DAFTAR ISI RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2019 Kata Pengantar ……………………………………………………………………………...... Daftar Isi …………………………………………………………………………………....... Daftar Tabel…………………………………………………………………………………..... Daftar Gambar dan Daftar Grafik …………………………………………………………... BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
i ii iii iv
PENDAHULUAN A. Kondisi Umum ....………………………………………………………….... B. Potensi dan Permasalahan…..……………………………………………… 1. Potensi …………………………………………………………………... 2. Permasalahan …………………………………………………………….
2 24 24 28
VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ……………………….. B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ………………………. C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul …………………… D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ………...
33 33 34 34
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional …………………………………… B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ……………………………………………………………………….. C. Kerangka Regulasi …………………………………………………………. D. Kerangka Kelembagaan ……………………………………………………
37 39 50 51
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. Target Kinerja …………………………………………………………........ B. Kerangka Pendanaan ………………………………………………………
53 60
PENUTUP ………………………………………………………………………..
67
ii
DAFTAR TABEL RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2019 BAB I
PENDAHULUAN
Tabel 1.1
Jumlah Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2010-2014
14
Tabel 1.2
Karakteristik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009 – 2014
14
Tabel 1.3
Karakteristik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014 Jumlah Pegawai PNS Organik, PNS DPK dan Non PNS di KPU Kabupaten Bantul
15
Tabel 1.4
16
Tabel 1.5
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan
17
Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Bantul Menurut Golongan/Kepangkatan Tahun 2010-2014
18
Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Menurut Eselon di KPU Kabupaten Bantul Tahun 20102014
18
Tabel 1.8
Rincian Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul
19
Tabel 1.9
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2010 – 2014
20
Tabel 1.10
20
Tabel 1.11
Komposisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 RingkasanAnalisis Faktor Internal
Tabel 1.12
Ringkasan Analisis Faktor Eksternal
31
BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019
35
Tabel 2.1 BAB III Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Bantul Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
30
42 46 47
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Tabel 4.1
Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Kurun Waktu 2015-2019
53
Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul selama 5 tahun (2015-2019)
60
Tabel 4.3
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul SetiapKegiatan selama 5 tahun (2015-2019)
61
Tabel 4.4
Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul selama 5 tahun (2015-2019)
62
iii
DAFTAR GAMBAR RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2019 BAB I
PENDAHULUAN
Gambar 1.1
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
7
Gambar 1.2
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
9
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
Gambar 3.1
Peta Strategi KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019
40
DAFTAR GRAFIK RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2019 BAB I
PENDAHULUAN
Grafik 1.1
Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Bantul Tahun 2014
16
Grafik 1.2
Jumlah pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berdasarkan pendidikan tahun 2010-2014
17
Grafik 1.3
Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul
19
Grafik 1.4
Komposisi anggaran KPU Kabupaten BantulTahun 2011-2014
22
iv
KATA PENGANTAR Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Perencanaan
yang
bersifat
strategis
merupakan
acuan
bagi
semua
pihak
dalam
memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Iingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Bantul dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaransasaran yang telah ditetapkan. Renstra KPU Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI yang mengacu RPJMN 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019. Mengingat hal tersebut, maka pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul harus melaksanakanya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, demi menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra dan mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.
Ketua,
Muhammad Johan Komara
BAB I PENDAHULUAN
Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan guna mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam mencapai strategi ini. Secara umum berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses,
Opportunities,
Threats),
PEST
(Political,
Economic,
Social,
Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory). Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini guna melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001) Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah, maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) secara nasional dan lokal. Demikian juga KPU Kabupaten Bantul sebagai unit kerja di bawah KPU RI, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan Undang Undang. Tentu saja dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi, timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka KPU Kabupaten Bantul menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015-2019. Rencana Strategis KPU Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI periode 2015-2019 yang pada dasarnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 2019 dan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi
1
Pemilihan Umum Tahun 2015-2018, maka Renstra KPU Kabupaten Bantul memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode (lima) tahun mendatang.
A. KONDISI UMUM Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sedangkan KPU Kabupaten Bantul yang telah terbentuk sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001, telah melaksanakan 3 (tiga) kali Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu : tahun 2004, 2009 dan 2014. Pada tahun 2015 berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bantul termasuk daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada gelombang pertama bersama 269 daerah lainnya di Indonesia, mengingat bahwa Akhir Masa Jabatan Bupati Bantul berakhir pada tanggal 27 Juli 2015. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. KPU
Kabupaten/Kota
adalah
penyelenggara
pemilu
di
Kabupaten/Kota.
Sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota lainnya, maka KPU Kabupaten Bantul memiliki tugas dan wewenang yang diatur UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagai berikut :
2
1.
Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : a.
Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Bantul;
b.
Melaksanakan
semua
tahapan
penyelenggaraan
di
Kabupaten
Bantul
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; c.
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d.
Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelengggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e.
Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f.
Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g.
Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
h.
Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Bantul berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i.
Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bantul, dan KPU Provinsi;
j.
Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bantul untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Bantul
dan
mengumumkannya; k.
Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
l.
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bantul;
m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul , dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten
Bantul
dan/atau
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; n.
Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat;
3
o.
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
p.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2.
Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi a.
Menjabarkan program dan melaksankan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
b.
Melaksanakan semua tahapan penyelenggraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d.
Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelengggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e.
Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f.
Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g.
Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bantul yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h.
Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta
wajib
menyerahkan
kepada
saksi
peserta
Pemilu,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; i.
Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu;
j.
Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul , dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul
dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan; k.
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat;
l.
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 3.
Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota meliputi: a.
Merencanakan program, anggaran, dan jadwal di kabupaten;
4
b.
Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Bantul dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c.
Menyusun
dan
penyelenggaraan
menetapkan pemilihan
pedoman walikota
teknis
untuk
berdasarkan
setiap
ketentuan
tahapan peraturan
perundang-undangan; d.
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dalam wilayah kerjanya;
e.
Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelengggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
f.
Menerima
daftar
pemilih
dari
PPK
dalam
penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota; g.
Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h.
Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi
i.
Menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang telah memenuhi persyaratan;
j.
Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Bantul yang bersangkutan;
k.
Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
l.
Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bantul
untuk mengesahkan hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya; m. Mengumumkan calon bupati walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; n.
Melaporkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
o.
Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p.
Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul , dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
q.
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat;
5
r.
Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
s.
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati;
t.
Menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ;dan
u.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan penamaan dan pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-013.329600/TAHUN 2016 adalah sebagai berikut : 1. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik 2. Divisi Teknis 3. Divisi Perencanaan dan Data 4. Divisi Hukum 5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Administrasi Perkantoran; b. Kearsipan; c. Protokol dan Persidangan; d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; e. Kerumahtanggaan Kantor; f.
Keamanan;
g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan; h. Logistik; i.
Pengadaan Barang dan Jasa;
j.
Hubungan Antar Lembaga.
2. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; b. Pencalonan; c. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu; d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD; 3. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Penyusunan Program dan Anggaran; b. Pemutakhiran Data Pemilih; c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; d. Pengelolaan Jaringan IT;
6
e. Scan Hasil Pemilu; f.
Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.
4. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Pembuatan Rancangan Keputusan; b. Verifikasi Partai Politik; c. Verifikasi DPD; d. Pelaporan Dana Kampanye; e. Telaah Hukum; f.
Advokasi Hukum;
g. Sengketa Pemilu; h. Dokumentasi Hukum; i.
Pengawasan/Pengendalian Internal.
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : a. Administrasi dan Rekruitmen Kepegawaian; b. Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock; c. Diklat dan Pengembangan SDM; d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; e. Penegakan Disiplin Organisasi; f.
Kampanye;
g. Sosialisasi, Publikasi, dan Kehumasan; h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; i.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun bagan organisasi KPU Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 1.1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
KETUA KPU ----------------------------ANGGOTA KPU
SEKRETARIS KPU
KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM DAN DATA
KEPALA SUB. BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
Sumber : PKPU Nomor 05 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 06 Tahun 2008
7
Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bantul dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Sekretariat KPU Kabupaten Bantul bertugas : 1)
Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2)
Memberikan dukungan teknis admistratif;
3)
Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu.
4)
Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5)
Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bantul;
6)
Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
7)
Membantu
penyusunan
laporan
penyelenggaraan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bantul. 8)
Membantu
pelaksanaan
tugas-tugas
lainnya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan. b.
Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berwenang : 1)
Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelengggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2)
Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3)
Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
4)
Memberikan layanan admistrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c.
Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berkewajiban : 1)
Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2)
Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3)
Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bantul.
Selanjutnya
untuk
mendukung
pelaksanaan
kelancaran
tugas
maka
KPU
menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.Sekretariat KPU Kabupaten Bantul adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten, dibantu oleh empat Ka. Sub Bag. sebagai pendukung yang
8
profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu. Sekretariat KPU Kabupaten Bantul terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Ka. Sub Bag.), yaitu : a.
Sekretaris KPU Kabupaten Bantul;
b.
Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik;
c.
Ka. Sub Bag. Program dan Data;
d.
Ka. Sub Bag. Hukum;
e.
Ka. Sub Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas.
Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
SEKRETARIS KPU
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
Sumber : PKPU Nomor 06 Tahun 2008
Selanjutnya pada PKPU Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada Pasal 61 disebutkan bahwa staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul terdiri dari atas : a.
Staf pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data;
b.
Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum;
c.
Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
d.
Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
Staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul memiliki tugas sebagai berikut : a.
Staf Pelaksana pada Sub bagian Program dan Data mempunyai tugas; 1)
Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu
2)
Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
3)
Mengelola, menyusun data pemilih;
9
4)
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait;
5)
Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6)
Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
7)
Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
8)
Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
9)
Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Program dan Data;
10) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 11) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 13) Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekruitmen anggota KPU Kabupaten Bantul; 14) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU; 15) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. b.
Staf Pelaksana pada Sub. bagian Hukum mempunyai tugas : 1)
Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2)
Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3)
Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara hukum;
4)
Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;
5)
Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6)
Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
7)
Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Bantul;
8)
Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
9)
Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
10) Menyusun dan mengolah bahan- bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu; 11) Mengumpulkan dan mengelola bahan bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 12) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
10
13) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakanteknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Hukum; 14) Menyusun
dan
mencari
bahan
permasalahan
yang
terjadi
dan
menyiapkanbahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 15) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul ; 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 17) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten Bantul ; 18) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; 19) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. c.
