No title

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

bp s. go

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

.b ps .g o

ra t

.id

.b ps .g o

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT 2013 WELFARE INDICATORS OF PAPUA BARAT PROVINCE 2013

ap

Naskah/Manuscript :

ua

ba

ra t

ISSN : No. Publikasi/Publication Number : 91522.1405 Katalog BPS/BPS Catalogue : 4102004.9100 Ukuran Buku/Book Size : 16,5 cm x 21 cm Jumlah Halaman/Total Pages : xix + 77 halaman (96 halaman)

w

w

.p

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Barat

tp :// w

Gambar Kulit/Cover Design : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

ht

BPS Provinsi Papua Barat

Diterbitkan Oleh/Published by : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

bp s. go

ra t

.b ps .g o

.id

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2013 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini merupakan terbitan kelima yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Provinsi Papua Barat. Perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola dan taraf konsumsi, perumahan, serta indikator sosial lainnya.

.p

ap

ua

ba

Semua indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei ini telah dilaksanakan di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2006. Indikator ketenagakerjaan bersumber dari data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

ht

tp :// w

w

w

Kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Manokwari, September 2014 Kepala BPS Provinsi Papua Barat

Simon Sapary Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

i

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

.b ps .g o

ra t

1

Gambaran Umum Penduduk ______________________ Struktur Umur Penduduk ________________________

1 3

ra t

KEPENDUDUKAN ___________________________

KESEHATAN________________________________

5

ap

II.

ua

ba

I.

.b ps .g o

.id

KATA PENGANTAR _____________________________ i DAFTAR ISI ____________________________________ iii DAFTAR TABEL ________________________________ v DAFTAR GAMBAR ______________________________ vii DAFTAR TABEL LAMPIRAN _____________________ xi TINJAUAN UMUM _______________________________ xiii

tp :// w

w

w

.p

Angka Harapan Hidup ___________________________ 6 Morbiditas ____________________________________ 7 Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan _______ 8 Imunisasi dan ASI ______________________________ 10

ht

III. PENDIDIKAN _______________________________ 15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) __________________ Angka Partisipasi Murni (APM) ___________________ Angka Melek Huruf Dan Rata – Rata Lama Sekolah ___ Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan ______________

16 18 21 22

IV. KETENAGAKERJAAN _______________________ 25

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

iii

Struktur Penduduk Usia Kerja Agustus 2013 ________ 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka _____________________________________ 27 TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan ______________________________ 28

V.

.b ps .g o

.id

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha ________ 30 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan ________ 32 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja _____________ 33 TARAF DAN POLA KONSUMSI _______________ 35 35 38 39 41

ba

ra t

Perkembangan Kemiskinan di Papua Barat, 2006 - 2014 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan ______________ Perkembangan Distribusi Pendapatan ______________ Konsumsi Rumah Tangga _______________________

ua

VI. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN ____________ 45

46 47 50 52

w

w

.p

ap

Kualitas Perumahan ____________________________ Air Minum Layak _____________________________ Sanitasi Layak ________________________________ Penerangan ___________________________________

tp :// w

VII. SOSIAL LAINNYA ___________________________ 55

ht

Program Penanggulangan Kemiskinan _____________ 55 Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi _________ 57 Akses Internet ________________________________ 58

LAMPIRAN-LAMPIRAN

________________________ 61


iv

.b ps .g o

.id

Tabel 1.1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2010—2013 __________________________

3

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010-2013 ___________________________ 27

ba

ra t

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011-2013 ___________________________ 29

31

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011-2013 ________________

32

Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011-2013 ___________________________

33

Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Menurut Daerah, 2006 – 2013 _____

36

Tabel 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009—2013 _______________

38

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

Tabel 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2013 ________________

Tabel 5.3 Ukuran Tingkat Pemerataan Pendapatan di Provinsi Papua Barat Menurut Bank Dunia dan Koefisien Gini, Tahun 2007 – 2013 __________________________ 41 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

v

Tabel 5.4 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 – 2013 _______________________________ 42

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011—2013 _______________ 56


vi

.id

.b ps .g o

Gambar 1.1 Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 ___________ 2 Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2013 _________________

ra t

Angka Kesakitan Penduduk Papua Barat Tahun 2009—2013 ________________________

ba

Gambar 2.2

7 8 9

Gambar 2.4 Cakupan Layanan Imunisasi Pada Bayi Berumur 12 — 23 Bulan di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013 ______________________________

10

.p

ap

ua

Gambar 2.3 Penolong Kelahiran Balita di Papua Barat Tahun 2009—2013______________________________

tp :// w

w

w

Gambar 2.5 Persentase Balita 0—23 Bulan yang Mendapat ASI dan ASI Ekslusif di Papua Barat Tahun 2011—2013 _____________________________ 12

ht

Gambar 2.6 Persentase Balita 1—5 Bulan yang Mendapat ASI Ekslusif di Papua Barat Tahun 2013 _________

12

Gambar 3.1

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7—24 Tahun di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008—2013 ___ 16

Gambar 3.2

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7—24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013 _____________________________ 18


vii

Gambar 3.3

Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008—2013 ___ 19

Gambar 3.4

Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 _________

20

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat Tahun 2006—2013 ___________________ 21

Gambar 3.6

Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 ________________________ 23

Gambar 4.1

Struktur Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus Tahun 2013 ______________________ 26

Gambar 5.1

Sebaran Penduduk Miskin di Papua Barat Tahun 2013 ______________________________

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Gambar 3.5

37

Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 _____ 39

Gambar 6.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 ___ 46

w

.p

ap

Gambar 5.2

tp :// w

w

Gambar 6.2

ht

Gambar 6.3

Gambar 6.4

Kondisi Perumahan Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 – 2013 ____________________________ 47 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012 – 2013 ______________________

48

Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013 __________________ 49


viii

Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Sanitasi yang Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2006 – 2013 ____________________________ 50

Gambar 6.6

Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013 ________________________ 51

Gambar 7.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan dan Pembelian Beras Miskin Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013 _________

57

Persentase Rumah Tangga Pengguna HP dan Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2006—2013 ___

59

.b ps .g o

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Gambar 7.2

.id

Gambar 6.5


ix

.id .b ps .g o ra t ba ua ap .p w w tp :// w ht Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

x

.id

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2000—2013 ______ 62

I (2)

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008—2013 ___________________ 63

.b ps .g o

I (1)

64

ba

ra t

II (1) Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat Tahun 2009—2013 ____________________________________

ua

II (2) Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 __ 65 66

.p

ap

II (3) Angka Kesakitan Penduduk di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009—2013 ______________________________

ht

tp :// w

w

w

III (1) Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009—2013_______________________________ 67 III (2) Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat, 2010—2013 ____________________________________

68

III (3) Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat, 2010—2013 ____________________________________

69

V (1) Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2011 dan 2013 _________________

70

V (2) Garis Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007—2013 __

71

V (3) Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007—2013 _______

72


xi

73

VI (1) Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Perumahan di Papua Barat, Tahun 2010—2013 _________________

74

VI (2) Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010—2013 ____________

75

VI (3) Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010—2013 ______________________________

76

ra t

.b ps .g o

.id

V (4) Kemampuan Daya Beli Masyarakat di Papua Barat, Tahun 2009—2013_______________________________

ua

ba

VII (1) Prsentase Rumah Tangga yang Mempunyai Alat Komunikasi Informasi dan Teknologi di Provinsi Papua Barat Tahun 2010—2013 ____________________________________ 77

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

VII (2) Persentase Penduduk yang Mengakses Intenet di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 __________________________ 78


xii

.b ps .g o

.id

Tinjauan Umum

Ruang Lingkup

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Memajukan kesejahteraan umum adalah cita-cita mulia bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan undangUndang Dasar 1945. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemantauan perkembangan kesejahteraan penduduk mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemantauan tingkat kesejahteraan tersebut melalui penyelenggaraan survei sosial ekonomi seperti: Susenas, Sakernas, SDKI dan lain-lain.

ht

tp :// w

w

BPS Provinsi Papua Barat melakukan pemantauan tingkat kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2008. Pemantauan tersebut dibukukan dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat. Dalam publikasi ini, kesejahteraan rakyat diamati melalui berbagai aspek spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, perumahan dan aspek sosial lainnya. Permasalahan kesejahteraan rakyat diukur baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit. Perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat hingga


xiii

2013 secara ringkas sebagai berikut: Di bidang kependudukan: Penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 diproyeksikan menjadi 828.293 jiwa.



Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010 sampai dengan 2013 sebesar 2,89 persen per tahun.



Sebaran penduduk Papua Barat tidak merata dengan kepadatan penduduk pada tahun 2013 sebesar 8 Jiwa/ Km2.



Dependency ratio, yaitu perbandingan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15—64 tahun), masih cukup besar yaitu 51,09.

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id



w

Angka kesakitan penduduk turun dari 12,76 persen pada tahun 2012 menjadi 11,38 persen pada tahun 2013.

tp :// w



Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua Barat tahun 2013 sebesar 69,14 tahun.

w



.p

Di bidang kesehatan:

Sebagian besar penolong kelahiran dari balita adalah tenaga kesehatan. Komposisi penolong kelahiran balita pada tahun 2013 adalah 66,42 persen oleh tenaga kesehatan; 30,53 persen oleh bukan tenaga kesehatan dan 3,02 persen oleh tenaga paramedis lain.



Persentase bayi 12—23 bulan yang telah mendapat imunisasi BCG mencapai 92,92 persen. Berbeda dengan

ht




xiv

imunisasi BCG, capaian imunisasi Campak dan Hepatitis B masih rendah. Pada tahun 2013, capaian imunisasi campak sebesar 87,75 persen dan imunisasi Hepatitis B sebesar 87,99 persen.

.id

Di bidang pendidikan:

Angka partisipasi sekolah (APS) tahun 2013 untuk APS 7 – 12 tahun sebesar 95,58 persen; APS 13—15 tahun sebesar 92,81 persen; APS 16—18 tahun sebesar 72,04 persen dan APS 19—24 tahun sebeesar 24,00 persen.



Angka partisipasi murni tahun 2013 untuk APM SD sebesar 89,94 persen; APM SMP sebesar 60,99 persen; APM SMA sebesar 54,20 persen dan APM PT sebesar 20,10 persen.



Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Papua Barat tahun 2013 sebagian besar masih rendah. Penduduk 10 tahun atau lebih yang tamat SD sebesar 23,46 persen sementara mereka yang menamatkan perguruan tinggi hanya 9,25 persen.

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o



Di bidang ketenagakerjaan:

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) berdasarkan hasil Sakernas 2013 diestimasi mencapai 558.262 jiwa.



Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2013 sebesar 66,41 persen, lebih rendah daripada TPAK tahun 2012 yaitu sebesar 67,12 persen.



Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2013 sebesar

ht




xv

4,62 persen, lebih rendah daripada TPT tahun 2012 yaitu sebesar 5,49 persen. Mayoritas penduduk yang bekerja pada tahun 2013 terserap di sektor pertanian. Penduduk Papua Barat yang bekerja di sektor pertanian sebesar 48,71 persen, di sektor industri 10,25 persen dan di sektor jasa sebesar 41,04 persen.



Secara umum telihat bahwa pekerja di Papua Barat lebih dominan bekerja di sektor informal. Persentase pekerja di sektor informal mencapai 61,75 persen pada tahun 2013

Taraf dan Pola Konsumsi

ra t

.b ps .g o

.id



Jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua Barat Maret tahun 2014 sebesar 229.430 jiwa atau sebesar 27,13 persen.



Rata-rata pengeluaran penduduk Papua Barat meningkat dari 816.137 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2012 menjadi 876.253 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2013.

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba



Tingkat pemerataan pendapatan yang diukur dengan proxy pengeluaran pada tahun 2013 dengan menggunakan indeks gini ratio sebesar 0,41 yang bermakna ada ketimpangan pendapatan tetapi masih dalam status ketimpangan rendah.



