No title

RINGKASAN EKSEKUTIF KPHP Model Muara Dua memiliki tugas mengelola 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi yaitu KHP Register 44 Sungai Muara Dua dan KHP Register 46 Way Hanakau. Secara administratif pemerintahan berada di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Luas wilayah KPHP Model Muara Dua Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah ± 49.134 ha. Terbagi menjadi dua blok yaitu blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan. Untuk memudahkan kendali pengelolaan, telah terbagi ke dalam 4 (empat) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yang ditentukan berdasarkan KHP (Register), wilayah berizin, dan wilayah administrasi. Wilayah kelola KPHP Model Muara Dua memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi. Secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu potensi kayu, non kayu, serta jasa lingkungan dan wisata alam. Terdapat 2 (dua) perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yaitu P.T. Inhutani V Unit Lampung dan P.T. Budi Lampung Sejahtera (BLS). Juga terdapat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan yaitu pembangunan jaringan listrik 150 KV oleh P.T. PLN Pikitring Lampung – Bengkulu, pipanisasi gas bumi oleh P.T. Perusahaan Gas Negara (Persero), pembangunan jalan lintas umum sepanjang ± 15,5 km, kerjasama operasional (KSO) antara P.T. Inhutani V Unit Lampung dengan P.T. Paramitra Mulia Langgeng, Kebun Penelitian Hanakau yang dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang seluas ± 100 ha. Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Muara Dua terdapat beberapa isu strategis yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu (1) Tingginya gangguan hutan; (2) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan budidaya dalam kawasan hutan produksi yang tidak hanya memperhatikan lestari ekonomi tetapi juga lestari ekologi; (3) Masih rendahnya persepsi para pihak tentang KPH; (4) Operasional KPH belum optimal; (5) Belum tergalinya potensi hasil hutan non kayu, konservasi keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan wisata alam; (6) Belum terbangunnya kesepakatan dan mekanisme kolaborasi pengelolaan kawasan dengan pemegang izin dan para pihak. Visi pengelolaan KPHP Model Muara Dua hingga tahun 2023 adalah “Pengembalian Fungsi Hutan Produksi Pada Wilayah Kelola KPHP Muara Dua Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”. Misi pengelolaan hutan meliputi (1) Memantapkan penataan kawasan KPHP Model Muara Dua; (2) Mengembangkan partisipasi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan KPHP Model Muara Dua; (3) Meningkatkan produksi sumber bahan baku kayu dan non kayu pada kawasan hutan produksi; (4) Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan dan potensi konservasi keanekaragaman hayati. Hasil identifikasi faktor internal untuk kekuatan antara lain (1) Telah terbentuknya kelembagaan KPHP Model Muara Dua dengan kualifikasi SDM yang cukup memadai; (2) Telah adanya sarana dan prasarana yang cukup untuk menjalankan tugas operasional; dan (3) Banyaknya potensi SDH yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung kemandirian KPH, yang meliputi potensi hasil hutan kayu / bukan kayu, jasa lingkungan, dan potensi wisata alam. Sedangkan hasil identifikasi faktor internal untuk kelemahan antara lain (1) Belum adanya kemantapan wilayah kerja; (2) Belum

terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan; (3) Data dasar tentang kondisi lapangan dalam wilayah kerja KPH belum tersedia secara cukup; dan (4) Masih rendahnya partisipasi para pihak dalam mendukung operasionalisasi pengelolaan hutan. Hasil identifikasi faktor eksternal untuk peluang antara lain (1) Pengelolaan kolaboratif dengan para pihak terkait; (2) Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan yang didukung adanya kelembagaan kelompok tani maupun lembaga swadaya masyarakat; (3) Adanya Tata Ruang Hutan Tanaman pada areal IUPHHK - HTI yang belum dimanfaatkan oleh pemegang izin; (4) Wilayah kerja merupakan salah satu DAS prioritas di Provinsi Lampung sehingga diharapkan akan mendapat perhatian dari banyak pihak; (5) Adanya persepsi yang baik dari para petani penggarap tentang kawasan hutan. Hasil identifikasi faktor eksternal untuk ancaman antara lain (1) Belum komprehensifnya regulasi tentang KPH yang dapat mendukung operasionalisasi dan kewenangan; (2) Tingginya gangguan hutan dari tindakan manusia yang mengancam kelestarian fungsi hutan produksi; (3) Tata hubungan kerja antara KPH dengan dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten belum terdefinisi secara jelas; (4) Mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan di KPH belum terdefinisi secara jelas; dan (5) Petani penggarap belum memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk melaksanakan teknik budidaya dalam kawasan hutan secara baik. Rencana Program Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Muara Dua meliputi (1) Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan; (2) Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu; (3) Pemberdayaan Masyarakat; (4) Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin; (5) Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Izin; (6) Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam Areal yang Berizin; (7) Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; (8) Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin; (9) Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait; (10) Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM; (11) Penyediaan Pendanaan; (12) Pengembangan Data Base; (13) Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola; (14) Review Rencana Pengelolaan; dan (15) Pengembangan Investasi. RPHJP KPHP Model Muara Dua diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang ada serta memberikan arahan dalam pengelolaan KPHP Model Muara Dua dalam waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan. Sehingga dengan rencana pengelolaan tersebut UPTD KPH Muara Dua memiliki kerangka kerja yang terpadu serta komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat.

ii

DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF ..........................................................................

i

KATA PENGANTAR ..................................................................................

iii

DAFTAR ISI .................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL .........................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................

vii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

ix

BAB I. PENDAHULUAN ..............................................................................

1

1.1. Latar Belakang ......................................................................................

1

1.2. Tujuan .................................................................................................

3

1.3. Sasaran ................................................................................................

3

1.4. Ruang Lingkup .....................................................................................

4

1.5. Batasan Pengertian ..............................................................................

5

BAB II. DESKRIPSI KAWASAN....................................................................

8

2.1. Risalah Wilayah KPHP Muara Dua ........................................................

8

2.1.1. Letak ..............................................................................................

8

2.1.2 Luas ...............................................................................................

8

2.1.3. Batas Wilayah KPHP Muara Dua ..................................................

9

2.1.4. Pembagian Blok .............................................................................

9

A. Sesuai Fungsi Kawasan ...........................................................

9

B. Biofisik ......................................................................................

10

C. Potensi Sumberdaya Alam ......................................................

13

D. Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar .........................................

14

E. Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan .......................................

16

F. Penggunaan Kawasan Hutan ...................................................

17

2.1.5. Aksesibilitas Kawasan....................................................................

17

2.1.6. Sejarah Wilayah ............................................................................

19

2.2. Potensi Wilayah KPHP Muara Dua ........................................................

20

2.2.1. Informasi Penutupan Vegetasi .......................................................

20

2.2.2. Potensi Kayu ................................................................................

22

2.2.3. Potensi Non Kayu .........................................................................

24

2.2.4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka ..........................................

24

2.2.5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam .................................

25 iv

2.3. Sosial Budaya ........................................................................................

25

2.4. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan .........................

27

2.5. Posisi Areal Kerja dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah.....................................................................................................

29

2.6. Isu Strategis, Kendala, Permasalahan ...................................................

31

BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN ........................................

36

3.1. Visi .........................................................................................................

36

3.2. Misi .........................................................................................................

36

3.3. Tujuan ...................................................................................................

36

BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI ............................................................

37

4.1. Analisis Data dan Informasi ...................................................................

37

4.1.1 Analisis Lingkungan Internal.................................................................

38

A. Kekuatan (Strength)............................................................................

38

B. Kelemahan (Weakness)......................................................................

38

4.1.2 Analisis Lingkungan External ...............................................................

39

4.1.3. Peluang (Opportunity) ...................................................................

39

4.1.4. Ancaman (Threat).........................................................................

39

4.2. Proyeksi Kondisi Wilayah di Masa Mendatang........................................

40

BAB V. RENCANA KEGIATAN STRATEGIS SELAMA JANGKA WAKTU PENGELOLAAN ................................................................

44

5.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan ....................

44

5.2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu ...........................................

45

5.3. Pemberdayaan Masyarakat ....................................................................

45

5.4. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin ...............................................

46

5.5. Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Izin ...............................................

47

5.6. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi didalam Areal yang Berizin ..................................................................................

47

5.7. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam .......................................................................................................

47

5.8. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin .......................................................................................

48

5.9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder terkait ............

49 v

5.10.Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM .......................

49

5.11. Penyediaan Pendanaan .......................................................................

51

5.12. Pengembangan Database ....................................................................

52

5.13. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola ................................................

53

5.14. Review Rencana Pengelolaan .............................................................

53

5.15. Pengembangan Investasi .....................................................................

54

BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN ................

66

6.1. Pembinaan .............................................................................................

66

6.2. Pengawasan...........................................................................................

67

6.3. Pengendalian .........................................................................................

67

BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN..........................

69

7.1. Pemantauan dan Evaluasi.......................................................................

69

7.2 Pelaporan ................................................................................................

69

BAB VIII. PENUTUP ......................................................................................

71

vi

DAFTAR TABEL Halaman 1. Luas Kawasan Hutan Produksi yang Dikelola UPTD KPH Muara Dua ........................................................................................

8

2. Data Curah Hujan, Suhu Udara, dan Kelembaban Rata-rata di Sekitar Wilayah KPHP Muara Dua Tahun 2010 ...................................

10

3. Kualitas Air Sungai di Bagian Hilir Register 46 Way Hanakau ..................

12

4. Debit Bulanan Sub DAS Way Kanan dan Sub DAS Way Kiri....................

13

5. Jumlah Rumah Tangga menurut Jenis Mata Pencaharian utama dari Empat Desa Sampel di Sekitar Kawasan KPHP Muara Dua...................

15

6. Sarana Perekonomian yang Tersedia di Desa Sekitar Kawasan KPHP Muara Dua.....................................................................................

15

7. Aksesibilitas Menuju KPHP Muara Dua (Reg. 46) dari Kota Bandar Lampung 18 8. Penutupan Lahan di Wilayah KPHP Muara Dua ......................................

20

9. Tingkat Kekritisan Lahan di KHP Way Hanakau Register 46 ...................

21

10. Potensi Kayu pada Areal IUPHHK-HTI di Wilayah KPH Muara Dua .....

23

11. Kondisi Kependudukan di Wilayah Adminitrasi Sekitar KPHP Muara Dua

27

12. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di KPHP Muara Dua

29

13. Analisis SWOT Pengelolaan KPHP Muara Dua .....................................

40

14. Ketersediaan dan Kebutuhan SDM KPHP Muara Dua ............................

50

15. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP Muara Dua ...................................................................

55

vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Potensi Tanaman Kayu Putih di KHP Register 46 Way Hanakau .............

14

2. Potensi Tanaman Kayu Putih di KHP Register 46 Way Hanakau .............

14

3. Kebun Penelitian Way Hanakau yang Dikelola oleh Badan Penelitian Kehutanan Palembang .............................................................................

17

4. Penggunaan Areal IUPHHK-HTU oleh Masyarakat untuk Perkebunan Singkong ..................................................................................................

17

5. Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman Singkong di Dalam Wilayah KPHP Muara Dua....................................................................................

21

6. Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman Sawit di Dalam Wilayah KPHP Muara Dua....................................................................................

21

7. Potensi Karet (Hevea brasiliensis) di Wilayah KPHP Muara Dua.............

23

8. Potensi Mangium (Acacia mangium) di Wilayah KPHP Muara Dua .........

23

9. Potensi Mahoni (S. Macrophylla) di Kebun Penelitian Hanakau ................

24

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1.

Peta Wilayah KPHP Muara Dua ...........................................................

L-1

2.

Peta Penutupan Lahan KPHP Muara Dua ..............................................

L-2

3.

Peta Batas Sub DAS – DAS Tulang Bawang .........................................

L-4

4.

Peta Sebaran Potensi Wilayah KPHP Muara Dua dan Aksesibilitas .....

L-5

5.

Peta Penataan Hutan Berupa Zona/Blok di Wilayah KPHP Muara Dua

L-9

6.

Peta Penggunaan Lahan Sesuai dengan Ketentuan .............................

L-11

7.

Peta Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan

8.

Kawasan Hutan........................................................................................

L-12

Peta Tanah, Iklim, dan Geologi ..............................................................

L-14

ix

VIII. PENUTUP

Pengelolaan KPHP Muara Dua yang dilakukan oleh UPTD KPH Muara Dua, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung masih memiliki kendala dan permasalahan, baik dari segi internal maupun eksternal. Disusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut serta memberikan arahan dalam pengelolaan KPHP Muara Dua dalam waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan. Sehingga dengan rencana pengelolaan tersebut UPTD KPH Muara Dua memiliki kerangka kerja yang terpadu serta komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat. Semoga Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua ini mendapat dukungan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerusakan sumber daya hutan di Indonesia terus meningkat. Puncaknya adalah sejak dimulainya era reformasi tahun 1998 sampai dengan 2004. Pada saat itu perubahan kondisi politik yang dramatis tidak hanya menerpa perubahan tata kelola pemerintah pusat dan daerah tetapi juga menerpa tata kelola kewenangan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Kebijakan

Desentralisasi

dan

Otonomi

Daerah

telah

memberikan

kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam pengurusan hutan. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari seluruh kawasan hutan terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kebijakan untuk menciptakan model pengelolaan hutan yang optimal, efisien, dan lestari melalui pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada setiap fungsi kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dijelaskan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah unit terkecil pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya,

yang dapat

dikelola secara efisien dan lestari. Sesuai dengan PP No. 44 tahun 2004 pasal 32 ayat (1) bahwa institusi pengelola kehutanan bertanggung

jawab terhadap

pengelolaan hutan yang meliputi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengelolaan, serta pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Rancang Bangun KPH dan Action Plan KPH Provinsi Lampung yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan RI dengan menetapkan 16 (enam belas) wilayah yang terdiri dari 9 (sembilan) unit KPHL seluas ± 277.690 ha dan 7 (tujuh) unit KPHP seluas ± 241.223 ha melalui SK Menhut No. 68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010.

