yudikatif; d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; f. partai politik; dan g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. (2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum pada Lampiran I tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum masuk pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bagian Kedua Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Pasal 4 Badan Publik wajib: a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini; b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini; i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya. Pasal 5 Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Bagian Ketiga Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Pasal 6 PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik. Pasal 7 (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik. (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi

ii

mimbar agustus 2011

Publik. (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan dibidang kearsipan. Pasal 8 (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik. (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan. (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan: a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat. (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas: a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik; b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan; c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik. (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b; c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi. Pasal 10 PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

BAB III INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pasal 11 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurangkurangnya terdiri atas: a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi: 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan. b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurangkurangnya terdiri atas: 1. nama program dan kegiatan 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum; c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. rencana dan laporan realisasi anggaran 2. neraca 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. daftar aset dan investasi; e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurangkurangnya terdiri atas: 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/ atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihakpihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi; h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan

wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan; i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 1 (satu) kali dalam setahun. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Pasal 12 (1) Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/ atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta. (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. (3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut; c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihakpihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan. (4) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja. Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Pasal 13 (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1. nomor 2. ringkasan isi informasi 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi 5. waktu dan tempat pembuatan informasi 6. bentuk informasi yang tersedia 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

agustus 2011 mimbar

iii

b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain: 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik; e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; h. data perbendaharaan atau inventaris; i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; j. agenda kerja pimpinan satuan kerja; k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya; l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB IV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 14 Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

iv

mimbar agustus 2011

Pasal 15 Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Bagian Kedua Tata Cara Pengecualian Informasi Publik Pasal 16 (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan. (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 (1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik. (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik. (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masingmasing hal yang dihitamkan atau dikaburkan. Pasal 18 (1) Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 . (2) Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. BAB V STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK Bagian Kesatu Umum Pasal 19 (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik. (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. pengumuman Informasi Publik; dan b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan. Bagian Kedua Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman Pasal 20 (1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

(3) Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat. (5) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi. Pasal 21 (1) Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan. (2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat. (3) Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib: a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan informasi keadaan darurat. Bagian Ketiga Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan Pasal 22 Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik. Pasal 23 (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon: a. mengisi formulir permohonan; dan b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan. (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan. (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurangkurangnya memuat: a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi; b. nama; c. alamat; d. pekerjaan; e. nomor telepon/e-mail; f. rincian informasi yang dibutuhkan; g. tujuan penggunaan informasi; h. cara memperoleh informasi; dan i. cara mendapatkan salinan informasi. (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. Pasal 24 (1) PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam register permohonan. (2) PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.

(3) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima. (4) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik. (5) Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik. (6) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik. (7) Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nomor pendaftaran permohonan; b. tanggal permohonan; c. nama Pemohon Informasi Publik; d. alamat; e. pekerjaan; f. nomor kontak; g. Informasi Publik yang diminta; h. tujuan penggunaan informasi; i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan Badan Publik atau telah didokumentasikan; j. format informasi yang dikuasai; k. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi; l. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain; m. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak; n. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dan o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta. (8) Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 25 (1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib: a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/ atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan: a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan; c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. (3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan. (4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam

agustus 2011 mimbar

v

Pasal 26 (1) PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan Informasi Publik. (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan: a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak; b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya; c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya; d. bentuk Informasi Publik yang tersedia; e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon; f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon; g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan h. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan. (3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon. (4) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik yang dimohon kepada Pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan ini. (5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi. (6) Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat: a. nomor pendaftaran; b. nama; c. alamat; d. pekerjaan; e. nomor telepon/email; f. informasi yang dibutuhkan; g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi; h. alasan pengecualian; dan i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi. (7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Informasi Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (8) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis. (9) Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. (10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta penyampaian Informasi Publik yang dimohon dilakukan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang lagi. (11) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (12) Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

vi

mimbar agustus 2011

Pasal 27 (1) Badan publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringan mungkin. (2) Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas: a. biaya penyalinan Informasi Publik; b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga. (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat. (4) Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan Pimpinan Badan Publik setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 (1) Badan Publik menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. dibayarkan secara langsung kepada badan publik di mana permohonan dilakukan; atau b. dibayarkan melalui rekening resmi Badan Publik berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Dalam hal pembayaran secara langsung, Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik. (4) Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi Publik secara berkala. Bagian Keempat Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pasal 29 Badan Publik mengatur lebih lanjut maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan standar layanan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik. BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan Pasal 30 (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum. Pasal 31 (1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID. (2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber

