No title

39

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

A. Pokok-Pokok Perbedaan SAP Berbasis Kas menuju Akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan SAP Berbasis Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010) Dengan telah ditetapkannya PP No.71 Tahun 2010 maka terjadi perubahan yang cukup signifikan, dalam unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di pemerintahan, jika dibandingkan dengan PP No.24 tahun 2005, yaitu sebagai berikut : Tabel 4.1 Pokok-Pokok Perbedaan SAP Berbasis Kas menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual SAP Berbasis Kas menuju Akrual PP No.24 Tahun 2005 1. Laporan Keuangan Pokok, yang terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Arus Kas (LAK) d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010 1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Reports), yang terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL) 2. Laporan Keuangan (Financial Reports), yang terdiri dari : a. Neraca b. Laporan Operasional (LO) c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) d. Laporan Arus Kas (LAK) 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) / (Notes of Financial Statements)

Catatan :

Catatan :

Entitas Pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan (LKK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Entitas Pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Statutory Reports)

Sumber:http//www.scoresociety.com/home/36-tulisan/66-basis-akrual-akuntansi pemerintahan

39

http://digilib.mercubuana.ac.id/

40

B. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran (TA) 2010 Laporan Keuangan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk didalamnya jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan tingkat eselon I dan satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk periode TA 2010 satuan kerja yang mencakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi satu satuan kerja (Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) yang berada dalam satu eselon I (Sekretariat Kementerian Koordinator

Bidang

Perekonomian).

Laporan

Keuangan

(LK)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010 ini mencakup transaksi keuangan yang berasal dari satu satuan kerja (Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) yang berada dalam satu eselon I (Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi


41

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Satuan kerja membukukan transaksi keuangan melalui SAI baik untuk transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, maupun belanja. Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

juga

menggunakan dana dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara(BUN) - Belanja Lain-Lain) untuk satu satuan kerja yang disajikan terpisah dari laporan keuangan ini. Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan kompilasi neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau


42

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. 1. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK TA 2010 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah : a.

Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan kas atau setara kas oleh

KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar


43

kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas atau setara kas diterima oleh KUN, sedangkan pendapatan yang masih harus diterima diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Akuntansi pendapatan

dilaksanakan

berdasarkan

azas

bruto,

yaitu

dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. b.

Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dan kas atau setara kas dari

KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat kas atau setara kas telah dikeluarkan dari KUN, sedangkan belanja yang masih harus dibayar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan dimuka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. c.

Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana


44

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. 1) Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas atau setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak

yang

telah

dikeluarkan

surat

keputusan

penagihannya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan

untuk

mendukung


kegiatan

operasional

45

pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan : -

Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

-

Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

-

Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2010 pada harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu : (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan dan dicatat sebagai aset tetap

ekstrakomptabel

kecuali

pengeluaran


untuk

tanah,

46

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 3) Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TGR

merupakan

suatu

proses

yang

dilakukan

terhadap

bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk


47

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelaktual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan. d.

Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 1) Kewajiban jangka pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),


48

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 2) Kewajiban jangka panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. e.

Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekutas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. 2. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya,


49

yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 928.218.142,00. Realisasi

Belanja

pada

TA

2010

adalah

sebesar

Rp

96.907.929.159,00 merupakan realisasi bersih belanja, setelah dikurangi pengembalian belanja, yang mencapai 82,83% dari anggarannya. Jumlah realisasi bersih belanja tersebut berasal dari Belanja Sumber Dana Rupiah Murni. Tabel 4.2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 (bersih) (dalam rupiah) Uraian

Tahun Anggaran 2010 Anggaran

Pendapatan Negara dan Hibah Jumlah Pendapatan Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman Luar Negeri Hibah Jumlah Belanja

Tahun Anggaran 2009

Realisasi

Anggaran

Realisasi

0

928.218.142

0

715.114.848

0

928.218.142

0

715.114.848

116.403.423.000

96.844.191.459

112.818.864.000

77.229.658.607

0

0

0

0

595.292.000 116.998.715.000

63.737.700 96.907.929.159

16.250.000.000 129.068.864.000

0 77.229.658.607

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010

Bentuk lengkap penyajian Laporan Realisasi Anggaran di atas telah disajikan dalam (lampiran 2) penelitian ini. Pendapatan yang diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada periode TA 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.


