No title

KATA PENGANTAR Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Perencanaan

yang

bersifat

strategis

merupakan

acuan

bagi

semua

pihak

dalam

memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Iingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Bantul dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaransasaran yang telah ditetapkan. Renstra KPU Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI yang mengacu RPJMN 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019. Mengingat hal tersebut, maka pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul harus melaksanakanya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, demi menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra dan mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Ketua,

Muhammad Johan Komara

DAFTAR ISI RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2019 Kata Pengantar ……………………………………………………………………………. Daftar Isi ………………………………………………………………………………….. Daftar Tabel………………………………………………………………………………… Daftar Gambar……………………………………………………………………………… Daftar Grafik…………………………………………………………………………........... BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

i ii iii v vi

PENDAHULUAN A. Kondisi Umum ....………………………………………………………….... B. Potensi dan Permasalahan…..……………………………………………… 1. Potensi …………………………………………………………………... 2. Permasalahan …………………………………………………………….

2 53 54 57

VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ……………………….. B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ………………………. C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul …………………… D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ………...

63 63 64 64

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional …………………………………… B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ……………………………………………………………………….. C. Kerangka Regulasi …………………………………………………………. D. Kerangka Kelembagaan ……………………………………………………

66 69 81 82

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. Target Kinerja …………………………………………………………........ B. Kerangka Pendanaan ………………………………………………………

84 91

PENUTUP ………………………………………………………………………..

99

LAMPIRAN Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Bantul …………………………………

100

BAB V

ii

DAFTAR TABEL RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2019 BAB I

PENDAHULUAN

Tabel 1.1.

Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Bantul

16

Tabel 1.2.

Perolehan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Bantul

16

Tabel 1.3.

Pemilih Hadir dan Pemilih Tidak Hadir Dalam Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Bantul

18

Tabel 1.4.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2014 Kabupaten Bantul

19

Tabel 1.5.

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bantul

20

Tabel 1.6.

Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Kabupaten Bantul

27

Tabel 1.7.

Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bantul

28

Tabel 1.8.

Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010

31

Tabel 1.9.

Jumlah Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bantul tahun 2010-2014

43

Tabel 1.10.

Karakteristik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009 – 2014

43

Tabel 1.11.

Karakteristik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014 Jumlah Pegawai PNS organik, PNS DPK dan Non PNS di KPU Kabupaten Bantul

44

Tabel 1.12.

45

Tabel 1.13.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan

46

Tabel 1.14.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Kepangkatan KPU Kabupaten Bantul tahun 2010-2014

47

Tabel 1.15.

Jumlah Pegawai Menurut Eselon di KPU Kabupaten Bantul tahun 20102014

47

Tabel 1.16.

Rincian Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul

48

Tabel 1.17.

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2010 – 2014

49

Tabel 1.18.

49

Tabel 1.19.

Komposisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 Ringkasan Analisis Faktor Internal

Tabel 1.20.

Ringkasan Analisis Faktor Eksternal

61

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Bantul Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3.

iii

60

71 76 77

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tabel 4.1.

Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Kurun Waktu 2015-2019

84

Tabel 4.2.

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul selama 5 tahun (2015-2019)

91

Tabel 4.3.

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul Setiap Kegiatan selama 5 tahun (2015-2019)

92

Tabel 4.4.

Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul selama 5 tahun (2015-2019)

93

iv

DAFTAR GAMBAR RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2019 BAB I

PENDAHULUAN

Gambar 1.1.

Penghitungan Suara dan Pembagian Perolehan Kursi Dapil 1 dalam Pemilihan Legislatif (DPRD) Tahun 2004 di Kabupaten Bantul

3

Gambar 1.2.


6

Gambar 1.3.


9

Gambar 1.4.


10

Gambar 1.5.


13

Gambar 1.6.

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dalam Pilpres Tahun 2004 di Kabupaten Bantul

21

Gambar 1.7.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pilpres Tahun 2004 di Kabupaten Bantul

22

Gambar 1.8.

Perolehan Suara dalam Pemilihan Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Bantul

25

Gambar 1.9.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005

29

Gambar 1.10.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005

30

Gambar 1.11.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

42

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Gambar 3.1.

Peta Strategi KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019

v

70

DAFTAR GRAFIK RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2019 BAB I

PENDAHULUAN

Grafik 1.1.

Perbandingan Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Bantul

16

Grafik 1.2.

Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Bantul

18

Grafik 1.3.

Tingkat Partisipasi Pengguna Hak Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bantul

20

Grafik 1.4.

Perbandingan Partispisasi Pemililh Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Bantul Kurun Waktu 2004-2014

20

Grafik 1.5.

Perolehan Suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden 2004 di Kabupaten Bantul Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden 2004 di Kabupaten Bantul

24

Persentase Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 Kabupaten Bantul Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 Kabupaten Bantul Persentase Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Kabupaten Bantul

26

Grafik 1.10. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bantul

28

Grafik 1.11. Partisipasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005

31

Grafik 1.12. Persentase Partisipasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010

32

Grafik 1.13. Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Bantul Tahun 2014

45

Grafik 1.14. Jumlah pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berdasarkan pendidikan tahun 2010-2014

46

Grafik 1.15. Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul

48

Grafik 1.16. Komposisi anggaran KPU Kabupaten Bantul Tahun 2011-2014

51

Grafik 1.6. Grafik 1.7. Grafik 1.8. Grafik 1.9.

vi

24

26 27

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan guna mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam mencapai strategi ini. Secara umum berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths,

Weaknesses,

Opportunities,

Threats),

PEST

(Political,

Economic,

Social,

Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory). Perencanaan Strategis ( Strategic Planning ) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini guna melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan ( Kerzner, 2001 ) Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah, maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara nasional dan lokal. Demikian juga KPU Kabupaten Bantul sebagai unit kerja di bawah KPU RI, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan Undang Undang. Tentu saja dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi, timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019 yang pada dasarnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

1

2018, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode (lima) tahun mendatang.

A. KONDISI UMUM Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sedangkan KPU Kabupaten Bantul yang telah terbentuk sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001, telah melaksanakan (tiga) kali Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu : tahun 2004, 2009 serta 2014. Terkait dengan laporan perolehan suara berdasarkan partai peserta pemilu serta tingkat partisipasi dapat dilihat pada gambar berikut :


2

Gambar 1.1. Penghitungan Suara dan Pembagian Perolehan Kursi Dapil 1 dalam Pemilihan Legislatif (DPRD) Tahun 2004 di Kabupaten Bantul


3

Gambar 1.1. (Lanjutan)


4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

Tabel 1.1. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Bantul DPT Pengguna Hak Pilih Partisipasi Laki-laki Perempuan Total 300.681 310.694 611.375 563.134 92,11%

Grafik 1.1. Perbandingan Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih dan Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Legislatif 2004 Di Kabupaten Bantul

92,11%

Tidak Menggunakan Hak Pilih Pengguna Hak Pilih

7,89%

Tabel 1.2. Perolehan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Bantul NO URUT

SUARA SAH

NO PARTAI

JUMLAH

NAMA PARTAI

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

Dapel 1

Dapel 2

Dapel 3

Dapel 4

Dapel 5

19.817

25.474

22.009

25.599

19.763

1

28

2

9

PARTAI AMANAT NASIONAL

10.402

9.412

17.364

15.185

14.755

3

31

PARTAI DEMOKRAT

11.302

10.911

12.458

11.025

14.582

4

8

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

6.439

7.185

8.825

7.939

9.185

5

23

PARTAI GOLKAR

5.843

8.690

9.099

5.374

9.623

6

24

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

3.626

7.592

3.764

5.494

4.944

7

13

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

4.309

3.593

3.950

7.788

3.851

8

5

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

4.089

4.013

3.364

3.635

3.145

9

2

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

2.188

2.327

1.612

4.851

5.874

10

34

3.139

2.121

2.442

2.845

1.493

11

1

2.584

1.017

1.574

2.227

1.386

PERJUANGAN

PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA PARTAI HANURA


112.662

67.118

60.278

39.573

38.629

25.420

23.491

18.246

16.852

12.040

8.788

16

Tabel 1.2. (Lanjutan) NO URUT

SUARA SAH

NO PARTAI

JUMLAH

NAMA PARTAI Dapel 1

Dapel 2

Dapel 3

Dapel 4

Dapel 5

12

16

PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN

3.438

596

1.647

821

495

13

27

PARTAI BULAN BINTANG

1.498

349

481

2.737

687

14

20

PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN

336

220

913

1.832

2.180

5.481

15

3

610

3.394

678

682

-

5.364

16

14

PARTAI PEMUDA INDONESIA

1.424

303

967

1.991

-

17

29

PARTAI BINTANG REFORMASI

381

273

1.548

510

413

18

30

PARTAI PATRIOT

148

217

1.929

180

414

19

21

PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA

468

765

405

264

647

20

7

244

638

642

293

686

21

4

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL

1.014

-

358

-

813

22

6

PARTAI BARISAN NASIONAL

285

273

172

1.208

-

23

25

PARTAI DAMAI SEJAHTERA

222

680

481

96

336

24

12

PARTAI PERSATUAN DAERAH

196

199

114

848

199

25

18

PARTAI MATAHARI BANGSA

501

134

128

387

169

26

33

PARTAI INDONESIA SEJAHTERA

70

-

-

398

479

27

22

PARTAI PELOPOR

104

198

93

83

113

28

32

PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA

236

211

-

-

-

29

26

70

102

203

-

-

30

15

PARTAI PNI MARHAENISME

-

-

146

-

221

31

41

PARTAI MERDEKA

67

76

47

-

103

32

17

PARTAI KARYA PERJUANGAN

-

47

58

-

-

33

44

PARTAI BURUH

-

-

80

-

-

34

43

PARTAI SARIKAT INDONESIA

78

-

-

-

-

35

42

-

-

-

-

-

36

19

-

-

-

-

-

PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA

PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA


6.997

5.752

4.685

3.125

2.888

2.549

2.503

2.185

1.938

1.815

1.556

1.319

947

591

447

375

367

293

105

80 78

-

-

17

Tabel 1.2. (Lanjutan) NO URUT

37

38

SUARA SAH

NO PARTAI

11

10

JUMLAH

NAMA PARTAI Dapel 1

Dapel 2

Dapel 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.128

91.010

97.551

104.292

96.556

PARTAI KEDAULATAN PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU TOTAL SUARA SAH

Dapel 4

Dapel 5 -

474.537

Tabel 1.3. Pemilih Hadir dan Pemilih Tidak Hadir Dalam Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Bantul DPT 712.729

Pemilih Hadir 527.685

% Kehadiran

Pemilih Tidak Hadir

74,04

185.044

% Ketidakhadiran 25,96

Keterangan Persentase partispasi pemilih sebesar 74,04%

Grafik 1.2. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Bantul

25,96%

74,04%

% Kehadiran

% Ketidakhadiran


18

Tabel 1.4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif (DPRD)Tahun 2014 Kabupaten Bantul DAERAH PEMILIHAN NO

PARTAI POLITIK

1

PARTAI NasDem

2

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

4

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

5

PARTAI GOLONGAN KARYA

6

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

7

PARTAI DEMOKRAT

8

PARTAI AMANAT NASIONAL

9

DAPIL 1

DAPIL 2

DAPIL 3

DAPIL 4

DAPIL 5

DAPIL 6

JUMLAH SUARA SAH

3.368

3.444

2.841

5.595

6.152

10.672

32.072

15.617

6.102

16.520

10.012

5.977

3.295

57.523

8.086

7.706

7.233

8.269

5.128

5.679

42.101

17.517

29.583

19.912

28.228

28.875

27.321

151.436

6.812

4.765

7.058

7.958

9.336

6.353

42.282

19.052

13.872

17.674

8.822

4.660

11.434

75.514

4.420

3.649

4.349

4.185

6.600

5.181

28.384

12.269

12.507

8.259

14.780

12.887

8.933

69.635

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

6.290

7.749

5.157

4.934

6.769

7.108

38.007

10

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2.010

2.004

901

1.817

3.451

850

11.033

14

PARTAI BULAN BINTANG

844

558

261

5.988

2.958

493

11.102

15

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

321

173

117

254

523

250

1.638

96.606

92.112

90.282

100.842

93.316

87.569

560.727

JUMLAH


19

Tabel 1.5. Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bantul JUMLAH PEMILIH DALAM PILEG 2014 DPT NO

