No title

tp

ht

or

.s

w

w

w

:// on gk

go .id

.b ps .

ab

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

.b ps .

go .id

Nomor Publikasi : 9107.11.03 Katalog BPS : 1413.9107 Ukuran Buku : 16,5 x 21,5 cm Jumlah Halaman : v rumawi + 111 halaman

gk

ab

Naskah : Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong

.s

or

on

Gambar Kulit : Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong

tp

://

w

w

w

Diterbitkan oleh :

ht

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

BUPATI SORONG SAMBUTAN

.b ps .

go .id

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira diterbitkannya publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sorong 2010 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Sorong.

w

w

.s

or

on

gk

ab

Data dan informasi statistik yang disajikan dalam publikasi ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong di dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan manusia di Kabupaten Sorong serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan manusia telah mampu meningkatkan kualitas manusia terutama pada derajat kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

ht

tp

://

w

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya publikasi ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Sorong, Oktober 2011 BUPATI SORONG

Dr.Drs. STEPANUS MALAK, M.Si

i

KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BP3MD) KABUPATEN SORONG SAMBUTAN Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan di segala bidang menuntut tersedianya data statistik yang lengkap, akurat,

go .id

mutakhir, dan berkesinambungan terutama guna menunjang terwujudnya perencanaan yang tepat, pengawasan yang baik, serta evaluasi kritis

.b ps .

terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai

.Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong telah berusaha

ab

menyajikan gambaran tentang sumber daya manusia dan komponendi

Kabupaten

Sorong

on

manusia

gk

komponen yang digunakan dalam penyusunan indeks pembangunan untuk

memberikan

or

perkembangan pembangunan manusia dalam

gambaran

publikasi Indeks

w

.s

Pembangunan Manusia Kabupaten Sorong Tahun 2010.

w

w

Data dan informasi statistik yang dicakup dalam publikasi ini,

://

tentunya sangat dibutuhkan oleh berbagai konsumen data. Oleh karena

tp

itu, kami mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Sorong dan

ht

semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat. Sorong, Oktober 2011 Ketua BP3MD Kabupaten Sorong

ISHAK KOMIGI, SH, M.Si NIP.19631022 199610 1 001

ii

KATA PENGANTAR

go .id

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sorong Tahun 2010 ini tersaji atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Sorong. Secara garis besar publikasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Sorong Tahun 2010.

.b ps .

Data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia di Kabupaten Sorong, hasil penghitungan pencapaian IPM serta implikasi kebijakan terhadap pembangunan manusia.

Sorong, Oktober 2011 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong

ht

tp

://

w

w

w

.s

or

on

gk

ab

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

UDDANI MALEWA, SE NIP. 19580812 199003 2 001

iii

.b ps .

Sambutan Bupati Sorong Sambutan Ketua BP3MD Kata Pengantar Daftar Isi I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan dan Sasaran 1.3 Manfaat Penulisan 1.4 Ruang Lingkup 1.5 Sistematika Penulisan

go .id

Daftar Isi

Metodologi 2.1 Sejarah Penghitungan IPM 2.2 Sumber Data 2.3 Metode Penyusunan Indeks 2.4 Besaran Skala IPM dan Reduksi Shortfall 2.5 Beberapa Definisi Indikator Terpilih

III.

Gambaran Umum Sosial Ekonomi 3.1 Kependudukan 3.1.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk 3.1.2 Sebaran Penduduk 3.2 Ketenagakerjaan 3.2.1 Tingkat partisipasi Angkatan Kerja 3.2.2 Tingkat Kesempatan Kerja 3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 3.2.4 Penduduk Bekerja 3.3 Kondisi Kesehatan 3.3.1 Indikator Kesehatan 3.3.2 Situasi Sumber Daya Kesehatan 3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat 3.4 Kondisi Pendidikan 3.4.1 Angka Partisipasi Sekolah 3.4.2 Angka Partisipasi Kasar

ht

tp

://

w

w

w

.s

or

on

gk

ab

II.

iv

i ii iii iv 1 1 4 5 6 7 10 10 10 11 19 25 31 31 32 36 39 39 40 41 43 47 54 59 59 62

3.4.3 3.4.4 3.4.5

Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Angka Mengulang Kelas dan Putus Sekolah Rasio Murid terhadap Guru dan sekolah Tingkat Kelulusan Siswa

3.4.6 3.4.7

Kondisi Perumahan 3.5.1 Luas Lantai 3.5.2 Jenis Lantai 3.5.3 Jenis Dinding 3.5.4 Sumber Penerangan 3.5.5 Fasilitas Air Minum 3.5.6 Sumber Air Minum 3.5.7 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Pengeluaran dan Konsumsi

ab

.b ps .

go .id

3.5

on

71 73 74 74 75 76 77 78 79 80 81

Pencapaian Kinerja Pembangunan Manusia 4.1 Perkembangan Komponen Kesehatan 4.2 Perkembangan Komponen Pendidikan 4.2.1 Perkembangan Angka Melek huruf 4.2.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah 4.3 Perkembangan Paritas Daya Beli 4.4 Perkembangan IPM) 4.5 Reduksi Shortfall

84 85 87 87 88

V

Implikasi Kebijakan 5.1 Identifikasi Masalah Pembangunan 5.2 Upaya Mengatasi Masalah Pembangunan

99 99 102

VI

Penutup

108

ht

tp

://

w

w

w

.s

or

IV

gk

3.6

64 66 68

v

90 92 97

tp

ht

or

.s

w

w

w

:// on gk

go .id

.b ps .

ab

BAB 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan

go .id

yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini

.b ps .

tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, namun seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek yang

gk

ab

berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi. tentang

on

Paradigma

pembangunan

telah

mengalami

or

pergeseran dari waktu ke waktu, yaitu dari pembangunan yang

w

.s

berorientasi pada produksi (production centered development)

w

pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih

://

w

menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (distribution

tp

growth development) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada

ht

dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi

pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (basic need development), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (human centered development) yang muncul pada tahun 1990-an. Pembangunan manusia (human development) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choice of IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

1

people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

go .id

Konsep pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, pembangunan

.b ps .

dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dari yang

memberikan

perhatian

utama

pada

ab

pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan

on

gk

konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup

or

semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan

.s

masyarakat pada semua tahapan pembangunan. Pembangunan

w

w

manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari

w

suatu masyarakat, dan meletakan pembangunan di sekeliling

ht

tp

://

manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Paradigma pembangunan manusia mengandung 4 (empat)

komponen utama : a.

Produktifitas Manusia

harus

berkemampuan

untuk

meningkatkan

produktifitasnya dan berpartisipasi secara penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu

IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

2

pembangunan

ekonomi

merupakan

bagian

dari

pembangunan manusia. b.

Pemerataan/ ekuitas Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan

c.

go .id

mendapat keuntungan dari peluang yang sama. Keberlanjutan

.b ps .

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi

ab

yang akan datang. Semua sumber daya harus dapat

on

gk

diperbaharui. Pemberdayaan

or

d.

.s

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukan

w

w

sematamata dilakukan untuk semua orang. Semua orang

w

harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan

ht

tp

://

dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-

kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan


3

bagi manusia. Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan ke dalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Human

Development

Report

(HDR)

global

telah

mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia, yang meliputi: lamanya hidup (longevity), (decent

living).

Untuk

go .id

pengetahuan/ tingkat pendidikan (knowledge) dan standar hidup memperoleh

gambaran

tentang

.b ps .

pembangunan manusia di Kabupaten Sorong, maka disusunlah

ab

publikasi “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

gk

Sorong tahun 2010”, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai

on

masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten

Tujuan dan Sasaran

w

w

1.2

w

.s

or

Sorong.

://

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan data dan

ht

tp

informasi tentang konsep penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sorong. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Sorong, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan

manusia.


4

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan publikasi ini meliputi : a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor : kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Sorong.

go .id

b. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Sorong.

.b ps .

c. Diperolehnya gambaran tentang perkembangan ukuran pembangunan manusia (IPM) dan indikator-indikator

ab

sosial lainnya di Kabupaten Sorong.

on

gk

d. Terumuskannya implikasi masalah dan kebijakan untuk

or

menangani berbagai masalah yang merupakan bagian

.s

dari perencanaan dan penanganan pembangunan

://

Manfaat Penulisan

ht

tp

1.3

w

w

w

manusia.

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini

adalah: a. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di Kabupaten Sorong secara berkesinambungan. b. Selain sebagai sumber informasi dalam pemantauan pembangunan manusia, data dan informasi dalam


5

publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan manusia pada tahap pembangunan selanjutnya. c. Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi masyarakat pendidikan Ruang Lingkup

go .id

1.4

.b ps .

1.4.1 Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi :

ab

a. Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran

gk

IPM yang meliputi : lamanya hidup (longevity), pengetahuan/

or

on

tingkat pendidikan (knowledge) dan standar hidup (decent

.s

living).

w

w

b. Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci

w

yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan,

tp

://

pendidikan dan ekonomi.

ht

c. Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Sorong. d. Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Sorong. e. Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Sorong.


6

1.4.2 Lingkup Wilayah Lokasi penelitian mencakup wilayah Kabupaten Sorong pada kurun waktu tahun 2010. 1.5 Sistematika Penulisan Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

go .id

Sorong Tahun 2010 disusun dalam sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai

.b ps .

dengan latar belakang pentingnya penyusunan publikasi yang menggambarkan proses pembangunan manusia di Kabupaten

ab

Sorong. Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat

II

Metodologi

mengulas

sumber

data,

sejarah

or

Bab

on

gk

dari publikasi ini. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan.

.s

penghitungan IPM dan metode penyusunan indeks. Metode

w

w

penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan

://

w

dalam sub bab metode penghitungan IPM.

tp

Bab III Kondisi Umum Pembangunan Manusia di Kabupaten

ht

Sorong, memberikan gambaran secara lengkap hasil-hasil pembangunan

manusia.

Pembahasan

difokuskan

bidang

pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Bab IV Pencapaian Kinerja Pembangunan Manusia, memberikan gambaran tentang perkembangan komponenkomponen penyusun IPM serta pecapaian IPM.


7

Bab V Implikasi Kebijakan, memberikan gambaran tentang identifikasi masalah pembangunan manusia dan upaya-upaya mengatasinya. Publikasi ini ditutup dengan Bab VI. Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang berisi ringkasan sekaligus

ht

tp

://

w

w

w

.s

or

on

gk

ab

.b ps .

go .id

sebagai jawaban atas tujuan dari penyusunan publikasi ini.


8

tp

ht

or

.s

w

w

w

:// on gk

go .id

.b ps .

ab

BAB 2

BAB II METODOLOGI

2.1 Sejarah Penghitungan IPM Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

pertama

kali

diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui

Development

laporan Report)

pembangunan dengan

manusia

go .id

(PBB)

tujuan

untuk

(Human

mengetahui

.b ps .

perkembangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

ab

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai

gk

dilakukan pada tahun 1996. Laporan pembangunan manusia tahun

on

1996 memuat informasi pembangunan manusia untuk kondisi

or

tahun 1990 dan 1993. Cakupan laporan pembangunan manusia

w

.s

terbatas pada level provinsi. Mulai tahun 1999, informasi manusia

telah

disajikan

sampai

level

w

w

pembangunan

ht

tp

://

kabupaten/kota.

2.2 Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah: a. Susenas Kor: digunakan untuk menghitung indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan penghitungan pengeluaran per kapita.


10

b. Susenas Modul Konsumsi: digunakan untuk menghitung daya beli masyarakat Kabupaten Sorong yang didasarkan pada 27 komoditas. c. Kabupaten Sorong dalam Angka 2010: digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan manusia pada kurun waktu

go .id

2008 – 2010.

.b ps .

2.3 Metode Penyusunan Indeks

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga

ab

dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan

gk

sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi

on

umur panjang dan sehat (lama hidup sehat) diukur dengan angka

or

harapan hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur

w

.s

dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi

w

w

kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli (purchasing

://

power parity) yang telah disesuaikan. Penjelasan rinci metode

ht

tp

penghitungan masing-masing komponen IPM sebagai berikut:


11

on

gk

ab

.b ps .

go .id

Gambar 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia

or

Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir

w

.s

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan

w

lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada

ht

tp

://

w

perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur. Adapun langkah-langkah penghitungan angka harapan hidup adalah: a. Mengelompokkan umur wanita dalam interval 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, dan 45 – 49 tahun.

b. Menghitung rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin menurut kelompok umur pada poin (1) di atas. IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

12

c.

