vi
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tahapan Umum Penetapan KKLD Gambar 2. Usulan Kelembagaan KKLD di Tingkat Kabupaten/Kota
1. Pendahuluan 9 33
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Nama dan Jumlah Daerah Perlindungan Laut di Lokasi COREMAP II ADB
42
Lampiran 2. Peta Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Lokasi COREMAP II - ADB
a. Peta KKLD Kepulauan Mentawai b. Peta KKLD Batam c. Peta KKLD Bintan d. Peta KKLD Natuna e. Peta KKLD Nias f. Peta KKLD Tapanuli Tengah
44 45 46 47 48 49
Lampiran 3. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 3a. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia Lampiran 3b. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia Lampiran 3c. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 4. Sistem Zonasi di Taman Nasional Komodo
01
COREMAP II ADB
50 51 52
53
Otonomi daerah telah diberlakukan
konservasi
melalui Undang-undang No.32 tahun
tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan
ekosistem,
berdasarkan
2004, kabupaten/kota diberikan ke-
konservasi perairan dapat meliputi:
wenangan oleh pemerintah pusat un-
kawasan konservasi perairan tawar,
tuk mengatur dan mengkoordinasikan
perairan payau, atau perairan laut.
penggunaan sumberdaya pesisir dan
Kawasan konservasi di wilayah perai-
laut dalam batas 1/3 dari batas ke-
ran laut tersebut dikenal sebagai Ka-
wenangan
wasan Konservasi Laut (KKL). Dalam
provinsi.
Daerah
yang
mempunyai wilayah laut, diberikan
pengembangannya,
kewenangan untuk melakukan konser-
servasi perairan di wilayah laut yang
kawasan
kon-
vasi dan mengatur sumberdaya alam
dikembangkan oleh pemerintah daerah
di tingkat daerah tercantum dalam pa
sering disebut sebagai Kawasan Kon-
sal 18:1 Undang-undang No.32 tahun
servasi Laut Daerah (KKLD).
2004. Kewenangan tersebut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
Pada akhir abad lalu, diakui adanya
pengelolaan kekayaan laut (18:3a),
3 (tiga) pendekatan prinsip untuk pe
pengaturan administrasi (18:3b), pe
ngembangan
ngaturan tata ruang (18:3c), dan pe
Laut (KKL). Ketiga pendekatan terse-
negakan hukum (18:3d). Selain itu,
but berkaitan langsung dengan penge-
upaya-upaya
sumberda-
lolaan sumberdaya ikan (UNCLOS pa
ya ikan untuk pengelolaan perikanan
sal 61-68). UNCLOS telah diratifikasi
haruslah mempertimbangkan hukum
dengan UU 17/1985, yang menekan
adat dan kearifan lokal serta memper-
kan perlunya pengelolaan perikanan,
hatikan peran serta masyarakat (pasal
karena sumberdaya ikan tidak tanpa
konservasi
6 UU 31/2004).
Kawasan
Konservasi
batas kelestarian. Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang pa
Kawasan konservasi perairan meru-
ling tua terdiri dari pengaturan dan
pakan bagian dari pengelolaan atau
pengelolaan kegiatan individual di sek-
vi
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tahapan Umum Penetapan KKLD Gambar 2. Usulan Kelembagaan KKLD di Tingkat Kabupaten/Kota
1. Pendahuluan 9 33
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Nama dan Jumlah Daerah Perlindungan Laut di Lokasi COREMAP II ADB
42
Lampiran 2. Peta Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Lokasi COREMAP II - ADB
a. Peta KKLD Kepulauan Mentawai b. Peta KKLD Batam c. Peta KKLD Bintan d. Peta KKLD Natuna e. Peta KKLD Nias f. Peta KKLD Tapanuli Tengah
44 45 46 47 48 49
Lampiran 3. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 3a. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia Lampiran 3b. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia Lampiran 3c. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 4. Sistem Zonasi di Taman Nasional Komodo
01
COREMAP II ADB
50 51 52
53
Otonomi daerah telah diberlakukan
konservasi
melalui Undang-undang No.32 tahun
tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan
ekosistem,
berdasarkan
2004, kabupaten/kota diberikan ke-
konservasi perairan dapat meliputi:
wenangan oleh pemerintah pusat un-
kawasan konservasi perairan tawar,
tuk mengatur dan mengkoordinasikan
perairan payau, atau perairan laut.
penggunaan sumberdaya pesisir dan
Kawasan konservasi di wilayah perai-
laut dalam batas 1/3 dari batas ke-
ran laut tersebut dikenal sebagai Ka-
wenangan
wasan Konservasi Laut (KKL). Dalam
provinsi.