Staf Pelaksana pada sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas 1)
Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Bantul ;
2)
Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul ;
3)
Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapam hasil pemilu;
4)
Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;12
5)
Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bantul ;
6)
Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7)
Mengumpulkan dan mengindetifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8)
Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
9)
Mengumpulkan
dan
mengidentifikasi
bahan
dan
informasi
pelaksanaan
kampanye; 10) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye; 11) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknisbina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih; 12) Melakukan identifikasi kinerja staf di Subagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; 13) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
11
14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul ; 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 16) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten Bantul ; 17) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. d.
Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 1)
Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan;
2)
Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bantul ;
3)
Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4)
Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
5)
Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6)
Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7)
Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8)
Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9)
Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan diseslesaikan oleh KPPN;
10) Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM; 12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan Pemilu; 13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan; 14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 15) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 16) Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan sub bagian lain; 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. e.
Staf Pelaksanan pada Sub Bagian Umum mempunyai tugas: 1)
Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
2)
Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
12
3)
Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
4)
Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;
5)
Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
6)
Mencatat dan menyusun surat masuk keluar;
7)
Menyusun dan mengarsipkan surat masuk;
8)
Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
9)
Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
10) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; 11) Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; 12) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara; 13) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 14) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 15) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 16) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain; 17) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. f.
Staf Pelaksana pada Sub Bagian Logistik mempunyai tugas; 1)
Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian logistik;
2)
Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian dan penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
3)
Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
4)
Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
5)
Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
6)
Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul;
7)
Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul;
8)
Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bantul
9)
Mengelola dan melakukan koordinasii dengan subbagian lain;
10) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi KPU dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
13
KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan
untuk
program
yang
bersifat
eksternal
adalah
program
penguatan
kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan. Meskipun tidak semua sasaran ada di KPU Kabupaten Bantul, namun disesuikan dengan kebutuhan KPU Kabupaten Bantul. Seperti halnya Program kerja Sarana dan Prasarana, tidak setiap tahun ada, hanya pada tahun 2012. Tabel 1.1 Jumlah Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bantul tahun 2010-2014 NO
TAHUN
PROGRAM
KEGIATAN
1
2010
7
15
2
2011
2
5
3
2012
3
8
4
2013
2
7
5
2014
2
7
Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, sebagai satker yang bersifat hirarkis, KPU Kabupaten Bantul berpegang pada legalitas formal berupa peraturan KPU yang telah dihasilkan dan didiseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi. Melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan 2014, KPU telah menghasilkan 158 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan rincian sebagaimana tabel berikut : Tabel 1.2 Karakteristik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009 – 2014 No 1.
2.
Karakteristik Peraturan Berdasarkan tujuan pembentukannya: 1. Mengikat ke dalam 2. Mengikat ke luar Total Berdasarkan sifat pembentuknya : Baru diatur Perubahan atas aturan sebelumnya Total
Jumlah 31 127 158 86 72 158
14
Berdasarkan
tabel
diatas
dapat
dijelaskan
bahwa
berdasarkan
tujuan
pembentukannya, KPU telah berhasil membuat 31 peraturan yang mengatur dan berlaku untuk internal organisasi. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan kebijakan yang bersifat pendukungan (supporting) terhadap core business KPU, yaitu penyelenggaraan pemilu. Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, KPU telah berhasil membuat 127 peraturan. Dari jumlah peraturan tersebut diatas, yang merupakan kebijakan baru diatur sebanyak 86 peraturan dan 72 peraturan yang bersifat perubahan dari peraturan sebelumnya. Informasi ini sangat berguna untuk melihat dan memetakan peraturan apa saja yang sebenarnya penting, namun belum diatur dan memiliki potensi untuk dilakukannya penyusunan naskah akademik dari aturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan KPU. Sesuai kewenangannya, KPU Kabupaten Bantul membuat Keputusan yang mengikat secara internal maupun eksternal, sebagai petunjuk teknis maupun turunan dari peraturan diatasnya. Sejak kurun waktu tahun 2009 sampai 2014 KPU Kabupaten Bantul telah mengeluarkan keputusan sejumlah 483 (empat ratus delapan puluh tiga), sebagaimana terlampir dalam tabel berikut : Tabel 1.3 Karakteristik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014 No
Tahun
1.
2009
2.
Berdasar Kewenangan
Berdasar Sifatnya
Jumlah
1. Keputusan Ketua 2. Keputusan Seketaris
Mengikat keluar dan kedalam Mengikat kedalam
45 33
2010
1. Keputusan Ketua 2. Keputusan Seketaris
Mengikat keluar dan kedalam Mengikat kedalam
59 35
3.
2011
1. Keputusan Ketua 2. Keputusan Seketaris
Mengikat keluar dan kedalam Mengikat kedalam
11 35
4.
2012
1. Keputusan Ketua 2. Keputusan Seketaris
Mengikat keluar dan kedalam Mengikat kedalam
15 36
5.
2013
1. Keputusan Ketua 2. Keputusan Seketaris
Mengikat keluar dan kedalam Mengikat kedalam
42 67
6.
2014
1. Keputusan Ketua 2. Keputusan Seketaris
Mengikat keluar dan kedalam Mengikat kedalam
48 57
TOTAL
483
Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Bantul juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.
15
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai PNS Organik, PNS DPK dan Non PNS di KPU Kabupaten Bantul NO
TAHUN
PNS ORGANIK
PNS DPK
KOMISIONER
KONTRAK
1
2010
5
15
5
5
2
2011
10
11
5
6
3
2012
10
10
5
6
4
2013
10
8
5
6
5
2014
10
8
5
6
Grafik 1.1 Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Bantul Tahun 2014
KONTRAK 21%
PNS ORGANIK 34%
KOMISIONER 17% PNS DPK 28%
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi (tiga), yakni: 1.
Komisioner KPU Kabupaten Bantul sebanyak 5 (lima) orang atau secara prosentase sebesar 17%;
2.
Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai DPK di KPU Kabupaten Bantul adalah 8 (delapan) orang atau secara prosentase sebesar 28%;
3.
Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Kabupaten Bantul sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 34%; dan
4.
Pegawai dengan status kontrak atau non PNS sebanyak 6 (enam) orang atau 21%.
Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bantul pada dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagai berikut :
16
1.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan : Tabel 1.5 JENJANG PENDIDIKAN SD
SMP
SMA
SARJANA ( S1)
2010
0
0
9
11
PASCA SARJANA ( S2) 0
2
2011
0
0
7
14
0
3
2012
0
0
6
13
1
4
2013
0
0
4
13
1
5
2014
0
0
4
13
1
NO.
TAHUN
1
Grafik 1.2 Jumlah pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berdasarkan pendidikan tahun 2010-2014
14
13
13
13
11 9 7
6 4
0 0
0
0 0
2010
0
2011
SD
SMP
0 0
1
2012
SMA
SARJANA ( S1)
0 0
4 1
0 0
2013
1
2014
PASCA SARJANA ( S2)
Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris dan Kepala Sub Bagian telah memiliki jenjang pendidikan yang cukup memadai. Dan untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis kepemiluan, KPU Kabupaten Bantul telah mengikutsertakan sejumlah pegawai dalam diklat teknis kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Dengan demikian kualitas pegawai KPU Kabupaten Bantul baik staf maupun pejabatnya memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani Pemilu maupun Pilkada.
17
2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Bantul menurut Golongan/ Kepangkatan adalah sebagai berikut : Tabel 1.6 TAHUN GOLONGAN
3.
KEPANGKATAN
2010
2011
2012
2013
2014
II-a
Pengatur Muda
2
1
1
-
-
II-b
Pengatur Muda Tk.I
1
1
1
2
2
II-c
Pengatur
1
1
1
1
1
II-d
Pengatur Tk.I
1
-
-
-
-
III-a
Penata Muda
6
10
11
9
6
III-b
Penata Muda Tk.I
3
3
-
1
4
III-c
Penata
3
2
2
0
0
III-d
Penata Tk.I
2
1
2
3
4
IV-a
Pembina
1
2
2
2
1
IV-b
Pembina Tk. I
-
-
-
-
-
Jumlah jabatan berdasarkan eselonisasi dan jabatan struktural di KPU Kabupaten Bantul sebagai berikut : Tabel 1.7 Eselon IV -b
Eselon IV-a
Eselon III- b
Eselon III-a
2010
-
4
-
1
2011
-
4
-
1
2012
-
4
-
1
2013
-
4
-
1
2014
-
4
-
1
Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Bantul memiliki masalah terkait dengan sarana prasana yang dimaksud terutama dengan bangunan kantor dan gudang yang tanah dan sebagian bangunannya masih milik Pemerintah Kabupaten Bantul dimana surat kontrak pinjam pakainya diperbaharui setiap tahun. Padahal sebagai lembaga yang mandiri, seharusnya KPU Kabupaten Bantul telah memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhannya. a.
Tanah. Luas tanah kantor KPU Kabupaten Bantul 1950 m² (status pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Bantul).
18
b.
Bangunan
Bangunan Kantor terdiri dari :
-
Bangunan
di
sisi
selatan
dengan
dua
lantai
yang
pembangunannya
2
menggunakan APBN dengan luas total bangunan 253 m . Status gedung milik KPU Kabupaten Bantul.
Bangunan Gudang : Gudang dengan luas bangunan 200 m2. Status bangunan gudang, milik KPU Kabupaten Bantul.
Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara di Neraca posisi per tanggal 31 Desember 2014, sejumlah Rp 1.909.301.775 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Tabel 1.8 Rincian Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul PERALATAN DAN MESIN
GEDUNG DAN BANGUNAN
JARINGAN
ASET TETAP LAINNYA
ASET TETAP TIDAK DIGUNAKAN
BA RANG BERSE JARAH
KONS TRUKSI DALAM PENGER JAAN
ASET TAK BERWU JUD
TOTAL
Dalam Rupiah (Rp) 2010
312.278.000
618.966.050
5.700.000
10.619.575
-
-
-
-
947.563.625
2011
835.569.400
618.966.050
5.700.000
11.039.425
37.187.000
-
8.000.000
-
1.516.461.875
2012
899.222.400
618.966.050
15.607.150
11.039.425
27.733.000
-
8.000.000
-
1.580.568.025
2013
957.052.400
618.966.050
11.039.425
50.958.000
-
8.000.000
-
1.661.623.025
2014
1.177.214.150
618.966.050
11.039.425
78.475.000
-
8.000.000
-
1.909.301.775
15.607.150 15.607.150
Grafik 1.3 Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul 2.000.000.000 1.800.000.000
PERALATAN DAN MESIN
1.600.000.000
GEDUNG DAN BANGUNAN
1.400.000.000
JARINGAN
1.200.000.000
ASET TETAP LAINNYA
1.000.000.000
ASET TETAP TIDAK DIGUNAKAN
800.000.000
BARANG BERSEJARAH
600.000.000 400.000.000
ASET TAK BERWUJUD
200.000.000
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN TOTAL
0 2010
2011
2012
2013
2014
19
Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja (sarana dan prasarana) adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-sejalan dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 - 2014 anggaran KPU Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul mengalami perubahan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan Pemilu 2014, maka anggaran pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dengan anggaran tahun sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan sebagai berikut : Tabel 1.9 Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2010 – 2014 NO
TAHUN
ANGGARAN ( Rp )
1
2010
1.882.720.000,-
2
2011
1.219.133.000,-
3
2012
2.117.209.000,-
4
2013
11.086.109.000,-
5
2014
32.884.641.000,-
Tabel 1.10 Komposisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 NO
TAHUN
1
2010
NAMA PROGRAM - Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi - Program Perbaikan Proses Politik - Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik - Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara - Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur - Program Peningkatan Pelayanan Dan Bantuan Hukum
JUMLAH ( RP) 61.000.000,40.000.000,1.712.955.000,-
10.000.000,-
20.000.000,-
30.765.000,-
- Program Penguasan Serta Pengembangan Aplikasi Dan Teknologi
8.000.000,-
Informasi Dan Komunikasi
20
NO
TAHUN
2
2011
NAMA PROGRAM - Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya - Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi & Perbaikan Proses Politik
3
2012
- Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU - Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur KPU
JUMLAH ( RP) 1.161.331.000,-
57.802.000,-
1.692.398.000,-
5.000.000,-
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi & Perbaikan Proses
419.811.000,-
Politik
4
2013
- Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU
9.779.860.000,-
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
5
2014
- Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU - Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi & Perbaikan Proses Politik
1.306.249.000,-
8.320.817.000,-
24.563.824.000,-
Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh KPU sebagaimana tersebut diatas dimana program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh KPU merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Berbeda pada pelaksanan pemilu, yaitu tahun 2014 persiapan mulai tahun 2013, maka program Penguatan Kelembagaan jauh lebih besar. Sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak selalu ada pada setiap tahun anggaran. Adapun gambaran komposisi anggaran dimaksud adalah sebagaimana diperlihatkan pada grafik berikut ini :
21
Grafik 1.4 Komposisi anggaran KPU Kabupaten Bantul Tahun 2011-2014 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur KPU
24.563.824.000
9.779.860.000
8.320.817.000
1.306.249.000 1.161.331.000 57.802.000
0
1.692.398.000 419.811.000 5.000.000
2011
2012
0
0
2013
2014
Berdasarkan grafik 1.4 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran KPU Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan
keuangan
yang
sesuai
dengan
aturan.
Hal
ini
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Usaha yang dilakukan adalah menyajikan laporan keuangan (SAKPA) dan laporan barang sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Demikian juga dalam hal pemeriksaan, KPU Kabupaten Bantul dapat menyajikan laporan sesuai dengan permintaan tim auditor. Sebagai lembaga vertikal, arah kebijakan KPU Kabupaten Bantul selaras dengan arah kebijakan KPU RI, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh KPU sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 dan Rencana Strategis Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU Kabupaten Bantul mencakup 7 (tujuh) area perubahan, antara lain :
22
(1)
Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
(2)
Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
(3)
Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
(4)
Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul;
(5)
Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul;
(6)
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
(7)
Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.
Proses reformasi birokrasi tidak bisa dijalankan dengan seketika, perlu perubahan paradigma terutama bagi birokrasi itu sendiri. Tuntutan perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, karena ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan semakin tinggi. KPU sebagai pelayan masyarakat dalam upaya memfasilitasi dalam menggunakan hak pilihnya baik hak memilih maupun hak dipilih, KPU Kabupaten Bantul mendapat ujian yang sangat berat ketika melaksanakan Pemilukada tahun 2010 dan Pemilu Legislatif tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Ditengah regulasi yang datang terlambat atau berubah-ubah dan dinamika politik yang sarat dengan kepentingan, pada pelaksanaan Kedua pemilu tersebut, KPU Kabupaten Bantul telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Bukti keberhasilan ini adalah : a.
Pada Pemilukada tahun 2010 tidak terdapat gugatan atas hasil pemilu dan juga tidak ada gugatan pelanggaran kode etik.
b.
Pada pemilukada tahun 2010, partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul adalah yang tertinggi di tingkat provinsi, yakni sebesar 73,69%
c.
Pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 tidak terdapat gugatan atas hasil pemilu dan juga tidak ada gugatan pelanggaran kode etik.
23
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul, dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruh, diantaranya adalah : 1.
Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2.
Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3.
Kemampuan Partai Politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja
KPU khususnya KPU Kabupaten Bantul, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi : 1.
Aspek Kelembagaan,
2.
Aspek Sumber Daya Manusia,
3.
Aspek Kepemimpinan,
4.
Aspek Perencanaan dan Anggaran,
5.
Aspek Bussiness Process dan Kebijakan,
6.
Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi,
7.
dan Aspek Hubungan dengan Stakehoders.
1.
POTENSI
a. Aspek Kelembagaan Secara kelembagaan, posisi KPU sangat kuat karena dalam UUD 1945 pada Pasal 22 ayat (5) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga riset dalam negeri maupun riset luar negeri menyatakan kepuasaan atas kinerja lembaga KPU. Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Secara umum struktur
24
kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi. Secara kelembagaan, KPU Kabupaten Bantul telah menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas. Hal ini terbukti dengan tidak adanya sengketa pemilu/pemilihan dan perselisihan hasil pemilu/pemilihan di Mahkamah Konstitusi maupun aduan di DKPP selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.
b. Aspek Sumber Daya Manusia Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut : 1)
Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
2)
Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
3)
Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan etos kerja Komisioner dan pegawai
Sekretariat
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Bantul,
dilaksanakan apel pagi setiap hari dilanjutkan dengan kegiatan kerohanian, kegiatan
olah
raga
mingguan
dan
rapat
internal
mingguan
yang
dilaksanakan setiap hari Senin pagi.
25
c. Aspek Kepemimpinan Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan, secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut : 1)
Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Bantul memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Bantul kearah lebih baik.
2)
Pimpinan organisasi mampu menanamkan visi sampai pada jenjang organisasi terendah.
3)
Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
4)
Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
5)
Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh elemen organisasi.
6)
Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.
7)
Pimpinan mampu mengoptimalkan potensi SDM yang ada sesuai dengan kearifan lokal.
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut: 1)
Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
2)
Tata kelola anggaran seluruh program KPU Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan
dengan
optimal,
efektif,
efisien
dan
memenuhi
asas
transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel. 3)
Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
e. Aspek Business Process dan Kebijakan Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih
26
lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut: 1)
Organisasi
KPU
berupaya
melakukan
identifikasi,
membuat
dan
mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders. 2)
Organisasi
KPU
Kabupaten
Bantul
telah
berhasil
menyusun
dan
melaksanakan SOP serta membuat peraturan pelaksanaan yang jelas dan mudah dipahami. 3)
Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
4)
Organisasi KPU Kabupaten Bantul berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
5)
Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.
f.
Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut: 1)
Organisasi KPU Kabupaten Bantul memiliki aset berupa gedung dan gudang yang didirikan di atas tanah milik Pemda Kabupaten Bantul.
2)
Dukungan teknologi informasi yang tepat guna (sistem aplikasi manajemen) mampu meningkatkan kinerja organisasi.
3)
Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut : 1)
Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder’s sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
2)
Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
3)
Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder’s yang ada.
27
2.
PERMASALAHAN Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Bantul. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Kelembagaan 1)
Kelembagaan yang dihadapi KPU masih rentan dengan dinamika dan konstelasi politik di tanah air. Meskipun UUD 1945 dan UU No 15 Tahun 2011 menjamin keberadaan KPU yang cukup kuat dalam struktur kelembagaan negara, tetapi pada kenyataannya lembaga KPU masih mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Bahkan permasalahan antar partai politik ataupun internal parpol sering menyeret KPU dalam posisi yang sulit. Sebagai contoh dalam tahapan pencalonan.
2)
Hubungan dengan Panwaslu sebagai sesama penyelenggara pemilu mengalami pasang surut, meskipun dapat dikatakan relatif terkoordinasi dengan baik sepanjang lima tahun terakhir.
3)
Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar bagian sehingga menjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi. Selain itu beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit lain yang beban tugasnya kurang memadai. Seharusnya ada analisa jabatan untuk mengukur beban kerja masing–masing unit. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
4)
Secara umum kapasitas penyelenggara badan adhoc baru sebatas pada kemampuan prosedural pemilu tetapi belum memahami secara maksimal substansi dari pemilu itu sendiri.
b. Sumber Daya Manusia (SDM) Terdapat 8 (delapan) orang PNS yang berstatus pegawai daerah di KPU Kabupaten Bantul atau sebesar 44% dari total 18 (delapan belas) orang PNS pada Sekretariat. Keadaan ini menimbulkan beberapa masalah diantaranya : 1)
Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar.
2)
PNS daerah masih belum bisa memutuskan alih status menjadi pegawai KPU karena proses alih status masih dibatasi oleh KPU RI.
3)
Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
4)
Perbandingan antara jumlah pegawai dan pekerjaan belum proporsional.