Tingkat kemerataan menurut Bank Dunia mencatat 16,03 persen pengeluaran penduduk berasal dari kelompok rumah tangga dengan 40 persen pengeluaran terbawah dan 48,38 persen disumbang oleh 20 persen rumah

ht




xvi

tangga pada kelompok 20 persen pengeluaran rumah tangga teratas. Di bidang perumahan

Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri pada tahun 2013 sebesar 72,46 persen lebih tinggi dari tahun 2012 yaitu sebesar 66,79 persen.



Sebesar 67,32 persen rumah tangga di Papua Barat pada tahun 2013 telah mengakses air minum layak.



Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2013 sebesar 51,83 persen.

ra t

.b ps .g o

.id



ua

Akses penduduk terhadap program penanggulangan kemiskinan di Papua Barat tahun 2012 sebagai berikut: Sebesar 63,94 persen di antara rumah tangga tergolong miskin membeli/menerima beras miskin. Sebaliknya, ada 29,82 persen rumah tangga tidak miskin juga menerima/ membeli beras miskin. Penduduk Papua Barat yang menggunakan telepon selular (handphone) meningkat selama periode tahun 2006—2013 dari 16,23 persen menjadi 68,27 persen.

ht

tp :// w



w

w

.p

ap



ba

Sosial Lainnya



Seiring dengan pesatnya pengguna telepon selular, penduduk Papua Barat yang mengakses internet pada tahun 2013 mencapai 11,11 persen.


xvii


xviii

.id .b ps .g o

ra t

Kependudukan Kesehatan



Pendidikan

ba



ua



Ketenagakerjaan

ap 

.p

Ta r a f d a n Po l a Ko n s u m s i R u m a h Ta n g g a

w

w



ht

tp :// w



Perumahan dan Lingkungan 

Sosial Lainnya

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

bp s. go

.b ps .g o

.id

Bab 1 Kependudukan

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Isu kependudukan di tingkat nasional adalah penyiapan langkah-langkah strategis pemerintah menghadapi the window of opportunity dari bonus demografi 2020—2030. Bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya Rasio Ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin, dkk. 2003). Bonus Demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang menurunkan proporsi penduduk muda sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang dan sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga (John Ross, 2004).

ht

Gambaran Umum Penduduk Penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 diproyeksikan menjadi 828.293 jiwa (BPS Provinsi Papua Barat, 2014). Meskipun belum diketahui kapan Papua Barat memasuki the window of opprtunity, tetapi mulai tahun 2015 dependency ratio kurang dari 50. Artinya, mulai tahun 2015 proporsi penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2025, dependency


1

KOTA SORONG MANOKWARI SORONG FAKFAK

6,17 5,38 4,96 4,32 3,44 3,23 2,53 1,61

.id

9,26 8,56 6,83

Gambar 1.1

.b ps .g o

TELUK BINTUNI KAIMANA RAJA AMPAT SORONG SELATAN MAYBRAT TELUK WONDAMA PEGUNUNGAN ARFAK MANOKWARI SELATAN TAMBRAW

25,58 18,13

Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

ua

ba

ra t

ratio Papua Barat diperkirakan mencapai 45,3 dan masih akan lebih rendah lagi hingga tahun 2035 (Kementerian PPN/ Bappenas, BPS dan UNFPA 2013)

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Penduduk Provinsi Papua Barat tersebar tidak merata. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2013, satu di antara empat penduduk Provinsi Papua Barat tinggal di Kota Sorong dan 18 persen penduduk tinggal di Kabupaten Manokwari. Penduduk yang lain tersebar tidak merata di sebelas kabupaten lainnya dengan persentase kurang dari 10 persen (Gambar 1.1). Sebaran penduduk yang tidak merata tersebut berdampak pada kepadatan penduduk yang juga tidak merata. Kota Sorong dengan luas wilayah hanya 0,68 persen dari luas Papua Barat dihuni oleh 25,58 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan 322 penduduk per Km2. Sebaliknya, Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas 21,48 persen dari luas Papua Barat dihuni oleh 6,83 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan hanya tiga jiwa per Km2. Kepadatan


2

penduduk di Kabupaten Tambrauw terkecil.

Struktur Umur Penduduk

.b ps .g o

.id

Perubahan struktur umur penduduk akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Adioutomo (2011), pengaruh struktur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: a. Suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita apabila mendapat kesempatan kerja yang produktip

ra t

b. Peranan perempuan yang juga memasuki pasar kerja, membantu peningkatan pendapatan

ba

c. Tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif

ap

ua

d. Modal manusia yang besar apabila ada investasi untuk itu.

.p

Dampak keberhasilan pengendalian penduduk tercermin dari

ht

tp :// w

w

w

Tabel 1.1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2010—2012

Tahun

0-14

15-64

65 +

Rasio Ketergantungan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2010

33,12

65,07

1,80

53,67

2011

32,68

65,47

1,84

52,74

2012

32,28

65,84

1,88

51,89

2013

31,88

66,18

1,93

51,09

Sumber: BPS (2013), Proyeksi Penduduk Indonesia 2010—2035


3

.id

perubahan struktur umur penduduk yang terlihat dari berkurangnya proporsi penduduk usia tidak produktif khususnya 0—14 tahun. Di sisi lain, proporsi penduduk usia produktif bertambah. Akibatnya, angka beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif berkurang.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

Tingginya proporsi penduduk 0—14 tahun mengakibatkan tingginya angka beban ketergantungan (dependency ratio). Tabel 1.1 memperlihatkan angka beban ketergantungan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 sebesar 51,09. Artinya, di antara 100 penduduk usia produktif berumur 15— 64 tahun, menanggung 51 penduduk yang tidak produktif. Hingga tahun 2013, penduduk usia tidak produktif masih didominasi oleh kelompok anak-anak (0—14 tahun). Konsekuensinya adalah pendapatan dari penduduk usia produktif terserap pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak-anak. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan sarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah juga dibutuhkan pembangunan sarana kesehatan.


4

.b ps .g o

.id

Bab 2 Kesehatan

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Mulai 1 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebelumya, dalam UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Sebelum program jaminan kesehatan nasional bergulir, Pemerintah RI telah menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

5

demikian, sebelum tahun 2014, pemerintah memberikan jaminan kesehatan terbatas pada penduduk miskin atau hampir miskin.

.id

Sejauhmana program jaminan kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan di Papua Barat dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

.b ps .g o

Angka Harapan Hidup

ap

ua

ba

ra t

Angka harapan hidup (AHH) Provinsi Papua Barat selama tahun 2006 hingga tahun 2013 meningkat (Lampiran II.1). AHH pada tahun 2006 mencapai 67,3 tahun meningkat menjadi 69,14 tahun pada tahun 2013. Meskipun harapan hidup meningkat, AHH Provinsi Papua Barat lebih rendah daripada AHH Indonesia tahun 2013 yaitu sebesar 70,07 tahun. AHH tahun 2014 ditargetkan mencapai 72 tahun. Baik Provinsi Papua Barat maupun Indonesia tidak mencapai target tersebut.

ht

tp :// w

w

w

.p

Ada perbedaan harapan hidup antar kabupaten/kota di Papua Barat. Pada tahun 2013, harapan hidup paling lama di Kota Sorong yang mencapai 72,80 tahun. AHH Kota Sorong telah melebihi target AHH tahun 2014 sejak tahun 2011. Harapan hidup paling pendek di Kabupaten Tambrauw yaitu 66,48 tahun. Disparitas harapan hidup di tingkat kabupaten/kota di Papua Barat mengindikasikan perbedaan yang sangat nyata pada ketersediaan fasilitas kesehatan, akses pelayanan dasar di bidang kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan. Data Potensi Desa (Podes) 2011 menunjukkan bahwa hanya 9,68 persen desa di Kota Sorong dengan rata-rata jarak ke Puskesmas atau Pustu. Bandingkan dengan Kabupaten Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

6

85,00

72,80

71,33

70,11

69,14

68,65 Sorong

68,90

68,06 Teluk Wondama

68,73

67,07 Sorong Selatan

55,00

67,07

66,48

Tahun

65,00

66,95

75,00

Kota Sorong

Kaimana

PAPUA BARAT

Teluk Bintuni

Manokwari

Raja Ampat

Maybrat

Tambrauw

25,00

.b ps .g o

35,00

Fak-Fak

.id

45,00

ba

ra t

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

.p

Morbiditas

ap

ua

Tambrauw di mana semua desa berjarak lebih dari 5 Km ke Puskesmas atau Pustu (Lampiran II.2).

ht

tp :// w

w

w

Indikator lain untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan atau morbiditas. Angka ini menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah atau mengerjakan pekerjaan rumah. Secara umum, angka kesakitan penduduk Papua Barat menurun dari 19,62 persen pada tahun 2009 menjadi 19,50 persen pada tahun 2010; 12,76 persen pada tahun 2012 dan menjadi 11,38 persen pada tahun 2013. Penurunan angka kesakitan tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan angka harapan hidup. Hal ini mengindikasikan adanya Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

7

25,00

20,00 19,50

15,00 13,92

5,00

0,00 2009

12,76

11,38

.b ps .g o

10,00

.id

Tahun

19,62

2010

2011

2012

2013

ua

ba

ra t

Gambar 2.2 Angka Kesakitan Penduduk Papua Barat Tahun 2009—2013

w

.p

ap

peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Angka kesakitan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan selengkapnya pada Lampiran II.3.

w

Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan

ht

tp :// w

Penurunan angka kesakitan dan peningkatan angka harapan hidup tidak terlepas dari upaya pencegahan (preventif) dan kuratif (pengobatan) baik yang dilakukan oleh masing-masing individu maupun diinisiasi oleh pemerintah. Beberapa upaya preventif tersebut antara lain: peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan, peningkatan peran ibu dalam pemberian ASI eksklusif dan pemberian imunisasi. Peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan bertujuan untuk mengurangi kasus kematian bayi. Dengan menurunkan jumlah kasus kematian bayi dapat Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

8

100% 90% 54,78

70%

63,10

71,50

60%

71,02

66,42

24,00

.id

80%

2012

2013

50% 40% 39,57

20%

32,69

25,94

10%

.b ps .g o

30%

0% 2009

2010

Non Tenaga Kesehatan

ra t

Tenaga Paramedis Lain

2011

Balita

Tenaga Kesehatan

di

Papua

Barat

ba

Gambar 2.3 Penolong Kelahiran Tahun 2009—2013

30,53

ua

meningkatkan lama harapan hidup.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Gambar 2.3 memperlihatkan persentase balita (0—59 bulan) menurut penolong kelahiran pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Pesentase penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan selama periode tersebut tampak fluktuatif tetapi menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun begitu, persentase pertolongan kelahiran oleh tenaga non kesehatan masih cukup dominan. Pada tahun 2013, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat sebesar 66,42 persen. Persentase penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan tertinggi di Kota Sorong dan terendah di Kabupaten Tambrauw. Hal ini sepola dengan disparitas angka harapan hidup di kabupaten/kota di Papua Barat di mana angka harapan hidup tertinggi dan terendah di dua wilayah tersebut. Hanya tiga dari 10 persalinan di Kabupaten Tambrauw Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

9

ditolong oleh tenaga kesehatan sementara di Kota Sorong persentasenya 2,8 kali lebih tinggi. Imunisasi dan ASI

.b ps .g o

.id

Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi dan mencegah dari penyakit agar anak tetap sehat.

ap

ua

ba

ra t

Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi menetapkan bahwa imunisasi wajib diberikan kepada bayi berumur satu tahun adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Waktu pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali pada anak usia 02 bulan. Demikian juga untuk imunisasi Polio dan Hepatitis B untuk pertama kali. Imunisasi DPT dan Polio diberikan secara