Daerah
yang
mempunyai wilayah laut, diberikan
pengembangannya,
kewenangan untuk melakukan konser-
servasi perairan di wilayah laut yang
kawasan
kon-
vasi dan mengatur sumberdaya alam
dikembangkan oleh pemerintah daerah
di tingkat daerah tercantum dalam pa
sering disebut sebagai Kawasan Kon-
sal 18:1 Undang-undang No.32 tahun
servasi Laut Daerah (KKLD).
2004. Kewenangan tersebut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
Pada akhir abad lalu, diakui adanya
pengelolaan kekayaan laut (18:3a),
3 (tiga) pendekatan prinsip untuk pe
pengaturan administrasi (18:3b), pe
ngembangan
ngaturan tata ruang (18:3c), dan pe
Laut (KKL). Ketiga pendekatan terse-
negakan hukum (18:3d). Selain itu,
but berkaitan langsung dengan penge-
upaya-upaya
sumberda-
lolaan sumberdaya ikan (UNCLOS pa
ya ikan untuk pengelolaan perikanan
sal 61-68). UNCLOS telah diratifikasi
haruslah mempertimbangkan hukum
dengan UU 17/1985, yang menekan
adat dan kearifan lokal serta memper-
kan perlunya pengelolaan perikanan,
hatikan peran serta masyarakat (pasal
karena sumberdaya ikan tidak tanpa
konservasi
6 UU 31/2004).
Kawasan
Konservasi
batas kelestarian. Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang pa
Kawasan konservasi perairan meru-
ling tua terdiri dari pengaturan dan
pakan bagian dari pengelolaan atau
pengelolaan kegiatan individual di sek-
vi
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tahapan Umum Penetapan KKLD Gambar 2. Usulan Kelembagaan KKLD di Tingkat Kabupaten/Kota
1. Pendahuluan 9 33
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Nama dan Jumlah Daerah Perlindungan Laut di Lokasi COREMAP II ADB
42
Lampiran 2. Peta Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Lokasi COREMAP II - ADB
a. Peta KKLD Kepulauan Mentawai b. Peta KKLD Batam c. Peta KKLD Bintan d. Peta KKLD Natuna e. Peta KKLD Nias f. Peta KKLD Tapanuli Tengah
44 45 46 47 48 49
Lampiran 3. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 3a. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia Lampiran 3b. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia Lampiran 3c. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 4. Sistem Zonasi di Taman Nasional Komodo
01
COREMAP II ADB
50 51 52
53
Otonomi daerah telah diberlakukan
konservasi
melalui Undang-undang No.32 tahun
tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan
ekosistem,
berdasarkan
2004, kabupaten/kota diberikan ke-
konservasi perairan dapat meliputi:
wenangan oleh pemerintah pusat un-
kawasan konservasi perairan tawar,
tuk mengatur dan mengkoordinasikan
perairan payau, atau perairan laut.
penggunaan sumberdaya pesisir dan
Kawasan konservasi di wilayah perai-
laut dalam batas 1/3 dari batas ke-
ran laut tersebut dikenal sebagai Ka-
wenangan
wasan Konservasi Laut (KKL). Dalam
provinsi.
Daerah
yang
mempunyai wilayah laut, diberikan
pengembangannya,
kewenangan untuk melakukan konser-
servasi perairan di wilayah laut yang
kawasan
kon-
vasi dan mengatur sumberdaya alam
dikembangkan oleh pemerintah daerah
di tingkat daerah tercantum dalam pa
sering disebut sebagai Kawasan Kon-
sal 18:1 Undang-undang No.32 tahun
servasi Laut Daerah (KKLD).