DPK

DPTb

DPKTb

TOTAL

%

DAPIL

PENG GUNA

DATA

PENG GUNA

DATA

PENG GUNA

PENG GUNA

DATA

DATA

PENG GUNA

DATA

PENG GUNA

1

DAPIL 1

121.213

99.507

199

145

616

538

2.085

2.085

124.113

102.275

82,40%

2

DAPIL 2

117.997

94.682

323

374

649

438

2.238

2.223

121.207

97.717

80,62%

3

DAPIL 3

113.276

92.418

704

495

159

129

1.595

1.590

115.734

94.632

81,77%

4

DAPIL 4

130.426

104.781

176

153

240

206

1.376

1.376

132.218

106.516

80,56%

5

DAPIL 5

118.758

96.920

261

188

167

141

865

865

120.051

98.114

81,73%

6

DAPIL 6

114.576

91.376

141

123

384

300

1.251

1.248

116.352

93.047

79,97%

716.246

579.684

1.804

1.478

2.215

1.752

9.410

9.387

729.675

592.301

81,17%

TOTAL

Grafik 1.3. Tingkat Partisipasi Pengguna Hak Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bantul

Grafik 1.4. Perbandingan Partispisasi Pemililh Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Bantul Kurun Waktu 2004-2014

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KABUPATEN BANTUL KURUN WAKTU 2004-2014 Pileg 2004

92,11%

Pileg 2009

74,04%

Pileg 2014

81,17%


20



Pemilihan Presiden Gambar 1.6. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dalam Pilpres Tahun 2004 di Kabupaten Bantul


21

Gambar 1.7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pilpres Tahun 2004 di Kabupaten Bantul


22



23

Grafik 1.5 Perolehan Suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden 2004 di Kabupaten Bantul 155.548

146.239

140.808

81.110

9.083 H. Wiranto, SH dan Ir. Hj. Megawati Prof. DR. H.M.Amien H. Susilo Bambang Dr. H. Hamzah Haz Salahuddin Wahid Soekarnoputri dan Rais dan DR. Ir. H. Yudhoyono dan Drs. dan H. Agum KH. A. Hasyim Muzadi Siswoyo Yudo H. Muhammad Jusuf Gumelar Husodo Kalla

2% H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid

15% 26%

Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi

29%

Prof. DR. H.M.Amien Rais dan DR. Ir. H. Siswoyo Yudo Husodo

28%

H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar

Grafik 1.6. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden 2004 di Kabupaten Bantul pemilih yang menggunakan hak pilih pemilih yang tidak menggunakan hak pilih

537.668 (85,24%) 93.075


24

Gambar 1.8. Perolehan Suara dalam Pemilihan Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Bantul


25

Grafik 1.7. Persentase Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 Kabupaten Bantul

11,13%

Hj. Megawati Soekarnoputri H. Prabowo Subianto

29,76%

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono - Prof. DR. Boediono

59,11%

H.M. Jusuf Kalla - H. Wiranto

Grafik 1.8. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 Kabupaten Bantul

564.750 (79,11%)

149.143

pemilih hadir

pemilih tidak hadir


26

Tabel 1.6. Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Kabupaten Bantul

Grafik 1.9. Persentase Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Kabupaten Bantul


27

Tabel 1.7. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bantul JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM PILPRES 2014

JUMLAH PEMILIH DALAM PILPRES 2014 NO

KECAMATAN DPT

DPK

DPTb

DPKTb

TOTAL

DPT

DPK

DPTb

DPKTb

PROSENTASE TOTAL

1

SRANDAKAN

25.018

0

10

138

25.166

20.055

0

10

138

20.203

80,28%

2

SANDEN

27.060

0

19

64

27.143

21.073

0

19

64

21.156

77,94%

3

KRETEK

24.152

0

16

244

24.412

19.662

0

16

244

19.922

81,61%

4

PUNDONG

28.398

0

10

125

28.533

22.638

0

10

125

22.773

79,81%

5

BAMBANGLIPURO

32.742

134

96

652

33.624

25.583

94

85

652

26.414

78,56%

6

PANDAK

40.633

27

49

194

40.903

33.490

20

40

194

33.744

82,50%

7

PAJANGAN

26.215

1

71

113

26.400

22.369

1

69

113

22.552

85,42%

8

BANTUL

47.599

2

307

613

48.521

39.997

2

306

613

40.918

84,33%

9

JETIS

44.783

2

181

325

45.291

36.227

2

181

325

36.735

81,11%

10

IMOGIRI

48.714

0

23

725

49.462

38.269

0

23

725

39.017

78,88%

11

DLINGO

30.283

0

30

301

30.614

24.288

0

30

301

24.619

80,42%

12

BANGUNTAPAN

80.409

172

595

2.818

83.994

63.689

113

523

2.818

67.143

79,94%

13

PLERET

34.463

10

40

229

34.742

28.856

9

39

229

29.133

83,86%

14

PIYUNGAN

38.523

19

27

465

39.034

32.046

15

27

465

32.553

83,40%

15

SEWON

74.728

54

558

1.289

76.629

61.120

41

402

1.289

62.852

82,02%

16

KASIHAN

79.060

24

416

1.331

80.831

64.073

20

373

1.331

65.797

81,40%

17

SEDAYU

36.179

4

158

484

36.825

29.110

1

144

484

29.739

80,76%

718.959

449

2.606

10.110

732.124

582.545

318

2.297

10.110

595.270

81,31%

TOTAL

Grafik 1.10.


28

Hasil amandemen UUD 1945 pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Selama kurun waktu 2003 s.d 2014, KPU Kabupaten Bantul telah berhasil melaksanakan Pemilukada sebanyak (dua) kali yaitu tahun 2005 serta tahun 2010. Tentang Hasil Perolehan Suara berdasarkan calon yang mengikuti Pemilukada serta tingkat partisipasi dapat dilihat dalam tabel berikut : Gambar 1.9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005


29

Gambar 1.10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005


30

Grafik 1.11. Partisipasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005

Tabel 1.8. Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 NO

1

1

2

3

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2 Drs. KARDONO dan H. IBNU KADARMANTO, ST. MT. Hj. SRI SURYA WIDATI dan Drs. H. SUMARNO PRS H.SUKARDIYONO, SH. dan DARMAWAN, SH.

PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BANTUL

BAMBA NGLIPU RO

JETIS

KASIHAN

SEDAYU

PAJANG AN

SEWON

BANGUN TAPAN

PIYUNG AN

DLINGO

IMOGIRI

PLERET

SRAN DAKAN

PANDAK

SANDEN

PUND ONG

KRETEK

JUMLAH AKHIR

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.325

1.953

1.212

2.452

893

745

2.056

2.185

785

535

838

495

633

1.174

707

679

707

19.374

24.203

14.848

21.221

35.808

16.994

11.783

36.919

31.250

15.667

15.811

21.984

16.911

10.362

19.712

12.004

13.910

11.228

330.615

8.728

5.649

8.770

11.033

6.384

6.699

9.887

15.779

10.130

11.507

7.214

6.367

7.783

5.900

5.198

5.377

137.888

34.256

22.450

31.203

49.293

24.271

19.227

48.862

49.214

26.582

34.329

24.620

17.362

28.669

18.611

19.787

17.312

5.483 21.829

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


487.877

31

Grafik 1.12. Persentase Partisipasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010

Pada tahun 2015 berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bantul termasuk daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada gelombang pertama bersama 269 daerah lainnya di Indonesia, mengingat bahwa Akhir Masa Jabatan Bupati Bantul Berakhir pada 27 Juli Tahun 2015. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan Peraturan Pengganti dari UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Selanjutnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota


32

lainnya, maka KPU Kabupaten Bantul memiliki tugas dan wewenang yang diatur UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagai berikut : 1.

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : a.

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Bantul;

b.

Melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

di

Kabupaten

Bantul

berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; c.

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelengggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e.

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f.

Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g.

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h.

Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Bantul berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

i.

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bantul, dan KPU Provinsi;

j.

Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bantul untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten

Bantul

dan

mengumumkannya; k.

Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

l.

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bantul;

m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul , dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten

Bantul

dan/atau

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan;


33

n.

Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat;

o.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

p.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2.

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi a.

Menjabarkan program dan melaksankan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

b.

Melaksanakan semua tahapan penyelenggraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelengggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e.

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f.

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g.

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bantul yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

h.

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta

wajib

menyerahkan

kepada

saksi

peserta

Pemilu,

Panwaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; i.

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu;

j.

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul , dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul

dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; k.

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat;

l.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.


34

3.

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota meliputi: a.

Merencanakan program, anggaran, dan jadwal di kabupaten;

b.

Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Bantul dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c.

Menyusun

dan

penyelenggaraan

menetapkan pemilihan

pedoman walikota

teknis

untuk

berdasarkan

setiap

ketentuan

tahapan peraturan

perundang-undangan; d.

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dalam wilayah kerjanya;

e.

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelengggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f.

Menerima

daftar

pemilih

dari

PPK

dalam

penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota; g.

Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

h.

Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi

i.

Menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang telah memenuhi persyaratan;

j.

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Bantul yang bersangkutan;

k.

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;

l.

Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bantul

untuk mengesahkan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya; m. Mengumumkan calon bupati walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; n.

Melaporkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;

o.

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

p.

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul , dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;


35

q.

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat;

r.

Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

s.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati;

t.

Menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ;dan

u.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bantul dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas

dan

wewenang

KPU

Kabupaten

dalam

penyelenggaraan

Pemilu.

Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul bertugas : 1)

Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2)

Memberikan dukungan teknis admistratif;

3)

Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu.

4)

Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5)

Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bantul;

6)

Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

7)

Membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bantul. 8)

Membantu

pelaksanaan

tugas-tugas

lainnya

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.


36

b.

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berwenang 1)

Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelengggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

2)

Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3)

Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;

4)

Memberikan layanan admistrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c.

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berkewajiban 1)

Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

2)

Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

3)

Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bantul.

Selanjutnya

untuk

mendukung

pelaksanaan

kelancaran

tugas

maka

KPU

menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.Sekretariat KPU Kabupaten Bantul adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten, dibantu oleh empat Ka Sub Bag sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu. Sekretariat KPU Kabupaten Bantul terdiri atas (satu) Sekretaris dan (empat) kepala Sub Bagian (Ka Sub Bag), yaitu a.

Sekretaris KPU Kabupaten Bantul;

b.

Ka Sub Bag Umum;

c.

Ka Sub Bag Program dan Data;

d.

Ka Sub Bag Hukum;

e.

Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas.

Selanjutnya pada Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Pada Bagian ke tiga pasal 61 disebutkan bahwa staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul terdiri dari atas a.

Staf pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data;

b.

Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum;

c.

Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

d.

Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.


37

Staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul memiliki tugas sebagai berikut : a.

Staf Pelaksana pada Sub bagian Program dan Data mempunyai tugas; 1)

Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu

2)

Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;

3)

Mengelola, menyusun data pemilih;

4)

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait;

5)

Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;

6)

Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;

7)

Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;

8)

Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;

9)

Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Program dan Data;

10) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 11) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 13) Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekruitmen anggota KPU Kabupaten Bantul; 14) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU; 15) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b.

Staf Pelaksana pada Sub. bagian Hukum mempunyai tugas : 1)

Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;

2)

Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;

3)

Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara hukum;

4)

Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;

5)

Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;

6)

Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;

7)

Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Bantul;

8)

Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;


38

9)

Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;

10) Menyusun dan mengolah bahan- bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu; 11) Mengumpulkan dan mengelola bahan bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 12) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum; 13) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakanteknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Hukum; 14) Menyusun

dan

mencari

bahan

permasalahan

yang

terjadi

dan

menyiapkanbahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 15) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul ; 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 17) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten Bantul ; 18) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; 19) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c.

Staf Pelaksana pada sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas 1)

Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Bantul ;

2)

Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul ;

3)

Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapam hasil pemilu;

4)

Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;12

5)

Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bantul ;

6)

Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;

7)

Mengumpulkan dan mengindetifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

8)

Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;


39

9)

Mengumpulkan

dan

mengidentifikasi

bahan

dan

informasi

pelaksanaan

kampanye; 10) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye; 11) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknisbina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih; 12) Melakukan identifikasi kinerja staf di Subagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; 13) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul ; 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 16) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten Bantul ; 17) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d.

Staf Pelaksana pada Sub bagian Keuangan mempunyai tugas : 1)

Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan;

2)

Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bantul ;

3)

Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;

4)

Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);

5)

Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;

6)

Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;

7)

Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;

8)

Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

9)

Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan diseslesaikan oleh KPPN;

10) Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM; 12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan Pemilu; 13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;


40

14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 15) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 16) Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e.

Staf Pelaksanan pada Subbagian Umum mempunyai tugas: 1)

Mengelola dan menyusun rencana subbagian Umum;

2)

Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;

3)

Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;

4)

Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;

5)

Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

6)

Mencatat dan menyusun surat masuk keluar;

7)

Menyusun dan mengarsipkan surat masuk;

8)

Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

9)

Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

10) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; 11) Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; 12) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara; 13) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 14) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 15) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bantul; 16) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain; 17) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

f.