Input rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup pada huruf b pada paket program MORTPACK sub program CEBCS.

d.

Gunakan metode Trussel untuk mendapatkan angka harapan hidup saat lahir. Referensi waktu yang digunakan 3 atau 4 tahun sebelum survei. Untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun

go .id

e.

.b ps .

2008 - 2010 dilakukan dengan ekstrapolasi. Angka Melek Huruf

ab

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berumur

on

gk

15 tahun atau lebih yang dapat membaca huruf latin atau

or

huruf lainnya. Adapun langkah-langkah penghitungan

w

Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.

b.

Menghitung jumlah penduduk 15 tahun atau lebih

tp

://

w

w

a.

.s

angka melek huruf adalah:

ht

yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. c.

Membagi jumlah penduduk pada huruf b dengan jumlah penduduk pada huruf a dikalikan 100.


13

Rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Langkah-langkah penghitungan ratarata lama sekolah sebagai berikut:

go .id

a. Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.

.b ps .

b. Melakukan konversi variabel tingkat pendidikan yang ditamatkan ke variabel lama sekolah. Tabel 2.1

gk

on

ditamatkan.

ab

menunjukkan tahun konversi dari pendidikan yang

or

c. Menghitung rata-rata lama sekolah dengan melakukan

ht

tp

://

w

w

w

.s

agregat data menggunakan fungsi mean.


14

Tabel 2.1 Tahun Konversi dari Pendidikan yang Ditamatkan

Tahun Konversi

Tidak pernah sekolah

0

2.

Sekolah Dasar

3.

SLTP

4.

SLTA/ SMU

5.

Diploma I

6.

Diploma II

7.

Akademi/ Diploma III

8.

Diploma IV/ Sarjana

16

9.

Magister (S2)

18

go .id

1.

or

Pendidikan Tertinggi Ditamatkan

6

.s

on

gk

ab

.b ps .

9

13 14 15

21

ht

tp

://

w

w

w

10. Doktor (S3)

12

Paritas Daya Beli yang Disesuaikan Tingkat kehidupan yang layak dari suatu penduduk

dicerminkan oleh ukuran yang disebut Paritas Daya Beli (PPP). Ukuran ini menggambarkan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Penyesuainnya adalah dengan mempertimbangkan keterbandingan antar daerah dan antar waktu. Sebagai catatan, IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

15

UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (Adjusted real GDP per capita)

sebagai ukuran

komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Secara keseluruhan estimasi daya beli penduduk suatu

1.

go .id

kabupaten dilakukan dengan tahapan berikut : Menghitung pengeluaran per kapita tahun 2010 dari data

.b ps .

Kor Susenas (=Y) ; 2.

Menaikkan nilai Y sebesar 20% (=Y1), karena dari berbagai

ab

studi memperkirakan bahwa data pengeluaran dari Susenas

gk

cenderung lebih rendah sekitar 20% ; Menghitung nilai pengeluaran riil Y1 dengan mendeflasi Y1

on

3.

.s

or

dengan indeks harga konsumen (CPI) =Y2 ; Menghitung nilai daya beli (Purchasing Power Parity/ PPP).

w

4.

w

w

Penghitungan PPP didasarkan pada harga 27 komoditas

ht

tp

://

yang ditanyakan pada modul konsumsi Susenas. Harga di Jakarta Selatan digunakan sebagai standar harga. Formula penghitungan PPP dituliskan sebagai berikut: 27

E PPP / unit 

i, j

j 1

27

 P

* 9, j Qi , j



j 1


16

dengan: PPP :

paritas daya beli

E i,j :

pengeluaran komoditas ke – j di Kabupaten ke-i

P9, j :

harga komoditas ke – j di Jakarta Selatan

Qi , j :

volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di di

.b ps .

go .id

Kabupaten ke-i

Daftar komoditas terpilih untuk penghitungan paritas daya beli

ht

tp

://

w

w

w

.s

or

on

gk

ab

ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.


17

Tabel 2.2 Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

(1)

ht

tp

(2)

(3)

Kg Kg Kg

7,25 0,10 0,22

Kg

ab

.b ps .

Ons Kg Kg Butir 397 gram Kg Kg Kg Kg Kg Kg Butir Ons Ons Ons Ons 80 gram 10 batang Kwh M3 Liter Liter Unit

gk

on

or

.s

w

://

w

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Beras Lokal Tepung terigu Ketela pohon Ikan tongkol/ tuna/cakalang Ikan teri Daging sapi Daging ayam kampung Telur ayam Susu kental manis Bayam Kacang panjang Kacang tanah Tempe Jeruk Pepaya Kelapa Gula pasir Kopi bubuk Garam Merica/lada Mie instan Rokok kretek filter Listrik Air minum Bensin Minyak tanah Sewa rumah

w

1. 2. 3. 4.

Sumbangan terhadap total konsumsi (%)

Unit

go .id

Komoditi

Total


0,50

0,32 0,78 0,65 1,48 0,48 0,30 0,32 0,22 0,79 0,39 0,18 0,56 1,61 0,60 0,15 0,13 0,79 2,86 2,06 0,46 1,02 1,74 11,56 37,52

18

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari data Susenas Kor. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor, ditunjukkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Variabel

Karakteristik

ab

No

.b ps .

go .id

Tabel 2.3 Skor Variabel Kualitas dan Fasilitas Rumah dalam Penghitungan Paritas Daya Beli

Jenis lantai

2

Luas lantai per kapita

3

Jenis dinding terluas

4

Jenis atap terluas

on

or

.s

w

w w

Fasilitas penerangan

ht

tp

://

5

Keramik, Marmer, atau Granit Lainnya Lebih dari 10 m2 Lainnya Tembok Lainnya Beton/Kayu/Genteng Lainnya

1 0 1 0 1 0 1 0

Listrik Lainnya Ledeng Lainnya

1 0 1 0

gk

1

Skor

6

Fasilitas air minum

7

Fasilitas jamban

Milik sendiri Lainnya

1 0

8

Skor awal setiap rumah

Rumah Lainnya

1 0


19

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan skor dibagi dengan delapan. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga menempati rumah berlantai tanah (0), berdinding kayu (0), luas lantai per kapita 18 meter per segi (1), beratap seng (0), menggunakan penerangan listrik (1), minum dari air hujan (0), jamban milik sendiri (1). Maka skor indeks kualitas rumah adalah 4/8 = 0,50. Artinya, kuantitas rumah yang dikonsumsi rumah

go .id

tangga tersebut adalah 0,50 unit. Menghitung Y3 = Y2/PPP.

6.

Mengurangi Y3 dengan formula Atkinson sebagai berikut:

ab gk

Formula Atkinson

.b ps .

5.

jika C i   Z

w

w



.s



Ci*

or

on

C i    Z  2 C  Z 1 2  i    1 3  1 2  Z  2  Z   3 C i   2Z   Z  2  Z   1 2   3  Z   1 3   4 C  3Z i 







w



:// tp ht

jika Z  C i   2Z jika 2Z  C i   3Z 1 4 



jika 3Z  Ci   4Z

dengan: C(i) = PPP dari pengeluaran riil per kapita, Y3. Z = Batas pengeluaran yang ditetapkan, biasanya garis kemiskinan.


20

Menghitung IPM a.

Setelah masing-masing komponen IPM dihitung, maka masing-masing indeks dihitung dengan persamaan:

 X

i,j

 X  i min



go .id

 X

i  maks 

 X  i min



.b ps .

Indeks X i , j 

ab

dengan:

gk

Indeks X(i,j) : Indeks komponen ke-i dari kabupaten

or

X(i-min)

on

ke –j;

Nilai minimum dari Xi

:

Nilai maksimum dari Xi

Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indeks tercantum pada Tabel 2.4 berikut.

ht

tp

://

w

w

w

.s

X(i-maks)

:


21

Tabel 2.4 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator dalam Penghitungan IPM Maks.

Min.

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

Angka Harapan Hidup

85

25

Standar UNDP

Angka Melek Huruf

100

0

Rata-rata Lama Sekolah

15

go .id

Komponen IPM

300.000 (1996) 360.000b

(1999)

UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

.s

or

on

UNDP menggunakan Combined Gross Enrollment Ratio

.b ps .

gk

ab

0

732.720a

Daya Beli

Standar UNDP

b.

Menghitung indeks pendidikan :

ht

tp

://

w

w

w

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018 b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan yang baru

X2 

2 1  X 21    X 22  3 3

dengan: X 21

: Indeks Melek Huruf

X22

: Indeks Lama Sekolah


22

c.

Nilai IPM dapat dihitung sebagai: IPM 

1 3

 Indeks X   i

j

dengan Indeks X(i) : Indeks komponen IPM ke i dan :

Indeks angka harapan hidup,

i=2

:

Indeks pendidikan

i=3

:

Indeks daya beli

.b ps .

go .id

i=1

ab

Menghitung Reduksi Shortfall (r)

gk

Digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM

on

dalam suatu kurun waktu tertentu. Ukuran ini secara

or

sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian

.s

yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus

w

w

ditempuh untuk mencapai titik maksimal (IPM = 100).

w

Prosedur penghitungan reduksi Shortfall IPM (= r) dapat

ht

tp

://

dirumuskan sebagai berikut:

 IPM t n  IPM t  r   100   100  IPM t 

1

n

dengan: r

: reduksi shortfall,

IPMt + n

: IPM pada tahun (t + n)

IPMt

: IPM pada tahun (t)


23

2.4 Besaran Skala IPM dan Reduksi Shortfall Angka IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati

100,

mengindikasikan

suatu

wilayah

memiliki

pembangunan manusia yang semakin baik.

go .id

Gambar 2.2 Status Pembangunan Manusia

.b ps .

100 80

Tinggi

Menengah - Atas

gk

ab

66

Menengah - Bawah

Rendah

w

.s

or

on

50

ht

tp

://

w

w

0

Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan

manusia ke dalam tiga kategori, yaitu: 

IPM Tinggi apabila IPM lebih besar dari 80,0



IPM Menengah apabila IPM antara 50,00 – 79.9



IPM Rendah apabila IPM kurang dari 50,0

Selanjutnya untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/ kota, tingkat status menengah dirinci lagi menjadi menengahIPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

24

bawah, jika nilai IPM berkisar antara 50,0 – 65,9 dan menengahatas, jika nilai IPM antara 66,0 – 79,9. Sedangkan untuk nilai reduksi Shortfall dapat dikategorikan menjadi: , jika r < 1,30

2. Lambat

, jika 1,30 ≤ r < 1,50

3. Menengah

, jika 1,50 ≤ r < 1,70

4. Cepat

, jika r ≥ 1,70.

.b ps .

go .id

1. Sangat lambat

gk

ab

2.5 Beberapa Definisi Indikator Terpilih

on

Untuk dapat melihat dengan jelas dan terarah tentang

or

berbagai permasalahan pembangunan selama ini dan untuk dapat

.s

mengimplemen-tasikan program-program pembangunan secara

w

w

baik dan terukur, maka diperlukan ukuran atau indikator yang

://

w

handal. Indikator adalah petunjuk yang memberikan indikasi

tp

tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan

ht

tersebut Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3

(tiga) kelompok indikator, yaitu: a. Indikator

Input,

yang

berkaitan

dengan

penunjang

pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.


25

b. Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun. c. Indikator Output/ Outcome, yang menggambarkan bagaimana

go .id

hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SLTA ke

.b ps .

atas, Angka Kematian Bayi (AKB), angka harapan hidup,

ab

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain-lain.

gk

Berikut ini adalah beberapa indikator yang dapat digunakan

on

untuk menganalisis permasalahan pembangunan manusia: 

or

Rasio jenis kelamin : perbandingan antara penduduk laki-laki

w

.s

terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100. 

w

Angka ketergantungan : perbandingan antara jumlah

://

w

penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap

tp

penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.

ht



Rata-rata Lama Sekolah : lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.



Angka Melek Huruf : proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bias membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya)



Angka Partisipasi Murni SD : proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD.


