Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
PJ.091/PL/S/015/2014-00
Realestat Realestat “Property consisting houses and land “ Realestat pada umumnya terdiri dari: • Perumahan, seperti: rumah sederhana, menengah, mewah/town house, rumah susun, apartemen/kondominium, villa dan resort; • Bangunan Kantor; • Industrial Park; • Pusat Perbelanjaan • Hotel, • Lain-lain, seperti: SPBU, Pelabuhan, Bandara, Jalan Tol.
Proses Bisnis Perencanaan Survei Pendahuluan Perizinan
Pemasaran
Pengadaan Lahan
Pemeliharaan
Pelaksanaan Konstruksi
Sistem Administasi Pajak Suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk Mendaftarkan, Menghitung, Memperhitungkan, Menyetor, Melaporkan.
Kewajiban Perpajakan
Mekanisme Pengenaan Pajak Orang Pribadi Karyawan
Ph dari pekerjaan
• PPh Pasal 21 Ph dari Usaha
Pembayaran Pajak sendiri melalui PPh Pasal 25
Usaha Ph. Lain
Pemotongan / Pemungutan
• PPh Pasal 22 / 23 / 4(2)
Pembayaran Pajak sendiri melalui PPh Pasal 25
GAMBARAN UMUM PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN
Orang Pribadi (OP) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
SUBJEK PAJAK
Badan
Bentuk Usaha Tetap (BUT) perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan (Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pajak Penghasilan (PPh))
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI SUBJEK PAJAK SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
(Pasal 2 ayat (3) UU PPh)
OP yang bertempat tinggal di Indonesia,
Orang Pribadi
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
Badan
OP yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, OP yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
(Pasal 2 ayat (3) UU PPh)
pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD; penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
BUT menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan, proyek konstruksi, dll
(Pasal 2 ayat (4) dan (5) UU PPh)
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI:
ORANG PRIBADI DAN BADAN:
- Dimulai pada saat OP tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan
- Dimulai pada saat OP atau badan tersebut
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan;
- Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
BADAN:
ORANG PRIBADI DAN BADAN:
- Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan
- Dimulai pada saat OP atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan;
- Berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
- Berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut
WARISAN YANG BELUM TERBAGI: - Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan - Berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi
(Pasal 2A UU PPh)
Apabila kewajiban pajak subjektif OP yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Dearah (BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).
(Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh) 12
Objek Pajak Penghasilan • Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
KLASIFIKASI PENGHASILAN
OBJEK PAJAK
NON OBJEK PAJAK (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
OBJEK PAJAK FINAL
OBJEK PAJAK NON FINAL
(Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
1
2
3
4
• Penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
• Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
• Laba usaha
• Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5
• penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6
• bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
15
7
8
9
10
11
• Dividen
• Royalti • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
• Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala • Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
16
12
13
14
• Keuntungan selisih kurs mata uang asing
• Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
• Premi asuransi
15
• Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas
16
• Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
17
18 19
• Penghasilan dari usaha berbasis syariah • Imbalan bunga sesuai UU KUP • Surplus Bank Indonesia
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
PPh final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain) tidak dapat dikreditkan.
Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh).
Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja.
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
penghasilan berupa hadiah undian;
(Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
penghasilan tertentu lainnya.
20
a.
b. c. d. e.
f.
g.
1.
bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ditentukan pemerintah; 2. harta hibahan, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan warisan; harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah; Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada OP yaitu: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu; iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
21
h.
penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura; l. beasiswa; m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dengan syarat tertentu; n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu; (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan termasuk: Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha; Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi; Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk OP); Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta; Kerugian dari selisih kurs; Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
(Pasal 6 UU PPh)
23
Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (Pasal 6 UU PPh); Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu (Pasal 6 UU PPh); Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib (PP Nomor 60 Tahun 2010); Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah (KMK Nomor : 204/KMK.04/2000);
24
- Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun sebelumnya) (Pasal 6 UU PPh) - Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang terbatas berupa: (PMK Nomor 83/PMK.03/2009) Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai, atau Natura dan kenikmatan di daerah terpencil, atau Natura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (baju seragam satpam) 25
- Sumbangan Khusus untuk : (Pasal 6 UU PPh) • Bencana Nasional, • Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, • Pembangunan infrastruktur sosial, • Fasilitas pendidikan , dan • Pembinaan olahraga - Untuk biaya kendaraan sedan, sejenis boleh dibebankan 50% (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002) - Untuk biaya telepon seluler dapat dibebankan 50% (KEP-220/PJ./2002) 26
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota Pembentukan dan pemupukan dana cadangan Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP Penggantian/ imbalan pekerjaan/jasa yg diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pasal 9 UU PPh
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
Pajak penghasilan Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wp atau orang yang menjadi tanggungan Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan
Pasal 9 UU PPh
Penyusutan atas pengeluaran: untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. (Pasal 11 ayat (1) UU PPh )
29
Dilakukan : 1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (metode Garis Lurus) ayat (1) 2. dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas (metode Saldo Menurun) ayat (2) (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU PPh )
30
Kelompok Harta Berwujud
I. Bukan bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen Tidak Permanen
(Pasal 9 ayat (6) UU PPh )
Masa Garis Lurus Saldo Menurun Manfaat 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun
25% 12,5% 6,25% 5%
20 tahun 10 tahun
5% 10%
Daftar Kelompok Harta (PMK no. 96/PMK.03.2009)
50% 25% 12,5% 10%
Untuk perusahaan penanam modal mekanisme penyusutan mengacu pada PP 52 Tahun 31 2011
Amortisasi atas pengeluaran : untuk memperoleh harta tak berwujud (hak cipta, hak paten, dan lainnya) dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Pasal 11A UU PPh )
32
Dilakukan : • dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis Lurus) • dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (Saldo Menurun) (Pasal 11A ayat (1) UU PPh )
33
Kelompok Harta Tak Berwujud
Masa Manfaat
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun
(Pasal 11A ayat (2) UU PPh )
Tarif Amortisasi Garis Lurus
Saldo Menurun
25% 12,5% 6,25% 5%
50% 25% 12,5% 10% 34
Tarif sebelum tahun pajak 2009 Omzet di atas 50 M (Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a) UU PPh)
Omzet s.d. 50 M Tarif PPh Badan
(Pasal 31E UU PPh)
Perseroan terbuka (tbk) (Pasal 17 ayat (2b) UU PPh)
Tarif tahun pajak 2009 Tarif tahun pajak 2010 s.d. sekarang
Tahun
Sebelum Tahun 2009
Lapisan Penghasilan
Tarif
s.d Rp 50.000.000
10%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp 100.000.000
15%
Di atas Rp100.000.000
30%
Tahun 2009 Tahun 2010 - sekarang
(Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a) UU PPh)
28 %
25 %
Omzet sampai dengan 4,8 M • pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17
Sisa omzet yang telah dikurangi bagian 4,8 M • tetap menggunakan tarif pasal 17
Bagian Omzet
Tahun 2009
Tahun 2010
Bagian omzet s.d. 4,8 M
14 %
12.5%
Bagian omzet 4,8 s.d. 50 M
28 %
25 %
(Pasal 31E UU PPh )
PT X tahun 2009 Peredaran Usaha (Omzet) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Uraian
Rp. 30.000.000.000 Rp. 5.000.000.000
Omzet
PKP
Tarif
PPh
800.000.000
14%
112.000.000
28%
1.176.000.000
4,8 M Fasilitas
4,8 M 30 M
X
5M
Tarif biasa
4,8 M s.d 30 M (sisanya)
4.200.000.000
Total
30.000.000.000
5.000.000.000
Jumlah PPh Terutang
1.288.000.000
Untuk Perseroan Terbuka (minimal 40% saham dimiliki publik) mendapatkan pengurangan tarif 5%
Tarif pajak 2009 Tarif Pajak 2010 s.d. sekarang (Pasal 17 ayat (2b) UU PPh)
= 23% = 20%
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN REALESTAT
DAFTAR HITUNG BAYAR LAPOR
DAFTAR
BADAN Syarat Subjektif Syarat Objektif
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Wilayah tempat kedudukan
Pasal 2 PP nomor 74 tahun 2011 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013 s.t.d.t.d PER-38/PJ/2013
HITUNG
Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak atau untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak DIKENAKAN
Subjek Pajak • Orang Pribadi • Badan
Atas
PENGHASILAN
Yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak berjalan
Penghasilan
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Seluruh Wajib Pajak Badan (tidak memandang omzet)
WAJIB PEMBUKUAN 48
WP yang menyelenggarakan pembukuan Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya 3M Penghasilan Bruto: seluruh penghasilan yang diterima WP sehubungan dengan kegiatan usaha. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M): biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai PPh Final.