DPT

POLIO

85,52 87,98 87,99

89,21 91,53 91,90

BCG

86,60 86,04 87,75

88,56 90,43 92,17

85,00

91,71 89,78 92,92

90,00

tp :// w

Persen

w

w

95,00

.p

100,00

CAMPAK

HEP-B

ht

80,00 75,00 2011

2012

2013

Gambar 2.4 Cakupan Layanan Imunisasi Pada Bayi Berumur 12 — 23 Bulan di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

10

.id

bersamaan dan berulang pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali. Imunisasi campak diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, pada saat anak berumur 9 bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 57 tahun. Pada kejadian luar biasa dapat diberikan pada usia 6 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian.

ra t

.b ps .g o

Gambar 2.4 menunjukkan cakupan layanan imunisasi pada anak berumur 12—23 bulan. Susenas 2013 mencatat persentase bayi 12—23 bulan yang telah mendapat imunisasi BCG mencapai 92,92 persen. Berbeda dengan imunisasi BCG, capaian imunisasi Campak dan Hepatitis B masih rendah. Pada tahun 2013, capaian imunisasi campak sebesar 87,75 persen dan imunisasi Hepatitis B sebesar 87,99 persen.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

Selain imunisasi, upaya meningkatkan ketahanan tubuh bayi adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI pada anak balita merupakan pola asuh yang sangat dianjurkan. Bila kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan baik, menyusui merupakan cara memberi makan yang paling ideal untuk 4-6 bulan pertama sejak dilahirkan tanpa memberikan makanan tambahan, karena ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Bayi memperoleh ASI ekslusif apabila dalam enam bulan hanya diberikan ASI tanpa makanan tambahan. ASI ekslusif merupakan asupan terbaik bagi bayi yang tidak dapat digantikan oleh susu formula manapun. Keunggulan dan manfaat menyusui dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek gizi, aspek imunologik, aspek psikologi, aspek kecerdasan, neurologis, ekonomis dan aspek penundaan kehamilan (http://www.f-buzz.com/2008/05/21/kelebihanair-susu-ibu-asi-dan-manfaat-menyusui/).


11

100

91,1

90,56

89,31

90 80 60 50

35,66

40 30

.id

Persen

70

22,83

22,66

.b ps .g o

20 10 0 2011

2012 ASI

ASI Eksklusif

ra t

Gambar 2.5

2013

ua

ba

Persentase Balita 0—23 Bulan yang Mendapat ASI dan ASI Ekslusif di Papua Barat Tahun 2011—2013

ap

100

89,32

80

69,2

w

70

.p

90

63,96

62,95

3

4

58,43

50

tp :// w

Persen

w

60 40

30

ht

20 10

0 1

2

5

Umur (bulan)

Gambar 2.6

Persentase Balita 1—5 Bulan yang Mendapat ASI Ekslusif di Papua Barat Tahun 2013 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

12

.b ps .g o

.id

Gambar 2.4 menunjukkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi berumur 0—23 bulan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2011—2013. Secara umum, pemberian ASI ekslusif meningkat. Jika diperhatikan lebih lanjut Gambar 2.5, persentase pemberian ASI Eksklusif menurun seiring usia bayi. Pada bulan pertama, pemberian ASI eksklusif pada tahun 2013 hampir 90 peren. Tetapi pada bulan kedua, ketiga sampai dengan kelima, persentase bayi yang memperoleh ASI eksklusif terus berkurang hingga tersisa.

ra t

Banyak hal yang menyebabkan ASI Ekslusif tidak diberikan khususnya bagi ibu-ibu di Indonesia. Menurut Siregar (2004), Beberapa di antaranya dipengaruhi oleh: Kemudahan-kemudahan yang didapat sebagai hasil kemajuan teknologi pembuatan makanan bayi seperti pembuatan tepung makanan bayi, susu buatan bayi, mendorong ibu untuk mengganti ASI dengan makanan olahan lain.

b.

Para ibu sering keluar rumah baik karena bekerja maupun karena tugas-tugas sosial, maka susu sapi adalah satu-satunya jalan keluar dalam pemberian makanan bagi bayi yang ditinggalkan dirumah.

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

a.

ht

c.

Pengaruh melahirkan dirumah sakit atau klinik bersalin. Belum semua petugas paramedis diberi pesan dan diberi cukup informasi agar menganjurkan setiap ibu untuk menyusui bayi mereka, serta praktek yang keliru dengan memberikan susu botol kepada bayi yang baru lahir.


13


14

.b ps .g o

.id

Bab 3 Pendidikan

ua

ba

ra t

Provinsi Papua Barat telah memasuki pembangunan lima tahun kedua, yaitu periode tahun 2011—2015. Target dan sasaran misi pembangunan pada masa ini ditekankan pada upaya mencapai kemandirian wilayah. Salah satu upaya mencapai kemandirian tersebut melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Ada tiga agenda penting dalam rangka mewujudkan kemandirian wilayah melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan. Pertama, mengejar kenaikan angka melek huruf sebesar 1% setiap tahunnya sehingga 100% penduduk papua melek huruf. Kedua, pembangunan sekolah berpola asrama yang didukung program kemitraan pada minimal 15 distrik setiap tahunnya. Ketiga, setiap tahunnya dilakukan pembinaan tenaga pengajar di Papua Barat sebesar 20% dari total pengajar dan kemudian diberikan stimulus dana ataupun rekrutmen baru untuk disebarkan kedalam kampungkampung terisolir secara merata dan bertahap (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2012—2016). Pembahasan pada Bab 3 ini difokuskan pada capaian pembangunan pada sektor pendidikan di Provinsi Papua Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

15

Barat. Beberapa indikator pendidikan digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat seperti angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

.id

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

93,35

88,75

90

57,53

w

40

.p

60

57,95

89,95

tp :// w

30 20

94,38

88,59

95,56

95,58

91,65

92,81

65,40

67,18

18,31

19,90

2011

2012

72,04

58,98

w

Persen

70

50

88,59

ap

80

94,04

93,18

ua

100

ba

ra t

.b ps .g o

Angka partisipasi sekolah mengukur proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Indikator ini untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

12,25

12,72

14,45

2008

2009

2010

24,00

10

ht

0

7 - 12 Tahun

13 - 15 Tahun

16 - 18 Tahun

2013

19 - 24 Tahun

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7—24 Tahun di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008—2013


16

.b ps .g o

.id

Gambar 3.1 menyajikan APS menurut kelompok umur 7—12 tahun, 13—15 tahun, 16—18 tahun hingga 19—24 tahun. Pada tahun 2013, sebanyak 95,58 persen penduduk usia 7 – 12 tahun berstatus masih sekolah. APS untuk penduduk usia 13—15 tahun sebesar 92,81 persen. APS untuk kelompok umur 16—18 tahun dan 19—24 tahun kurang dari 75 persen. Artinya, semakin tinggi umur anak semakin kecil peluang untuk bersekolah.

ap

ua

ba

ra t

Sejak program wajib belajar 6 tahun digulirkan pada tahun 1984, hingga saat ini telah dibangun 774 unit sekolah dasar di 166 distrik di Provinsi Papua Barat (BPS: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2013). Pembangunan SD yang cukup merata berdampak positif pada terbukanya peluang yang sama bagi penduduk usia 7—12 tahun untuk sekolah. APS terendah untuk kelompok usia ini di Kabupaten Teluk Wondama yaitu sebesar 86,78 persen. APS di kabupaten/ lainnya lebih dari 90 persen.

ht

tp :// w

w

w

.p

Program wajib belajar 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun pada tahun 1994. Sejak saat itu hingga tahun 2013 telah dibangun SMP sebanyak 180 unit (BPS: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2013). Setidaknya, hampir di setiap distrik telah dibangun SMP. Seperti APS 7—12 tahun, capaian APS 13—15 tahun antar kabupaten/kota juga tidak berbeda.

APS cukup rendah untuk penduduk usia 16—18 tahun dan 19—24 tahun. Perbedaan APS pada kedua kelompok usia ini sangat dipengaruhi jumlah SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Masih mengacu pada hasil data Podes 2011, ada 82 SMA , 35 SMK dan 24 perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat. Fasilitas pendidikan SMA/SMK/PT tersebut banyak terpusat di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Jumlah SMU di


17

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7—24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013

95,54 95,63 95,58 92,90 92,71 92,81

.b ps .g o

.id

71,93 72,15 72,04

27,38

P

L+P

L

P

L+P

L

ba

L

ra t

20,14

13—15

P

L+P

L

16—18

P

L+P

19—24

ap

ua

7—12

24,00

w

.p

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Tambrauw hanya ada satu unit.

ht

tp :// w

w

Besaran APS berbeda menurut jenis kelamin. Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa pada kelompok umur 7—12 tahun, hampir tidak ada perbedaan partisipasi sekolah. Tetapi, pada kelompok umur 16—18 tahun, perbedaan partisipasi sekolah antara anak laki-laki dan perempuan tampak nyata. Keterbatasan jumlah SMA dan PT berdampak pada partisipasi sekolah penduduk usia 16—24 tahun khususnya pada kaum perempuan. Angka Partisipasi Murni (APM)

Berbeda dengan

APS, angka partisipasi

murni (APM)


18

91,25

91,91

48,92

49,03

49,65

43,61

43,55

43,93

6,06

6,25

7,36

2008

2009

2010

88,97

89,94

57,66

59,76

60,99

47,88

SMP

54,20

13,86

46,46 15,75

20,10

2011

2012

2013

SMA

PT

ua

ba

SD

88,28

.id

90,71

.b ps .g o

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

ra t

Persen

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2013

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

mengukur proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sebagai contoh, APM SD mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 7—12 tahun yang masih bersekolah SD/sederajat, APM SMP mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 13—15 tahun yang masih bersekolah SMP/ sederajat, dan seterusnya. APM menurut jenjang pendidikan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2008 hingga 2013 disajikan pada Gambar 3.3. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APM.

Dikaitkan dengan target Pendidikan Untuk Semua-PUS (Education for All-EFA) di mana pada tahun 2015, semua anak mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan yang bermutu. Target nasional PUS adalah 100 persen APM pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

19

.b ps .g o

.id

pendidikan dasar dan menengah. Untuk capaian APM SD, Provinsi Papua Barat optimis dapat mencapai target nasional PUS tersebut hingga tahun 2015 tetapi tidak untuk APM SMP dan SMA. Target nasional PUS untuk APM SMP dan SMA akan tercapai jika dalam tiga tahun dari sekarang terjadi penambahan gedung sekolah SMP dan SMA dan fasilitasnya serta penambahan guru yang tersebar hingga ke daerah terisolir sekalipun.

Dengan demikian, peningkatan capaian APM SMP/sederajat dan SMA/sederajat menjadi isu strategis pembangunan pendidikan di Papua Barat.

ap

ua

ba

ra t

Lampiran III.1 memperlihatkan capaian APM di tingkat kabupaten/kota untuk semua jenjang pendidikan. capaian APM SMP/sederajat masih rendah dan terdapat perbedaan capaian antar wilayah yang cukup tinggi. Pada tahun 2013, Kabupaten Teluk Wondama merupakan kabupaten dengan

w

w

.p

91,31 88,36 89,94

63,30 60,99

tp :// w

58,73

55,80 52,45 54,20

17,64 20,10

ht

22,26

L

P SD

L+P

L

P SMP

L+P

L

P SMA

L+P

L

P

L+P

PT

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

20

capaian APM SMP/terendah yaitu 40,21 persen. Sebaliknya, Kabupaten Maybrat merupakan wilayah dengan APM SMP tertinggi yaitu lebih dari 74,98 persen.

