Peranan investasi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terutama dalam mendukung kebijakan pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment sangat penting. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 5% yaitu dari Rp.16.543,3 milyar (2008) menjadi Rp. 17.423 milyar (2012). Untuk itu dukungan pemerintah dalam menyediakan iklim usaha yang kondusif bagi investor harus lebih ditingkatkan antara lain melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian usaha bagi investor guna menghindari permasalahan yang menghambat perkembangan investasi yang terjadi pada sektor kehutanan seperti : a. Aspek legal, tumpang tindih kewenangan berkaitan dengan otonomi. b. Aspek land, klaim masyarakat setempat (tenurial). c. Aspek labour, UU tenaga kerja yang disempurnakan. d. Aspek infrastruktur. e. Pemberian pinjaman/kredit. f. Tekanan dunia internasional. Kepastian usaha bidang kehutanan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengacu kepada Daftar Negatif Investasi (DNI) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
i
Halaman
KATA PENGANTAR...............................................................................................................................................................................
i
DAFTAR ISI.........................................................................................................................................................................................
iii
DAFTAR LAMPIRAN..............................................................................................................................................................................
iv
BAB I. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN UNTUK INVESTASI SEKTOR KEHUTANAN..............................................................................................................................................................................
1
A.
Bidang Usaha Yang Tertutup...............................................................................................................................................
1
B.
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.................................................................................................................
1
BAB II.BIDANG USAHA SEKTOR KEHUTANAN MENURUT KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) TAHUN 2009............
7
LAMPIRAN............................................................................................................................................................................................
20
iii
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.
iv
No.
Bidang Usaha
KBLI
Persyaratan Kepemilikan modal asing
2
Penjelasan Persyaratan Lokasi Perizinan Khusus
2.
Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis, dll)
02119
Dicadangkan untuk UMKMK
-
-
-
3.
Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya (Getah Pinus, Bambu)
02303 02308
Dicadangkan untuk UMKMK
-
-
-
4.
Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam
02309
Dicadangkan untuk UMKMK
-
-
-
5.
Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000 m3/tahun)
16101
Dicadangkan untuk UMKMK
-
-
-
6.
Industri Primer Pengolahan Rotan
16104
Dicadangkan untuk UMKMK
-
-
-
7.
Industri Barang Setengah Jadi dari Kayu Bakau : - Industri kerajinan ukir-ukiran kecuali mebeler - Industri alat-alat dapur - Industri barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
Dicadangkan untuk UMKMK
-
-
-
16293 16294 16299
8.
Pengusahaan rotan
02131
Kemitraan
-
-
-
9.
Pengusahaan getah pinus
02132
Kemitraan
-
-
-
10.
Pengusahaan bambu
02134
Kemitraan
-
-
-
11.
Pengusahaan damar
02135
Kemitraan
-
-
-
No.
Bidang Usaha
KBLI
Persyaratan Kepemilikan modal asing
Penjelasan Persyaratan Lokasi Perizinan Khusus
12.
Pengusahaan gaharu
02136
Kemitraan
-
-
-
13.
Pengusahaan shellak
02139
Kemitraan
-
-
-
14.
Pengusahaan tanaman alternatif (sagu)
02139
Kemitraan
-
-
-
15.
Pengusahaan perlebahan
02139
Kemitraan
-
-
-
16.
Pengusahaan getah-getahan
02139
Kemitraan
-
-
-
17.
Pengusahaan kokon / kepompong ulat sutera (persuteraan alam)
02305
Kemitraan
-
-
-
18.
Pengusahaan perburuan di Taman Buru dan Blok Buru
01701 93229
Kepemilikan modal asing
Maksimal 49%
-
-
19.
Penangkaran Tumbuhan
01702 02209
Kepemilikan modal asing
Maksimal 49%
-
-
20.
Penangkaran/Budidaya Koral
01702
Kepemilikan modal asing
-
-
21.
Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di Dalam Kawasan Hutan : - Wisata tirta - Wisata petualangan alam - Wisata gua - Wisata minat usaha lainnya
93241 s.d. 93243 93249 93223 93222 93229
Kepemilikan modal asing
Maksimal 49% Maksimal 51%
-
-
Satwa
pangan
Liar
dan
3
No.