daya yang dimilikinya. Bagian Kedua Registrasi Keberatan Pasal 32 (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik. (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan. (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik; c. tujuan penggunaan Informasi Publik; d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila ada; f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; g. kasus posisi permohonan Informasi Publik; h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas; i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; dan j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan. (4) PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan. (5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik. Pasal 33 (1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan. (2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat: a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. tanggal diterimanya keberatan; c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan; d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik; e. informasi Publik yang diminta; f. tujuan penggunaan informasi; g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik; h. keputusan Atasan PPID; i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan; j. nama dan posisi atasan PPID; dan k. tanggapan Pemohon Informasi. (3) Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Ketiga Tanggapan Atas Keberatan Pasal 34 (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat: a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan; d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. (3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut. Pasal 35 (1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID. (2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi mengenai penyelesaian sengketa informasi. BAB VII LAPORAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Laporan Pasal 36 (1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain: 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya 3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya; c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi: 1. jumlah permohonan Informasi Publik 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya; d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi: 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh badan publik 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi. (4) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1)

agustus 2011 mimbar vii

dalam bentuk: a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masingmasing Badan Publik; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dengan peraturan Komisi Informasi. Bagian Kedua Evaluasi Pasal 37 (1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik. BAB VIII PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK Pasal 38 (1) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. (2) Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan; c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik. Pasal 39 (1) Badan Publik dapat meminta masukan kepada Komisi Informasi mengenai rancangan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik yang telah disusun. (2) Komisi Informasi dapat memberikan masukan atas rancangan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar bagi Badan Publik sebagai alasan pembenar dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi. (4) Masukan yang diberikan oleh Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi independensi Komisi Informasi dalam memutus penyelesaian sengketa Informasi Publik. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 (1) Permohonan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada saat Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang telah berlaku sebelumnya. (2) Sengketa Informasi Publik yang terjadi sebelum Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan mengenai standar prosedur operasional dalam layanan Informasi Publik yang dibentuk

viii mimbar agustus 2011

oleh Badan Publik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini. Pasal 42 Pada saat Peraturan ini berlaku, dalam hal belum terbentuk PPID, PPID dilaksanakan sementara oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi. Pasal 43 (1) Dalam hal Komisi Informasi Propinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, penyampaian salinan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat. (2) Dalam hal Komisi Informasi Propinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Pasal 44 Kewajiban untuk membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional dalam layanan Informasi Publik sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini. Pasal 45 Komisi Informasi melakukan peninjauan kembali dan evaluasi Peraturan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan. Pasal 46 Peraturan ini mulai berlaku pada saat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Informasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2010 Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, ttd Ahmad Alamsyah Saragih Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, ttd Patrialis Akbar

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 272

PENJELASAN ATAS

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK I. UMUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan peraturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Pusat tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; (2) meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini mengatur mengenai: a. Badan Publik yang didalamnya mencakup (1) ruang lingkup Badan Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam pelayanan Informasi Publik; serta (3) tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); b. Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pengumuman Informasi Publik baik secara berkala maupun serta merta serta pelayanan informasi atas dasar

permohonan yang antara lain mencakup informasi yang tersedia setiap saat; c. Informasi yang dikecualikan yang didalamnya mencakup tata cara bagi Badan Publik dalam mengecualikan Informasi; d. Standar layanan Informasi Publik yang mencakup (1) standar layanan Informasi Publik melalui pengumuman; (2) standar layanan Informasi Publik melalui permohonan beserta biaya perolehan informasi; e. Tata cara pengelolaan keberatan yang mencakup (1) pengajuan keberatan; (2) registrasi keberatan; dan (3) tanggapan atas keberatan; f. Laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik; serta g. Penyusunan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Pada Badan Publik yang memiliki banyak unit kerja atau satuan kerja dengan berbagai kantor yang berbeda-beda, kebutuhan untuk memiliki petugas informasi di setiap kantor untuk membantu PPID mengelola dan melayani akses informasi sangat mungkin diperlukan. Berbeda dengan Badan Publik yang tidak memiliki banyak unit/satuan kerja, PPID dapat

