ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN FISKUS TERHADAP PENGETAHUAN UMUM, PERENCANAAN, STRATEGI PERENCANAAN, DAN PENGGELAPAN PAJAK DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BUKITTINGGI Febrian Yuda1, Meihendri¹, Resti Yulistia Muslim1 1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected]
This study analyzes the differences in understanding of tax planning, tax planning strategies, and tax evasion between the taxpayer and the tax authorities. Sample studies on research on this is a corporate taxpayer in the city Bukittinggi and tax officials in the Tax Office Primary Bukitinggi city. In this study data processing using two tests, namely independent test sample t-test and Wilcoxon test, rate difference is caused by differences in understanding the educational background, training followed, the results of this study revealed that there is a difference of understanding between the taxpayer and the tax authorities of the general knowledge, planning, and tax planning strategies, while the tax evasion variables there is no difference of understanding between taxpayers and tax authorities. Keywords: general knowledge of tax, tax planning, tax planning strategies, and tax evation.
menginginkan pendapatan yang maksimal
Latar Belakang Menurut Soemitro dalam Mardiasmo
dari
pajak
sedangkan
wajib
pajak
(2012:1) pajak adalah iuran rutin kepada
menginginkan pembayaran yang lebih
kas negara berdasarkan undang-undang
sedikit dari yang ditetapkan oleh pihak
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada
pajak (pemerintah). Kasus dari perbedaan
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
pemahaman pajak yaitu Hotel Basko
langsung dapat ditunjukan dan yang
Padang dengan pemerintah kota padang
digunakan untuk membayar pengeluaran
tentang penggelapan pajak 1,4 Miliar yang
umum. Sudah menjadi dilema dalam
disampaikan
praktek perpajakan di suatu negara yaitu
Keuangan Aset (DPKA) kota Padang,
terdapatnya perbedaan kepentingan antara
sedangkan menurut owner Basko Hotel
wajib pajak dan pemerintah (Ilyas, dkk
Basrial Koto membantah telah memiliki
2013).
tunggakan
Dalam
melakukan
praktek
oleh
pajak
Dinas
dan
Pengelola
restoran.
Dia
perpajakan sering terjadi masalah antara
dijanjikan mendapatkan keringanan dalam
wajib pajak dan pemerintah yaitu terdapat
persoalan pajak oleh Fauzi Bahar dan
perbedaan pemahaman antara wajib pajak
menurut
dan pemerintah, di mana pemerintah
mengatakan tidak pernah melihat atau
DPKM
Padang,
Syahrul
1
mendapatkan surat perjanjian keringanan
diuji dan analisis dalam penelitian ini
membayar pajak hotel, tapi dia mengakui
adalah :
kalau memang bisa di ajukan surat keringanan
pajak
oleh
pelaku
1. Apakah
usaha
badan
Terdapatnya perbedaan kepentingan wajib
pajak
cenderung
perbedaan
pemahaman antara wajib pajak
(Padang Ekspres, 2013).
menyebabkan
terdapat
dan
fiskus
terhadap
pengetahuan umum perpajakan? 2. Apakah
terdapat
perbedaan
untuk mengurangi pembayaran pajak, baik
pemahaman antara wajib pajak
secara legal maupun ilegal. Hal ini bisa
badan
terjadi karena
perencanaan pajak?
ada peluang yang dapat
dimanfaatkan karena kelemahan peraturan
3. Apakah
dan
fiskus
terdapat
terhadap
perbedaan
perpajakan maupun sumber daya manusia
pemahaman anatara wajib pajak
yang bertugas di bagian perpajakan (Ilyas
badan dan fiskus terhadap strategi
dkk, 2013). Dengan adanya anggapan
perencanaan pajak?
bahwa pajak merupakan beban yang dapat
4. Apakah
terdapat
perbedaan
memberatkan cash flow perusahaan, jadi
pemahaman antara wajib pajak
perusahaan
badan
cenderung
meminimalisir
beban pajak dengan dengan mengurangi
dan
fiskus
terhadap
penggelapan pajak?