BAGAIMANA MENGHITUNG PAJAK?
JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO
XXXX
BIAYA
XXXX
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL
XXXX
KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF
XXXX (XXX)
PENGHASILAN NETO FISKAL
XXXX
KOMPENSASI KERUGIAN
XXXX
PENGHASILAN KENA PAJAK
XXXX
PPh TERUTANG
XXXX
KREDIT PAJAK
XXXX
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA
XXXX XXXX
TELAH DIBAYAR SENDIRI
(-)
(+) (-)
(+)
JUMLAH KREDIT PAJAK
XXXX
KURANG/LEBIH BAYAR
XXXX
(-)
Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya 3M antara lain: Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha; Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi; Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (khusus untuk OP); Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta; Kerugian dari selisih kurs;
(Pasal 6 UU PPh)
51
Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (lanjutan) • Sumbangan khusus untuk : - Penanggulangan Bencana Nasional, - Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, - Pembangunan infrastruktur sosial, - Fasilitas pendidikan , dan - Pembinaan olahraga.
(Pasal 6 UU PPh jo. PP 93 Tahun 2010)
52
Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya yang tidak termasuk 3M antara lain: Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP Penggantian/ imbalan pekerjaan/jasa yg diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan Pajak penghasilan
Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wp atau orang yang menjadi tanggungan Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan Pasal 9 UU PPh
Pemotongan dan/atau pemungutan PPh: - PPh Pasal 22 (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya) - PPh Pasal 23 (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan/atau bangunan) Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (angsuran PPh Pasal 25) PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24)
Kredit Pajak PPh Pasal 24 • Besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil antara: a. PPh yang dipotong/dibayarkan di luar negeri; atau b. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN).
Batas maksimum KPLN =
Penghasilan di Luar Negeri
x PPh Terutang
Penghasilan Kena Pajak Jika Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari pada Penghasilan di Luar Negeri: -- Batas maksimum KPLN adalah sebesar PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak 55
PPh Kurang Bayar: - PPh terutang > kredit pajak - Kekurangan pembayaran (PPh Pasal 29) harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan ke KPP. PPh Lebih Bayar: - PPh terutang < kredit pajak
BAYAR
1. Pembayaran dalam tahun berjalan: a. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25
b. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain c. Pembayaran PPh yang bersifat final 2. Pembayaran pada akhir tahun pajak (PPh Pasal 29)
Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 • Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain • Pemungutan PPh Pasal 22 Cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang. • Pemotongan PPh Pasal 23 Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh pihak lain antara lain dividen, royalti, sewa selain tanah dan/atau bangunan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jenis jasa lainnya.
60
Pembayaran PPh Yang Bersifat Final Antara lain: • Transaksi saham • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan • Persewaan tanah dan/atau bangunan • Penghasilan atas usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013). Perusahaan realestat dikenai PPh Final dimaksud apabila peredaran bruto usaha dalam tahun pajak sebelumnya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. 61
LAPOR
Perusahaan Realestat wajib: - mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Masa dan Tahunan, dan - menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar.
Media Penyampaian SPT Tahunan
KPP/KP2KP
Pojok Pajak
Langsung Tempat lain Media Penyampaian SPT Tahunan
Drop Box Mobil Pajak
Kantor Pos Perusahaan ekspedisi/kurir
e-Filing
dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar
Batas Waktu Pelaporan Kewajiban
Tanggal Penyetoran
Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 25
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Terlambat/tidak bayar dikenai sanksi bunga 2%/bulan)
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *) Terlambat lapor dikenai sanksi denda sebesar Rp.100.00,00
PPh Pasal 4 ayat (2) “Setor Sendiri”
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Terlambat/tidak bayar dikenai sanksi bunga 2%/bulan)
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *) Terlambat lapor dikenai sanksi denda sebesar Rp.100.00,00
PPh Pasal 29 Badan
Paling lama dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan (Terlambat/tidak bayar dikenai sanksi bunga 2%/bulan)
4 bulan setelah akhir tahun pajak Terlambat lapor SPT Tahunan Badan dikenai sanksi denda sebesar Rp.1.000.00,00
*) SSP atas pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang telah mendapat validasi NTPN, tidak perlu melaporkan SPT Masa.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN LAINNYA
PPh Pasal 21/26
Gaji, upah , honorarium, insentif, imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun
PPh Pasal 23/26
Bunga, Dividen, Royalti, Sewa, dan Imbalan Jasa
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh yang bersifat final, misal : bunga tabungan/deposito, hadiah undian, dan lain-lain
PPN & PTLL
Pengenaan PPN atas pengenaan Bea Meterai
Penyerahan
BKP/JKP,
PPh PASAL 21/26 • WP wajib memotong PPh Pasal 21/26, antara lain atas pembayaran: - Gaji Karyawan - Pesangon - Tenaga Ahli • Tata cara penghitungan mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER31/PJ/2012.