Dengan

dibaginya kawasan hutan menjadi wilayah-wilayah KPH, diharapkan segera dibentuk institusi pengelolaan hutan agar kawasan hutan dapat dikelola secara lebih baik. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Muara Dua merupakan salah KPHP di Provinsi Lampung yang penunjukkannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua UPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung

Penetapan Wilayah KPHP Muara Dua (Unit IV) Provinsi Lampung dengan luas ± 49.134 ha. Pengelolaan KPHP Muara Dua berada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPH Muara Dua sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2010 Tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Secara administrasi pemerintahan, wilayah KPHP Muara Dua berada di 3 (tiga) wilayah kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara. Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 44 Sungai Muara Dua di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan serta KHP Register 46 Way Hanakau di Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara. Sebagai organisasi baru yang diberikan kewenangan mengelola hutan pada tingkat tapak, maka KPHP Muara Dua perlu menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPH-JP) untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan yang bersifat komprehensif sebagai pedoman untuk melaksanakan program/kegiatan strategis dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek serta rencana-rencana teknis lainnya. Mengingat wilayah KPHP Muara Dua secara keseluruhan telah diberikan

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan

Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada pihak swasta dan terdapat masyarakat yang memanfaatkan areal HTI untuk perladangan/perkebunan monokultur, maka RPHJP KPHP Muara Dua memuat kegiatan yang bersifat kemitraan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang berada di dalam atau sekitar KHP dengan para pemegang IUPHHK-HTI, agar pengelolaan hutan dapat berjalan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun operasionalisasi KPHP Muara Dua dilaksanakan setelah terbitnya SK. 236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP Muara Dua (Unit IV) Provinsi Lampung, melalui berbagai kegiatan : a. Prakondisi pengelolaan hutan : 1) Pengadaan sarana dan prasarana; 2) Tata hutan, dan 3) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPH), yang difasilitasi oleh BPKH II Palembang. b. Konvergensi Kegiatan teknis pada lokasi KPH dari UPT Kementerian Kehutanan, dan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten. c. Mengingat pengesahan rencana pengelolaan yang diatur dengan permenhut P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL/P baru terbit tahun 2013, dan hasil dari diskusi dengan 2


para Kepala KPH lingkup Regional Sumatera, maka RPHJP KPHL/P disepakati mulai periode 2014 – 2023

1.2. Tujuan Manajemen sumberdaya hutan dalam lingkup KPH dimulai dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Maksud dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua adalah mewujudkan rencana pengelolaan periode tahun 2014 - 2023 yang pencapaiannya dilaksanakan oleh UPTD KPHP Muara Dua sebagai pemegang kewenangan pengelolaan, bersama para pihak pemangku kepentingan yang terkait dan bersinergi dalam pengelolaan. Tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua adalah : 1. Menemukenali isu-isu pokok dan permasalahan-permasalahan kunci yang dapat memberikan pengaruh dan dampak yang bersifat penting dan strategis dalam pengelolaan KPHP Muara Dua; 2. Merumuskan strategi pengelolaan KPHP Muara Dua yang rasional, efektif, efisien, dan implementatif sehingga pemangku kepentingan dapat langsung melakukan tindakan pengelolaan, monitoring dan evaluasi; dan 3. Menentukan prioritas kegiatan pengelolaan berdasarkan pada waktu, lokasi, dan peran para pihak dalam mengelola KPHP Muara Dua sesuai dengan visi dan misi KPHP Muara Dua, serta permasalahan-permasalahan aktual dan potensial yang ada dalam wilayah KPHP Muara Dua. 1.3. Sasaran Sasaran lokasi pengelolaan KPHP Muara Dua berdasarkan pada SK. 236/MENHUT-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP Muara Dua (Unit IV) Provinsi Lampung meliputi KHP Reg 44 Sungai Muara Dua dan KHP Reg 46 Way Hanakau seluas 49.134 hektar. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah : 1. Tersusunnya arahan rencana pengelolaan wilayah KPHP Muara Dua yang memuat tujuan pengelolaan yang akan dicapai secara jelas berdasarkan kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya; 2. Tersusunnya arahan rencana

yang memuat strategi serta kelayakan

pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi rancangan tata hutan, 3


pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan, konservasi alam, pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan KPHP Muara Dua; dan 3. Tersusunnya arahan rencana pengembangan kelembagaan KPHP Muara Dua yang memuat pengembangan SDM, pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan kegiatan, dan kegiatan lainnya menuju lembaga pengelolaan hutan yang profesional, efektif, dan efisien. 1.4. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua, meliputi : 1. Pendahuluan, berisi; latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dasar hukum, ruang lingkup, dan batasan pengertian; 2. Deskripsi Kawasan KPHP Muara Dua, yang terdiri dari : a) Risalah wilayah (letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah, dan pembagian blok), b) Potensi wilayah (penutupan vegetasi, potensi kayu dan bukan kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan dan wisata alam), c) Data dan informasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan termasuk keberadaan masyarakat hukum adat, d) Data dan informasi izn-izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola, e) Kondisi posisi KPHP Muara Dua dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, dan f) Isu strategis, kendala, dan permasalahan; 3. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, yang menguraikan tentang kondisi yang ingin dicapai oleh KPHP Muara Dua di masa depan serta target capaian-capaian utama yang diharapkan; 4. Analisis dan Proyeksi, meliputi : a) Analisis data dan informasi yang tersedia; b) Proyeksi kondisi wilayah KPHP Muara Dua di masa yang akan datang; 5. Rencana Kegiatan, terdiri dari : a) Inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutan, b) Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, c) Pemberdayaan masyarakat d) Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal yang berijin, e) Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin, f) Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah

ada

izin

pemanfaatan

dan

penggunaan

kawasan

hutan, 4


g) Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, h) Koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin, i) Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder

terkait,

j)

Penyediaan

dan

peningkatan

kapasitas

SDM,

k) Penyediaan pendanaan, l) Pengembangan database, m) Rasionalisasi wilayah kelola, n) Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali), dan o) Pengembangan investasi; 6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; 8. Penutup; dan 9. Lampiran, meliputi : matriks rencana pengelolaan KPHP Muara Dua dan berbagai jenis peta terkait.

1.5. Batasan Pengertian

1. Hutan adalah suatu kawasan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 4. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. 5. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. 6. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. 5


7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah Rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP. 8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/atau blok. 9. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 10. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 11. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP. 12. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. 13. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama. 14. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya 16. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 17. Penggunaan Kawasan Hutan Non Komersial adalah Penggunaan Kawasan Hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan dan penggunaan barang/jasa tidak di kenakan tarif.

6


18. Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat Komersial adalah Penggunaan Kawasan Hutan yang bertujuan mencari keuntungan dan penggunaan barang/jasa dikenakan tarif. 19. Hutan Tanaman Unggulan adalah Hutan Tanaman yang mempunyai daya saing nilai jual dipasaran dan daya tumbuh dengan baik di suatu tempat dan secara teknis telah dikuasai teknik-teknik dan atau bagian dari areal hutan tanaman. 20. Penutupan Vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan kenampakan penutupan lahan dan vegetasi. 21. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien. 22. NSDHP adalah Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Kelolaan UPTD. 23. Rehabilitasi

Hutan

dan

Lahan

adalah

upaya

untuk

memulihkan,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga. 24. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukkannya. 25. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit. 26. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. 27. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

7


II.

DESKRIPSI KAWASAN

2.1. Risalah Wilayah KPHP Muara Dua 2.1.1. Letak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Muara Dua mengelola 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu KHP Sungai Muara Dua Register 44 yang terletak pada koordinat 040 12’00" - 040 19’00" LS, 1040 56’00" - 1040 01’00" BT dan KHP Way Hanakau Register 46 yang terletak pada koordinat 040 34’42" - 040 35’37" LS, 1040 58’00" s/d 1040 59’13" BT. Wilayah KPHP Muara Dua secara administratif terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. 2.1.2. Luas Luas Kawasan Hutan Produksi (KHP) Muara Dua Register 44 dan KHP Way Hanakau Register 46 yang dikelola KPHP Muara Dua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah seluas ± 49.134 ha dengan rincian sebagaimana Tabel 1. Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Produksi yang Dikelola UPTD KPH Muara Dua Luas (Ha) Berdasarkan: No.

1.

2.

3. 4.

Wilayah Administratif

Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Way Kanan

KHP/Register

Sungai Muara Dua Reg. 44 Sungai Muara Dua Reg. 44

SK. Menhutbun No.256/KptsII/2000 11.470,92

SK.236/ MenhutII/2012

32.375 PT. Inhutani V Unit Lampung

21.172,58

JUMLAH I Kabupaten Way hanakau Way Kanan Reg. 46 Kabupaten Way hanakau Lampung Utara Reg. 46

32.643,50 20.017,29

JUMLAH II I + II

20.195,00 52.838,50

Luas Areal IUPHHK HTI

177,71

49.134

32.375 10.055 PT. Inhutani V Unit Lampung 9.600 PT. BLS 19.655 52.030

8


2.1.3. Batas Wilayah KPHP Muara Dua Batas-batas wilayah KPHP Muara Dua adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Provinsi Sumatera Selatan,

- Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, - Sebelah Barat

: Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung,

- Sebelah Timur

: Kabupaten Tulang Bawang.

Batas wilayah KPHP Muara Dua terdiri dari batas buatan dan batas alam. Kondisi batas di KHP Sungai Muara Dua Register 44 yaitu : - Batas buatan sepanjang ± 58.859 m, dan - Batas alam sepanjang ± 50.801 m. Batas wilayah di KHP Way Hanakau Register 46 terdiri dari : - Batas buatan sepanjang ± 53.337 m, dan - Batas alam sepanjang ± 28.405 m. 2.1.4. Pembagian Blok A.

Sesuai Fungsi Kawasan Berdasarkan Peta Tata Hutan yang dibuat oleh BPKH II Palembang, wilayah

KPHP Muara Dua dibagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan sebagaimana pada Lampiran 2. Untuk memudahkan kendali pengelolaan, wilayah KPHP Muara Dua telah dibagi ke dalam 4 (empat) Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Pembagian tersebut berdasarkan KHP/Register, wilayah berizin, dan wilayah administrasi yang merupakan suatu kesatuan unit yang utuh (dalam satu hamparan). Adapun keempat RPH tersebut adalah sebagai berikut : - RPH 1 : Register 46 Way Hanakau yang merupakan wilayah izin PT. Budi Lampung Sejahtera Kabupaten Way Kanan seluas 10.272 Ha. - RPH 2 : Register 46 Way Hanakau yang merupakan wilayah izin PT.Inhutani V meliputi wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan dan sebagian kecil Kabupaten Lampung Utara seluas 10.055 Ha. - RPH 3 : Register 44 Sungai Muara Dua yang merupakan wilayah izin PT. Inhutani V Unit Lampung, meliputi wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan seluas 21.171 Ha.

9


- RPH 4 : Register 44 Sungai Muara Dua yang merupakan wilayah izin PT. Inhutani V Unit Lampung, meliputi wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 11.470,92 Ha.

B. Biofisik Iklim di wilayah KPHP Muara Dua berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk tipe A. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Masgar, rata-rata curah hujan di sekitar wilayah KPHP Muara Dua (Tulang Bawang) selama tahun 2010 adalah 181,9 mm/bulan. Curah hujan rata-rata tertinggi dicapai bulan Februari yaitu 295 mm/bulan, sedangkan rata-rata terendah tercapai pada bulan September yaitu 99 mm/bulan. Suhu udara rata-rata selama periode 2010 adalah 26,94 0C dengan nilai suhu maksimum pada bulan Oktober yaitu 27,4 0

C, sedangkan nilai suhu minimum tercapai pada bulan januari yaitu 26,1

0

C.

Kelembaban relatif di sekitar wilayah KPHP Muara Dua menunjukkan variasi sepanjang tahun yang rendah, dengan kisaran antara 72,0% - 83.0%. Tabel 2. Data Curah Hujan, Suhu Udara, dan Kelembaban Rata-rata di Sekitar Wilayah KPHP Muara Dua No

Bulan

Curah Hujan (mm)

Suhu Udara (⁰C)

1 Januari 26,2 132 2 Februari 26,8 295 3 Maret 26,6 228 4 April 26,8 189 5 Mei 27,1 194 6 Juni 26,4 128 7 Juli 26,4 187 8 Agustus 26,3 174 9 September 27,1 99 10 Oktober 27,4 155 11 November 27,1 181 12 Desember 26,8 221 Sumber: BMG Stasiun Klimatologi Masgar, 2010

Kelembaban Relatif (%) 87 87 86 85 85 86 82 81 79 78 82 84

Wilayah KPHP Muara Dua berada pada ketinggian antara 30 - 108 mdpl. Pemetaan kemiringan lereng di wilayah KPHP Muara Dua dilakukan dengan menggunakan peta digital dalam format raster yang merepresentasikan ketinggian 10


tempat (elevasi) pada tiap posisi pixel. Dengan menggunakan proses filtering, secara otomatis dapat dihitung beda ketinggian antar pixel yang berdekatan pada arah mendatar (horizontal) dan arah tegak (vertikal). Resultante beda tinggi arah mendatar dan tegak dibagi dengan ukuran pixel yang bersangkutan (nilai tangen) menunjukan kemiringan lereng pada pixel tersebut. Kemiringan lereng dinyatakan dalam persentase (%). Peta kemiringan lereng disajikan pada Lampiran 9. Hasil pemetaan kemiringan lereng menunjukkan bahwa wilayah KPHP Muara Dua memiliki kemiringan lereng datar (< 8%) seluas 49.174 ha (100%). Jenis tanah dominan di wilayah KPHP Muara Dua meliputi dystropepts (inseptisol), tropudults (ultisol), dan haplorthox (oxisols). Sedangkan jenis batuan di wilayah KPHP Muara Dua meliputi tefra berbutir halus, tufit, batu lumpur, batu lanau, batu pasir, alluvium, pasir tua, dan kerikil (PT. Inhutani V, 2009). Dystropepts termasuk ke dalam order tanah inceptisol, tropudults termasuk ke dalam order tanah ultisol, dan haplorthox termasuk ke dalam order tanah ultisol. Berdasarkan faktor dan proses pembentukan tanah, Inceptisol merupakan tanah yang mulai berkembang dengan bahan induk yang sangat resisten terhadap pelapukan. Ultisol adalah tanah yang telah tua, yang terbentuk pada daerah dengan curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2500 - 3000 mm per tahun dengan bahan induk campuran antara batuan gunung api dan sedimen seperti tufa asam, batu pasir serta bahan-bahan endapan dari pasir asam. Tanah Oxisols adalah tanah yang telah mengalami tingkat pelapukan lanjut akibat curah hujan yang tinggi. Ciri utama tanah ini adalah adanya horison oksik pada kedalaman kurang dari 2 m atau adanya lapisan plinthite secara kontinyu pada kedalaman kurang dari 30 cm, dan berasal dari bahan induk yang telah tua. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air di Desa Penumangan, Kecamatan Tulang Bawah Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan salah satu bagian hilir dari wilayah KPHP Muara Dua (Register 46 Way Hanakau) secara umum kualitas air sungai masih relatif baik, kecuali untuk BOD dan COD menunjukkan nilai di atas standar nilai yang ditetapkan SK Gubernur Lampung Nomor: G/625/B.VII/HK/1995.

11


Tabel 3. Kualitas Air Sungai di Bagian Hilir Register 46 Way Hanakau No Parameter Satuan o 1 Temperatur C 2 Residu Terlarut mg/ L 3 pH --4 BOD mg/L 5 COD mg/L 6 DO mg/L 7 Total Fosfat sbg P mg/L 8 NO3 sebagai N mg/L 9 NH3-N mg/L 10 Sianida mg/L Sumber : BPLHD Provinsi Lampung, 2009

Nilai 29,7 18,333 6,40 7,077 16,285 4,610 0,088 0,607 0,276 0,013

Kondisi hidrologi khususnya kuantitas dan distribusi air di wilayah KPHP Muara Dua (Sub DAS Way Kanan dan Sub DAS Way Kiri) disajikan pada Tabel 3. Debit aliran menggambarkan respon sistem DAS terhadap input curah hujan secara keseluruhan. Besarnya debit aliran sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, luas tutupan vegetasi, topografi dan curah hujan yang terjadi. Debit aliran yang disajikan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil pengukuran langsung pada beberapa stasiun pengamatan aliran sungai. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan persamaan “rating curve” dari masing-masing stasiun pengamatan. Sehingga akan diperoleh debit rata-rata, debit rata-rata maximum, debit rata-rata minimum serta besarnya rasio debit maximum dan minimum tahunan yang terjadi. Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata perbandingan antara debit maximum dan minimum adalah sebesar 12,7. Namun rata-rata perbandingan antara debit ekstrim dan debit minimum adalah sebesar 32,6, nilai ini menunjukkan bahwa Sub DAS di wilayah KPHP Muara Dua sudah mengalami degradasi. Asdak (2002) menyatakan apabila bahwa rasio Qmax/Qmin > (30:1) menunjukkan suatu DAS telah mengalami kerusakan. Debit rata-rata maksimal terjadi di bulan Nopember - April, sedangkan debit rata-rata minimum terjadi di bulan Agustus dan Oktober. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya curah hujan yang terjadi pada bulan-bulan tersebut, dan penutupan lahan yang yang didominasi oleh pertanian lahan kering dan semak belukar, sedangkan tutupan hutan hanya sedikit.

12


Tabel 4. Debit bulanan Sub DAS Way Kanan dan Sub DAS Way Kiri

No.