26



Angka Partisipasi Murni SLTP : proporsi penduduk usia 13 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP



Angka partisipasi Murni SLTA : proporsi pendudk usia 16 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA



Persentase penduduk dengan pendidikan SLTP ke atas : proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP atau



go .id

jenjang pendidikan yang lebih tinggi Jumlah penduduk usia sekolah : banyaknya penduduk yang

.b ps .

berusia antara 7 sampai 24 tahun 

Bekerja : melakukan kegiatan/ pekerjaan paling sedikit 1

ab

(satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud

on

gk

untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja

or

keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk

.s

yang bekerja. 

w

w

Angkatan Kerja : penduduk usia 10 tahun ke atas yang

://

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja : perbandingan

ht

tp



w

bekerja atau mencari pekerjaan.



angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun.

Angka Pengangguran Terbuka : perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja.



Persentase pekerja yang setengah menganggur : proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.


27



Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri : proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri.



Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap : proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja

go .id

tak dibayar. 

Persentase pekerja dengan status berusaha dengan

.b ps .

buruh tetap: proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap. 

ab

Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak

on

gk

dibayar: proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan

or

status pekerja keluarga. 

.s

Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis :

w

w

proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis

://

Angka Harapan Hidup waktu lahir : perkiraan rata-rata

ht

tp



w

(dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya)



lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk Angka Kematian Bayi : besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.



Persentase rumah tangga berlantai tanah : proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai tanah


28



Persentase rumah tangga beratap layak : proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).



Persentase rumah tangga berpenerangan listrik : proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik



Persentase rumah tangga bersumber air minum leding :

go .id

proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding. 

Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih :

.b ps .

proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa/ sumur/ mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter

ab

dengan tempat penampungan limbah / kotoran terdekat. 

on

gk

Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik

or

: proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan

.s

tangki septik. 

w

w

Pengeluaran Pengeluaran per kapita untuk makanan dan

w

bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan

ht

tp

://

termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.


29

tp

ht

or

.s

w

w

w

:// on gk

go .id

.b ps .

ab

BAB 3

BAB III GAMBARAN UMUM SOSIAL EKONOMI

3.1 Kependudukan Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam

go .id

proses pembangunan. Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu sebagai subyek dan

.b ps .

obyek pembangunan.

Sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat

ab

dimanfaatkan tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan

on

gk

adanya manusia, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk Besarnya

peran

penduduk

tersebut

maka

.s

berkelanjutan.

or

memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga secara

w

w

pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya

w

memperhatikan

pada

upaya

pengendalian

jumlah

dan

tp

://

pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan ke arah

ht

perbaikan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.


31

3.1.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Kabupaten Sorong mempunyai penduduk sebanyak 70.619 jiwa, yang terdiri dari 37.502 jiwa penduduk laki-laki dan 33.117 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Sorong tahun 2010 adalah 113, atau dengan kata lain bahwa untuk setiap

go .id

100 penduduk perempuan, terdapat 113 penduduk laki-laki.

.b ps .

Komposisi penduduk Kabupaten Sorong menurut struktur umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dengan lebih jelas oleh

ab

piramida penduduk. Dengan piramida penduduk kita juga dapat

gk

melihat tingkat perkembangan penduduk pada setiap kelompok

on

umur dan jenis kelamin. Gambar 3.1 menunjukkan piramida

.s

or

penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2010.

w

w

Dari Gambar 3.1 terlihat bahwa penduduk Kabupaten Sorong sebagai

“penduduk

muda”.

“Penduduk

muda”

w

tergolong

tp

://

digambarkan oleh bentuk piramida penduduk dengan alas yang

ht

besar dan mengecil dengan cepat pada kelompok umur berikutnya, serta puncak piramidanya lancip pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Sebaliknya piramida “penduduk tua’ mempunyai alas yang relatif tidak lebar dan perlahan-lahan berkurang pada kelompok umur berikutnya serta puncaknya tumpul.


32

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Sorong Tahun 2010

Perempuan

70 - 74

Laki-laki

60 - 64 50 - 54

go .id

40 - 44 30 - 34

.b ps .

20 - 24

ab

10 - 14

3.000

1.000

1.000

3.000

5.000

or

on

5.000

gk

0-4

w

w

.s

Sumber: BPS, SP-2010

://

w

Penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) merupakan suatu

tp

modal penting dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor.

ht

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk

tahun 2010 (SP-2010),

sebanyak 62,42 persen penduduk Kabupaten Sorong merupakan penduduk produktif, dan sisanya, yaitu 37,58 persen merupakan penduduk non-produktif (0 -14 tahun dan 65 tahun ke atas). Untuk usia produktif masih didominasi oleh penduduk laki-laki. Sebanyak 53,52 persen dari penduduk usia produktif adalah penduduk laki-


33

laki. Sedangkan 46,48 persen dari penduduk usia produktif adalah penduduk perempuan. Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (economically active population) dan besarnya rasio ketergantungan (dependency ratio). Batas bawah usia kerja di

go .id

Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Penduduk usia

.b ps .

kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja

ab

(sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan

gk

lainnya). Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu

on

aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke

or

dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak

w

.s

melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam

w

kriteria pengangguran (unemployment). Dengan jumlah penduduk

://

w

muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun

tp

ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus

ht

bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.


34

2,92

2,25

2,607

62,90

61,87

62,415

34,18

35,88

go .id

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Dependency Ratio Kabupaten Sorong Tahun 2010

Lk

Pr

100 80 60

20

.b ps .

40

gk

15 - 64

Lk+Pr 65 +

on

0 - 14

ab

0

34,978

w

.s

or

Sumber: BPS, SP-2010

w

w

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan

tp

://

sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan

ht

ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah

satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

35

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Gambar 3.2 memberikan informasi bahwa persentase penduduk produktif dan non produktif baik itu secara agregat maupun gender menunjukkan kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki maupun perempuan serta total penduduk

go .id

menunjukkan distribusi yang hampir sama. Besarnya rasio ketergantungan Kabupaten Sorong mencapai 60,22 persen.

.b ps .

Artinya dari 100 orang yang masih produktif (15-64 tahun) harus

ab

menanggung beban hidup sekitar 60 orang yang belum produktif

on

gk

(0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun keatas).

.s

or

3.1.2 Sebaran Penduduk

w

Luas wilayah Kabupaten Sorong mencapai 13.603,46 km2,

w

w

atau sekitar 14% dari total luas wilayah Provinsi Papua Barat. Luas

://

wilayah Kabupaten Sorong terdiri dari daratan seluas 8.457.10 km2

ht

tp

(62,17 %) dan lautan seluas 5.146,36 km2 (37,83 %). Sekitar 74%

dari wilayah daratan Kabupaten Sorong adalah hutan. Kecenderungan seseorang untuk memilih suatu wilayah

tertentu sebagai tempat tinggalnya biasanya ditentukan oleh pertimbangan kemudahan seseorang untuk dapat mengakses kebutuhan hidupnya, dalam hal ini dalam kaitannya untuk mendapatkan sandang pangan. Hal ini akan mengakibatkan


36

persebaran penduduk yang terpusat pada daerah-daerah yang potensial secara ekonomi. Persebaran penduduk Kabupaten Sorong terpusat di daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan dengan perusahaan-perusahaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Persebaran penduduk Kabupaten Sorong yang tidak merata

go .id

diperlihatkan pada Kepadatan penduduk terkonsentrasi di beberapa distrik. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 3.2. Sebaran yang

tidak

merata

mengindikasikan

.b ps .

penduduk

kegiatan

ab

perekonomian terpusat di wilayah tertentu. Distrik Aimas yang

gk

merupakan ibu kota Kabupaten Sorong memiliki kepadatan

on

penduduk terpadat, yaitu 89,52 jiwa/km2. Sebagai distrik yang

or

menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Sorong, tentunya

w

.s

akan menjadi daya tarik bagi para imigran untuk tinggal dan

w

menetap di distrik ini. Distrik ke dua dengan penduduk terpadat

://

w

adalah Distrik Mariat, dengan kepadatan penduduk 88.29 jiwa/km2.

tp

Kepadatan penduduk dari ke dua distrik ini hampir sama. Hal ini

ht

dapat dijelaskan bahwa Distrik Mariat merupakan distrik pemekaran dari Distrik Aimas, sehingga Distrik Mariat mempunyai akses ke pusat-pusat kegiatan ekonomi yang relatif mudah untuk

dijangkau. Distrik Mayamuk merupakan distrik ke tiga terpadat penduduknya, yaitu 45,96 jiwa/km2. Sedangkan Distrik Salawati, Salawati Timur dan Klamono mempunyai kepadatan penduduk antara 10 sampai 20 jiwa/km2. Distrik-distrik lainnya mempunyai


37

kepadatan penduduk di bawah 5 jiwa/km2. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2010 hanya mencapai 5,19 jiwa/km2.

ht

tp

.b ps . ab gk on or

://

w

w

w

.s

Maudus Sayosa Mariat Aimas Salawati Selatan Segun Seget Salawati Timur Mayamuk Salawati Klawak Klabot Klamono Beraur Klayili Makbon Klaso Moraid

go .id

Gambar 3.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sorong, 2010

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Sumber: BPS, SP-2010 dan Kab.Sorong Dalam Angka, 2010


38

3.2

Ketenagakerjaan

3.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat

Partisipasi

Angkatan

Kerja

(TPAK)

adalah

perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Sesuai dengan definisi dari BPS laporan ini menggunakan

go .id

analisis usia kerja 15 tahun ke atas. Angkatan kerja terdiri dari

.b ps .

penduduk yang bekerja dan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sorong Tahun 2010

gk

ab

Tabel 3.1

TPAK

on

Tahun

or

Laki-laki

TPAK Total

(2)

(3)

(4)

85,23

52,83

70,21

w

.s

(1)

Perempuan

w

w

2010

ht

tp

://

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2010

Tabel 3.1 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sorong pada tahun 2010 sebesar 70,21 persen. Sedangkan sisanya, yaitu 29,79 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya selama


39

seminggu yang lalu sebelum pencacahan adalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka TPAK laki-laki di Kabupaten Sorong lebih besar dari perempuan. TPAK laki-laki dan TPAK perempuan masing-masing sebesar 85,23 persen dan 52,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada masalah gender

.b ps .

3.2.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

go .id

dalam ketenagakerjaan di Kabupaten Sorong.

ab

Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan

gk

pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja

on

akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan

.s

or

demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan

w

pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang

w

w

masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong

ht

tp

://

tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja. Mengingat data kesempatan kerja sulit diperoleh, maka untuk

keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa kesempatan kerja didefinisikan dengan banyaknya lapangan kerja yang terisi, yang tercermin dari jumlah yang bekerja. Dalam hal ini seseorang dikatagorikan bekerja apabila dia melakukan pekerjaan yang maksudnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam dalam seminggu yang lalu, sebelum


40

pencacahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu porsi penduduk yang terserap dalam pasar kerja.

go .id

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Sorong Tahun 2010

TKK

Tahun

Laki-laki (2)

2010

93,16

TKK Total

(3)

(4)

96,26

94,24

gk

ab

(1)

Perempuan

.b ps .

Tabel 3.2

.s

or

on


w

Pada tabel 3.2 di atas ditunjukkan bahwa TKK total untuk

w

w

Kabupaten Sorong sebesar 94,24 persen. Jika dirinci menurut jenis

tp

://

kelamin, maka besarnya TKK laki-laki dan TKK perempuan

ht

masing-masing adalah sebesar 93,16 persen dan 96,26 persen.

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pengangguran terbuka (open unemployment) merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

41

pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja alasan masih mencari perkerjaan lain.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sorong Tahun 2010

ab

.b ps .

Tabel 3.3

go .id

terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai

gk

TPT

Perempuan

(2)

(3)

(4)

6,84

3,74

5,76

.s

or

(1)

TPT Total

Laki-laki

on

Tahun

w

w

2010

ht

tp

://

w


Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diartikan sebagai

persentase dari jumlah jiwa yang mencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel 3.3 menunjukkan TPT pada tahun 2010 di Kabupaten Sorong adalah 5,76 persen di mana TPT laki-laki lebih besar dari TPT perempuan, yaitu masing-masing sebesar 6,84 persen dan 3,74 persen.