28
5)
Peningkatan kompetensi pegawai belum didukung oleh struktur dan anggaran yang memadai.
c. Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi terhadap penafsiran regulasi perihal ketatalaksanaan
penyelenggaraan
pemilu
sehingga
proses
pengambilan
keputusan menjadi lambat.
d. Perencanaan dan Anggaran 1) Proses perencanaan mulai dari proses Renja seringkali tidak sesuai dengan RKAKL, karena mekanisme penyusunan RKAKL masih top down dari KPU RI. Sehingga yang dapat dilakukan sebatas merubah akun belanja. Contoh: akun perjalanan dinas menjadi belanja barang/jasa. 2) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan proses politik. 3) Implementasi dan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinirja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat C.
e. Business Process dan Kebijakan 1) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. 2) Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan. 3) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat. 4) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.4
f.
Dukungan Infrastruktur dan IT 1)
Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2)
Status kepemilikan atas tanah dan sebagian bangunan gedung KPU Kabupaten Bantul masih berstatus pinjam pakai sehingga menutup peluang untuk pengajuan pembangunan gedung baru.
g. Hubungan Stakeholders 1) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Bantul. 2) Pengampu wilayah di kecamatan dan desa yang merupakan ujung tombak dalam membantu KPU Kabupaten Bantul untuk pembentukan badan adhoc, masih memakai kebiasaan dalam merekomendasi personel. Sehingga proses regenerasi dalam tubuh badan adhoc tidak maksimal.
29
3) Konsolidasi
diantara
sesama
lembaga
penyelenggara
pemilu
belum
dilaksanakan dengan efektif. Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten.
2.
Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
3.
Perbedaan interpretasi terhadap regulasi antara KPU Kabupaten Bantul dan Panwaslu Kabupaten Bantul. Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan
faktor-faktor
kunci
yang
menjadi
kekuatan,
kelemahan,
ancaman
dan
peluang
sebagaimana diringkas dalam tabel berikut : FAKTOR INTERNAL Tabel 1.11 Ringkasan Analisis Faktor Internal KEKUATAN (STRENGTH)
Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan
tentang penyelenggara pemilu dan UU
terlambat atau berubah ubah (W1)
No 1 Tahun 2015 dan perubahannya
Beban kerja pegawai tidak terdistribusikan
(S1)
dengan baik (W2)
Komitmen pimpinan kuat (S2)
Komitmen
semua
melaksanakan
SDM
tugas
profesional dan berintegritas
KELEMAHAN (WEAKNESS)
untuk
tentang
kepemiluan
yang
Penyusunan anggaran masih bersifat top down (W3)
secara (S3)
Ketentuan
tentang
anggaran
belum
juknis
pengelolaan
sepenuhnya
selaras
Adanya reward terhadap pencapaian
dengan pedoman yang dikeluarkan oleh
kinerja (S4)
Menteri Keuangan (W4)
Tingkat pendidikan dan keahlian di
Sebagian bangunan dan tanah
tingkat sekretariat cukup memadai (S5)
sepenuhnya milik KPU Kabupaten Bantul
Pola
(W5)
hubungan
Komisioner
Sekretariat yang harmonis (S6)
dan
belum
Belum adanya komisioner yang memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3 (W6)
Masih adanya disharmonisasi antar regulasi dan
adanya
pemahaman
regulasi
kepemiluan yang berbeda antara sesama penyelenggara pemilu (W7)
30
FAKTOR EKSTERNAL
Tabel 1.12 Ringkasan Analisis Faktor Eksternal PELUANG (OPPORTUNITY)
ANCAMAN (THREAT)
Tingkat pemahaman politik masyarakat
Konflik antar partai politik maupun
cukup tinggi dipengaruhi oleh tingkat
internal partai dapat berimbas kepada
pendidikan
KPU Kabupaten dalam menjalankan
dan
mudahnya
akses
informasi (O1)
tugas dan wewenangnya (T1)
Hubungan dengan pemerintah daerah,
Media massa yang berafiliasi pada
media massa, ormas, dan peserta
kepentingan tertentu mempengaruhi
pemilu cukup baik (O2)
opini publik (T2)
Tersedianya fasilitas IT dari tingkat
Pernyataan
KPU Kabupaten Bantul, Kecamatan
peserta
dan Desa (O3)
yang tidak dilakukan
Komitmen
semua
jajaran
muspida
ketidakpuasan
pemilu
para
dan pendukungnya dengan cara
tertib dan damai (T3)
untuk untuk menjaga Kabupaten Bantul
Stigma tidak independen dan sering
yang kondusif (O4)
terkooptasi pada kekuasaan (T4)
Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu : 1)
Strategi Strength Opportunity (S-O) Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a)
Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
b)
Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
c)
Peningkatan kualitas dan integritas SDM KPU Kabupaten Bantul;
d)
Memaksimalkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan;
e)
Memanfaatkan dan mendayagunakan sistem teknologi informasi Kepemiluaan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2)
Strategi Weakness Opportunity (W-O) Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan. a)
Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
b)
Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
c)
Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan kepemiluan secara berkesinambungan;
d)
Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan anggaran dengan pihak terkait;
31
e)
Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bantul;
f)
Optimalisasi kegiatan kajian hukum;
g)
Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
h)
Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3)
Strategi Strength Threat (S-T) Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a)
Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait dan media massa;
b)
Sosialisasi
dan
publikasi
penyelenggaraan
Pemilu
secara
optimal
dan
transparan; c)
Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
d)
Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4)
Strategi Weakness Threat (W-T) Strategi
untuk
menghindari
ancaman
untuk
melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a)
Penataan
dan
pembinaan
personil
KPU
Kabupaten
Bantul
termasuk
kesekretariatan; b)
Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait dan media massa;
c)
Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
d)
Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
32
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI
A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan visi KPU RI yaitu : “Menjadi
Penyelenggara
Pemilihan
Umum
yang
Mandiri,
Profesional,
dan
Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER, JURDIL” Sebagaimana KPU RI, pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Bantul untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi dan tuntutan sehingga menjadikan KPU Kabupaten Bantul sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menggunakan haknya.
B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, dirumuskan dalam misi KPU Kabupaten Bantul yang selaras dengan misi KPU RI, sebagai berikut : 1)
Membangun SDM yang Kompeten dan Berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2)
Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif serta menyusun pedoman teknis dalam bentuk keputusan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3)
Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable, untuk para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat;
4)
Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5)
Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
6)
Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
33
C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Bantul adalah : 1.
Terwujudnya sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan pemilihan yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, profesional dan berintegritas.
2.
Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Bantul yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
3.
Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4.
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bantul;
5.
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
6.
Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai
adalah
meningkatnya
partisipasi
politik
pemilihan
umum
dan
kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Bantul yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019) selaras dengan sasaran-sasaran strategis KPU RI, sebagai berikut : 1.
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.
Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
b.
Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
c.
Prosentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
d.
Prosentase tingkat suara sah;
e.
Prosentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
f.
Prosentase data dan informasi hasil Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel;
g.
Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu;
h.
Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilu dan Pemilihan;
34
i.
Prosentase pengelolaan logistik yang akuntabel;
j.
Prosentase adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU);
k.
Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
l.
Prosentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
m. Prosentase pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan; n. 2.
Prosentase pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.
Prosentase
terpenuhinya
jumlah
pegawai
organik
kesekretariatan
KPU
Kabupaten Bantul; b.
Prosentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
c.
Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
d.
Prosentase penyerapan anggaran;
e.
Prosentase kinerja KPU Kabupaten Bantul;
f.
Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan;
g.
Prosentase ketepatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc.
3.
Meningkatnya Kualitas Keputusan tentang Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.
Prosentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi tertentu (SK, Juknis, SE);
b.
Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bantul.
Reaslisasi sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan target kinerjanya. Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebelumnya telah ditetapkan. Berikut ini Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni tahun 2015-2019 beserta target capaiannya : TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2019 No. 1 2 3 4
Indikator Kinerja Utama Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan Prosentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya Prosentase Tingkat Suara sah
2015
2016
Target 2017
2018
2019
75%
-
-
-
82%
75%
-
-
-
82%
35%
-
-
-
75%
90%
-
-
-
95%
35
2016
Target 2017
2018
2019
0,5%
-
-
-
0,1%
100%
-
-
-
100%
-
-
100%
100%
-
100%
-
-
100%
-
100%
100%
-
100%
100%
0%
-
-
-
0%
-
50%
75%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
70%
70%
70%
70%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
100%
100%
90% 100%
95% 100%
95% 100%
80% 100%
75% 100%
95%
-
-
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
No.
Indikator Kinerja Utama
2015
5
Prosentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih Prosentase data dan informasi hasil Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel.
6
7 8 9 10 11 12 13
14
Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi Peserta Pemilu Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilu dan Pemilihan; Prosentase pengelolaan logistik yang akuntabel; Prosentase adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU); Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); Prosentase pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Prosentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Prosentase pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan
15 Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Bantul 16 Prosentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian 17 Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu 18 Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan; 19 Prosentase ketepatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc; 20 Prosentase penyerapan anggaran; 21 Prosentase kinerja KPU Kabupaten Bantul; 22 Prosentase Partisipasi Pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi tertentu (SK,Juknis,SE) 23 Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bantul
36
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke- 3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh antara lain adalah : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan cara : (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik a.
Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman,damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
b.
Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan
37
pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial. 2.
Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan a.
Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
b.
Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
c.
Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan
informasi
publik;
publikasi
semua
proses
perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik;pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatanlembaga pengarsipan karya-karya fotografi indonesia. 3.
Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional a.
Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara
38
vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. b.
Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
c.
Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
d.