Bulan

Stasiun Way Kanan Way Kiri - Pakuan Gunung Ratu Katun 137,0 275,0 60,4 198,0 33,2 139,0 67,5 127,0 73,4 53,1 71,1 41,7 46,2 36,9 46,6 23,9 37,9 18,4 13,1 31,9 71,5 157,0 60,3 194,0 59,9 108,0

1 Januari 2 Februari 3 Maret 4 April 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 Nopember 12 Desember Debit rata-rata tahunan Debit ekstrim yang pernah 606 345 terjadi Rasio debit max/minimum 10,5 14,9 Rasio debit extrim/minimum 46,3 18,8 Sumber: BPDAS Way Seputih Way Sekampung, 2003 C.

Ratarata 206,0 129,2 86,1 97,3 63,3 56,4 41,6 35,3 28,2 22,5 114,3 127,2 84,0 475,5 12,7 32,6

Potensi Sumberdaya Alam Wilayah kelola KPHP yang meliputi 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi yaitu

KHP Sungai Muara Dua Register 44 dan KHP Way Hanakau Register 46 memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi. Secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu potensi kayu, non kayu, serta potensi jasa lingkungan dan wisata alam. Potensi kayu terdiri dari karet (Hevea brasiliensis) dan mangium (Acacia mangium) yang berada di areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera. Juga terdapat tegakan Kayu Putih berada di areal IUPHHK-HTI P.T. Inhutani V Unit Lampung. Saat ini KPHP Muara Dua telah berupaya mendorong dan memfasilitasi P.T. Inhutani V Unit Lampung untuk bekerjasama dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Sumatera di Palembang agar dapat dijadikan kebun/sumber benih. Selain potensi kayu, terdapat juga potensi non kayu yaitu lebah madu yang terdapat di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan 13


yang letaknya berbatasan dengan KHP Way Hanakau Register 46. Juga terdapat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang letaknya berbatasan dengan KHP Sungai Muara Dua Register 44. Sampai saat ini KPHP

Muara Dua telah memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan

budidaya lebah madu melalui pelatihan dan pemberian bantuan berupa bibit, bahan, dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam budidaya lebah madu.

Potensi jasa

lingkungan dan wisata alam terdapat pada areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera. Berupa daerah rawa-rawa seluas ± 1.000 ha yang telah dialokasikan oleh perusahaan tersebut sebagai areal konservasi.

Gambar 1.

Gambar 2.

Keterangan : Gambar 1 dan 2. Potensi Tanaman Kayu Putih di KHP Reg. 46 Way Hanakau D. Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP

Muara Dua sebagian

besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik petani ladang maupun petani sawah, termasuk sub sektor perikanan dan peternakan sebesar 76,98%.

Sektor

lainnya yang menjadi mata pencaharian penduduk adalah industri pengolahan (11,56%), jasa listrik, gas, dan air (0,02%), jasa konstruksi dan bangunan (0,04%), perdagangan (2,02%), perhubungan dan angkutan (0,05%), dan jasa lainnya (9,37%). Etnis penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Muara Dua bervariasi meliputi suku Lampung, Jawa, Bali, dll. Jumlah rumah tangga menurut jenis mata pencaharian utama dan sarana perekonomian di wilayah KPHP Muara Dua selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

14


Tabel 5.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Rumah Tangga menurut Jenis Mata Pencaharian Utama dari Empat Desa Sampel di Sekitar Kawasan KPHP Muara Dua . Mata Pencaharian

Desa Negara Batin

Bumi Mulya

Serupa Indah

61 543 0 12

639 3 2 29

250 0 100 31

543 0 0 1

25 0 30 0

113 4 36 51

26 0 8 424

10 0 0 5

Petani (Sawah, ladang, kebun) Pemungut hasil hutan Menangkap ikan Pegawai/Pensiunan (Negeri/swasta) Pedagang Pengrajin/Industri kecil Jasa(Angkutan,tukang, dsb) Buruh dan lain-lain

Sakti Jaya

Kesejahteraan masyarakat di sekitar KPHP Muara Dua meningkat dengan baik setelah mengusahakan kebun sawit, karet dan singkong. Jika pengusahaan komoditi tersebut di dalam kawasan KPHP Muara Dua meningkat, hal ini dapat memicu keinginan dari orang-orang yang berada diluar kawasan untuk ikut-ikutan merambah hutan. Untuk menghindari hal yang demikian maka perlu adanya usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan. Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan tentang pengelolaan lahan dan cara bercocok tanam yang baik dan mengajak masyarakat bermitra dengan perusahaan dalam program pembangunan kehutanan adalah cara terbaik yang dapat dilakukan untuk sementara ini. Kemajuan ekonomi ini juga ditunjang dengan sarana dan prasarana transportasi yang cukup berupa Bis dan Travel dari desa/kampung ke Ibukota Kabupaten dan sebaliknya. Tabel 6. Sarana Perekonomian yang Tersedia di Desa Sekitar Kawasan KPHP Muara Dua

No 1 2 3 4 5 6 7

Sarana Perekonomian Pasar Toko Pakaian Toko Pertanian Toko Bangunan, Warung/Kios sembako Warung Makan Penggilingan Padi

Bumi Mulya 1 1 27 -

Desa Serupa Indah 1 7 4 4 8 11

Negara Batin 1 2 1 1 7

Sakti Jaya 3 1 20 -

15


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pedagang Pengumpul Truk/Mobil Barang Mobil Penumpang Perahu Motor/Ketinting Listrik Desa Listrik PLN Listrik Perorangan Bengkel Kantor Pos Salon Penjahit Koperasi

8 3 5 5 -

1 21 4 1 11 3 4 2

5 30 3 10 2 1 15 4 1 1 -

1 25 40 1 4 1 2 -

Sumber : Data Sekunder Masing-masing Desa Yang Disurvei, 2012 E. Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan Terdapat 2 (dua) perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di wilayah KPHP Muara Dua yaitu P.T. Inhutani V Unit Lampung dan PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS). P.T. Inhutani V Unit Lampung memperoleh kepastian pengelolaan areal kerja di wilayah KPH Muara Dua sesuai dengan SK Menhut No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 31 Juli 1996 Jo. SK. Menhutbun No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 untuk areal seluas 32.375 ha pada KHP Register 44 dan seluas 10.055 ha pada KHP Register 46. Tanaman yang diusahakan P.T. Inhutani V Unit Lampung meliputi tanaman pokok yang terdiri atas mangium (Acacia mangium) dan karet (Hevea brasiliensis), tanaman unggulan jenis meranti, dan tanaman kehidupan jenis karet. P.T. BLS memperoleh IUPHHK-HTI pada KHP Register 46 Way Hanakau sesuai SK. Menhut No. 53/Kpts-II/1997 tanggal 22 Januari 1997 seluas 9.600 ha. Jangka waktu yang diberikan selama 55 tahun hingga tanggal 21 Januari 2052. Tanaman yang diusahakan PT. BLS meliputi tanaman pokok jenis karet (Hevea brasiliensis), tanaman unggulan jenis meranti dan sungkai, dan tanaman kehidupan jenis karet. Tanaman karet PT. BLS sudah menghasilkan getah, dan perusahaan telah memiliki pabrik pengolahan getah karet. Selain itu terdapat Kebun Penelitian Hanakau yang dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang seluas ± 100 ha di KHP Reg 46 Way Hanakau Kabupaten Way Kanan.

16


Gambar 3.

Gambar 4.

Keterangan : Gambar 3.

Kebun Penelitian Hanakau yang dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang

Gambar 4.

Penggunaan areal IUPHHK-HTI oleh masyarakat untuk perkebunan singkong

F. Penggunaan Kawasan Hutan Pada wilayah kerja KPHP Sungai Muara Dua terdapat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan yaitu : 1. Pemasangan pembangunan jaringan listrik 150 KV oleh P.T. PLN Pikitring Lampung - Bengkulu dengan tapak tower sejumlah 19 buah seluas 0,46 ha di KHP Sungai Muara Dua Register 44. 2. Pipanisasi gas bumi oleh P.T. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk seluas ± 3,75 ha sesuai Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Kegiatan Proyek Pipanisasi Gas Bumi berdasarkan SK. Menhut No.S.310/Menhut-VII/2010 tanggal 24 Juni 2010 di KHP Way Hanakau Reg. 46. 3. Pembangunan jalan lintas umum sepanjang ± 15,5 km dengan lebar membentang ± 6 meter mulai dari Kecamatan Baradatu, Desa Banjarmasin sampai Desa Karya Tiga menuju ke arah KHP Sungai Muara Dua Reg. 44.

2.1.5.

Aksesibilitas Kawasan Wilayah KPHP

Muara Dua dapat dicapai dari Kota Bandar Lampung ke

Bagian Selatan Register 46 Way Hanakau menggunakan jalur darat sejauh ± 180 km yang ditempuh selama ± 5 jam. Perjalanan dari Kota Bandar menuju Bandar Jaya berjarak ± 55 km. Perjalanan dilanjutkan menuju Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara dengan jarak tempuh ± 61 km. Dari Kota Bumi di lanjutkan menuju Negara Ratu, Lampung utara dengan jarak tempuh ± 35 km. Dari Negara Ratu menuju 17


wilayah izin PT. Inhutani V Register 46 Way Hanakau sejauh ± 30 km. Informasi aksesibilas menuju Register 46 Way Hanakau disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Aksesibilitas Menuju KPHP Lampung No

Rute

Jarak (km)

Jenis Sarana Perhubungan

Waktu Tempuh

55

Bus Umum/Mobil

2 Jam

61

Bus Umum/Mobil Mobil/Angkutan Lokal Mobil

1 Jam

2

Bandar Lampung – Bandar Jaya Bandar Jaya – Kota Bumi

3

Kota Bumi - Negara Ratu

35

4

Negara Ratu – Register 46

30

1

Muara Dua (Reg. 46) dari Kota Bandar

Prasarana transportasi menuju wilayah KPHP

1 Jam 1 Jam

Muara Dua berupa jalan

darat, terhubung dengan jalan negara dan jalan provinsi yang melintas di dalam wilayah kawasan hutan. Jalan negara/provinsi dari kawasan hutan produksi (KHP) Way Hanakau Register 46 sepanjang ± 15,5 km dengan lebar jalan ± 6 meter mulai dari Kecamatan Baradatu, Desa Banjarmasin sampai ke Desa Karya Tiga menuju ke arah KHP Sungai Muara Dua Register 44. Selain jalan negara dan jalan provinsi, juga terdapat jalan yang dibuat oleh pemegang izin IUPHHK-HTI. Prasarana jalan yang ada membuat kawasan KPHP Muara Dua mudah untuk dicapai areal baik dengan menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua, hal ini disebabkan kondisi jalan yang ada sudah cukup baik walaupun disana sini masih ada yang rusak. Sarana dan prasarana komunikasi desa-desa sekitar kawasan hutan kurang memadai, jaringan telpon sebagian belum tersedia sehingga desa-desa tersebut belum dapat menerima informasi dan teknologi dengan baik. Sedangkan sarana komunikasi lainnya berupa kantor pos hanya tersedia di ibukota kecamatan saja, namun demikian masyarakat di hampir seluruh desa-desa telah dapat menikmati sarana informasi dan hiburan mengingat telah terpasangnya jaringan listrik ke daerah-daerah tersebut. Sedangkan untuk wilayah-wilayah di sekitar kawasan hutan KPHP

Muara

Dua

sebagian

masih

menggunakan

alat

penerangan

konvensional/tradisional.

18


2.1.6. Sejarah Wilayah Kronologis Dasar Penunjukan Kawasan Hutan pada wilayah kerja KPHP Muara Dua adalah berdasarkan Besluit residen Lampung Districk No.249 tanggal 12 April 1940, Kepususan Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Dati I Lampung, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 426/Kpts-II/1998 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung untuk Kawasan Hutan Produksi Sungai Muara Dua Register 44. Berdasarkan Besluit Residen Lampung Districk No.249 tanggal 12 April 1940, Keputusan Menteri Kehutanan No. 081Kpts-II/1991 tanggal 27 Februari 1988 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Reg 46 Way Hanakau 20.195 Ha di Kabupaten Dati II Lampung Utara Provinsi Dati I Lampung, Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 426/Kpts-II/1998 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256 tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung untuk Kawasan Hutan Produksi Way Hanakau Register 46, sedangkan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Lampung didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 dengan luas ± 518.913 ha yang terdiri dari 9 (sembilan) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) seluas ± 277.690 ha dan 7 (tujuh) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) seluas ± 241.223 ha, termasuk di dalamnya KPHP Muara Dua. Adapun penetapan KPHP

Muara Dua sesuai dengan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor SK.236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP Muara Dua (Unit IV) Provinsi Lampung dengan luas ± 49.134 ha, meliputi 3 (tiga) wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu kawasan KHP Register 44 Sungai Muara Dua di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan dan KHP Register 46 Way Hanakau di Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara. Pengelolaan KPHP Muara Dua berada pada UPTD KPH Muara Dua sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

19


2.2. Potensi Wilayah KPH 2.2.1. Informasi Penutupan Vegetasi Kondisi vegetasi KPHP Muara Dua didominasi oleh semak belukar rawa, perkebunan, dan pertanian lahan kering. Lahan perkebunan didominasi oleh karet (Hevea brasiliensis) dan mangium (Acacia mangium) sedangkan pertanian lahan kering didominasi lain lain berupa tanaman singkong dan sebagian kecil tanaman sawit. Kondisi vegetasi dan penutupan lahan di wilayah KPHP Muara Dua disajikan pada Tabel 8. Tabel 8. Penutupan Lahan di Wilayah KPHP Muara Dua No.

Jenis Tutupan Lahan

Luas (ha)

1 2 3 4 5 6 7

Semak belukar/rawa 5.260 Perkebunan 9.532 Permukiman 64 Lahan terbuka/kosong 1.490 Savana/padang rumput 5.454 Semak belukar rawa 14.787 Pertanian lahan kering 1.533 Pertanian lahan kering 8 130 campuran 9 Lain-lain 10.924 Total 49.174 Sumber : Tabulasi Hasil Peta Tutupan Lahan, 2011

% 10,70 19,38 0,14 3,15 11,56 31,26 3,25 0,27 23,16 100

Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa semak belukar/rawa memiliki luas tutupan lahan terbesar yaitu 20.042 ha. Hal ini disebabkan

karena, walaupun

wilayah KPHP Muara Dua hampir secara keseluruhan merupakan wilayah dengan izin IUPHHK-HTI, namun belum semua lahan dikembangkan atau ditanami oleh perusahaan pemegang izin. Alih guna lahan hutan menjadi penggunaan lahan lain menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti meningkatnya lahan kritis, aliran permukaan dan erosi, sedimentasi kekeringan, fluktuasi debit sungai, menurunnya daerah perlindungan keragaman hayati, menurunnya kualitas air, dan lain-lain. Kekritisan lahan di wilayah tersebut antara lain disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya (tata ruang), eksploitasi sumberdaya lahan secara berlebihan, dan teknologi penggunaan lahan yang tidak tepat.

20


Gambar 5.

Gambar 6.

Keterangan : Gambar 5. Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman Singkong di Dalam Wilayah KPHP Muara Dua Gambar 6.

Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman Sawit di Dalam Wilayah KPHP Muara Dua

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan data tutupan lahan di wilayah KPHP Muara Dua, kawasan hutan produksi di wilayah KPHP Muara Dua telah banyak yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dengan jenis dominan singkong (Gambar 5). Usahatani yang dilakukan di wilayah KPHP

Muara Dua

secara umum tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air seperti melakukan penanaman secara monokultur dengan tutupan tajuk yang jarang dan permukaan tanah yang terbuka. Secara umum lahan di wilayah KPHP Muara Dua terkategori agak kritis. Di KHP Way Hanakau Register 46 lahan dengan status agak kritis memiliki luasan terbesar dengan luas 32.038,33 ha, sedangkan lahan terkategori kritis sekitar 323,22 ha. Lahan yang tergolong tidak kritis diwilayah seluas 400,04 ha seperti disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Tingkat Kekritisan Lahan di KHP Way Hanakau Register 46 Luas (ha) 1 Tidak Kritis 1.256,34 2 Potensial Kritis 22,90 3 Agak Kritis 18.915,76 4 Kritis 5 Sangat Kritis Jumlah 20.195,00 Sumber : BPDAS Way Seputih-Way Sekampung, 2010 No.