Bidang Usaha
KBLI
Persyaratan Kepemilikan modal asing
4
Penjelasan Persyaratan Lokasi Perizinan Khusus
22.
Penangkapan dan Peredaran reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya) dari habitat alam
01701
Perizinan khusus
-
-
Rekomendasi dari Menteri Kehutanan
23.
Pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar
02409
Perizinan khusus
-
-
Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan
24.
Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang hias dari alam untuk akuarium *)
03119 46206
Perizinan khusus
-
-
Rekomendasi dari Menteri Kehutanan
25.
Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang untuk koral mati (recent death coral) dari hasil transplantasi/propagasi
03119 46206
Perizinan khusus
-
-
Rekomendasi dari Menteri Kehutanan
26.
Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000 m3/ tahun
16101
Perizinan khusus
-
-
27.
Industri veneer
16214
Perizinan khusus
-
-
28.
Industri kayu lapis
16211
Perizinan khusus
-
-
29
Industri laminated veneer lumber (LVL)
16212
Perizinan khusus
-
-
Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Kehutanan dan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 dan/atau perubahannya
30.
Industri serpih kayu (wood chip)
16299
Perizinan khusus
-
-
31.
Industri pellet kayu (wood pellet)
16295
Perizinan khusus
-
-
No.
Bidang Usaha
KBLI
Persyaratan
Penjelasan Persyaratan Kepemilikan modal asing
Lokasi
Perizinan Khusus
32.
Usaha pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam
hutan
02120
Modal dalam negeri 100%
-
-
-
33.
Pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan
02139
Modal dalam negeri 100%
-
-
-
02209
Modal dalam negeri 100%
-
-
-
34.
Catatan : 1. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut. 2. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 3. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN Economic Community tidak tercantum pada lampiran Peraturan Presiden ini, maka persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam lampiran tersebut.
5
Kode 01702
Struktur Kelompok
02
Golongan Pokok
Judul Penangkaran Satwa Liar
Kehutanan dan Penebangan Kayu
Uraian Usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut. Penebangan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu dan kayu gelondongan dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu, dll) Kegiatan dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Penebangan dan penanaman pohon bakau.
021
Golongan
0211
Subgolongan
Pengusahaan Hutan
Penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan.
Pengusahaan Hutan Tanaman
Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan. Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar. Pengoperasian kebun bibit tanaman hutan. Kegiatan dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanaman.
02111
8
Kelompok
Pengusahaan Hutan Jati
Usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman jati.
Kode 02112
Struktur Kelompok
Judul Pengusahaan Hutan Pinus
Uraian Usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman pinus.
02113
Kelompok
Pengusahaan Hutan Mahoni
Usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman mahoni.
02114
Kelompok
Pengusahaan Hutan Sonokeling
Usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman sonokeling.
02115
Kelompok
Pengusahaan Hutan Albasia/Jeunjing
Usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman albasia/jeunjing.
02116
Kelompok
Pengusahaan Hutan Cendana
Usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman cendana.
02117
Kelompok
Pengusahaan Hutan Akasia
Usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman akasia.
02118
Kelompok
Pengusahaan Hutan Ekaliptus
Usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman ekaliptus.
02119
Kelompok
Pengusahaan Hutan Lainnya
Pengusahaan kayu lainnya yang belum termasuk kelompok 02111 s.d 02118 seperti pengusahaan tanaman gmelina, jabon dan tanaman belukar.
0212
Subgolongan
Pengusahaan Hutan Alam
02120
Kelompok
Pengusahaan Hutan Alam
0213
Subgolongan
02131
Kelompok
Usaha terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin, dan sebagainya.
Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Pengusahaan Rotan
Usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan.
9
Kode 02132
Struktur Kelompok
Judul Pengusahaan Getah Pinus
Uraian Usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman getah pinus.
02133
Kelompok
Pengusahaan Daun Kayu Putih
Usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman daun kayu putih.
02134
Kelompok
Pengusahaan Bambu
Usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman bambu.
02135
Kelompok
Pengusahaan Damar
Usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman damar.
02136
Kelompok
Pengusahaan Gaharu
Usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman gaharu.
02139
Kelompok
Pengusahaan Hutan Bukan Kayu Lainnya
Usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu lainnya, misalnya jernang, shellak.