42

3.2.4 Penduduk Bekerja Dalam sub bab ini akan dibahas tentang keadaan penduduk bekerja di Kabupaten Sorong, yang meliputi tingkat pendidikan, jenis-jenis lapangan usaha dan status pekerjaan utama. Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa sebagian besar penduduk

go .id

Kabupaten Sorong yang bekerja mempunyai pendidikan yang rendah (SD ke bawah), yaitu sebanyak 45,12 persen. Tingginya penduduk

bekerja

yang

berpendidikan

rendah

.b ps .

jumlah

mengindikasikan besarnya penggunaan metode kerja secara

ab

tradisional. Jika dirinci secara gender, maka terlihat bahwa lebih

gk

dari separuh penduduk perempuan yang bekerja memiliki

on

pendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 56,97 persen dari total

.s

or

penduduk perempuan yang bekerja.

w

w

Penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SLTP dan SLTA,

w

masing-masing adalah sebesar 19,55 persen dan 28,14 persen.

tp

://

Sedangkan penduduk bekerja dengan latar belakang pendidikan

ht

Perguruan Tinggi (diploma/ universitas) hanya sebesar 7,19 persen.


43

Tabel 3.4

Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sorong Tahun 2010

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Persentase Perempuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

SD ke bawah

38,57

56,97

45,12

SLTP

19,73

19,21

19,55

SLTA

35,13

15,51

28,14

6,57

8,30

7,19

100,00

100,00

100,00

.b ps .

ab gk

.s

or

on

Diploma/ Univ Jumlah

go .id

Laki-laki

://

w

w

w


tp

Lapangan kerja utama yang mampu menyerap tenaga kerja

ht

terbesar di Kabupaten Sorong adalah lapangan kerja pertanian dimana lebih dari separuh (53,34 persen) tenaga kerja di Kabupaten Sorong terserap di dalamnya.


44

Tabel 3.5

Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sorong Tahun 2010

Persentase Lapangan Usaha Utama Laki-laki Perempuan Jumlah (2)

51,27

6,64

24,80

13,11

13,35

11,02

12,52

19,47

0,84

12,84

100,00

100,00

100,00

gk

w

w

Jumlah

53,34 8,19

or

.s

5. Lainnya

57,09 6,25

on

4. Jasa Masyarakat

9,26

ab

2. Industri Pengolahan 3. Perdagangan

(4)

.b ps .

1. Pertanian

(3)

go .id

(1)

ht

tp

://

w


Tabel 3.5 memperlihatkan persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Sorong tahun 2010. Indikator ini berguna untuk melihat komposisi angkatan kerja berdasarkan status pekerjaannya.


45

Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Sorong Tahun 2010

Status Pekerjaan Utama

Persentase

(1)

(2)

Berusaha Sendiri

14,57

2.

Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar

26,87

3.

Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar

0,77

4.

Buruh/Karyawan/Pegawai

5.

Pekerja Bebas Di Pertanian

0,24

6.

Pekerja Bebas Di Non Pertanian

3,13

7.

Pekerja Tak Dibayar Jumlah

28,54

25,87 100,00

w

w

.s

or

on

ab

.b ps .

go .id

1.

gk

Tabel 3.6

ht

tp

://

w


Dari Tabel 3.6 di atas terlihat bahwa status pekerjaan utama

penduduk bekerja dengan persentase terbesar adalah status buruh/ karyawan/ pegawai, yaitu 28,54 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar sebanyak 26,87 persen, pekerja tak dibayar sebanyak 25,87 persen dan berusaha sendiri sebanyak 14,57


46

persen. Sedangkan penduduk bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian mempunyai persentase terkecil, yaitu hanya sebanyak 0,24 persen. 3.3 Kondisi Kesehatan Indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur

go .id

pembangunan manusia dalam bidang kesehatan adalah manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan

.b ps .

seseorang dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak hingga dewasa.

ab

Sedangkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum

gk

dapat dilihat dari tingkat kesakitan atau jumlah keluhan kesehatan,

pemerintah

dalam

membangun

indeks

w

.s

Perhatian

or

on

tingkat kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

w

pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui

://

w

penyedian fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh

tp

karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan

ht

menjadi sebuah indikator yang layak untuk dievaluasi.

3.3.1 Indikator Kesehatan Upaya pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sorong selama ini, harus diakui telah memberikan kontribusi secara perlahan terhadap peningkatan indikator derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian peningkatan yang terjadi IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

47

belum

sepenuhnya

bermakna

secara

kualitatif

terhadap

peningkatan status kesehatan masyarakat dan belum memberikan dampak yang nyata terhadap kepuasan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat lapisan bawah. Kenyataan ini tentunya merupakan tantangan selanjutnya yang harus diselesaikan. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang

go .id

pengaruh upaya pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini maka digambarkan dampak yang terjadi melalui beberapa indikator

.b ps .

berikut ini.

gk

ab

3.3.1.1 Angka Kematian Bayi

on

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka

or

kematian bayi. Angka kematian bayi berpengaruh kepada

w

.s

penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e0) yang

w

digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit

://

w

penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan.

tp

Angka kematian bayi dapat didekati dari data jumlah anak yang

ht

lahir hidup dengan jumlah anak yang masih hidup. Berdasarkan data Susenas 2010 tentang data rata-rata anak lahir

hidup

dengan rata-rata anak masih hidup, terlihat bahwa angka kematian anak tertinggi berada pada kelompok usia wanita antara umur 4044 tahun dan 45-49 tahun. Hal ini dilihat dari selisih rata-rata anak lahir hidup dengan rata-rata anak masih hidup dari wanita kelompok umur 40-44 dan 45-49 tahun masing-masing mempunyai


48

selisih terbesar di antara kelompok umur lainnya yaitu masingmasing sebesar 0,19 dan 0,50 poin. Gambar 3.4 memperlihatkan rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup Kabupaten Sorong pada tahun 2010.

go .id

Gambar 3.4 Rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan Rata-rata Anak Masih Hidup (AMH) Kabupaten Sorong Tahun 2010

.b ps .

45 - 49

ab

35 - 39

gk

25 - 29

or

1,00

2,00

3,00

4,00

ALH

AMH

w

w

w

.s

0,00

on

15 - 19

ht

tp

://

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.3.1.2 Imunisasi Balita Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi yang diberikan


49

pada balita di antaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa persentase balita yang mendapatkan imunisasi cukup tinggi untuk semua jenis imunisasi. Pada tahun 2010, persentase balita yang mendapatkan imunisasi BCG sebanyak

97,22 persen; DPT

sebanyak 93,06 persen; polio sebanyak 91,67 persen; campak

.b ps .

go .id

sebanyak 83,33 persen dan hepatitis B sebanyak 95,83 persen.

gk

ab

Tabel 3.7 Persentase Balita yang Diberikan Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Sorong Tahun 2009 - 2010

DPT

Polio

Campak

Hepatitis B

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

92,48

91,4

90,32

81,72

75,29

97,22

93,06

91,67

83,33

95,83

or

BCG

on

Jenis Imunisasi

Tahun

w

w

2009

w

.s

(1)

tp

://

2010

ht

Sumber : BPS, Susenas 2009-2010

3.3.1.3 Penduduk Sakit Indikator ini menunjukkan proporsi dari keseluruhan penduduk yang menderita akibat masalah kesehatan hingga mengganggu


50

aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Banyaknya keluhan akibat masalah kesehatan ini digunakan untuk mengukur derajat kesehatan pada masyarakat. Masyarakat dianggap memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi ketika keluhan kesehatan yang dialami semakin sedikit. Penduduk sakit di Kabupaten Sorong pada tahun 2010

go .id

sebesar 68,6 persen. Tabel 3.8 menunjukkan bahwa tiga keluhan kesehatan utama yang paling banyak dialami oleh penduduk di

.b ps .

Kabupaten Sorong dalam dua tahun terakhir adalah batuk, pilek

ab

dan panas. Seperti halnya di tahun 2009, di tahun 2010 keluhan

gk

batuk adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat. Keluhan ini

on

menurun menjadi 12,95 persen dibandingkan tahun 2009 sebesar

or

16,09 persen. Keluhan kesehatan terbanyak ke dua disebabkan

w

.s

oleh panas yaitu sebesar 12,42 persen atau mengalami kenaikan

w

dari kondisi 2009 sebesar 11,71 persen. Keluhan terbanyak ke tiga

://

w

adalah pilek, yang menurun dari 15,64 persen menjadi 11,48

ht

tp

persen di tahun 2010.


51

Keluhan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sorong Tahun 2009-2010

Tabel 3.8

Asma/ Diare/ Sakit Tahun Panas Batuk Pilek napas buang kepala sesak air berulang (1)

(2)

(3)

(4)

Sakit gigi

Lainnya

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

11,71 16,09 15,64

2,24

1,27

6,05

1,18

7,71

2010

12,42 12,95 11,48

1,74

1,87

5,61

1,20

11,35

go .id

2009

.b ps .


ab

3.3.1.4 Rata-rata Lama Sakit

on

gk

Indikator lain yang menggambarkan tingkat kesehatan

or

masyarakat adalah angka rata-rata lamanya sakit. Indikator ini penyakit yang dialami

.s

menggambarkan tingkat intensitas

w

w

penduduk. Selain itu, indikator ini juga dapat menggambarkan

w

besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang

tp

://

diderita. Hal ini dapat dijelaskan bahwa banyaknya hari sakit

ht

mempunyai

hubungan

yang

berbanding

lurus

dengan

terganggunya aktivitas penduduk yang mengalami sakit sehingga menyebabkan kerugian yang dialami. Atau dengan kata lain, semakin besar nilai indikator ini semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialami.


52

Tabel 3.9

Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Seminggu yang Lalu Dirinci menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Hari Sakit di Kabupaten Sorong Tahun 2010 Jumlah Hari Sakit

Jenis Kelamin (1)

≤3

4-7

(2)

(3)

8 - 14 15 - 21 22 - 30 (4)

(5)

(7)

Laki-laki

48,31

33,71

4,49

43,18

44,32

4,55

2,27

5,68

100

Lk + Pr

45,76

38,98

4,52

4,52

6,21

100

100

ab

.b ps .

go .id

6,74

Total

Perempuan


6,74

(6)

on

gk

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa pada tahun 2010 secara

or

kumulatif (laki-laki dan perempuan), persentase lamanya hari

.s

sakit terbesar adalah pada kategori dengan jumlah hari sakit ≤

w

w

3 hari yaitu sebesar 45,76 persen. Pola yang sama ternyata

w

terjadi pada penduduk laki-laki maupun perempuan secara

tp

://

parsial. Persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan

ht

jumlah hari sakit ≤ 3 hari masing-masing sebesar 48,31 persen dan 43,18 persen. Persentase terbesar berikutnya secara kumulatif adalah

penduduk dengan jumlah hari sakit 4-7 hari, yaitu sebesar 38,98 persen. Persentase penduduk dengan jumlah hari sakit 22–30 hari secara kumulatif sebesar 6,21 persen. Sedangkan persentase penduduk dengan kategori jumlah hari sakit 8-14


53

hari dan 15-21 hari masing-masing dengan nilai yang sama, yaitu sebesar 4,52 persen. 3.3.2 Situasi Sumber Daya Kesehatan Sumber daya merupakan komponen input dari pelayanan kesehatan dalam konteks sebagai suatu sistem. Komponen ini

go .id

merupakan modal utama yang mutlak diperlukan untuk dapat melakukan proses pelayanan. Secara logis, jika daya dukung

.b ps .

komponen sumber daya tersedia dalam jumlah dan kualitas yang

ab

cukup maka proses pelayanan seharusnya dapat dilakukan secara

gk

optimal.

pemerintah

on

Perhatian

dalam

membangun

indeks

.s

or

pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui

w

penyedian fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh

w

w

karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan

ht

tp

://

menjadi sebuah indikator yang layak untuk dievaluasi.