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Arah kebijakan dan strategi merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana peta strategi KPU RI mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi KPU. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Ormas, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan
39
Panwaslu), Instansi vertikal dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini : Gambar 3.1 Peta Strategi KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019 Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Professional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas
Meningkatnya pendidikan pemilih
Perspektif Pemangku Kepentingan
Meningkatnya kualitas pelayanan
Terwujudnya pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas
Regulasi yang tegas, progresif dan partisipatif
SDM yang berkompeten & berintegritas
Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga
Menguatnya tata kelola penyeleng garaan pemilu
Akuratnya data pemilih
Perumusan Kebijakan
Pelayanan dan Diseminasi
Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilu yang partisipatif
Menetapkan Standar Pelayanan Publik non diskriminatif
Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan
Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran data pemilih
Mendorong pengembangan inovasi kebijakan
Memperkuat fungsi humas dan media center
Menguatnya kedudukan organisasi
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Mengoptimalkan pengawasan melekat pada setiap level manajemen Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja organisasi
Memperkuat fungsi hukum organisasi Mendesiminasikan kebijakan penyelenggaraan pemilu Mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih kepada semua segmen tanpa terkecuali
40
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kelembagaan
SDM
Kepemimpinan
Rencana & Dana
Infrastuktur & IT
Membangun organisasi yang profesional, efektif dan efisien
Mengembangkan SDM yang berkompeten, berintegritas & loyal
Mengembangkan sinergitas antara Komisioner dan Sekretariat
Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi
Membangun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi
KPU Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2015-2019, mengacu pada Rencana Strategis KPU RI, maka akan menggunakan 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan oleh KPU Kabupaten Bantul, sebagai berikut : a.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini merupakan pelaksanaan dari program generik KPU dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai yaitu: terlaksananya riset kepemiluan, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bantul. Dengan indikator kinerja programnya adalah : Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kabupaten Bantul; serta
Prosentase
ketepatan
waktu
penyelesaian
pelayanan
administrasi
kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup : 1.
Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2.
Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3.
Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Bantul;
4.
Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Bantul;
5.
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Bantul;
Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :
41
Tabel 3.1 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya No 1.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Pelaksanaan
Meningkatnya pembinaan
Prosentase meningkatnya
akuntabilitas
Perbendaharaan
kapasitas
pengelolaan
pengetahuan/pemahaman para
administrasi keuangan
pejabat pengelola keuangan
di Lingkungan
Terlaksananya sistem
Jumlah laporan sistem akuntansi
Sekretariat
akuntansi dan pelaporan
dan pelaporan keuangan
KPU Kabupaten Bantul
keuangan
Jumlah petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Bantul Jumlah petunjuk pengelolaan keuangan Adhoc di lingkungan KPU Kabupaten Bantul
Terselesaikannya
Prosentase penyelesaian
permasalahan pengelolaan
permasalahan dalam pengelolaan
keuangan
keuangan pada satker KPU Kabupaten Bantul
Tersusunnya laporan
Penyampaian laporan
pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid
2.
Terlaksananya Pelayanan
Jumlah bulan layanan
Perkantoran
pembayaran gaji dan tunjangan
Fasilitasi Pengelolaan
Meningkatnya kualitas
Peningkatan kualitas
Data,Dokumentasi,
pengelolaan logistik Pemilu
pengelolaan logistik
Pengadaan,
dan Pemilihan
Pemilu dan pemilihan
Pendistribusian,
Tersusunnya standar
Jumlah standar pengelolaan
Pemeliharaan dan
pengelolaan logistik Pemilu
logistik Pemilu dan Pemilihan
Inventarisasi Logistik
dan Pemilihan
Pemilu
Terlaksananya standar
Penyusunan jalur pemetaan
pengelolaan logistik Pemilu
distribusi logistik Pemilu dan
dan Pemilihan
Pemilihan Prosentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas
42
No
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Tata kelola dan tindak lanjut logistik eks Pemilu dan Pemilihan
3.
Pelaksanaan
Tersedianya dokumen
Jumlah dokumen Renstra KPU
Manajemen
perencanaan dan
Kabupaten Bantul
Perencanaan dan Data
penganggaran, data dan
Jumlah dokumen revisi Renstra
informasi serta hasil
Jumlah dokumen Renja dan RKA
monitoring dan evaluasi Terwujudnya koordinasi
Prosentase kerjasama KPU
antar lembaga
Kabupaten Bantul dengan lembaga lain Fasilitasi pelaksanaan riset kepemiluan
Terwujudnya sistem
Prosentase laporan monitoring
administrasi
dan evaluasi yang akuntabel dan
penyelenggaraan pemilu
tepat waktu
yang tertib, efektif dan
Prosentase target
efisien
Kinerja KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan penetapan kinerja
Tersedianya data,
Pemutakhiran data pemilih di
informasi dan sarana
tingkat desa di Kabupaten Bantul
dan prasarana teknologi
Prosentase data dan informasi
informasi
hasil Pemilu dan Pemilihan di setiap TPS di Kabupaten Bantul
4.
Tersusunnya rencana
Jumlah sistem aplikasi yang
penerapan e-Government
digunakan dalam
yang konkrit dan terukur
penyelenggaraan Pemilu
Pembinaan SDM,
Tingkat ketepatan tertib
Pembinaan dan pengelolaan
Pelayanan dan
administrasi dan pengelolaan
administrasi SDM
Administrasi
SDM
Kepegawaian
Dokumen kepegawaian
Pengelolaan Data Base Kepegawaian/ terlaksananya Aplikasi SIADKA Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksananya penataan SDM
Terlaksananya diklat teknis
Jumlah laporan pegawai yang
dan diklat structural
mengikuti diklat-diklat teknis
43
No
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Tingkat ketepatan proses
Penggantian Antar Waktu (PAW)
pelaksanaan Penggantian
Anggota KPU Kabupaten Bantul
Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Bantul Terseleksinya Anggota KPU
Prosentaswe terlaksananya
Kabupaten Bantul
seleksi Anggota KPU Kabupaten Bantul
5.
Penyelenggaraan
Meningkatnya kualitas
Terpenuhinya kebutuhan
Operasional dan
Pelayanan administrasi
sarana dan prasarana
Pemeliharaan
perkantoran
administrasi penunjang kinerja
Perkantoran KPU Kabupaten Bantul
pegawai Meningkatnya
Prosentase pengadministrasian
akuntabilitas
ke dalam aplikasi Persediaan dan
penatausahaan persediaan
SIMAK BMN
dan BMN KPU Kabupaten
Terlaksananya penghapusan
Bantul
BMN yang sudah tidak optimal penggunaannya
Meningkatnya tertib
Prosentase ketepatan dan tertib
administrasi laporan BMN
administrasi dalam penyusunan
KPU Kabupaten Bantul
laporan persediaan dan SIMAK BMN Tersusunnya jumlah laporan persediaan dan SIMAK BMN
Terwujudnya
Terlaksananya stock opname
pengelolaan persediaan
persediaan
(Stock opname) Meningkatnya pengelolaan
Prosentase jumlah arsip yang
dan penerapan kearsipan
dikelola sesuai dengan
sesuai kaidah kearsipan
penerapan kaidah kearsipan Prosentase terkelolanya arsip yang ada di KPU Kabupaten Bantul
Meningkatnya akuntabilitas
Tersusunnya laporan pengelolaan
penataan, pendataan dan
kearsipan di lingkungan KPU
penilaian arsip
Kabupaten Bantul sesuai aturan kearsipan Prosentase penilaian arsip di KPU Bantul sesuai dengan JRAnya
44
No
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Terpenuhinya sarana
Prosentase ketersediaan
pendukung untuk
dukungan sarana dan prasarana
pengadaan barang
e-Procurement
dengan e-procurement Meningkatnya kualitas
Prosentase penyerahan hasil
penyelenggaraan
notulen rapat yang tepat waktu (3
keprotokolan,
hari)
persidangan, dan perpustakaan Meningkatnya layanan
Prosentase keberhasilan
dukungan pengamanan
penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Bantul berjalan aman dan nyaman
6.
Pemeriksaan di
Terselesaikannya
Jumlah laporan penyelesaian
lingkungan Sekretariat
laporan hasil
rekomendasi
Kabupaten Bantul
pemeriksaan oleh BPK,
BPK, BPKP dan APIP yang
BPKP dan APIP KPU
ditindaklanjuti
Tersusun dan
Laporan penyelenggaraan SPIP
terdokumentasikannya SPIP
di KPU Bantul
dengan baik Tersusunnya laporan
Prosentase penyelesaian
hasil tindak lanjut
rekomendasi
pemeriksaan BPK, BPKP dan BPK, BPKP dan APIP yang APIP KPU
ditindaklanjuti
Tersusunnya dan
Prosentase penyusunan
terdokumentasikannya SPIP
dokumen SPIP
dengan baik
Tersusunnya laporan pelaksanaan dan review SPIP
Tersusunnya laporan
KPU Kabupaten Bantul
hasil evaluasi LAKIP
mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja
Tersusunnya laporan
Kualitas penyusunan laporan
hasil review laporan
keuangan sesuai SAP
keuangan Tersusunnya laporan
Prosentase penganggaran KPU
hasil review RKA K/L
Bantul yang efektif dan efisien
45
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program ini juga merupakan pelaksanaan
program generik KPU dengan
sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Bantul. Adapun indikator kinerja program yang akan dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Bantul yaitu : Prosentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Bantul. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2. sebagai berikut : Tabel 3.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Bantul No. 1.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Penyelenggaraan
Meningkatnya dukungan sarana
Prosentase pemenuhan
Dukungan Sarana
transportasi/mobilitas pegawai
kendaraan bermotor bagi
dan Prasarana
pejabat dan operasional pegawai Meningkatnya pemenuhan
Prosentase pemenuhan
peralatan dan fasilitas
dukungan sarana dan
perkantoran
prasarana Mebelair/ Elektronik Kantor KPU Kabupaten Bantul
c.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan keputusan KPU Kabupaten Bantul, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah: Prosentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan kerangka regulasi; Prosentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan SOP; serta Prosentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup : 1.
Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bantul pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
2.
Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu. Sementara sebagai tindak lanjut dari program penguatan kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, maka ditetapkan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.3. berikut :
46
Tabel 3.3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik No. 1.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Penyiapan
Meningkatnya kualitas
Prosentase ketepatan waktu
penyusunan
Rancangan Keputusan
sinkronisasi antara PKPU, Keputusan
Rancangan Keputusan
KPU Kabupaten Bantul
KPU dengan keputusan KPU
KPU Kabupaten
yang sesuai dengan
Kabupaten Bantul
Bantul, Advokasi,
ketentuan pembentukan
Keputusan KPU dan Sekretaris KPU
Penyelesaian
peraturan perundang-
Kabupaten Bantul yang sesuai format
Sengketa dan
undangan
peraturan perundang-undangan
Penyuluhan Peraturan
Meningkatnya kualitas
Prosentase target penyelesaian
Perundang undangan
advokasi dan bantuan
sengketa hukum yang dimenangkan
yang berkaitan dengan
hukum
oleh KPU Kabupaten Bantul
penyelenggaraan
Penyiapan bahan
Pemilu
Identifikasi dan rumusan masalah/kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dalam penyelesaian sengketa hukum dengan tepat waktu Tersedianya pedoman teknis kampanye, penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik Meningkatnya kualitas
Terlaksananya verifikasi partai politik
pelayanan dan kapasitas
peserta pemilu
penyelenggaraan
Ketepatan waktu penyiapan bahan
Pemilihan Umum
pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik Terlaksananya kegiatan pengelolaan dokumen produk hukum Terlaksananya kegiatan penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Prosentase terlaksananya dukungan ketatausahaan hukum yang handal (cepat, tepat, akurat) Prosentase terlaksananya kualitas aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol)
47
No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Prosentase terlaksananya kualitas aplikasi sistem informasi laporan dana kampanye
Meningkatnya kualitas
Prosentase target stakeholder yang
pelayanan verifikasi
mendapatykan penyuluhan peraturan
partai politik dan system
KPU
informasi laporan dana
Prosentase ketepatan waktu
kampanye
penyuluhan Kegiatan pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ penyuluhan kampanye, penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran serta verifikasi partai politik
2.
Fasilitasi Pelaksanaan
Meningkatnya kualitas
Prosentase Fasilitasi monitoring dan
Tahapan Pemilu
dukungan teknis dalam
supervisi pelaksanaan pemilihan dan
Legislatif, Pemilu
Pemilu Legislatif, Pemilu
pemilu legislatif dan Presiden/Wakil
Presiden dan Wakil
Presiden dan Wakil
Presiden
Presiden, Pemilihan
Presiden serta Pemilihan
Bupati dan Wakil
Bupati dan Wakil Bupati
Bupati, Publikasi dan
Terlakananya proses
Jumlah PAW Anggota DPRD yang
Sosialisasi serta
PAW Anggota DPRD
terverifikasi dalam waktu 5 hari kerja
Partisipasi Masyarakat
sesuai ketentuan
dan PAW
perundang-undangan Terselenggaranya
Jumlah Laporan Kegiatan
kegiatan Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terselenggaranya
Jumlah laporan kegiatan Bimtek
kegiatan sosialisasi
Supervisi Sosialisasi dan kampanye
penyelenggaraan Pemilu
Jumlah laporan kegiatan pelayanan Pers dan Media Jumlah laporan kegiatan pengembangan kehumasan Jumlah dokumen penyelenggara pemilihan yang terbentuk Jumlah pemantau pemilukada Laporan pelaksanaan Pencalonan Laporan pelaksanaan kampanye
48
No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah laporan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati
Meningkatnya kualitas
Jumlah kegiatan riset dan pemetaan
pelaksanaan pendidikan
tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilih
Pemilu 2014 yang tersusun dalam bentuk buku laporan
Terselenggaranya
Jumlah Pembentukan dan Penguatan
pembentukan dan
PPID
penguatan PPID Terselenggaranya
Jumlah laporan penyampaian
kegiatan informasi dan
informasi dan publikasi serta
publikasi serta sosialisasi
sosialisasi Pemilu dan Pemilihan
Pemilu dan Pemilihan Terselenggaranya
Jumlah dokumen penataan daerah
penataan daerah
pemilihan
pemilihan Tersusunnya dokumen
Jumlah dokumen daftar inventarisasi
daftar inventarisasi
Masalah teknis Pilkada
masalah teknis Pilkada
Jumlah dokumen Instrumen
dan pengembangan
pengelolaan data dan dokumen
Instrumen pengelolaan
tahapan teknis Pilkada yang sudah
data dan dokumen
dikembangkan
tahapan teknis Pilkada Tersusunnya dokumen
Jumlah data serta dokumen hasil
hasil Pemilu dan Pilkada
rekapitulasi penghitungan Jumlah data serta dokumen tahapan pencalonan Jumlah data dan dokumen pelaksanaan kampanye
Proses penyelenggaraan
Prosentase jumlah TPS yang
Pemungutan Suara pada
melaksanakan PSU
Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel Terlaksananya proses
Prosentase peserta pemilu yang
verifikasi peserta pemilu
terverifikasi tepat waktu
Terlaksananya proses
Jumlah calon yang terverifikasi tepat
pencalonan
waktu
49
C. KERANGKA REGULASI Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Bantul mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, dalam bentuk Peraturan KPU.Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu : 1.
Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2.
Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).
Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan oleh KPU Kabupaten Bantul berupa Peraturan KPU : 1.
Terkait dengan Tahapan Pemilu a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) 1)
Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2)
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3)
Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4)
Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5)
Dana kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6)
Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7)
Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8)
Norma
standar,
pendistribusian
dan
kebutuhan
perlengkapan
penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 9)
Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10)
Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 1)
Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak;
2)
Pemutakhiran Data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3)
Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4)
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5)
Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
6)
Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
7)
Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
50
8)
Norma
standar,
pendistribusian
dan
kebutuhan
perlengkapan
penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; 9)
Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
10) 2.
Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran; b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban; c. Peraturan tentang kepegawaian; d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara; e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas; f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.
D. KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Bantul, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Bantul. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Bantul akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut : 1.
Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2.
Penataan tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja KPU Kabupaten Bantul;
3.
Penyempurnaan hubungan tata kerja internal KPU Kabupaten Bantul dan lembaga lain agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4.
Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Bantul yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Bantul dengan baik;
5.
Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6.
Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dalam hal ini Disdukcapil, dan Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul, atau pihak ketiga;
7.
Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan;
8.
Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah. Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta media,
maka pada Tahun 2015-2019 KPU Kabupaten Bantul berencana akan bekerjasama dengan sejumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam lingkup Kabupaten Bantul. Adapun untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, maka dilakukan upaya peningkatan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas SDM guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas
51
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan mengutamakan kesetaraan di setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ada. KPU Kabupaten Bantul merencanakan mengadakan Nota Kesepahaman dengan beberapa instansi dan organisasi terkait diantaranya : 1.
Perguruan Tinggi;
2.
Organisasi Kemasyarakatan;
3.
Organisasi penyandang disabilitas;
4.
Pemda Kabupaten Bantul;
5.
LSM;
6.
Media massa Selain itu KPU Kabupaten Bantul juga berencana melakukan studi banding pada
daerah dengan karakter wilayah dan potensi serta permasalahan yang hampir serupa dengan Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan
52
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. TARGET KINERJA Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel 4.1. sebagai berikut :
Tabel 4.1 Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Kurun Waktu 2015-2019 Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja
No
Program/Kegiatan
A.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
1.
Pelaksanaan
Meningkatnya
Prosentase meningkatnya
akuntabilitas
pembinaan
kapasitas
pengelolaan
Perbendaharaan
pengetahuan/pemahaman
administrasi
para pejabat pengelola
keuangan di
keuangan
2015
2016
2017
2018
2019
70%
75%
80%
85%
90%
12 laporan
12 laporan
12 laporan
12 laporan
12 laporan
-
-
-
1 dok
1 dok
-
-
-
1 dok
100%
100%
100%
100%
100%
12 laporan
12 laporan
12 laporan
12 laporan
12 laporan
12 Bulan layanan
12 Bulan layanan
12 Bulan layanan
12 Bulan layanan
12 Bulan layanan
Lingkungan Sekretariat
Terlaksananya sistem
Jumlah laporan sistem
KPU Kabupaten
akuntansi dan
akuntansi dan pelaporan
Bantul
pelaporan keuangan
keuangan Jumlah petunjuk
1 dok
pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Bantul Jumlah petunjuk pengelolaan keuangan Adhoc di lingkungan KPU Kabupaten Bantul Terselesaikannya
Prosentase penyelesaian
permasalahan
permasalahan dalam
pengelolaan
pengelolaan keuangan
keuangan
pada satker KPU Kabupaten Bantul
Tersusunnya laporan
Penyampaian laporan
pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
penggunaan
penggunaan anggaran
anggaran
(LPPA) yang tepat waktu dan valid
Terlaksananya
Jumlah bulan layanan
Pelayanan
pembayaran gaji dan
Perkantoran
tunjangan
53
Tabel 4.1. (Lanjutan) Target Kinerja No
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
2.
Fasilitasi
Meningkatnya kualitas
Peningkatan kualitas
Pengelolaan Data,
pengelolaan logistik
pengelolaan logistik
Dokumentasi,
Pemilu dan Pemilihan
Pemilu dan pemilihan
Pengadaan,
Tersusunnya standar
Jumlah standar
Pendistribusian,
pengelolaan logistik
pengelolaan logistik Pemilu
Pemeliharaan dan
Pemilu dan Pemilihan
dan Pemilihan
Inventarisasi
Terlaksananya
Penyusunan jalur pemetaan
Logistik Pemilu
standar
distribusi logistik Pemilu
pengelolaan logistik
dan Pemilihan
Pemilu dan Pemilihan
Prosentase KPPS yang
2015
2016
2017
2018
2019
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
-
-
-
1 dok
1
-
-
-
-
laporan
100%
-
-
-
100%
-
1
-
-
-
telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas Tata kelola dan tindak lanjut logistik eks Pemilu dan
laporan
Pemilihan 3.
Pelaksanaan
Tersedianya dokumen
Jumlah dokumen Renstra
Manajemen
perencanaan dan
KPU Kabupaten Bantul
Perencanaan dan
penganggaran, data
Jumlah dokumen revisi
Data
dan informasi serta
Renstra
hasil monitoring dan
Jumlah dokumen Renja dan
evaluasi
RKA
Terwujudnya
Prosentase kerjasama KPU
koordinasi
Kabupaten Bantul dengan
antar lembaga
lembaga lain Fasilitasi pelaksanaan riset
-
1 dok
-
-
-
-
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
77,5%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
kepemiluan Terwujudnya sistem
Prosentase laporan
administrasi
monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan
yang akuntabel dan tepat
pemilu yang tertib,
waktu
efektif dan
Prosentase target
efisien
Kinerja KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan penetapan kinerja
Tersedianya data,
Pemutakhiran data pemilih
informasi dan sarana
di tingkat desa di
dan prasarana
Kabupaten Bantul
teknologi informasi
Prosentase data dan
95%
100%
informasi hasil Pemilu dan Pemilihan di setiap TPS di Kabupaten Bantul Tersusunnya rencana
Jumlah sistem aplikasi yang
penerapan e-
digunakan dalam
Government yang
penyelenggaraan Pemilu
4
1
1
3
3
Aplikasi
Aplikasi
Aplikasi
Aplikasi
Aplikasi
konkrit dan terukur
54
Tabel 4.1. (Lanjutan) Target Kinerja No
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
4.