sekaligus melaksanakan fungsi sebagai petugas informasi. Selain petugas informasi, Badan Publik bisa juga menunjuk pejabat fungsional seperti arsiparis dan pranata komputer juga mungkin diperlukan untuk membantu PPID memastikan akses informasi publik yang baik. Badan Publik dapat pula memutuskan untuk menunjuk PPID Utama dan Pelaksana apabila dibutuhkan. Dalam hal terdapat lebih dari satu PPID, Badan Publik mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan antar PPID tersebut. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) PPID bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang telah diserahkan kepadanya dan memastikan pimpinan setiap unit/satuan kerja untuk menyimpan secara fisik seluruh informasi yang berada di bawah penguasaannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengumpulan Informasi Publik secara fisik adalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk salinan elektronik atau salinan tertulis. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dimaksud khususnya yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi Badan Publik tersebut. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

agustus 2011 mimbar

ix

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Yang dimaksud dengan profil singkat pejabat struktural meliputi: 1. nama; 2. nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi; 3. alamat unit/satuan kerja pejabat; 4. latar belakang pendidikan; dan 5. penghargaan yang pernah diterima; Angka 3 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. Angka 6 Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan, agenda dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan. Angka 7 Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang

x

mimbar agustus 2011

berkaitan langsung dengan hakhak masyarakat misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin,atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah. Angka 8 Informasi tentang penerimaan pegawai Badan Publik Negara, sekurang-kurangnya meliputi: 1. pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik; 2. pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan Badan Publik; 3. pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai; 4. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya; 5. tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai; 6. komponen dan standar nilai kelulusan pegawai; dan 7. daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima. Selain informasi di atas, calon pegawai atau pejabat juga dapat mengakses hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi yang diikutinya. Angka 9 Informasi tentang penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan, sekurang-kurangnya meliputi: 1. pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan; 2. pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan 3. pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan; 4. jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya; 5. komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan; dan 6. daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang diterima. Selain informasi di atas, calon peserta didik juga dapat mengakses hasil penilaian

dari setiap tahapan seleksi penerimaan peserta didik yang diikutinya. Huruf c Yang dimaksud dengan laporan narasi adalah narasi output program dan/atau kegiatan yang sekurangkurangnya berisi: 1. capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut; 2. dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan 3. informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan. Bagi Badan Publik yang wajib membuat Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka format yang digunakan adalah format tersebut. Kewajiban membuat ringkasan tidak menutup kemungkinan Badan Publik untuk mengumumkan secara berkala laporan lengkap informasi yang dimaksud. Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf e Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf f Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Huruf g Pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi adalah petugas informasi apabila ada, PPID, atasan PPID, dan Komisi Informasi. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan utilitas publik antara lain listrik, air, dan transportasi umum. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan cara mendapatkan bantuan misalnya nomor telepon pemadam kebakaran, ambulans atau polisi atau pihak lain yang bertanggungjawab apabila timbul keadaan yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Yang dimaksud dengan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip adalah jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang kearsipan. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan informasi

lengkap adalah seluruh informasi dalam Pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan. Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Pengujian konsekuensi dilakukan oleh PPID pada saat sebelum adanya permohonan maupun karena adanya permohonan. Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib dimasukkan dalam Daftar Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID. Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena adanya permohonan, dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Pengaburan informasi dapat dilakukan dengan mengganti materi informasi tersebut dengan istilah lain. Misal dalam Putusan Pengadilan terkait tindak

pidana kesusilaan identitas asli saksi korban dapat dihitamkan atau diganti menjadi istilah Saksi I, Korban I, dan seterusnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan materi adalah keterangan tentang informasi yang dihitamkan atau dikaburkan. Misalnya informasi tentang nomor rekening pribadi xxxxx atas nama yyyyy di Bank zzzzz dihitamkan dengan alasan pada Pasal 17 huruf h tentang rahasia pribadi dengan tambahan keterangan materi berupa informasi yang dihitamkan adalah informasi tentang nomor rekening. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengumuman melalui situs resmi diwajibkan bagi Badan Publik Negara yang sudah memiliki situs resmi. Ayat (3) Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan mencantumkan nama PPID dan/atau petugas informasi serta alamat/nomor telepon yang dapat dihubungi apabila pemohon/pengguna informasi membutuhkan informasi rinci dari pengumuman yang ada. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan kemampuan yang berbeda adalah mereka yang dapat melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang pada umumnya. Misalnya membaca huruf braille, menggunakan bahasa isyarat dengan tangan untuk berkomunikasi, dan lain lain. Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan badan publik sesuai dengan kewenangannya adalah: a. Badan yang tugas, fungsi, dan kewenangannya terkait dengan penanggulangan bencana dan/ atau keadaan darurat serta badan publik penyelenggara kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan/atau b. Badan lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup

agustus 2011 mimbar

xi

orang banyak dan ketertiban umum. Yang dimaksud dengan serta merta adalah tanpa penundaan. Ayat (2) Sarana dan prasarana yang dimaksud harus diarahkan agar masyarakat yang berpotensi terkena dampak mengetahui secara jelas informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan darurat, misal informasi tentang prosedur evakuasi disampaikan melalui leaflet, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

xii mimbar agustus 2011

Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ringan adalah Badan Publik memberikan informasi dalam bentuk sedemikian rupa yang dapat meminimalisir biaya perolehan informasi. Misalnya apabila memungkinkan informasi dapat diberikan secara cuma-cuma dengan cara memberikannya dalam bentuk softcopy melalui media yang sesuai dengan teknologi informasi yang dimiliki dan disepakati oleh Pemohon Informasi Publik. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Biaya penyalinan dan pengiriman adalah biaya aktual yang dikeluarkan oleh Badan Publik. Huruf c Dalam hal informasi yang diminta memuat informasi yang membutuhkan izin dari pihak ketiga untuk membukanya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik dapat meminta biaya seperti biaya meminta izin, komunikasi, dan/atau pemanggilan untuk mendapatkan informasi tersebut. Ayat (3) Untuk penggandaan, apabila yang dibutuhkan adalah fotokopi, maka standar yang berlaku umum adalah harga fotokopi perlembar yang baisanya berlaku di daerah tersebut. Demikian juga dengan penggandaan dalam bentuk rekaman ke disket, maka harga disket ditetapkan sesuai dengan harga disket

yang berlaku umum di daerah tersebut. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan rekening resmi berdasarkan peraturan perundangundangan adalah rekening Badan Publik apabila Badan Publik merupakan adan Layanan Umum (BLU) atau memiliki Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), atau apabila telah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tarif layanan informasi melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud alamat dan nomor kontak adalah alamat kontak, misalnya: alamat kantor, nomor telepon atau faksimili, dan/atau email unit/satuan kerja PPID. Ayat (2) Sarana komunikasi yang efektif adalah media yang dapat memudahkan dan memberikan saluran yang beragam bagi masyarakat dalam mengajukan keberatan seperti situs resmi, telepon, atau surat sepanjang pemanfaatan sarana komunikasi tersebut dapat menjadi alat bukti bahwa keberatan telah diterima. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Kasus posisi memuat kronologi kasus permohonan informasi serta langkah-langkah yang diambil oleh PPID dalam merespon permohonan informasi. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Badan Publik di tingkat Propinsi menyampaikan salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi Informasi Provinsi dengan tembusan kepada Komisi Informasi Pusat. Badan Publik di tingkat kabupaten/ kota menyampaikan salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi Informasi Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Pusat. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Yang dimaksud dengan klasifikasi tertentu adalah penanganan permohonan informasi dalam waktu (a) 1-3 hari, (b) 4-10 hari, (c) 11 – 17 hari, dan (c) lebih dari 17 hari kerja. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

agustus 2011 mimbar xiii

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1

Di Balik Formulir Permohonan Informasi Dicetak informasi berikut : Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau suratsuat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. II. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpipan Badan Publik, -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap. IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima. V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.