PPh PASAL 23/26 WP wajib memungut PPh Pasal 23, antara lain atas pembayaran: • • • • • • • •
Dividen Bunga/Diskonto Obligasi Royalti Sewa selain tanah dan bangunan Jasa teknik Jasa manajemen Jasa konsultan Jasa lain sebagaimana diatur 244/PMK.03/2008.
dalam
PMK
No.
PPh PASAL 23/26 WP wajib memungut PPh Pasal 23, antara lain atas pembayaran: • DIVIDEN (Selain Deviden ke OP/ke PT dengan penyertaan saham diatas 25%) • BUNGA (kecuali bank) • ROYALTI TARIF • HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21
Punya NPWP
Tdk Punya NPWP
15%
30%
2%
4%
• SEWA (SELAIN SEWA TANAH DAN BANGUNAN) • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN : -
JASA TEKNIK JASA MANAJEMEN JASA KONSULTAN JASA LAIN YG DITETAPKAN PERATURAN MENKEU (PMK No. 244/PMK.03/2008)
TARIF
Tarif bagi tidak punya NPWP lebih besar 100%
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 23, dan 26 • Tanggal penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Terlambat/tidak bayar dikenai sanksi bunga 2%/bulan) • Tanggal pelaporan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir Terlambat lapor dikenai sanksi denda sebesar Rp.100.00,00
PPh PASAL 4 AYAT (2) • Hadiah Undian • Dividen yang diperoleh oleh WP OP Dalam Negeri • Pembayaran Sewa Tanah dan atau Bangunan
PPh Final atas Tanah dan/atau Bangunan
1-1-09
Ketentuan Sebelum Tahun 2009
Tarif dan Subjek • WP Badan, termasuk Koperasi yang usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan; • WP Badan yang usaha pokoknya bukan mengalihkan hak atas tanah dan bangunan; • WP OP, Yayasan atau Organisasi sejenis (baik sebagai usaha pokok/bukan)
PPh Ps 25 (SPT Badan) 5% x Jumlah Bruto Tidak FInal 5% x Jumlah Bruto FInal
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI IMBALAN JASA KONSTRUKSI
FINAL
JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN
JASA PELAKSANAAN YANG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL
YANG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
4%
YANG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR
3%
YANG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
YANG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
4%
6%
PPh Final atas Hadiah Undian PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas Undian diatur dalam PP Nomor 132 Tahun 2000 dan KEP-395/PJ/2001. Pokok-pokok ketentuan sbb: Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian yang diterima atau diperoleh orang orang pribadi/badan dalam negeri dan orang pribadi atau badan luar negeri dikenakan PPh Final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian. Penyetoran PPh tersebut oleh penyelenggara undian dengan SSP secara kolektif paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pelaporan ke KPP setempat dengan SPT Masa PPh atas hadiah undian paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir.
PPh Final atas Dividen yang Diterima WP Orang Pribadi Dalam Negeri PPh Final atas Dividen yang Diterima oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2009. Pokok-pokok ketentuan sbb: Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal Pasal 17 ayat (2d) UU PPh, pemerintah pada tanggal 9 Februari 2009 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2009 yang menetapkan tarif PPh final sebesar 10% atas dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
PPh Final atas Sewa Tanah/Bangunan PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 1996 stdd PP Nomor 5 Tahun 2002, KMK394/KMK.04/1996 stdd KMK Nomor 120/KMK.03/2002, dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002. Pokok-pokok ketentuan sbb: Besarnya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan adalah 10 % dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final, baik penghasilan tersebut diterima oleh Orang Pribadi maupun badan.
Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat terpisah maupun yang disatukan.
PPN
Objek PPN Penyerahan BKP/JKP di daerah pabean oleh PKP atau yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP
Pemanfaatan BKP tidak berwujud/ jasa dari luar daerah pabean
Impor BKP
Objek PPN
Ekspor JKP tertentu oleh PKP
Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud oleh PKP
Tidak dikenai PPN Tidak Dikenai PPN
Barang
Hasil Tambang / Pengeboran
Kebutuhan Pokok Makanan/Minuman yang disediakan di Hotel/Rest, jasa boga/katering Uang, Emas Batangan, Surat Berharga
Jasa
• • • • • • • • • • • •
Pelayanan kesehatan medik Pelayanan sosial Pengiriman surat dengan perangko Perbankan, asuransi, Sewa Guna Usaha dengan hak opsi Keagamaan • Penyediaan tempat Pendidikan parkir Kesenian/hiburan • Jasa telepon umum koin Penyiaran bukan bersifat iklan • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos Angkutan umum, darat, air • Jasa boga/jasa katering Tenaga kerja Perhotelan Disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pem
PKP PENGUSAHA Meliputi OP/Badan Pengusaha Kena Pajak (PKP) • Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP &/ JKP • Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
Barang tidak berwujud / Jasa dari Luar Daerah Pabean
Dagang / Jasa
Impor
PMK-197/PMK.03/2013 Batasan Omzet 4,8 miliar setahun mulai 1 Januari 2014
Dikukuhkan
PKP
Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang PPN, mka selain memiliki NPWP, Wajib Pajak juga dikukuhkan sebagai PKP. Permohonan PKP diajukan menggunakan formulir dengan dilengkapi persyaratan yang sama dengan pengajuan NPWP
Ekspor
Menghasilkan
Dasar Pengenaan Pajak Dasar menghitung pajak terutang
Nilai LAIN Nilai Impor Nilai Ekspor Penggantian
Harga Jual
Nilai LAIN
Nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk jenis usaha tertentu
Nilai IMPOR
• Nilai berupa uang sbg dsr bea masuk, ditambah • Pungutan BC
Nilai EKSPOR
Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta / seharusnya diminta oleh eksportir
Penggantian
Nilai berupa uang /biaya yg diminta terkait penyerahan JKP, Ekspor JKP, Ekspor BKP Tidak Berwujud
Harga Jual
Nilai berupa uang tidak termasuk PPN dan potongan harga atas penyerahan BKP
Tarif PPN Tarif %
10 % X dpp
Ekspor BKP berwujud
Pemanfaatan
X DPP
Ekspor BKP Tidak berwujud
0%
Ekspor JKP
• BKP Penye•JKP rahan Di DALAM DAERAH PABEAN
• BKP Tidak berwujud • JKP
Dari LUAR ke DALAM DAERAH PABEAN
Pengkreditan Pajak Masukan Pasal 9 PM dalam suatu Masa Pajak
Ketentuan Pengkreditan
Pajak Masukan
• Dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama • Faktur Pajak Masukan memenuhi ketentuan Pasal 13 (5) dan (9)
PKP yang belum berproduksi (belum melakukan penyerahan), Pajak Masukan atas perolehan/impor barang modal dapat dikreditkan Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak Sama DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA PALING LAMA 3 BULAN
Pengkreditan PM Apabila tidak diketahui secara pasti PMnya
Suatu Masa pajak Penyerahan
Objek PPN
Bukan Objek PPN
Dalam artian PM untuk penyerahan yang menjadi objek PPN dan bukan objek PPN tidak dapat diketahui secara pasti dari pembukuannya Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dihitung dengan menggunakan pedoman tertentu PMK No. 78/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK No. 135/PMK.011/2014
Pajak Masukan dketahui secara pasti
atas setiap penyerahan dari pembukuannya
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya dari penyerahan yang menjadi objek PPN saja
Pengkreditan PM pada saat Perolehan BKP/JKP PKP yang melakukan kegiatan usaha yang penyerahannya terutang pajak & tidak terutang pajak, sedangkan PM untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu:
P = PM x Z dengan ketentuan: P jumlah PM yang dapat dikreditkan; PM jumlah PM atas perolehan BKP dan/atau JKP; Z persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.