Status Kekritisan Lahan

Persentase (%) 6,22 0,11 93,66 100,00

21


2.2.

Potensi Kayu Potensi kayu yang terdapat di KPHP

Muara Dua meliputi karet (Hevea

brasiliensis) pada areal tanaman seluas 5.670 ha dengan menggunakan daur 20 tahun maka pada tahun ke-21 tanaman karet akan diremajakan ( pemanenan kayu karet ) untuk tanaman unggulan seluas 1.230 ha dengan daur yang digunakan 35 tahun sehingga pada tahun ke-36 tanaman akan dipanen. Alokasi areal tanaman kehidupan seluas 775 ha dengan daur 25 tahun dengan peremajaan mulai tahun ke 26 yang berada di areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera. Pada areal IUPHHK – HTI PT Inhutani V pada tata ruang areal kerja terdiri dari areal tanaman pokok dengan jenis Acacia mangium seluas 19.416 ha, tanaman karet

4.000

ha,

pada

areal

tanaman

unggulan

dengan

jenis

tanaman

Dipterocarpaceae dan unggulan setempat seluas 3.375 ha sedangkan di areal tanaman kehidupan jenis tanaman MPTS seluas 9.285 ha rincian selengkapnya sebagaimana Tabel 10. Apabila potensi kayu yang ada pada areal IUPHHK – HTI betul – betul dapat dikelola secara lestari cukup berpotensi dalam meningkatkan kebutuhan kayu di Provinsi Lampung, namun pada kenyataannya pada areal IUPHHK – HTI PT Inhutani V akibat ketidakmampuan pemanfaatan areal izin hal ini hanya menjadi Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri saja, karena saat ini pihak managemen merencanakan hampir semua areal akan dimitrakan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. P.39/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan tanpa berpedoman dengan dokumen RKU yang sudah direncanakan selama 10 ( sepuluh ) tahun periode tahun 2009 – 2019

22


Tabel 10. Potensi Kayu pada Areal IUPHHK - HTI di Wilayah KPH Muara Dua KHP/ Register

No 1

2

Sungai Muara Dua/ Register 44 Way Hanakau/ Register 46

Perusahaan Inhutani V Unit Lampung Inhutani V Unit Lampung BLS Jumlah

Tanaman Tanaman Pokok Kehidupan ( ha ) ( ha ) Karet Acacia 2.000 Dipterocarpaceae 13.134 MPTS 8.500 Karet Acacia 2.000 Dipterocarpaceae 6.282 MPTS 785 Karet 5.670 775 29.086 10.060 Jenis Tanaman

Tanaman Unggulan ( ha ) 3.375

1.230 4.230

Sumber : Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI PT. BLS dan PT. Inhutani V Unit Lampung

Gambar 7.

Gambar 8.

Keterangan : Gambar 7 : Potensi Karet (Hevea brasiliensis) di Wilayah KPHP Muara Dua Gambar 8 : Potensi Mangium (Acacia mangium) di Wilayah KPHP Muara Dua Potensi kayu yang terdapat di wilayah KPHP Muara Dua yang dimanfaatakan sebagai Kebun Penelitian Hanakau oleh Badan Penelitian Kehutanan Palembang adalah Belangeran (Shorea belangeran), Merawan (Hopea mengarawan), Leprosula (Shorea

leprosula),

Gaharu

(Aquilaria

malaccensis),

Meranti

Buaya

(S.

macrobalanos), Ovalis (Shorea ovalis), Sungkai (Peronema canescens), Tembesu (Fagraea fragrans), Kobaril (Hymenaea coubaril), Kepuh (Sterculia foetida), Salam (Sizygium foliantum), Pulai (Alstonia angustiloba), Bambang lanang (M. camphaca), Nyamplung (C. inophyllum), Medang telor (Litsea sp), Medang putih (Litsea sp) Bungur (Lagerstroemia sp), Merbau (Intsia spp), Jambu hutan/Kelat (Syzigium spp) dan Khaya (Khaya anthoteca).

23


Gambar 9. Potensi Mahoni (S. Macrophylla) di Kebun Penelitian Hanakau

2.2.3. Potensi Non Kayu Terdapat potensi non kayu yaitu getah karet dan lebah madu. Getah karet merupakan hasil hutan bukan kayu di areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera.

Sedangkan lebah madu terdapat di Desa Serupa Indah, Kecamatan

Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan yang letaknya berbatasan dengan KHP Way Hanakau Register 46. Selain itu potensi lebah madu juga terdapat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang letaknya berbatasan dengan KHP Sungai Muara Dua Register 44. Sampai saat ini KPHP

Muara Dua telah memfasilitasi masyarakat untuk

mengembangkan budidaya lebah madu melalui pelatihan dan pemberian bantuan berupa bibit, bahan, dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam budidaya lebah madu. Juga terdapat tegakan Kayu Putih berada di areal IUPHHK-HTI P.T. Inhutani V Unit Lampung.

Saat ini KPHP

Muara Dua telah berupaya mendorong dan

memfasilitasi P.T. Inhutani V Unit Lampung untuk bekerjasama dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Sumatera agar dapat dijadikan kebun/sumber benih.

2.2.4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka Sampai saat ini belum terdapat data tentang keberadaan flora dan fauna langka di wilayah KPHP Muara Dua diakibatkan oleh pengelolaan hutan produksi yang sudah mengalami perubahan dan majemuknya penggarapan sehingga fungsi 24


hutan produksi menjadi kurang efektif. Untuk mengetahui keberadaan flora dan fauna langka maka harus dilakukan identifikasi dan inventarisasi di wilayah kelola KPHP Muara Dua.

2.2.5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Potensi jasa lingkungan dan wisata alam terdapat pada areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera. Berupa daerah rawa-rawa seluas ± 1.000 ha dan pada IUPHHK – HTI PT Inhutani V seluas 5.000 ha yang telah dialokasikan oleh perusahaan tersebut sebagai blok perlindungan dan konservasi. Namun sampai saat ini belum ada program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang izin sesuai Rencana Kerja Umum. 2.3.

Sosial Budaya Wilayah KPHP Muara Dua berada di 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Lampung

meliputi Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Utara. Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 46 Way Hanakau melingkupi sebagian wilayah administrasi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dan Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, dan berbatasan dengan wilayah administrasi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dan Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 44 Sungai Muara Dua melingkupi sebagian wilayah administrasi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wilayah adminitratif yang berbatasan dengan KHP Register 44 Sungai Muara Dua adalah Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Penduduk di sekitar kawasan KPHP Muara Dua memiliki pengaruh yang besar terhadap kelestarian kawasan hutan. Tekanan terhadap lahan kawasan hutan berpotensi ditimbulkan oleh penduduk yang ada di sekitar kawasan tersebut. Keterikatan

dan

ketergantungan masyarakat

terhadap

sumber daya

hutan

berdasarkan data responden, sepenuhnya tidak ada mengingat kondisi kawasan KPHP Muara Dua sebagian besar tidak berhutan lagi, akan tetapi dari segi lahan mereka sangat

tergantung khususnya masyarakat desa Negara Batin dan Sakti

Jaya. Sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan cara berkebun sawit, karet, singkong dan jagung. 25


Pola pemukiman dan pemanfaatan lahan dilakukan oleh mayoritas masyarakat dengan pola pemukiman berkelompok sedangkan areal lahan yang dipakai untuk berkebun/berladang berada di sekitar dan didalam kawasan hutan. Masyarakat yang berada dalam kawasan hutan register 44 yang merupakan masyarakat pendatang dari Jawa, Bali, Batak, Sunda dan Lampung mayoritas mempunyai mata pencaharian sebagai petani yang mendapatkan lahan dengan cara membeli dari penduduk asli. Program-program Kehutanan yang pernah ditawarkan banyak yang mereka tolak seperti HTI dan HKM, karena mereka sudah terlanjur membeli lahan tersebut dan mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk membuka dan menanam tanaman dikebun-kebun yang mereka garap maka mereka akan tetap bertahan di dalam kawasan itu. Mereka umumnya mempunyai pola pemikiran melalui pertanian dan kebun mereka bisa mendapatkan hasil yang lumayan dengan waktu yang tidak terlalu lama dan pemasaran yang pasti. Sedangkan menunggu hasil dari tanaman keras/jenisjenis kayu, cukup memakan waktu lama dan pemasaran yang tidak pasti. maka kita perlu merubah mindset masyarakat secara perlahan untuk dapat mengikis pola pikir mereka dengan menemukan jenis-jenis pohon hutan yang dapat berdampingan hidup dengan tanaman pertanian mereka, sehingga kesejahteraan mereka tetap berlangsung dan fungsi ekologi hutan tetap terjaga. Ketidakpastian status tanah dan wilayah garapan sering menimbulkan konflik ditingkat masyarakat yang berawal dari perebutan lahan garapan. Sehingga sering terjadi bentrokan antar warga masyarakat yang menyebabkan tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam bidang keamanan. Kondisi ini berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan yang mana wilayah kawasan hutan yang didiami oleh masyarakat ini secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dan Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Konflik antar masyarakat Desa Negara Batin dan Desa Sakti Jaya telah memakan korban jiwa karena berebut lahan di Register 44 ini. Masing-masing pihak mengklaim bahwa wilayah itu masuk wilayah adat mereka. Kompleksitas masalah di dalam kawasan Register 44 ini bisa memicu terjadinya konflik sebagaimana yang terjadi di Register 45 Mesuji jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak. Data jumlah penduduk di wilayah adminstrasi yang melingkupi dan berbatasan dengan wilayah KPHP Muara Dua disajikan pada Tabel 11.

26


Tabel 11. Kondisi Kependudukan di Wilayah Administrasi Sekitar KPHP Muara Dua

No

Kecamatan

Luas (km2)

I. Kabupaten Way Kanan 1 Pakuan Ratu 580,34 2 Negeri Besar 362,37 3 Negara Batin 348,40 II. Kabupaten Tulang Bawang Barat 4 Gunung Terang 141,91 5 Gunung Agung 82,21 III.Kabupaten Lampung Utara 6 Bunga Mayang 125,76 7 Sungkai Utara 127,59 Sumber: Lampung Dalam Angka, 2011

Penduduk (jiwa)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

37.188 18138 33616

64 50 96

30228 28057

213 341

31991 32413

254 254

Penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP

Muara Dua sebagian

besar memiliki mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk di desa sekitar kawasan KPHP

Muara Dua adalah bertani/berkebun ladang baik petani kopi

maupun sawah tadah hujan/irigasi. Sedangkan sebagian kecil lainnya adalah bergerak pada sektor perdagangan, peternakan, pemerintahan maupun jasa-jasa lainnya.

Etnis penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPH

Muara Dua

bervariasi meliputi suku Lampung, Jawa, Bali, dll. Bahasa mayoritas yang digunakan di empat desa sekitar kawasan hutan KPHP Muara Dua adalah Bahasa Lampung, sebagian yang lain menggunakan Bahasa Bali, Jawa, dan Sunda. Sedangkan untuk berkomunikasi dengan

orang

luar

daerah

biasanya

menggunakan

bahasa

Indonesia. Keberadaan masyarakat adat berdasarkan Marga-Indeeling Residentie Lampoeng, masyarakat yang berada di wilayah KPHP

Muara Dua termasuk ke

dalam Masyarakat atau Marga Jela Doya; dimana marga yang sangat berpengaruh merupakan Marga Buay Pemuka Pengiran Ilir (BPPI); terutama yang berada di wilayah kerja KHP Sungai Muara Dua Register 44 Kabupaten Way Kanan. 2.4. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Di wilayah KPHP Muara Dua terdapat 2 (dua) perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yaitu PT. Inhutani V Unit Lampung sesuai dengan SK Menhut No. 398/Kpts-II/1996 27


tanggal 31 Juli 1996 Jo. SK. Menhutbun No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 untuk areal seluas 32.375 ha pada KHP Register 44 dan seluas 10.055 ha pada KHP Register 46. Tanaman yang diusahakan PT. Inhutani V Unit Lampung meliputi tanaman pokok yang terdiri atas mangium (Acacia mangium) dan karet (Hevea brasiliensis), tanaman unggulan jenis meranti, dan tanaman kehidupan jenis karet. PT. BLS memperoleh areal IUPHHK-HTI seluas 9.600 ha pada KHP Register 46 sesuai SK. Menhut No. 53/Kpts-II/1997 tanggal 22 Januari 1997 dengan jangka waktu yang diberikan selama 55 tahun hingga tanggal 21 Januari 2052. Tanaman yang diusahakan PT. BLS meliputi tanaman pokok jenis karet (Hevea brasiliensis), tanaman unggulan jenis meranti dan sungkai, dan tanaman kehidupan jenis karet. Tanaman karet PT. BLS sudah menghasilkan getah, dan perusahaan telah memiliki pabrik pengolahan getah karet. Selain kedua pemegang izin UPHHK-HTI, pada KHP Sungai Muara Dua Register 44 terdapat pemasangan pembangunan jaringan listrik 150 KV oleh P.T. PLN Pikitring Lampung-Bengkulu dengan tapak tower sejumlah 19 buah seluas 0,46 ha. Pada KHP Way Hanakau Register 46 terdapat pipanisasi gas bumi oleh P.T. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk seluas ± 3,75 ha sesuai persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan produksi tetap untuk kegiatan proyek pipanisasi gas bumi berdasarkan SK. Menhut No.S.310/Menhut-VII/2010 tanggal 24 Juni 2010. Pada KHP Way Hanakau Reg. 46 terdapat jalan lintas umum sepanjang ± 15,5 km dengan lebar membentang ± 6 meter mulai dari Kecamatan Baradatu, Desa Banjarmasin sampai ke Desa Karya Tiga menuju ke arah KHP Sungai Muara Dua Reg. 44. Dalam KHP Way Hanakau Reg. 46 pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani V Unit Lampung melaksanakan MoU dengan P.T. Paramitra Mulia Langgeng sebagaimana Surat No.01/IHT-V/MoU/II-I/2007 tanggal 5 Januari 2007 seluas ± 10.055 Ha.Kebun Benih Hanakau yang dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang seluas 100 ha Secara rinci jenis ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Muara Dua disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan KPHP Muara Dua 28


No.

Jenis

1

IUPHHK-HTI PT. Inhutani V Unit Lampung

2

IUPHHK-HTI PT. Budi Lampung Sejahtera Pembangunan jaringan listrik 150 KV oleh PT. PLN Pikitring Lampung-Bengkulu Pipanisasi gas bumi oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Kebun Penelitian Hanakau – Balai Penelitian Kehutanan Palembang Jumlah Luas Wilayah Berizin

3 4 5

Register 44

Luas (ha) 32.375,00

Register 46

10.055,00

Register 46

9.600

Register 44

0,46

Register 46

3,75

Register 46

100

Lokasi

52.030,00

2.5. Posisi Areal Kerja dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah Wilayah KPHP Muara Dua dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung dikelompokkan ke dalam kawasan hutan produksi tetap. Berdasarkan peta rencana pola ruang RTRW Provinsi Lampung, wilayah yang berbatasan dengan KPHP

Muara Dua rencana peruntukkannya adalah sebagai

kawasan pertanian dan perkebunan. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung disajikan pada Lampiran 6. Dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung kehidupan kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu arahan budidaya untuk kehutanan berdasarkan RTRW Provinsi Lampung adalah pengembangan hasil hutan kayu dan non-kayu. Dalam RTRW Provinsi Lampung disebutkan bahwa hutan produksi yang sudah berubah fungsi karena dirambah untuk fungsi lain diarahkan untuk dikembalikan ke fungsi semula. Pelaksanaan penghijauan kembali yang telah mengalami perubahan fungsi dengan adanya kegiatan perambahan hutan dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Hal ini sesuai dengan tugas dari Dinas Kehutanan untuk dapat mengendalikan dan mengawasi pemanfataan hutan, sehingga pengembalian kembali fungsi hutan merupakan suatu keharusan agar tatanan ekosistem dapat terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka anggaran yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan 29


Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendukung keberhasilan pengembalian hutan lindung kepada fungsinya. Kebijakan

pembangunan

Provinsi Lampung

didasari pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Provinsi Lampung selama dua puluh tahun adalah “Lampung yang Maju dan Sejahtera 2025”. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi pembangunan yang terdiri atas : 1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global. 2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 4. Membangun

masyarakat

religius,

berbudi

luhur,

dan

berbudaya,

serta

melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. 5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari. 6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis. 7. Mewujudkan

pemerintah

yang

bersih,

berorientasi

kewirausahaan,

dan

bertatakelola yang baik. Untuk mencapai tujuan mewujudkan daerah yang asri dan lestari, ditetapkan arahan pembangunan, antara lain (1) Perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) Pemeliharaan kekayaan jenis dan sumber daya alam; (3) Peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; (4) Pendayagunaan SDA yang terbarukan (hutan, pertanian, perikanan, dan perairan) dilakukan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. SDA dalam kondisi kritis harus direhabilitasi dan dipulihkan daya dukungnya. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan SDA ini sebagian

diinvestasikan

kembali

bagi

upaya

pemulihan,

rehabilitasi,

dan

pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang; (6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.