2004. Kewenangan tersebut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
Pada akhir abad lalu, diakui adanya
pengelolaan kekayaan laut (18:3a),
3 (tiga) pendekatan prinsip untuk pe
pengaturan administrasi (18:3b), pe
ngembangan
ngaturan tata ruang (18:3c), dan pe
Laut (KKL). Ketiga pendekatan terse-
negakan hukum (18:3d). Selain itu,
but berkaitan langsung dengan penge-
upaya-upaya
sumberda-
lolaan sumberdaya ikan (UNCLOS pa
ya ikan untuk pengelolaan perikanan
sal 61-68). UNCLOS telah diratifikasi
haruslah mempertimbangkan hukum
dengan UU 17/1985, yang menekan
adat dan kearifan lokal serta memper-
kan perlunya pengelolaan perikanan,
hatikan peran serta masyarakat (pasal
karena sumberdaya ikan tidak tanpa
konservasi
6 UU 31/2004).
Kawasan
Konservasi
batas kelestarian. Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang pa
Kawasan konservasi perairan meru-
ling tua terdiri dari pengaturan dan
pakan bagian dari pengelolaan atau
pengelolaan kegiatan individual di sek-
vi
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tahapan Umum Penetapan KKLD Gambar 2. Usulan Kelembagaan KKLD di Tingkat Kabupaten/Kota
1. Pendahuluan 9 33
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Nama dan Jumlah Daerah Perlindungan Laut di Lokasi COREMAP II ADB
42
Lampiran 2. Peta Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Lokasi COREMAP II - ADB
a. Peta KKLD Kepulauan Mentawai b. Peta KKLD Batam c. Peta KKLD Bintan d. Peta KKLD Natuna e. Peta KKLD Nias f. Peta KKLD Tapanuli Tengah
44 45 46 47 48 49
Lampiran 3. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 3a. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia Lampiran 3b. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia Lampiran 3c. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 4. Sistem Zonasi di Taman Nasional Komodo
01
COREMAP II ADB
50 51 52
53
Otonomi daerah telah diberlakukan
konservasi
melalui Undang-undang No.32 tahun
tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan
ekosistem,
berdasarkan
2004, kabupaten/kota diberikan ke-
konservasi perairan dapat meliputi:
wenangan oleh pemerintah pusat un-
kawasan konservasi perairan tawar,
tuk mengatur dan mengkoordinasikan
perairan payau, atau perairan laut.
penggunaan sumberdaya pesisir dan
Kawasan konservasi di wilayah perai-
laut dalam batas 1/3 dari batas ke-
ran laut tersebut dikenal sebagai Ka-
wenangan
wasan Konservasi Laut (KKL). Dalam
provinsi.
Daerah
yang
mempunyai wilayah laut, diberikan
pengembangannya,
kewenangan untuk melakukan konser-
servasi perairan di wilayah laut yang
kawasan
kon-
vasi dan mengatur sumberdaya alam
dikembangkan oleh pemerintah daerah
di tingkat daerah tercantum dalam pa
sering disebut sebagai Kawasan Kon-
sal 18:1 Undang-undang No.32 tahun
servasi Laut Daerah (KKLD).