jumlah pembayaran pajak baik secara legal (tax avoindance) maupun ilegal (tax evasion). Bagaimana perusahaan akan termotivasi untuk memaksimalkan laba setelah pajak, sehingga pajak yang di
Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah : 1. Untuk
membuktikan
perbedaan
tanggung diusahakan sekecil mungkin.
pemahaman antara wajib pajak
Sebagai wajib pajak badan, dengan adanya
badan
system self assessment dalam perhitungan,
pengetahuan umum perpajakan.
pelaporan, dan penyetoran pajak, maka di
2. Untuk
dan
fiskus
membuktikan
terhadap
perbedaan
dalam perusahaan sangat diperlukan suatu
pemahaman antara wajib pajak
perencanaan pajak yang baik.
badan
dan
fiskus
terhadap
perencanaan pajak Rumusan Masalah Dari latar belakang yang diuraikan di atas. maka permasalahan yang akan
3. Untuk
membuktikan
perbedaan
pemahaman antara wajib pajak dan fiskus
terhadap
strategi
perencanaan pajak. 2
4. Untuk
membuktikan
perbedaan
2. Hukum publik, mengatur hubungan
pemahaman antara wajib pajak
antara
badan
rakyatnya, hukum ini dapat dirinci
dan
fiskus
terhadap
penggelapan pajak.
pemerintah
dengan
di antaranya : hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, hukum pidana.
Pengertian pajak Menurut Undang-undang No. 16
Dari pernyataan di atas dapat
Tahun 2009 pasal 1 pajak adalah iuran
disimpulkan hukum pajak bagian dari
wajib pajak kepada negara yang terutang
hukum publik. Dalam mempelajari hukum
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
pajak, berlaku apa yang di sebut lex
memaksa
specialis derogate lex generali,
tanpa
berdasarkan
mendapatkan
undang-undang, imbalan
yang
secara
artinya peraturan khusus lebih diutamakan
langsung dan digunakan dalam rangka
daripada peraturan umum atau jika sesuatu
pembangunan negara demi kemakmuran
ketentuan belum atau tidak di atur
rakyat.
peraturan khusus, maka akan berlaku Menurut Adriani dalam Waluyo
ketentuan yang diatur dalam peraturan
(2012:2) pajak adalah iuran masyarakat
umum. Dalam hal ini peraturan umum
kepada negara (yang dipaksakan) yang
adalah hukum pajak, sedangkan peraturan
terutang wajib membayarnya menurut
umum adalah hukum publik atau hukum
peraturan-peraturan
lain yang sudah ada sebelumnya (Soemitro
umum
(undang-
undang) tanpa mendapat imbalan secara
dalam Mardiasmo:2011:4).
langsung, dan gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran
berhubungan
dengan
umum Negara
yang
Pengetahuan Umum Perpajakan
untuk
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.
Pudjawidjana (1983), pengetahuan adalah
reaksi
dari
manusia
atas
rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera
Hukum pajak Soemitro (2011:4)
dalam
hukum
Mardiasmo
pajak
memiliki
mempunyai
hubungan
terjadi
setelah
orang
melakukan
penginderaan sebuah objek tertentu.
kedudukan hukum sebagai berikut : 1. Hukum
dan pengetahuan merupakan hasil yang
perdata, antara satu
dengan individu lainnya.
Hasil
penelitian
Sari
(2007)
mengatur
menyatakan bahwa terdapat perbedaan
individu
pemahaman signifikan antara wajib pajak badan dan fiskus terhadap pengetahuan 3
umum
perpajakan.