50

Tabel 4.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2010 dan 2009 (dalam rupiah) Tahun Anggaran Uraian Realisasi Pendapatan

2010

2009

Persen Kenaikan/ Penurunan

Pendapatan Negara Bukan 928.218.142 715.114.848 29,79 Pajak Pendapatan Penjualan Aset 18.500.000 0 100 Lainnya Pendapatan Sewa Rumah 170.640 170.640 0 Dinas/Rumah Negeri Pendapatan Jasa Lembaga 0 1.096.435 -100 Keuangan Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian yang 60.000.000 63.904.000 -6,1 Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara Penerimaan Kembali Belanja 255.119.750 141.189.675 80,69 Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja 594.427.370 460.790.775 29 Lainnya RM TAYL Penerimaan Kembali Belanja 0 19.963.323 -100 Lainnya Pinj.LN TAYL Penerimaan Pendapatan 382 28.000.000 -99,9 Anggaran Lain-Lain Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010

Total Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak antara TA 2010 dengan 2009 terjadi kenaikan sebesar 29,79%, hal ini diakibatkan adanya kontribusi kenaikan PNBP yang signifikan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran Yang Lalu (RM TAYL). Realisasi belanja pada Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


51

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Bruto TA 2010 (dalam rupiah) Uraian Jenis Belanja Belanja

TA 2010

TA 2009 %

Anggaran

Realisasi

116.998.715.000

97.670.956.575

83,48

% Anggaran

Realisasi

129.068.864.000

77.894.622.006

belanja 10.000.000.000 9.753.654.414 97,54 10.815.000.000 8.433.880.008 pegawai belanja 101.685.284.000 83.173.332.538 81,79 113.822.454.000 65.470.556.703 barang belanja 5.313.431.000 4.743.969.623 89,28 4.431.410.000 3.990.185.295 modal Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010

Realisasi Belanja Bruto menurut jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp 9.753.654.414 ; belanja barang sebesar Rp 83.173.332.538 ; dan belanja modal sebesar Rp 4.743.431.000. Terjadi kenaikan belanja bruto sebesar 25,38% yang disebabkan adanya penurunan pagu anggaran. 3. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2010. Posisi keuangan pada Neraca per 31 Desember 2010 terdiri atas Aset sebesar Rp 38.524.569.403. Kewajiban sebesar Rp 474.598.102 dan Ekuitas Dana sebesar Rp 38.049.971.301. Berikut disajikan ringkasan Neraca Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2010.


60,35 77,98 57,52 90,04

52

Tabel 4.5 Neraca Perbandingan Per 31 Desember 2010 (dalam rupiah) Uraian

Jumlah Dalam Rupiah

Persen

Per 31 Desember 2010

Per 31 Desember 2009

Kenaikan/Penurunan

403.403.516

0

0

ASET ASET LANCAR Kas Lainnya dan Setara Kas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

11.000.000

60.000.000

-81,66

915.223.607

1.107.857.880

-17,38

1.329.627.123

1.167.857.880

13,85

34.325.954.355

29.640.526.657

15,8

2.631.969.000

2.631.969.000

0

67.526.925

3.460.615.000

-98,04

37.025.450.280

35.733.110.657

3,61

0

11.000.000

-100

169.492.000

0

0

ASET TETAP Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Aset Tak Berwujud JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

169.492.000

11.000.000

1.440,83

38.524.569.403

36.911.968.537

4,36

472.555.219

67.898.306

595,97

2.042.883

0

0

474.598.102

67.898.306

598,98

474.598.102

67.898.306

598,98

11.000.000

60.000.000

-81,66

915.223.607

1.107.857.880

-17,38

-71.194.586

-67.898.306

4,85

855.029.021

1.099.959.574

-22,26

37.025.450.280

35.733.110.657

3,61

169.492.000

11.000.000

1.440,83

37.194.942.280

35.744.110.657

4,05

38.049.971.301

36.844.070.231

3,27

38.524.569.403

36.911.968.537

4,36

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Yang Ditangguhkan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010


53

C. Penyajian informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah secara Akrual Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan, terdapat empat jenis informasi akrual yang wajib disampaikan sebagai suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan Kementerian Negara/lembaga. Empat jenis informasi akrual tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan yang masih harus diterima 2. Pendapatan diterima dimuka 3. Belanja yang masih harus dibayar 4. Belanja dibayar dimuka Mengacu pada amanat Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per62/PB/2009 tersebut, akan ditelaah masing-masing jenis informasi akrual diatas, kemudian mengaitkannya dengan jenis Pendapatan dan Belanja yang telah dicatat dalam sistem akuntansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun pelaporan keuangan yaitu Tahun Anggaran 2010. Adapun perincian jenis Pendapatan telah disajikan dalam Tabel 4.3, sedangkan perincian jenis Belanja telah disajikan dalam Tabel 4.4. Analisis masing-masing jenis informasi akrual tersebut didasarkan pada pengamatan dan penelaahan atas kegiatan yang telah berjalan selama tahun pelaporan Laporan Keuangan, yaitu Tahun Anggaran 2010.