2004. Kewenangan tersebut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
Pada akhir abad lalu, diakui adanya
pengelolaan kekayaan laut (18:3a),
3 (tiga) pendekatan prinsip untuk pe
pengaturan administrasi (18:3b), pe
ngembangan
ngaturan tata ruang (18:3c), dan pe
Laut (KKL). Ketiga pendekatan terse-
negakan hukum (18:3d). Selain itu,
but berkaitan langsung dengan penge-
upaya-upaya
sumberda-
lolaan sumberdaya ikan (UNCLOS pa
ya ikan untuk pengelolaan perikanan
sal 61-68). UNCLOS telah diratifikasi
haruslah mempertimbangkan hukum
dengan UU 17/1985, yang menekan
adat dan kearifan lokal serta memper-
kan perlunya pengelolaan perikanan,
hatikan peran serta masyarakat (pasal
karena sumberdaya ikan tidak tanpa
konservasi
6 UU 31/2004).
Kawasan
Konservasi
batas kelestarian. Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang pa
Kawasan konservasi perairan meru-
ling tua terdiri dari pengaturan dan
pakan bagian dari pengelolaan atau
pengelolaan kegiatan individual di sek-
12
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
COREMAP II - ADB
BOX.1
BUKU I: RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
STRUKTUR RENCANA PENGELOLAAN
2.2.4 Kondisi Sosial Budaya
2.2.4.1 Adat Tradisional
2.2.4.2 Institusi
2.2.4.3 Agama
3. ISU DAN PERMASALAHAN 3.1 Tekanan Populasi Penduduk
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. PENDAHULUAN
3.2 Penangkapan Ikan Yang Merusak
3.2.1 Penangkapan sumberdaya ikan dengan Bahan Peledak
3.2.2 Penangkapan sumberdaya ikan dengan Sianida
1.1 Latar Belakang
3.2.3 Mengumpulkan Invertebrata dari terumbu karang
1.2 Maksud dan Tujuan KKLD
3.2.4 Penangkapan Ikan dengan Racun Alami, Herbisida dan Pestisida
1.2.1 Tujuan Umum (tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan)
3.2.5 Penangkapan Ikan dengan Perangkap (Bubu), pancing dasar dan pukat
1.2.2 Tujuan Pengelolaan (Rencana Pengelolaan KKLD)
3.3 Pengambilan Biota Perairan Yang Berlebihan
1.3 Sasaran Pengelolaan KKLD
3.4 Spesies Eksotik dan Sumberdaya Ikan Yang Dilindungi
1.3.1 Perlindungan
3.5 Pencemaran
1.3.2 Pelestarian
3.6 Pariwisata
1.3.3 Pemanfaatan Sumberdaya
3.7 Kerusakan Terumbu Karang dan Perubahan
1.3.4 Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia
3.8 Kelembagaan
1.3.5 Peningkatan Sistem Pengelolaan
4. STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 2. KONDISI BIOFISIK, SOSIAL-EKONOMI DAN BUDAYA
4.1 Pengelolaan Kawasan Konservasi
2.1 Kondisi Biofisik
4.1.1 Visi dan Misi
2.1.1 Ekosistem Perairan
4.1.2 Kebijakan Pengelolaan
2.1.2 Ekosistem Teresterial
4.1.3 Pengelolaan Adaptif
2.2 Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya
4.2 Pemantauan dan Evaluasi
2.2.1 Demografi
4.2.1 Pemantauan Biota Laut (terumbu karang, padang lamun, biota
2.2.2 Sosial-ekonomi
2.2.3 Kegiatan Perikanan dan Kelautan
4.2.2 Pemantauan Vegetasi
2.2.3.1 Spesies Ekonomi Penting dan Metode Penangkapan Ikan
4.2.3 Pemantauan Lingkungan
2.2.3.2 Produktivitas Perikanan
4.2.4 Pemantauan tempat pemijahan ikan
4.2.5 Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
langka, eksotik, migrasi dan endemik)
13
12
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
COREMAP II - ADB
BOX.1
BUKU I: RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
STRUKTUR RENCANA PENGELOLAAN
2.2.4 Kondisi Sosial Budaya
2.2.4.1 Adat Tradisional
2.2.4.2 Institusi
2.2.4.3 Agama