30


Dari pemaparan di muka jelas terlihat adanya benang merah yang menunjukkan relevansi pembangunan daerah dengan pengembangan KPHP Muara Dua. Sistem pengelolaan, sumberdaya manusia pengelola, dan keterlibatan para pihak memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan dan pengelolaan hutan dan kelestarian alam. Oleh karena itu dalam pengelolaan yang dilakukan harus sinergi dengan parapihak terkait termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan menjalin komunikasi dan kerja sama yang intensif baik antara KPH dengan pemerintah daerah akan memperoleh banyak manfaat untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi masyarakat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, akan mengurangi tekanan terhadap keutuhan kawasan dan kelestarian hutan beserta ekosistemnya.

2.6. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management) adalah sistem pengelolaan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam unit-unit pengelolaan di tingkat tapak. Unit terkecil itu telah diberi label KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka hutan lindung dan hutan produksi menjadi kewenangan daerah. Dengan pembagian kewenangan itu maka untuk mewujudkan harapan pencapaian Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Pemerintah mendorong pembangungan KPHP dan KPHL di daerah. Aturan tentang pembangunan KPH telah tersedia cukup lengkap bahkan sampai kompetensi bagi personil yang ditempatkan pada organisasi ini, akan tetapi secara operasional belum seluruh aturan dari Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan benar-benar melihat keberadaan KPH sebagai unit manajemen pengelolaan hutan. Untuk melaksanakan pengelolaan tingkat tapak maka diperlukan wilayah kerja yang memiliki kepastian hukum yang 31


jelas. Kondisi hutan di Provinsi Lampung secara umum telah ditata batas akan tetapi seiring dengan penetapan wilayah KPH, maka diperlukan penataan batas wilayah kerja KPH sehingga KPH sebagai pengelola dapat menjalankan tugasnya tanpa ada kekhawatiran akan melampaui batas wilayah kewenangannya. Dari

uraian

terdahulu

tentang

hasil

penafsiran

citra

landsat

yang

menggambarkan kondisi penutupan lahan di wilayah kelola KPHP Muara Dua, telah jelas terlihat bahwa sebanyak 76,49 % menjadi areal tidak berhutan. Kerusakan ini akan terus terjadi mengingat masih banyak masyarakat yang mengandalkan mengolah lahan sebagai pekerjaan mereka, hal ini terlihat dari tingginya persentase masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, yaitu sebanyak 76,98 %, dibandingkan dengan sektor lain yang hanya paling tinggi 23,02 %. Ketergantungan mereka dengan lahan dipengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung oleh latar belakang pendidikan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Komulatif dari kedua level pendidikan tersebut menempati lebih dari separuh masyarakat responden. Sehingga dengan bermodalkan kemauan dan sedikit keterampilan mengolah lahan mereka masuk kedalam kawasan hutan untuk mendapatkan penghasilan. Di lain pihak kondisi ini menjadi sebuah peluang bagi berbagai

kepentingan

dengan

memanfaatkan

harapan

masyarakat

untuk

mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan berbagai cara, para pihak yang mempunyai kepentingan tersebut mengolah kondisi ini sehingga hutan dianggap ’sangat terbuka’, kompensasinya adalah masyarakat yang merasa dibela akan mengakomodir kepentingan pihak tersebut.

Hal ini seringkali menjadi gangguan

yang sulit untuk diatasi secara partial. Kemiskinan, tingkat pendidikan, dan adanya berbagai kepentingan yang masuk ke dalam kawasan hutan, meningkatkan kompleksitas permasalahan pengelolaan kawasan hutan.

Kondisi ini juga menyebabkan persepsi, perspektif,

wawasan, dan pengetahuan serta kesediaan untuk dibina pada masyarakat yang menggarap lahan kawasan juga berbeda-beda. Dari hasil survey sosekbud di atas diketahui bahwa secara umum masyarakat memiliki presepsi yang baik terhadap kawasan hutan. Walaupun demikian kenyataan di lapangan ditemukan bahwa sebagaian besar masyarakat tidak mempertimbangkan fungsi kawasan sebagai hutan lindung, karena masih melakukan teknik budidaya seperti yang dilakukan di lahan milik, yaitu dengan cara membuka lahan dan tidak membuat stratatifikasi tajuk agar menyerupai hutan yang sebenarnya.

32


Keberadaan masyarakat penggarap di dalam wilayah kerja KPH Muara Dua tersebut merupakan tantangan tersendiri. Untuk membersihkan areal dari penggarap memerlukan strategi yang cukup berpotensi dalam pemberdayaan masyarakat bersama pemegang izin. Terlebih lagi bila melihat kondisi umum masyarakat penggarap yang tergolong miskin dan sangat tergantung pada lahan garapan. Oleh sebab itu pendekatan yang persuasif diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan ini, sehingga harapan agar hutan tetap lestari dan masyarakat bisa sejahtera dapat terwujud. Telah dikemukakan di muka bahwa di Provinsi Lampung telah terbentuk 3 (tiga) unit KPH yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Sebagai organisasi milik daerah, maka pemerintah provinsi wajib membiayai inisiasi pembangunan KPH dan infrastrukturnya seperti sertifikasi SDM, pengelolaan konflik, rehabilitasi, perlindungan hutan, dan lain-lain. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri di daerah, mengingat Provinsi Lampung pada saat ini belum menjadi daerah yang surplus.

Dari proyeksi pendapatan tahun 2010 sebesar Rp 1,650

Triyun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 798,8 miliar (48,4 % dan berasal dari Dana Perimbangan sebesar Rp 851,2 miliar (51,6 %), sedangkan kebutuhan dana pembangunan yang harus dikucurkan pada tahun yang sama adalah Rp 1,839 trilyun, sehingga masih defisit sekitar Rp 189 miliar. Dari anggaran pembangunan tersebut yang dialokasikan untuk Dinas Kehutanan masih sangat kecil, yaitu sebesar Rp 5,240 miliar (0,32 %). Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan di Provinsi Lampung yang masih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan sarana prasarana umum. Seandainya pola alokasi APBD Provinsi Lampung masih menganut pola lama, maka dapat diprediksi tidak akan ada kenaikan alokasi anggaran yang signifikan dengan dibentuknya 3 (tiga) UPTD KPH, artinya organisasi baru ini akan merupakan beban yang harus dipikul oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Keseriusan Dinas Kehutanan dalam membangun KPH ini akan terlihat dari proporsi anggaran yang dialokasi untuk mendukung operasionalnya.

Walaupun kondisi

ketersediaan anggaran yang terbatas tersebut menjadi kendala yang krusial dalam mengoptimalkan kinerja KPH, akan tetapi sebenarnya bisa diatasi jika persepsi para pihak terhadap KPH sudah baik.

Persepsi ini dapat diwujudkan dalam bentuk

program yang sinergis antar sektor terkait untuk sama-sama meningkatkan 33


optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dalam wilayah kelola KPH

Muara Dua

yang memberi manfaat ekonomi baik bagi masyarakat maupun pemerintah serta ketersediaan bahan baku kayu. Sebagai unit pengelolaan tingkat tapak, KPH harus diisi oleh tenaga yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Karena seorang Kepala KPH memliki tanggung jawab yang berat, yaitu melaksanakan tata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan serta menyelenggarakan pengelolaan hutan. Selain itu juga berkewajiban menjabarkan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk diimplementasikan di lapangan, melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya serta membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan. Untuk mengisi kebutuhan personil yang kompeten di organisasi KPH sesungguhnya tersedia cukup di Provinsi Lampung, hanya saja belum semua personil memiliki cara pandang yang sama tentang keberadaan KPH. Mengingat tantangan tugas yang cukup kompleks dan tanggung jawab yang cukup berat, terlebih lagi harapan banyak pihak terhadap KPH yang begitu menggebu untuk dapat memperbaiki sistem yang selama ini berlaku dan dianggap tidak efektif dalam mengelola kawasan hutan, maka diperlukan personil yang memiliki idealisme serta dedikasi yang baik sebagai calon pengelolanya.

Untuk menyamakan persepsi,

membangun idealisme dan dedikasi tersebut diperlukan input secara seragam dan mendalam, sehingga seyogyanya pemerintah dapat melaksanakan pendidikan dan latihan khusus bagi para calon pengelola ini. Lembaga KPH merupakan organisasi baru dengan personil-personil yang juga mungkin baru, akan tetapi sebagai organisasi baru, KPH mendapat tugas yang cukup berat dan kompleks, yaitu mengelola kawasan hutan yang pada saat ini telah memiliki permasalahan yang rumit serta telah menyentuh pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, adalah wajar bila pada masa awal lembaga ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berdiri dengan tegak. Selain akibat beban tugasnya, juga dimungkinkan merubah

idealisme

dan

dedikasi

akan timbul godaan-godaan yang akan yang

seharusnya

kokoh

dipertahankan.

Pengawasan dari pihak yang kompeten merupakan hal yang harus dipikirkan mekanismenya sehingga bisa berjalan efektif dan KPH tetap dapat bergerak sesuai dengan jalurnya. Apalagi aturan yang ada saat ini belum seluruhnya mendukung keberadaan KPH sebagai pengelola di tingkat tapak, sehingga di lapangan seringkali harus berbenturan dengan pihak lain tentang kewenangan. 34


Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa isu strategis dalam pembangunan KPHP Muara Dua adalah sebagai berikut : a. Tingginya gangguan hutan, yang menyebabkan kerusakan hutan yang terus meningkat sebagai faktor yang menjadi ancaman atas pelaksanaan pengelolaan hutan di KPHP Muara Dua; b. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan budidaya dalam kawasan hutan produksi yang tidak hanya memperhatikan lestari ekonomi tetapi juga lestari ekologi. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pemulihan fungsi hutan menjadi lambat khususnya pada areal yang telah digarap oleh masyarakat. Melihat karakteristiknya maka faktor ini menjadi tantangan yang harus diatasi dalam pengelolaan KPHP Muara Dua; c. Masih rendahnya persepsi para pihak tentang KPH.

Mengingat kompleksitas

permasalahan yang dihadapi oleh KPH, maka dengan persepsi yang baik diharapkan akan mendorong adanya dukungan terhadap pencapain tujuan pengelolaan hutan oleh KPH Muara Dua. Faktor ini merupakan hambatan yang dapat menyebabkan KPHP Muara Dua sebagai institusi pengelola kawasan hutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal; d. Operasional KPH belum optimal. Hal ini merupakan komulatif dari permasalahan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, belum lengkapnya aturan, keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan dan para pihak; e. Belum tergalinya potensi hasil hutan non kayu, konservasi hayati, jasa

keanekaragaman

lingkungan, dan wisata alam pada blok perlindungan yang dapat

mendukung pemanfaatan kawasan merupakan peluang dalam melaksakan pengelolaan di wilayah kerja KPH Muara Dua; dan f. Belum terbangunnya kesepakatan dan mekanisme kolaborasi pengelolaan kawasan dengan pemegang izin dan para pihak.

35

III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

3.1. Visi Visi pengelolaan KPHP

Muara Dua

tahun 2014 - 2023 adalah

“Pengembalian Fungsi Hutan Produksi Pada Wilayah Kelola KPHP

Muara Dua

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”. 3.2. Misi Untuk mencapai visi pengelolaan hutan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan upaya-upaya yang harus ditempuh dan tertuang dalam misi pengelolaan KPHP Muara Dua yaitu : 1. Memantapkan penataan kawasan KPHP Muara Dua; 2. Mengembangkan partisipasi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan KPHP Muara Dua; 3. Meningkatkan produksi sumber bahan baku kayu dan non kayu pada kawasan hutan produksi; 4. Mewujudkan

pemanfaatan

jasa

lingkungan

dan

potensi

konservasi

keanekaragaman hayati. 3.3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status, menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dan areal kawasan; 2. Mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHP Muara Dua; 3. Meningkatkan kinerja, meminimalisir terjadinya konflik, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 4. Menjaga fungsi perlindungan, pelestarian, dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

4.1. Analisis Data dan Informasi Dari uraian yang telah disampaikan pada Bab II, disimpulkan bahwa isu strategis dalam pengelolaan hutan di KPHP Muara Dua adalah sebagai berikut : 1. Tingginya gangguan hutan, yang menyebabkan kerusakan hutan yang terus meningkat sebagai faktor yang menjadi ancaman atas pelaksanaan pengelolaan hutan di KPHP Muara Dua. 2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan budidaya dalam kawasan hutan produksi yang tidak hanya memperhatikan lestari ekonomi tetapi juga lestari ekologi. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pemulihan fungsi hutan menjadi lambat khususnya pada areal yang telah digarap oleh masyarakat. Melihat karakteristiknya maka faktor ini menjadi tantangan yang harus diatasi dalam pengelolaan KPHP Muara Dua. 3. Masih rendahnya persepsi para pihak tentang KPH. Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh KPH, maka dengan persepsi yang baik diharapkan akan mendorong adanya dukungan terhadap pencapaian tujuan pengelolaan hutan oleh KPH Muara Dua. Faktor ini merupakan hambatan yang dapat menyebabkan KPHP Muara Dua sebagai institusi pengelola kawasan hutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. 4. Operasionalisasi KPH belum optimal.

Hal ini merupakan komulatif dari

permasalahan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, belum lengkapnya aturan, keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan dan para pihak. 5. Belum tergalinya potensi hasil hutan non kayu, konservasi keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan wisata alam pada blok perlindungan yang dapat mendukung pemanfaatan kawasan merupakan peluang dalam melaksanakan pengelolaan di wilayah kerja KPHP Muara Dua. Kelima isu strategis tersebut merupakan intisari dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan survey. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa menggunakan metoda SWOT, dengan uraian sebagai berikut :

37


4.1.1. Analisis Lingkungan Internal Produktivitas lahan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan hutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan PAD yang dihasilkan dari sektor tersebut. Apapun yang dihasilkan dari pengelolaan lahan tersebut kalau itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka itu adalah produk dari kawasan tersebut. Produk dari kawasan hutan adalah kayu atau non kayu maupun jasa lingkungan dan wisata alam. Keberhasilan lain yang sangat berarti adalah terjaganya keseimbangan ekosistem, dengan tetap lestarinya struktur dan fungsi hutan. Untuk kawasan hutan produksi, maka tolok ukur keberhasilan pengelolaannya adalah jika struktur tegakan hutan tetap terjaga. Produk yang dapat diperoleh dari keberhasilan ini adalah ketersediaan bahan baku kayu pada hutan produksi dengan menggunakan analisis SWOT untuk memperoleh beberapa kesimpulan dengan melihat keterkaitan antara kekuatan, kelemahan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi KPHP Muara Dua. A. Kekuatan (Strength) : 1. Telah terbentuknya kelembagaan KPHP Muara Dua dengan kualifikasi SDM yang cukup memadai; 2. Telah adanya sarana dan prasarana yang cukup untuk menjalankan tugas operasional; dan 3. Banyaknya potensi SDH yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung kemandirian KPH, yang meliputi potensi hasil hutan kayu/bukan kayu, jasa lingkungan, dan potensi wisata alam. B. Kelemahan (Weakness) : 1. Belum adanya kemantapan wilayah kerja; 2. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan; 3. Data dasar tentang kondisi lapangan dalam wilayah kerja KPH belum tersedia secara cukup; dan 4. Masih rendahnya partisipasi para pihak dalam mendukung operasionalisasi pengelolaan hutan.