54

1. Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai

dengan

tanggal

pelaporan

belum

diterima

oleh

satuan

kerja/Pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja /Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang telah diberikan Pemerintah kepada pihak lain belum diterima. Pada neraca, pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai piutang. Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, realisasi pendapatan secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara : 1. Menambahkan pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran berjalan (piutang pada tahun anggaran berjalan); dan/atau 2. Menambahkan pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan Kementerian Negara/Lembaga, namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (pendapatan ditangguhkan); dan/atau 3. Mengurangkan pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran yang lalu (piutang pada tahun lalu) yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan. Jenis transaksi pendapatan yang masih harus diterima terdiri dari Pendapatan Perpajakan yang masih harus diterima (piutang pajak) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masih harus diterima (piutang


55

PNBP). Dari kedua jenis transaksi tersebut hanya transaksi kedua yang terjadi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah untuk menelaah Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah dengan mengetahui dan merinci jenis-jenis pendapatan yang telah dicatat sebagai penerimaan dalam laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010. a. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya Pendapatan penjualan aset lainnya berasal dari pendapatan atas lelang aset tetap yang telah dihapuskan pada tahun 2009. Selama TA 2009 terdapat penghapusan Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan nilai perolehan senilai Rp 1.607.662.669,00 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-40/M.EKON/12/2009 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 15 Desember 2009. Sehubungan dengan penghapusan Aset Tetap tersebut di atas, telah dilakukan Lelang BMN pada tanggal 10 Maret 2010 atas persetujuan

Menteri

Keuangan

dengan

surat

nomor

S-

347/MK.6/2009 tanggal 26 November 2009, dengan hasil lelang sebesar Rp 18.500.000,00. Dalam proses bisnis pemungutan bea lelang pembeli dan penjual

dimungkinkan

adanya

pendapatan

negara

berupa

penyetoran uang jaminan kepada kas negara. Pendapatan lelang


56

yang masih harus diterima diakui pada saat terbitnya risalah lelang, namun belum dilakukan pembayaran oleh pemenang lelang. b. Pendapatan Sewa Rumah Dinas Pendapatan sewa rumah dinas ini dibayarkan oleh pegawai yang menikmati fasilitas rumah dinas. Penerimaan pendapatan ini didapatkan dari potongan secara otomatis gaji pegawai yang bersangkutan setiap awal bulan untuk pembayaran bulan yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan hak tagih bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal akhir pelaporan keuangan atau 31 Desember 2010. c. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)) Bendahara Pendapatan ini timbul dikarenakan terjadi sesuatu hal yang dilakukan oleh pegawai negeri yang menyebabkan kerugian pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga timbul tuntutan ganti rugi yang penerimaannya diakui sebagai pendapatan. Tuntutan yang sedang berjalan adalah tuntutan atas kehilangan mobil dinas karena kelalaian terhadap pegawai R.H. sebesar Rp 141.000.000,00 yang disepakati untuk dibayarkan secara cicilan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- dari tahun 2008 hingga lunas pada tahun 2011.


57

Piutang atas Tuntutan Ganti Rugi ini sudah dicatat secara akrual dan muncul di dalam neraca. Saldo yang diestimasikan untuk terbayar dalam tempo satu tahun diklasifikasikan ke dalam Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan sisanya masih sebagai Tuntutan Ganti Rugi. Estimasi umur piutang atau aging schedule dari piutang sudah direkam dengan baik di Bagian Keuangan. Karena sifat penerimaan yang sudah terjadwal dan telah dicatat secara akrual pada Neraca, maka Pendapatan Pelunasan Tuntutan Ganti Rugi ini tidak perlu diungkapkan dalam Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima. d. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009, Belanja Pegawai Pusat adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah gaji, uang makan, uang lembur, uang honorarium dan sebagainya yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Namun, jika atas dasar hasil pemeriksaan pihak yang berwenang ditemukan bukti-bukti bahwa suatu pengeluaran Belanja Pegawai Pusat dibayarkan lebih dari ketentuan yang berlaku, maka Satuan Kerja yang membayarkan mempunyai hak tagih atas kelebihan tersebut