3. ISU DAN PERMASALAHAN 3.1 Tekanan Populasi Penduduk
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. PENDAHULUAN
3.2 Penangkapan Ikan Yang Merusak
3.2.1 Penangkapan sumberdaya ikan dengan Bahan Peledak
3.2.2 Penangkapan sumberdaya ikan dengan Sianida
1.1 Latar Belakang
3.2.3 Mengumpulkan Invertebrata dari terumbu karang
1.2 Maksud dan Tujuan KKLD
3.2.4 Penangkapan Ikan dengan Racun Alami, Herbisida dan Pestisida
1.2.1 Tujuan Umum (tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan)
3.2.5 Penangkapan Ikan dengan Perangkap (Bubu), pancing dasar dan pukat
1.2.2 Tujuan Pengelolaan (Rencana Pengelolaan KKLD)
3.3 Pengambilan Biota Perairan Yang Berlebihan
1.3 Sasaran Pengelolaan KKLD
3.4 Spesies Eksotik dan Sumberdaya Ikan Yang Dilindungi
1.3.1 Perlindungan
3.5 Pencemaran
1.3.2 Pelestarian
3.6 Pariwisata
1.3.3 Pemanfaatan Sumberdaya
3.7 Kerusakan Terumbu Karang dan Perubahan
1.3.4 Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia
3.8 Kelembagaan
1.3.5 Peningkatan Sistem Pengelolaan
4. STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 2. KONDISI BIOFISIK, SOSIAL-EKONOMI DAN BUDAYA
4.1 Pengelolaan Kawasan Konservasi
2.1 Kondisi Biofisik
4.1.1 Visi dan Misi
2.1.1 Ekosistem Perairan
4.1.2 Kebijakan Pengelolaan
2.1.2 Ekosistem Teresterial
4.1.3 Pengelolaan Adaptif
2.2 Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya
4.2 Pemantauan dan Evaluasi
2.2.1 Demografi
4.2.1 Pemantauan Biota Laut (terumbu karang, padang lamun, biota
2.2.2 Sosial-ekonomi
2.2.3 Kegiatan Perikanan dan Kelautan
4.2.2 Pemantauan Vegetasi
2.2.3.1 Spesies Ekonomi Penting dan Metode Penangkapan Ikan
4.2.3 Pemantauan Lingkungan
2.2.3.2 Produktivitas Perikanan
4.2.4 Pemantauan tempat pemijahan ikan
4.2.5 Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
langka, eksotik, migrasi dan endemik)
13
12
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
COREMAP II - ADB
BOX.1
BUKU I: RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
STRUKTUR RENCANA PENGELOLAAN
2.2.4 Kondisi Sosial Budaya
2.2.4.1 Adat Tradisional
2.2.4.2 Institusi
2.2.4.3 Agama
3. ISU DAN PERMASALAHAN 3.1 Tekanan Populasi Penduduk
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. PENDAHULUAN
3.2 Penangkapan Ikan Yang Merusak
3.2.1 Penangkapan sumberdaya ikan dengan Bahan Peledak
3.2.2 Penangkapan sumberdaya ikan dengan Sianida
1.1 Latar Belakang
3.2.3 Mengumpulkan Invertebrata dari terumbu karang
1.2 Maksud dan Tujuan KKLD
3.2.4 Penangkapan Ikan dengan Racun Alami, Herbisida dan Pestisida
1.2.1 Tujuan Umum (tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan)
3.2.5 Penangkapan Ikan dengan Perangkap (Bubu), pancing dasar dan pukat
1.2.2 Tujuan Pengelolaan (Rencana Pengelolaan KKLD)
3.3 Pengambilan Biota Perairan Yang Berlebihan
1.3 Sasaran Pengelolaan KKLD
3.4 Spesies Eksotik dan Sumberdaya Ikan Yang Dilindungi
1.3.1 Perlindungan
3.5 Pencemaran
1.3.2 Pelestarian
3.6 Pariwisata
1.3.3 Pemanfaatan Sumberdaya
3.7 Kerusakan Terumbu Karang dan Perubahan
1.3.4 Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia
3.8 Kelembagaan
1.3.5 Peningkatan Sistem Pengelolaan
4. STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 2. KONDISI BIOFISIK, SOSIAL-EKONOMI DAN BUDAYA
4.1 Pengelolaan Kawasan Konservasi
2.1 Kondisi Biofisik
4.1.1 Visi dan Misi
2.1.1 Ekosistem Perairan
4.1.2 Kebijakan Pengelolaan
