PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: IMPLEMENTASI DAN RELEVANSINYA DENGAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN
Oleh: Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH,Mhum,LLM Fakultas Hukum Universitas Udayana Disampaikan Dalam Seminar PHRI BPC Badung Denpasar, Inna Grand Bali Beach Sanur, 18 Nopember 2015.
OUTLINE PRESENTASI
PENDAHULUAN MENGAPA PENTING MEMAHAMI KETENTUAN HKI DALAM KEGIATAN KEPARIWISATAAN BROADCASTING RIGHT DALAM DIMENSI COPYRIGHT PENGATURAN LISENSI BROADCASTING RIGHT DALAM U.U. NO. 28 TAHUN 2014 DAN DIMENSI INTERNASIONAL KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISENSI BROADCASTING RIGHT BAGI PIHAK KETIGA
PENDAHULUAN
Karya cipta film, sinematografi , video, pertunjukan berkembang pesat berbanding lurus dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga penyiaran / Organisasi Penyiaran
Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting terhadap kemudahan serta pesatnya penyebaran atau penyiaran karya siaran dari suatu tempat ke tempat lainnya tujuan komersial bisnis global Dimensi Praktik Penegakan Hukum Hak Cipta variannya semakin komplek: Perekaman pertunjukan karya seni Drama Tari dalam suatu kegiatan pertunjukan dalam bisnis Taman Safari, Siapa punya hak penyiaran? Even pertandingan sepak bola siapa berhak menyiarkan?, apakah Hotel, restaurant, warung boleh menyiarkan untuk konsumennya? Hak Kekayaan Intelektual yang bersentuhan dengan kegiatan kepariwisataan Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang
Mengapa Penting memahami Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual?
Ketentuan Hukum yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan tidak hanya perijinan, lingkungan, CSR , namun juga Ketentuan HKI Merek, Desain Industri maupun Hak Cipta Tataran Implementasi - Penegakan Hukum kalangan stakeholders kepariwisataan wajib memahami ketentuan hukumnya untuk menghindari tuntutan-tuntutan dari pemilik maupun pemegang HKI seminar-seminar sebagai starting point. Workshop ataupun pelatihan pemahaman ketentuan hukum HKI bagi kalangan industri pariwisata sangat penting agar lebih intensif Sebagai contoh awal memahami Hak Cipta “Keberadaan Hak Eksklusif” : Hak Ekonomi dari Pemilik HakTerkait , Lembaga Penyiaran , Siapa memiliki Hak atas Karya Siaran (Broadcasting Right)? Lisensi menjadi salah satu fokus kajian.
http://www.technical-innovation.com/broadcast-solutions
BROADCASTING RIGHT DALAM DIMENSI COPYRIGHT
Bagaimanakah pengaturan Lisensi berkaitan dengan hak penyiaran (Broadcasting Right) atas karya cipta siaran? Bagaimana kekuatan mengikat Perjanjian Lisensi berkaitan dengan Broadcasting Right bagi pihak ketiga ?
BROADCASTING RIGHT DALAM DIMENSI COPYRIGHT
Dasar Hukum pengaturan Karya cipta Siaran, Broadcasting RightsMedia Right Dalam Dimensi COPYRIGHT : UU Hak Cipta U.U. No. 28 Tahun 2014 TRIPs Agreement, WPPT, US Copyright Act, Singapore Copyright Act, Malaysia Copyright Act
PENGATURAN KARYA SIARAN-BROADCASTING RIGHT U.U. No. 28 Tahun 2014
U.U Hak Cipta Pasal 3 U.U. No. 28 Tahun 2014: Hak Cipta Hak Terkait Hak Terkait adalah Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan Hak Eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran (Ps 1 angka 5) Lembaga Penyiaran: penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga penyiaran Swasta, Lembaga penyiaran Komunitas maupun Lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 1 angka 8)
Pengaturan Karya Broadcasting Ps 23-25 UU No. 28 Tahun 2014 Hak Ekonomi atas karya cipta pertunjukan : Hak Ekonomi pelaku Pertunjukan Hak ekonomi Produser Ponogram Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Ps 25UU. No. 28 Tahun 2014: Lembaga penyiaran mempunyai Hak Ekonomi Hak Ekonomi meliputi: melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, penggandaan fiksasi siaran Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran Pasal 25 (3)
Pengaturan Karya Broadcasting
Pasal 1 angka 24 U.U. No. 28 Tahun 2014 : Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan /atau produk Hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
PENGATURAN KARYA SIARAN-BROADCASTING RIGHT U.U. No. 28 Tahun 2014
Jangka waktu perlindungan karya siaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan Pasal 63 (2) U.U. No. 28 / 2014 Penyiaran karya siaran untuk tujuan komersial wajib mendapat izin dari Lembaga Penyiaran Pemberian izin Perjanjian Lisensi berdasarkan Perjanjian Tertulis kepada pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, penggandaan fiksasi siaran untuk tujuan komersial Pasal 80 (1) Hukum Hak Cipta Indonesia tidak menentukan besarnya Royalti hanya mengatur Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, dilarang bertentangan dengan perundangundangan mengindikasikan tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata
PENGATURAN LISENSI BROADCASTING RIGHT DIMENSI INTERNASIONAL
Article 14 (3) TRIPs Agreement: Hak Lembaga Penyiaran utk melarang pihak lain melakukan fikasasi menyiarkan melalui udara, komunikasi kepada publik melalui televisi tanpa otorisasi /izin mereka . TRIPs tidak mengatur secara spesifik tentang Lisensi dalam Hak Cipta. Dalam Trade Marks Lisensi diatur dalam Article 21 TRIPs. Otorisasi Indikasinya wajib dengan izin Lisensi
WPPT Art. 7
Perlindungan minimum Pelaku Pertunjukan, hubungan hukum antara pelaku pertunjukan dengan lembaga penyiaran mencegah karya mereka disiarkan atau komunikasi publik tanpa persetujuan mereka Ketentuan mengenai penyiaran karya fiksasi untuk keperluan siaran ditentukan sesuai dengan hukum nasional serta tidak boleh meniadakan kontrol dari pelaku pertunjukan dalam hubungan dengan lembaga penyiaran
PENGATURAN LISENSI BROADCASTING RIGHT DIMENSI INTERNASIONAL WPPT Art. 13, Art. 14 Perlindungan minimum Lembaga Penyiaran untuk memberikan izin atau melarang disiarkannya siaran mereka, fikasasi siaran mereka serta reproduksi. Art. 13 (d) WPPT the communication to the public of their television broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an entrance fee: it shall be a matter for the domestic law of the State where protection of this right is claimed to determine the conditions under which it may be exercised Perlindungan Broadcasting Rights 20 tahun. WPPT Tidak mengatur secara tegas tentang Lisensi Juga tentang Besarnya Royalti tidak diatur.
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISENSI BROADCASTING RIGHT BAGI PIHAK KETIGA
Pasal 80 UU. NO. 28 TAHUN 2014 U.U. HAK CIPTA Perjanjian Lisensi dari pemegang Hak Cipta maupun pemilik Hak Terkait termasuk didalamnya Lembaga Penyiaran kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis Kecuali diperjanjikan lain kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta maupun pemilik Hak Terkait Besarnya Royalti ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan mengindikasikan Azas kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata.
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISENSI BROADCASTING RIGHT BAGI PIHAK KETIGA U.U. No. 28 Tahun 2014
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISENSI BROADCASTING RIGHT BAGI PIHAK KETIGA U.U. No. 28 Tahun 2014
Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yng menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 angka 4. U.U. No. 28 Tahun 2014) Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait berhak memberikan Liseni kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis Pasal 80 U.U. No. 28 Tahun 2014 Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya Pasal 83 (1) U.U. No 28 Tahun 2014 Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, maka perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga Pasal 83 (3) U.U. No. 28 Tahun 2014.
PENGATURAN LISENSI BROADCASTING RIGHT DALAM DIMENSI PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK TERKAIT, PENCIPTA DAN STAKEHOLDER?
PERJANJIAN LISENSI
KESEPAKATAN – HUKUM PERJANJIAN
DIDAFTARKAN KE MENTERI TERKAIT
PUNYA AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
MELINDUNGI PARA PIHAK DAN STAKEHOLDERS
SOLUSI IMPLEMENTASI KETENTUAN HKI BAGI DUNIA PARIWISATA • MEMAHAMI DENGAN BAIK BERBAGAI KETENTUAN HUKUM HKI : UU NO. 28 TH. 2014 TTG HAK CIPTA, UU NO. 14 TH 2001 TTG PATEN, UU NO. 15 TH 2001 TTG MEREK, UU NO. 31 TH 2000 TTG DESAIN INDUSTRI DLL. • SEMINAR SEBAGAI STARTING POINT • WORKSHOP / LOKAKARYA SECARA RINCI PER MASING-MASING JENIS HKI • MEMAHAMI KEBERADAAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF BERKAITAN DENGAN IMPLEMENTASI HKI BAGI DUNIA PARIWISATA CONTOH : PENGGUNAAN LAGU
BAB XII LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
Pasal 87 (1)
Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta. Pennegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjad anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menank imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
(2)
Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mentayar Royalti kepada Fencipta, Femegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
(3)
Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan,
(4)
Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Lindang ini. pemanfaatan Ciptaan daniatau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah nnelakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.
THANK YOU