38


4.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal. Faktor lingkungan eksternal dapat dikategorikan menjadi faktor peluang dan faktor penghambat bagi operasional KPHP Muara Dua secara optimal. Berdasarkan hasil analisa diketahui faktor lingkungan eksternal adalah sebagai berikut : A. Peluang (Opportunities) : 1. Pengelolaan kolaboratif dengan para pihak terkait; 2. Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan yang didukung adanya kelembagaan kelompok tani maupun lembaga swadaya masyarakat; 3. Adanya Tata Ruang Hutan Tanaman pada areal IUPHHK - HTI yang belum dimanfaatkan oleh pemegang izin; 4. Wilayah kerja merupakan salah satu DAS prioritas di Provinsi Lampung sehingga diharapkan akan mendapat perhatian dari banyak pihak; 5. Adanya persepsi yang baik dari para petani penggarap tentang kawasan hutan.

B. Faktor ancaman (Threats) : 1. Belum

komprehensifnya

regulasi

tentang

KPH

yang

dapat

mendukung

operasionalisasi dan kewenangan; 2. Tingginya gangguan hutan dari tindakan manusia yang mengancam kelestarian fungsi hutan produksi; 3. Tata hubungan kerja antara KPH dengan dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten belum terdefinisi secara jelas; 4. Mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan di KPH belum terdefinisi secara jelas; dan 5. Petani

penggarap

belum

memiliki

pengetahuan

dan

kesadaran

untuk

melaksanakan teknik budidaya dalam kawasan hutan secara baik.

39


Tabel 13. Analisis SWOT Pengelolaan KPHP Muara Dua Faktor Lingkungan Internal KEKUATAN

KELEMAHAN

1. Telah terbentuknya kelembagaan KPHP Muara Dua dengan kualifikasi SDM yang cukup memadai; 2. Telah adanya sarana dan prasarana yang cukup untuk menjalankan tugas operasional; dan 3. Banyaknya potensi SDH yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung kemandirian KPH, yang meliputi potensi hasil hutan kayu/bukan kayu, jasa lingkungan, dan potensi wisata alam.

1. Belum adanya kemantapan wilayah kerja; 2. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan; 3. Data dasar tentang kondisi lapangan dalam wilayah kerja KPH belum tersedia secara cukup; dan 4. Masih rendahnya partisipasi para pihak dalam mendukung operasionalisasi pengelolaan hutan.

Faktor Lingkungan Eksternal PELUANG 1. Pengelolaan kolaboratif dengan para pihak terkait; 2. Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan yang didukung adanya kelembagaan kelompok tani maupun lembaga swadaya masyarakat; 3. Adanya Tata Ruang Hutan Tanaman pada areal IUPHHK - HTI yang belum dimanfaatkan oleh pemegang izin; 4. Wilayah kerja merupakan salah satu DAS prioritas di Provinsi Lampung sehingga diharapkan akan mendapat perhatian dari banyak pihak; 5. Adanya persepsi yang baik dari para petani penggarap tentang kawasan hutan.

ANCAMAN 1. Belum komprehensifnya regulasi tentang KPH yang dapat mendukung operasionalisasi dan kewenangan; 2. Tingginya gangguan hutan dari tindakan manusia yang mengancam kelestarian fungsi hutan produksi; 3. Tata hubungan kerja antara KPH dengan dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten belum terdefinisi secara jelas; 4. Mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan di KPH belum terdefinisi secara jelas; dan 5. Petani penggarap belum memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk melaksanakan teknik budidaya dalam kawasan hutan secara baik.

4.2. Proyeksi Kondisi Wilayah di Masa Mendatang Sesuai peruntukannya, wilayah kerja KPHP Muara Dua merupakan kawasan hutan produksi. Maka fungsi utama dari kawasan hutan ini adalah fungsi produksi. Dengan demikian kelestarian produksi menjadi sangat penting untuk menjamin berfungsinya kawasan ini dalam memberikan hasil yang bernilai ekonomi. Kelestarian produksi ini mencakup produksi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu, serta wisata alam dan jasa lingkungannya. 40


Seperti yang telah diuraikan pada Bab II Tabel 10, KPHP Muara Dua memiliki potensi kayu Acacia dan Dipterocarpaceae seluas 22.791 ha pada areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera dan P.T. Inuhutani V Unit Lampung. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pemanfaatan kawasan hutan yang telah ada dan apabila Rencana Karya Umum 10 (Sepuluh Tahun, dari tahun 2009 - 2018) kedua perusahaan tersebut berjalan secara baik, maka dalam 10 tahun ke depan diperkirakan akan ada total produksi kayu dari tanaman pokok hampir mencapai 19.416 ha. Tentunya nilai kayu ini cukup signifikan dalam mendukung pembangunan sektor kehutanan ke depan. Selain memiliki potensi kayu, juga terdapat potensi non kayu berupa getah karet dan industri pengolahan getah karet yang berasal dari areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera dan P.T. Inuhutani V Unit Lampung seluas 12.675 ha, tanaman MPTS karet seluas 9.285 ha,

lebah madu, ulat sutera, serta jasa

lingkungan dan wisata alam. Proyeksi 10 (sepuluh) tahun ke depan diharapkan getah karet yang dihasilkan mencapai 126.750 ha, KPHP Muara Dua menjadi produsen madu dan sutera alam, serta areal-areal konservasi yang berada di sepanjang sempadan sungai sudah menjadi obyek wisata lokal bagi masyarakat berupa wisata pemancingan. Tata kelola hutan yang intensif dan terencana akan menghasilkan peningkatan sumberdaya hutan yang berasal dari tegakan hutan sehingga diperlukan koordinasi, kolaborasi, serta sinergitas yang baik dengan para pihak yang berkepentingan sehingga dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan, Visi KPHP Muara Dua yaitu “Pengembalian Fungsi Hutan Produksi Pada Wilayah Kelola KPHP Muara Dua Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” dapat terwujud. Berdasarkan proyeksi kondisi wilayah di masa mendatang dan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan strategi pencapaian visi dan misi pengelolaan KPHP Muara Dua dengan memaksimalkan Strengths (kekuatan) dan Opportunities (peluang), namun secara bersamaan meminimalkan Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman). Pendekatan strategi pengelolaan yang dapat diterapkan antara lain : 1. Manajemen Kolaborasi Kerjasama pengelolaan para pihak akan mengatur dan berbagi peran dari masingmasing pihak dalam pengelolaan bersama. Peran beberapa pihak tersebut harus bersinergi dalam memperkuat program yang ada, mulai dari perencanaan, 41


implementasi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama, sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan bersama. 2. Membuka Jaringan (Networking) Jaringan kerjasama yang dibangun akan memperkuat program-program yang berdampak pada pengelolaan KPHP Muara Dua. Manfaat-manfaat langsung dari program-program tersebut bisa dilakukan dengan membuka jaringan kepada beberapa pihak luar yang tujuannya sejalan dengan rencana dan pengelolaan KPHP Muara Dua. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan dalam memperkuat jaringan tersebut seperti kerjasama pengelolaan, program-program pengembangan masyarakat di sekitar kawasan, penguatan kapasitas dan lainlain. 3. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Bersama Perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga keutuhan fungsi kawasan, menjaga agar kawasan terbebas dari perambahan, perusakan dan gangguan

baik

langsung

maupun

tidak

langsung.

Dalam

memperkuat

perlindungan dan pengamanan kawasan diperlukan strategi-strategi yang melibatkan peran serta semua pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, baik di internal KPHP Muara Dua, perusahaan pemegang izin maupun pihak-pihak eksternal seperti Kepolisian, Dinas Kehutanan, dan masyarakat di sekitar kawasan KPHP Muara Dua. Selain memperkuat pengamanan bersama, diperlukan juga partisipasi masyarakat yang berada di sekitar kawasan, partisipasi ini dapat diperkuat dengan membangun pengamanan swakarsa dan masyarakat peduli api yang berada di sekitar kawasan. 4. Legalitas Kawasan Penataan kawasan ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum, menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dan areal kawasan serta menyediakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung program KPH maupun program pembangunan daerah dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Pengembangan Blok Perlindungan Blok Perlindungan KPH adalah wilayah yang berada pada areal izin IUPHHK – HTI pada wilayah kerja KPH, yang perlu dipertahankan dan dilestarikan fungsinya 42


dari tekanan dan ketergantungan masyarakat sekitar yang tinggi terhadap KHP. Salah satu upaya yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar blok perlindungan. Pemberdayaan ini dapat berupa pengembangan ekonomi, pengembangan potensi konservasi keanekaragamn hayati dan pelestarian plasma nutfah, serta potensi jasa lingkungan dan wisata alam. 6. Sinergisitas Program Antar Pihak Pengelolaan KPHP Muara Dua tidak cukup hanya dilakukan oleh unit pengelola saja. Namun perlu melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Keterlibatan antar pihak dapat diwujudkan dengan memperkuat sinergisitas program para pihak. Dalam proses penyusunan program, pemerintah daerah, perusahaan pemegang IUPHHK-HTI, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun investor harus disesuaikan dengan rencana dan tujuan KPHP, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

43


Tabel 15. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua Periode 2014 - 2023 Program

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

Kecamatan yang berbatasan dengan wilayah KPHP Muara Dua

6 Kecamatan

300.000.000

b. Rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan KPHP Muara Dua

Reg 46 dan Reg 44

8 OT x 5 thn

c. Penataan batas kawasan KPHP Muara Dua (batas berdasarkan SK Menhutbun No.256/KptsII/2000 dan SK Menhut No.236/Menhut-II/2012) d. Pembuatan blok dan petak

Reg 46 dan Reg 44

8 OT x 5 thn

Reg 46 dan Reg 44

5 paket

Kegiatan

1. Inventarisasi dan a. Sosialisasi tata batas Penataan Hutan kawasan KPHP Muara Dua Berkala

Lokasi

Pelaksana

Tahun ke1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan

KPH Muara Dua bekerja sama dengan pemegang izin konsesi

APBD/APBN, Pemegang izin konsesi, Stakeholders terkait, Mitra donor



250.000.000


37.500.000

KPH Muara Dua bekerja sama dengan BPKH XX

APBD/APBN, Pemegang izin konsesi, Stakeholders terkait, Mitra donor APBD/APBN, Kemenhut/ BPKH XX, Dishut Provinsi

250.000.000

55


Program

2. Pemberdayaan Masyarakat

Lokasi

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

e. Pembuatan Resort Pengelolaan Hutan (RPH)

Reg 46 dan Reg 44

4 wilayah

200.000.000

f. Inventarisasi potensi SDA/SDH

Reg 46 dan Reg 44

49.134 ha

400.000.000

g. Penataan blok dan petak berkala

Reg 46 dan Reg 44

8 OT x 5 thn

300.000.000

a. Sosialisasi Permenhut Nomor : P.39/MenhutII/2013

Desa di sekitar wilayah KPHP Muara Dua

1010 Desa

300.000.000 0

Kegiatan

Pelaksana KPH Muara Dua bekerja sama dengan BPKH XX KPH Muara Dua bekerja sama dengan pemegang izin konsesi dan lembagalembaga penelitian/ pendidikan KPH Muara Dua bekerja sama dengan pemegang izin konsesi

KPH Muara Dua

Tahun ke1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan


APBD/APBN, Pemegang izin konsesi, Stakeholders terkait, Mitra donor APBD/APBN, Pemegang izin konsesi

56


Tahun ke-

Lokasi

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

b. Pembinaan Masyarakat


1010 Desa

250.000.000

KPH Muara Dua

APBD/APBN, Pemegang izin konsesi

c. Pendampingan kemitraan oleh penyuluh kehutanan


1010 Desa

162.000.000

KPH Muara Dua

APBD/APBN, Pemegang izin konsesi,

d. Memfasilitasi Masyarakat bersama pemegang izin IUPHHK-HTI


1010 Desa

300.000.000


a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang IUPHHK-HTI dan izin pemanfaatan hutan lainnya b. Pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang IUPHHK-HTI dan izin pemanfaatan hutan lainnya

Reg 44 dan Reg 46

4 kali/ tahun

KPH Muara Dua bekerjasama dengan pemegang izin konsesi 400.000.000 KPH Muara Dua

Reg 44 dan Reg 46

2 kali/ tahun

200.000.000

KPH Muara Dua


4. Rehabilitasi Pada a. Sosialisasi dan Penyuluhan Areal Kerja di kepada Masyarakat. Luar Izin.

Reg 44 dan Reg 46

4 kali/ tahun

600.000.000

KPH Muara Dua


Program

3. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang berizin.

Kegiatan

Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan


57


Program

5. Pembinaan dan Pamantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di Dalam Areal Yang Berizin.

6. Rencana Penyelenggaraan

Lokasi

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

b. Pembibitan dan penanaman di lahan kritis.

Reg 44 dan Reg 46

1 paket

500.000.000

KPH Muara Dua

c. Pemeliharaan Tanaman.

Reg 44 dan Reg 46

1 paket

500.000.000

KPH Muara Dua

d. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Lahan.

Reg 44 dan Reg 46

4 kali/ tahun

200.000.000

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemegang IUPHHK-HTI maupan izin pemanfaatan hutan lainya

Reg 44 dan Reg 46

4 kali/ tahun

b. Pembinaan terhadap penggunaan kawasan hutan.

Reg 44 dan Reg 46

2 kali/ tahun

a. Penyediaan sarana dan prasarana patroli

Reg 44 dan Reg 46

Kegiatan

Pelaksana

KPH Muara Dua bekerja sama dengan lembaga penelitian/ pendidikan 400.000.000 KPH Muara Dua

200.000.000

1 paket 1.000.000.000

Tahun ke1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan

APBD/APBN, Pemegang izin konsesi, dan donatur APBD/APBN, Pemegang izin konsesi, dan donatur APBD/APBN, Pemegang izin konsesi, dan donatur

APBD/APBN

KPH Muara Dua

APBD/APBN, pemegang izin konsesi

KPH Muara Dua

APBN

58


Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Kegiatan

b. Patroli berkala c. Patroli bersama

d. Operasi terpadu.

7. Rencana Penyelenggara an Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin.

Lokasi

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

Reg 44 dan Reg 46 Reg 44 dan Reg 46

4 kali/ tahun

300.000.000

Reg 44 dan Reg 46

2 kali/ tahun

2 kali/ tahun

e. Pembentukan Pengamanan Reg 44 dan Reg Hutan Swakarsa dan 46 Masyarakat Peduli Api.

4 RPH

f. Penegakan Hukum

Reg 44 dan Reg 46

2 kasus/ tahun

a. Sosialisasi pokok-pokok kebijakan pengelolaan kawasan Hutan. b. Menyusun Masterplan Pengelolaan Hutan

Desa di sekitar KPHP Muara Dua Kabupaten Way Kanan

10 Desa

1 paket

Pelaksana

KPH Muara Dua 300.000.000 KPH Muara Dua, Dishut Prov/Kab 400.000.000 KPH Muara Dua, Dishut Prov/Kab, TNI/Polri 600.000.000 KPH Muara Dua dan BKSDA Lampung 500.000.000 KPH Muara Dua, Dishut Prov/Kab, Kepolisian, Pengadilan 300.000.000 KPH Muara Dua 150.000.000

Tahun ke1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan

APBD APBN

APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

KPH Muara Dua, Perguruan Tingi, Litbanghut,

59


Program

Kegiatan

Volume

c. Pertemuan Rutin antara pengelola KPHP dengan Pemegang Izin

Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan

4 kali/tahun

d. Membangun kerjasama dengan pemegang izin.