Sari
(2007)
juga
strategi perencanaan pajak, pengalaman
menambahkan bahwa terlihat perbedaan
dari wajib pajak fiskus selama berkerja
yang signifikan terhadap pengetahuan
menghadapi
berbagai
umum perpajakan antara Wajib Pajak
berhubungan
pajak
badan dan fiskus, dari perhitungan statistik
mereka lebih memiliki pengetahuan dan
nilai rata- rata fiskus jauh lebih tinggi
pemahaman yang lebih baik.
dibandingkan nilai rata-rata Wajib Pajak
kasus
tertentu
yang
membuat
Ilyas, dkk (2013) hasil penelitian
badan. Nilai rata-rata pemahaman dan
menunjukkan
hasil uji ini menunjukan bahwa terdapat
pemahaman yang signifikan antara Wajib
perbedaan
dasar
Pajak Badan dan fiskus terhadap konsep
pengetahuan umum perpajakan antara
dasar perencanaan pajak yang menjadi
Wajib Pajak badan dan fiskus.
objek penelitian yaitu kota padang.
signifikan
konsep
Hasil penelitian Ilyas, dkk (2013) menunjukkan
Terdapat
perbedaan
Terdapat
perbedaan
H2: Terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara Wajib Pajak
pemahaman yang signifikan antara Wajib
Badan dan fiskus terhadap
Pajak
perencanaan pajak.
badan
pengetahuan menjadi
dan umum
objek
fiskus
terhadap
perpajakan
penelitian
yaitu
yang kota
Strategi Perencanaan Pajak.
padang. H1 : Terdapat perbedaan pemahaman
Hasil penelitian Sari (2007), dan Jufri
(2011) terdapat perbedaan yang
yang signifikan antara Wajib Pajak
signifikan tingkat pemahan
badan dan fiskus terhadap
badan
dan
fiskus
mengenai
pengetahuan umum perpajakan
perencanaan
pajak.
Dalam
wajib pajak strategi mengatur
strategi pajak yang menguntungkan secara Perencanaan Pajak Hasil penelitian Sari (2007), dan
individual untuk berbagai kepentingan, sedangkan
wajib
pajak
badan
tidak
Penelitian dari Jufri (2011) Terdapat
memiliki pengalaman sebanyak wajib
perbedaan yang signifikan terhadap tingkat
pajak fiskus, dalam hal ini rutinitas mereka
pemahaman strategi perancanaan pajak
berhubungan dengan pajak cenderung di
antara wajib pajak fiskus. Kondisi ini
lakukan berkala yaitu ketika kewajiban
memperlihatkan bahwa berkat rutinitas
pajak telah jatuh tempo, oleh sebab itu
yang tinggi dalam memberikan pelayanan
pemahaman wajib pajak badan dalam
terhadap pajak, membuat pemahaman
mengatur strategi perencanaan pajak tidak
wajib pajak fiskus sangat memahami 4
sebaik wajib pajak badan.
pajak badan untuk melakukan berbagai
Hasil penelitian Ilyas. dkk (2013) menunjukkan
Terdapat
perbedaan
kecurangan pajak seperti penggelapan pajak, kondisi ini terjadi karena sistem
pemahaman yang signifikan antara Wajib
kontrol
dan
pengawasan
didalam
Pajak badan dan fiskus terhadap strategi
organisasi yang berhubungan dengan pajak
perencanaan pajak yang menjadi objek
relatif lemah sehingga memberi peluang
penelitian yaitu kota padang.
bagi oknum didalam badan atau organisasi
H3 : Terdapat perbedaan pemahaman
melakukan penyimpangan pajak. Ilyas. dkk (2013) hasil penelitian
yang signifikan antara Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap strategi
menunjukkan
Terdapat
perbedaan
perencanaan pajak
pemahaman yang signifikan antara Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap konsep dasar penggelapan pajak yang menjadi
Penggelapan Pajak Penggelapan pajak adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan
cara
melanggar
objek penelitian yaitu kota padang. H4 : Terdapat perbedaan pemahaman
ketentuan
yang signifikan antara Wajib Pajak
perpajakan (illegal), tax avoidance dan tax
badan dan fiskus terhadat
evasion merupakan kegiatan pengurang
penggelapan pajak.
pajak, namun jika dilihat dari segi hukum tax
avoidance
bukan
merupakan
pelanggaran karena menggunakan celah-
METODOLOGI PENELITIAN Sumber Data, Populasi dan Sampel
celah hukum yang bisa digunakan untuk
Data
yang
digunakan
dalam
mengurangi pajak. Tax evasion merupakan
penelitian ini adalah data primer yaitu
kegiatan
dengan
yang
melanggar
hukum,
menggunakan
kuesioner.