3.3.2.1 Persalinan Dibantu Tenaga Medis Salah satu aspek penentu besarnya angka kematian bayi dapat dilihat dari penolong kelahiran. Penolong kelahiran sebenarnya terkait dengan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara keselamatan ibu maupun anak yang


54

dilahirkan. Penolong kelahiran yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya selama ini dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan dukun atau famili. Dalam analisis ini digunakan penolong kelahiran terakhir mengingat pada penolong kelahiran terakhirlah terdapat proses kelahiran yang sangat mengandung resiko.

go .id

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa sebagian besar balita di Kabupaten Sorong baik pada tahun 2009 maupun tahun 2010

.b ps .

mendapatkan pertolongan kelahirannya oleh tenaga bidan. Pada

ab

tahun 2010 persentase balita yang mendapatkan pertolongan oleh

gk

bidan dalam proses kelahirannya meningkat menjadi 58,33 persen

on

dibandingkan pada tahun 2009 yang hanya sebesar 43,04 persen.

or

Hal yang sama juga terjadi pada persentase balita yang penolong

w

.s

kelahiran terakhirnya dilakukan oleh dokter, yaitu dari 5,38 persen

w

pada tahun 2009 meningkat menjadi 11,11 persen. Peningkatan

://

w

peranan dokter dan bidan dalam hal pertolongan kelahiran

tp

tentunya menjadi hal yang baik dalam menurunkan angka

ht

kematian bayi di Kabupaten Sorong.


55

Tabel 3.10

Persentase Balita menurut Tenaga Penolong Kelahiran di Kabupaten Sorong Tahun 2009 - 2010 Penolong Kelahiran Terakhir Tenaga Famili/ Dokter Bidan paramedis Dukun Lainnya Keluarga lain

Tahun

(2)

(3)

(4)

(5)

2009

5,38

43,04

2,16

39,75

2010

11,11

58,33

2,78

(6)

.b ps .

go .id

(1)

6,46

3,22

9,72

0,00

ab

18,06

(7)

or

on

gk


.s

Persentase balita yang pada proses terakhir pertolongan

w

kelahirannya dilakukan oleh tenaga paramedis lain dan keluarga

://

w

w

juga mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2010

tp

Pola yang berbeda terjadi pada persentase balita yang pada

ht

proses terakhir kelahirannya ditolong oleh dukun, yaitu mengalami penurunan menjadi 18,06 persen pada tahun 2010 dari 39,75 persen dari tahun 2009.


56

Gambar 3.5 Persentase Balita menurut Tenaga Penolong Kelahiran di Kabupaten Sorong Tahun 2010 Dokter Bidan

go .id

Tenaga paramedis lain

.b ps .

Dukun

gk

.s

or

on


ab

Famili

w

w

3.3.2.2 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

://

w

Peningkatan derajat kesehatan penduduk dapat dilakukan

tp

dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas

ht

dan sarana kesehatan. Sampai tahun 2010 belum ada rumah sakit

di Kabupaten Sorong. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan

fasilitas

kesehatan

yang

dapat

menjangkau

pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat sampai tingkat kecamatan/ distrik. Selain puskesmas, fasilitas kesehatan lain yang ada di Kabupaten Sorong di antaranya adalah Puskesmas Pembantu (pustu) dan Puskesmas Keliling. Di Kabupaten Sorong


57

terdapat 17 Puskesmas, 54 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 8 Puskesmas Keliling. Selain fasilitas kesehatan, hal yang sangat mendukung peningkatan derajat kesehatan adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagai subjek yang melakukan Kabupaten Sorong sebanyak 37 dokter.

go .id

pengobatan dan penanganan medis. Jumlah dokter yang ada di

(2)

(3)

1. Rumah Sakit

0

-

17

1 : 4.154

3. Puskesmas Pembantu

54

1 : 1.307

4. Puskesmas Keliling

8

1 : 8.827

5. Dokter

37

1 : 1.908

gk

Jumlah

Rasio (Penduduk/ Fasilitas Kesehatan)

w

ab

.b ps .

Tabel 3.11 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sorong Tahun 2010

on

Fasilitas Kesehatan

.s

or

(1)

ht

tp

://

w

w

2. Puskesmas

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong

Jika dilihat dari rasio penduduk per fasilitas dan sarana kesehatan (Tabel 3.11) yang ada di Kabupaten Sorong dengan jumlah penduduk sebanyak 70.619 jiwa, maka setiap Puskesmas IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

58

harus melayani 4.154 jiwa penduduk. Sedangkan setiap Pustu harus melayani 1.307 jiwa penduduk dan setiap Puskesmas Keliling harus melayani 8.827 jiwa penduduk. 3.4 Kondisi Pendidikan Pembangunan pendidikan di Indonesia dititikberatkan pada

go .id

peningkatan pelayanan pendidikan dan perluasan jangkauan pelayanan pendidikan. Secara sederhana indikator keberhasilan

.b ps .

pembangunan di bidang ini dilihat dari banyaknya penduduk yang buta huruf dan tingkat partisipasi sekolah. Komitmen yang kuat

ab

dari pemerintah pusat maupun daerah sangat berperan penting

or

on

gk

dalam memberantas buta huruf di Indonesia.

w

.s

3.4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

w

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah

://

w

yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari

tp

penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang biasa

ht

disebut dengan angka partisipasi sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pembangunan, khususnya berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.


59

Tabel 3.12

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sorong Tahun 2009 -2010 Kelompok Umur

Tahun

13-15

16-18

(2)

(3)

(4)

2009

88,79

86,36

53,62

2010

93,68

88,1

.b ps .

52,63

ab


go .id

7-12

(1)

gk

Pada tahun 2010, APS Kabupaten Sorong untuk penduduk

on

usia 7-12 tahun mencapai 93,68 persen berarti masih ada sekitar

or

6,32 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak dapat

w

.s

mengenyam pendidikan atau putus sekolah. APS untuk penduduk

w

w

usia 13-15 tahun mencapai 88,1 persen. Sehingga dapat dikatakan

://

bahwa masih ada 11,9 persen penduduk usia 13-15 tahun yang

ht

tp

tidak dapat melanjutkan sekolahnya dan atau belum pernah mengenyam pendidikan sekolah. APS untuk penduduk usia 16-18 tahun hanya mencapai 52,63 persen. Berarti masih ada 47,37 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya dan atau belum pernah mengenyam pendidikan sekolah.


60

100 80 60 40 20 0 13-15 2009

16-18

.b ps .

7-12

go .id

Gambar 3.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sorong Tahun 2009 -2010

2010

on

gk

ab


or

APS penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan dari

.s

88,79 persen di tahun 2009 menjadi 93,68 persen di tahun 2010.

w

w

Kondisi yang sama terjadi pada penduduk usia 13-15 tahun. APS

w

juga mengalami peningkatan dari 86,36 persen pada tahun 2009

tp

://

menjadi 88,10 persen pada tahun 2010. Namun hal yang berbeda

ht

terjadi pada APS penduduk usia 16-18 tahun. Kelompok umur ini justru mengalami penurunan APS dari 53,62 persen pada tahun 2009 menjadi 52,63 persen pada tahun 2010. Peningkatan APS penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah SD/MI dan SLTP/MTs mengalami peningkatan. Sedangkan penurunan APS penduduk usia 16-18 tahun


61

menunjukkan partisipasi penduduk untuk bersekolah SLTA/MA atau sederajat mengalami penurunan. 3.4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Indikator lain yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah rasio

go .id

jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang

.b ps .

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan

gk

ab

jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

on

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum

or

di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling

w

.s

sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di

w

w

masing-masing jenjang pendidikan.

://

APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2010 sebesar

ht

tp

117,89 persen, artinya terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD. Hal ini terlihat dari angka

APK SD lebih besar dari 100 persen. Untuk jenjang pendidikan SLTP, APK sebesar 59,52 persen pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan persentase penduduk yang sedang bersekolah di SLTP di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 59,52 persen. Sedangkan APK untuk jenjang pendidikan SLTA sebesar 73,68 persen, artinya persentase IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

62

penduduk yang sedang bersekolah di SLTA di antara penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 73,68 persen. Tabel 3.13

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sorong Tahun 2009 - 2010 Jenjang Pendidikan

go .id

SLTA

.b ps .

Tahun

43,18

58,49

59,52

73,68

SD (2)

2009

114,67

2010

117,89

(3)

(4)

gk

ab

(1)

SLTP

.s

or

on


w

w

Jika dibandingkan keadaan pada tahun 2009, APK di

w

Kabupaten Sorong baik untuk jenjang pendidikan SD, SLTP,

tp

://

maupun SLTA mengalami peningkatan pada tahun 2010. APK SD

ht

meningkat menjadi 117,89 persen dari 114,67 persen pada tahun 2009. Pada jenjang SLTP, APK juga mengalami kenaikan dari 43,18 persen pada tahun 2009 menjadi 59,52 persen pada tahun 2010. APK pada jenjang SLTA mengalami kenaikan dari 58,49 persen menjadi 73,68 persen.


63

3.4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi

go .id

sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

.b ps .

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang

ab

bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang

gk

berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalkan APM SD

on

merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang

.s

or

bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12

ht

tp

://

w

w

w

tahun.


64

Tabel 3.14

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sorong Tahun 2009 -2010 Jenjang Pendidikan

Tahun SLTP

SLTA

(1)

(2)

(3)

(4)

2009

88,79

36,37

43,86

2010

93,68

47,62

42,11

.b ps .

ab


go .id

SD

on

gk

Dari Tabel 3.14 di atas, terlihat bahwa APM SD di Kabupaten

or

Sorong pada tahun 2010 sebesar 93,86 persen, yang berarti

.s

bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat sekitar 93

w

w

orang bersekolah di bangku SD. Sedangkan untuk APM SLTP

w

sebesar 47,62 persen, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 13-

tp

://

15 tahun, terdapat sekitar 47 orang bersekolah di bangku SLTP.

ht

APM SLTA sebesar 42,11 persen, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia 16-18 tahun, terdapat sekitar 42 orang bersekolah

di bangku SLTA. Jika dibandingkan keadaan pada tahun 2009, maka APM untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP mengalami kenaikan pada tahun 2010. Sedangkan APM untuk jenjang pendidikan SLTA mengalami sedikit penurunan pada tahun 2010. APM untuk jenjang


65

pendidikan SD dan SLTP mengalami kenaikan dari masing-masing sebesar 88,79 persen dan 36,37 persen pada tahun 2009 menjadi masing-masing sebesar 93,86 persen dan 47,62 persen pada tahun 2010. Pada jenjang pendidikan SLTA, APM mengalami sedikit penurunan dari 43,86 persen pada tahun 2009 menjadi

3.4.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

go .id

42,11 persen pada tahun 2010.

.b ps .

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10

ab

tahun ke atas. Level pendidikan penduduk diketahui dari tingkat

gk

pendidikan yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/

or

on

STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan

.s

untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia

w

w

dengan mengetahui level tertinggi pendidikan antar waktu dan

://

w

antar wilayah.

tp

Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan

ht

maka menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin kecil persentase penduduk yang lulus pada level pendidikan tersebut.


66

Tabel 3.15

Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sorong Tahun 2009 - 2010

Tahun

Tidak Mempunyai Ijazah

SD

SLTP

SLTA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2009

42,84

21,19

15,82

15,79

4,35

100,00

2010

33,55

25,00

.b ps .

Ijazah/STTB tertinggi yang Dimiliki

5,10

100,00

go .id

18,42

17,93

on

gk

ab


Perguruan Jumlah Tinggi

or

Secara umum penduduk di Kabupaten Sorong masih memiliki

.s

tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini terlihat pada besarnya

w

w

persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah. Lebih dari

://

w

separuh penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sorong

tp

berpendidikan SD ke bawah. Persentase penduduk yang

ht

berpendidikan SD ke bawah mengalami penurunan dari 64,03 persen pada tahun 2009 menjadi 58,55 persen pada tahun 2010. Sementara penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas) pada tahun 2010 adalah sebesar 23,33 persen dengan rincian

18,54 persen berpendidikan SLTA/sederajat dan 4,79 persen berpendidikan

perguruan

tinggi.

Kondisi

penduduk

yang

berpendidikan tinggi pada tahun 2010 menjadi sedikit lebih baik


67

dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 penduduk yang berpendidikan SLTA ke atas sebesar 20,14 persen (15,79 persen berpendidikan SLTA dan 4,35 persen berpendidikan perguruan tinggi) atau mengalami peningkatan sebesar 3,19 persen. Angka Mengulang Kelas dan Putus Sekolah

go .id

3.4.5

Angka mengulang dan putus sekolah merupakan salah satu keberhasilan

pendidikan.