Reg. 44 dan Reg 46

2 kali/tahun

e. Membangun dan memperkuat media komunikasi dan informasi dengan para stakeholder.

Kabupaten 2 kali/tahun Lampug Utara, Way Kanan, dan Tulang Bawang Barat Reg 44 dan Reg 2 kali/tahun 46

f.

8. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stake Holder Terkait.

Lokasi

Membangun Kolaborasi Pengelolaan KPHP

a. Pertemuan Rutin antara Pengelola dengan instansi dan stakeholder terkait.

Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara

3 kali/tahun

Indikasi Biaya (Rp)

Pelaksana

Kementerian Kehutanan 60.000.000 KPH Muara Dua

400.000.000

Tahun ke1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan


KPH Muara Dua dan Pemegang Izin 100.000.000 KPH Muara Dua dan stakeholder terkait


150.000.000


KPH Muara Dua dan stakeholder terkait 120.000.000 KPH Muara Dua, Pemerintah Kab Way Kanan, Tulang Bawang Barat dan Lampung


APBD/APBN, pemegang izin konsesi, APBD Pemkab Way Kanan, Tulang Bawang Barat,

60


Program

Kegiatan

Lokasi

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

Pelaksana Utara.

b. Membangun Kolaborasi Pengelolaan KPHP.

1.500.000.000

Tahun ke1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan

Lampung Utara APBD, Dishut Provinsi Lampung, pemegang izin konsesi APBD

Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara KPH Muara Dua

1 paket x 10 thn

3 OB/tahun x 3 tahun

KPH Muara Dua bekerja sama dengan pemegang izin konsesi 30.000.000 KPH Muara Dua

KPH Muara Dua

3 OB/tahun x 3 tahun

30.000.000 KPH Muara Dua

APBD

c. Peningkatan jenjang pendidikan

KPH Muara Dua

3 orang/ tahun

225.000.000

KPH Muara Dua

APBD

d. Pemetaan kompetensi

KPH Muara Dua

15.000.000

KPH Muara Dua

KPH Muara Dua 66.540.000 KPH Muara Dua

APBD

e. Pendidikan dan Pelatihan

f.

KPH Muara Dua

2 OB/ tahun x 5 tahun 2 org x 1 pelatihan/th n x 6 thn 1 angkatan/ tahun

25.000.000 KPH Muara Dua, Dishut Prov Lampung, BKD Prov Lampung

APBD

9. Rencana a. Analisa beban kerja dan Penyediaan dan kebutuhan personil Peningkatan Kapasitas SDM b. Analisa penyesuaian struktur organisasi KPHP Muara Dua

Permohonan formasi pegawai

APBD

61


Program

10. Penyediaan Pendanaan

Kegiatan

Indikasi Biaya (Rp)

Lokasi

Volume

g. Rekruitmen petugas lapangan

KPH Muara Dua

1 angkatan/ tahun

h. Penyusunan SOP

KPH Muara Dua

12 OB/ tahun

i.

Rapat pembinaan reguler KPH dan RPH

KPH Muara Dua

3 kali/ tahun

25.000.000 KPH Muara Dua, Dishut Prov Lampung 40.000.000 KPH Muara Dua, Dishut Prov Lampung 60.000.000 KPH Muara Dua

j.

Sistem Pengawasan Internal Instansi

KPH Muara Dua

4 kali/ tahun

40.000.000 KPH Muara Dua

k. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana KPH

KPH Muara Dua

Paket/ tahun

1.000.000.000

a. Pembuatan rencana anggaran dan kegiatan rutin kepada Pemda Provinsi Lampung dan Kemehut

KPH Muara Dua

1 paket

150.000.000

Pelaksana

KPH Muara Dua KPH Muara Dua

Tahun ke1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan

APBD

APBD, Dishut Provinsi APBD, APBN

62


Program

11.Pengembangan Database

Tahun ke-

Lokasi

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

b.Pembuatan proposal skema sharing pendanaan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten

KPH Muara Dua

1 paket

150.000.000

KPH Muara Dua

APD Provinsi Lampung/ Kabupaten

c. Penyusunan Proposal kerjasama kegiatan dengan pihak ketiga yang tidak mengikat dan dapat saling menguntungkan

KPH Muara Dua

1 Paket

250.000.000

KPH Muara Dua

APBD

a. Pembuatan data base tentang KPHP Muara Dua

Reg 44 dan Reg 46

12 OB x 5 tahun

36.000.000

KPH Muara Dua

APBD

b. Penyusunan sistem informasi kehutanan

KPH Muara Dua

12 OB x 5 tahun

36.000.000

KPH Muara Dua

APBD

c. Inventarisasi flora dan fauna di blok perlindungan

Reg 44 dan Reg 46

49.134 ha

250.000.000

APBD

d. Inventarisasi potensi sumber daya hutan pada areal izin oleh pemegang IUPHHK-HTI

Reg 44 dan Reg 46

49.134 ha

250.000.000

APBD, Pemegang IUPHK-HTI APBD, Pemegang IUPHHK-HTI

Kegiatan

Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan

APBD, Pemegang IUPHHK-HTI

63


Tahun ke-

Lokasi

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

e. Pendataan petani penggarap lahan hutan KPHP Muara Dua bersama pemegang IUPHHK-HTI

Reg 44 dan Reg 46

2 kali/ tahun

150.000.000



f.

Desa di sekitar KPH Muara Dua

2 kali/ tahun

150.000.000

KPH Muara Dua

APBD, Pemegang IUPHK-HTI

g. Inventarisasi tanaman unggulan masing-masing resort

4 Resort Pengelolaan Hutan

2 kali/ tahun

150.000.000

KPH Muara Dua


h. Penetapan wilayahwilayah tertentu sebagai cluster produksi hasil hutan bukan kayu i. Penyusunan studi tentang pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan pada blok perlindungan.

Reg 44 dan Reg 46

1 Paket

100.000.000

KPH Muara Dua


Reg 44 dan Reg 46

1 Paket

200.000.000

KPH Muara Dua, Perguruan Tinggi


j.

Reg 44 dan Reg 46

1 Paket

300.000.000

KPH Muara Dua, BPKH XX

APBD, APBN

Program

Kegiatan

Inventarisasi potensi sosial budaya masyarakat yang mendukung pengelolaan kawasan

Penafsiran Citra Landsat untuk memantau perkembangan penutupan vegetasi

Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan

64


Program 12. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola.

13. Pengembangan Investasi

Kegiatan

Lokasi

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

a. Rekonstruksi tata batas kawasan pada areal IUPHHK-HTI

Areal IUPHHKHTI

1 Paket

300.000.000

b. Identifikasi dan inventarisasi kinerja pemanfaatan Hutan Tanaman

UPTD KPH Muara Dua

1 Paket

250.000.000

a. Pengembangan Investasi Hasil Hutan Kayu.

Reg. 44 dan Reg. 46

1 paket

b. Pengembangan Investasi Hasil Hutan Bukan Kayu.

Reg. 44 dan Reg. 46

1 paket

c. Pengembangan Investasi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.

Reg. 44 dan Reg. 46

1 paket

Pelaksana

Tahun ke1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Sumber Pembiayaan

KPH Muara Dua, BPKH XX, Pemegang IUPHHK-HTI KPHP Muara Dua, Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten


500.000.000

KPHP Muara Dua

Pemegang IUPHHK-HTI dan Donatur

500.000.000

KPHP Muara Dua


KPHP Muara Dua


500.000.000


65

V. RENCANA KEGIATAN STRATEGIS SELAMA JANGKA WAKTU PENGELOLAAN Rencana kegiatan disusun untuk mencapai visi dan misi pengelolaan KPHP Muara Dua. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh UPTD KPHP Muara Dua dengan melibatkan para pihak yang terkait seperti pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, pemegang IUPHHK-HTI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Rencana Kegiatan Strategis dalam Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP

Muara Dua untuk

periode 2014 – 2023 adalah sebagai berikut: 5.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data terkait wilayah kelola. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi hutan dimaksudkan untuk memperoleh informasi potensi, karakteristik bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lain pada wilayah kelola KPH. Kegiatan inventarisasi hutan dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Pada tahun pertama

pengelolaan

KPH,

inventarisasi

wilayah

harus

dilakukan.

Untuk

memberikan gambaran jelas tentang apa yang ada, baik potensi fisik wilayah maupun potensi/sumber konflik di KPH. Pada tahun ke-5 dan tahun ke-10 selama jangka waktu pengelolaan, inventarisasi dilakukan kembali untuk mengetahui dinamika-dinamika di lapangan yang menyangkut potensi hutan, dinamika sosial, dan ekonomi. Perubahanperubahan yang terjadi di lapangan akan segera diantisipasi pada kegiatan-kegiatan pengelolaan berikutnya seperti perubahan potensi yang akan menyebabkan perubahan pada produksi tahunan, perubahan sosial budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan alat pemantauan dini atas kinerja pengelolaan hutan. Kegiatan penataan hutan pada KPHP Muara Dua bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status, mengatasi sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dan areal kawasan yang meliputi kegiatan : a) Sosialisasi tata batas kawasan KPHP Muara Dua; b) Rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan KPHP Muara Dua dan areal yang telah memiliki IUPHHK-HTI; c) Penataan batas kawasan KPHP Muara Dua; 44


d) Pembuatan blok dan petak; e) Pembagian Resort Pengelolaan Hutan (RPH); f) Inventarisasi potensi sumber daya alam/hutan; g) Penataan blok dan petak berkala. 5.2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu belum dapat dilaksanakan karena terkendala beberapa hal sebagai berikut : a) Wilayah kerja KPHP Muara Dua meliputi 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi yaitu KHP Register 44 Sungai Muara Dua dan KHP Register 46 Way Hanakau. Luas wilayah KPHP Muara Dua berdasarkan SK. 236/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP 49.134 ha.

Muara Dua (Unit IV) Provinsi Lampung adalah ±

Namun berdasarkan SK Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000 tentang

Penunjukan Kawasan Hutan dan Wilayah Perairan di Provinsi Lampung, luas total KHP Register 44 Sungai Muara Dua dan KHP Register 46 Way Hanakau adalah ± 52.838,50 ha.

Sedangkan luas areal yang telah dibebani IUPHHK-HTI dan

pemanfaatan lainnya adalah 52.030,50 ha. Berdasarkan data tersebut maka terdapat areal di luar izin seluas 808,50 ha. b) P.T. Budi Lampung Sejahtera sebagai salah satu pemegang IUPHHK-HTI di wiayah KPHP Muara Dua mengharapkan kejelasan tentang luasan areal kerja mengingat terdapat perbedaan sejumlah 672 ha antara luas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 53/Kpts-II/1997 (± 9.600 ha) dengan luas berdasarkan hasil Rekonstruksi Tata Batas oleh UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2006 (10.272 ha). Solusi untuk mengatasinya adalah melakukan rekonstrusi tata batas di areal kerja IUPHHK-HTI yang merupakan kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan. 5.3. Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Permenhut Nomor : P.39/Menhut-II/2013tanggal 16 Juli 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, maksud

pemberdayaan

masyarakat

melalui

Kemitraan

Kehutanan

adalah

mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan Hutan,

Pemegang Izin

pemegang izin

pemanfaatan hutan atau Pengelola

usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan

45


Pengelolaan Hutan

wilayah tertentu

untuk meningkatkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat setempat (Pasal 2). Sejalan dengan amanah Permenhut tersebut dan visi KPHP Muara Dua yaitu “Pengembalian Fungsi Hutan Produksi Pada Wilayah Kelola KPHP Muara Dua Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”, KPH wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat

setempat yang terdapat di sekitarnya melalui Kemitraan Kehutanan.

Kegiatan ini meliputi: a) Sosialisasi Permenhut Nomor : P.39/Menhut-II/2013tanggal 16 Juli 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan kepada masyarakat sekitar; b) Pembinaan

kepada

masyarakat

bersama

penyuluh

kehutanan

dalam

pengembangan teknik agroforestry; c) Pendampingan kemitraan oleh penyuluh kehutanan; d) Memfasilitasi masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI untuk membuat kesepakatan bersama (MoU). 5.4. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin Sesuai tugas pokok dan fungsi KPH dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, KPH melakukan kegiatan pembinaan dan controlling terhadap pemegang izin. Kegiatan pembinaan dilakukan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kepada pemegang izin agar melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dan pemantauan areal yang telah diberi izin, meliputi kegiatan: a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahunan areal IUPHHK-HTI per tri wulan; dan b) Pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang IUPHHK-HTI dan penggunaan kawasan hutan per semester. Tujuan kedua kegiatan tersebut adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan.

Apakah telah berjalan

sesuai yang telah ditetapkan. Pemantauan dan pembinaan juga dilaksanakan dalam upaya perlindungan hutan khususnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Permasalahan dan hambatan yang ditemukan atau dihadapi dalam pengelolaan hutan dapat dikoordinasikan dan didiskusikan secara bersama dengan Pengelola KPHP Muara Dua sebagai penanggung jawab di tingkat kelola atau tapak. 46


5.5.

Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Izin Rehabilitasilahan kawasan KPHP Muara Dua di luar izin dilaksanakan

dengan melakukan pembinaan dan controlling terhadap kegiatan rehabilitasi diluar izin.

Kegiatan

pembinaan

dilakukan

untuk

memberikan

pedoman

dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan rehabilitasi di areal kerja diluar izin agar melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi pada di luar izin meliputi kegiatan: a) Sosialisasi / penyuluhan terhadap masyarakat; b) Pembibitan dan penanaman di lahan kritis; c) Pemeliharaan tanaman; dan d) Monitoring dan evaluasi rehabilitasi lahan. 5.6. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi serta Reklamasi di Dalam Areal yang Berizin Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi serta reklamasi pada areal yang berizin dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, KPH melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta controlling terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal pemegang izin. Kegiatan pembinaan dilakukan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kepada pemegang izin agar melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dan pemantauan areal yang telah diberi izin meliputi kegiatan: a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahunan areal IUPHHK-HTI per tri wulan; dan b) Pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang IUPHHK-HTI dan penggunaan kawasan hutan per semester.

5.7.

Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga keutuhan fungsi

kawasan, agar kawasan terbebas dari perambahan, perusakan dan gangguan baik langsung

maupun

tidak

langsung.

Dalam

memperkuat

perlindungan

dan

pengamanan kawasan diperlukan strategi-strategi yang melibatkan peran serta semua pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, baik internal KPHP Muara Dua, perusahaan pemegang izin maupun pihak-pihak eksternal 47


seperti Kepolisian, Dinas Kehutanan, dan masyarakat di sekitar kawasan KPHP Muara Dua. Selain memperkuat pengamanan bersama, diperlukan juga partisipasi masyarakat yang berada di sekitar kawasan, partisipasi ini dapat diperkuat dengan membentuk pengamanan swakarsa masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Kegiatan ini meliputi : a) Pembagian wilayah kelola ke dalam 4 (empat) Resort Pengelolaan Hutan; b) Penyediaan sarana dan prasarana patroli yang memadai seperti kendaraan roda empat dan roda dua; c) Patroli berkala yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan KPH; d) Patroli bersama yang dilaksanakan oleh unsur Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Kepolisian setempat, dan pemegang IUPHHK-HTI; e) Operasi Terpadu; f) Pembentukan Pengaman Hutan Swakarsa dan Masyarakat Peduli Api; dan g) Penegakan Hukum. 5.8. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin KPHP Muara Dua sebagai penanggung jawab pengelolaan hutan, harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemegang izin dan para pihak terkait. Dengan

adanya

koordinasi

dan

sinkronisasi

ini

maka

diharapkan

segala

permasalahan dan kendala serta keberhasilan yang dilakukan oleh pemegang izin dapat diketahui secara jelas sehingga semua pihak dapat terus berkonstribusi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Agar penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang izin dapat berjalan dengan baik tentunya dibutuhkan suatu master plan pengelolaan hutan sesuai kaidah pengelolaan hutan produksi lestari. Dokumen ini harus dapat disosialisasikan dengan baik kepada para pemegang izin sehingga akan menjadi acuan bagi para pemegang izin dalam menyusun rencana pengelolaannya. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pemegang izin di wilayah pengelolaan KPH dalam melakukan sinkronisasi diantara para pemegang izin. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang izin dilakukan melalui kegiatan: a) Sosialisasi pokok-pokok kebijakan pengelolaan kawasan; b) Membuat master plan pengelolaan hutan agar para pemegang izin dapat menyesuaikan kegiatan pengelolaan dengan master plan KPH;

48


c) Pertemuan rutin antara pengelola KPHP dan pemegang izin dalam rangka melakukan sinkronisasi rencana kegiatan masing-masing pemegang izin dengan rencana KPH; d) Membangun kerjasama dengan para pemegang izin; e) Membangun dan memperkuat media komunikasi; dan f)

Membangun kolaborasi pengelolaan KPHP.