Staf Pelaksana pada Sub bagian Logistik mempunyai tugas; 1)

Mengelola dan menyusun rencana Subbagian logistik;

2)

Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian dan penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;

3)

Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;

4)

Mengalokasikan barang keperluan pemilu;

5)

Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;


41

6)

Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul;

7)

Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul;

8)

Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bantul

9)

Mengelola dan melakukan koordinasii dengan subbagian lain;

10) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Gambar 1.11. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

KETUA ---------------------------ANGGOTA

SEKRETARIS

KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

KEPALA SUB. BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan. Meskipun tidak semua sasaran ada di KPU Kabupaten Bantul, namun disesuikan dengan kebutuhan KPU Kabupaten Bantul. Seperti halnya Program kerja Sarana dan Prasarana, tidak setiap tahun ada, hanya pada tahun 2012.


42

Tabel 1.9. Jumlah Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bantul tahun 2010-2014 NO

TAHUN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2010

7

15

2

2011

2

5

3

2012

3

8

4

2013

2

7

5

2014

2

7

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, sebagai satker yang bersifat hirarkis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berpegang pada legalitas formal berupa peraturan KPU yang telah dihasilkan dan didiseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi. Melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan 2014, Komisi Pemilihan Umum telah menghasilkan 158 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.10. Karakteristik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009 – 2014 No 1.

Karakteristik Peraturan

Jumlah

Berdasarkan tujuan pembentukannya: 1. Mengikat ke dalam

2.

31

2. Mengikat ke luar

127

Total

158

Berdasarkan sifat pembentuknya : Baru diatur

86

Perubahan atas aturan sebelumnya

72 158

Total Berdasarkan

tabel

diatas

dapat

dijelaskan

bahwa

berdasarkan

tujuan

pembentukannya, Komisi Pemilihan Umum telah berhasil membuat 31 peraturan yang mengatur dan berlaku untuk internal organisasi. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan kebijakan yang bersifat pendukungan (supporting) terhadap core business Komisi


43

Pemilihan Umum, yaitu penyelenggaraan pemilu. Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, Komisi Pemilihan Umum telah berhasil membuat 127 peraturan. Dari jumlah peraturan tersebut diatas, yang merupakan kebijakan baru diatur sebanyak 86 peraturan dan 72 peraturan yang bersifat perubahan dari peraturan sebelumnya. Informasi ini sangat berguna untuk melihat dan memetakan peraturan apa saja yang sebenarnya penting, namun belum diatur dan memiliki potensi untuk dilakukannya penyusunan naskah akademik dari aturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum. Sesuai kewenangannya, KPU Kabupaten Bantul membuat Keputusan yang mengikat secara internal maupun eksternal, sebagai petunjuk teknis maupun turunan dari peraturan diatasnya. Sejak kurun waktu tahun 2009 sampai 2014 KPU Kabupaten Bantul telah mengeluarkan keputusan sejumlah 483 (empat ratus delapan puluh tiga), sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 1.11. Karakteristik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014 No

Tahun

1.

2009

Berdasar Kewenangan 1. Keputusan Ketua 2. Keputusan Seketaris

2.

2010

1. Keputusan Ketua 2. Keputusan Seketaris

3.

2011


4.

2012


5.

2013


6.

2014


Berdasar Sifatnya

Jumlah

Mengikat keluar dan kedalam Mengikat kedalam

45


59


11


15


42


48

TOTAL

483


33

35

35

36

67

57

44

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Tabel 1.12. Jumlah Pegawai PNS organik, PNS DPK dan Non PNS di KPU Kabupaten Bantul NO

TAHUN

PNS ORGANIK

PNS DPK

KOMISIONER

KONTRAK

1

2010

5

15

5

5

2

2011

10

11

5

6

3

2012

10

10

5

6

4

2013

10

8

5

6

5

2014

10

8

5

6

Grafik 1.13. Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Bantul Tahun 2014

KONTRAK 21%

PNS ORGANIK 34%

KOMISIONER 17% PNS DPK 28%

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi (tiga), yakni: 1.

Komisioner KPU Kabupaten Bantul sebanyak 5 (lima) orang atau secara prosentase sebesar 17%;

2.

Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai DPK di KPU Kabupaten Bantul adalah 8 (delapan) orang atau secara prosentase sebesar 28%;

3.

Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 34%; dan

4.

Pegawai dengan status kontrak atau non PNS sebanyak 6 (enam) orang atau 21%.


45

Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bantul pada dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagai berikut :

1.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.13. JENJANG PENDIDIKAN SD

SMP

SMA

SARJANA ( S1)

2010

0

0

9

11

PASCA SARJANA ( S2) 0

2

2011

0

0

7

14

0

3

2012

0

0

6

13

1

4

2013

0

0

4

13

1

5

2014

0

0

4

13

1

NO.

TAHUN

1

Grafik 1.14. Jumlah pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berdasarkan pendidikan tahun 2010-2014

14

13

13

13

11 9 7

6 4

0 0

0

0 0

2010

0

2011

SD

SMP

0 0

1

2012

SMA

SARJANA ( S1)

0 0

4 1

0 0

2013

1

2014

PASCA SARJANA ( S2)

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris dan Kepala Sub. Bagian telah memiliki jenjang pendidikan yang cukup memadai. Dan untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis kepemiluan, KPU Kabupaten Bantul telah mengikutsertakan sejumlah pegawai dalam diklat teknis kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Dengan demikian kualitas pegawai KPU Kabupaten Bantul baik staf maupun pejabatnya memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani Pemilu maupun pilkada.


46

2.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Kepangkatan KPU Kabupaten Bantul sebagai berikut: Tabel 1.14. TAHUN

GOLONGAN

3.

KEPANGKATAN

2010

2011

2012

2013

2014

II-a

Pengatur Muda

2

1

1

-

-

II-b

Pengatur Muda Tk.I

1

1

1

2

2

II-c

Pengatur

1

1

1

1

1

II-d

Pengatur Tk.I

1

-

-

-

-

III-a

Penata Muda

6

10

11

9

6

III-b

Penata Muda Tk.I

3

3

-

1

4

III-c

Penata

3

2

2

0

0

III-d

Penata Tk.I

2

1

2

3

4

IV-a

Pembina

1

2

2

2

1

IV-b

Pembina Tk. I

-

-

-

-

-

Jumlah jabatan berdasarkan eselonisasi dan jabatan struktural di KPU Kabupaten Bantul sebagai berikut : Tabel 1.15. Eselon IV -b

Eselon IV-a

Eselon III- b

Eselon III-a

2010

-

4

-

1

2011

-

4

-

1

2012

-

4

-

1

2013

-

4

-

1

2014

-

4

-

1

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Bantul memiliki masalah terkait dengan sarana prasana yang dimaksud terutama dengan bangunan kantor dan gudang yang tanah dan sebagian bangunannya masih milik pemerintah Kabupaten Bantul dimana surat kontrak pinjam pakainya diperbaharui setiap tahun. Padahal sebagai lembaga yang mandiri, seharusnya KPU Kabupaten Bantul telah memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhannya. a.

Tanah. Luas tanah kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 1950 m² (status pinjam pakai dari Pemda Kabupaten Bantul).


47

b.

Bangunan 

Bangunan Kantor terdiri dari :

-

bangunan

di

sisi

selatan

dengan

dua

lantai

yang

pembangunannya

2

menggunakan APBN luas total bangunan 253 m . Status gedung milik KPU. 

Bangunan Gudang : Gudang dengan luas bangunan 200 m2. Status bangunan gudang, milik KPU.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan.Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara di Neraca posisi per tanggal 31 Desember 2014, sejumlah Rp 1.909.301.775 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Tabel 1.16. Rincian Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

ASET TETAP TIDAK DIGUNAKAN

BA RANG BERSE JARAH

KONS TRUKSI DALAM PENGER JAAN

ASET TAK BERWU JUD

TOTAL

Dalam Rupiah (Rp) 2010

312.278.000

618.966.050

5.700.000

10.619.575

-

-

-

-

947.563.625

2011

835.569.400

618.966.050

5.700.000

11.039.425

37.187.000

-

8.000.000

-

1.516.461.875

2012

899.222.400

618.966.050

15.607.150

11.039.425

27.733.000

-

8.000.000

-

1.580.568.025

2013

957.052.400

618.966.050

11.039.425

50.958.000

-

8.000.000

-

1.661.623.025

2014

1.177.214.150

618.966.050

11.039.425

78.475.000

-

8.000.000

-

1.909.301.775

15.607.150 15.607.150

Grafik 1.15. Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul 2.000.000.000 1.800.000.000

PERALATAN DAN MESIN

1.600.000.000

GEDUNG DAN BANGUNAN

1.400.000.000

JARINGAN

1.200.000.000

ASET TETAP LAINNYA

1.000.000.000

ASET TETAP TIDAK DIGUNAKAN

800.000.000

BARANG BERSEJARAH

600.000.000

ASET TAK BERWUJUD

400.000.000

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

200.000.000

TOTAL

0 2010

2011

2012

2013

2014


48

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja (sarana dan prasarana) adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-sejalan dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 - 2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengalami perubahan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan Pemilu 2014, maka anggaran pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dengan anggaran tahun sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.17. Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2010 – 2014 NO

TAHUN

ANGGARAN ( Rp )

1

2010

1.882.720.000,-

2

2011

1.219.133.000,-

3

2012

2.117.209.000,-

4

2013

11.086.109.000,-

5

2014

32.884.641.000,-

Tabel 1.18. Komposisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 NO

TAHUN

1

2010

NAMA PROGRAM - Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi - Program Perbaikan Proses Politik - Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik - Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara - Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur - Program Peningkatan Pelayanan Dan Bantuan Hukum

JUMLAH ( RP) 61.000.000,40.000.000,1.712.955.000,-

10.000.000,-

20.000.000,-

30.765.000,-

- Program Penguasan Serta Pengembangan Aplikasi Dan Teknologi

8.000.000,-

Informasi Dan Komunikasi Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

49

Tabel 1.23. (Lanjutan) NO

TAHUN

2

2011

NAMA PROGRAM - Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya - Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi & Perbaikan Proses Politik

3

2012

- Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU - Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur KPU

JUMLAH ( RP) 1.161.331.000,-

57.802.000,-

1.692.398.000,-

5.000.000,-

- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi & Perbaikan Proses

419.811.000,-

Politik

4

2013

- Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU

9.779.860.000,-

- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

5

2014

- Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU - Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi & Perbaikan Proses Politik

1.306.249.000,-

8.320.817.000,-

24.563.824.000,-

Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut diatas dimana program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Berbeda pada pelaksanan pemilu, yaitu tahun 2014 persiapan mulai tahun 2013, maka program Penguatan Kelembagaan jauh lebih besar. Sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak selalu ada pada setiap tahun anggaran. Adapun gambaran komposisi anggaran dimaksud adalah sebagaimana diperlihatkan pada grafik 1.16. berikut.


50

Grafik 1.16. Komposisi anggaran KPU Kabupaten Bantul Tahun 2011-2014 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur KPU

24.563.824.000

9.779.860.000

8.320.817.000

1.306.249.000 1.161.331.000 57.802.000

0

2011

1.692.398.000 419.811.000 5.000.000 2012

0 2013

0 2014

Berdasarkan grafik 1.16. tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk menyajikan laporan

akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Usaha yang dilakukan adalah menyajikan laporan keuangan (SAKPA) dan laporan barang sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Demikian juga dalam hal pemeriksaan, KPU Kabupaten Bantul dapat menyajikan laporan sesuai dengan permintaan tim auditor. Sebagai lembaga vertikal, arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selaras dengan arah kebijakan KPU RI, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 dan Rencana Strategis Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mencakup 7 (tujuh) area perubahan, antara lain:


51

(1)

Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;

(2)

Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;

(3)

Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;

(4)

Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul;

(5)

Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul;

(6)

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan

(7)

Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Proses reformasi birokrasi tidak bisa dijalankan dengan seketika, perlu perubahan paradigma terutama bagi birokrasi itu sendiri. Tuntutan perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, karena ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan semakin tinggi. KPU sebagai pelayan masyarakat dalam upaya memfasilitasi dalam menggunakan hak pilihnya baik hak memilih maupun hak dipilih, KPU Kabupaten Bantul mendapat ujian yang sangat berat ketika melaksanakan Pemilukada tahun 2010 dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Ditengah regulasi yang datang terlambat atau berubah-ubah dan dinamika politik yang sarat dengan kepentingan, pada pelaksanaan Kedua pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Bukti keberhasilan ini adalah : a.