khususnya undang – undang pajak dan
Kuesioner diberikan kepada responden
undang– undang pidana serta perdata
yang dapat ditemui secara langsung atau
(Hutami, 2013).
secara kebetulan sedang berada di KPP
Hasil penelitian Sari (2007), dan
Pratama Bukittinggi
sehingga dapat
penelitian Jufri (2011) terdapat perbedaan
memudahkan responden untuk bertanya
yang signifikan tingkat pemahaman wajib
jika
pajak badan dengan fiskus mengenai
pertanyaan. Selain itu, kuesioner juga
penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena
disebarkan dengan cara mendatangi secara
ada
kesulitan
dalam
menjawab
banyaknya peluang yang dimiliki wajib
5
langsung setiap pengusaha kena pajak di
pokok wajio pajak), SPT ( surat
tempat beroperasi kegiatan usahanya.
pemberitahuan), penerbitan surat
Populasi
dalam
penelitian
ini
ketetapan
pajak,
tarif
yang
adalah wajib pajak badan di KPP Pratama
digunakan untuk menghitung tarif
Bukittinggi. Teknik penentuan sampel
pph badan. Variabel ini di ukur
adalah metode convenience sample adalah
dengan menggunakan skala likert
mengambil responden sebagai sampel
5 poin untuk 7 pertanyaan yang
secara kebetulan yaitu siapa saja secara
digunakan Sari (2007).
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
2. Pemahaman terhadap perencanaan
digunakan sebagai sampel, jika orang yang
pajak
ditemukan cocok sebagai sumber data
Variabel kedua ini digambarkan
(Sugiono,
dengan
2004:77)
sampel
yang
pertanyaan
tentang
digunakan dalam penelitian ini adalah
pengertian perencanaan pajak dan
wajib pajak badan yang terdaftar di KPP
tujuanya.
Pratama Bukitinggi.
dengan menggunakan skala likert
Variabel
ini
diukur
5 poin, dan 5 pertanyaan yang Identifikasi dan Pengukuran Variabel Dalam variabel
penelitian yang
ini
akan
ada
empat
diukur
yaitu,
digunakan oleh Sari (2007). 3. Pemahaman
terhadap
strategi
perencanaan pajak\
pemahaman wajib pajak badan dan fiskus
Variabel ketiga ini digambarkan
terhadap pengetahuan umum perpajakan,
tentang strategi perencanaan pajak,
perencanaan pajak, strategi perencanaan,
strategi perencanaan pajak adalah
dan
Tingkat
adalah tindakan atau langkah-
pemahaman seseorang dapat dipengaruhi
langkah yang di ambil oleh wajib
oleh beberapa faktor diantaranya tingkat
pajak
badan
dalam
mencapai
pendidikan,
tujuan
yang
telah
ditetapkan
penggelapan
pajak.
pengalaman,
penyebaran
infomasi, dan keberadaan media yang
sebelumnya, variabel ini di ukur
memadai (Ilyas, dkk 2012).
dengan skala likert 5 poin dan 7
1. Pemahaman terhadap pengetahuan umum perpajakan
(2007).
Variabel
pertama
dengan
pertanyaan
pengetahuan
umum
pertanyaan yang digunakan Sari
digambarkan tentang perpajakan
seperti mengenai NPWP (nomor
4. Pemahaman terhadap penggelapan pajak
Variabel
menggambarkan
keempat
ini
dengan
pertanyaan tentang tindakan apa 6
saja
yang
tindakan
dianggap
sebagai
penggelapan
pajak.
