No title

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A.

Kajian Pustaka 1. Kajian Teori 1.1 Teori Keagenan Perkembangan tata kelola perusahaan berangkat dari teori keagenan (agency theory) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori tersebut berdasarkan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk

menjalankan

perusahaan.

Agen

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Memandang manajemen sebagai “agents”, manajemen akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Adanya pemisahan kepemilikan dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah agency problem terjadi. Agen sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas perusahaan, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Di sisi lain, prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi

8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

9

antara prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen yang disebut dengan asimetri informasi (asymmetric information). Prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat agen. Namun informasi tentang ukuran keberhasilan agen tidak disajikan seluruhnya. Terjadinya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini dapat menimbulkan dua permasalahan (Jensen dan Meckling, 1976) a. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja. b. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benarbenar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance

adalah;

(accountability),

transparansi

keadilan

(transparency),

(fairness),

dan

akuntabilitas responsibilitas

(responsibility). Corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba.


10

Dalam organisasi gereja teori keagenan berbeda dipandang dari sudut ownership. Alkitab memberikan dasar bagi manusia untuk memahami tentang tata kelola (governance). Allah berfirman dalam Kejadian 2 : 15-17 yaitu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia :”Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati”. Tuhan memberikan kepercayaan (Trust) kepada manusia untuk mengusahakan atau mengelola Taman Eden sebagai ciptaan Tuhan. Artinya bahwa dalam pengelolaan Allah mempercayakan manusia sebagai pengelola, pengatur dalam arti sebagai menejer. Sedangkan Allah adalah sebagai Pemilik (Owner) atau pencipta (Creator) segala sesuatu yang ada di atas dunia yang ditandai dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini adalah tanda kepemilikan Allah. Artinya diantara pemilik dan pengelola didasarkan atas trust ownership. Dalam kaitan dengan teori keagenan maka konflik agency problem diantara anggota gereja (principal) dan organisasi gereja (agent) adalah kedua pihak merupakan pengelola dan bukan bertindak sebagai pemilik (ownership) artinya absence of ownership. Kewajiban


11

dari anggota-anggota gereja adalah mengembalikan yang bukan miliknyasedangkan tugas dari manajemen dalam organisasi gereja adalah melaksanakan Tritugas Gereja yaitu Marturia, Koinonia, dan Diakonia atau dapat diartikan Kesaksian, Persekutuan dan Pelayanan. Tritugas Gereja yang dilakukan oleh manajemen organisasi gereja adalah dengan menggunakan semua sumber daya ekonomi. 1.2 Akuntabilitas Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu accountability, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan

atau

keadaan

untuk

diminta

pertanggungjawaban (Salim, 1991). Akuntabilitas (accountability) menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Menurut Mardiasmo (2004), “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak

pemegang

amanah

(agent)

untuk

memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal)

yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut

The

Oxford

Advance

Learner’s

Dictionary,

akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation for


12

one’s action. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas public (tahun 1985)

menetapkan definisi

bahwa

akuntabilitas

merupakan

kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiscal, manajerial, dan progam. Tingkatan akuntabilitas menurut majalah akuntansi : 1. Akuntabilitas Personel. Akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri 2. Akuntabilitas Individu. Akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan. 3. Akuntabilitas Tim. Akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim 4. Akuntabilitas Organisasi. Akuntabilitas internal dan eksternal didalam organisasi 5. Akuntabilitas Stakeholders. Akuntabilitas yang terpisah antara stakeholders dan organisasi. Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Raul, 2002:11) :


13

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality) Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. 2. Akuntabilitas Manajerial Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas

kinerja

(performance

accountability)adalah

pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 3. Akuntabilitas Program Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.