.b ps .g o

.id

Gambar 3.4 selanjutnya menunjukkan perbedaan APM antara anak laki-laki dan perempuan di jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Secara umum, perbedaan gender tidak begitu kentara dalam capaian APM ini. Terlalu cepat masuk SD bagi lulusan TK yang berumur 6 tahun berdampak pada penurunan APM sebaliknya memperbesar angka partisipasi kasar.

ra t

Angka Melek Huruf Dan Rata – Rata Lama Sekolah

95,00

ht

.p

93,00

92,15

92,34

w

9,00 8,50

8,53

w

92,00 90,32 91,00 90,00 88,55 89,00 7,67 7,65 88,00 87,00 7,20 86,00 85,00 2006 2007 2008

tp :// w

Angka Melek Huruf (%)

94,00

93,74 94,14 93,19 93,39

8,21

8,26

8,45

8,00

8,01 7,50

7,00

Rata-rata Lama sekolah (tahun)

ap

ua

ba

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah merupakan dua indikator yang dijadikan sebagai komponen untuk mengukur pembangunan manusia dari aspek pendidikan.

6,50 2009

AMH

2010

2011

2012

2013

RLS

Gambar 3.5 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2013 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

21

.b ps .g o

.id

Angka melek huruf menunjukkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Gambar 3.5 memperlihatkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami kenaikan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf meningkat dari 88,55 persen pada tahun 2006 menjadi 92,15 persen pada tahun 2008 dan menjadi 94,14 persen pada tahun 2013. Rata – rata lama sekolah penduduk Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan (dari 7,20 tahun di tahun 2006 menjadi 8,01 tahun pada tahun 2009 dan 8,53 tahun pada tahun 2013). Kenaikan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah ini berdampak nyata pada capaian IPM Provinsi Papua Barat. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2013 mencapai 70,62 dan menempati peringkat ke-31 dari 33 provinsi se-Indonesia.

ht

tp :// w

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator output penyelenggaraan pendidikan. Gambar 3.6 memberikan gambaran tentang pencapaian pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2013 dan mengindikasikan beberapa isu pendidikan sebagai berikut: a.

Sebesar 48,16 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas memiliki setinggi-tingginya ijazah SD. Hal ini


22

ra t

9,86

Laki-laki

SMP

ba

SD

Perempuan

ua

Tanpa Ijazah

9,25

.id 8,55

24,26

27,99

PT

20,02

.b ps .g o SMA

18,33

18,05

18,64

23,46

24,84

22,24

24,70

21,85

27,95

Gambar 3.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

Laki-laki dan Perempuan

w

Lulusan perguruan tinggi di Papua Barat masih sangat rendah (9,25 persen).

tp :// w

b.

w

.p

ap

mencerminkan, kualitas SDM dari aspek pendidikan di Papua Barat masih tergolong rendah. Hanya satu di antar empat penduduk yang berijazah SMA.

ht

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat merencanakan untuk: a.

Pembangunan SD Kecil (Kelas 1 – 3) di kampungkampung di distrik terpencil dan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 20 distrik yang sama.

b.

Peningkatan kapasitas guru SD dan SMP seperti pelatihan keterampilan penyusunan kurikulum dan pemanfaatan media elektronik dalam proses KBM.


23


24

.b ps .g o

.id

Bab 4 Ketenagakerjaan

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Isu jendela kesempatan atau window of opportunity saat memasuki fase bonus demografi tidak akan banyak bermanfaat bagi percepatan pembangunan apabila lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu menyerap ledakan angkatan kerja. Oleh karena itu, pengamatan kondisi ketenagakerjaan dari waktu ke waktu penting dilakukan untuk dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di masa yang akan datang. Bab 4 ini menyajikan beberapa indikator kunci ketenagakerjaan.

w

Struktur Penduduk Usia Kerja Agustus 2013

ht

tp :// w

Estimasi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2013 sebanyak 558.262 jiwa. Penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja sebesar 66,41 persen. Penduduk angkatan kerja yang bekerja sebesar 95,38 persen. Dengan kata lain, sekitar 4,62 persen penduduk angkatan kerja termasuk sebagai kelompok pengangguran terbuka. Selama empat tahun terakhir ini, pengangguran terbuka terus menurun. Struktur penduduk usia kerja selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.1.


25

Gambar 4.1 Struktur Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus Tahun 2013

Penduduk Usia Kerja (15 +)

.b ps .g o

.id

558.262

Angkatan Kerja:

Bukan Angkatan Kerja:

187.512

ap

Bekerja:

ua

ba

ra t

370.750

78.815

Pengangguran: 17.131

Mengurus Rumah Tangga: 94.447

ht

tp :// w

w

w

.p

353.619

Sekolah:

Lainnya: 14.250


26

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

.b ps .g o

.id

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran dengan jumlah penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK selama tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan tren menurun. Selain itu, penduduk usia kerja yang masuk dalam pasar kerja sedikit berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan sedikit tambahan penduduk angkatan kerja yang tidak terserap oleh dunia kerja.

w

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010—2013

w

Tabel 4.1

.p

ap

ua

ba

ra t

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, TPAK perdesaan lebih besar dibandingkan TPAK perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah akses pendidikan di pedesaan lebih sulit daripada di perkotaan. Akibatnya, penduduk usia sekolah di perdesaan lebih banyak tergolong sebagai penduduk angkatan kerja. Sebaliknya, di perkotaan banyak yang termasuk bukan angkatan kerja. Selain itu, banyak angkatan kerja di perdesaan tergolong sebagai pekerja meskipun dengan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

tp :// w

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Daerah

Tingkat Pengangguran Terbuka

(Agustus)

(Agustus)

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Perkotaan

61,04

72,31

64,61

62,25

14,57

18,64

10,28

10,32

Perdesaan

73,49

67,21

68,20

68,26

4,77

5,08

3,55

2,31

Total

69,29

70,78

67,12

66,41

7,68

8,94

5,49

4,62

ht

(1)

Sumber: BPS, Sakernas 2009—2012


27

.b ps .g o

.id

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur. Mereka yang tergolong pengangguran yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja atau mempersiapkan suatu usaha, dan mereka yang sementara belum mulai kerja walau sudah mendapat pekerjaan dan mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Semakin banyak angkatan kerja yang berstatus pengangguran, maka semakin tinggi TPT.

ap

ua

ba

ra t

TPT di Provinsi Papua Barat untuk kondisi Agustus 2013 sebesar 4,62 persen, lebih rendah dibandingkan dengan TPT tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,49 persen. Tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013 lebih baik dibandingkan tahun 2012.

.p

TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

ht

tp :// w

w

w

Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar TPT. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa TPT dari angkatan kerja dengan pendidikan SMP ke bawah lebih rendah daripada TPT dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan minimal SMA. Puncak TPT tertinggi pada kelompok pendidikan SMA. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah jauh lebih mudah terserap dalam lapangan pekerjaan daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Tingginya TPT pada kelompok pendidikan SMA ini mengindikasikan dua hal: a. Potret dropout dari penduduk usia 16—18 tahu yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi;


28


29

(2)

7,42

7,44

11,77

24,08

17,05

17,78

35,52

18,64

TDK/BLM TAMAT SD

SD

SLTP

SLTA UMUM/SMU

SLTA KEJURUAN/SMK

DIPLOMA I/II dan AKADEMI

UNIVERSITAS

Total


30,99

TDK/BLM SEKOLAH

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

10,28

6,80

12,51

7,82

7,89

14,27

10,32

8,20

14,20

7,70

3,75

9,02

5,08

13,591

5,951

5,649

10,137

5,615

2,058

2,538

1,121

3,55

6,17

8,32

2,6

1,23

0,96

2,31

4,81

4,14

1,62

1,64

0,56

8,94

23,13

10,38

10,94

15,51

7,5

2,91

3,5

3,49

5,49

6,46

10,06

4,24

2,33

2,59

4,62

6,42

8,23

3,54

1,94

1,38

tp Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran :// Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011-2013 w w Perkotaan Perdesaan Kota + Desa Pendidikan Tertinggi w yang ditamatkan 2011 2012 .p 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 ap ua ba ra t. bp s. go .id

ht

b. Tidak seperti lulusan pendidikan rendah, pencari kerja berpendidikan SMA lebih selektif mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. pendidikan perkotaan. pekerjaan sekuat di

.b ps .g o

.id

Lebih ekstrim lagi jika TPT per tingkat dibandingkan antara wilayah perdesaan dan Semakin jelas bahwa daya serap lapangan terhadap angkatan kerja di perkotaan tidak perdesaan. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Gambaran ketenagakerjaan berdasarkan sektor/lapangan usaha dari tahun 2008 – 2013 menjelaskan terjadinya pergeseran struktur lapangan pekerjaan di Papua Barat. Sektor pertanian semakin menurun karena semakin ditinggalkan angkatan kerja yang lebih memilih sektor Industri (manufacture) dan Jasa-jasa (services). Persentase angkatan kerja yang bekerja pada kedua sektor terakhir semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ciri-ciri terjadinya urbanisasi ketika sektor industri dan jasa semakin diminati para pencari kerja. Selama pertanian terus menjadi sektor yang subsisten dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan sektor lain maka pertanian akan semakin ditinggalkan. Mereka yang memasuki sektor pertanian adalah mereka yang tidak punya kesempatan masuk ke sektor industri dan jasajasa dan kalah bersaing dengan pencari kerja lain yang lebih berkualitas.

Namun perlu diperhatikan juga bahwa mayoritas penduduk yang bekerja terserap di sektor pertanian. Meski sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Papua Barat hanya seperlima dibandingkan sumbangan sektor Industri, namun Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

30

Tabel 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2013 Lapangan Usaha

Industri

Jasa

(2)

(3)

(4)

(1) Perkotaan

10,16

2009

11,95

2010

9,52

2011

9,60

2012 2013

2010

70,10

19,93

70,55

16,80

73,60

2,89

16,57

80,53

11,45

16,20

72,35

74,39

7,84

17,77

70,43

9,64

19,94

70,93

7,98

21,09

2011

61,70

9,00

29,30

2012

64,77

10,54

24,69

2013

62,56

8,04

29,40

.p w w

17,95

ba

ap

2009

69,03

ua

Perdesaan 2008

20,81

ra t

2008

.id

Pertanian

.b ps .g o

Daerah

ht

tp :// w

Kota + Desa 2008

58,79

10,99

30,22

2009

55,68

11,73

32,59

2010

54,04

11,27

34,69

2011

48,50

11,00

40,50

2012

47,63

12,21

40,16

2013

48,71

10,25

41,04

Sumber: BPS, Sakernas 2008 — 2013


31

pengembangan sektor pertanian perlu diarahkan agar dapat menopang pembangunan di Provinsi Papua Barat. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Salah satu pengelompokkan status pekerjaan utama adalah dengan mengelompokkan pekerja ke dalam sektor informal atau fomal. Pekeja di sektor informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar atau pekerja keluarga, pekerja bebas, atau pekerja keluarga. Pekerja di sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

w

w

.p

ap

ua

Secara umum telihat bahwa pekerja di Papua Barat lebih dominan bekerja di sektor informal. Persentase pekerja di sektor informal mencapai 61,75 persen pada tahun 2013 (Tabel 4.4). Persentase pekerja formal di perkotaan dua kali lebih besar dibandingkan di perdesaan.

tp :// w

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011-2013

ht

Status Pekerjaan (1)

Perkotaan

Perdesaan

2011 2012 2013 (2)

(3)

(4)

Kota + Desa

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Formal

43,89 74,12 60,08

32,11 30,18

30,13

38,21 42,35

38,25

Informal

56,11 25,88 39,92

67,89 69,82

69,87

61,79 57,65

61,75



32

Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

ra t

.b ps .g o

.id

Meskipun TPT pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, namun dari sisi tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan. Setengah pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam seminggu. Informasi setengah pengangguran ini disajikan pada Tabel 4.5 pada kolom (5) sampai dengan kolom (7) yang menyajikan setengah pengangguran pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Tampak bahwa kenaikan setengah pengangguran terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.

ba

Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011-2013

Perkotaan

ua

.p

(1)

Jam Kerja < 15 jam < 35 jam 2011 2012 2013 2011 2012 2013 (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ap