Pembinaan SDM,
Tingkat ketepatan
Pembinaan dan
Pelayanan dan
tertib administrasi dan
pengelolaan administrasi
Administrasi
pengelolaan SDM
SDM
Kepegawaian
Dokumen
Pengelolaan Data Base
kepegawaian
Kepegawaian/
2015
2016
2017
2018
2019
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
100%
-
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
terlaksananya Aplikasi SIADKA Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksananya penataan SDM Terlaksananya diklat
Jumlah laporan pegawai
teknis dan diklat
yang mengikuti diklat-diklat
struktural
teknis
Tingkat ketepatan
Penggantian Antar Waktu
proses pelaksanaan
(PAW) Anggota KPU
Penggantian Antar
Kabupaten Bantul
Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Bantul
5.
Terseleksinya
Prosentaswe terlaksananya
Anggota KPU
seleksi Anggota KPU
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
Penyelenggaraan
Meningkatnya kualitas
Terpenuhinya kebutuhan
Operasional dan
Pelayanan
sarana dan prasarana
Pemeliharaan
administrasi
administrasi penunjang
Perkantoran
perkantoran
kinerja pegawai
KPU Kabupaten
Meningkatnya
Prosentase
Bantul
akuntabilitas
pengadministrasian ke
penatausahaan
dalam aplikasi Persediaan
persediaan dan BMN
dan SIMAK BMN
KPU Kabupaten
Terlaksananya
Bantul
penghapusan BMN yang
100%
100%
100%
100%
100%
-
1 laporan
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
2 laporan
2 laporan
2 laporan
2 laporan
2 laporan
100%
100%
100%
100%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
sudah tidak optimal penggunaannya Meningkatnya tertib
Prosentase ketepatan dan
administrasi laporan
tertib administrasi dalam
BMN KPU Kabupaten
penyusunan laporan
Bantul
persediaan dan SIMAK BMN Tersusunnya jumlah laporan persediaan dan SIMAK BMN
Terwujudnya
Terlaksananya stock
pengelolaan
opname persediaan
persediaan (Stock opname) Meningkatnya
Prosentase jumlah arsip
pengelolaan dan
yang dikelola sesuai
penerapan kearsipan
dengan penerapan kaidah
sesuai kaidah
kearsipan
kearsipan
55
Tabel 4.1. (Lanjutan) Target Kinerja No
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Prosentase terkelolanya
2015
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100%
100%
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
100%
100%
100%
100%
100%
arsip yang ada di KPU Kabupaten Bantul Meningkatnya
Tersusunnya laporan
akuntabilitas
pengelolaan kearsipan di
penataan,
lingkungan KPU Kabupaten
pendataan dan
Bantul sesuai aturan
penilaian arsip
kearsipan Prosentase penilaian arsip di KPU Bantul sesuai dengan JRA-nya
Terpenuhinya sarana
Prosentase ketersediaan
pendukung untuk
dukungan sarana dan
pengadaan barang
prasarana e-Procurement
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
dengan eprocurement Meningkatnya kualitas
Prosentase penyerahan
penyelenggaraan
hasil notulen rapat yang
keprotokolan,
tepat waktu (3 hari)
persidangan dan perpustakaan Meningkatnya layanan
Prosentase keberhasilan
dukungan
penanggulangan gangguan
pengamanan
keamanan, peningkatan
90%
90%
90%
100%
100%
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
-
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
-
-
1 dok
1 dok
1 dok
C
CC
B
B
B
100%
100%
100%
100%
100%
kapasitas personil anggota keamanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Bantul berjalan aman dan nyaman 6.
Pemeriksaan di
Terselesaikannya
Jumlah laporan
lingkungan
laporan hasil
penyelesaian rekomendasi
Sekretariat
pemeriksaan oleh
BPK, BPKP dan APIP yang
Kabupaten Bantul
BPK, BPKP dan APIP
ditindaklanjuti
KPU Tersusun dan
Laporan penyelenggaraan
terdokumentasikannya
SPIP di KPU Bantul
SPIP dengan baik Tersusunnya laporan
Prosentase penyelesaian
hasil tindak lanjut
rekomendasi
pemeriksaan BPK,
BPK, BPKP dan APIP yang
BPKP dan APIP KPU
ditindaklanjuti
Tersusunnya dan
Prosentase penyusunan
terdokumentasikannya
dokumen SPIP
SPIP dengan baik
Tersusunnya laporan pelaksanaan dan review SPIP
Tersusunnya laporan
KPU Kabupaten Bantul
hasil evaluasi LAKIP
mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja
Tersusunnya laporan
Kualitas penyusunan
hasil review laporan
laporan keuangan sesuai
keuangan
SAP
56
Tabel 4.1. (Lanjutan) Target Kinerja No
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Tersusunnya laporan
Prosentase penganggaran
hasil review RKA K/L
KPU Bantul yang efektif
2015
2016
2017
2018
2019
85%
85%
85%
85%
85%
60%
60%
60%
70%
80%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
100%
-
-
100%
100%
1 dok
-
-
1 dok
1 dok
1 dok
-
-
1 dok
1 dok
-
-
1 dok
1 dok
-
1 lap
--
1 lap
1 lap
1 lap
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
dan efisien
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
1.
Penyelenggaraan
Meningkatnya
Prosentase pemenuhan
Dukungan Sarana
dukungan sarana
kendaraan bermotor bagi
dan Prasarana
transportasi/ mobilitas
pejabat dan operasional
pegawai
pegawai
Meningkatnya
Prosentase pemenuhan
pemenuhan peralatan
dukungan sarana dan
dan fasilitas
prasarana Mebelair/
perkantoran
Elektronik Kantor KPU Kabupaten Bantul
C.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
1.
Penyiapan
Meningkatnya kualitas
Prosentase ketepatan
penyusunan
Rancangan
waktu sinkronisasi antara
Rancangan
Keputusan KPU
PKPU, Keputusan KPU
Keputusan KPU
Kabupaten Bantul
dengan keputusan KPU
Kabupaten Bantul,
yang sesuai dengan
Kabupaten Bantul
Advokasi,
ketentuan
Keputusan KPU dan
Penyelesaian
pembentukan
Sekretaris KPU Kabupaten
Sengketa dan
peraturan perundang-
Bantul yang sesuai format
Penyuluhan
undangan
peraturan perundang-
Peraturan
undangan
Perundang-
Meningkatnya kualitas
Prosentase target
undangan yang
advokasi dan bantuan
penyelesaian sengketa
berkaitan dengan
hukum
hukum yang dimenangkan
penyelenggaraan
oleh KPU Kabupaten Bantul
pemilu
Penyiapan bahan Identifikasi dan rumusan masalah/kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dalam penyelesaian sengketa hukum dengan tepat waktu Tersedianya pedoman teknis kampanye, penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik Meningkatnya kualitas
Terlaksananya verifikasi
pelayanan dan
partai politik peserta pemilu
kapasitas
Ketepatan waktu penyiapan
penyelenggaraan
bahan pelayanan pelaporan
Pemilihan Umum
dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik Terlaksananya kegiatan pengelolaan dokumen produk hukum
57
Tabel 4.1. (Lanjutan) Target Kinerja No
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Prosentase terlaksananya
100%
100%
100%
100%
100%
dukungan ketatausahaan hukum yang handal (cepat, tepat, akurat) Prosentase terlaksananya
-
-
100%
100%
100%
100%
-
-
100%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
2 lap
-
-
4 lap
4 lap
100%
-
-
100%
100%
-
5
5
5
5
Jumlah Laporan Kegiatan
1 lap
-
-
-
-
Terselenggaranya
Jumlah laporan kegiatan
1 lap
-
-
1 lap
-
kegiatan sosialisasi
Bimtek Supervisi Sosialisasi
penyelenggaraan
dan kampanye
Pemilu
Jumlah laporan kegiatan
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
kualitas aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol) Prosentase terlaksananya
100%
100%
100%
100%
kualitas aplikasi sistem informasi laporan dana kampanye Meningkatnya kualitas
Prosentase target
pelayanan verifikasi
stakeholder yang
partai politik dan
mendapatykan penyuluhan
system informasi
peraturan KPU
laporan dana
Prosentase ketepatan
kampanye
waktu penyuluhan Kegiatan pemangku
100%
kepentingan yang menerima bimbingan/penyuluhan kampanye, penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran serta verifikasi partai politik 2.