14

4. Akuntabilitas Kebijakan Lembaga-lembaga

publik

hendaknya

dapat

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. 5. Akuntabilitas Finansial Akuntabilitas

ini

merupakan

pertanggungjawaban

lembaga-

lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money)secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocaran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Aspek-aspek Akuntabilitas : 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak. 2. Akuntabilitas Berorientasi Hasil


15

Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun autput melainkan kepada outcome. 3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas. 4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi Kata

kunci

yang

digunakan

dalam

mendiskusikan

dan

mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi. 5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman. Alat-alat akuntabilitas : 1. Rencana Strategis Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

pengawasan,

dan

evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Stratejik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya


16

dan

perencanaan

operasional;

menentukan

ukuran

untuk

mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi. 2. Rencana Kinerja Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan. 3. Kesepakatan Kinerja Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas. 4. Laporan Akuntabilitas Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi. 5. Penilaian Sendiri Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.


17

6. Penilaian Kinerja Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil

perbandingan

tersebut,

terdapat

hal-hal

yang

perlu

diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan. 7. Kendali Manajemen Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku. Akuntabilitas mememiliki berbagai dimensi dalam organisasi antara lain; akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan dilakukannya penyalahgunaan, KKN (Korupsi, Kolusi Nepotisme), sehingga dapat menjamin sebuah praktik yang sehat, sedangkan akuntabilitas hukum menjamin adanya peraturan terkait dengan supremasi hukum dan peraturan lain dalam organisasi.


18

2. Akuntabilitas

proses,

menjelaskan

bagaimana

prosedur

yang

digunakan dalam melaksanakan tugas, hal ini ditekankan lebih kepada pemberian pelayanan yang cepat dan responsif. 3. Akuntabilitas program, berkaitan dengan bagaimana organisasi melahirkan sebuah program yang berkualitas serta mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi organisasi 4. Akuntabilitas kebijakan, maksud dari penjelasa ini yaitu terkait dengan pertanggungjawaban yang dilakukan pembina, pengurus dan pengawas atas

kebijakan

yang

diambil,

sehingga

dibutuhkan

sebuah

pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan. 5. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban suatu lembaga atau organisasi dalam menggunakan dana secara ekonomis, efisien dan efektif. Penjelasan

dari

kelima

dimensi

diatas

akan

melengkapi

pertanggungjawaban yang diharapkan semua pihak, serta membawa organisasi ke arah yang lebih baik walaupun diperhadapkan dengan berbagai inovasi dan perubahan zaman. Akuntabilitas

memiliki

cakupan

yang

luas,

bukan

hanya

pertanggungjawaban finansial melainkan pertanggungjawaban dilihat dari sikap dan watak manusia meliputi akuntabilitas intern dan ekstern, Niwayan (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas secara intern disebut juga akuntabilitas secara spritual karena merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhannya, sedangkan akuntabilitas secara ekstern


19

adalah pertanggungjawaban seseorang kepada lingkungannya secara formal (terhadap atasan) maupun informal (terhadap masyarakat). Schiavo-Campo and Tomasi (1999) menjelaskan bahwa pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas, sehingga akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (sistem “check and balances”) dalam organisasi profit maupun non profit. Sehingga, perwujudkan sistem check and balances akan mendapat nilai bagi masyarakat dan bagi jemaat dalam gereja tersebut. Kerangka Akuntabilitas Dalam Good Governance Masyarakat

Good Public & Corporate

public

Kesejahteraan Masyarakat

Org. Sektor Publik

Accountability

Transparency


Value For Money

20

Sumber : Mardiasmo, 2005. 1.3 Transparansi Transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, donatur, dan organisasi yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi (Sadaly, 2002). Prinsip pelaksanaan transparansi : 1. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut (Sutedjo, 2009). 2. Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondis keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur (Sadaly, 2002). Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir (SchiavoCompo & Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006). 3. Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran,kritik maupun argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah (Sutedjo, 2009) Menurut Logos (2003) dalam Sutedjo (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi


21

tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Aryani (2007) menyatakan bahwa prasyarat utama mengutamakan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan pertanggungjawaban serta lingkungan yang demokratis. Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (opennes)

atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik

(Mardiasmo,

2006).

