ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIRJEN PAS EDI WAHYUDI /42211314 Pembimbing: Dr. Misdiyono SE.,MM.
Latar Belakang Masalah • Pajak adalah sarana atau alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintahan serta membiayai pembangunan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. • Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk apapun. • Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terbaru dan terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
Latar Belakang Masalah • Penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan. (Self Assesment System) • Wajib Pajak adalah penerima penghasilan, namun pemerintah menunjuk pemberi kerja untuk bertanggung jawab dalam hal penghitungan, pemotongan dan pelunasan atas hutang pajak tersebut. Pemberi penghasilan diberikan wewenang untuk: menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang akan dibayarkan dan dilaporkan perhitungan tersebut setiap tahun dalam suatu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan
Tujuan Penelitian 1.
Untuk mengetahui secara langsung perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada penghasilan pegawai negeri sipil oleh Kementerian Hukum dan HAM Dirjen PAS apakah sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2.
Untuk mengetahui metode apa yang dipilih Kementerian Hukum dan HAM Dirjen PAS dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawainya.
HASIL DAN PEMBAHASAN PPh Pasal 21 adalah
Pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain Dengan nama lain dan dalam bentuk apapun Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan Yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri.
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TAHUN 2013
1.
Rp. 15.840.000,-
2.
Rp. 1.320.000,-
3.
Rp. 1.320.000,-
4.
Rp. 15.840.000,-
Untuk diri wajib pajak. Tambahan untuk wajib pajak yang telah kawin. Tambahan untuk setiap anggota keluarga atau anak yang masih menjadi tanggungan wajib pajak sepenuhnya, dengan ketentuan paling banyak 3 orang yang ditanggung. Tambahan untuk Seorang Istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari Pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Usaha Suami atau Anggota Keluarga lainnya.
TARIF PAJAK PENGHASILAN LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF
Sampai dengan, Rp. 50.000.000,-
5%
> Rp. 50.000.000,- S.d Rp. 250.000.000,-
15%
> Rp. 250.000.000,- S.d Rp. 500.000.000
25%
Lebih dari Rp. 500.000.000,-
30%
PPH Pasal 21 Pegawai Tetap Penghasilan Bruto Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja
•
Dikurangi dengan Biaya Jabatan, 5% dari Peng.Bruto max Rp.6.000.000/tahun atau Rp. 500.000/bulan • Iuran pensiun, yg dibayar sendiri
Penghasilan Netto Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17
FORMAT PERHITUNGAN PPH Pasal 21
Contoh Perhitungan Pegawai Negeri Sipil Gaji Bulanan
•Untuk Mochamad Sueb, golongan IV/d mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 4.799.900, tunjangan istri sebesar Rp. 479.900, tunjangan anak sebesar Rp. 95.980 untuk 2 orang anak, tunjangan jabatan sebesar Rp. 5.500.000, tunjangan beras mendapatkan sebesar Rp. 202.500 karena terdapat 4 jiwa yaitu Mochamad Sueb, Istri dan 2 orang anak, sedangkan tabungan perumahan untuk golongan IV/d sebesar Rp. 10.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Mochamad Sueb tiap bulannya ?
Contoh Perhitungan Pegawai Negeri Sipil Gaji Bulanan
•Untuk Wibowo Joko Harjono, golongan IV/c mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 4.463.700, tunjangan istri sebesar Rp. 446.370, belum memiliki anak, tunjangan jabatan sebesar Rp. 3.250.000, tunjangan beras mendapatkan sebesar Rp. 135.000 karena terdapat 2 jiwa yaitu Wibowo Joko Harjono dan Istrinya, sedangkan tabungan perumahan untuk golongan IV/c sebesar Rp. 10.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Wibowo Joko Harjono tiap bulannya ?
Kesimpulan Penerapan metode perhitungan yang dilakukan dalam penentukan PPh Pasal 21 pada Kementerian Hukum dan HAM Dirjen PAS sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan tentang pajak penghasilan yang berlaku.
•Terdapat perbedaan pada pembulatan angka sebesar Rp. 50,untuk masing-masing pegawai. •Perhitungannya dilakukan secara manual dan software, pada perhitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui PPh Pasal 21 dari masing-masing pegawai. •Selisih tersebut dihitung sebagai pajak penghasilan pasal 21 terutang yang dibebankan kepada masing-masing pegawai tersebut.
Saran Instansi Pemerintah harus lebih memperhatikan pembulatan angka pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 agar tidak perbedaan dan selisih
Jumlah yang dilaporkan harus sesuai dengan apa yang sudah diperhitungkan
Instansi Pemerintah tetap menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