58

kepada pegawai yang bersangkutan. Jika, hak tagih dilakukan atas belanja pegawai yang sudah dibayarkan pada tahun anggaran yang lalu, maka penerimaan pendapatan dari sumber ini disebut Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu. e. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu adalah akun untuk penerimaan kembali dana yang telah dikeluarkan untuk belanja-belanja yang bukan rutin pada tahun anggaran yang lalu. Termasuk belanja yang bukan rutin adalah perjalanan dinas tidak rutin, pembelian barang-barang non operasional dan lain-lainnya. Berdasarkan penelitian, peneliti tidak menemukan adanya pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL yang masih harus diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. f. Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-Lain adalah akun untuk menampung pendapatan negara selain jenis-jenis akun yang telah disebutkan dalam Bagan Akun Standar. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sitematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah


59

pusat. Badan Akun Standar (BAS) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar. Penerimaan pendapatan anggaran lain-lain merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua Kementerian Negara / Lembaga. Pada

laporan

keuangan

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian Tahun 2010 terdapat saldo untuk penerimaan ini sebesar Rp 382,00 yang berasal dari kelebihan pembayaran gaji. Penerimaan tersebut telah diselesaikan dan dipotong langsung dari gaji para pegawai yang bersangkutan, sehingga sudah tidak menimbulkan hak tagih lagi bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagaimana penerimaan pendapatan anggaran lain-lain, ditemukan

bahwa

masih

terdapat

hak

tagih

Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian atas akun pendapatan negara bukan pajak, sehingga perlu disajikan dalam informasi akrual sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Potensi penerimaan berasal dari hasil pemeriksaan BPK-RI atas Audit Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang menemukan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 masih terdapat saldo sisa pembayaran langsung honor tim pada beberapa kedeputian yang masih berada ditangan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan belum diserahkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp 401.360.633.


60

Pendapatan Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain yang

Masih

Harus

Diterima

satker

Kemenko

Bidang

Perekonomian dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 4.6 Pendapatan Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain yang Masih Harus Diterima dari Hasil Pemeriksaan Tahun 2010 (dalam rupiah) No.

Unit

Nilai Temuan

1.

Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

17.722.000

2.

Deputi II Bidang Koordinasi Dan Kelautan

17.085.000

3.

Deputi III Bidang ESDM Kehutanan

28.900.000

4.

Deputi IV Bidang Industri Dan Perdagangan

5.

Deputi V Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan JUMLAH

299.890.125 37.763.508 401.360.633

Sumber: Hasil Temuan BPK-RI berdasarkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)

Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp 401.360.633 tersebut seharusnya disajikan dalam Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2010. Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, pendapatan Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp 401.360.633 akan menambah saldo Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain.


61

Tabel 4.7 Penyajian Informasi Pendapatan Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain yang Masih Harus Diterima Tahun 2010 (dalam rupiah) Pendapatan/Belanja No

Kode Akun

Uraian

Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)

Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah

Kurang

Informasi Akrual

Dokumen Sumber

Nomor Transaksi 1 423991 382 401.360.633 401.361.015 Penerimaan Negara (NTPN) Sumber: Telah diolah kembali dari Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010 Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain

Pendapatan Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp 401.360.633 merupakan piutang PNBP dan telah disajikan di Neraca TA 2010 yang telah berbasis akrual. 2. Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang hanya menjalankan fungsi koordinasi antar Kementerian/Lembaga Tinggi Negara dan antara Pusat-Daerah

menyebabkan instansi ini tidak dapat

menghasilkan pendapatan yang dianggarkan atau ditarget seperti halnya


62

Pendapatan Pajak bagi Kementerian Keuangan atau Pendapatan Minyak Bumi dan Gas. Satu-satunya pendapatan yang bisa dihasilkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Pendapatan Bukan Pajak yang bisa berasal dari berbagai macam sumber, tetapi tanpa harus memberikan imbalan barang/jasa/fasilitas kepada penyetor kecuali untuk penerimaan dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri dipotong secara otomatis dari gaji yang dibayarkan tiap awal bulan untuk bulan yang bersangkutan sehingga tidak ada pembayaran di muka untuk tanggal setelah tanggal pelaporan. Selain dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Diterima di Muka dari sumber atas pemberian imbalan barang, jasa atau fasilitas lain tidak ditemukan. Berdasarkan

hasil

penelitian

tidak

ditemukan

kelebihan

pembayaran atau permintaan pengembalian pendapatan yang belum dibayarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga akhir Tahun Anggaran 2010. 3. Belanja Yang Masih Harus Dibayar Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian atau komitmen yang dilakukan oleh satuan kerja, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut. Jenis transaksi Belanja yang Masih Harus Dibayar bisa bermacam-macam berupa Belanja Pegawai,


63

Belanja Barang maupun Belanja Modal. Oleh karena itu, dokumen sumber pencatatannya pun bisa bermacam-macam. Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, realisasi belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan dengan cara : i.