Pada Pemilukada tahun 2010 tidak terdapat gugatan atas hasil pemilu dan juga tidak ada gugatan pelanggaran kode etik.

b.

Pada pemilukada tahun 2010, partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul adalah yang tertinggi di tingkat provinsi, yakni sebesar 73,69%

c.

Pada pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 tidak terdapat gugatan atas hasil pemilu dan juga tidak ada gugatan pelanggaran kode etik.


52

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul, dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruh, diantaranya adalah:

1.

Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;

2.

Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

3.

Kemampuan Partai Politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya KPU Kabupaten Bantul, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang ( o p p o r t u n i t i e s ) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: 1.

Aspek Kelembagaan,

2.

Aspek Sumber Daya Manusia,

3.

Aspek Kepemimpinan,

4.

Aspek Perencanaan dan Anggaran,

5.

Aspek Bussiness Process dan Kebijakan,

6.

Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi,

7.

dan Aspek Hubungan dengan Stakehoders.


53

1.

POTENSI

a. Aspek Kelembagaan Secara kelembagaan, posisi KPU sangat kuat karena dalam UUD 1945 pada pasal 22 ayat (5) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga riset dalam negeri maupun riset luar negeri menyatakan kepuasaan atas kinerja lembaga KPU. Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Secara umum struktur kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi. Secara kelembagaan, KPU Kabupaten Bantul telah menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas. Hal ini terbukti dengan tidak adanya sengketa pemilihan/pemilu dan perselisihan hasil pemilihan/pemilu di Mahkamah Konstitusi maupun aduan di DKPP selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.

b. Aspek Sumber Daya Manusia Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1)

Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.


54

2)

Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

3)

Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan etos kerja Komisioner dan pegawai

Sekretariat

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Bantul,

dilaksanakan apel pagi setiap hari dilanjutkan dengan kegiatan kerohanian, kegiatan

olah

raga

mingguan

dan

rapat

internal

mingguan

yang

dilaksanakan setiap hari Senin pagi.

c. Aspek Kepemimpinan Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan, secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

1)

Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Bantul memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Bantul kearah lebih baik.

2)

Pimpinan organisasi mampu menanamkan visi sampai pada jenjang organisasi terendah.

3)

Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

4)

Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.

5)

Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh elemen organisasi.

6)

Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

7)

Pimpinan mampu mengoptimalkan potensi SDM yang ada sesuai dengan kearifan lokal.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih


55

lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut: 1)

Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

2)

Tata kelola anggaran seluruh program KPU Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan

dengan

optimal,

efektif,

efisien

dan

memenuhi

asas

transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel. 3)

Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek Business Process dan Kebijakan Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut: 1)

Organisasi

KPU

berupaya

melakukan

identifikasi,

membuat

dan

mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders 2)

Organisasi

KPU

Kabupaten

Bantul

telah

berhasil

menyusun

dan

melaksanakan SOP serta membuat peraturan pelaksanaan yang jelas dan mudah dipahami. 3)

Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.

4)

Organisasi KPU Kabupaten Bantul berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

5)

Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f.

Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut: 1)

Organisasi KPU Kabupaten Bantul memiliki aset berupa gedung dan gudang yang didirikan di atas tanah milik Pemda Kabupaten Bantul.


56

2)

Dukungan teknologi informasi yang tepat guna (sistem aplikasi manajemen) mampu meningkatkan kinerja organisasi.

3)

Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders .

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut 1)

Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder’s sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.

2)

Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders .

3)

Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder’s yang ada.

2.

PERMASALAHAN Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Bantul, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Bantul. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kelembagaan 1)

Kelembagaan yang dihadapi KPU masih rentan dengan dinamika dan konstelasi politik di tanah air. Meskipun UUD 1945 dan UU No 15 Tahun 2011 menjamin keberadaan KPU yang cukup kuat dalam struktur kelembagaan negara, tetapi pada kenyataannya lembaga KPU masih mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Bahkan permasalahan antar partai politik ataupun internal parpol sering menyeret KPU dalam posisi yang sulit. Sebagai contoh dalam tahapan pencalonan.

2)

Hubungan dengan Panwaslu sebagai sesama penyelenggara pemilu mengalami pasang surut, meskipun dapat dikatakan relatif terkoordinasi dengan baik sepanjang lima tahun terakhir.

3)

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar bagian sehingga menjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi. Selain itu beban kerja antar unit


57

organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit lain yang beban tugasnya kurang memadai. Seharusnya ada analisa jabatan untuk mengukur beban kerja masing–masing unit. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah. 4)

Secara umum kapasitas penyelenggara badan adhoc baru sebatas pada kemampuan prosedural pemilu tetapi belum memahami secara maksimal substansi dari pemilu itu sendiri.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Terdapat 8 (delapan) orang PNS yang berstatus pegawai daerah di KPU Kabupaten Bantul atau sebesar 44% dari total 18 (delapan belas) orang PNS pada Sekretariat. Keadaan ini menimbulkan beberapa masalah diantaranya : 1)

Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar.

2)

PNS daerah masih belum bisa memutuskan alih status menjadi pegawai KPU karena proses alih status masih dibatasi oleh KPU RI.

3)

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.

4)

Perbandingan antara jumlah pegawai dan pekerjaan belum proporsional.

5)

Peningkatan kompetensi pegawai belum didukung oleh struktur dan anggaran yang memadai.

c. Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi terhadap penafsiran regulasi perihal ketatalaksanaan

penyelenggaraan

pemilu

sehingga

proses

pengambilan

keputusan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran 1) Proses perencanaan mulai dari proses Renja seringkali tidak sesuai dengan RKAKL, karena mekanisme penyusunan RKAKL masih top down dari KPU RI. Sehingga yang dapat dilakukan sebatas merubah akun belanja. Contoh: akun perjalanan dinas menjadi belanja barang/jasa. 2) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan proses politik. 3) Implementasi dan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinirja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat C.


58

e. Business Process dan Kebijakan 1) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. 2) Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan. 3) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat. 4) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.4

f.

Dukungan Infrastruktur dan IT 1)

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2)

Status kepemilikan atas tanah dan sebagian bangunan gedung KPU Kabupaten Bantul masih berstatus pinjam pakai sehingga menutup peluang untuk pengajuan pembangunan gedung baru.

g. Hubungan Stakeholders 1) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Bantul. 2) Pengampu wilayah di kecamatan dan desa yang merupakan ujung tombak dalam membantu KPU Kabupaten Bantul untuk pembentukan badan adhoc, masih memakai kebiasaan dalam merekomendasi personel. Sehingga proses regenerasi dalam tubuh badan adhoc tidak maksimal. 3) Konsolidasi

diantara

sesama

lembaga

penyelenggara

pemilu

belum

dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten.

2.

Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

3.

Perbedaan interpretasi terhadap regulasi antara KPU Kabupaten Bantul dan Panwaslu Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor

kunci

yang

menjadi

kekuatan,

kelemahan,

ancaman

dan

peluang

sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:


59

FAKTOR INTERNAL

Tabel 1.19. Ringkasan Analisis Faktor Internal KEKUATAN (STRENGTH) 

KELEMAHAN (WEAKNESS)

Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 

Peraturan tentang kepemiluan yang

tentang penyelenggara pemilu dan UU

terlambat atau berubah ubah (W1)

No 1 Tahun 2015 dan perubahannya 

(S1)

Beban

kerja

pegawai

tidak

terdistribusikan dengan baik (W2) 

Komitmen pimpinan kuat (S2) 



Komitmen

semua

melaksanakan

SDM

tugas

profesional dan berintegritas

untuk

Penyusunan anggaran masih bersifat top down (W3)

secara (S3)



Ketentuan tentang juknis pengelolaan anggaran belum sepenuhnya selaras





Adanya reward terhadap pencapaian

dengan pedoman yang dikeluarkan

kinerja (S4)

oleh Menteri Keuangan (W4)

Tingkat pendidikan dan keahlian di 

Sebagian bangunan dan tanah belum

tingkat sekretariat cukup memadai (S5)

sepenuhnya

milik

KPU

Kabupaten

Bantul (W5) 

Pola

hubungan

Komisioner

Sekretariat yang harmonis (S6)

dan 

Belum

adanya

komisioner

yang

memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3 (W6) 

Masih adanya disharmonisasi antar regulasi

dan

adanya

pemahaman

regulasi kepemiluan yang berbeda antara sesama penyelenggara pemilu (W7)


60

FAKTOR EKSTERNAL

Tabel 1.20. Ringkasan Analisis Faktor Eksternal PELUANG (OPPORTUNITY) 





ANCAMAN (THREAT)

Tingkat pemahaman politik masyarakat 

Konflik antar partai politik maupun

cukup tinggi dipengaruhi oleh tingkat

internal partai dapat berimbas kepada

pendidikan

KPU Kabupaten dalam menjalankan

dan

mudahnya

akses

informasi (O1)

tugas dan wewenangnya (T1)

Hubungan dengan pemerintah daerah, 

Media massa yang berafiliasi pada

media massa, ormas, dan peserta

kepentingan tertentu mempengaruhi

pemilu cukup baik (O2)

opini publik (T2)

Tersedianya fasilitas IT dari tingkat 

Pernyataan

KPU Kabupaten Bantul, Kecamatan

peserta

dan Desa (O3)

yang tidak dilakukan

ketidakpuasan

pemilu

para

dan pendukungnya dengan cara

tertib dan damai (T3) 

Komitmen

semua

jajaran

muspida

untuk untuk menjaga Kabupaten Bantul 

Stigma tidak independen dan sering

yang kondusif (O4)

terkooptasi pada kekuasaan (T4)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu 1)

Strategi Strength Opportunity (S-O) Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a)

Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;

b)

Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c)

Peningkatan kualitas dan integritas SDM KPU Kabupaten Bantul;

d)

Memaksimalkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan;

e)

Memanfaatkan dan mendayagunakan sistem teknologi informasi Kepemiluaan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2)

Strategi Weakness Opportunity (W-O) Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan. a)

Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;

b)

Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;


61

c)

Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan kepemiluan secara berkesinambungan;

d)

Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan anggaran dengan pihak terkait;

e)

Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bantul;

f)

Optimalisasi kegiatan kajian hukum;

g)

Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;

h)

Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

3)

Strategi Strength Threat (S-T) Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a)

Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait dan media massa;

b)

Sosialisasi

dan

publikasi

penyelenggaraan

Pemilu

secara

optimal

dan

transparan; c)

Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;

d)

Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4)

Strategi Weakness Threat (W-T) Strategi

untuk

menghindari

ancaman

untuk

melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a)

Penataan

dan

pembinaan

personil

KPU

Kabupaten

Bantul

termasuk

kesekretariatan; b)

Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait dan media massa;

c)

Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

d)

Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.


62

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan visi KPU RI yaitu: “Menjadi

Penyelenggara

Pemilihan

Umum

yang

Mandiri,

Profesional,

dan

Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER, JURDIL”

Sebagaimana KPU RI, pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi dan tuntutan sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menggunakan haknya.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, dirumuskan dalam misi KPU Kabupaten Bantul yang selaras dengan misi KPU RI, sebagai berikut :

1)

Membangun SDM yang Kompeten dan Berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2)

Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif serta menyusun pedoman teknis dalam bentuk keputusan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

3)

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable, untuk para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat;

4)

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5)

Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.

6)

Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.


63

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah Kabupaten Bantul:

1.

Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Bantul yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;

2.

Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

3.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bantul;

4.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;

5.

Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai

adalah

meningkatnya

partisipasi

politik

pemilihan

umum

dan

kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) selaras dengan sasaran-sasaran strategis KPU RI, sebagai berikut:

1.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;

b.

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;

c.

Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

d.

Persentase tingkat suara sah;

e.

Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;


64

f.

Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2.

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut a.

Persentase

terpenuhinya

jumlah

pegawai

organik

kesekretariatan

KPU

Kabupaten Bantul; b.

Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;

c.

Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d.

Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

e.

Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wapres, Bupati dan Wakil Bupati

3.

Meningkatnya Kualitas Keputusan tentang Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.

Persentase

partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

regulasi

tertentu

(SK,Juknis,SE) b.

Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bantul.


65

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke- 3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh antara lain adalah : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik a.

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman,damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;


66

b.

Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan a.

Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

b.

Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

c.

Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan

informasi

publik;

publikasi

semua

proses

perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik;pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatanlembaga pengarsipan karya-karya fotografi indonesia.


67

3.

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional a.

Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

b.

Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

c.

Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

d.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.