022
Golongan
Penebangan dan Pemungutan Kayu
0220
Subgolongan
Penebangan dan Pemungutan Kayu
02201
Kelompok
Penebangan Kayu
Kegiatan produksi kayu gelondongan untuk industri pengolahan dan produksi kayu gelondongan digunakan dalam bentuk yang tidak diolah, seperti pit-props, toggak pagar dan tiang listrik atau telepon.
02202
Kelompok
Usaha Pemungutan Kayu
Usaha pemungutan hasil kayu dengan batas diameter tertentu yang terpisah dari usaha pengusahaan kayu. Kegiatan pengumpulan dan produksi kayu bakar.
02209
10
Kelompok
Usaha Kehutanan Lainnya
Usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.
Kode 023
Struktur Golongan
Judul Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
Uraian
0230
Subgolongan
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
Pemungutan hasil hutan bukan kayu dan tanaman lain yang tumbuh liar seperti balata, getah karet, getah pinus, rotan, daun kayu putih, lak dan damar, kepompong ulat sutera. Termasuk jamur, trufflr, berri, kacang, gabus, balsem, vegetable hair, eelgrass, buah dan biji pohon ek, horse chestsnuts dan lumut, dan tanaman sejenisnya.
02301
Kelompok
Pemungutan Getah Karet
Usaha pemungutan getah tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti pemungutan getah tanaman karet hutan, getah perca, jelutung dan kemenyan.
02302
Kelompok
Pemungutan Rotan
Usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan.
02303
Kelompok
Pemungutan Getah Pinus
Usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus.
02304
Kelompok
Pemungutan Daun Kayu Putih
Usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran daun kayu putih.
02305
Kelompok
Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera
Usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera.
02306
Kelompok
Pemungutan Damar
Usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran damar.
02307
Kelompok
Pemungutan Madu
Usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran madu.
02308
Kelompok
Pemungutan Bambu
Usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran bambu.
02309
Kelompok
Pemungutan Bukan Kayu Lainnya
Usaha pemungutan hasil bukan kayu yang tidak dicakup dalam 02301 s.d. 02308 yang terpisah dari usaha pengusahaan hasil hutan bukan kayu, misalnya pemungutan gumpalan shellak, jernang, daun ekaliptus, kulit kayu lawang dan kayu manis, kenanga, daun/kulit/ranting cendana, kopal, pandan, purun dan lainnya.
11
Kode 024
Struktur Golongan
0240
Subgolongan
Judul Jasa Penunjang Kehutanan Jasa Penunjang Kehutanan
Uraian
Pengerjaan bagian kehutanan atas dasar balas jasa atau kontrak. Kegiatan jasa kehutanan, seperti inventarisasi kehutanan, jasa konsultasi manajemen kehutanan atau tataguna lahan, perlindungan hutan dan pelestarian alam, reboisasi dan rehabilitasi, pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama. Kegiatan jasa penebangan kayu, seperti pengangkutan kayu di dalam hutan.
12
02401
Kelompok
Jasa Kehutanan Bidang Penggunaan Kawasan Hutan
Jasa kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan/planologi dalam rangka penyiapan data dasar pengelolaan hutan, seperti survei pendahuluan dan survei ulang dalam rangka penilaian potensi, pengukuran dan penataan batas hutan dan penafsiran potret udara.
02402
Kelompok
Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Usaha dalam rangka menunjang kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam, seperti jasa ANDAL/PIL (Pemantauan Informasi Lingkungan), UKL (Usaha Kelola Lingkungan), UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan).
02403
Kelompok
Jasa Kehutanan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan Sosial
Usaha dalam rangka rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di dalam maupun kawasan hutan.
02409
Kelompok
Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya
Usaha jasa di bidang kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam 02401 s.d.02403, seperti kegiatan pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu, seperti pengangkutan kayu di dalam hutan.
032 0321 03119
Golongan Subgolongan Kelompok
Perikanan Budidaya Budidaya Ikan Laut Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut
Kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti paus, kura-kura, cacing laut di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
Kode 03214
Struktur Kelompok
Judul Budidaya Terumbu Karang
C
KATEGORI
INDUSTRI PENGOLAHAN
16
Golongan Pokok
Industri Kayu, barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan sejenisnya
161
Golongan
Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya
1610
Subgolongan
Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya
16101
Kelompok
Industri Penggergajian Kayu
Uraian Kegiatan budidaya/pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan karang (terumbu karang) dan pemanfaatannya.
Usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan, dan sebagainya. Industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu.
16102
Kelompok
Industri Pengawetan Kayu
Usaha pengawetan kayu dengan cara pengeringan kayu, pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya.
16103
Kelompok
Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya
Usaha pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya.
16104
Kelompok
Industri Pengolahan Rotan
Usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, hati rotan dan kulit rotan.
162
Golongan
1621 16211
Subgolongan Kelompok
Industri Barang dari Kayu: Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya Industri Kayu Lapis
Usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya.
13
14
Kode
Struktur
Judul
Uraian Kayu lapis konstruksi seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya.
16212
Kelompok
Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
Usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti teak wood, rose wood, polyester plywood, dan sejenisnya.
16213
Kelompok
Industri Panel Kayu Lainnya
Usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti block board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.
16214
Kelompok
Industri Veneer
Usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya.
1622
Subgolongan
16221
Kelompok
Industri Barang Bangunan dari Kayu
Usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan seperti balok, kaso, rangka atap, dowels, moulding, kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan susurannya, manikmanik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
16222
Kelompok
Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
Industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur).
1623 16230
Subgolongan Kelompok
Industri Wadah dari Kayu Industri Wadah dari Kayu
1629
Subgolongan
Industri Barang Lainnya dari Kayu: Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya
Industri Barang Bangunan dari Kayu
Usaha pembuatan segala macam wadah atau peti/kotak dari kayu untuk pengemasan seperti kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu: palet (pallets), kotak palet dan papan muat dari kayu lainnya: barel, tong, ember dan produk dari kayu lainnya; dan gulungan kawat dari kayu.
Kode 16291
Struktur Kelompok
Judul Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
Uraian Usaha pembuatan macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu.
16292
Kelompok
Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
Usaha pembuatan macam-macam tikar, keset, tas, topi, tatakan dan kerajinan tangan lainnya yang bahan utamanya bukan rotan dan bambu seperti pandan, mendong, serat, rumput dan sejenisnya.
16293
Kelompok
Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller
Usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu seperti relief, topeng, patung, wayang, serat, rumput dan sejenisnya.
16294
Kelompok
Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
Usaha pembuatan alat-alat dapur yang bahan utamanya kayu, bambu dan rotan, seperti rak piring, rak bumbu masak, parutan, alu, lesung, talenan, cobek dan sejenisnya.
16295
Kelompok
Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
Industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.
16299
Kelompok
Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL
Usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstick, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Pembuatan alat-alat kerja dari kayu seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.
17
Golongan Pokok
170 1701
Golongan Subgolongan
Industri Kertas dan Barang dari Kertas Industri Kertas dan Barang dari Kertas Industri Bubur Kertas, Kertas dan Papan Kertas
15
Kode 17011
Struktur Kelompok
Judul Industri Bubur Kertas (Pulp)
Uraian Usaha pembuatan bubur kertas dari dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas cotton-linters dan penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.
16
17012
Kelompok
Industri Kertas budaya
Usaha pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak.
17013
Kelompok
Industri Kertas Berharga
Usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, materai, perangko, dsb.
17014
Kelompok
Industri Kertas Khusus
17019
Kelompok
Industri Kertas Lainnya
Usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan, dll. Usaha pembuatan kertas magnetik, kertas kerut (crep) dan gumpalan selulosa dan webs serat selulosa.
1702
Subgolongan
17021
Kelompok
Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang dan Wadah dari Kertas dan Papan Kertas Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
17022
Kelompok
Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
Usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board, dll), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karthotex, kertas londen, triplex, multiplex, bristolm straw board, chip board, duplex). Usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.
Kode 1709 17091
Struktur Subgolongan Kelompok
17099
Kelompok
Judul Industri Barang dari kertas dan Papan Kertas Lainnya Industri Kertas Tissue
Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL
Uraian Usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas seperti handuk/lap, tampon dan kertas sigaret dan cork tipping paper. Usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas printout komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register,buku akuntansi, binder dan alat-alat tulis lain yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas. filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas, dsb, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubur kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya.