Menambahkan belanja yang masih harus dibayar yang terutang pada tahun anggaran berjalan; dan/atau

ii.

Mengurangkan belanja yang masih harus dibayar pada tahun anggaran yang lalu yang telah dibayarkan pada tahun anggaran berjalan. Langkah untuk menelaah belanja yang masih harus dibayar adalah dengan mengetahui dan merinci jenis-jenis belanja yang dicatat oleh sistem akuntansi Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

kemudian menelaah bukti-bukti yang ada untuk mengetahui adanya potensi belanja yang masih harus dibayar. a.

Belanja Pegawai Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

melaporkan Belanja yang Masih Harus Dibayar di dalam informasi akrual, salah satunya adalah Belanja Pegawai (kode akun 51) sebesar Rp 10.707.024. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar ini berupa pembayaran kekurangan gaji beberapa pegawai yang masih belum dibayarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan 31 Desember 2010. Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar berupa kekurangan pembayaran gaji pegawai adalah salah satu contoh


64

kasus yang jarang terjadi pada satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Akan tetapi, sudah merupakan tindakan yang tepat bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaporkan pada informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual. Tabel 4.8 Penyajian Informasi Belanja Gaji Pokok PNS yang Masih Harus Dibayar Tahun 2010 (dalam rupiah)

Pendapatan/Belanja No

1

Kode Akun

Uraian

511111

Belanja Gaji Pokok PNS



4.046.658.260 10.707.024

Informasi Akrual

Kurang

Dokumen Sumber

Daftar Kekurangan 4.057.365.284 Pembayaran Gaji

Sumber: Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010

b.

Belanja Barang Selain Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah melaporkan Belanja Barang (kode akun52) yang masih harus dibayar di dalam informasi akrual berupa Belanja Langganan Daya dan Jasa yang masih harus dibayar sebesar Rp 60.487.562. Belanja Langganan Daya dan Jasa yang masih harus dibayar tersebut merupakan pembayaran tagihan telepon dan listrik bulan Desember 2010 yang baru akan ditagih pada bulan Januari 2011. Tagihan telepon dan listrik bulan Desember 2010 sebenarnya merupakan belanja tahun berjalan yang dibayar pada


65

tahun berikutnya, sehingga belanja ini perlu menjadi penambah nilai untuk Belanja Barang pada tahun 2010 pada informasi akrual. Nilai ini kemudian akan dijurnal balik pada tahun berikutnya ketika jumlah belanja ini telah dibayar. Dan untuk belanja pembayaran tagihan daya dan jasa bulan Desember 2009 tidak perlu menjadi pengurang untuk informasi akrual belanja yang masih harus dibayar tahun 2010. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 tagihan tersebut

telah disajikan dalam informasi akrual

sebagai suplementary bagi laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2009. Tabel 4.9 Penyajian Informasi Belanja Langganan Daya dan Jasa yang Masih Harus Dibayar Tahun 2010 (dalam rupiah) Pendapatan/Belanja No

Kode Akun

Uraian



Kurang

Informasi Akrual

Dokumen Sumber

Tgihan Pihak 1 522111 654.099.418 60.487.562 714.586.980 Ketiga (PLN dan TELKOM) Sumber: Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010 Belanja Langganan Daya/Jasa

c.

Belanja Modal Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal. Dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2010, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat belanja modal berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Fisik


66

Lainnya yang terealisasi dengan menggunakan kontrak atau perjanjian kerja. Dari hasil penelitian, tidak ditemukan bukti yang menunjukan terdapat Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar baik dari pihak ketiga maupun kekurangan pembayaran belanja. Seluruh kontrak dan perjanjian kerja untuk belanja modal tersebut telah diselesaikan pembayarannya kepada pihak ketiga sebelum 31 Desember 2010 sehingga sudah tidak menimbulkan kewajiban lagi bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada akhir tahun anggaran. 4. Belanja Dibayar Dimuka Belanja

Dibayar

Dimuka

adalah

pengeluaran

satuan

kerja/Pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, tetapi barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima atau dinikmati satuan kerja. Belanja dibayar dimuka timbul karena Pemerintah telah melakukan pembayaran atas barang/jasa kepada pihak ketiga yang barang/ manfaatnya masih akan diterima pada periode berikutnya. Pada neraca, belanja dibayar dimuka disajikan sebagai piutang. Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, realisasi belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan dengan cara : a. Menambahkan belanja dibayar dimuka pada tahun lalu yang barang/jasa/pelayanannya dinikmati pada tahun anggaran berjalan. b. Mengurangkan belanja dibayar dimuka pada tahun berjalan.