68

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL Arah kebijakan dan strategi merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana peta strategi KPU RI mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Ormas, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Panwaslu), Instansi vertikal dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :


69

Gambar 3.1. Peta Strategi KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019 Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Professional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas

Meningkatnya pendidikan pemilih

Perspektif Pemangku Kepentingan

Meningkatnya kualitas pelayanan

Terwujudnya pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas

Regulasi yang tegas, progresif dan partisipatif

SDM yang berkompeten & berintegritas

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga

Menguatnya tata kelola penyeleng garaan pemilu

Menguatnya kedudukan organisasi

Akuratnya data pemilih

Perumusan Kebijakan

Pelayanan dan Diseminasi

Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilu yang partisipatif

Menetapkan Standar Pelayanan Publik non diskriminatif

Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan

Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran data pemilih

Mendorong pengembangan inovasi kebijakan

Memperkuat fungsi humas dan media center

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Mengoptimalkan pengawasan melekat pada setiap level manajemen Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja organisasi

Memperkuat fungsi hukum organisasi Mendesiminasikan kebijakan penyelenggaraan pemilu Mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih kepada semua segmen tanpa terkecuali

Kelembagaan

SDM

Kepemimpinan

Rencana & Dana

Infrastuktur & IT

Membangun organisasi yang profesional, efektif dan efisien

Mengembangkan SDM yang berkompeten, berintegritas & loyal

Mengembangkan sinergitas antara Komisioner dan Sekretariat

Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi

Membangun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi


70

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2015-2019, mengacu pada Rencana Strategis KPU RI, maka akan menggunakan 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini merupakan pelaksanaan dari program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai yaitu: terlaksananya riset kepemiluan, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bantul. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kabupaten Bantul; serta

persentase

ketepatan

waktu

penyelesaian

pelayanan

administrasi

kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup : 1.

Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

2.

Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;

3.

Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Bantul;

4.

Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Bantul;

5.

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Bantul;

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut : Tabel 3.1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya No 1.

Kegiatan Pelaksanaan

Sasaran Kegiatan Meningkatnya pembinaan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase

meningkatnya

akuntabilitas pengelolaan Perbendaharaan

kapasitas

pengetahuan/

administrasi keuangan di

pemahaman para pejabat

Lingkungan Sekretariat

pengelola keuangan

KPU Kabupaten Bantul


71

Tabel 3.1. (Lanjutan) No

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Terlaksananya sistem akuntansi

Persentase laporan sistem

dan

pelaporan akuntansi

keuangan

dan

pelaporan

keuangan Petunjuk

pengelolaan

keuangan

di

lingkungan

KPU Kabupaten Bantul Jumlah

juklak/juknis

pengelolaan

keuangan

Adhoc di lingkungan KPU Kabupaten Bantul Terselesaikannya permasalahan Persentase pengelolaan keuangan

penyelesaian

permasalahan

dalam

pengelolaan pada

keuangan

satker

KPU

Kabupaten Bantul Tersusunnya laporan

Penyampaian laporan

pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

penggunaan

anggaran

(LPPA) yang tepat waktu dan valid Terlaksananya

Pelayanan Jumlah

Perkantoran 2.

Fasilitasi

pembayaran

gaji

dan tunjangan

Pengelolaan Terlaksananya

Data,Dokumentasi,

koordinasi

Pengadaan,

logistik Pemilu

pembinaan Persentase

pola

dalam mengelola pengelolaan logistik Pemilu

Pendistribusian, Pemeliharaan Inventarisasi

dan Logistik

Pemilu Terlaksananya

pelembagaan Persentase

pelembagaan

SOP

SOP pengelolaan logistik

pengelolaan logistik Pemilu

Pemilu

Tersusunnya

standar

logistik Persentase

Pemilu Terlaksananya

penyusunan

standar logistik Pemilu pengendalian Persentase

penyusunan

dan pengaturan administrasi

administrasi

pengelolaan logistik



72


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase

ketersediaan

informasi

arsip

dokumen

dan

pengelolaan

logistik pemilu Tersedianya

data

kebutuhan Persentase

logistik Pemilu yang akurat

data

ketersediaan

kebutuhan

logistik

Pemilu yang akurat 3.

Pelaksanaan Manajemen

Tersedianya

dokumen Persentase

Perencanaan dan Data

perencanaan

dan antara

Renstra

dan Renja

dan

penganggaran,

data

kesesuaian dengan

RKA

KPU

informasi serta hasil monitoring Kabupaten Bantul dan evaluasi Terwujudnya koordinasi

Persentase

fasilitasi

antar lembaga

kerjasama KPU Kabupaten Bantul dengan lembaga lain Fasilitasi pelaksanaan riset kepemiluan

Terwujudnya sistem

Persentase

administrasi

monitoring

laporan dan

evaluasi

penyelenggaraan pemilu yang yang akuntabel dan tepat tertib, efektif dan

waktu

efisien Persentase target Kinerja

KPU

Kabupaten

Bantul

sesuai

dengan

penetapan kinerja Tersedianya data,

Persentase

informasi dan sarana

data pemilih

dan prasarana teknologi

di

informasi

Kabupaten Bantul

Tersusunnya rencana

Jumlah sistem aplikasi yang

tingkat

pemutakhiran

desa

di

penerapan e-Government yang digunakan konkrit dan terukur

dalam

penyelenggaraan

Pemilu 4.

Pembinaan SDM,

Tingkat ketepatan tertib

Penataan organisasi,

Pelayanan dan

administrasi dan

pembinaan

Administrasi

pengelolaan SDM

pengelolaan

Kepegawaian

dan

administrasi SDM


73


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Terlaksananya Diklat

Layanan

peningkatan

Teknis dan Diklat

kompetensi SDM

Struktural Tingkat ketepatan

Pergantian

Antar

Waktu

proses pelaksanaan pergantian anggota KPU Kabupaten antar waktu

Bantul

(PAW) Anggota KPU Kabupaten Bantul Dokumen kepegawaian

Pengelolan

Data

Base

Kepegawaian Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksananya

penataan

SDM Terseleksinya Anggota

Terlaksananya

seleksi


Anggota KPU Kabupaten Bantul

5.

Penyelenggaraan

Meningkatnya kualitas

Persentase

Operasional dan

pelayanan administrasi

kebutuhan

Pemeliharaan

perkantoran

sarana

pemenuhan

dan

prasarana

Perkantoran

administrasi


penunjang kinerja pegawai Meningkatnya

Persentase

akuntabilitas

pengadministrasian

penatausahaan

Barang

BMN

Milik KPU Kabupaten Bantul ke

Negara KPU Kabupaten Bantul

dalam aplikasi SIMAK

Terwujudnya

Pelaporan persediaan asset

pengelolaan persediaan

berdasarkan stock opname

(Stock opname)

dengan tepat waktu

Meningkatnya kapasitas

Persentase ketepatan dan

personil pengelola

tertib

BMN

pelaksanaan

administrasi evaluasi

tindak lanjut Meningkatnya tertib administrasi Persentase ketepatan dan laporan BMN KPU Kabupaten tertib Bantul

administrasi

laporan

BMN

review KPU

Kabupaten Bantul


74


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Meningkatnya pengelolaan dan Persentase

jumlah

dikelola

arsip

penerapan kearsipan

yang

sesuai

sesuai kaidah kearsipan

dengan penerapan kaidah kearsipan

Meningkatnya kapasitas personil

dalam

Adanya

sosialisasi

penerapan penerapan

dan sistem

Elektronik Sistem Kearsipan di kearsipan elektronik di KPU KPU Kabupaten Bantul

Meningkatnya penataan,

Kabupaten Bantul

akuntabilitas KPU pendataan

dan mengelola

penilaian arsip

Bantul

arsip

sesuai

aturan kearsipan

Terpenuhinya pendukung

Kabupaten

sarana Persentase

untuk

pengadaan dukungan

ketersediaan sarana

dan

barang dengan e-procurement

prasarana e-Procurement

Meningkatnya kualitas

Persentase

penyerahan

Penyelenggaraan keprotokolan, hasil notulen rapat yang persidangan dan perpustakaan Meningkatnya

tepat waktu (3 hari)

layanan Persentase keberhasilan

dukungan pengamanan

penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan

kapasitas

personil anggota keamanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU

Kabupaten

Bantul

berjalan aman dan nyaman 6.

Pemeriksaan lingkungan

di Tersusunnya

laporan

hasil Persentase

Sekretariat pemeriksaan

Kabupaten Bantul

penurunan

kasus

terhadap

penyelewengan keuangan, pegawai Tersusunnya laporan

Persentase

pengaduan

hasil pemeriksaan

masyarakat yang

dengan tujuan tertentu

ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan

Persentase

hasil tindak lanjut

rekomendasi

penyelesaian

pemeriksaan BPK, BPKP dan BPK, BPKP dan APIP yang APIP KPU

ditindaklanjuti


75


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Tersusunnya laporan

KPU

hasil evaluasi LAKIP

mendapatkan nilai

Kabupaten

Bantul

akuntabilitas

kinerja

minimal CC Tersusunnya laporan

Kualitas

penyusunan

hasil review laporan

laporan keuangan

keuangan

sesuai SAP

Tersusunnya laporan

Persentase penganggaran

hasil review RKA K/L

KPU Bantul yang efektif dan efisien

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program ini juga merupakan pelaksanaan program generik Komisi Pemilihan Umum

dengan

sasaran

program

(outcome)

yang

hendak

dicapai

adalah

meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Adapun indikator kinerja program yang akan dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Bantul yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2. sebagai berikut : Tabel 3.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Bantul No. 1.

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan

Sasaran Kegiatan


Meningkatnya dukungan sarana Persentase

Sarana transportasi/ mobilitas pegawai

dan Prasarana

kendaraan pejabat

pemenuhan bermotor

dan

bagi

operasional

pegawai Meningkatnya peralatan

pemenuhan Persentase dan

fasilitas dukungan

perkantoran

pemenuhan sarana

prasarana Elektronik

dan

Mebelair/ Kantor

KPU

Kabupaten Bantul


76

Tabel 3.2. (Lanjutan) No.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan Meningkatnya


pemenuhan Tersedianya

kebutuhan gedung/ bangunan pembangunan gudang

di

KPU

tanah

untuk

gudang

di

Kabupaten KPU Kabupaten Bantul

Bantul Disetujuinya usulan anggaran pembangunan gudang yang memadai

c.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan keputusan KPU Kabupaten Bantul, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup : 1.

Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bantul pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

2.

Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu. Sementara sebagai tindak lanjut dari program penguatan kelembagaan

Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, maka ditetapkan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.3. berikut : Tabel 3.3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Indikator Kinerja No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Kegiatan 1. Penyiapan penyusunan Meningkatnya kualitas Persentase ketepatan Rancangan Kabupaten Penyelesaian

Keputusan Bantul,

KPU Rancangan

Advokasi, KPU

Sengketa

dan yang

Kabupaten sesuai

Penyuluhan Peraturan Perundang ketentuan undangan yang berkaitan dengan peraturan penyelenggaraan Pemilu

Keputusan waktu Bantul antara

sinkronisasi PKPU

dengan Keputusan

dan KPU

pembentukan Kabupaten Bantul perundang-

undangan


77


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keputusan KPU Kabupaten Bantul yang

sesuai

peraturan

format

perundang-

undangan Persentase stakeholder yang

mendapatkan

penyuluhan

Peraturan

KPU Persentase

ketepatan

waktu penyuluhan Meningkatnya kualitas

Persentase

pertimbangan/opini hukum penyelesaian sengketa dan

penyelesaian hukum

sengketa hukum

yang

dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bantul Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian

dengan

tepat waktu Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana

kampanye,

verifikasi partai politik Meningkatnya

Persentase pemangku

pelayanan dan kapasitas

kepentingan

penyelenggaraan

menerima

Pemilihan Umum

bimbingan/pelayanan penyusunan

yang

laporan

dana kampanye, audit dana pendaftaran

kampanye, Partai

Politik


78


Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase ketepatan

Sasaran Kegiatan

waktu penyiapan bahan pelayanan

pelaporan

dana kampanye, audit dana

kampanye,

pendaftaran

partai

politik Terlaksananya pengelolaan

dokumen

produk hukum Terlaksananya penyediaan

dan

penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Meningkatnya kualitas

Terlaksananya

pelayanan, pengelolaan

dukungan

dokumentasi

dan ketatausahaan

informasi hukum

handal

yang

(cepat,

tepat

dan akurat) Jumlah

Adhoc

mengikuti

yang Bimtek

Pemilihan 2.