Pasal 3 PMK No. 78/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK No. 135/PMK.011/2014
Penghitungan Kembali PM yang Dapat Dikreditkan Dilakukan setiap tahun (sesuai masa manfaat), diperhitungkan dengan PM yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku, dg rumus: a. P’ = (PM/T) x Z’, untuk BKP & JKP yang masa manfaatnya > 1 tahun.
b. P’ = PM x Z’, untuk BKP & JKP yang masa manfaatnya < 1 tahun. dengan ketentuan: P’ adalah jumlah PM yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku; PM adalah jumlah PM atas perolehan BKP dan/atau JKP. T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan sebagai berikut: - untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun; - untuk BKP, selain tanah dan bangunan, dan JKP adalah 4 (empat) tahun; Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;
CONTOH PENGHITUNGAN • Pengusaha Kena Pajak A yang bergerak di bidang usaha real estate yang menghasilkan rumah yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sederhana yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. • Pada bulan Februari 2011 Pengusaha Kena Pajak A membeli barang modal berupa truk dengan nilai perolehan Rp200.000.000,00 dan Pajak Pertambahan Nilai Rp20.000.000,00
• Pada saat perolehan truk tersebut, Pengusaha Kena Pajak A belum dapat menentukan berapa penyerahan rumah yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sederhana yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. • Berdasarkan perkiraan Pengusaha Kena Pajak A, jumlah rumah sederhana yang akan dibangun pada tahun 2011 adalah sebanyak 30% dari total rumah yang dibangun. • Berdasarkan data tersebut Pengusaha Kena Pajak A dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan truk dengan perhitungan sebagai berikut: Rp20.000.000,00 x 70% = Rp14.000.000,00
Penyetoran PPN Pasal 9 (3) (4)
Suatu Masa Pajak Pajak Keluaran
Pajak Keluaran Lebih Besar
<
Pajak Masukan Lebih Besar
<
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Pajak Masukan
• Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak maka dapat
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya • Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak
• PPN Dibebaskan – Fasilitas PPN Dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu dan atas impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis. – Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.
Fasilitas PPN Dibebaskan 1. Bagi Perusahaan Realestat yang melakukan penyerahan atas Rumah Susun Sederhana Milik, yang selanjutnya disebut RUSUNAMI, yang memenuhi ketentuan : • luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); • harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
• pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan • merupakan unit hunian pertama yang memiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 s.t.d.t.d. PP Nomor 131 Tahun 2007
2. Bagi Perusahaan Realestat yang membangun dan melakukan penyerahan atas Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan lainnya dengan ketentuan: • luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); • harga jual tidak melebihi batasan harga jual dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian;
• merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki; • luas tanah tidak kurang dari 60 m2 (enam puluh meter persegi); dan • perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 s.t.t.d. PMK Nomor 113/PMK.03/2014
PPn BM • Dikenakan satu kali: - impor BKP Mewah - penyerahan BKP Mewah oleh PKP Pabrikan • Bila diekspor, PPn BM yang dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi
TARIF PPnBM
PENYERAHAN & IMPOR
Min. 10% dan Max. 200%
Dari DPP
EKSPOR
0% Dari DPP
• Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominiu,m town house, dan sejenisnya; • Rumah termasuk rukan atau ruko yang luas bangunannya 400 m2 atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp3.000.000 atau lebih per m2 tidak termasuk nilai tanahnya; • Apartemen , kondominium, townhouse, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp4.000.000 atau lebih per m2 tidak termasuk nilai tanahnya
Setelah 10 Juni 2009
Sampai dengan 10 Juni 2009
TERUTANG PPnBM DALAM USAHA REALESTAT
• Kelompok hunian mewah seperti: • Rumah dan town house dari jenis non strata title dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih; • Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya, dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih
PMK Nomor 620/PMK.03/2004 s.t.t.d. PMK Nomor 103/PMK.03/2009
Tarif 20%
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN • Tanggal penyetoran paling lama akhir berikutnya. (Terlambat/tidak bayar dikenai bunga 2%/bulan) • Tanggal pelaporan paling lama akhir berikutnya. Terlambat lapor dikenai sanksi sebesar Rp.500.00,00
bulan sanksi bulan denda