Tujuannya

adalah

untuk

menjelaskan

bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara transparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan organisasi, berapa besar anggaran yang digunakan dan bagaimana hasil tindakannya (Kma, 2011). Penerapan prinsip tata kelola keuangan jemaat menuntut pejabat Gereja Kristen Protestan di wilayah TJ.Priok Jakarta Utara untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi keuangan melalui penyajian laporan keuangan secara terbuka yang akurat dan tepat waktu. Dalam penerapan prinsip ini perlu adanya penyamaan persepsi tentang laporan keuangan apa dan seberapa banyak data keuangan yang perlu diinformasikan, standart apa yang digunakan sebagai acuan

dalam

penyusunan

laporan

keuangan,

cara

mempublikasikannya dan media apa yang digunakan. Seperti


22

tertulis dalam kitab Matius 5 : 37 menyatakan, Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. 1.4 Partisipasi Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010:46). Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001:201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuatan keputusan menyarankan kelompok atau masyakarat ikut terlibat dalam bentuk penyampaiaan

saran dan

pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. H.A.R.Tilaar, (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan


23

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

dan

pembangunan

masyarakatnya. Menurut

Sundariningrum

dam

Sugiyah

(2001:38)

mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu : a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b. Partisipasi Tidak Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individumendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.


24

Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya,

kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggungjawab bersama. Bentuk Partisipasi Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:58), terbagi atas :


25

a. Partisipasi Vertikal Partisipasi terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain. Dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. b. Partisipasi Horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011):58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : a. Partisipasi Fisik Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orangtua) dalam bentuk menyelenggarakan

usaha-usaha

pendidikan,

seperti

mendirikan

dan

menyelenggarakan usaha sekolah b. Partisipasi Non Fisik Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya amino masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan masyarakat untuk bersekolah. Jemaat dapat melakukan partisipasi menurut kedudukan mereka dalam kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan mereka dalam keluarga, rukun


26

tetangga dan kampung, dalam kehidupan profesional, dalam kehidupan di perguruan tinggi, kehidupan dalam bidang politik, kehidupan sebagai aktivis LSM, pengusaha serta kehidupan sebagai aparat negara. Untuk itu, perkembangan umat Allah atau gereja tidak hanya pada bangsa tertentu saja, melainkan mengarah pada semua orang yang percaya. Ini sesuai dengan yang Kristus kehendaki agar semua bangsa dirangkul menjadi murid-muridNya. Konsekuensinya gereja harus mampu hidup bersama orang lain dan mencerminkan hidup Kristus dalam segala penampilan. 2.Kajian Riset Terdahulu Penelitian mengenai akuntabilitas gereja telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu antara lain : Jannet Silvia (2011) yang meneliti tentang akuntabilitas dalam perspektif gereja protestan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa akuntabilitas dalam pelaporan keuangan gereja bukanlah hal yang penting dikarenakan adanya konflik kepentingan diantara umat dan majelis serta adanya prinsip kepercayaan dari pemerintah kepada lembaga keagamaan sebagai penyambung tangan Tuhan. Peneliti

Sinta

Darmasari

(2005)

meneliti

tentang

manfaaat

akuntabilitas akuntansi terhadap efektivitas pelaporan keuangan gereja. Dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa Gereja GPdI Lengkong telah memberikan laporan keuangan berkala kepada umat sehingga efektivitas pelaporan keuangan pada Gereja GPdI Lengkong dapat tercapai.