Pengujian Hipotesis Sebelum dilakukan pengujian hipotesis,
Variabel ini di ukur menggunakan
dilakukan
pengujian
skala
reliabilitas,
dan
likert
5
poin,
dan
4
validitas
kemudian
dan
pengujian
pertanyaan yang digunakan oleh
normalitas data. Uji validitas dilakukan
sari (2007).
dengan analisa faktor setiap variabel dengan varimax rotation. Nilai dikatakan valid apabila nilai KMO (Kaiser-Meyer-
Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam
Olkin) diatas 0,5 Dan factor loading di
penelitian ini adalah data primer, yaitu
atas 0,4. Uji reliabilitas dilakukan dengan
data yang didapat langsung dari pihak
menghitung cronbach alpha dari masing-
pertama. Instrumen yang digunakan untuk
masing item variabel. Nilai dikatakan
mengumpulkan
reliable cronbach alpha >
data
adalah
daftar
pertanyaan (kuisioner). Daftar pertanyaan
0,6. Pengujian hipotesis penelitian ini
penelitian ini merupakan replikasi dari
diolah dan dianalisis dengan pengujian
dafar pertanyaan (sari : 2007).
independent sample t-test. Jika data tidak
Pengumpulan
data
dilakukan
berdistribusi normal, maka digunakan
secara langsung atau survey lapangan dan
pengujian non parametrik (uji wilcoxon
ada beberapa yang dikirim via surat ke
sign test)
perusahaan-perusahaan
yang
menjadi
sampel untuk wajib pajak badan serta
ANALISIS HASIL PENELITIAN
kekantor pelayanan pajak kota bukittinggi
DAN PEMBAHASAN
untuk sampel fiskus. Pengumpulan data
Demografi Responden
secara
langsung
untuk
Data yang digunakan dalam
yang
penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan dari manajer keuangan atau
diberikan berupa kuesioner kepada
karyawan
menangani
wajib pajak badan yang terdaftar di
perhitungan jumlah pajak perusahaan,
KPP Pratama Bukittinggi dan fiskus
serta data yang diperoleh dari kantor
(pegawai pajak) di KPP Pratama
pelayanan pajak bukittinggi yang memang
Bukittinggi Dengan jumlah kuesioner
bertugas pada KPP Pramata Bukittinggi.
yang
meyakinkan
bertujuan
bahwa
yang
data
bertugas
lembar,
disebarkan jumlah
sebanyak kuesioner
162 yang
kembali sebanyak 92 kuesioner, dan kuesioner yang dapat di olah hanya 7
84 kuesioner. tabel 1 dibawah ini
perencanaan pajak
menunjukkan secara rinci jumlah
normal sedangkan variabel penggelapan
kuesioner
pajak tidak memiliki distribusi normal.
dan
tingkat
pengembaliannya. Dapat dilihat pada
Dari
hasil
tabel 1.
pengetahuan
uji
memiliki distribusi
ini
maka
umum
variabel
perpajakan,
perencanaan pajak, strategi perencanaan pajak
Tabel 1 Sebelum pengujian data di lakukan dikelompokkan
dulu
karakteristik
responden
yang
berpartisipasi
pengisian
kosioner.
Jenis
dalam
kelamim,
uji beda yang digunakan adalah
statistik non parametrik yaitu uji t-test (uji independent samplet- test), sedangkan variabel penggelapan pajak uji beda digunakan uji z (uji wilcoxon sign test)
pendidikan terakir, lama bekerja, dan pernah atau tidaknya mengikuti seminar pajak, selanjutnya dapat dilihat pada tabel
Tabel 5 ,6, 7 Hasil Uji Hipotesis
.2 tabel demografi responden.
Pada menggunakan
penelitian empat
ini
peneliti
hipotesis,untuk
pengujian hipotesis peneliti menggunakan
Tabel 2 Statistik Deskriptif
alat statistik non-parametrik yaitu uji t-test
Hasil statistik deskriptif dapat dilihat dari
dan
tabel berikut .3 dan 4.
dikarenakan hasil uji dari uji normalitas
uji
wilcoxon.
Uji
ini
dipilih
menunjukan distribusi data yang norml dan tidak normal. Dapat kita lihat pada
Tabel 3 dan 4 Uji Instrumen Data dan Uji Normalitas
tabel 8, dan 9.