Daerah Tempat Tinggal

4,01

8,52

17,71

21,80

24,76

4,00

6,76

9,05

37,72

39,47

48,83

3,93

6,01

8,91

32,67

34,64

42,30


33

w

tp :// w

Perdesaan

w

3,70

Perkotaan + Perdesaan

ht



34

.b ps .g o

.id

Bab 5 Taraf dan Pola Konsumsi

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Agenda pokok keempat pembangunan Papua Barat adalah penanggulangan kemiskinan. Penurunan persentase penduduk miskin dapat dimaknai adanya peningkatan tingkat pendapatan penduduk yang juga menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraannya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah peningkatan tingkat pendapatan tersebut telah dinikmati oleh semua penduduk secara merata atau hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Pembahasan bab ini mengulas jawaban permasalahan tersebut dengan mengkaji bagaimana taraf dan pola konsumsi sebagai proksi dari taraf dan pola pendapatan penduduk Papua Barat.

ht

tp :// w

Perkembangan Kemiskinan di Papua Barat, 2006 - 2014

Nellson Mandela pernah berujar bahwa kemiskinan itu bukan kutukan tuhan tetapi karena ulah kita, karena itu untuk mengentaskannya perlu campur tangan kita. Siapa di antara kita yang tergolong miskin? BPS menggunakan garis kemiskinan untuk menentukan penduduk miskin yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Provinsi Papua Barat pada Maret 2014 sebesar Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

35

Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Menurut Daerah, 2006 – 2013 Jumlah Penduduk Miskin (000) Tahun

Kota

Desa

Kota+ Desa

Kota

Desa

Kota+ Desa

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

13,3

270,80

284,10

8,42

51,17

41,34

2007

11,0

255,80

266,80

7,14

48,82

39,31

2008

9,48

237,02

246,50

5,93

43,74

35,12

2009

8,55

248,29

256,84

5,22

44,71

35,71

2010

9,59

246,66

256,25

5,73

43,48

34,88

2011

10,78

239,06

249,84

6,05

39,56

31,92

2012

13,99

216,00

229,99

5,76

37,73

28,20

2013

14,21

210,06

224,27

5,65

35,64

26,67

2014

14,78

214,65

229,43

5,86

36,16

27,13

ua

ba

.b ps .g o

.id

2006

ra t

(1)

Persentase Penduduk Miskin

.p

ap

Sumber: BPS, BRS Profil Kemiskinan Papua Barat Maret 2006—2014

ht

tp :// w

w

w

Rp. 397.662,- per kapita per bulan terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 316.314,- per kapita per bulan dan garis kemiskinan non makanan sebesar Rp. 81.348,- per kapita per bulan. Dengan batas garis kemsikinan tersebut, penduduk miskin di provinsi Papua Barat sebesar 27,13 persen atau sebanyak 229,430 jiwa. Persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi enam kali lipat dari persentase penduduk miskin di perkotaan. Masalah lain dari penanggulangan kemiskinan di Papua Barat adalah perbedaan persentase penduduk miskin antar kabupaten kota yang terlalu besar. Gambar 5.1 memetakan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

36

35,48 35,64

27,14 28,45

29,84

.id Teluk Bintuni

Teluk Wondama

Tambrauw

Maybrat

Sorong

.b ps .g o

Fakfak

Manokwari

Prov. Papua Barat

21,16

Raja Ampat

Sorong Selatan

Kota Sorong

Kaimana

18,60 19,27 20,50

38,68 39,43 40,33

ba

ra t

Gambar 5.1 Sebaran Penduduk Miskin di Papua Barat Tahun 2013.

w

.p

ap

ua

Papua Barat tahun 2013. Hanya ada empat wilayah dengan persentase penduduk miskin di bawah persentase penduduk miskin provinsi. Persentase penduduk miskin di tujuh kabupaten lainnya sangat bervariasi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Teluk Bintuni.

ht

tp :// w

w

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) telah menginventarisir 183 daerah tertinggal. Delapan di antaranya adalah kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni. Hasil evaluasi daerah tertinggal KPDT tahun 2013 menjelaskan bahwa Kabupaten Kaimana adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berhasil keluar dari zona daerah tertinggal (http://www.kemenegpdt.go.id/berita/1263/ evaluasi-dan-kinerja-kpdt-2014).


37

Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan peningkatan pendapatan penduduk sehingga mampu melewati batas garis kemiskinan. Tingkat pendapatan penduduk didekati dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Selama tahun 2009—2013, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di Provinsi Papua Barat meningkat dari Rp. 552.162,- per kapita per bulan pada tahun 2009 menjadi Rp. 876.253,- per kapita per bulan pada tahun 2013. Kenaikan pengeluaran per kapita per bulan tahun 2013 sebesar 7,37 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita ini dipicu oleh peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di samping kenaikan harga-harga.

.p

ap

Tabel 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat , Tahun 2009—2013

ht

tp :// w

w

w

Tahun (1)

2009

Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Kenaikan Nominal Per Tahun (%)

(2)

(3)

552.162 8,90

2010

601.279 15,08

2011

691.933

17,95 2012

816.137 7,37

2013

876.253


38

Kota Sorong

1.324.416

Kab. Teluk Bintuni

1.056.257

Kab. Manokwari

970.522

Prov. Papua Barat

876.253

Kab. Kaimana

790.875

Kab. Teluk Wondama Kab. Fakfak

708.748

Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan

513.894

Kab. Sorong

507.321

Kab. Maybrat

503.789 377.822

ra t

Kab. Tambrauw

.b ps .g o

614.287

.id

712.492

ua

ba

Gambar 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Gambar 5.2 memperlihatkan pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2013. Tampak bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi di Kota Sorong dan terendah di Kabupaten Tambrauw. Perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan antara Kota Sorong dan Kabupaten Tambrauw membuktikan bahwa ada kesenjangan kemampuan daya beli antara daerah tertinggal dengan daerah maju.

Perkembangan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan banyak berarti bagi peningkatan kesejahteraan penduduk apabila tidak disertai dengan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat cukup. Agar pertumbuhan ekonomi bisa Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

39

berdampak pada peningkatan kesejahteraan diperlukan prasyarat lain yaitu pemerataan hasil-hasil pembangunan.

.b ps .g o

.id

Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemerataan pendapatan adalah Koefisien Gini dan Tingkat Kemerataan Menurut Bank Dunia. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai koefisien gini antara nol, untuk pemerataan sempurna, dan satu, untuk ketimpangan parah.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Apabila persentasenya kurang dari 12 persen maka termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi; antara 12—17 persen kategori ketimpangan sedang; dan lebih dari 17 persen kategori ketimpangan rendah.

Tabel 5.3 menyajikan kedua ukuran ketimpangan pendapatan. Koefisien gini pada tahun 2007 sebesar 0,33 naik menjadi 0,35 pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 menjadi 0,41. Meskipun terjadi kenaikan koefisien gini namun status ketimpangan pendapatan masih pada posisi di antara ketimpangan rendah. Namun, jika dilihat dari tingkat kemerataan menurut Bank Dunia, Provinsi Papua Barat sebaiknya mulai waspada. Proporsi pengeluaran dari Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

40

Tabel 5.3 Ukuran Tingkat Pemerataan Pendapatan di Provinsi Papua Barat Menurut Bank Dunia dan Koefisien Gini, Tahun 2007 – 2013 Tingkat Kemerataan Menurut Bank Dunia 40 Persen Terbawah

40 Persen Menengah

20 Persen Teratas

Gini Ratio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2007

28.29

44.59

27.13

2008

29.61

43.09

2009

22.75

41.11

2010

19,14

37,70

2011

18,76

38,24

2012

18,86

2013

16,03

.id

Tahun

.b ps .g o

0.33 0.36

36.14

0.35

43,15

0,37

43,00

0,39

39,68

41,46

0,42

35,60

48,38

0,41

ua

ba

ra t

27.30

.p

ap

Sumber: BPS, Susenas 2007—2013

tp :// w

w

w

kelompok penduduk 40 persen terbawah terhadap total pengeluaran seluruh penduduk mulai kurang dari 17 persen pada tahun 2013.

ht

Konsumsi Rumah Tangga Struktur konsumsi rumah tangga memberikan informasi penting terkait komposisi pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Secara umum, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Rumah tangga dengan taraf kesejahteraan yang lebih baik akan lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

41

Tabel 5.4 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 – 2013 Makanan

Kabupaten/Kota

Non Makanan

2012

2013

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Fakfak

53,05

51,09

48,54

46,95

48,91

51,46

Kaimana

60,63

58,17

56,24

39,37

41,83

43,76

Teluk Wondama

68,55

62,89

63,76

31,45

37,11

36,24

Teluk Bintuni

50,53

50,73

54,69

49,47

49,27

45,31

Manokwari

45,26

42,56

45,45

54,74

57,44

54,55

Sorong Selatan

52,77

58,33

62,23

47,23

41,67

37,77

Sorong

57,32

57,93

Raja Ampat

65,60

61,24

Tambrauw

70,38

73,62

Maybrat

64,57

Kota Sorong

46,14

Prov. Papua Barat

50,19

.p

.b ps .g o

ra t

42,68

42,07

40,70

54,79

34,40

38,76

45,21

75,20

29,62

26,38

24,80

65,62

64,56

35,43

34,38

35,44

45,68

41,93

53,86

54,32

58,07

48,68

49,18

49,81

51,32

50,82

ua

ba

59,30

ap

(1)

.id

2011

w

w


ht

tp :// w

kebutuhan non makanan penting seperti pendidikan dan kesehatan.

Tabel 5.4 menyajikan komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menurut makanan dan non makanan di kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat tahun 2011—2013. Secara umum, pengeluaran non makanan di Papua Barat lebih tinggi daripada pengeluaran makanan meskipun perbedaannya cukup kecil. Terdapat perbedaan komposisi pengeluaran rumah tangga antara Kota Sorong dan Kabupaten Tambrauw. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sorong Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

42

didominasi oleh non makanan sebaliknya di Kabupaten Tambrauw didominasi oleh pengeluaran konsumsi makanan. Selama tahun 2011 hingga 2012 lebih dari 75,20 persen pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tambrauw dialokasikan untuk makanan.

.b ps .g o

.id

Ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tambrauw:

ra t

a. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tambrauw adalah daerah konservasi. Data Podes 2011 menunjukkan bahwa 96 persen desa di Kabupaten Tambrauw berada di dalam hutan lindung.

.p

ap

ua

ba

b. Celah fiskal, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran di luar belanja pegawai terendah di Papua Barat. Sebagai perbandingan, pada tahun 2010 celah fiskal Kabupaten Tambrau sebesar 47,9 miliar rupiah atau 14 kali lebih rendah dibandingkan Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun yang sama (http://kpdt.bps.go.id).

ht

tp :// w

w

w

c. Sumber Daya Manusia yang diukur dengan IPM di Kabupaten Tambrauw juga terendah di Papua Barat.


43


44

.b ps .g o

.id

Bab 6 Perumahan dan Lingkungan

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Pemerintah Provinsi Papua Barat bertekad untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang menjangkau seluruh kampung dan seluruh lapisan masysarakat (RPJMD Provinsi Papua Barat 2012—2016). Tekad tersebut sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28H yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu, juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Bab III Perumahan Pasal 5 selanjutnya menegaskan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati, menikmati, atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman, serasi dan teratur.” Kecepatan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi diharapkan dapat diimbangi oleh kemampuan penyediaan perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bab 6 ini menguraikan kondisi perumahan dan lingkungan di Provinsi Papua Barat hingga tahun 2013. Beberapa indikator perumahan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Beberapa indikator lainnya menunjukkan kondisi yang tidak lebih baik.