xiv mimbar agustus 2011

LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI INFORMASI Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 30 April 2010 DAFTAR BADAN PUBLIK A. LEMBAGA EKSEKUTIF Misalnya: 1. Kementerian Negara (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009) a. Kementerian Koordinator - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat b. Kementerian - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Luar Negeri - Kementerian Pertahanan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Keuangan - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Kementerian Perindustrian - Kementerian Perdagangan - Kementerian Pertanian - Kementerian Kehutanan - Kementerian Perhubungan - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pendidikan Nasional - Kementerian Sosial - Kementerian Agama - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata - Kementerian Komunikasi dan Informatika - Kementerian Riset dan Teknologi - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Kementerian Lingkungan Hidup - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional - Kementerian Badan Usaha Milik Negara - Kementerian Perumahan Rakyat; dan - Kementerian Pemuda dan Olahraga 2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian Misalnya: a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) b. Badan Intelijen Negara (BIN) c. Badan Kepegawaian Negara (BKN) d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) f. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) g. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) h. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) i. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK) j. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) l. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; m. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) n. Badan Pertanahan Nasional (BPN) o. Badan Pusat Statistik (BPS) p. Badan Standardisasi Nasional (BSN) q. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) r. Badan Urusan Logistik (BULOG)

s. Lembaga Administrasi Negara (LAN) t. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) v. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia b. Kepolisian Daerah c. Kepolisan Resort d. Kepolisian Sektor 4. Kejaksaan Republik Indonesia a. Kejaksaaan Agung b. Kejaksaaan Tinggi c. Kejaksaan Negeri 5. Tentara Nasional Indonesia 6. Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) a. Pemerintah Daerah Provinsi b. DPRD Provinsi c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota d. DPRD Kabupaten/Kota 7. Pemerintahan Desa (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005) a. Pemerintah Desa b. Badan Permusyawaratan Desa B. LEMBAGA LEGISLATIF (berdasarkan UUD 1945 & UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 2. Dewan Perwakilan Rakyat RI 3. Dewan Perwakilan Daerah RI C. LEMBAGA YUDIKATIF Misalnya: 1. Mahkamah Agung RI a. Peradilan Umum - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi - Pengadilan Khusus dibawahnya, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. b. Peradilan Agama - Pengadilan Agama - Pengadilan Tinggi Agama c. Peradilan Militer - Pengadilan Militer - Pengadilan Militer Tinggi - Pengadilan Militer Utama - Pengadilan Militer Pertempuran d. Peradilan Tata Usaha Negara - Pengadilan Tata Usaha Negara - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pengadilan Khusus di bawahnya, antara lain: Pengadilan Pajak. 2. Mahkamah Konstitusi RI D. BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN/APBD 1. Komisi Misalnya: a. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004) b. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2007) c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 48 Tahun 2001 dan UU Nomor 39 Tahun 1999) d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999) e. Komisi Penyiaran Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2002) f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002)

agustus 2011 mimbar xv

g. h. i. j. k.

Komisi Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002) Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008) Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000) Komisi Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002) Komisi Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2005) l. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005) 2. Dewan Misalnya: a. Dewan Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999) b. Dewan Pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003) c. Dewan Pembina Industri Strategis (Keppres Nomor 40 Tahun 1999) d. Dewan Riset Nasional (Keppres Nomor 94 Tahun 1999) e. Dewan Buku Nasional (Keppres Nomor 110 Tahun 1999) f. Dewan Maritim Indonesia (Keppres Nomor 161 Tahun 1999) g. Dewan Ekonomi Nasional (Keppres Nomor 144 Tahun 1999) h. Dewan Pengembangan Usaha Nasional (Keppres Nomor 165 Tahun 1999) i. Dewan Gula Nasional (Keppres Nomor 23 Tahun 2003) j. Dewan Ketahanan Pangan (Keppres Nomor 132 Tahun 2001) k. Dewan Pengembanagn Kawasan Timur Indonesia (Keppres Nomor 44 Tahun 2002) l. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Keppres Nomor 151 Tahun 2000) m. Dewan Pertahanan Nasional (UU Nomor 3 Tahun 2003) n. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Keppres Nomor 132 Tahun 1998) o. Dewan Pertimbangan Presiden (UU Nomor 19 Tahun 2006) 3. Komite Misalnya: a. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 105 Tahun 1999) b. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Keppres Nomor 80 Tahun 2000) c. Komite Akreditasi Nasional (Keppres Nomor 78 Tahun 2001) d. Komite Penilaian Independen (Keppres Nomor 99 Tahun 2009) e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (Keppres Nomor 72 Tahun 2001) f. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Keppres Nomor 89 Tahun 1999) g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres Nomor 12 Tahun 2000) 4. Badan Misalnya: a. Badan Pengawas Pemilu (UU Nomor 22 Tahun 2007) b. Badan Narkotika Nasional (Keppres Nomor 17 Tahun 2002) c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007) d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) e. Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (Keppres Nomor 150 Tahun 2002) f. Badan Koordinasi Pengembangan TKI (Keppres Nomor 29 Tahun 1999) g. Badan Pengelola Gelora Bung Karno (Keppre Nomor 72 Tahun 1999) h. Badan Pengelola Kawasan Kemayoran (Keppres Nomor 73 Tahun 1999) i. Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Prop. NAD dan Kep. Nias Sumatera Utara (Perpu Nomor 2 Tahun 2005)