31
Golongan Pokok
310 3100 31001
Golongan Subgolongan Kelompok
Industri Furnitur Industri Furnitur Industri Furnitur Industri Furnitur dari Kayu
Usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
17
18
Kode 31002
Struktur Kelompok
Judul Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
46 462 4620 46206
Golongan Pokok Golongan Sub Golongan Kelompok
46207
Kelompok
93 932 9322
Golongan Pokok Golongan Sub Golongan
93222
Kelompok
Wisata Gua
Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan ekspedisi gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
93223
Kelompok
Wisata Petualangan Alam
Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan alam dengan menjelajahi hutan misalnya hiking, rock climbing.
93229
Kelompok
Daya tarik wisata alam lainnya
Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93223.
9324 93241
Sub Golongan Kelompok
Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Perdagangan Besar Hasil Perikanan
Perdagangan Besar Hasil Kehutanan oleh Perburuan
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Kegiatan Rekreasi Lainnya Daya Tarik Wisata Alam
Wisata Tirta Arung Jeram
Uraian Pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
Usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup. Usaha pedagangan besar hasil pengusahaan kehutanan, pengambilan hasil laut dan perburuan seperti bambu, kayu cendana, getah damar, dan sebagainya.
Kegiatan daya tarik wisata alam, seperti wisata pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, dan sebagainya.
Usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu, misalnya arung jeram Sobek Bali, arung jeram Arus Liar Citarik.
Kode 93242
Struktur Kelompok
Wisata Selam
Judul
93249
Kelompok
Wisata Tirta Lainnya
Uraian Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam untuk tujuan usaha pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu, termasuk kegiatan snorkeling. Usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang tidak tercakup di kelompok 93241 s.d. 93243 seperti selancar, selancar angin, para layar, dan motor air sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
19
1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007; b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.
Pasal 1 (1) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. (2) Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Presiden ini. Pasal 2 (1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. (2) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Presiden ini. Pasal 3 (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru, kecuali ditentukan lain oleh Undangundang.
Pasal 4 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Pasal 5 Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut. b. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang mengambil alih adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut. c. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud. Pasal 6 (1) Dalam hal ini penanaman modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan penanam modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi penanam modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. (2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam Surat Persetujuan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam surat persetujuan, melalui cara : a. Penanam modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri; b. Penanam modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri;
atau c. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki penanam modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai treasury stocks, dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 7 Ketentuan Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal untuk mematuhi ketentuanketentuan dan syarat-syarat untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh : a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang secara teknis berwenang di bidang usaha penanaman modal; dan b. Pemerintah daerah. Pasal 8 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Persetujuan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi penanaman modal dimaksud. Pasal 9 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. Pasal 10 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Mei 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd. Dr. M. Iman Santoso
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 TAHUN 2010 TANGGAL : 25 Mei 2010 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL NO 1. 2.
BIDANG Pertanian Kehutanan
BIDANG USAHA Budidaya Ganja 1. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam Appendix I Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
3.
Perindustrian
KBLI 01289 01701 03119
2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam
03119
1. Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt)
11010 11020 11030
2. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri
20111
3. Industri Bahan Kimia Yang Dapat Merusak Lingkungan, seperti : Ͳ Halon dan lainnya Ͳ Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Chloro Fluoro Carbon (CFC)
20114 20119
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 TAHUN 2010 TANGGAL : 25 Mei 2010 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN 1. Bidang Pertanian Persyaratan No 1.
2.
3.
Bidang Usaha Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha Budidaya tanaman pangan lainnya (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha) Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha : Ͳ Perkebunan Tanaman Pemanis Lainnya dan Tebu Ͳ Perkebunan Tembakau Ͳ Perkebunan kapas Ͳ Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil
KBLI 01111 01113 01114 01115 01120 01135 01112 01119 01135 01118
01137 01140 01150 01160 01160
a V
b -
c -
d -
e -
f -
g -
h -
i -
j -
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uraian Persyaratan Keterangan c d e - a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu - e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan Khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari Negara-negara ASEAN
2. Bidang Kehutanan Persyaratan No 1.
2.
3.
4. 5.
