i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
MOTTO
Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! (Yeremia 17:7)
x
Ucapan Terima Kasih Atas terselesaikannya skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Hukum UKSW, Bapak Krishna Djaya. D., S.H., M.H. 2. Bapak Umbu Rauta S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada Penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.Tuhan Yesus Berkati. 3. Ibu Christiana T. Budhayati, SH, selaku Wali Studi, Terimah Kasih Saran kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini dengan baik. 4. Terima Kasih Kepada Om Res S.H., MIDS, (Sapaan Keluarga/Saudara), yang selaku Dosen dan juga Manejer Team Iustitia FC yang sudah dianggap sebagai keluarga yang selalu memberi motivasi dan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan juga skirpsi ini. Tuhan Berkati Om beserta Keluarga. 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UKSW, yang telah membimbing dan mendidik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum. Serta terima kasih kepada seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, atas bantuan yang diberikan selama perkuliahan Penulis. 6. Terima kasih buat bapak Lero Djaga dan mama Ester Laka Dangumanu yang selalu mendukung dan mendoakan sayadalam melaksanakan study saya. Tuhan Yesus Membekati Bapak dan Mama. 7. Terima kasih buat buat bapak Beko Djaga, tante Kaba Djaga, tante Sanga Djaga, tante Loba Lera Djaga, dan tante Dada Djaga yang selalu mendukung dan xi
mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi. Tuhan Yesus Memberkati Bapak dan Tante. 8. Terima Kasih Buat kakak Eston dan kakak Andri, yang sudah membantu dalam penulisan sakripsi dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, Tuhan Yesus Berkati. 9. Terima kasih buat keluargabesar yang selalu memberikan dukungan dan doa. Tuhan Yesus Memberkatikita. 10. Terima kasih buat adi Irza dan Yoan yang memberi dukungan dalam penulisan skripsi, Tuhan Yesus Memberkati. 11. Terima Kasih Kepada teman-teman Iustitia FC, buat dukungan dan kebersamaan dalam masa perkuliahan. Penulis bersyukur telah mengenal kalian semua. 12. Teman-teman PERWASUSdan semua orang yang telah menjadi saudara dalam suka dan duka, yang menjadikan Penulis menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi, selama Penulis dalam masa perkuliahan. Terima kasih buat motivasi dan doanya. Tuhan memberkati cita-cita dan harapan kita. Serta para pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesarbesarnya. Semoga segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Penulis mendapat berkat dan imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap ilmu hukum. xii
Kata Pengantar
Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2009-2014”. Pembentukan DPRD di daerah kabupaten dan kota sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala Daerah dan memiliki kedudukan sama tinggi. DPRD mempunyai wewenang di bidang legislatif. Pada perkembangannya, fungsi legislasi DPRD tidak berjalan dengan lancar, beberapa daerah masih mengalami berbagai permasalahan, termasuk juga di DPRD Kabupaten Sumba Barat. DPRD Kabupaten Sumba Barat masih dalam posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah. Padahal dalam pembuatan peraturan daerah seharusnya yang lebih dominan adalah DPRD, karena DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai fungsi sebagai pembuat undang-undang atau peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerin tahan daerah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakanmetode kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan fokus penelitian sebagai berikut: a. Pelaksanaan Fungsi Legislasi b. Pemahaman DPRD Kabupaten Sumba Barat Tentang Fungsi Legislasi, c. Kinerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi d. Kendala – Kendala Yang Mempengaruhi Produktivitas DPRD Kabupaten Sumba Barat Dalam Memproduk Peraturan Daerah (Perda) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasidalam penyusunan peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan sampai penyebarluasan Perda tersebut belum terlaksana dengan baik karena yang merancang penyusunan rancangan peraturan daerah adalah pihak eksekutif dan raperda-raperda yang diajukan dan dilakukan pembahasan tersebut tidak xiii
didasarkan pada prolegda, tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah sebagai landasan operasionalnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat Pemahaman DPRD Kabupaten Sumba Barat Tentang Fungsi Legislasi berpengaruh terhadap produktivitas DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam melahirkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Sumba Barat. Sejak DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2009-2014 dilantik pada pertengahan bulan Agustus sampai hari ini belum pernah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif dari DPRD Kabupaten Sumba Barat. Belum ada standar baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya, yaitu fungsi legislasi, dimana legislasi itu sendiri adalah produk politik yang menjadi pilihan kebijakan dalam menentukan arah permasalahan kalau sudah dalam bentuk PERDA. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD belum memahami dan memaknai semangat dari peru bahan konstitusional yang terjadi pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memberi kan kekuasaan legislasi kepada Legislatif. Perubahan konstitusional tersebut belum mampu men dorong produktivitas DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah. Kendala yang dialami DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi terkaitdengan penyusunan peraturan daerah antara lain: kurang memiliki keahlian dalam penyusunan peraturan daerah, latar belakang keilmuan,dimana dari 35 angngota DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2009/2014 hanya 5 orang yang berlatar belakang pendidikan hukum, pendidikan sarjana dengan latar belakang non hukum 8 orang dan pendidikan dibawah sarjana 22 orang, dan di DPRD sendiri tidak mempunyai kemauan untuk belajar dan terus meng up grade informasi yang terbaru. Namun demikian harapan ini akan hanya tinggal harapan manakala kemampuan yang minim ters ebut tidak diimbangi dengan kemauan belajar yang tinggi demi pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik.