45

Kondisi Perumahan

.b ps .g o

.id

Pada tahun 2013, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatannya mencapai 5,67 persen. Sebaliknya, rumah tangga yang masih tinggal dengan kontrak/sewa, rumah dinas, atau bebas sewa berkurang. Peningkatan daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu pendorong peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri.

.p

72,46

ap

ua

ba

ra t

Berdasarkan empat indikator rumah layak huni pada tahun 2011—2013 menunjukkan adanya perbaikan kualitas perumahan di Provinsi Papua Barat. Gambar 6.2 memperlihatkan persentase rumah tangga dengan lantai bukan tanah, atap layak, dan dinding permanen meningkat sementara rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 10 m2 berkurang.

14,3 12,35

12,36 6,21

ht

tp :// w

w

w

66,79

5,75

9,03 0,34

Milik Sendiri

Kontrak/Sewa

Dinas 2012

Bebas Sewa

0,41

Lainnya

2013

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2013 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

46

Gambar 6.2 Kondisi Perumahan Tahun 2011—20123

94,34

95,86

93,99

96,19

Di

Provinsi

Papua

Barat,

96,39

43,29

54,12

Atap Layak*

38,92

Dinding Permanen Luas Lantai Kurang dari 10 Km2

2012

ba

2011

40,26

ra t

Lantai Bukan Tanah

58,27

.b ps .g o

56,00

.id

95,89

2013

ap

ua

Keterangan: * Tidak Beratap Dedaunan

.p

Air Minum Layak

ht

tp :// w

w

w

Mulai tahun 2013, penghitungan air minum layak menggunakan pendekatan baru. Sebelumnya, rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding, air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak >= 10 m dari penampungan kotoran/limbah, dan air hujan. Sementara rumah tangga yang menggunakan air kemasan (bermerk dan isi ulang) dikategorikan sebagai tidak ada akses terhadap air minum layak. Sekarang, Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding, air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

47

.b ps .g o

.id

mata air terlindung) dengan jarak >= 10 m dari penampungan kotoran/limbah, dan air hujan (Rumus 1). Dikombinasikan dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindungi (air terlindungi dengan jarak < 10 m dan air tidak terlindung).

67,32

65,72

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Gambar 6.3 menyajikan perkembangan akses rumah tangga terhadap air minum yang layak selama tahun 2012 hingga tahun 2013. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak meningkat. Direktur PAM mengemukakan, target dari Deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) di Indonesia tahun 2015 adalah sebesar 68,8 persen. Dengan demikian ,

2012

2013

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012 – 2013 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

48

Kota Sorong

88,43

Fakfak

87,15

Sorong

81,41

Teluk Bintuni

75,47

Manokwari

67,33

Papua Barat

67,32

Kaimana 45,46

Raja Ampat 27,38

Maybrat

25,48

Teluk Wondama

13,16

-

20,00

40,00

.b ps .g o

36,48

Tambrauw

.id

67,25

Sorong Selatan

60,00

80,00

100,00

ua

ba

ra t

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

terdapat deviasi sebesar 1,5 persen. Beberapa kendala dalam pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Papua Barat, menurut Danny Sutjiono, di antaranya adalah keterbatasan anggaran (APBD), ketersiapan lahan dan kelembagaan dalam pengelolaan SPAM. Salah satu program untuk mengatasi ketersediaan air, yakni pembuatan sumursumur bor. Kepala Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat Ir Khaerul Saat, MT, mengatakan, sumur bor ini diperuntukkan bagi warga di lokasi-lokasi yang sulit mendapat air permukaan.


49

Sanitasi Layak

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia (Bappenas, 2010). Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

ua

100,00

90,00

ap

80,00

.p

50,00

44,69

40,00

tp :// w

30,00

56,05

49,35

w

60,00

w

Persen

70,00

22,64

ht

0,00

10,92

2006

46,91

39,99

56,61

26,19

22,89

2008

2009

54,51

51,83

46,18

26,54

22,57

70,94

39,23

32,63

20,00 10,00

61,46

69,72

34,90

32,20

2010

2011

43,35

13,85

2007

Kota

Desa

2012

2013

Total

Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Sanitasi yang Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2006 – 2013


50

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Perkembangan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Papua Barat mengalami peningkatan. Gambar 6.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2006—2013, peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perkotaan. Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di daerah perdesaan meningkat dari 10,92 persen pada tahun 2006 menjadi 22,89 persen pada tahun 2019 dan menjadi 43,35 persen pada tahun 2013. Proyek MCK dari PNPM Pedesaan turut berkontribusi terhadap pesatnya peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di pedesaan. Demikian juga di daerah perkotaan, akses sanitasi layak meningkat dari 44,69 persen pada tahun 2006 menjadi 70,94 persen pada tahun 2013.

ap

ua

Selain terdapat perbedaan akses terhadap sanitasi yang layak di daerah perkotaan dan perdesaan, perbedaan akses Kab. Teluk Wondama

.p

73,21%

Kota Sorong

68,41%

w

Kab. Teluk Bintuni

62,69%

Kab. Manokwari

w

58,90%

ht

tp :// w

Kab. Kaimana

53,13%

Papua Barat

51,83%

Kab. Sorong

44,47%

Kab. Tambrauw

43,83%

Kab. Fakfak

Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Maybrat

34,46% 30,57% 27,81% 22,77%

Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

51

.b ps .g o

.id

terhadap sanitasi yang layak juga berbeda antar kabupaten/ kota. Gambar 6.6 memperlihatkan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2013. Persentase rumah tangga dengan sanitasi yang layak cukup tinggi di Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni. Sebaliknya, persentase rumah tangga dengan sanitasi layakrendah di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Maybrat. Penerangan

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Sumber penerangan listrik di Papua Barat belum dapat sepenuhnya diusahakan oleh PLN. Selain PLN, masyarakat biasa menggunakan genset, solar sel, atau PLTD seperti di Kabupaten Raja Ampat guna memenuhi kebutuhan penerangan listrik di malam hari. Jika solar langka, maka genset atau PLTD terpaksa tidak digunakan. Solar sel dapat ditemukan di Tanggaromi Kabupaten Fakfak atau Wasior Kabupaten Teluk Wondama.

ht

tp :// w

w

Rumah tangga yang menggunakan listrik PLN pada tahun 2013 sebesar 63,20 persen. Kota Sorong dengan segala kemudahannya menjadikan akses terbesar rumah tangga dengan listrik PLN yaitu sebesar 99,65 persen. Sebaliknya, Kabupaten Tambrauw dengan segala keterbatasan infrastrukturnya menjadikan rumah tangga pengguna listrik PLN sangat rendah. Lebih dari separuh rumah tangga menggunakan listrik non PLN untuk penerangan di malam hari. Demikian juga dengan Kabupaten Raja Ampat. Bedanya dengan Kabupaten Tambrauw, kebutuhan listrik non PLN di Kabupaten Raja Ampat dipasok PLTD Waisay yang dibangun pada tahun 2005. Hingga saat ini tercatat 1.921 pelanggan. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

52

63,20 99,65 24,79 7,53 12,53 68,05 28,51 77,33 46,17 14,02 50,12 73,19 0,00

17,97 0,17 30,03 55,84 58,56 17,36 6,81 42,79

26,19

.id

27,70

.b ps .g o

Papua Barat Kota Sorong Kab. Maybrat Kab. Tambrauw Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Manokwari Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Fakfak

18,14

16,57

20,00

40,00

Listrik PLN

60,00

80,00

100,00

120,00

Listrik non PLN

ua

ba

ra t

Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Untuk mengatasi kebutuhan pasokan listrik, pemerintah pusat berupaya untuk meningkatkan elektrifikasi Papua Barat dengan membantu penyediaan energi menggunakan dana APBN, APBD, Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Pedesaan dan Dana Hibah Negara Donor. Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik pedesaan dimanfaatkan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Tersebar, seperti yang terdapat di 22 kampung dengan total 797 PLTS tersebar dan satu unit PLTS Terpusat di Distrik Batanta di Kabupaten Raja Ampat (Liputan6.com).


53


54

.b ps .g o

.id

Bab 7 Sosial Lainnya

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Bagian ini mengulas aspek sosial lain yang belum dibahas pada Bab 1 sampai dengan Bab 6. Pembahasan difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan dan akses penduduk terhadap perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi (ITK). Data penanggulangan kemiskinan yang dihimpun melalui pengumpulan data Susenas tahun 2013 antara lain pembelian beras miskin (raskin). Akses penduduk terhadap ITK meliputi penguasaan media komunikasi seperti telepon, komputer, dan handphone; dan akses penduduk terhadap media internet.

ht

tp :// w

Program Penanggulangan Kemiskinan Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran. Pertama, mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatannya. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui program raskin, pembebasan biaya kesehatan dan dana BOS. Pada tahun 2013, sebesar 39,72 persen rumah tangga di Provinsi Papua Barat membeli/menerima beras miskin. Persentase tersebut masih gabungan antara rumah tangga Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

55

Tabel 7.1

Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011—2013 2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

Kab. Fakfak

55,27

65,17

Kab. Kaimana

48,61

Kab. Teluk Wondama

61,75

Kab. Teluk Bintuni

28,36

Kab. Manokwari

41,84

Kab. Sorong Selatan

42,97

.b ps .g o

.id

Kabupaten/Kota

60,91

38,77

23,15

36,99

18,88

15,60

33,32

25,09

29,64

44,79

77,47

67,28

79,66

70,27

74,81

63,56

47,03

26,17

74,32

85,13

45,30

Kota Sorong

32,16

33,76

33,06

Provinsi Papua Barat

34,64

45,43

39,72

ba

ra t

62,96

Kab. Sorong Kab. Tambrauw

tp :// w

w

w

.p

Kab. Maybrat

ap

Kab. Raja Ampat

ua

80,05

ht

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2011—2013)

miskin dan rumah tangga tidak miskin. Sebesar 63,94 persen di antara rumah tangga tergolong miskin membeli/menerima beras miskin. Sebaliknya, ada 29,82 persen rumah tangga tidak miskin juga menerima/membeli beras miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa beras miskin yang sedianya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin diterima juga oleh rumah tangga tidak miskin.


56

100,00 90,00

80,00

Persen

70,18

63,94

70,00 60,00 50,00

36,06

40,00

29,82

.id

30,00

.b ps .g o

20,00 10,00 0,00 Miskin Membeli Raskin

Tidak Miskin

Tidak Membeli Raskin

ba

ra t

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan dan Pembelian Beras Miskin Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

Tabel 7.1 memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2011-2013. Distribusi beras miskin ke rumah tangga cukup tinggi di kabupaten yang relatif mudah secara geografis seperti di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Sebaliknya, di kabupaten yang relatif sulit persentase rumah tangga miskin penerima beras miskin relatif rendah.

ht

Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi Perkembangan akses teknologi komunikasi dan informasi di Papua Barat hingga tahun 2013 cukup pesat. Pengguna telepon selular atau HP di Provinsi Papua Barat pada tahun 2012—2013 lebih dari 65 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 yaitu 64,61 persen. Persentase rumah tangga pengguna telepon selular tertinggi di Kota Sorong. Hal ini Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

57

dapat dimaklumi karena pembukaan jaringan telepon selular di Papua Barat pertama kali di Kota Sorong.

.b ps .g o

.id

Meski terbilang lebih terisolir, persentase rumah tangga pengguna HP di Kabupaten Tambrauw lebih tinggi daripada di Kabupaten Maybrat. Hal ini dampak pemasangan tiga BTS (Base Transceiver Station) di Distrik Feef, Distrik Sausafor dan Distrik Miyakh. Sementara di Kabupaten Maybrat hanya ada satu BTS yaitu di Distrik Ayamaru. Karena itu, persentase rumah tangga yang memiliki telefon selular di Kabupaten Maybrat terendah di Papua Barat.

ap

ua

ba

ra t

Dibandingkan dengan perkembangan kepemilikan PC/ Desktop, pengguna laptop atau notebook masih meningkat. Lampiran VII(2) memperlihatkan bahwa kenaikan kepemilikan pengguna Laptop naik dari 17,01 persen pada tahun 2012 menjadi 18,03 persen pada tahun 2013 atau bertambah 1,02 persen.