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Meningkatnya

kualitas Fasilitasi

monitoring

Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dukungan teknis dalam

dan

dan Wakil Presiden, Pemilihan Pemilu Legislatif, Pemilu

pelaksanaan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati,

Presiden

dan

Wakil dan

supervisi

pemilu

Publikasi dan Sosialisasi serta Presiden serta Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dan PAW

Bupati dan Wakil Bupati

legislatif

Presiden/Wakil

Presiden Persentase

proses

PAW anggota DPRD Kabupaten dapat dalam

Bantul diselesaikan

waktu

5

hari

kerja Jumlah

penataan

daerah pemilihan


79


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah data serta dokumen

Pemilu

Legislatif,

Pemilu

Presiden

dan

Presiden

Wakil serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jumlah

kegiatan

Pendidikan Pemilih Persentase penyampaian informasi dan

publikasi

serta

sosialisasi pada Pemilu dan Pemilihan


80

C. KERANGKA REGULASI Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Bantul mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, dalam bentuk Peraturan KPU.9

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi (dua), yaitu : 1.

Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan

2.

Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan oleh KPU Kabupaten Bantul berupa Peraturan KPU : 1.

Terkait dengan Tahapan Pemilu a.

Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) 1)

Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;

2)

Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

3)

Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

4)

Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

5)

Dana kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

6)

Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

7)

Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

8)

Norma

standar,

pendistribusian

dan

kebutuhan

perlengkapan

penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 9)

Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

10)

Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

b.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 1)

Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak;

2)

Pemutakhiran Data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

3)

Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

4)

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

5)

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;


81

6)

Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

7)

Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

8)

Norma

standar,

pendistribusian

dan

kebutuhan

perlengkapan

penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; 9)

Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

10)

2.

Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu a.

Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b.

Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;

c.

Peraturan tentang kepegawaian;

d.

Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;

e.

Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

f.

Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Bantul, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Bantul. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Bantul akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: 1.

Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;

2.

Penataan tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja KPU Kabupaten Bantul;

3.

Penyempurnaan hubungan tata kerja internal KPU Kabupaten Bantul dan lembaga lain agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

4.

Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Bantul yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Bantul dengan baik;

5.

Penguatan

fungsi

pendidikan

dan

pelatihan

bagi

pemilih

sebagai

upaya

meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas; 6.

Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dalam hal ini Disdukcapil, dan Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul, atau pihak ketiga;

7.

Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan;


82

8.

Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta media, maka pada Tahun 2015-2019 KPU Kabupaten Bantul berencana akan bekerjasama dengan sejumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam lingkup Kabupaten Bantul. Adapun untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, maka dilakukan upaya peningkatan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas SDM guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan mengutamakan kesetaraan di setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ada. KPU Kabupaten Bantul merencanakan mengadakan Nota Kesepahaman dengan beberapa instansi dan organisasi terkait diantaranya: 1.

Perguruan Tinggi;

2.

Organisasi Kemasyarakatan;

3.

Organisasi penyandang disabilitas;

4.

Pemda Kabupaten Bantul;

5.

LSM;

6.

Media massa

Selain itu KPU Kabupaten Bantul juga berencana melakukan studi banding pada daerah dengan karakter wilayah dan potensi serta permasalahan yang hampir serupa dengan Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan


83

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel 4.1. sebagai berikut: Tabel 4.1. Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Kurun Waktu 2015-2019 No

Program/Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

70%

75%

80%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

2

-

-

-

A.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

1.

Pelaksanaan

Meningkatnya

Persentase meningkatnya

akuntabilitas

pembinaan

kapasitas

pengelolaan

Perbendaharaan

pemahaman para pejabat

administrasi keuangan

pengetahuan/

pengelola keuangan di

Lingkungan Sekretariat KPU

Kabupaten

Bantul Terlaksananya sistem

Persentase laporan sistem

akuntansi

akuntansi dan pelaporan

dan

pelaporan keuangan

keuangan

Petunjuk

pengelolaan

keuangan di lingkungan

Juknis

2 Juknis

KPU Kabupaten Bantul Jumlah

juklak/juknis

pengelolaan

keuangan

2

-

-

-

Juknis

2 Juknis

Adhoc di lingkungan KPU Kabupaten Bantul Terselesaikannya

Persentase penyelesaian

permasalahan

permasalahan

pengelolaan

pengelolaan

keuangan

pada

100%

100%

100%

100%

100%

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

dalam keuangan

satker

KPU

Kabupaten Bantul Tersusunnya laporan

Penyampaian laporan

pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban

penggunaan

penggunaan

anggaran

(LPPA) yang tepat waktu

anggaran

dan valid Terlaksananya

Jumlah pembayaran gaji

Pelayanan

dan tunjangan

12

12

12

12

12

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Perkantoran


84

Tabel 4.1. (Lanjutan) No 2.

Program/Kegiatan

Target Kinerja


Sasaran Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

pola

95%

95%

100%

-

-

Terlaksananya

Persentase pelembagaan

95%

95%

100%

-

-

pelembagaan SOP

SOP pengelolaan logistik

pengelolaan

Pemilu

70%

80%

100%

-

-

70%

80%

100%

-

-

70%

80%

100%

-

-

70%

80%

100%

-

-

77,5%

77,5%

77,5%

77,5%

77,5%

77,5%

77,5%

77,5%

77,5%

77,5%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

100%

75%

75%

75%

80%

85%

Fasilitasi

Terlaksananya

Persentase

Pengelolaan Data,

pembinaan koordinasi


Dokumentasi,

dalam

Pemilu

Pengadaan,

logistik Pemilu

mengelola

Pendistribusian, Pemeliharaan

dan

Inventarisasi Logistik Pemilu

logistik

Pemilu Tersusunnya standar

Persentase

logistik Pemilu

standar logistik Pemilu

Terlaksananya

penyusunan

Persentase

pengendalian

dan

pengaturan

penyusunan

administrasi pengelolaan logistik

administrasi pengelolaan logistik Persentase

ketersediaan

informasi

arsip

dokumen

dan

pengelolaan

logistik pemilu

Tersedianya kebutuhan

3.

data logistik

Persentase data

ketersediaan

kebutuhan

logistik

Pemilu yang akurat

Pemilu yang akurat

Pelaksanaan

Tersedianya

Persentase

Manajemen

dokumen

antara

Renstra dan

Perencanaan Data

dan

kesesuaian

perencanaan

dan

Renja

penganggaran,

data

Kabupaten Bantul

dengan

RKA

KPU

dan informasi serta hasil monitoring

dan

evaluasi Terwujudnya

Persentase

koordinasi

kerjasama

fasilitasi

antar lembaga

Kabupaten Bantul dengan

KPU

lembaga lain Fasilitasi

pelaksanaan

riset kepemiluan Terwujudnya sistem

Persentase

administrasi

monitoring dan evaluasi

laporan

penyelenggaraan

yang akuntabel dan tepat

pemilu

waktu

yang

tertib,

efektif dan efisien Persentase target Kinerja KPU Kabupaten Bantul

sesuai

dengan

penetapan kinerja


85


Program/Kegiatan

Target Kinerja


2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya data,

Persentase pemutakhiran

100%

100%

100%

100%

100%

informasi dan sarana

data pemilih

dan

di

Sasaran Kegiatan

prasarana

teknologi

tingkat

desa

di

Kabupaten Bantul

informasi Tersusunnya rencana

Jumlah

penerapan

yang digunakan

e-

Government

4.

yang

dalam

sistem

aplikasi

1

1

3

3

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

-

85%

85%

85%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

penyelenggaraan

konkrit dan terukur

Pemilu

Pembinaan SDM,

Tingkat

Penataan organisasi,

Pelayanan dan

tertib

pembinaan

Administrasi

administrasi dan

pengelolaan

Kepegawaian

pengelolaan SDM

administrasi SDM

Terlaksananya Diklat

Layanan

Teknis dan Diklat

kompetensi SDM

ketepatan

4 Aplikasi

dan

peningkatan

Struktural Tingkat ketepatan

Pergantian Antar Waktu

proses

anggota KPU Kabupaten

pelaksanaan

pergantian

antar

Bantul

waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Bantul Dokumen

Pengelolan

kepegawaian

Kepegawaian

Data

Base

Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksananya

penataan

SDM Terseleksinya

Terlaksananya

Anggota

Anggota KPU Kabupaten

KPU

Kabupaten

seleksi

Bantul

Bantul 5.

Penyelenggaraan

Meningkatnya

Persentase

Operasional dan

kualitas

kebutuhan

Pemeliharaan

pelayanan

sarana

Perkantoran

administrasi

administrasi

KPU

perkantoran

penunjang

Kabupaten

Bantul

dan

pemenuhan

prasarana

kinerja

pegawai Meningkatnya

Persentase

akuntabilitas

pengadministrasian BMN

penatausahaan

KPU Kabupaten Bantul ke

Barang Milik Negara

dalam aplikasi SIMAK

KPU

Kabupaten

Bantul Terwujudnya

Pelaporan

persediaan

pengelolaan

aset

persediaan

opname

(Stock opname)

waktu

Meningkatnya


kapasitas

tertib

personil pengelola

pelaksanaan

BMN

tindak lanjut

berdasarkan dengan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

stock tepat

administrasi evaluasi


86


Program/Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

tertib


100%

100%

100%

100%

100%

laporan

tertib administrasi review

70%

75%

80%

85%

85%

70%

75%

80%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya administrasi

Target Kinerja


Sasaran Kegiatan

BMN KPU Kabupaten

laporan

Bantul

Kabupaten Bantul

Meningkatnya

Persentase jumlah arsip

pengelolaan

dan

yang

BMN

KPU

dikelola

sesuai

penerapan kearsipan

dengan penerapan kaidah

sesuai

kearsipan

kaidah

kearsipan

Meningkatnya

Adanya

kapasitas

sosialisasi

penerapan

personil

dalam

penerapan Elektronik

kearsipan

dan

sistem elektronik

di


Sistem Kearsipan di KPU

Kabupaten

Bantul Meningkatnya

KPU

akuntabilitas

mengelola

Kabupaten

penataan,

aturan kearsipan

Bantul

arsip

sesuai

pendataan dan penilaian arsip Terpenuhinya sarana

Persentase

pendukung untuk

dukungan

pengadaan barang dengan

ketersediaan sarana

dan

prasarana e-Procurement e-

procurement Meningkatnya

Persentase

penyerahan

kualitas

hasil notulen rapat yang

penyelenggaraan

tepat waktu (3 hari)

keprotokolan, persidangan dan perpustakaan Meningkatnya

Persentase keberhasilan

layanan

penanggulangan

dukungan

pengamanan

gangguan keamanan, peningkatan

kapasitas

personil

anggota

keamanan yang ber-KTA dan

kegiatan

KPU

Kabupaten Bantul berjalan aman dan nyaman 6.

Pemeriksaan lingkungan

di

Tersusunnya laporan

Persentase

hasil pemeriksaan

kasus

Sekretariat

penurunan terhadap

penyelewengan

Kabupaten Bantul

keuangan, pegawai Tersusunnya laporan

Persentase

hasil pemeriksaan

masyarakat yang

dengan

ditindaklanjuti

tujuan

pengaduan

tertentu Tersusunnya laporan


hasil tindak lanjut

rekomendasi

pemeriksaan

BPK, BPKP dan APIP

BPK,


87


Program/Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Target Kinerja


BPKP dan APIP KPU

yang ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan

KPU

hasil evaluasi LAKIP

mendapatkan

Kabupaten

Bantul

2015

2016

2017

2018

2019

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

85%

85%

85%

60%

60%

60%

70%

80%

60%

70%

80%

90%

100%

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

-

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Tersusunnya laporan

Kualitas

hasil review laporan

laporan keuangan

penyusunan

keuangan

sesuai SAP

Tersusunnya laporan

Persentase penganggaran

hasil review RKA K/L

KPU Bantul yang efektif dan efisien

B.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

1.

Penyelenggaraan

Meningkatnya

Dukungan

dukungan

Sarana

dan Prasarana

Persentase

pemenuhan

sarana

kendaraan bermotor bagi

transportasi/ mobilitas

pejabat dan operasional

pegawai

pegawai

Meningkatnya

Persentase

pemenuhan peralatan

dukungan

dan

prasarana

fasilitas

perkantoran

pemenuhan sarana

dan

Mebelair/

Elektronik

Kantor

KPU

Kabupaten Bantul Meningkatnya

Tersedianya tanah untuk

pemenuhan

pembangunan gudang di

kebutuhan

gedung/


bangunan gudang di KPU

Kabupaten

Bantul Disetujuinya anggaran

usulan

pembangunan

gudang yang memadai

C.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

1.