xvi mimbar agustus 2011

j. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP Nomor 23 Tahun 2004) k. Badan Pengatur Jalan Tol (PP Nomor 15 Tahun 2005) l. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP Nomor 16 Tahun 2005) m. Badan Pengelola Pusat Penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Keppres Nomor 43 Tahun 1976) n. Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara (Keppres Nomor 85 Tahun 1999) 5. Lembaga Misalnya: a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006) b. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyenang Cacat (Keppres Nomor 8 Tahun 1999) c. Lembaga Sensor Film (PP Nomor 8 Tahun 1994) 6. Lembaga Pendidikan Negeri Seluruh Lembaga Pendidikan Negeri, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. 7. Badan Hukum Milik Negara Misalnya: a. Universitas Indonesia (PP Nomor 152 Tahun 2000) b. Universitas Gajah Mada (PP Nomor 153 Tahun 2000) c. Institut Pertanian Bogor (PP Nomor 154 Tahun 2000) d. Institut Teknologi Bandung (PP Nomor 155 Tahun 2000) e. Universitas Sumatera utara (PP Nomor 56 Tahun 2003) f. Universitas Pendidikan Indonesia (PP Nomor 6 Tahun 2004) 8. Bentuk Lain Misalnya: a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU Nomor 25 Tahun 2003 dan Keppres Nomor 81 Tahun 2003) b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Keppres Nomor 54 Tahun 2005) c. Konsil Kedokteran Indonesia (UU Nomor 29 Tahun 2004) d. Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37 Tahun 2008) e. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum f. Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan E. ORGANISASI NON-PEMERINTAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Misalnya: a. Persatuan berdasarkan keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan lain lain. b. Yayasan seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan RCTI Peduli, Dompet Dhuafa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain. c. Perkumpulan/Forum seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain. d. Serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. F. PARTAI POLITIK DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Misalnya: - Partai Hati Nurani Rakyat - Partai Karya Peduli Bangsa - Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia - Partai Peduli Rakyat Nasional - Partai Gerakan Indonesia Raya - Partai Barisan Nasional - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Amanat Nasional - Partai Perjuangan Indonesia Baru - Partai Kedaulatan - Partai Persatuan Daerah - Partai Kebangkitan Bangsa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Partai Pemuda Indonesia Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Demokrasi Pembaruan Partai Karya Perjuangan Partai Matahari Bangsa Parta Penegak Demokrasi Indonesia Partai Demokrasi Kebangsaan Partai Republika Nusantara Partai Pelopor Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partai Damai Sejahtera Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Bintang Reformasi Partai Patriot Partai Demokrat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Partai Indonesia Sejahtera Partai Kebangkitan Nasional Ulama

G. BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH Misalnya: 1. Perum Bulog 2. Perum DAMRI 3. Perum Jaminan Kredit Indonesia 4. Perum Jasa Tirta I 5. Perum Jasa Tirta II 6. Perum Pegadaian 7. Perum Percetakan Negara Indonesia 8. Perum Percetakan Uang RI 9. Perum Perhutani 10. PT Adhi Karya Tbk 11. PT Amarta Karya 12. PT Angkasa Pura I 13. PT Angkasa Pura II 14. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 15. PT Antam Tbk 16. PT Asuransi Ekspor Indonesia 17. PT Asuransi Jasa Indonesia 18. PT Asuransi Jasa Raharja 19. PT Asuransi Jiwasraya 20. PT Asuransi Kesehatan Indonesia 21. PT Bahtera Adhiguna 22. PT Bali Tourism Development Corp 23. PT Bank Ekspor Indonesia 24. PT Bank Mandiri Tbk 25. PT Bank Negara Indonesia Tbk 26. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 27. PT Bank Tabungan Negara 28. PT Barata Indonesia 29. PT Bhanda Ghara Reksa 30. PT Bio Farma 31. PT Biro Klasifikasi Indonesia 32. PT Boma Bisma Indra 33. PT Brantas Abipraya 34. PT Dahana 35. PT Danareksa 36. PT Dirgantara Indonesia 37. PT Djakarta Lloyd 38. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 39. PT Dok dan Perkapalan Surabaya 40. PT Garam 41. PT Garuda Indonesia 42. PT Hotel Indonesia Natour 43. PT Hutama Karya 44. PT Indofarma Tbk 45. PT Indra Karya