Fasilitasi
Meningkatnya kualitas
Prosentase Fasilitasi
Pelaksanaan
dukungan teknis
monitoring dan supervisi
Tahapan Pemilu
dalam Pemilu
pelaksanaan pemilihan dan
Legislatif, Pemilu
Legislatif, Pemilu
pemilu legislatif dan
Presiden dan Wakil
Presiden dan Wakil
Presiden/Wakil Presiden
Presiden,
Presiden serta
Pemilihan Bupati
Pemilihan Bupati dan
dan Wakil Bupati,
Wakil Bupati
Publikasi dan
Terlakananya proses
Jumlah PAW Anggota
Sosialisasi serta
PAW Anggota DPRD
DPRD yang terverifikasi
Partisipasi
sesuai ketentuan
dalam waktu 5 hari kerja
Masyarakat dan
perundang-undangan
PAW
Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
pelayanan Pers dan Media
58
Tabel 4.1. (Lanjutan) Target Kinerja No
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah laporan kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
1 lap
-
1 lap
1 lap
1 lap
1 dok
-
-
-
-
1 paket
-
-
-
-
1 lap
-
-
-
-
1 lap
-
-
-
-
-
1 lap
-
-
-
1 buku lap
-
-
-
-
-
1 satker
1 satker
1 satker
1 satker
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
-
-
-
1 dok
-
-
1 dok
-
-
1 dok
-
1 dok
-
-
1 dok
1 dok
-
-
1 dok
1 dok
1 dok
-
-
1 dok
-
1 dok
-
-
-
1 dok
0%
-
-
-
0%
pengembangan kehumasan Jumlah dokumen penyelenggara pemilihan yang terbentuk Jumlah pemantau pemilukada Laporan pelaksanaan Pencalonan Laporan pelaksanaan kampanye Jumlah laporan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Meningkatnya kualitas
Jumlah kegiatan riset dan
pelaksanaan
pemetaan tingkat partisipasi
pendidikan pemilih
masyarakat dalam Pemilu 2014 yang tersusun dalam bentuk buku laporan
Terselenggaranya
Jumlah Pembentukan dan
pembentukan dan
Penguatan PPID
penguatan PPID Terselenggaranya
Jumlah laporan
kegiatan informasi dan
penyampaian informasi dan
publikasi serta
publikasi serta sosialisasi
sosialisasi Pemilu dan
Pemilu dan Pemilihan
Pemilihan Terselenggaranya
Jumlah dokumen penataan
penataan daerah
daerah pemilihan
pemilihan Tersusunnya
Jumlah dokumen daftar
dokumen daftar
inventarisasi Masalah
inventarisasi masalah
teknis Pilkada
teknis Pilkada dan
Jumlah dokumen Instrumen
pengembangan
pengelolaan data dan
Instrumen
dokumen tahapan teknis
pengelolaan data dan
Pilkada yang sudah
dokumen tahapan
dikembangkan
teknis Pilkada Tersusunnya
Jumlah data serta dokumen
dokumen hasil Pemilu
hasil rekapitulasi
dan Pilkada
penghitungan Jumlah data serta dokumen tahapan pencalonan Jumlah data dan dokumen pelaksanaan kampanye
Proses
Prosentase jumlah TPS
penyelenggaraan
yang melaksanakan PSU
Pemungutan Suara pada Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel
59
Tabel 4.1. (Lanjutan) Target Kinerja No
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Terlaksananya proses
Prosentase peserta pemilu
verifikasi peserta
yang terverifikasi tepat
pemilu
waktu
Terlaksananya proses
Jumlah calon yang
pencalonan
terverifikasi tepat waktu
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
100%
100%
-
5 paslon
-
-
500 caleg
-
B. KERANGKA PENDANAAN Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu : 1.
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 27.531.626.400
2.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
KPU
sebesar
Rp. 1.410.000.000 3.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 32.607.635.800
Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul selama 5 tahun (2015-2019)
Program/ Kegiatan
076.01.01
076.01.02
076.01.06
Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
TOTAL
Alokasi Jumlah 2015
2016
2017
2018
2019
1.652.078.000
2.906.000.000
3.380.500.000
9.763.768.000
9.829.280.400
27.531.626.400
-
690.000.000
720.000.000
-
-
1.410.000.000
269.098.000
675.000.000
725.000.000
1.306.249.000
29.632.288.800
32.607.635.800
1.921.176.000
4.271.000.000
4.825.500.000
11.070.017.000
39.461.569.200
61.549.262.200
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
60
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul Setiap Kegiatan Selama 5 tahun (2015-2019) Program/ Kegiatan
076.01.01
3355
3356
3357
3358
3360
3361
076.01.02
3362
076.01.06
3363
3364
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu TOTAL
Alokasi Jumlah 2015
2016
2017
2018
2019
1.652.078.000
2.906.000.000
3.380.500.000
9.763.768.000
9.829.280.400
27.531.626.400
853.063.000
2.172.000.000
2.570.500.000
1.171.814.000
1.405.240.800
8.172.617.800
15.000.000
36.000.000
1.022.787.000
6.902.088.000
7.975.875.000
79.300.000
45.000.000
110.000.000
6.626.505.000
887.821.200
7.748.626.200
39.560.000
15.000.000
15.000.000
518.152.000
117.266.400
704.978.400
675.555.000
655.000.000
640.000.000
424.510.000
516.864.000
2.911.929.000
4.600.000
4.000.000
9.000.000
-
-
17.600.000
690.000.000
720.000.000
-
-
1.410.000.000
690.000.000
720.000.000
-
-
1.410.000.000
725.000.000
1.306.249.000
29.632.288.800
32.607.635.800
-
-
-
269.098.000
675.000.000
92.833.000
20.000.000
385.000.000
265.530.000
352.116.000
1.115.479.000
176.265.000
655.000.000
340.000.000
1.040.719.000
29.280.172.800
31.492.156.800
1.921.176.000
4.271.000.000
4.825.500.000
11.070.017.000
39.461.569.200
61.549.262.200
61
Tabel 4.4 Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul Selama 5 tahun (2015-2019) Program/ Kegiatan
076.01.01
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sasaran Kegiatan (output) 5 Terlaksananya Layanan Perkantoran Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Adhoc dalam mengelola logistik Pemilu Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Alokasi Jumlah 2015
2016
2017
1.652.078.000
2.906.000.000
853.063.000
2.172.000.000
5.600.000
2018
2019
3.380.500.000
9.763.768.000
9.829.280.400
27.531.626.400
2.570.500.000
1.171.814.000
1.405.240.800
8.172.617.800
5.000.000
5.500.000
-
-
16.100.000
20.650.000
35.000.000
35.000.000
43.686.000
58.038.000
192.374.000
23.945.000
5.000.000
5.000.000
-
-
33.945.000
20.000.000
25.000.000
114.350.000
131.361.600
290.711.600
2.107.000.000
2.500.000.000
1.013.778.000
1.215.841.200
7.639.487.200
15.000.000
36.000.000
1.022.787.000
6.902.088.000
7.975.875.000
15.000.000
15.000.000
-
30.000.000
8.000.000
3.369.600
11.369.600
221.602.800
311.065.800
-
13.000.000
-
802.868.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79.300.000
45.000.000
-
89.463.000
13.000.000
-
933.324.000
6.677.115.600
7.610.439.600
110.000.000
6.626.505.000
887.821.200
7.748.626.200
62
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Sasaran Kegiatan (output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (output) 4 Dokumen kepegawaian Sasaran Kegiatan (output) 5 Terseleksinya Anggota KPU Kabupaten Bantul Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Bantul
Alokasi Jumlah 2015
2016
44.650.000
35.000.000
-
-
15.800.000
10.000.000
18.850.000
-
2017
2018
2019
50.000.000
11.150.000
31.970.400
172.770.400
76.922.400
76.922.400
-
15.000.000
6.575.395.000
169.989.600
6.786.184.600
45.000.000
8.200.000
512.960.400
585.010.400
-
31.760.000
95.978.400
127.738.400
-
-
39.560.000
15.000.000
15.000.000
518.152.000
117.266.400
704.978.400
22.780.000
10.000.000
10.000.000
3.200.000
101.498.400
147.478.400
16.780.000
5.000.000
5.000.000
6.902.000
15.768.000
49.450.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.594.000
-
1.594.000
-
-
-
506.456.000
-
506.456.000
675.555.000
655.000.000
640.000.000
424.510.000
516.864.000
2.911.929.000
642.530.000
600.000.000
600.000.000
415.171.000
466.254.000
2.723.955.000
-
-
-
-
12.312.000
12.312.000
63
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja
Alokasi Jumlah 2015
2016
2017
2018
2019
Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)
-
-
-
-
38.298.000
38.298.000
Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN
12.295.000
20.000.000
20.000.000
-
-
52.295.000
15.980.000
20.000.000
5.000.000
9.339.000
-
50.319.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.750.000
15.000.000
15.000.000
-
-
34.750.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.600.000
4.000.000
-
17.600.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.600.000
4.000.000
4.000.000
-
12.600.000
Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (output) 6 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan Sasaran Kegiatan (output) 7 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (output) 8 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip Sasaran Kegiatan (output) 9 Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan eprocurement Sasaran Kegiatan (output) 10 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan Sasaran Kegiatan (output) 11 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP
9.000.000
-
64
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersusunnya laporan hasil review RKA-K/L
076.01.02
Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
076.01.06
Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan gudang di KPU Kabupaten Bantul Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bantul yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum
Alokasi Jumlah 2015
2016
2017
-
-
-
-
2018
2019
5.000.000
-
5.000.000
-
-
-
690.000.000
720.000.000
-
-
1.410.000.000
690.000.000
720.000.000
-
-
1.410.000.000
600.000.000
600.000.000
-
1.200.000.000
60.000.000
60.000.000
-
-
120.000.000
30.000.000
60.000.000
-
-
90.000.000
269.098.000
675.000.000
725.000.000
1.306.249.000
29.632.288.800
32.607.635.800
92.833.000
20.000.000
385.000.000
265.530.000
352.116.000
1.115.479.000
-
-
155.700.000
155.700.000
135.000.000
193.226.000
154.905.600
514.599.600
240.000.000
69.104.000
-
333.219.000
-
-
-
-
-
-
21.468.000
24.115.000
-
10.000.000
-
65
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
Kegiatan 3364: Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Sasaran Kegiatan (output) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TOTAL
Alokasi Jumlah 2015
2016
2017
2018
2019
47.250.000
10.000.000
10.000.000
3.200.000
41.510.400
111.960.400
176.265.000
655.000.000
340.000.000
1.040.719.000
29.280.172.800
31.492.156.800
176.265.000
655.000.000
340.000.000
1.040.719.000
29.280.172.800
31.492.156.800
1.921.176.000
4.271.000.000
4.825.500.000
11.070.017.000
39.461.569.200
61.549.262.200
66
BAB V PENUTUP Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum dan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2015 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan perkiraan dana yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh Komisioner dan staf di sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.
67
Jl. Wakhid Hasyim Sumuran Palbapang Bantul 55713 Telp. (0274) 368583, Fax. (0274) 368311 Email :
[email protected], Website : www.kpud-bantulkab.go.id