27

Penelitian Agustina Christina Patty dan Gugus Irianto (2013) Hasil analisis menemukan adanya delapan dimensi pemaknaan akuntabilitas oleh jemaat GPM Bethel Allang yaitu : akuntabilitas perpuluhan sebagai milik Tuhan, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanda pengakuan, akuntabilitas perpuluhan sebagi tanda kasih dan kemurahan hati, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanda iman dan kepercayaan, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanggungjawab diri terhadap gereja, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanggungjawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Hasilnya, realita perpuluhan yang terjadi di jemaat GPM Bethel Allang dipenuhi dengan persepsi yang melekat pada pemikiran anggota jemaat. Penelitian Denny Boy dan Hotniar Siringoringo (2009),bahwa akuntabilitas dan trasnparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Variabel akuntabilitas diukur menggunakan 12 indikator yaitu 3 indikator berhubungan dengan visi misi, 3 indikator berhubungan dengan keterlibatan orang tua murid dalam perencanaan APBS, 4 indikator tentang pelaporan dan indikator kepanitian kegiatan. Variabel transparansi diukur menggunakan 10 indikator. Di penelitian tersebut disebutkan hanya 1 yang tidak valid. Dalam penelitian disebutkan bahwa akuntabilitas sangat penting untuk mempertanggungjawabkan setiap program/kebijakan baik proses maupun


28

hasilnya. Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan, perbuatan, dan kealpaan seseorang kepada yang berkepentingan. Dijelaskan pula bahwa akuntabilitas dan tranparansi secara simultan tidak membawa perubahan yang signifikan, karena dalam prakteknya masih terdapat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, antara lain motivasi, kemampuan tenaga pengelola, sikap moral masyarakat serta lingkungan sosial yang tidak sehat. Transparansi penting, paling tidak karena tiga alasan pertama, untuk menjamin bahwa pemerintah akan merencanakan program secara tepat. Penelitian Dahnil Anzar Simanjuntak dan Yeni Januarsi (2011) dengan Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan masjid mendorong kejujuran dan akuntabilitas dimana hal itu dapat menjaga kehormatan diri, wibawa dan citra kepemimpinan pengurus masjid. Pelaporan yang dilakukan dengan sangat sederhana dalam prakteknya mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrumen yang mendorong perilaku ibadah. Dalam penelitian tersebut disebutkan pula bahwa dilema transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid dapat digeser menjadi budaya transparansi dan akuntabilitas seutuhnya. Penelitian Janets Silvia dan Muhammad Ansar (2011) bahwa “ketidakberesan” administrasi terjadi karena antara jemaat dan majelis tidak saling menopang atau bisa dikatakan tidak ada kebersamaan.


29

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No.

Nama Pengarang

Judul

1

Jannet Silivia (2011)

Akuntabilitas dalam persfektif Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Manunggal Palu)

2

Sinta Darmasari (2005)

3

Agustina Christina Patty dan Gugus Irianto ( 2013)

4

Denny Boy dan Hotniar Siringoringo (2009)

Variabel

Variabel yang diguanakan adalah Akuntabilitas

Hasil

Hasil penelitian diperoleh bahwa akuntabilitas dalam pelaporan keuangan gereja bukanlah hal yang penting karena adanya konflik kepentingan diantara umat dan majelis serta prinsip kepercayaan dari pemerintah kepada lembaga keagamaan sebagai penyambung tangan Tuhan. Manfaat Variabel Hasil penelitian bahwa Akuntabilitas GPdI Lengkong telah yang Akuntansi memberikan laporan digunakan terhadap keuangan berkala kepada adalah Efektifitas Akuntabilitas umat sehingga efektifitas Keuangan pelaporan keuangan dapat Gereja GPdI tercapai Lengkong Akuntabilitas Variabel Hasil penelitian bahwa ada Perpuluhan yang 8 dimensi pemaknaan Gereja (study digunakan akuntabilitas. GPM Bethel adalah Akuntabilitas sebagai Allang) Akuntabilitas milik Tuhan,tanda pengakuan, tanda kasih dan kemurahan hati, tanda iman dan kepercayaan, tanggungjawab diri terhadap gereja, tanggungjawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan Analisis Variabel Hasil penelitian Pengaruh yang menyebutkna bahwa Akuntabilitas digunakan akuntabilitas sangat dan adalah penting untuk Transparansi akuntabilitas mempertanggungjawabkan Pengelolaan dan setiap program baik proses Anggaran transparansi maupun hasilnya dan Pendapatan transparansi penting untuk dan Belanja menjamin bahwa