67

Berdasarkan

penelitian,

semua

belanja

kontraktual

telah

diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran sehingga tidak ada Belanja Dibayar Dimuka yang harus dilaporkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010. 5. Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah secara Akrual setelah Disesuaikan Setelah menganalisis masing-masing jenis informasi akrual yang di amanatkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 kemudian mengaitkannya dengan jenis pendapatan dan belanja yang telah dicatat dalam sistem akuntansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama TA 2010, maka informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2010 akan disajikan sebagai berikut : Tabel 4.10 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual yang telah Disesuaikan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2010 (dalam rupiah) Pendapatan/Belanja No

Kode Akun

Uraian



Kurang

Informasi Akrual

Dokumen Sumber

Nomor Transaksi 1 423991 382 401.360.633 401.361.015 Penerimaan Negara (NTPN) Daftar Belanja Gaji Kekurangan 2 511111 4.046.658.260 10.707.024 4.057.365.284 Pokok PNS Pembayaran Gaji Tgihan Belanja Pihak 3 522111 Langganan 654.099.418 60.487.562 714.586.980 Ketiga Daya/Jasa (PLN dan TELKOM) Sumber: Telah diolah kembali dari Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010 Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain


68

Terdapat tiga penambahan saldo realisasi pada beberapa akun di atas, yaitu akun Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp 401.360.633 yang akan menambah saldo realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ; akun Belanja Pegawai sebesar Rp 10.707.024 yang akan menambah saldo realisasi Belanja Pegawai (Belanja Rupiah Murni) ; dan akun Belanja Langanan Daya/Jasa sebesar Rp 60.487.562 akan menambah saldo realisasi Belanja Barang (Belanja Rupiah Murni). Tabel 4.11 Laporan Realisasi Anggaran Menurut Basis Akrual Tahun 2010 (dalam rupiah) Pendapatan/Belanja A. Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak B. Belanja Negara I. Belanja Rupiah Murni 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal II. Hibah 1. Belanja Barang

Realisasi Menurut Basis Kas

Penyesuaian Akrual Tambah

Kurang

Realisasi Menurut Basis Akrual

928.218.142

-

-

1.329.578.775

-

-

-

0

928.218.142

401.360.633

-

1.329.578.775

96.907.929.159 96.844.191.459 9.725.609.115 82.374.612.721 4.743.969.623

10.707.024 60.487.562 -

-

96.979.123.745 96.915.386.045 9.736.316.139 82.435.100.283 4.743.969.623

63.737.700

-

-

63.737.700

Sumber: Telah Diolah Kembali dari laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010

Terlihat jelas perubahan yang sangat signifikan dalam penerimaan negara bukan pajak, hal ini dikarenakan adanya penambahan nominal penerimaan pendapatan anggaran lain-lain dari yang tidak material Rp 382,seperti yang disajikan dalam tabel 4.3 menjadi Rp 401.360.633,-.


69

D. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sebelum dan Setelah Penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan

Sesuai

Perdirjen

Perbendaharaan

Nomor

Per-62/PB/2009,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai melaksanakan amanat untuk menerapkan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2009, meskipun masih terbatas pada penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagai suplementary Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas. Namun, penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual tersebut telah dapat menyediakan estimasi dan informasi yang lebih akurat dan aktual mengenai pendapatan dan belanja yang terjadi selama Tahun Anggaran 2010 serta posisi keuangan pada tanggal pelaporan jika dibandingkan dengan laporan keuangan Tahun Anggaran 2008 yang belum menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Berikut adalah perbandingan persamaan maupun perbedaan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum dan setelah penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009. Dari perbandingan di bawah, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2008, laporan keuangan tahun 2010 menyediakan beberapa manfaat terkait dengan penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual.


70

Tabel 4.12 Perbandingan Penyajian Pendapatan dan Belanja Pemerintah pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2008 dengan TA 2010 No. 1.