.p

Akses Internet

ht

tp :// w

w

w

Seiring dengan kepemilikan telefon selular yang meningkat perkembangan penduduk yang mengakses internet juga mengalami peningkatan. Gambar 7.1 memperlihatkan pada tahun 2006 hanya 1,47 persen penduduk di Papua Barat yang mengakses internet. Saat itu, rumah tangga yang memiliki/ menguasai telefon selular baru 16,23 persen. Pada tahun 2013, persentase pengakses internet telah mencapai 11,11 persen dari seluruh penduduk Papua Barat yang berumur 5 tahun ke atas. Rumah tangga pengguna HP saat ini telah mencapai 68,27 persen. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan jumlah pengguna internet pada tahun 2013 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013

58

80

70 60

69,23

30 40,85

20 10 16,23 0 1,47 2006

47,3

29,66

0,89

6,02

8,62

2007

2008

2009

71,71 68,27

8,99

8,97

11,71 11,11

2010

2011

2012

2013

Penduduk Pengakses Internet

ra t

Rumah Tangga Pengguna HP

64,61

.id

40

.b ps .g o

Persen

50

ua

ba

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Pengguna HP dan Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2006—2013

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

mencapa 71,19 juta, meningkat 13 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai sekitar 63 juta pengguna. Penetrasi jumlah pengguna internet terus meningkat, saat ini mencapai 28 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 248 juta orang (Semuel A. Pangerapan, Ketua Umum APJII). Dilihat dari sebarannya, pengguna internet terbanyak di Provinsi Papua Barat adalah di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Hampir seperlima penduduk Kota Sorong adalah pengguna internet. Di Kabupaten Manokwari, pengguna internet mencapai 17,14 persen. Hingga tahun 2012 ini, pengguna intrenet di Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan kurang dari satu persen.


59


60

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

.b ps .g o

ra t

Lampiran-Lampiran

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

bp s. go

I

(1) Indikator Kependudukan

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2000, 2010 dan 2013

2010

2013

(2)

(3)

(4)

.b ps .g o

(1)

2000

Laju Pertumbuhan Per Tahun 2010 - 2013 (5)

.id

Jumlah Penduduk

Kabupaten/ Kota

51.295

66.828

70.902

1,99

Kab. Kaimana

30.115

46.249

51.100

3,38

Kab. Teluk Wondama

18.522

28.534

2,73

Kab. Teluk Bintuni

37.172

52.422

56.597

2,59

187.726

197.824

1,76

22.487

37.900

41.085

2,73

62.909

70.619

76.669

2,78

Kab. Raja Empat

33.605

42.507

44.568

1,59

Kab. Tambrauw

5.917

6.144

13.376

29,61

Kab. Maybrat

20.245

33.081

35.798

2,67

Kota Sorong

119.800

190.625

211.840

3,58

Prov. Papua Barat

529.689

760.422

828.293

2,89

ht

.p

tp :// w

w

w

Kab. Sorong

26.321

ba

ua

127.622

ap

Kab. Manokwari Kab. Sorong Selatan

ra t

Kab. Fakfak

Sumber: BPS, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2014.


62

I

(2) Indikator Kependudukan

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010—2013

(1)

2011 (3)

2012 (4)

2013 (5)

.b ps .g o

2010 (2)

.id

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

Kabupaten/Kota

7,57

7,77

7,92

8,08

Kaimana

2,90

2,94

3,03

3,15

Teluk Wondama

6,67

7,03

7,21

Teluk Bintuni

2,52

2,59

2,65

2,72

41,08

42,21

43,38

5,78

5,92

6,08

6,23

10,83

11,13

11,43

11,72

5,24

5,39

5,46

5,55

Tambrauw

0,82

0,84

0,84

0,85

Maybrat

6,10

6,26

6,41

6,55

294,18

303,04

313,24

322,61

7,86

8,07

8,28

8,50

ap

39,95

tp :// w

w

w

.p

Sorong Selatan

Raja Empat

ba

6,85

ua

Manokwari

Sorong

ra t

Fakfak

ht

Kota Sorong

Prov. Papua Barat

Sumber: BPS, Provinsi Papua Barat Dalam Angka Tahun 2010—2013


63

II

(1) Kesehatan

Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat Tahun 2010—2013.

(tahun) 2011

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

Fak-Fak

70,52

70,88

71,24

71,33

Kaimana

69,65

69,88

70,11

70,11

Teluk Wondama

67,51

68,01

68,06

Teluk Bintuni

68,21

68,54

68,88

68,90

68,00

68,29

68,58

68,73

66,66

66,82

66,99

67,07

67,85

68,22

68,59

68,65

Raja Ampat

66,17

66,50

66,82

67,07

Tambrauw

66,15

66,31

66,48

66,48

Maybrat

66,33

66,62

66,92

66,95

Kota Sorong

71,95

72,36

72,52

72,80

Prov. Papua Barat

68.51

68,81

69,14

69,14

ua .p

w

Sorong Selatan

ap

Manokwari

ht

tp :// w

w

Sorong

67,76

ba

(1)

.b ps .g o

2010

ra t

Kabupaten/Kota

.id

Angka Harapan Hidup 2013

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, IPM Provinsi Papua Barat 2010—2013.


64

tp :// w

ht

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2013 9,41 29,69 12,86 9,06 2,56 0,44 9,5 17,74 16,67

Kab. Teluk Wondama

Kab. Teluk Bintuni

Kab. Manokwari

Kab. Sorong Selatan

Kab. Sorong

Kab. Raja Ampat

Kab. Tambrauw

Kab. Maybrat

Kota Sorong

Provinsi Papua Barat

Sumber: BPS, Susenas 2013

13,3 6,08

Kab. Kaimana

14,09

(2)

49,75

66,31

40,89

29,56

41,56

50,83

23,83

43,33

60,4

38,4

54,03

58,31

(3)

ra t

ba

3,04

0,27

5,64

7,13

9,34

1,49

25,38

N.A

1,3

18,35

11,68

31,54

44,03

38,04

28,81

.id 11,59

3,99

11,48

18,84

8,51

9,82

3,74

18,58

13,06

42,57

4,76

2,61

(6)

Famili/ keluarga

.b ps .g o

33,78

7,11

14,92

11,31

1,63

24,72

24,5

(5)

Dukun

1,44

0,48

(4)

Tenaga paramedis lain

ua

ap

Bidan

.p

w

w

Dokter

Kab. Fakfak

(1)

Kabupaten/Kota

Penolong Kelahiran

0,59

N.A

0,94

N.A

N.A

N.A

0,41

1,28

0,91

N.A

1,75

N.A

(7)

Lainnya

Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

II (2) Kesehatan

65

II

(3) Kesehatan

Kabupaten/Kota

Angka Kesakitan

.id

Angka Kesakitan Penduduk di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010—2013.

2011 (3)

2012 (4)

2013 (5)

7,96

10,57

7,98

4,44

Kaimana

11,12

11,50

8,31

11,88

Teluk Wondama

22,32

13,79

12,30

11,18

Teluk Bintuni

23,49

18,42

18,60

20,09

Manokwari

16,32

14,18

15,47

10,25

Sorong Selatan

18,63

12,75

12,48

8,23

23,63

15,33

13,88

10,63

26,16

12,83

14,96

13,58

47,38

6,36

6,42

10,23

14,51

17,00

11,47

6,72

24,38

13,87

10,86

14,87

19,50

13,92

12,76

11,38

ua

ba

Fakfak

Sorong

ap

Raja Ampat

w

Kota Sorong

w

Maybrat

.p

Tambrauw

Prov. Papua Barat

tp :// w

ra t

(1)

.b ps .g o

2010 (2)

ht



66

III

(1) Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah

.b ps .g o

Angka Melek Huruf

Kabupaten/ Kota

.id

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011—2013

2012 (3)

2013 (4)

2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

Fakfak

98,13

98,47

99,12

9,37

9,49

9,65

Kaimana

96,91

96,99

97,49

7,63

7,95

8,39

Teluk Wondama

84,18

85,12

85,79

6,69

7,14

7,62

Teluk Bintuni

87,05

87,38

87,41

6,91

7,02

7,22

Manokwari

88,77

89,03

89,98

8,43

8,53

8,62

Sorong Selatan

ba

ua

(1)

ra t

2011 (2)

88,43

88,45

88,56

8,06

8,09

8,10

91,76

91,84

92,09

8,09

8,11

8,19

94,13

94,34

94,86

7,43

7,53

7,64

77,33

77,38

77,72

5,78

5,80

5,83

90,87

91,22

91,41

8,00

8,64

8,64

Kota Sorong

99,14

99,69

99,71

10,68

10,99

11,02

Prov. Papua Barat

93,39

93,74

94,14

8,26

8,45

8,53

ap

Sorong

w

tp :// w

Maybrat

w

Tambrauw

.p

Raja Ampat

ht

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, IPM Provinsi Papua Barat 2013.


67

III

(2) Pendidikan

(8)

(9)

74,04

80,79

16,87

23,10

91,72

41,35

57,17

3,49

10,00

90,67

80,41

52,52

48,08

8,93

7,38

95,08

93,38

83,08

72,43

50,78

5,31

1,81

97,07

94,09

88,45

93,07

54,38

75,34

26,38

37,79

Sorong Selatan

91,55

93,21

97,59

86,23

68,81

65,58

14,49

14,31

Sorong

97,06

99,21

ua

(4)

(5)

Fakfak

98,04

95,97

91,68

97,32

Kaimana

98,29

98,51

78,04

Teluk Wondama

88,81

86,78

Teluk Bintuni

93,80

Manokwari

90,61

93,44

66,87

65,83

21,55

18,32

Raja Ampat

92,27

92,87

93,23

95,98

62,37

70,77

10,65

6,73

Tambrauw

86,22

92,00

90,27

93,61

63,61

59,91

4,39

2,62

Maybrat

92,00

96,90

90,04

93,76

75,20

82,35

11,13

14,57

Kota Sorong

96,03

98,49

96,59

97,81

82,65

78,47

24,51

30,07

Papua Barat

95,56

95,58

91,65

92,81

67,18

72,04

19,90

24,00

w

w

(6)

ba

ra t

(7)

ap

(3)

.p

(2)

tp :// w

(1)

19 - 24 Tahun 2012 2013

.b ps .g o

Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15 Tahun 16 - 18 Tahun 2012 2013 2012 2013

Kabupaten/ 7 - 12 Tahun Kota 2012 2013

.id

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat, 2012—2013

ht

Sumber: BPS, Susenas 2012 dan 2013


68

III

(3) Pendidikan

SD 2012 2013

PT 2012 2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Fakfak

93,19

86,77

66,06

67,19

47,13

75,61

12,43

20,91

Kaimana

94,11

90,53

55,67

52,89

36,17

51,93

n.a

n.a

Teluk Wondama

88,81

84,16

43,78

40,21

26,52

25,42

n.a

n.a

Teluk Bintuni

89,05

89,43

67,71

51,02

42,53

41,90

n.a

n.a

Manokwari

85,98

90,18

51,25

61,01

38,87

53,98

22,81

34,73

Sorong Selatan

88,16

87,41

49,93

50,80

37,95

46,52

6,85

6,84

Sorong

92,89

94,12

62,28

56,62

45,82

53,93

16,70

13,61

Raja Ampat

88,43

88,43

46,94

63,11

49,75

48,16

n.a

n.a

Tambrauw

85,05

89,45

32,83

60,96

23,25

37,85

n.a

n.a

Maybrat

82,68

90,96

83,13

74,98

41,76

52,65

n.a

n.a

Kota Sorong

88,87

91,59

68,10

69,80

62,01

59,17

21,11

28,35

Papua Barat

88,97

89,94

59,76

60,99

46,46

54,20

15,75

20,10


69

ba

ua

ap

.p

w

w

ra t

(2)

tp :// w

(1)