30

5

6

Sekolah terhadap Partisipasi Orang Tua Murid Dahnil Akuntabilitas Anzar dan Pengelolan Simanjuntak Keuangan di dan Yeni Masjid Januarsi (2011)

pemerintah merencanakan secara tepat

akan program

Variabel yang digunakan adalah Akuntabilitas dan Transparansi

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaporan yang dilakukan sangat sederhana mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrumen yang mendorong perilaku ibadah. Disebutkan pula bahwa dilema transparansi dan akuntabilitas dapat digeser seutuhnya Janets Silvia Akuntabilitas Variabel Hasil penelitian bahwa dan dalam yang ketidakberesan Muhammad Perspektif digunakan administrasi terjadi karena Ansar Gereja adalah antara jemaat dan majelis dalam Protestan Akuntabilitas tidak saling menopang (2011) (studi atau bisa dikatakan tidak Fenomonologis ada kebersamaan. pada Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Manunggal Palu) Sumber : Diolah dari berbagai jurnal dan paper.

B. RERANGKA PEMIKIRAN Mengacu pada perumusan masalah maka rerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :


31

PRINSIP AKUNTABILITAS

H1 PARTISIPASI JEMAAT PRINSIP TRANSPARANSIH2 H2

Gambar 2.1 Skema Rerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka teori dan rerangka pemikiran maka dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut : 1. Dampak

Penerapan

Prinsip

Akuntabilitas

terhadap

Partisipasi Jemaat Accountability adalah perwujudan kewajiban-kewajiban yang diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan menjelaskan realisasi otoritas yang diperoleh sesuai dengan misi organisasi. Penelitian Jannet Silivia (2011) Hasil penelitian

diperoleh

bahwa

akuntabilitas

dalam

pelaporan

keuangan gereja bukanlah hal yang penting karena adanya konflik kepentingan diantara umat dan majelis serta prinsip kepercayaan dari pemerintah kepada lembaga keagamaan sebagai penyambung tangan Tuhan.


32

Penelitian Sinta Darmasari (2005)Hasil penelitian bahwa GPdI Lengkong telah memberikan laporan keuangan berkala kepada umat sehingga efektifitas pelaporan keuangan dapat tercapai. Penelitian Agustina Christina Patty dan Gugus Irianto (2013) Hasil penelitian bahwa ada 8 dimensi pemaknaan akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai milik Tuhan,tanda pengakuan, tanda kasih dan kemurahan hati, tanda iman dan kepercayaan, tanggungjawab diri terhadap gereja, tanggungjawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Penelitian Janets Silvia dan Muhammad Ansar (2011) Hasil penelitian bahwa ketidakberesan administrasi terjadi karena antara jemaat dan majelis tidak saling menopang atau bisa dikatakan tidak ada kebersamaan. Penelitian Dahnil Anzar Simanjuntak dan Yeni Januarsi (2011) Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaporan yang dilakukan sangat sederhana mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrumen yang mendorong perilaku ibadah. Disebutkan pula bahwa dilema transparansi dan akuntabilitas dapat digeser seutuhnyaberdasarkan rumusan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dalah sebagai berikut :


33

2. Dampak

Penerapan

Prinsip

Transparansi

terhadap

Partisipasi Jemaat Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan yang menyangkut keadaan

keuangan

dan

pengelolaan

kegiatan

organisasi.

Transparansi akan mendorong kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi Penelitian Denny Boy dan Hotniar Siringoringo (2009)Hasil penelitian menyebutkna bahwa akuntabilitas sangat penting untuk mempertanggungjawabkan setiap program baik proses maupun hasilnya dan transparansi penting untuk menjamin bahwa pemerintah akan merencanakan program secara tepat. Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

C. HIPOTESIS

H1 : AKUNTABILITAS BERPENGARUH TERHADAP PARTISIPASI JEMAAT H2

:

TRANSPARANSI

BERPENGARUH

PARTISIPASI JEMAAT


TERHADAP

No title

Recommend Documents