Data Berdasarkan proses pengujian validitas dan
Tabel 8 dan 9
reliabilitas, maka diperoleh semua valid
Berdasarkan hasil penelitian ini variabel
dan reliable (Tabel 5 dan 6). Tetapi setelah
pengetahuan umum, perencanaan, dan
diuji normalitas data, diperoleh hasil
strategi perencanaan pajak sejalan dengan
bahwa
data
penelitian Ilyas, dkk bahwa terdapat
berdistribusi normal sedangkan variabel 4
perbedaan pemahaman antara wajib pajak
data tidak berdistribusi normal (Tabel 7).
badan dan fiskus terhadap pengetahuan
Dari hasil uji yang dilakukan terlihat
umum,
bahwa
perencanaan pajak hal ini dikarenakan
variabel
variabel
1,
2,dan
pengetahuan
3
umum
perencanaan
dan
strategi
perpajakan, perencanaan pajak, strategi 8
bahwa fiskus lebih banyak mengikuti
dengan
pelatihan, dan latar belakang pendidikan.
penelitian ini menunjukan hasil yang
Sedangkan
pada
variabel
pemerintah
positif
bahwa
(fiskus).
terdapat
Hasil
perbedaan
penggelapan pajak penelitian ini tidak
pemahaman antara wajib pajak badan
sejalan dengan dengan penelitian Ilyas,
dan
dkk bahwa tidak terdapat perbedaan
umum perpajakan.
pemahaman antara wajib pajak badan dan
fiskus
2. Terdapat
terhadap
pengetahuan
perbedaan pemahan yang
fiskus terhadap penggelapan pajak. Hasil
signifikan antara wajib pajak badan
ini
dan fiskus terhadap perencanaan pajak
disebabkan
banyaknya
penggelapam
pajak
yang
menyebabkan
wajib
pajak
kasus terjadi harus
di kota Bukittinggi. 3. Terdapat
memahami penggelapan pajak.
signifikan antara wajib pajak badan dan
fiskus
terhadap
strategi
perencanaan pajak di kota Bukittinggi.
PENUTUP 4.
Kesimpulan Penelitian menguji
perbedaan pemahan yang
ini
secara
bertujuan
empiris
untuk
Tidak terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara wajib pajak
perbedaan
badan
dan
fiskus
terhadap
pemahaman antara wajib pajak badan dan
penggelapan pajak di kota Bukittinggi.
fiskus
pengetahuan
Hasil penelitian ini juga menunujukan
umum perpajakan, perencanaan pajak,
hasil yang positif, kita lihat dari
strategi
fenomena bahwa kasus yang terjadi
terhadap
variabel
perencanaan
penggelapan dilakukan
pajak.
pajak,
dan
Penelitian
ini
bukan
terhadap 84 responden dari
kasus
pengggelapan
pajak
melainkan perbedaan pemahaman.
wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dan
5.2 Keterbatasan Penelitian
fiskus di kantor pelayanan pajak pratama Bukittinggi.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang apabila diatasi pada
1. Terdapat perbedaan pemahaman yang
penelitian selanjutnya dapat memperbaiki
sangat signifikan antara wajib pajak
hasil penelitian. Beberapa keterbatasan
badan dan fiskus terhadap pengetahuan
tersebut adalah :
umum perpajakan di kota Bukittinggi.
1.
Penelitian ini hanya dilakukan di
Dapat kita lihat pada fenomena bahwa
kota Bukittinggi saja. sehingga hasil
kasus yang terjadi di karena perbedaan
penelitian ini hanya mencerminkan
pemahaman antara wajib pajak badan
mengenai
perbedaan
pemahaman 9
pemahaman wajib pajak badan dan
2.
3.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan
fiskus di kota bukittinggi saja.
untuk memastikan respoden yang akan
Sulitnya meminta waktu responden
dipilih
ketika pengisian kuesioner dalam
dijadikan sebagai sampel, agar hasil
penelitian ini, sehingga sulit bagi
penelitian yang didapat lebih akurat
peneliti
dan
menghindari
jawaban
benar-benar
dalam
tepat
penyebaran
untuk
kuesioner
responden yang asal-asalan.
disebarkan lebih banyak sehingga
Terkendala
dapat mengantisipasi kemungkinan
dalam
penyebaran
kuesioner, informasi wajib pajak
sedikitnya
untuk sampel yang akan dijadikan
diolah.