Penyiapan

Meningkatnya

Persentase

penyusunan

kualitas

waktu sinkronisasi antara

Rancangan

Rancangan

PKPU dan keputusan KPU

Keputusan

Keputusan

KPU

Kabupaten Bantul,

KPU

Kabupaten

Bantul

Advokasi,

yang sesuai dengan

Penyelesaian Sengketa

ketepatan

Kabupaten Bantul

ketentuan dan

pembentukan

Penyuluhan

peraturan perundang-

Peraturan

undangan

Perundangundangan berkaitan

yang dengan

penyelenggaraan pemilu Persentase

keputusan

KPU

Kabupaten

Bantul

yang

sesuai

format

peraturan

perundang-

undangan


88


Program/Kegiatan

Target Kinerja


Sasaran Kegiatan

Persentase

stakeholder

yang

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

86%

87%

87%

87%

87%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

mendapatkan

penyuluhan

peraturan

KPU Persentase

ketepatan

waktu penyuluhan Meningkatnya


kualitas

sengketa

pertimbangan/opini

dimenangkan oleh KPU

hukum

Kabupaten Bantul

dan

hukum

yang

penyelesaian sengketa hukum Persentase

penyiapan

bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian

dengan

tepat waktu Tersedianya

pedoman

teknis penyusunan dana

pelaporan

kampanye,

audit

dana kampanye, verifikasi partai politik Meningkatnya pelayanan

Persentase dan

pemangku

kepentingan

yang

kapasitas

menerima

penyelenggaraan

bimbingan/pelayanan

Pemilihan Umum

penyusunan laporan dana kampanye,

audit

dana

kampanye, pendaftaran Partai Politik Persentase

ketepatan

waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye,

audit

kampanye,

dana

pendaftaran

partai politik Terlaksananya pengelolaan

dokumen

produk hukum Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi informasi

hukum

dan yang

mutakhir Meningkatnya

Terlaksananya dukungan

kualitas

ketatausahaan

pelayanan,

handal (cepat, tepat dan

pengelolaan

akurat)

dokumentasi

yang

dan

informasi hukum


89


Program/Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Target Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah

Adhoc

yang

mengikuti

2015

2016

2017

2018

2019

100%

-

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Dok

1 Dok

-

-

1 Dok

15 Keg

4 Keg

8 Keg

11 Keg

17 Keg

100%

100%

100%

100%

100%

Bimtek

Pemilihan 2.

Fasilitasi

Meningkatnya

Fasilitasi monitoring dan

Pelaksanaan

kualitas

supervisi

dukungan

Tahapan

Pemilu

teknis dalam

pemilihan

Legislatif,

Pemilu

Pemilu

legislatif

Presiden dan Wakil

Pemilu

Presiden, Pemilihan

Presiden dan Wakil

Bupati

Presiden

dan

Wakil

Bupati, Publikasi Sosialisasi

Legislatif,

pelaksanaan dan

pemilu dan

Presiden/Wakil Presiden

serta

Pemilihan Bupati dan dan

Wakil Bupati

serta

Partisipasi Masyarakat

dan

PAW Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bantul dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

Jumlah penataan daerah pemilihan Jumlah

data

serta

dokumen

Pemilu

Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan

Bupati

dan

Wakil Bupati Jumlah

kegiatan

Pendidikan Pemilih Persentase penyampaian informasi serta

dan

publikasi

sosialisasi

pada

Pemilu dan Pemilihan


90

B. KERANGKA PENDANAAN Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 27.531.626.400

2.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

KPU

sebesar

Rp. 1.410.000.000 3.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 32.607.635.800

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul selama 5 tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan

076.01.01

076.01.02

076.01.06

Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

TOTAL

Alokasi Jumlah 2015

2016

2017

2018

2019

1.652.078.000

2.906.000.000

3.380.500.000

9.763.768.000

9.829.280.400

27.531.626.400

-

690.000.000

720.000.000

-

-

1.410.000.000

269.098.000

675.000.000

725.000.000

1.306.249.000

29.632.288.800

32.607.635.800

1.921.176.000

4.271.000.000

4.825.500.000

11.070.017.000

39.461.569.200

61.549.262.200


91

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul Setiap Kegiatan Selama 5 tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan

076.01.01

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU

Alokasi Jumlah 2015

2016

2017

2018

2019

1.652.078.000

2.906.000.000

3.380.500.000

9.763.768.000

9.829.280.400

27.531.626.400

853.063.000

2.172.000.000

2.570.500.000

1.171.814.000

1.405.240.800

8.172.617.800

-

15.000.000

36.000.000

1.022.787.000

6.902.088.000

7.975.875.000

79.300.000

45.000.000

110.000.000

6.626.505.000

887.821.200

7.748.626.200

39.560.000

15.000.000

15.000.000

518.152.000

117.266.400

704.978.400

675.555.000

655.000.000

640.000.000

424.510.000

516.864.000

2.911.929.000

4.600.000

4.000.000

9.000.000

-

-

17.600.000

076.01.02

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

-

690.000.000

720.000.000

-

-

1.410.000.000

3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

-

690.000.000

720.000.000

-

-

1.410.000.000

076.01.06

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

269.098.000

675.000.000

725.000.000

1.306.249.000

29.632.288.800

32.607.635.800

3355

3356

3357

3358

3360

3361

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota


92

Tabel 4.3. (Lanjutan) Program/ Kegiatan

3363

3364

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu TOTAL

Alokasi Jumlah 2015

2016

2017

2018

2019

92.833.000

20.000.000

385.000.000

265.530.000

352.116.000

1.115.479.000

176.265.000

655.000.000

340.000.000

1.040.719.000

29.280.172.800

31.492.156.800

1.921.176.000

4.271.000.000

4.825.500.000

11.070.017.000

39.461.569.200

61.549.262.200

Tabel 4.4. Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul Selama 5 tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan

076.01.01


Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU

Alokasi Jumlah 2015

2016

2017

2018

2019

1.652.078.000

2.906.000.000

3.380.500.000

9.763.768.000

9.829.280.400

27.531.626.400

853.063.000

2.172.000.000

2.570.500.000

1.171.814.000

1.405.240.800

8.172.617.800

5.600.000

5.000.000

5.500.000

-

-

16.100.000

Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

20.650.000

35.000.000

35.000.000

43.686.000

58.038.000

192.374.000

Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan

23.945.000

5.000.000

5.000.000

-

-

33.945.000

-

20.000.000

25.000.000

114.350.000

131.361.600

290.711.600

802.868.000

2.107.000.000

2.500.000.000

1.013.778.000

1.215.841.200

7.639.487.200

Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan

Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sasaran Kegiatan (output) 5 Terlaksananya Layanan Perkantoran


93



Alokasi Jumlah 2015

2016

2017

2018

Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

-

15.000.000

36.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Adhoc dalam mengelola logistik Pemilu

-

15.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu

-

Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

6.902.088.000

7.975.875.000

15.000.000

-

30.000.000

-

8.000.000

3.369.600

11.369.600

-

-

-

221.602.800

311.065.800

-

-

13.000.000

-

13.000.000

-

-

-

933.324.000

6.677.115.600

7.610.439.600

79.300.000

45.000.000

110.000.000

6.626.505.000

887.821.200

7.748.626.200

44.650.000

35.000.000

50.000.000

11.150.000

31.970.400

172.770.400

-

-

-

76.922.400

76.922.400

Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

15.800.000

10.000.000

15.000.000

6.575.395.000

169.989.600

6.786.184.600

Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

18.850.000

-

45.000.000

8.200.000

512.960.400

585.010.400

Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga

1.022.787.000

2019

89.463.000


94



Alokasi Jumlah 2015

2016

2017

2018

2019

Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

-

-

-

31.760.000

95.978.400

127.738.400

Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

39.560.000

15.000.000

15.000.000

518.152.000

117.266.400

704.978.400

Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

22.780.000

10.000.000

10.000.000

3.200.000

101.498.400

147.478.400

Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

16.780.000

5.000.000

5.000.000

6.902.000

15.768.000

49.450.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.594.000

-

1.594.000

-

-

-

506.456.000

-

506.456.000

675.555.000

655.000.000

640.000.000

424.510.000

516.864.000

2.911.929.000

642.530.000

600.000.000

600.000.000

415.171.000

466.254.000

2.723.955.000

Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Bantul

-

-

-

-

12.312.000

12.312.000

Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

-

-

-

-

38.298.000

38.298.000

Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN

12.295.000

20.000.000

20.000.000

-

-

52.295.000

Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Bantul

15.980.000

20.000.000

5.000.000

9.339.000

-

50.319.000

Sasaran Kegiatan (output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (output) 4 Dokumen kepegawaian Sasaran Kegiatan (output) 5 Terseleksinya Anggota KPU Kabupaten Bantul Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran


95



Alokasi Jumlah 2015

2016

2017

2018

2019

Sasaran Kegiatan (output) 6 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

-

-

-

-

-

-

Sasaran Kegiatan (output) 7 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Bantul

-

-

-

-

-

-

Sasaran Kegiatan (output) 8 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip

4.750.000

15.000.000

15.000.000

-

-

34.750.000

Sasaran Kegiatan (output) 9 Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan eprocurement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.600.000

4.000.000

9.000.000

-

17.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sasaran Kegiatan (output) 10 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan

Sasaran Kegiatan (output) 11 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan

Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU

-


96


076.01.02


Jumlah 2015

2016

2017

2018

2019

Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

4.600.000

4.000.000

4.000.000

-

12.600.000

Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

-

-

5.000.000

-

5.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersusunnya laporan hasil review RKA-K/L

-

-

-

-

-

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

-

690.000.000

720.000.000

-

-

1.410.000.000

-

690.000.000

720.000.000

-

-

1.410.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai

-

600.000.000

600.000.000

-

1.200.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

60.000.000

60.000.000

-

-

120.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan gudang di KPU Kabupaten Bantul

-

30.000.000

60.000.000

-

-

90.000.000

269.098.000

675.000.000

725.000.000

1.306.249.000

29.632.288.800

32.607.635.800

92.833.000

20.000.000

385.000.000

265.530.000

352.116.000

1.115.479.000

Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

076.01.06

Alokasi

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu


97


Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bantul yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan

Alokasi Jumlah 2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

155.700.000

155.700.000

21.468.000

10.000.000

135.000.000

193.226.000

154.905.600

514.599.600

Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum

24.115.000

-

240.000.000

69.104.000

-

333.219.000

Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

47.250.000

10.000.000

10.000.000

3.200.000

41.510.400

111.960.400

176.265.000

655.000.000

340.000.000

1.040.719.000

29.280.172.800

31.492.156.800

176.265.000

655.000.000

340.000.000

1.040.719.000

29.280.172.800

31.492.156.800

1.921.176.000

4.271.000.000

4.825.500.000

11.070.017.000

39.461.569.200

61.549.262.200

Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Kegiatan 3364: Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Sasaran Kegiatan (output) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

TOTAL


98

BAB V PENUTUP Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum dan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2015 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan perkiraan dana yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh Komisioner dan staf di sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.