Angka Partisipasi Murni SMP SMA 2012 2013 2012 2013

.b ps .g o

Kabupaten/ Kota

.id

Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat, 2012-—2013

ht


V

(1) Taraf dan Pola Konsumsi

Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2012 dan 2013

Penduduk Miskin (000)

(5)

(6)

(7)

22,8

394.248

29,84

21,25

9,9

309.655

18,60

9,57

11,9

403.964

39,43

11,31

39,54

25,6

492.193

40,33

22,96

465.735

28,65

65,6

475.559

28,45

56,66

246.030

19,48

8,9

255.932

20,50

8,47

266.586

32,81

24,3

279.725

35,48

27,38

261.278

20,49

10,3

273.436

21,16

9,47

Tambrauw

273.602

37,74

2,8

281.586

38,68

5,19

Maybrat

275.651

34,07

13,7

283.440

35,64

12,83

Kota Sorong

484.411

18,85

27,5

536.584

19,27

41,15

Prov. Papua Barat 354.626

27,04

223,2

397.003

27,14

226,24

(2)

(3)

Fakfak

393.794

28,50

Kaimana

308.295

17,53

Teluk Wondama

389.071

37,41

Teluk Bintuni

478.547

Manokwari Sorong Selatan

.p

w

w

Sorong

ht

tp :// w

Raja Ampat

(4)

ua

(1)

Penduduk GK Miskin Rp./kap/bln (000)

ra t

P0 (%)

ba

GK Rp./kap/bln

.b ps .g o P0 (%)

ap

Kabupaten/ Kota

September 2013

.id

September 2012



70

V


Garis Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2009—2014 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Daerah/Tahun (2)

(3)

(1)

Total

.id

Non Makanan

.b ps .g o

Makanan

Perkotaan

(4)

223.357

Maret 2010

233.764

Maret 2011

251.752

Maret 2012

255.001

Maret 2013

276.018

Maret 2014

303.954

112.203

416.158

45.762

269.354

238.145

49.367

287.512

Maret 2011

255.647

56.090

311.737

Maret 2012

271.489

55.125

326.613

Maret 2013

292.615

63.223,84

355.839

Maret 2014

321.560

68.252

389.812

Maret 2009

223.538

53.878

277.416

Maret 2010

237.147

57.580

294.727

Maret 2011

254.759

64.036

318.796

Maret 2012

266.576

66.908

333.485

Maret 2013

287.655

76.275

363.929

Maret 2014

316.314

81.348

397.662

ba

ua

ap

Perdesaan

tp :// w

w

w

Maret 2010

223.592

.p

Maret 2009

81.373

304.730

85.406

319.170

ra t

Maret 2009

90.958

342.709

94.677

349.678

106.887

382.905

ht

Kota+Desa

Sumber: BPS, Susenas Panel 2009 - 2014


71

V


Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007—2014 Desa

(1)

(2)

(3)

Kota dan Desa (4)

.id

Kota

.b ps .g o

Daerah/Tahun

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

0,73

16,58

12,97

Maret 2008

0,73

11,67

9,18

Maret 2009

0,43

12,51

9,75

1,14

13,22

10,47

0,80

11,13

8,78

1,23

9,78

7,23

0,61

8,81

6,35

1,30

8,28

6,20

Maret 2007

0,12

7,29

5,66

Maret 2008

0,24

4,46

3,50

Maret 2009

0,04

4,61

3,57

Maret 2010

0,36

5,47

4,30

Maret 2011

0,14

4,40

3,43

Maret 2012

0,34

3,63

2,65

Maret 2013

0,11

3,03

2,16

Maret 2014

0,39

2,75

2,05

ra t

Maret 2007

Maret 2010

ba

Maret 2011

ua

Maret 2012 Maret 2014

ap

Maret 2013

ht

tp :// w

w

w

.p

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Sumber: BPS, Susenas Panel 2007 - 2014


72

V


Kemampuan Daya Beli Masyarakat di Papua Barat, 2010—2013

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

Fak-Fak

589,06

592,30

594,23

599,05

Kaimana

600,31

601,27

603,01

605,73

Teluk Wondama

601,00

601,97

602,76

605,45

Teluk Bintuni

598,46

600,33

601,28

604,05

Manokwari

588,30

ua

589,12

590,54

592,86

588,85

590,23

591,79

596,59

598,18

600,62

601,41

606,19

560,70

562,22

563,96

567,35

Tambrauw

441,15

443,07

446,25

449,68

Maybrat

582,12

583,20

584,54

588,25

Kota Sorong

635,48

638,70

641,28

646,11

Prov. Papua Barat

596,08

599,28

601,56

604,82

ba

(1)

.p

Sorong Selatan

w

Sorong

ra t

2010

ap

.b ps .g o

.id

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP)

Kabupaten/Kota

ht

tp :// w

w

Raja Ampat

Sumber: BPS, Susenas 2010 - 2013


73

VI

(1) Perumahan dan Lingkungan

Atap Layak

2012

2013

2012

2013

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kab. Fakfak

97,87

97,16

100,00

99,37

76,41

81,39

Kab. Kaimana

89,03

95,60

.b ps .g o

2013

99,22

99,31

53,70

67,34

Kab. Teluk Wondama

99,79

92,89

92,26

93,84

11,14

17,37

Kab. Teluk Bintuni

97,94

ba

98,18

98,02

14,44

15,2

Kab. Manokwari

98,89

96,98

98,79

98,56

54,61

65,02

97,62

87,70

71,56

76,10

27,28

38,33

90,62

93,76

92,13

97,00

43,20

46,24

Kab. Raja Ampat

92,94

92,03

87,33

89,29

40,09

36,55

Kab. Tambrauw

80,56

60,41

78,05

71,92

20,12

29,62

Kab. Maybrat

97,11

99,47

98,12

95,61

59,05

50,8

Kota Sorong

98,79

98,67

99,83

99,70

86,90

84,28

Prov. Papua Barat

96,67

95,86

96,19

96,39

56,00

58,27

ht

tp :// w

w

w

Kab. Sorong

.p

Kab. Sorong Selatan

ap

(1)

98,23

Dinding Permanen

.id

Kabupaten/kota

ra t

Lantai Bukan Tanah

ua

Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Perumahan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012—2013



74

VI


2012 (2)

2013

2012

2013

(3)

(4)

(5)

87,15

33,71

34,46

82,80

Kab. Kaimana

69,20

67,25

43,80

53,13

12,26

13,16

74,15

73,21

73,16

75,47

56,14

62,69

62,43

67,33

61,97

58,90

Kab. Sorong Selatan

46,39

45,46

26,25

30,57

Kab. Sorong

71,24

81,41

46,69

44,47

Kab. Raja Ampat

47,24

36,48

42,98

27,81

Kab. Tambrauw

20,22

27,38

21,87

43,83

Kab. Maybrat

43,48

25,48

29,58

22,77

Kota Sorong

80,44

88,43

71,48

68,41

Prov. Papua Barat

65,72

67,32

54,51

51,83

ba

ra t

Kab. Fakfak

tp :// w

(1)

Sanitasi Layak*

.b ps .g o

Air Minum Layak*

Kabupaten/kota

.id

Persentase Rumah Tangga yang Meangakses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012—2013

ua

Kab. Teluk Wondama

ap

Kab. Teluk Bintuni

ht

w

w

.p

Kab. Manokwari



75

VI


Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012—2013

2012 (2) 80,00

Kab. Kaimana

50,30

Kab. Teluk Wondama

.id

2012

2013

(3)

(4)

(5)

73,19

7,61

16,57

50,12

22,23

18,14

25,26

14,02

26,80

26,19

46,17

32,78

42,79

79,74

77,33

4,84

6,81

23,55

28,51

26,04

27,7

71,42

68,05

15,13

17,36

Kab. Raja Ampat

12,59

12,53

49,65

58,56

Kab. Tambrauw

16,37

7,53

59,21

55,84

Kab. Maybrat

17,38

24,79

42,43

30,03

Kota Sorong

98,35

99,65

1,49

0,17

Prov. Papua Barat

66,98

63,20

15,01

17,97

ra t

Kab. Fakfak

2013

ba

(1)

Listrik Non PLN

.b ps .g o

Listrik PLN

Kabupaten/kota

45,75

ua

Kab. Teluk Bintuni

ap

Kab. Manokwari

ht

tp :// w

w

w

Kab. Sorong

.p

Kab. Sorong Selatan



76

VII

(1) Sosial Lainnya

Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Alat Komunikasi Informasi dan Teknologi di Provinsi Papua Barat Tahun 2012—2013

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

Kab. Fakfak

2,85

3,18

75,33

78,36

Kab. Kaimana

2,36

1,28

57,20

49,04

Kab. Teluk Wondama

1,50

2,4

64,79

59,16

Kab. Teluk Bintuni

2,68

0,02

71,59

Kab. Manokwari

4,98

3,92

Kab. Sorong Selatan

0,75

0,72

ua

2012

2013

(7)

(8)

(9)

4,50

2,67

11,13

17,21

4,36

4,85

10,14

15,31

0,16

N.A

7,40

10,19

64,06

3,40

0,95

11,54

15,07

82,29

78,5

8,43

7,57

26,11

25,46

33,22

20,73

2,81

0,44

7,76

5,97

Kab. Sorong

2,08

2,75

71,79

71,41

4,08

1,42

9,99

6,34

Kab. Raja Ampat

0,00

N.A

33,15

53,08

1,05

1,26

6,19

7,49

0,00

N.A

10,30

25,17

0,00

N.A

0,62

1,48

0,00

N.A

3,65

13,77

0,59

N.A

0,96

0,33

Kota Sorong

7,19

5,08

97,43

95,33

11,45

8,05

25,77

31,15

Prov. Papua Barat

3,90

3,19

71,71

68,27

6,31

4,35

17,01

18,03

ap

w

(1)

w

Kab. Tambrauw

2013

(6)

ht

tp :// w

Kab. Maybrat

2012

.b ps .g o

2012

Laptop/ notebook

ra t

2013

ba

2012

Destop/PC

.p

Kabupaten/Kota

Handphone

.id

Telepon Rumah



77

VII

(2) Sosial Lainnya

Persentase Penduduk yang Mengakses Intenet di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

(1)

(2)

.id

Kabupaten/ Kota

Tempat Mengakses Internet

Warnet

(3)

(5)

20,87

9,10

54,39

Kaimana

7,37

19,54

37,22

T. Wondama

3,71

N.A

T. Bintuni

7,44

3,91

17,14

Raja Ampat

3,31

27,41

1,29

55,08

2,30

46,53

10,51

19,43

46,82

N.A

31,54

12,18

3,59

76,20

2,57

14,14

36,13

13,78

3,55

70,61

15,45

N.A

28,51

55,60

N.A

44,16

N.A

15,17

5,52

13,83

13,49

72,94

4,60

4,27

5,75

32,93

N.A

81,23

36,58

N.A 100,00

N.A

ba

ua

w

(8)

Tambrauw

0,55

N.A

N.A

N.A

Maybrat

0,15

N.A

N.A

100,00

N.A

N.A

N.A

Kota Sorong

21,86

11,46

24,83

11,15

2,86

72,00

22,16

ht

tp :// w

(7)

7,25

ap

2,76

Lainnya

60,28

.p

Sorong

w

0,84

(6)

HP

2,11

ra t

7,74

Sorong Selatan

Kantor Sekolah

(4)

Fakfak

Manokwari

.b ps .g o

% Penduduk Yang Mengakses Rumah Internet

11,11

12,19

32,07

14,42

3,45

69,76

15,79

Papua Barat

Sumber: BPS, Susenas 2013


78

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

bp s. go

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

bp s. go

No title

Recommend Documents