Angka

.b ps .

indikator

mengulang

mencerminkan ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan

ab

proses belajar mengajar pada tingkat tertentu dalam sebuah

gk

jenjang pendidikan sehingga mengharuskan siswa tersebut untuk

or

on

mengulang kembali proses belajar mengajar pada tingkat yang

w

.s

sama pada tahun berikutnya.

w

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah

://

w

yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan

tp

suatu jenjang pendidikan tertentu dan sering pula digunakan

ht

sebagai indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, kondisi ekonomi orang tua yang miskin dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan.


68

Tabel 3.16

Jumlah dan Persentase Siswa Mengulang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sorong Tahun 2010

% Siswa Mengulang Kelas

(1)

(3)

SD

7.50

go .id

Jenjang Pendidikan

0.80

.b ps .

SLTP

0.01

ab

SLTA

or

on

gk

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

.s

Berdasarkan Tabel 3.16 persentase siswa yang mengulang

w

w

kelas tertinggi berada pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun

w

2010 persentase siswa yang mengulang kelas sebesar 7.5 persen.

tp

://

Persentase siswa mengulang kelas cenderung mengalami

ht

penurunan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah siswa putus sekolah pada pembahasan ini adalah jumlah siswa yang putus atau tidak melanjutkan sekolahnya pada saat sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Jadi angka putus sekolah di sini tidak dapat mendeteksi jumlah siswa putus sekolah lainnya yang terjadi ketika siswa telah lulus dari jenjang pendidikan tertentu dan tidak melanjutkan ke jenjang


69

pendidikan selanjutnya karena yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu.

Jenjang Pendidikan

(2)

6.99

or

on

gk

SD SLTP

% Siswa Putus Sekolah

ab

(1)

go .id

Persentase Siswa Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sorong Tahun 2010

.b ps .

Tabel 3.17

4.8

w

.s

SLTA

2.5

ht

tp

://

w

w


Berdasarkan Tabel 3.17 persentase siswa putus sekolah

terbesar terdapat pada jenjang pendidikan SD, yaitu sebesar 6,99

persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA persentase siswa putus sekolah masing-masing adalah sebesar 2,5 persen dan 4,8 persen.


70

3.4.6 Rasio Murid terhadap Guru dan sekolah Rasio murid terhadap guru digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru. Rasio ini untuk mengetahui berapa beban seorang guru mengajar sejumlah murid.

.b ps .

go .id

Tabel 3.18 Rasio Murid terhadap Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sorong Tahun 2010

Jumlah Murid

Jumlah Guru

Rasio (Murid/Guru)

(3)

(4)

697

21,86

4.734

247

19,17

2.567

188

13,65

ab

Jenjang Pendidikan

(2)

gk

(1)

15.236

or

on

SD

w

.s

SLTP

w

w

SLTA

ht

tp

://


Dari Tabel 3.18 terlihat bahwa rasio murid terhadap guru untuk

jenjang pendidikan SD adalah sebesar 21,86 artinya bahwa beban seorang guru SD rata-rata mengajar sekitar 22 murid. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA, rasio murid terhadap guru untuk masing-masing jenjang pendidikan tersebut adalah 19,17 dan 13,65. Artinya beban seorang guru SLTP rata-rata


71

mengajar 20 siswa dan beban seorang guru SLTA rata-rata mengajar 14 siswa.

Tabel 3.19

Rasio Murid terhadap Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sorong Tahun 2010 Jumlah Murid

Jumlah Ruang Kelas

Rasio (Murid/ Ruang Kelas)

(1)

(2)

(3)

(4)

SLTP

4.734

.b ps .

15.236

gk

ab

SD

2.567

650

23,44

183

25,87

151

17,00

or

on

SLTA

go .id

Jenjang Pendidikan

w

w

.s


://

w

Rasio murid terhadap ruang sekolah menggambarkan rata-

tp

rata daya tampung murid dalam satu ruang sekolah. Rata-rata

ht

daya tampung ruang sekolah pada jenjang pendidikan SD tahun

2010 sebanyak 23 murid. Sedangkan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai daya tamping murid masing-masing 26 murid dan 17 murid.


72

3.4.7 Tingkat Kelulusan Siswa Tingkat kelulusan siswa adalah proporsi siswa kelas 6 SD atau siswa kelas 3 SLTP dan SLTA yang dinyatakan lulus ujian akhir nasional terhadap jumlah siswa pada kelas tersebut yang

go .id

mengikuti ujian akhir nasional.

Tingkat Kelulusan Siswa menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sorong Tahun 2010

.b ps .

Tabel 3.20

Jumlah Peserta Ujian

Jumlah Lulus

% Lulus

(2)

(3)

(4)

ab

Jenjang Pendidikan

gk

(1)

or

on

SD

w

.s

SLTP

1.457

98,98

1.268

1.197

94,40

721

714

99,03

w

w

SLTA

1.472

ht

tp

://


Tabel 3.20 memberikan informasi bahwa tingkat kelulusan SD pada tahun 2010 mencapai 98,98 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 15 siswa. Pada jenjang pendidikan SLTP persentase kelulusan siswa pada tahun 2010 mencapai 94,40 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 71 siswa. Persentase kelulusan di jenjang pendidikan SLTA di tahun IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

73

2010 mencapai 99,03 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 7 siswa. 3.5 Kondisi Perumahan Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan

go .id

merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat.

bangunan

yang

digunakan,

yang

secara

nyata

ab

bahan

.b ps .

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas

gk

mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, karena itu

on

aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi

or

sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam

w

.s

pemilihan rumah tinggal dan ini berhubungan dengan tingkat

w

kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat

://

w

kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang

tp

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang

ht

memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

3.5.1 Luas Lantai Konsep yang dipakai dalam penghitungan luas lantai pada Susenas adalah mengacu pada luas lantai yang biasa dipakai sehari-hari. Sedangkan bagian-bagian yang tidak digunakan sehari-hari, seperti lumbung padi, kandang ternak dan jemuran


74

tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai. Untuk bangunan bertingkat, penghitungan luas lantai rumah tangga dilakukan dengan menjumlahkan luas lantai yang biasa digunakan seharihari pada setiap lantai. Luas lantai rumah yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Sorong pada umumnya adalah pada kisaran 20 – 49

go .id

m2, yaitu sebanyak 57,89 persen rumah tangga. Sedangkan 34,74 persen rumah tangga mempunyai luas lantai yang berkisar antara

.b ps .

50 – 99 m2.

Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Rumah yang Digunakan di Kabupaten Sorong Tahun 2010

or

on

gk

ab

Tabel 3.21

Luas Lantai (m2)

≤19 20-49 50-99 (2)

(3)

100-149 ≥150

Jumlah

(4)

(5)

(6)

(7)

34,74

3,16

2,11

100,00

w

w

(1)

w

.s

Tahun

2,11 57,89

tp

://

2010

ht


3.5.2 Jenis Lantai Tabel 3.22 memperlihatkan persentase rumah tangga di Kabupaten Sorong menurut jenis lantai rumah terluas pada tahun 2010. Sebagian besar rumah tangga memiliki lantai rumah bukan


75

tanah/ bambu, yaitu sebanyak 77,89 persen. Sedangkan rumah tangga dengan lantai rumahnya berupa tanah dan bambu masingmasing sebanyak 15,79 persen dan 6,32 persen. Tabel 3.22

Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah Terluas di Kabupaten Sorong Tahun 2010

Bukan tanah/ bambu

(1)

(2)

2010

77,89

Tanah

Bambu

.b ps .

Tahun

go .id

Jenis Lantai Terluas

15,79

(4)

(5)

6,32

100,00

on

gk

ab

(3)

Jumlah

w

w

.s

or


://

w

3.5.3 Jenis Dinding

ht

tp

Tabel 3.23 memperlihatkan persentase rumah tangga di

Kabupaten Sorong menurut jenis dinding rumah terluas pada tahun 2010. Kondisi perumahan dari 50,53 persen rumah tangga di Kabupaten Sorong dengan dinding rumah terluasnya berupa tembok. Sedangkan rumah tangga dengan dinding rumah terluasnya adalah kayu sebanyak 46,84 persen. Rumah tangga dengan dinding rumah terluasnya berupa bambu dan lainnya masing-masing adalah sebanyak 1,05 persen dan 1,58 persen.


76

Tabel 3.23

Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah Terluas di Kabupaten Sorong Tahun 2010 Jenis Dinding Terluas

Tahun

Kayu

Bambu

Lainnya

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2010

50,53

46,84

1,05

go .id

Tembok

100.00

.b ps .

1,58

on

3.5.4 Sumber Penerangan

gk

ab


.s

or

Tabel 3.24 memperlihatkan persentase rumah tangga menurut

w

sumber penerangan di Kabupaten Sorong pada tahun 2010.

w

w

Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan

://

listrik PLN sebanyak 78,95 persen. Sebanyak 15,26 persen rumah

ht

tp

tangga menggunakan listrik non PLN sebagai sumber penerangan. Sedangkan sisanya adalah rumah tangga yang sumber penerangan utamanya menggunakan pelita/ sentir/ obor, petromak/ aladin dan lainnya yang masing-masing persentasenya

tidak melebihi 5,00 persen.


77

Tabel 3.24

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Sorong Tahun 2010

Sumber penerangan Tahun Listrik Listrik Petromak/ Pelita Lain/sentir/ PLN non PLN aladin nya obor (3)

(4)

2010

78,95

15,26

1,05

(6)

4,21

0,53

(7)

100,00

on

gk

ab


3.5.5 Fasilitas Air Minum

(5)

go .id

(2)

.b ps .

(1)

Jumlah

or

Privatisasi penggunaan fasilitas air minum merupakan salah

.s

satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Pada umumnya tingkat

w

w

privatisasi penggunaan fasilitas air minum sendiri akan lebih

://

w

menjamin kesehatan, kebersihan dan keleluasaan dalam hal

ht

tp

penggunaannya. Dari Tabel 3.25 terlihat bahwa tidak lebih dari separuh rumah

tangga di Kabupaten Sorong, yaitu sebanyak 49,38 persen rumah tangga menggunakan fasilitas air minum sendiri. Sebanyak 36,25 persen rumah tangga tidak ada fasilitas air minum. Sedangkan rumah tangga yang penggunaan fasilitas air minumnya secara bersama dan secara umum masing-masing sebanyak 10,63 persen dan 3,75 persen. IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

78

Tabel 3.25

Tahun

Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum di Kabupaten Sorong Tahun 2010

Sendiri

Penggunaan fasilitas air minum Bersama Umum Tidak ada

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2010

49,38

10,63

3,75

36,25

100,00

go .id

(1)

ab

.b ps .


gk

3.5.6 Sumber Air Minum

on

Sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga

.s

or

di Kabupaten Sorong pada tahun 2010 adalah dari air hujan.

w

Sebanyak 56,84 persen atau lebih dari separuh dari jumlah rumah

w

w

tangga di Kabupaten Sorong menggunakan air hujan sebagai

://

sumber air minum utama mereka. Persentase rumah tangga yang

ht

tp

menggunakan sumur bor/ pompa sebagai sumber air minum utama mereka adalah 12,63 persen. Rumah tangga yang menjadikan air kemasan bermerk sebagai sumber air minum utama mereka adalah sebanyak 10,00 persen. Sedangkan sisanya adalah rumah tangga yang sumber air minum utamanya dari air isi ulang, leding meteran, sumur terlindung, sumur tak terlindung dan lainnya tidak mencapai 10,00 persen untuk masing-masing sumber

air minum tersebut. IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

79

Tabel 3.26

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Sorong Tahun 2010 Sumber Air Minum

Ta- Air kemaLeding Sumur Sumur Sumur Air Air isi Air hu- Lain- Jumhun san meter- bor/ terlin- tak terlin- suan

pompa dung

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2010

10,00

5,79

3,16

12,63

7,37

jan nya

lah

(8)

(9) (10) (11)

2,11

1,58 56,84 0,53 100,00

on

gk

ab


ngai

(7)

.b ps .