99

LAMPIRAN I : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KPU KABUPATEN BANTUL Target Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator

2015

2016

2017

Alokasi

2018

2019

KPU KABUPATEN BANTUL

2015

1.921.176.000

2016

2017

2018

2019

4.271.000.000

4.825.500.000

11.070.017.000

39.461.569.200

Unit Organis asi Pelaksa na

K/LN-BNS-BS

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Indikator Kerja 1.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan

75%

-

-

-

82%

Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan

75%

-

-

-

82%

Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

35%

-

-

-

75%

Indikator Kinerja 1.4 Persentase Tingkat Suara sah

90%

-

-

-

95%

Indikator Kinerja 1.5 Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

0,5%

-

-

-

0,1%


100

LAMPIRAN I : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KPU KABUPATEN BANTUL (LANJUTAN)

Program/ Kegiatan


Indikator Kinerja 1.6 Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

Target

Alokasi (dalam juta rupiah)

2015

2016

2017

2018

2019

100%

-

-

-

100%

2015

2016

2017

2018

2019


K/LN-BNS-BS

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu Indikator Kinerja 2.1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 2.2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian Indikator Kinerja 2.3 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu Indikator Kinerja 2.4 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu Indikator Kinerja 2.5 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan

70%

70%

70%

70%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

-

100%


101


Program/ Kegiatan


Target 2015

2016

2017

Alokasi (dalam juta rupiah) 2018

Presiden dan Wapres, Bupati dan Wakil Bupati Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Keputusan tentang Kepemiluan Indikator Kinerja 3.1 Persentase Partisipasi Pemangku kepentingan 95% 95% dalam regulasi tertentu (SK,Juknis,SE) Indikator Kinerja 3.2 Persentase sengketa hukum 100% 100% yang dimenangkan KPU Kabupaten Bantul PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Sasaran Program (Outcome) 1 Terlaksananya riset kepemiluan Indikator Kinerja 1.1 Persentase fasilitasi 100% 100% 100% 100% pelaksanaan riset kepemiluan Sasaran Program (Outcome) 2 Terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten


2019

2015

2016

2017

2.906.000.000

3.380.500.000

2018

2019


K/LN-BNS-BS

-

100%

1.652.078.000

9.763.768.000

9.829.280.400

100%

102


Program/ Kegiatan


Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kabupaten Bantul Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bantul. Indikator Kinerja 3.1 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANTUL Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan Indikator Kinerja 1.1 Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan

Target 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

75%

80%




85%

2015

2016

2017

2018

2019

853.063.000

2.172.000.000

2.570.500.000

1.171.814.000

1.405.240.800

5.600.000

5.000.000

5.500.000

-

-

K/LN-BNS-BS

90%

103


Program/ Kegiatan


KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Indikator Kinerja 2.1 Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Indikator Kinerja 2.2 Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 2.3 Jumlah juklak/juknis pengelolaan keuangan Adhoc di lingkungan KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Bantul

Target 2015

100%

2 Juknis

2 Juknis

100%

2016

2017

2018

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%




100%

2019

2015

2016

2017

2018

2019

20.650.000

35.000.000

35.000.000

43.686.000

58.038.000

23.945.000

5.000.000

5.000.000

-

-

K/LN-BNS-BS

100%

2 Juknis

2 Juknis

100%

104


Program/ Kegiatan


Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja 4.1 Penyampaian laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid Sasaran Kegiatan (Output) 5 Terlaksananya Pelayanan Perkantoran Indikator Kinerja 5.1 Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi dalam mengelola logistik Pemilu Indikator Kinerja 1.1 Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu

Target 2015

12 Lap

12 Bulan

95%

2016

12 Lap

12 Bulan

95%

2017

12 Lap

12 Bulan

100%




12 Lap

12 Bulan

-

2019

2015

2016

2017

2018

2019

-

20.000.000

25.000.000

114.350.000

131.361.600

802.868.000

2.107.000.000

2.500.000.000

1.013.778.000

1.215.841.200

-

15.000.000

36.000.000

1.022.787.000

6.902.088.000

-

15.000.000

15.000.000

-

-

K/LN-BNS-BS

12 Lap

12 Bulan

-

105


Program/ Kegiatan


Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu Indikator Kinerja 2.1 Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyusunan standar logistik Pemilu Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Indikator Kinerja 3.2 Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

Target 2015

95%

70%

2016

95%

80%

2017

100%

100%

2018

-

-

2019

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

8.000.000

-

3.369.600

-

-

-

89.463.000

221.602.800

-

-

13.000.000

-

-

K/LN-BNS-BS

-

-

70%

80%

100%

-

-

70%

80%

100%

-

-




106


Program/ Kegiatan


Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Indikator Kinerja 5.1 Persentase ketersediaan data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja 1.1 Persentase kesesuaian antara Renstra dengan Renja dan RKA KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga Indikator Kinerja 2.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Bantul dengan lembaga lain

Target 2015

70%

77,5%

77,5%

2016

80%

77,5%

77,5%

2017

100%

77,5%

77,5%



-

77,5%

77,5%

2019

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

933.324.000

6.677.115.600

79.300.000

45.000.000

110.000.000

6.626.505.000

887.821.200

44.650.000

35.000.000

50.000.000

11.150.000

31.970.400

-

-

-


K/LN-BNS-BS

-

77,5%

76.922.400

77,5%

107


Program/ Kegiatan


Indikator Kinerja 2.2 Fasilitasi pelaksanaan riset kepemiluan Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Indikator Kinerja 3.2 Persentase target Kinerja KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan penetapan kinerja Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Indikator Kinerja 4.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat desa di Kabupaten Bantul

Target


2015

2016

2017

2018

2019

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

100%

75%

75%

75%

80%

85%

100%

100%

100%


100%

2015

2016

2017

2018

2019

15.800.000

10.000.000

15.000.000

6.575.395.000

169.989.600

18.850.000

-

45.000.000

8.200.000

512.960.400


K/LN-BNS-BS

100%

108


Program/ Kegiatan


Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur Indikator Kinerja 5.1 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja 1.1 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Indikator Kinerja 2.1 Layanan peningkatan kompetensi SDM Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian

Target 2015

2016

2017

2018

2019

4

1

1

3

3

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

90%

100%

90%

100%

90%

100%




90%

100%

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

31.760.000

95.978.400

39.560.000

15.000.000

15.000.000

518.152.000

117.266.400

22.780.000

10.000.000

10.000.000

3.200.000

101.498.400

16.780.000

5.000.000

5.000.000

6.902.000

15.768.000

-

-

-

-

-

K/LN-BNS-BS

90%

100%

-

109


Program/ Kegiatan


antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 3.1 Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (Output) 4 Dokumen kepegawaian Indikator Kinerja 4.1 Pengelolan Data Base Kepegawaian Indikator Kinerja 4.2 Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Indikator Kinerja 4.3 Terlaksananya penataan SDM Sasaran Kegiatan (Output) 5 Terseleksinya Anggota KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 5.1 Terlaksananya seleksi Anggota KPU Kabupaten Bantul KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL

Target 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

DAN PEMELIHARAAN



100%

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

1.594.000

-

-

-

-

506.456.000

-

675.555.000

655.000.000

640.000.000

424.510.000

516.864.000

K/LN-BNS-BS

-

PERKANTORAN KPU KABUPATEN BANTUL


110


Program/ Kegiatan


Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Bantul ke dalam aplikasi SIMAK Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) Indikator Kinerja 3.1 Pelaporan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kapasitas

Target 2015

85%

100%

100%

2016

85%

100%

100%

2017

85%

100%

100%




85%

100%

100%

2019

2015

2016

2017

2018

2019

642.530.000

600.000.000

600.000.000

415.171.000

466.254.000

-

-

-

-

12.312.000

-

-

-

-

38.298.000

12.295.000

20.000.000

20.000.000

-

-

K/LN-BNS-BS

85%

100%

100%

111


Program/ Kegiatan


personil pengelola BMN Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut Sasaran Kegiatan (Output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 5.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (Output) 6 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan Indikator Kinerja 6.1 Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan Sasaran Kegiatan (Output) 7 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Bantul

Target 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

2015

2016

15.980.000

100%

100%

100%

100%

75%

80%


85%

2017

20.000.000

2018

2019

5.000.000

9.339.000

-

-

-

-

-

-

-

K/LN-BNS-BS

100%

-

70%



-

85%

-

-

112


Program/ Kegiatan


Indikator Kinerja 7.1 Adanya sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (Output) 8 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip Indikator Kinerja 8.1 KPU Kabupaten Bantul mengelola arsip sesuai aturan kearsipan

Sasaran Kegiatan (Output) 9 Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement Indikator Kinerja 9.1 Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement Sasaran Kegiatan (Output) 10 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan

Target 2015

2016

2017

2018

2019

70%

75%

80%

85%

85%

2015

2016

4.750.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

2017

15.000.000

2018

2019

15.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

K/LN-BNS-BS

100%

-

100%



-

100%

-

-

113


Program/ Kegiatan


Indikator Kinerja 10.1 Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari) Sasaran Kegiatan (Output) 11 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan Indikator Kinerja 11.1 Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Bantul berjalan aman dan nyaman KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABUPATEN BANTUL Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan

Target 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

2015

2016

-

90%

90%

90%

100%

-

0%

0%


0%

2017

-

2018

2019

-

-

-

9.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

K/LN-BNS-BS

100%

4.600.000

0%



4.000.000

-

0%

-

-

114


Program/ Kegiatan


tujuan tertentu Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP Indikator Kinerja 4.1 KPU Kabupaten Bantul mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Indikator Kinerja 5.1 Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

Target 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

2015

2016

-

100%

70%

100%

100%

80%

100%

100%

90%

100%




100%

100%

100%

2017

-

2018

-

2019

-

K/LN-BNS-BS

-

100%

4.600.000

4.000.000

4.000.000

-

-

-

5.000.000

-

100%

100%

115


Program/ Kegiatan


Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersusunnya laporan hasil reviu RKA-K/L Indikator Kinerja 6.1 Persentase penganggaran KPU Bantul yang efektif dan efisien PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU Sasaran Program (Outcome) Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Indikator Kinerja Persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai

Target 2015

85%

90%

2016

85%

100%

2017

85%

100%




85%

100%

2019

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

-

690.000.000

720.000.000

-

-

-

690.000.000

720.000.000

-

-

-

600.000.000

600.000.000

K/LN-BNS-BS

85%

100%

-

116


Program/ Kegiatan


Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik Kantor KPU Kabupaten Bantul Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan gudang di KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 3.1 Tersedianya tanah untuk pembangunan gudang di KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 3.2 Disetujuinya usulan anggaran pembangunan gudang yang memadai PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

Target 2015

2016

2017

2018

2019

60%

60%

60%

70%

80%

60%

70%

80%

90%

2015

2016

2017

2018

2019

-

60.000.000

60.000.000

-

-

-

30.000.000

60.000.000

-

-

269.098.000

675.000.000

725.000.000

1.306.249.000

29.632.288.800

K/LN-BNS-BS

100%

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

-




117


Program/ Kegiatan


Sasaran Program (Outcome) 1 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Bantul pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya Indikator Kinerja 1.1 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan kerangka regulasi Indikator Kinerja 1.2 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan SOP Sasaran Program (Outcome) 2 Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu Indikator Kinerja 1.3 Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum

Target


2015

2016

2017

2018

2019

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%


2015

2016

2017

2018

2019


K/LN-BNS-BS

118


Program/ Kegiatan


KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN RANCANGAN KABUPATEN

PENYULUHAN PERUNDANG BERKAITAN

2015

2016

2017


2019

2015

2016

2017

2018

2019


K/LN-BNS-BS

PENYUSUNAN

KEPUTUSAN BANTUL,

PENYELESAIAN

Target

KPU

ADVOKASI,

SENGKETA

DAN

92.833.000

20.000.000

385.000.000

265.530.000

352.116.000

-

-

-

-

155.700.000

PERATURAN UNDANGAN

YANG DENGAN

PENYELENGGARAAN PEMILU Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bantul yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan Indikator Kinerja 1.1 Persentase ketepatan waktu sinkronisasi antara PKPU dan keputusan KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 1.2 Persentase keputusan KPU Kabupaten Bantul yang sesuai format peraturan perundang-undangan

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%


119


Program/ Kegiatan


Indikator Kinerja 1.3 Persentase stakeholder yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU Indikator Kinerja 1.4 Persentase ketepatan waktu penyuluhan Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bantul Indikator Kinerja 2.2 Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Indikator Kinerja 2.3 Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya pelayanan

Target 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

86%

87%

87%

87%

87%

100%

-

-

100%

100%




2016

2017

2018

2019

21.468.000

10.000.000

135.000.000

193.226.000

154.905.600

24.115.000

-

240.000.000

69.104.000

-

K/LN-BNS-BS

120


Program/ Kegiatan


dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Indikator Kinerja 3.1 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik Indikator Kinerja 3.2 Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik Indikator Kinerja 3.3 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Indikator Kinerja 3.4 Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Target


2015

2016

2017

2018

2019

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

90%

90%

90%

90%

90%


2015

47.250.000

2016

10.000.000

2017

10.000.000

2018

3.200.000

2019


K/LN-BNS-BS

41.510.400

121


Program/ Kegiatan


Indikator Kinerja 4.1 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat). Indikator Kinerja 4.2 Jumlah Adhoc yang mengikuti Bimtek Pemilihan KEGIATAN 3364: FASILITASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAW Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indikator Kinerja 1.1 Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilihan dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Indikator Kinerja 1.2 Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten

Target


2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

90%

90%

90%

100%

-

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


2015

2016

2017

2018

2019

176.265.000

655.000.000

340.000.000

1.040.719.000

29.280.172.800

176.265.000

655.000.000

340.000.000

1.040.719.000

29.280.172.800


K/LN-BNS-BS

122


Program/ Kegiatan


Bantul dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Indikator Kinerja 1.3 Jumlah penataan daerah pemilihan Indikator Kinerja 1.4 Jumlah data serta dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indikator Kinerja 1.5 Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Indikator Kinerja 1.6 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilihan

Target


2015

2016

2017

2018

2019

1 Dok

1 Dok

-

-

1 Dok

15 Keg

4 Keg

8 Keg

11 Keg

17 Keg

100%

100%

100%

100%

100%


2015

2016

2017

2018

2019


K/LN-BNS-BS

123

No title

Recommend Documents