6. 7.
Bidang Usaha
KBLI
Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam kecuali reptile (ular,biawak,kura-kura,labi-labi dan buaya) Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis dll) Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu lainnya (Getah Pinus, Bambu) Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam Industri kayu gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000 m3/ tahun) Industri Primer Pengolahan Rotan Industri Barang Setengah Jadi dari Kayu Bakau : Ͳ Industri kerajinan ukir-ukiran kecuali mebeler Ͳ Industri alat-alat dapur Ͳ Industri barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
01701
a V
b -
c -
d -
e -
f -
g -
h -
i -
j -
02119
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02303 02308
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02309
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16101
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16104
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16293 16294 16299
Uraian Persyaratan Keterangan c d e - a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing - d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing - i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan Khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari Negara-negara ASEAN -
No
Bidang Usaha
KBLI
b V V V V V V V
c -
Persyaratan d e f g h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i -
j -
Uraian Persyaratan c d e -
Pengusahaan Rotan Pengusahaan getah pinus Pengusahaan bambu Pengusahaan damar Pengusahaan gaharu Pengusahaan shellak Pengusahaan tanaman pangan alternatif (sagu) 15. Pengusahaan perlebahan 16. Pengusahaan getah-getahan 17. Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera (persuteraan alam)
02131 02132 02134 02135 02136 16104 02139
a -
02139 02139 02305
-
V V V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18. Pengusahaan perburuan di Taman Buru dan Blok Buru 19. Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan 20. Penangkaran/Budidaya koral 21. Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana Kegiatan dan Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan : Ͳ Wisata tirta
01701 93229 01702 02209 01702
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
Maksimal 49%
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
Maksimal 49%
-
-
-
V V
-
-
-
-
-
-
-
-
Maksimal 49% Maksimal 51%
-
-
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Ͳ Wisata petualangan alam Ͳ Wisata gua Ͳ Wisata minat usaha lainnya
93241 s.d 93243 93249 93223 93222 93229
Keterangan
No
Bidang Usaha
KBLI
b -
c -
Persyaratan d e f g h - V - -
i -
j -
c -
Uraian Persyaratan d e - Rekomendasi dari Menteri Kehutanan
22. Penangkapan dan Peredaran reptile (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya) dari habitat alam 23. Pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar
01701
a -
02409
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
24. Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang hias dari alam untuk akuarium *) 25. Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang untuk koral mati (recent death coral) dari hasil transplantasi/propagasi 26. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000 m3/tahun 27. Industri veneer 28. Industri kayu lapis 29. Industri laminated veneer lumber (LVL). 30. Industri serpih kayu (wood chip) 31. Industri pellet kayu (wood
03119 46206
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
03119 46206
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
Rekomendasi dari Menteri Kehutanan
16101
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
16214 16211 16212
-
-
-
-
V V V
-
-
-
-
-
-
-
16299 16295
-
-
-
-
V V
-
-
-
-
-
-
-
Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Kehutanan dan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan/atau perubahannya
pellet)
Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan Rekomendasi dari Menteri Kehutanan
Ket
Persyaratan No
Bidang Usaha
KBLI a -
b -
c -
d -
e -
f V
g -
h -
i -
j -
Uraian Persyaratan c d e -
Ket
32. Usaha pemanfaatan hasil hutan 02120 kayu pada hutan alam 33. Pengadaan dan peredaran benih 02139 V dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan) 34. Usaha pemanfaatan jasa 02209 V lingkungan air di kawasan hutan Catatan : 1. V = Mengikuti persyaratan kolom tersebut. 2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut. 3. Yang dimaksud dalam Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN Economic Community tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari Negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolomkolom tersebut. 5. *) = Tercantum juga di bidang kelautan dan perikanan.
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa dalam rangka untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943). 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL. Pasal 1
(1) Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden. (2) Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing adalah bidang/jenis usaha yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden. (3) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. (4) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. Pasal 2 Penempatan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung yang dilaksanakan dengan membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri.
Pasal 3 Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, bidang usaha di luar yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini terbuka untuk penanaman modal. Pasal 4 Daftar bidang usaha sebagaimana disebutkan Pasal 1 berlaku selama 3 (tiga) tahun atau apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pasal 5 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juli 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 118