(1)

dung

go .id

ulang

bermerk

.s

or

3.5.7 Fasilitas Tempat Buang Air Besar

w

w

Kondisi perumahan tidak terlepas dari fasilitas tempat buang

w

air besar. Tabel 3.27 memperlihatkan persentase rumah tangga di

tp

://

Kabupaten Sorong menurut penggunaan fasilitas tempat buang air

ht

besar pada tahun 2010. Sebanyak 76,32 persen rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dan secara bersama sebanyak 10,53 persen rumah tangga. Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara umum sebanyak 6,32 persen dan masih ada 6,84 persen rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besarnya.


80

Tabel 3.27

Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Sorong Tahun 2010 Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tidak Sendiri Bersama Umum Jumlah ada

Tahun

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2010

76,32

10,53

6,32

6,84

100,00

ab

.b ps .


go .id

(1)

gk

3.6 Pengeluaran dan Konsumsi

on

Pengeluaran konsumsi setiap anggota rumah tangga dibagi

.s

or

menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran konsumsi untuk

w

makanan dan bukan makanan. Besarnya pengeluaran untuk

w

w

kebutuhan konsumsi setiap rumah tangga pada dasarnya berbeda-

ht

tp

://

beda.

Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendapatan, maka

pengeluaran konsumsi bukan makanan akan semakin besar, karena seluruh kebutuhan untuk konsumsi makanan sudah

terpenuhi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan maka pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan cenderung lebih rendah karena kebutuhan untuk konsumsi makanan masih merupakan prioritas utama.


81

Semakin tinggi pendapatan cenderung akan menyebabkan terjadinya pergeseran pola konsumsi. Persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi makanan relatif akan menurun, sebaliknya persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi bukan makanan akan cenderung meningkat. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa pola konsumsi suatu dapat

menggambarkan

tingkat

kesejahteraan

go .id

masyarakat

.b ps .

masyarakat setempat.

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2010

gk

ab

Tabel 3.28

Persentase

(2)

(3)

277,79

46,44

Non Makanan

320,39

53,56

Kabupaten Sorong

598,18

100,00

on

Total Pengeluaran (Rp)

.s

or

Jenis Pengeluaran

w

Makanan

://

w

a.

w

(1)

ht

tp

b.


Tabel 3.28 memperlihatkan sebagian besar pengeluaran penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2010 digunakan untuk


82

konsumsi non-makanan, yaitu sebesar 53,56 persen, yang artinya mulai terjadi pergeseran atau transisi prioritas pengeluaran dari konsumsi makanan menjadi konsumsi non-makanan. Jenis pengeluaran non-makanan yang menempati porsi terbesar adalah pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran konsumsi makanan memiliki porsi sebanyak

go .id

46,44 persen. Jenis pengeluaran makanan yang menempati porsi

ht

tp

://

w

w

w

.s

or

on

gk

ab

.b ps .

terbesar adalah pengeluaran untuk jenis padi-padian.


83

tp

ht

or

.s

w

w

w

:// on gk

go .id

.b ps .

ab

BAB 4

BAB IV PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran nyata hasil pembangunan kapabiltas manusia dalam tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang

go .id

bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh

.b ps .

indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta

ab

aspek perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak

gk

digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli).

on

Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan

or

pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan

.s

IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam

w

w

w

mengukur perkembangan pembangunan manusia.

://

Sebagai indeks komposit, perkembangan IPM dari tahun ke

ht

tp

tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Kemajuan ini sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.


85

4.1 Perkembangan Komponen Kesehatan Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (Life Expectacy at Birth). Angka Harapan Hidup (e0) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja

go .id

pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup, memberikan indikasi

.b ps .

semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

ab

Perkembangan Angka Harapan Hidup dapat digambarkan

gk

dengan membandingkannya antar tahun. Sesuai dengan standar

on

UNDP, Angka Harapan Hidup minimum (terburuk) ditetapkan 25

.s

or

tahun dan untuk angka maksimumnya (ideal) ditetapkan 85 tahun.

w

w

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sorong mengalami

w

kenaikan dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Pada tahun 2008,

tp

://

Angka Harapan Hidup mencapai 67,12 tahun, kemudian

ht

mengalami peningkatan sebesar 0,37 tahun pada tahun 2009, sehingga menjadi 67,49 tahun. Pada tahun 2010 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,36 tahun, sehingga menjadi 67,85 tahun.


86

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sorong Tahun 2008 - 2010

67,85

68,00 67,49

67,60

go .id

67,12 67,20

.b ps .

66,80 66,40

2009

2010

gk

ab

2008

.s

or

on

Sumber: BPS, Susenas 2008-2010

w

w

Fakta perkembangan angka harapan hidup per tahun di

://

w

Kabupaten Sorong tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam

tp

satu periode waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka

ht

kematian bayi (infant mortality rate) di Kabupaten Sorong termasuk dalam kategori Hardrock, artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Sehingga implikasinya adalah angka harapan hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari perkembangan angka harapan hidup yang tidak melebihi satu digit dalam kurun waktu


87

satu tahun. Kondisi seperti ini juga terjadi untuk kondisi Provinsi Papua Barat dan nasional, penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat. 4.2 Perkembangan Komponen Pendidikan Komponen

pendidikan

dalam

penyusunan

IPM

go .id

direpresentasikan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama

.b ps .

sekolah. 4.2.1 Perkembangan Angka Melek Huruf

ab

Angka melek huruf (literacy rate) adalah persentase penduduk

gk

usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin

on

dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk

.s

or

mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta

w

huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam

w

w

menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan

ht

tp

://

kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, angka

melek huruf digunakan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di bidang pendidikan bersama dengan indikator rata-rata lama

sekolah. Indikator angka melek huruf ini mempunyai bobot dua kali lebih besar dari indikator rata-rata lama sekolah.


88

Angka melek huruf Kabupaten Sorong tahun 2010 adalah sebesar 91,69 persen, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 dan 2009, yang masing-masing sebesar 91,39 persen dan 91,40 persen.

.b ps .

go .id

Gambar 4.2 Angka Melek Huruf Kabupaten Sorong Tahun 2008 -2010

91,80

gk

ab

91,60

on

91,40

91,39

91,40

w

.s

or

91,20

91,69

2008

2009

2010

://

w

w

91,00

ht

tp


4.2.2

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (MeanYears of Schooling). Rata-rata lama sekolah menunjukkan kemampuan jenjang pendidikan yang


89

telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia indikator ini merupakan salah satu parameter untuk mengukur indeks pendidikan bersama-sama dengan angka melek huruf.

on

gk

ab

.b ps .

go .id

Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sorong Tahun 2008 - 2010

8,04

8,06

w

.s

or

8,00

2009

2010

://

w

w

2008

ht

tp


Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 8,06 tahun, artinya bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Sorong baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP atau putus sekolah di kelas 3 SLTP. Berdasarkan Gambar 4.3, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sorong terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 rata-rata IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

90

lama sekolah penduduk Kabupaten Sorong hanya sebesar 8,00 tahun dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan tahun 2010, dengan rata-rata lama sekolah masing-masing sebesar 8,04 tahun dan 8,06 tahun.

4.3 Perkembangan Paritas Daya Beli

go .id

Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM

.b ps .

adalah dimensi ekonomi yaitu kemampuan untuk hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan paritas daya beli (Purchasing

ab

Power Parrity). Daya beli merupakan kemampuan masyarakat

gk

dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan

on

ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena

or

nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan

w

itu dalam penghitungan daya beli ini telah

w

w

Untuk

.s

daya beli.

tp

://

menggunakan harga yang telah distandarkan dengan kondisi

ht

Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi perbedaan harga antar wilayah sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat diperbandingkan. Paritas daya beli Kabupaten Sorong pada tahun 2010 adalah

sebesar Rp 598.180,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2009 yang mencatat paritas


91

daya beli sebesar Rp. 597.450,-. Kondisi tersebut juga meningkat dibandingkan dengan situasi pada tahun 2008 yang mempunyai paritas daya beli masyarakat sebesar Rp. 596.110,-. Kenaikan paritas daya beli ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk sehingga dengan adanya kenaikan pendapatan tersebut mengakibatkan kemampuan

go .id

masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan

.b ps .

sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik.

on

gk

ab

Gambar 4.4 Paritas Daya Beli di Kabupaten Sorong Tahun 2008 - 2010

Rp598.180

w

w

598.000

.s

or

599.000

://

w

Rp597.450

ht

tp

597.000

Rp596.110

596.000

595.000 2008

2009

2010



92

4.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.

(1)

Indeks

.b ps .

Nilai Komponen

Komponen IPM

go .id

Komponen IPM Kabupaten Sorong Tahun 2008 - 2010

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

ab

Tabel 4.1

2008 2009 2010 (5)

(6)

(7)

e0

67,12 67,49 67,85 70,20 70,81 71,42

2.

LIT

91,39 91,40 91,69

3.

MYS

4.

PPP*)

or

on

gk

1.

tp

://

w

w

w

.s

8,00

78,70 78,79 79,04 8,04

8,06

596,11 597,45 598,18 54,56 54,87 55,04

IPM Kabupaten Sorong

67,82 68,16 68,50

IPM Provinsi Papua Barat

67,95 68,58 69,15

ht

Keterangan: 1. e0

:

Life Expectacy at Birth/ Angka Harapan Hidup (tahun)

2. LIT

: Literacy Rate/ Angka Melek huruf (%)

3. MYS

: Mean Years of Schooling/ Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

4. PPP

: Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli (ribuan rupiah)

Sumber : BPS IPM KABUPATEN SORONG TAHUN 2010

93

Berdasarkan Tabel 4.1, IPM Kabupaten Sorong mengalami kenaikan dari tahun 2008 – 2010, meskipun nilainya masih di bawah angka rata-rata Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2008, IPM Kabupaten Sorong sebesar 67,82 dan mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 68,16. Dengan demikian IPM Kabupaten Sorong mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin dari tahun 2008 ke

go .id

tahun 2009. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Sorong kembali mengalami kenaikan dari tahun 2009 menjadi 68,50 atau

.b ps .

mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin.

ab

Kenaikan IPM pada tahun 2010 dipengaruhi oleh kenaikan

gk

ketiga indeks penyusunnya, yaitu indeks kesehatan (yang

on

direpresentasikan oleh indeks harapan hidup), indeks pendidikan

or

(yang direpresentasikan oleh indeks melek huruf dan indeks rata-

w

.s

rata lama sekolah) serta indeks daya beli. Kenaikan IPM serta

w

indeks-indeks penyusunnya ini merupakan capaian kinerja

://

w

pembangunan manusia di Kabupaten Sorong, yang menunjukkan

tp

keseriusan pemerintah Kabupaten Sorong dalam pembangunan

ht

manusia

di

daerahnya.

Berdasarkan

pembagian

status

pembangunan manusia oleh UNDP, maka IPM Kabupaten Sorong masuk dalam kategori ‘Menengah-Atas’ (66,0 < IPM < 80).


94

Gambar 4.4 IPM Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dan Standard Maksimum UNDP

68,50 Kab.Sorong

go .id

69,15

Prov.Papua Barat

100

50

ab

25

75

100

on

gk

0

.b ps .

Standard UNDP

.s

or

Sumber: BPS

w

Gambar 4.4 menunjukkan capaian IPM Kabupaten Sorong,

w

w

IPM Provinsi Papua Barat dan standar capaian maksimum IPM

tp

://

yang ditetapkan oleh UNDP (100 persen). Pada tahun 2010,

ht

capaian IPM Kabupaten Sorong masih berada di bawah IPM Provinsi Papua Barat.


95

Gambar 4.5 IPM Kabupaten Sorong Tahun 2008 - 2010 68,60 68,50 68,40 68,20

go .id

68,16

.b ps .

68,00 67,82

ab

67,80

on

gk

67,60 67,40

2010

://

w

w

w

Sumber: BPS

2009

.s

or

2008

ht

tp

Berdasarkan Tabel 4.2, IPM Kabupaten Sorong pada tahun

2010 menempati peringkat ke-4 dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Kaimana adalah kabupaten yang berada tepat satu tingkat di atas Kabupaten Sorong dalam pencapaian IPM, dengan IPM sebesar 70,17. Sedangkan Kabupaten Manokwari berada tepat satu tingkat di bawah Kabupaten Sorong dalam pencapaian IPM, dengan IPM sebesar 67,16.