xiv
Pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni: sebaiknya DPRD membentuk Panitia Legislasi untuk menyusun prolegda sehingga perda-perda yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, Perlu diadakan workshop dan lokakarya tentang Teknik Legislative drafting sehingga dapatmemahami teknik dan tata cara penyusunan suatu peraturan daerah, perekrutancalon anggota Dewan didasarkan pada kualitas dan latar belakang pendidikan formal sehingga anggota DPRD tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya termasuk fungsi legislasi, Pada saat proses pembahasan raperda juga melibatkan dari perwakilan masyarakat sipil karena walaupun secara tidak langsung mereka juga terkena dampak dari peraturan daerah yang dihasilkan dan DPRD diharapkan lebih sering melakukan hearing dengan masyarakat atau pihak kampus untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga mendorong penggunaan hak inisiatif DPRD dalam penyusunan peraturan daerah.
Salatiga, Maret 2014
Jitro Saba Ora
xv
DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………….
i
KOMISI PENGUJI …………………………………………………………….
ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI …………………….
iii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI ……………………………………………
iv
MOTTO
……………………………………………………………………
v
……………………………………………
vi
UCAPAN TERIMA KASIH KATA PENGANTAR BAB I
BAB II
...................................................................................
vii
: PENDAHULUAN.............................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ............................................... ..
1
B. Rumusan Masalah
............................................... ..
6
C. Tujuan Penelitian
............................................... ..
6
D. Manfaat Penelitian
..................................................
6
E. Metode Penelitian
............................................... ...
7
: PEMBAHASAN....................................................................
11
A. Dimensi Teoritik dan Normatif Fungsi DPRD
................
11
1. Fungsi DPRD ..............................................................
11
2. Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban DPRD ....
15 xvi
3. Hak dan Kewajiban ................................................ ....
17
4. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah .....................
19
B. Hasil Penelitiandan Analisis............................................22 1. Gambaran Kabupaten Sumba Barat ..............................
23
2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sumba Barat ......
24
a. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Sumba Barat ..........................................
24
b. Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sumba Barat .. 25 1)
Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat ............
29
2)
Badan Musyawarah ................................................
30
3)
Komisi ..................................................................... 31
4)
Badan Kehormatan ................................................. 34
5)
Badan Anggaran .....................................................
35
6)
Badan Legislasi Daerah ........................................
37
7)
Panitia Khusus ........................................................
39
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Periode 2009– 2014 ....................................................................
40
3. Analisis ..............................................................................
45
a. Pelaksanaan Fungsi LegislasiDPRD ............................... 45 1)
Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah ..................................................................
2)
45
Tahap Pembahasan Perancangan Peraturan Daerah .................................................................
49
xvii
3)
Tahap Pengundangan Peraturan Daerah ...............
50
4)
Tahap Sosialisasi Peraturan Daerah .....................
51
5)
Tahap Evaluasi Peraturan Daerah .......................
52
b. Pemahaman DPRD Kabupaten Sumba Barat Tentang Fungsi Legislasi ...........................................................
53
c. Kinerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi .................................
60
d. Kendala – kendala Yang Mempengaruhi Produktivitas DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam Memproduk
BAB III
Peraturan Daerah (Perda) ...........................................
62
1)
Faktor Individual ................................................
63
2)
Faktor Institusional .............................................
65
: PENUTUP .................................................................................
68
1. Kesimpulan ............................................................................
68
2. Saran ......................................................................................
69
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 72
xviii
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Halaman Keadaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Sumba Barat........................................................ ..... 24
Tabel2 JumlahAnggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2004-2009 BerdasarkanAsalPartaiPolitik.................... Table 3
SusunanKeanggotaanFraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2004-2009 .................................................
26
27
Tabel3 SusunanPimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2004-2009....... .................................................................
30
Tabel5 SusunanKeanggotaanKomisi A DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2004-2009 ..................................................
32
Tabel6 SusunanKeanggotaanKomisi B DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2004-2009 ................................................... 33 Tabel7 SusunanKeanggotaanKomisi C DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2004-2009 .................................................... 34 Table 8
SusunanKeanggotaanBadanAnggaran DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2004-2009 .................................................... 36
Tabel9 Susunan Keanggotaan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2004-2009............. ....................................... 39 Tabel10
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009.................. 40
Tabel 11
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010................... 41
Tabel 12
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011................... 42
Tabel 13
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012................... 43
Tabel 14
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013...................44
Tabel 15
Nama Raperda Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014........................60
Tabel 16
Latar Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2009-2014................................................................................64 xix