kuesioner
yang
dapat
sebagai responden dalam pengisian
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan
kuesioner, sehingga mempengaruhi
untuk memastikan respoden yang akan
total data yang akan diolah. Ini
dipilih
dikarenakan
penyebaran
dijadikan sebagai sampel, agar hasil
kuesioner adanya kuesioner yang
penelitian yang didapat lebih akurat
tidak bisa diolah dan pengisiannya
dan
tidak
sehingga
disebarkan lebih banyak sehingga
mempengaruhi waktu pengolahan
dapat mengantisipasi kemungkinan
data yang akan diuji.
sedikitnya
didalam
lengkap
benar-benar
dalam
tepat
penyebaran
kuesioner
untuk
kuesioner
yang
dapat
diolah. 5.3 Saran Berdasarkan
analisis
dan
pembahasan hasil pengujian hipotesis maka diajukan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat positif bagi peneliti
DAFTAR PUSTAKA Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima) Semarang: Universitas Diponegoro
selanjutnya. 1. Diharapkan selanjutnya
untuk memperluas
penelitian sampel
penelitian atau menggunakan sampel yang lebih banyak atau yang lebih luas cakupannya sehingga dapat mewakili lebih banyak dari populasi yang dapat digeneralisasi
Ilyas,
dkk. 2013 Analisis Tingkat Perbedaan Pehaman Antara Wajib Pajak Badan Dan Fiskus Terhadap Pengetahuan Umum, Perencanaan, Strategi Perencanaan, dan Penggelapan Pajak Di KPP Padang. Simposium Nasional akuntansi XVI. Manado. Izza. Ika Alfi Nur dan Hamzah, Ardi. 2009. Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama : Sebuah 10
Studi Interpretatif. Simposium Nasional Akuntansi ke-12 Palembang. Jufri, Herlina. 2011 Analisis Perbedaan Pemahaman Antara Wajib Pajak Badan Dan Fiskus Terhadap Pengetahuan Umum Dan Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Padang, Skripsi S-1, fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Khairiah, Rini.2009. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Pengaruhnya Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Guguk. Skripsi Universitas Andalas Padang. Kasus Penggelapan Pajak PT Wilmar Grup. Kompas 2013. Kausu Perbedaan Pemahaman Hotel Basko. Padang Ekspres 2013. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, Edisi Revisi 2011. Putrie Hutami(2013) pengaruh sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan self assessment system terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus : kpp pratama kebayoran baru tiga jakarta selatan).. Ranty Sumomba Christina (2010) pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Richardson, M., & Sawyer, A. (1998). Complexity in the expression of New Zealand tax laws: An empirical analysis. Australian Tax Forum, 14(3), 325-360. Sari, Yulia 2007. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan Dan Fiskus Terhadap Perencanaan Pajak Dan Penggelapan pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang. Sophar, Lumbantoruan. 1996. Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Stephen P. Robbins (2007), Mary K. Coulter Management Pearson Prentice Hall. Suandy, Erly . 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Kelima. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1. Tentang Pengertian Pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Violita, Evony Silvino. 2009. Concentrated Ownership And Tax Planing. Simposium Nasional Akuntansi Ke 2 Palembang. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta. Yuliana, Shandra. 2006. Analisis Perbedaan Pemahaman Antara Wajib Pajak Badan Dan Fiskus Terhadap Pengetahuan Umum Dan Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Padang, Skripsi S-1, fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Zain.2008.Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