96

Tabel 4.2

IPM dan Peringkat se-Provinsi Papua Barat Tahun 2010 IPM

Peringkat

(1)

(2)

(3)

Fak-Fak

71,46

2

Kaimana

70,13

3

Teluk Wondama

65,76

9

.b ps .

go .id

Kabupaten/ Kota

Teluk Bintuni

66,58

6

67,19

5

66,31

7

68,50

4

64,58

10

50,51

11

66,00

8

Kota Sorong

77,18

1

Prov.Papua Barat

69,15

29

gk

ab

Manokwari

Sorong

w

.s

Raja Ampat

or

on

Sorong Selatan

w

w

Tambrauw

ht

tp

://

Maybrat

Sumber : BPS


97

4.5 Reduksi Shortfall Reduksi shortfall digunakan untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah selama kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, melalui reduksi shortfall ini dapat dilihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah.

go .id

Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai IPM semakin mendekati nilai maksimumnya (IPM=100), maka

.b ps .

pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka

ab

capaian IPM masih berada pada level yang rendah maka

gk

kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dalam

on

capaian IPM akan lebih mudah. shortfall

or

Reduksi

Kabupaten

Sorong

menunjukkan

w

.s

perlambatan pencapaian IPM pada periode tahun 2008 – 2009,

w

yaitu dari 1,88 menjadi 0,85. Kemudian IPM Kabupaten Sorong selama periode tahun 2009 – 2010

://

w

mengalami percepatan

tp

menjadi 1,08. Meskipun telah mengalami percepatan pada periode

ht

ini, namun reduksi shortfall Kabupaten Sorong untuk periode tahun 2009 – 2010 masih tergolong sangat lambat (r < 1,30).


98

tp

ht

or

.s

w

w

w

:// on gk

go .id

.b ps .

ab

BAB 5

BAB V IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan

go .id

hal yang paling mendasar yang bertujuan untuk menyiapkan manusia sebagai modal utama pembangunan.

.b ps .

Beberapa masalah penting yang perlu diperhatikan di

ab

Kabupaten Sorong adalah masih banyak penduduk yang berada di

gk

bawah garis kemiskinan. Pencapaian pembangunan manusia pada

on

aspek kesehatan dan pendidikan juga dirasakan masih jauh dari

or

yang diharapkan dan akan ada kecenderungan terjadinya stagnasi

w

.s

jika tidak didukung dengan adanya kerja keras pemerintah dan

w

w

juga anggaran yang memadai.

://

Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah telah

ht

tp

melakukan berbagai upaya yang dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian untuk meningkatkan

kinerja pembangunan manusia, terutama untuk peningkatan daya beli masyarakat. Untuk melihat sejauh mana kinerja pembangunan manusia, perlu

dilakukan

pemantauan

terhadap

indikator-indikator

pembangunan manusia di Kabupaten Sorong dan mengukur


100

tingkat pencapaian target pembangunan bidang sosial ekonomi hingga saat ini. 5.1.1 Aspek Kesehatan Secara umum, permasalahan pembangunan manusia dan pada aspek kesehatan di Kabupaten Sorong tahun 2010 adalah

go .id

sebagai berikut:

.b ps .

1. Angka harapan hidup waktu lahir 67,85.

2. Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan per 100

ab

penduduk masih cukup tinggi, yaitu 68,6.

gk

3. Jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke kampung-

or

on

kampung masih terbatas.

.s

4. Masih tingginya persentase penolong kelahiran yang ditolong

w

w

w

oleh tenaga non-medis (dukun dan keluarga).

tp

://

5. Faktor budaya dan perilaku sosial memegang peran penting

ht

dan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian program kesehatan di Kabupaten Sorong. Rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan masyarakat ditambah perilaku dan budaya masyarakat yang masih tradisional merupakan penghambat utama peningkatan kesehatan masyarakat.


101

6. Faktor pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga kesehatan. Permasalahan utama pada faktor pelayanan kesehatan adalah rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat. Faktor menurunnya kemampuan daya beli masyarakat dan diikuti oleh meningkatnya biaya kesehatan terhadap pelayanan kesehatan.

go .id

makin menggambarkan rendahnya aksesibilitas masyarakat

.b ps .

7. Ketidakseimbangan sebaran tenaga kesehatan di daerah

ab

terpencil dan daerah perkotaan serta mutu sumber daya kemampuan

gk

kesehatan yang belum dapat mengejar

on

perkembangan teknologi kesehatan menjadi sebab pula

.s

or

rendahnya tingkat pemerataan faktor pelayanan masyarakat.

w

w

5.1.2 Aspek Pendidikan

w

Secara umum, permasalahan pembangunan manusia pada

tp

://

aspek pendidikan di Kabupaten Sorong tahun 2010 adalah sebagai

ht

berikut: 1. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD sudah membaik, akan tetapi APM untuk SLTP dan SLTA masih rendah. Hal ini menunjukkan semakin kecilnya peluang seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 2.

Masih terdapat 33,55 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD.


102

3. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 8,06 tahun, artinya bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Sorong baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP atau putus sekolah di kelas 3 SLTP. 5.1.3 Aspek Pendapatan

go .id

Secara umum, permasalahan pembangunan manusia pada aspek pendapatan di Kabupaten Sorong tahun 2010 adalah

.b ps .

sebagai berikut:

ab

1. Tingginya tingkat kemahalan di Kabupaten Sorong jika tidak

gk

diikuti oleh peningkatan kemampuan daya beli masyarakat

on

akan membuka kantong-kantong kemiskinan baru.

or

2. Sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi

w

.s

Kabupaten Sorong membutuhkan perhatian lebih. Jika tidak

w

w

diperhatikan secara serius, sector ini akan dapat ditinggalkan

://

tenaga kerja muda yang lebih menyukai bekerja di sector

ht

tp

manufaktur dan jasa.

5.2 Upaya Mengatasi Masalah Pembangunan Setelah dibahas tentang permasalahan yang terjadi dalam pembangunan manusia di Kabupaten Sorong, maka perlu diambil langkah-langkah strategis dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing sektor dirincikan sebagai berikut :


103

5.2.1 Strategi Kebijakan pada Aspek Kesehatan Untuk menurunkan angka kematian bayi, perlu dilakukan



imunisasi serta perbaikan gizi pada balita secara memadai. Untuk mengurangi angka sakit maka perlu untuk diadakan



program pengobatan gratis, khusus untuk masyarakat miskin.

go .id

Dan juga sosialisasi tentang kesehatan lingkungan sekitar. Perlu ditambahkan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas



.b ps .

pembantu (pustu) dan lain-lain yang memadai serta dapat

Khusus

bagi

masyarakat

pedalaman,

perlu

untuk

gk



ab

menjangkau masyarakat sampai ke daerah yang terpencil.

on

mendapatkan bantuan kesehatan, baik dari segi pembagian

or

obat-obatan gratis dan sosialisasi yang mengajarkan tentang

w

.s

kebersihan dan efek terhadap kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, maka perlu

w

w



tp

://

ditambahkan petugas kesehatan seperti dokter, bidan, mantri

ht

dan tenaga medis lainnya. Juga perlu untuk diadakan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya peran dari tenaga medis dalam peningkatan derajat kesehatan dalam masyarakat.



Fasilitas kesehatan harus menyebar, sehingga fasilitas kesehatan dapat dinikmati oleh semua orang dari segala tempat.


104

5.2.2 Strategi Kebijakan pada Aspek Pendidikan 

Peningkatan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA perlu diprioritaskan;



Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap guru-guru yang bertugas di daerah terpencil, serta perlu diperhatikan

go .id

kesejahteraannya dalam rangka terciptanya peningkatan profesionalisme guru.

Perlunya diajlin program kemitraan pendidikan non formal

.b ps .



Perluasan kesempatan mendapatkan pendidikan melalui

gk



ab

dengan swasta;

on

program bea siswa dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Perlu ditingkatkannya profesionalisme para guru;



Penyelenggaraan Program kejar Paket A dan Paket B;



Peningkatan dan pengembangan pendidikan jalur luar

://

w

w

w

.s

or



ht

tp

sekolah serta SLTP/ SLTA Kejuruan.

5.2.3 Strategi Kebijakan pada Aspek Pendapatan 

Menciptakan inovasi baru dalam hal penciptaan lapangan usaha yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.



Tersedianya lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran.


105

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk



mendukung kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dipedesaan. Pengembangan industri kecil dan menengah yang dapat



mengolah bahan baku manjadi bahan jadi

dengan

go .id

memanfaatkan bahan baku setempat. Sub sektor informal perlu digalakkan dan terus dibina oleh



.b ps .

pemerintah dengan pemberian kredit lunak serta pembinaan keterampilan.

Menumbuhkembangkan koperasi dan pengusaha kecil agar

gk

ab



on

mampu berperan dalam menumbuhkan perekonomian

or

masyarakat.

Meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan melalui

w

.s



ht

tp

://

w

w

industri kecil dan pertanian rakyat.


106

tp

ht

or

.s

w

w

w

:// on gk

go .id

.b ps .

ab

BAB 6

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja

go .id

program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program

.b ps .

pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

ab

Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu

gk

periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal

on

dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat

or

dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi

w

.s

yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu

w

wilayah dalam hal harapan hidup, intelelektualitas dan standar

://

w

hidup layak.

ht

tp

Dalam perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi

memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.


108

Indikator IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat diharapkan tercermin dalam angka harapan hidup dan kemampuan

go .id

daya beli, sedangkan untuk dampak non-fisiknya (intelektualitas) bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh

.b ps .

masyarakat. Namun perlu diingat bahwa IPM bukanlah satusatunya alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan

ab

manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh

on

gk

IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan

or

dan ekonomi.

w

.s

Secara ringkas, situasi pembangunan manusia di Kabupaten

w

Sorong tahun 2010 adalah sebagai berikut:

://

w

Kesehatan

ht

tp

1. Angka harapan hidup Kabupaten Sorong dari tahun 20082010 cenderung mengalami peningkatan.

2. Indeks derajat kesehatan Kabupaten Sorong sebesar 71,42. Pendidikan 1. Angka melek huruf selama periode 2008-2010 terus menunjukkan peningkatan.


109

2. Perkembangan rata-rata lama sekolah selama periode 2008 -2010 meningkat dari 8,00 tahun pada tahun 2008 menjadi 8,04 tahun pada tahun 2009 dan menjadi 8,06 tahun pada tahun 2010. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah termasuk rendah karena rata-rata lama sekolah hanya mencapai kelas 2 SMP.

go .id

3. Indeks pendidikan Kabupaten Sorong sebesar 79,04. Kemampuan Daya Beli

.b ps .

1. Paritas daya beli Kabupaten Sorong tahun 2010 sebesar Rp 598.180,- meningkat seiring dengan semakin tingginya

ab

kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2009 yang mencatat

on

gk

paritas daya beli sebesar Rp 597.450,-.

.s

or

2. Indeks paritas daya beli tahun 2009 sebesar 54,37.

w

w

Gambaran IPM Kabupaten Sorong Tahun 2010:

w

1. IPM Kabupaten Sorong tahun 2010 meningkat dari tahun

ht

tp

://

sebelumnya, yaitu dari 68,16 menjadi 68,50.

2. Peningkatan IPM Kabupaten Sorong disebabkan oleh peningkatan ketiga dimensi IPM yaitu umur panjang, pengetahuan, dan kemampuan daya beli. 3. IPM Kabupaten Sorong tahun 2010 menempati peringkat ke-4 dari 11 kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat.


110

4. IPM Kabupaten Sorong tahun 2010 termasuk dalam kategori “menengah–atas” dengan capaian 68,50 dalam skala 0 – 100. 6.2 Saran Dari hasil pencapaian IPM Kabupaten Sorong tahun 2010,

go .id

maka perlu dipacu lagi perkembangannya dengan melihat seluruh komponen pembentuknya, yaitu komponen pendidikan, kesehatan terarah.

Strategi

.b ps .

dan ekonomi melalui program pembangunan yang tepat dan perencanaan

yang

komprehensif

dalam

ab

peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang

gk

strategis merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka

ht

tp

://

w

w

w

.s

or

on

peningkatan taraf hidup masyarakat.


111

tp

ht

or

.s

w

w

w

:// on gk

go .id

.b ps .

ab

No title

Recommend Documents