46. PT Inhutani I 47. PT Inhutani III 48. PT Inti 49. PT Jamsostek 50. PT Jasa Marga 51. PT Kawasan Berikat Nusantara 52. PT Kawasan Industri Makasassar 53. PT Kawasan Industri Wijayakusuma 54. PT Kereta Api Indonesia 55. PT Kertas Leces 56. PT Kimia Farma Tbk 57. PT Kliring Berjangka Indonesia 58. PT Krakatau Steel 59. PT LEN Industri 60. PT Merpati Nusantara Airlines 61. PT Nindya Karya 62. PT PANN Multi Finance 63. PT Pelabuhan Indonesia I 64. PT Pelabuhan Indonesia II 65. PT Pelabuhan Indonesia III 66. PT Pelabuhan Indonesia IV 67. PT Pelayaran Nasional Indonesia 68. PT Pembangunan Perumahan 69. PT Perkebunan Nusantara III 70. PT Perkebunan Nusantara IV 71. PT Perkebunan Nusantara IX 72. PT Perkebunan Nusantara V 73. PT Perkebunan Nusantara VI 74. PT Perkebunan Nusantara VII 75. PT Perkebunan Nusantara VIII 76. PT Perkebunan Nusantara X 77. PT Perkebunan Nusantara XI 78. PT Perkebunan Nusantara XII 79. PT Perkebunan Nusantara XIII 80. PT Perkebunan Nusantara XIV 81. PT Permodalan Nasional Madani 82. PT Pertamina 83. PT Pertani 84. PT Perusahaan Gas Negara Tbk 85. PT Perusahaan Listrik Negara 86. PT Perusahaan Pengelola Aset 87. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 88. PT PINDAD 89. PT Pos Indonesia 90. PT Pupuk Sriwidjaja 91. PT Rajawali Nusantara Indonesia 92. PT Reasuransi Umum Indonesia 93. PT Sang Hyang Seri 94. PT Sarinah 95. PT Semen Baturaja 96. PT Semen Gresik Tbk 97. PT Sucofindo 98. PT Surveyor Indonesia 99. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 100. PT Taspen 101. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 102. PT Timah Tbk 103. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 104. PT Waskita Karya 105. PT Wijaya Karya 106. Bank daerah seperti Bank DKI, Bank Sumut, Bank Jabar, Bank Papua, dan bank daerah lainnya 107. Perusahaan Daerah Air Minum H. Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi belum masuk pada Lampiran ini tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik.

agustus 2011 mimbar xvii

xviii mimbar agustus 2011

agustus 2011 mimbar xix

LAMPIRAN VIII PERATURAN KOMISI INFORMASI Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 30 April 2010

xx mimbar agustus 2011

Rohman – Rohim Pulang ke Kampung Halamannya Jombang Rabu, 22 Juni 2011

Setelah hampir 22 bulan dirawat di RSUD Dr. Soetomo kini Rohman-Rohim diijinkan pulang, pasca operasi pemisahan pada 9 April 2011 lalu. Rohman-Rohim dalam gendongan Dekan FK Unair dan Direktur RSUD Dr. Soetomo didampingi oleh Ketua Tim Operasi Kembar Siam Agus Harianto, dr, SpA(K) pada saat jumpa pers menjelang kepulangannya.

Rohman-Rohim dijemput Wakil Bupati Jombang Widjono Soeparno beserta ibu (kiri) dan (kanan) cinderamata diberikan kepada Rohman-Rohim oleh Ketua SMF Bedah Plastik Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr, SpB, SpBP(K).

Ucapan terima kasih ditandatangani oleh orang tua Rohman-Rohim (Anis Mulyono) (kiri) dan (kanan) ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo kemudian diberikan kepada Wakil Bupati Jombang.

No title

Recommend Documents