5.9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait penting dilakukan agar kegiatan yang dilakukan oleh KPH dapat bersinergi dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang menangani bidang kehutanan maupun bidang yang terkait di kabupaten. Hal ini mengingat KPHP Muara Dua merupakan KPHP lintas kabupaten yang menangani KHP Reg 44 dan 46 yang secara administrasi pemerintahan berada di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara. Kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan rutin antara pengelola KPHP dengan instansi dan stakeholder terkait yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Bakorluh Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Desa, perusahaan pemegang

IUPHHK-HTI,

Kelompok

Masyarakat,

dan

Lembaga

Swadaya

Masayarakat (LSM) dalam rangka melakukan sinergi kegiatan.

5.10. Rencana Penyediaan danPeningkatan Kapasitas SDM Penyediaan

dan

Peningkatan

Kapasitas

SDM

ditujukan

untuk

mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas, dan tanggung jawab, serta tata hubungan yang efektif dan efisien

dalam

optimalisasi

pengelolaan

KPHP

Muara

Dua.

Pemantapan

kelembagaan KPH harus didukung oleh tersedianya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain tenaga teknis kehutanan, saat ini diperlukan juga tenaga teknis yang mampu memfasilitasi konflik sosial ekonomi di masyarakat. Sehingga dapat menjadi resolusi konflik terhadap konflik-konflik sosial ekonomi yang ada di wilayah KPHP Muara Dua.

Rencana kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut

meliputi :

49


1. Pengembangan organisasi kelembagaan KPHP Muara Dua, meliputi kegiatan: a) Analisa beban kerja dan kebutuhan personil; dan b) Analisa penyesuaian struktur organisasi KPHP Muara Dua. 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola KPHP Muara Dua, meliputi kegiatan: a) Peningkatan jenjang pendidikan; b) Pemetaan kompetensi; dan c) Pelibatan personil KPHP Muara Dua dalam pendidikan dan latihan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan organisasi, 3. Penambahan personil pengelola KPHP Muara Dua, khususnya personil lapangan, meliputi kegiatan: a) Permohonan formasi pegawai; dan b) Rekruitmen petugas lapangan.

Tabel 14. Ketersediaan dan Kebutuhan SDM KPHP Muara Dua Posisi Non Struktural No

Pejabat Struktural

Posisi

1.

Kepala UPTD KPH Muara Dua

T

2.

Kepala Subbag Tata Usaha Kepala Seksi Rencana Teknik dan Evaluasi

T

Kepala Seksi Bina Hutan

T

3.

4.

T

T Jumlah

Tersedia (org)

Kekurangan (org)

NSU Subbag Tata Usaha

1

6

NSU Seksi RTE NSU Seksi Bina Hutan

1

3

2

3

Tenaga Fungsional Polhut NSU Kepala

5

7

4

5

13

20

Kebutuhan

RPH

4

Keterangan T= Terpenuhi 4. Penyusunan standar operational procedure (SOP) dan petunjuk teknis kegiatankegiatan pengelolaan KPHP Muara Dua, tediri dari: a) Penyusunan Prosedur Kerja KPH; b) Penyusunan Prosedur Kerja Resort Pengelolaan Wilayah (RPH); dan 50


c) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan pengelolaan. 5. Monitoring dan evaluasi personil, untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan personil, meliputi kegiatan: a) Membangun mekanisme pelaporan yang efektif dan efisien; c) Rapat pembinaan reguler KPH dan RPH; dan d) Sistem Pengawasan Internal Instansi. 6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan KPHP Muara Dua, meliputi kegiatan: a) Pembangunan Kantor KPHP Muara Dua; b) Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan; c) Pembangunan pondok kerja, pondok jaga dan pos jaga; d) Pengadaan peralatan kantor KPHP Muara Dua; e) Peningkatan perlengkapan kerja personil KPH; f)

Pengadaan peralatan komunikasi lapangan;

g) Penyediaan listrik dan instalasi air bersih; dan h) Pemeliharaan, perbaikan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana. 5.11. Penyediaan Pendanaan Saat ini KPHP Muara Dua merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sehingga pendanaan secara umum masih sangat tergantung dari pendanaan yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung. Selain itu terdapat dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Konvergensi dari Kementerian Kehutanan. Namun kelak bila KPH sudah menjadi institusi satuan perangkat kerja daerah (SKPD) ataupun melalui Pola Penggunaan Keuangan Badan Layanan Umum Daeran (PPK BLUD) maka pendanaan dapat langsung diberikan selain tentunya dapat berasal dari sumber lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber-sumber lain dapat pula berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)dan dari KPHP Muara Dua sendiri dengan menciptakan peluang-peluang usaha yang nantinya dapat dikembangkan. Sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan dana dari pihak lain maka personil KPH harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang

51


berlaku di Indonesia. Selain itu harus melaksanakan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pelaporan penggunaan dana harus dilakukan secara berkala dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana kontrol dan audit internal juga dilakukan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan berjenjang yang dilakukan oleh kepala KPH. 5.12. Pengembangan Database Tersedianya Informasi dan data yang memuat secara rinci, aktual, dan akurat tentang aspek teknis kawasan hutan menurut unit pengelolaan, data sosial ekonomi masyarakat serta variabel lain terkait pengelolaan KPH merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki sehingga terdapat bank data yang berbasis informasi teknologi secara efektif dan profesional terutama dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Pembangunan pusat data (database) untuk mendukung pengelolaan KPHP Muara Dua, meliputi kegiatan : a. Pembuatan data base tentang KPHP MuaraDua; b. Penyusunan sistem informasi kehutanan; c.

Inventarisasi flora dan fauna di blok perlindungan;

d. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan pada areal izin oleh pemegan IUPHHKHTI; e. Pendataan petani penggarap lahan hutan KPHP MuaraDua bersama pemegang IUPHHK-HTI; f.

Inventarisasi potensi sosial budaya masyarakat yang mendukung pengelolaan kawasan;

g. Inventarisasi tanaman unggulan masing-masing resort; h. Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai cluster produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; i.

Penyusunan studi tentang pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan pada blok perlindungan; dan

j.

Penafsiran citra landsat untuk memantau perkembangan penutupan vegetasi.

52


5.13. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola Pengelolaan KPHP Muara Dua pada masa yang akan datang diprediksikan menghadapi tantangan yang berat. Tantangan terberat adalah bertambahnya populasi penduduk sekitar kawasan KPH yang dapat mempengaruhi ekosistem hutan di KPHP Muara Dua. Hal ini menuntut pihak pengelola KPH untuk melakukan kalkulasi yang scientific based yang dapat dipertanggungjawabkan. Rasionalisasi pengurusan wilayah kelola mencakup 2 (dua) aspek yaitu: 1) aspek fisik (kawasan) yang mencakup aspek silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi dan lainnya; dan 2) aspek non teknis yang meliputi rasionalisasi kelembagaan wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak (organisasi, kewenangan dan personil). Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang mengalami perubahan. Misalnya jika blok pemanfaatan kayu hutan tanaman yangdikelola oleh pemegang ijin tidak mampu dikelola dengan efektif dan efisien maka perlu dirasionalisasi wilayah kerjanya. Perubahan wilayah kelola juga akan mempengaruhi operasional personil di lapangan. KPHP Muara Dua menginginkan terwujudnya kepastian areal kerja melalui kegiatan tata batas, penataan ruang yang efisien dan efektif. Inventarisasi hutan di wilayah ini dilakukan untuk memperbaiki strategi dan pengembangan wilayah kelola yang sesuai dengan kondisi terkini. Pelaksanaan rasionalisasi wilayah kelola inidapat dilakukan bekerjasama dengan pemegang IUPHHK-HTI maupun pengguna kawasan pada areal masing-masing. Adapun bentuk rasionalisasi wilayah kelola diarahkan pada: a. Rekonstruksi tata batas kawasan pada areal IUPHHK-HTI; dan b. Identifikasi dan inventarisasi kinerja pemanfaatan Hutan Tanaman. 5.14. Review Rencana Pengelolaan RPHJP KPHP

Muara Dua yang telah tersusun untuk jangka waktu 10

(sepuluh) tahun ke depan perlu diriview kembali secara rutin setiap tahun sehingga dapat dilakukan tindakan apabila target pencapaian pengelolaan tidak tercapai. Kesesuaian antara rencana dan data serta fakta di lapangan, akan memudahkan pelaksanaan di tingkat tapak. Dengan mereview kembali, keberhasilan

dan

hambatan dalam pelaksanaan RPHJP tahun berjalan dapat diketahui dan dievaluasi 53


sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk percepatan pencapaian target. Pelaksanaan review rencana pengelolaan harus melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan. Para pihak yang terlibat hendaknya dapat mewakili semua lapisan yang memilki kepentingan dengan pengelolaan hutan lestari baik dari pemerintah, pemegang izin, masyarakat sekitar, akademisi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lain yang berkompeten.

5.15. Pengembangan Investasi Pengembangan investasi diwilayah kelola KPHP Muara Dua disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Pengembangan investasi yang akan dilakukan di wilayah kelola KPHP Muara Dua berupa : a) Pengembangan investasi hasil hutan kayu. Jenis investasi yang akan dikembangkan meliputi Acacia dan Dipterocarpaceae b) Pengembangan investasi hasil hutan bukan kayu. Jenis investasi yang akan dikembangkan meliputi pengembangan budidaya lebah madu, getah karet, dan persuteraan alam.

Hasil getah dari tanaman karet

tersebut akan menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipasarkan malalui pabrik pengolahan karet yang ada di Kabupaten Way Kanan. c. Pengembangan investasi wisata alam dan jasa lingkung

54


51


VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KPHP Muara Dua disertai dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh aspek kegiatan pengelolaan. 6.1. Pembinaan Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pembinaan atas penyelenggaraan KPHP Muara Dua adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan tersebut. Pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan di KPHP dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan sebagai wakil dari Pemerintah dan atau Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pembinaan tersebut meliputi : - Koordinasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Kepala KPH seProvinsi Lampung. Sebagai UPTD maka koordinasi dapat dilaksanakan secara intensif dan rutin melalui berbagai kesempatan baik formal maupun informal, sedangkan dengan Kementerian Kehutanan dilakukan melalui kunjungan atau komunikasi dengan menggunakan media elektronik. - Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan administrasi. - Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi. Kegiatan ini perlu dilakukan secara periodik minimal dalam setahun dan insidentil (sesuai dengan kebutuhan) - Pendidikan dan pelatihan. Untuk memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor kehutanan, maka SDM KPH perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Walaupun pelaksana pendidikan dan pelatihan di daerah ditangani oleh Bandiklat Provinsi Lampung dan atau Pusdiklat Kementerian Kehutanan, tetapi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tetap berperan sebagai leader agar tujuan diklat tepat sasaran. - Perencanaan, pengembangan penelitian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi. Pembinaan internal

yang dilakukan Kepala UPTD KPHP

Muara Dua

terhadap sumber daya manusia/personil KPH dengan mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan strategi KPH kepada personil; membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi;

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua

UPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung

membuat uraian jabatan; program pendidikan, dan pelatihan pegawai; ketentuan disiplin pegawai; sistem penilaian kinerja; serta rencana pengembangan karir. Pembinaan eksternal dilakukan UPTD KPH Muara Dua terhadap pemegang izin dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPH. Pembinaan terhadap pemegang izin dilakukan dalam waktu setiap 3 (tiga) bulan sekali terkait dengan pelaksanaan pembangunan HTI. Pembinaan terhadap masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPH dilakukan oleh UPTD KPHP Muara Dua bersama pemegang izin di bawah koordinasi UPTD KPHP Muara Dua. Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menyosialisasikan kegiatan/rencana kegiatan pengelolaan KPHP Muara Dua, keterlibatan masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan dan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan. 6.2. Pengawasan Pengawasan internal dilakukan Kepala KPH meliputi kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi KPH dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan eksternal dilakukan oleh UPTD KPH Muara Dua terhadap pemegang izin untuk mengetahui sejauh mana rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan oleh pemegang izin dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. 6.3.

Pengendalian Pengendalian internal dilakukan untuk menjamin dan mengarahkan agar

kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah disebutkan bahwa Kepala

KPHL

dan

KPHP

Provinsi,

Kabupaten/Kota

melaksanakan

sistem

pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Sistem pengendalian intern yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan 67

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua

UPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung

efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan yag dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan

secara

menyeluruh

di

lingkungan

pemerintah

pusat

dan

pemerintahan daerah. Kegiatan pengendalian internal dilakukan oleh Kepala UPTD KPHP Muara Dua antara lain: review atas kinerja KPH, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern. Pengendalian eksternal dilakukan KPH terhadap pemegang ijin terhadap pelaksanaan pembangunan HTI, pengendalian terhadap terhadap pelaksanaan RKT, dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan dan/atau pengolahan hasil hutan.

68

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Pemantauan dan Evaluasi Salah satu tugas dan fungsi KPHP adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No : P.6/Menhut-II/2010 Pasal 3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan pengelolaan yang sudah direncanakan KPHP Muara Dua untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Pemantauan dan evaluasi untuk setiap program dan kegiatan dilakukan secara berkala sesuai dengan tata waktu pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan yang sudah direncanakan. Sedangkan evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan perbaikan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan di masa yang akan datang. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemegang izin dilakukan oleh UPTD KPHP Muara Dua berdasarkan Pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-nya. Pemantauan dan evaluasi oleh KPH terhadap pemegang izin dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana rencana kerja yang sudah ditetapkan oleh pemegang izin dapat dilaksanakan dengan sebenarnya. 7.2. Pelaporan Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. UPTD KPHP Muara Dua melaporkan hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD KPHP Muara Dua sesuai dengan tugas dan fungsinya secara berkala. Acuan yang digunakan dalampelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku. Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan, penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai dengan tahap penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Semesteran serta Laporan Tahunan. Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui


kemajuan pengembangan kegiatan di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan sistem pelaporan sebagai berikut : 1. KPHP Muara Dua wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang melaksanakan fungsi

controlling

di

bidangnya

yang

ditembuskan

kepada

Kementerian

Kehutanan; 2. Laporan dibuat setiap tri wulan dan pada setiap akhir tahun disusun dalam bentuk laporan tahunan; 3. Indikator yang dilaporkan untuk dipantau dan dievaluasi adalah semua kegiatan sesuai dengan logical framework yang telah dibuat 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang melaksanakan fungsinya dalam bidang kehutanan, melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari KPHP Muara Dua

Seluruh laporan yang telah tersusun ditandatangani oleh Kepala KPH dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang memiliki hak dan kewenangan.

70

No title

Recommend Documents