Laporan Keuangan TA 2008 Pendapatan

Laporan Keuangan TA 2010 Pendapatan

- Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. - Seluruh pendapatan diakui pada saat kas atau setara kas diterima oleh rekening Kas Umum Negara. -

Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan pada LRA diakui pada saat kas atau setara kas diterima oleh rekening Kas Umum Negara. Disamping pendapatan-LRA yang disajikan dengan basis kas, disajikan pula informasi pendapatan akrual yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai suplementary LRA berbasis kas. - Terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang perlu disajikan dalam informasi pendapatan akrual berupa Penerimaan Pendapatan Anggaran Lainlain

2

Belanja

Belanja

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. - Seluruh Belanja diakui pada saat kas atau setara kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara.

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Belanja diakui pada saat kas atau setara kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). - Disamping belanja-LRA yang disajikan dengan basis kas, disajikan pula informasi belanja akrual yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai suplementary LRA berbasis kas. - Terdapat Belanja yang Masih Harus Dibayar yang disajikan dalam informasi belanja akrual berupa Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar dan Belanja Langganan Daya dan Jasa yang Masih Harus Dibayar.

Sumber: Telah diolah kembali dari Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2008 dan TA 2010


71

Manfaat-manfaat tersebut antara lain : 1. Menyediakan informasi yang lebih akurat dan aktual mengenai posisi keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sesungguhnya, khususnya pada akun Kewajiban Jangka Pendek, dimana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan adanya Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar karena terjadinya kekurangan gaji beberapa pegawai yang masih belum dibayarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan 31 Desember 2010. Selain itu juga dilaporkan adanya Belanja Langganan Daya dan Jasa yang Masih Harus Dibayar pada tahun anggaran berikutnya atas pemakaian jasa telekomunikasi bulan Desember 2010 dan Tagihan Listrik bulan Desember 2010. Dengan pencatatan berbasis kas, kedua belanja yang masih harus dibayarkan tersebut tidak akan diakui sebagai belanja tahun anggaran 2010, padahal sesungguhnya keduanya telah terjadi pada tahun 2010. 2. Menunjukan akuntabilitas atas pengelolaan aktiva yang diakui dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, Piutang PNBP dan Ekuitas Dana juga lebih dapat mencerminkan nilai sesungguhnya, sebagai kompensasi atas dicatatnya akun Pendapatan Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-lain yang Masih Harus Diterima. Dengan pencatatan berbasis kas, penerimaan-penerimaan tersebut tidak diakui sebagai pendapatan Tahun Anggaran 2010, padahal sesungguhnya penerimaan yang masih harus diterima tersebut telah menimbulkan hak


72

tagih bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2010. 3. Membantu dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya terkait dengan Belanja Pegawai dan Belanja Langganan Daya dan Jasa yang masih harus dibayar pada tahun anggaran berikutnya. E. Kendala yang Dihadapi dalam Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah secara Akrual

Ketentuan untuk menyajikan informasi pendapatan dan belanja Pemerintah

secara

akrual

pada

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga Tahun 2010 merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam melaksanakan strategi penerapan akuntansi berbasis akrual yang akan dilaksanakan secara bertahap terhitung mulai tahun 2009 hingga selanjutnya akan diimplementasikan sepenuhnya paling lambat pada tahun 2015. Peralihan ini tentu akan memungkinkan timbulnya kesulitan dalam penerapannya serta menuntut waktu untuk memahaminya. Kementerian Koordinator

Bidang

Perekonomian

yang

merupakan

salah

satu

Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

anggaran

dengan

menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta Informasi Pendapatan dan Belanja

Akrual,

juga

mengalami

beberapa


permasalahan

dalam

73

menyajikan informasi pendapatan dan belanja akrual pada tahun peralihan ini. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : 1. Peraturan Perundang-undangan Pemerintah

memang

telah

memiliki

rencana

untuk

mengimplementasikan basis akrual pada pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak tahun 2003, yaitu tahun 2008 sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1). Namun ternyata pemerintah dan DPR kemudian menyadari bahwa pengimplementasian basis akrual ini masih belum dapat terlaksana pada tahun 2008. Hal inilah yang kemudian mendasari terjadinya kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan basis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 hingga tahun 2015. Kesepakatan ini selanjutnya telah dituangkan dalam Undang-undang RI No.41 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (3). Namun, Pada Tahun Anggaran 2009 pelaksanaannya belum dibarengi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Hal inilah yang menjadikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Pada Laporan Keuangan sebagai satu-satunya peraturan teknis yang dapat dijadikan pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga.


