No title

PT SULUH PRIMA TARGET Tax Training & Education Center

Resume Peraturan Pajak Nomor

: SE-121/PJ./2010

Tanggal

: 23 Nopember 2010

Tentang

: PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN.

Abstraksi: Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak ini merupakan penjelasan atas batasan, pengertian dan cakupan jasa keuangan yang tidak dikenakan (tidak terutang) PPN. Jasa keuangan adalah salah satu jasa yang tidak dikenakan PPN (tidak terutang PPN atau Non-JKP) yang disebutkan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Kegiatan Usaha Bank Umum yang Merupakan Jasa Keuangan dan Tidak Terutang PPN (Non-JKP) Secara umum, kegiatan usaha bank umum yang Non-JKP memiliki karakteristik:

1)

jasa

keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapat imbalan berupa bunga; atau

2)

jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabahnya, dalam

hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan.

Kegiatan usaha Bank Umum yang

termasuk dalam kelompok Non-JKP meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan maupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c.

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit; e. Menyediakan pembiayaan dan atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; f.

Menerbitkan surat pengakuan utang;

g. Menjamin atas risiko sendiri:

PT Suluh Prima Target

Tanjung Mas Raya Blok B1-4, Tanjung Barat, Jakarta Selatan


1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang sudah diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) Obligasi; 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. h. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Bank Umum yang Merupakan JKP dan Terutang PPN a. Memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah; b. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; c.

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan dengan atau antar pihak ketiga;

d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; e. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; f.

Membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat berharga dimaksud; 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) Obligasi; 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

g. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Kegiatan Lainnya yang Terutang PPN Di samping kegiatan usaha penyerahan jasa, bank umum juga terkadang melakukan kegiatan usaha lainnya (yang bukan penyerahan jasa).

Misalnya, kegiatan membeli sebagian atau

seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Menurut

SE-121/PJ./2010,

kegiatan

yang

bukan

kegiatan

penyerahan

jasa

tersebut

merupakan kegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN.

Kewajiban Untuk Menjadi PKP Bank yang melakukan kegiatan yang terutang PPN, baik kegiatan penyerahan jasa maupun barang, wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban PPN seperti: melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), memungut PPN dan menyetorkannya ke kas negara serta wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus bagi bank yang masih tergolong Pengusaha Kecil PPN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2010 tanggal 23 Maret 2010, dikecualikan dari kewajiban tersebut. Tetapi, apabila dalam suatu bulan (masa pajak) omset bank Pengusaha Kecil PPN sudah melebihi batasan yang ditetapkan dalam PMK tersebut, maka Bank yang bersangkutan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban PPN tersebut.

Bagi Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Bank Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat, yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas mendapat perlakuan yang sama dengan bank umum (mutatis mutandis). Dengan demikian, jika Bank Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat melakukan kegiatan yang terutang PPN, maka bank-bank tersebut wajib dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak serta menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



No title

Recommend Documents