11
Lampiran Tabel 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner Tabel 1 Distribusi Kuesioner Keterangan
Jumlah
Persentase%
Kuesioner Yang disebarkan
162
100
Kuesioner yang kembali
92
57
Kuesioner Yang Tidak Kembali
70
43
Kuesioner yang Tidak dapat Diolah
10
6
Total Kuesioner yang Dapat Diolah
84
50.7
Sumber: data primer yang diolah, 2014 Tabel 2 Demografi Responden Tabel 2 Demografi Responden Deskripsi Responden
Wajib Pajak
Fiskus
Jenis Kelamin: - Laki-laki
20
47,6%
27
64,3%
- Perempuan
22
52,4%
15
35,7%
Jumlah
42
100%
42
100%
- SMU
5
12%
-
-
- D3
15
35,7%
9
21,5%
- S1
22
52,3%
32
76,2%
- S2
-
-
1
2,3%
Jumlah
42
100%
42
100%
0-2 tahun –
24
57,2%
14
33,3%
> 2-5 tahun –
10
23,8%
20
47,7%
> 5 tahun
8
19%
8
19%
Jumlah
42
100%
42
100%
- tidak pernah
40
95,2
12
28,6%
– pernah
2
4,8%
30
71,4%
Jumlah
42
100%
42
100%
Pendidikan:
Lama Bekerja: -
Kursus Pajak:
12
Sumber: data primer yang diolah, 2014 Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif (fiskus) Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif N
Kisaran
Kisaran
Mean
Std. Deviation
Statist Teoritis
Akrual
Statistic
Statistic
ic Pengetahuan
42
7-35
21-32
26.3095
2.58030
42
5-25
14-25
18.1905
2.18909
42
7-35
20-33
25.0714
2.63553
42
4-16
8-18
13.4524
2.49098
umum perpajakan Perencanaan Pajak Strategi Perencanaan Pajak Penggelapan pajak Valid N
42
(listwise)
Sumber: data primer yang diolah, 2014
13
Tabel 4 adalah tabel deskriptif terhadap wajib pajak badan : Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif Std. N
Kisaran
Kisaran
Mean
Deviation
Statistic
Teoritis
Akrual
Statistic
Statistic
42
7-35
7-35
21.9524
7.10531
42
5-25
7-22
15.2857
4.43537
42
7-35
8-30
19.2381
6.03974
42
4-16
4-17
12.1905
3.07022
Pengetahuan umum perpajakan Perencanaan Pajak Strategi Perencanaan Pajak Penggelapan pajak Valid N
42
(listwise)
Sumber: data primer yang diolah, 2014 Tabel Hasil Pengujian Validitas
Keterangan
KMO
Pengetahuan 0,825 Umum Pajak Perencanaan 0,736 Pajak Strategi 0,753 Perencanaan Pajak Penggelapan 0,601 Pajak Sumber: data primer yang diolah, 2014
Tabel 5 Hasil Pengujian Validitas Nilai Factor Nilai Batas Loading Batas 0,50 0,546-0,824 0,40
Kesimpulan Valid
0,50
0,652-0,888
0,40
Valid
0,50
0,484-0,840
0,40
Valid
0,50
0,590-0.737
0,40
Valid
14
Tabel 6 Hasil Pengujian Reliabilitas
Tabel 6 Hasil Pengujian Reliabilitas Keterangan Cronbach Nilai Batas Alpha Pengetahuan Umum Pajak 0,84 0,60 Perencanaan Pajak 0,725 0,60 Strategi Perencanaan Pajak 0,795 0,60 Penggelapan Pajak 0,60 0,60 Sumber: data primer yang diolah, 2014
Kesimpulan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Tabel 7 Hasil Pengujian Normalitas Tabel 7 Hasil Pengujian Normalitas Keterangan Asymp Sig (2Alpha Tailed) Pengetahuan Umum Pajak 0,187 0,05 Perencanaan Pajak 0,036 0,05 Strategi Perencanaan Pajak 0,015 0,05 Penggelapan Pajak 0,001 0,05 Sumber: data primer yang diolah, 2014
Kesimpulan Normal Normal Normal Tidak Normal
Tabel 8 Hasil Pengujian Uji t-test Tabel 8 Hasil Pengujian Uji t-test Variabel Signifikan Pengetahuan Umum Pajak(X1) 0,000 Perencanaan Pajak(X2) 0,000 Penggelapan Pajak (X3) 0,000 Sumber: data primer yang diolah, 2014
Probabilitas 0,05 0,05 0,05
Tabel 9 Hasil Pengujian Wilcoxon Tabel 9 Hasil Pengujian Wilcoxon Variabel Signifikan Penggelapan Pajak (x4) 0,239 Sumber: data primer yang diolah, 2014
Probabilitas 0,05
15