74

Pada

tanggal

22

Oktober

2010

Standar

Akuntansi

Pemerintahan telah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Sehingga pada Tahun Anggaran 2010 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Telah mempunyai dua pedoman penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009. Untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual ini, pemerintah telah menetapkan strategi penerapan secara bertahap dan akan berlaku secara penuh pada tahun anggaran 2015. Pentahapan strategi penerapan SAP Akrual dapat dilihat pada tabel berikut :


75

Tabel 4.13 Strategi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2010

Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual Mengumpulkan informasi Akrual, menyiapkan standar akuntansi pemerintah dan rencana detilnya.

Kegiatan-Kegiatan yang Dilakukan -

Departemen keuangan menyiapkan akuntansi akrual (identifikasi informasi akrual) - Menerbitkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual - Menyusun framework akuntansi akrual - Membangun framework chart of account (COA) - Menyusun tim pelaksana (project team) 2011 Menyiapkan peraturan pelaksanaan, - Menyiapkan peraturan pelaksanaan kebijakan dan sistem. - Kebijakan akuntansi - Pelatihan government finance statistic (gfs) - Sistem akuntansi, terdiri dari: 9 Penyiapan sistem akuntansi berbasis akrual 9 Pengembangan COA dan kebijakan akuntansi dan petunjuk teknis yang detil 9 Proses bisnis 9 Dukungan IT 2012 Melanjutkan pengembangan sistem - Melanjutkan pengembangan sistem akuntansi dan penyiapan capacity akuntansi pada tahun sebelumnya building. - Capacity building - Sosialisasi dan pelatihan 2013 Implementasi percobaan dan pelaporan - Implementasi dengan proyek konsolidasi. percontohan di beberapa K/L - Pelatihan intensif pada K/L yang menjadi proyek percontohan - Implementasi percobaan pada BUN sebagai entitas pelaporan - Laporan keuangan konsolidasi percobaan - Pengembangan sistem, petunjuk dan sumber daya manusia - Review dan evaluasi 2014 Implementasi dan konsolidasi pararel - Implementasi diseluruh K/L diseluruh K/L dan depkeu, evaluasi - Implementasi di BUN sistem. - Konsolidasi - Pelatihan dan pengembangan SDM - Finalisasi sistem dan petunjuk pelaksanaan - Help desk 2015 Implementasi penuh atas akuntansi - Melanjutkan review dan evaluasi pemerintah berbasis akrual dan evaluasi - Help desk Sumber : Telah diolah kembali dari Sosialisasi Paket Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2011


76

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai dan kompeten di bidang akuntansi dan keuangan negara, baik itu SDM pengelola keuangan maupun aparat pengawas intern secara memadai baik itu secara kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan dalam rangka penerapan basis akrual penuh. Tersedianya SDM yang memadai dapat diperoleh melalui proses rekrutmen maupun pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Dari segi kuantitas, jumlah SDM pada Bagian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dirasa kurang ideal untuk pengelolaan keuangan suatu satuan kerja. Hal ini nampak dari adanya perangkapan fungsi pada beberapa orang pegawai, antara lain fungsi penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) merangkap petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), serta fungsi bendahara pengeluaran merangkap fungsi verifikasi. Meskipun tidak melanggar ketentuan yang menetapkan bahwa fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), fungsi penanda tangan SPM, dan fungsi bendahara pengeluaran tidak boleh saling merangkap, namun demi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik hendaknya fungsifungsi tersebut dipisahkan. Dari segi kualitas, dengan akan diimplementasikannya basis akrual penuh, maka sangat diperlukan SDM handal yang memiliki dan menguasai pengetahuan tentang basis akrual pada akuntansi


77

Pemerintahan agar tidak menghambat proses implementasi. Dengan basis pendidikan serta pengalaman kerja di bidang akuntansi maupun perbendaharaan negara, SDM yang ada pada Bagian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini cukup memiliki dan menguasai pengetahuan untuk penerapan basis akrual tersebut. 3. Sistem Informasi Ketersediaan sistem informasi yang memadai sangat mutlak diperlukan dalam penerapan basis akrual agar dapat menghasilkan informasi yang akurat, karena laporan-laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja dihasilkan oleh sistem informasi yang dinamakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi yang ada saat ini belum memadai, karena merupakan Sistem Akuntansi Instansi berbasis kas menuju akrual,

dimana

transaksi-transaksi

pendapatan,

belanja,

dan

pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas. Sementara aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Hal ini menyebabkan penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang diamanatkan oleh Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual untuk dilampirkan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran


78

2010 harus disusun secara manual, tanpa menggunakan SAI. Informasi yang dihasilkan dari penyususnan secara manual ini tentu saja kurang cepat dan akurat dibandingkan dengan informasi yang dihasilkan dari SAI.


No title

Recommend Documents