2.1.2 Ekosistem Teresterial
4.1.3 Pengelolaan Adaptif
2.2 Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya
4.2 Pemantauan dan Evaluasi
2.2.1 Demografi
4.2.1 Pemantauan Biota Laut (terumbu karang, padang lamun, biota
2.2.2 Sosial-ekonomi
2.2.3 Kegiatan Perikanan dan Kelautan
4.2.2 Pemantauan Vegetasi
2.2.3.1 Spesies Ekonomi Penting dan Metode Penangkapan Ikan
4.2.3 Pemantauan Lingkungan
2.2.3.2 Produktivitas Perikanan
4.2.4 Pemantauan tempat pemijahan ikan
4.2.5 Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
langka, eksotik, migrasi dan endemik)
13
12
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
COREMAP II - ADB
BOX.1
BUKU I: RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
STRUKTUR RENCANA PENGELOLAAN
2.2.4 Kondisi Sosial Budaya
2.2.4.1 Adat Tradisional
2.2.4.2 Institusi
2.2.4.3 Agama
3. ISU DAN PERMASALAHAN 3.1 Tekanan Populasi Penduduk
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. PENDAHULUAN
3.2 Penangkapan Ikan Yang Merusak
3.2.1 Penangkapan sumberdaya ikan dengan Bahan Peledak
3.2.2 Penangkapan sumberdaya ikan dengan Sianida
1.1 Latar Belakang
3.2.3 Mengumpulkan Invertebrata dari terumbu karang
1.2 Maksud dan Tujuan KKLD
3.2.4 Penangkapan Ikan dengan Racun Alami, Herbisida dan Pestisida
1.2.1 Tujuan Umum (tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan)
3.2.5 Penangkapan Ikan dengan Perangkap (Bubu), pancing dasar dan pukat
1.2.2 Tujuan Pengelolaan (Rencana Pengelolaan KKLD)
3.3 Pengambilan Biota Perairan Yang Berlebihan
1.3 Sasaran Pengelolaan KKLD
3.4 Spesies Eksotik dan Sumberdaya Ikan Yang Dilindungi
1.3.1 Perlindungan
3.5 Pencemaran
1.3.2 Pelestarian
3.6 Pariwisata
1.3.3 Pemanfaatan Sumberdaya
3.7 Kerusakan Terumbu Karang dan Perubahan
1.3.4 Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia
3.8 Kelembagaan
1.3.5 Peningkatan Sistem Pengelolaan
4. STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 2. KONDISI BIOFISIK, SOSIAL-EKONOMI DAN BUDAYA
4.1 Pengelolaan Kawasan Konservasi
2.1 Kondisi Biofisik
4.1.1 Visi dan Misi
2.1.1 Ekosistem Perairan
4.1.2 Kebijakan Pengelolaan
2.1.2 Ekosistem Teresterial
4.1.3 Pengelolaan Adaptif
2.2 Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya
4.2 Pemantauan dan Evaluasi
2.2.1 Demografi
4.2.1 Pemantauan Biota Laut (terumbu karang, padang lamun, biota
2.2.2 Sosial-ekonomi
2.2.3 Kegiatan Perikanan dan Kelautan
4.2.2 Pemantauan Vegetasi
2.2.3.1 Spesies Ekonomi Penting dan Metode Penangkapan Ikan
4.2.3 Pemantauan Lingkungan
2.2.3.2 Produktivitas Perikanan
4.2.4 Pemantauan tempat pemijahan ikan
4.2.5 Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
langka, eksotik, migrasi dan endemik)
13
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
COREMAP II - ADB
Lampiran 3a. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 2d. Peta KKLD Natuna
50
47
panduan penyusunanrencana pengelolaankawasan konservasi laut daerah
COREMAP II - ADB
Lampiran 3a. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 2d. Peta KKLD Natuna
50
47
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
COREMAP II - ADB
Lampiran 3a. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 2d. Peta KKLD Natuna
50
47
panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah
COREMAP II - ADB
Lampiran 3a. Aktifitas dalam Zona-zona di Great Barrier Reefs, Australia
Lampiran 2d. Peta KKLD Natuna
50
47
