DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1 I.1.
Latar Belakang .....................................................................................................................1
I.2.
Landasan Hukum .................................................................................................................4
I.3.
Maksud dan Tujuan .............................................................................................................5
I.4.
Sistematika Penulisan ..........................................................................................................6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN........................................................................................... ....................8 II.1.
Wewenang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .............................................................8
II.2.
Sumberdaya Badan Pengelola Perbatasan .......................................................................12
II.3.
Kinerja Pelayanan ..............................................................................................................21
II.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan ..........23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............................................................ 26 III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Wewenang Tugas dan Fungsi ............................26 III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .......29 III.3. Telaahan Rencana Induk (Rinduk) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 20112014 ..................................................................................................................................32 III.3.1. Prioritas BNPP 2011-2014 .................................................................................... 32 III.3.2. Isu Strategis Pengelolaan dan Isu Strategis Pembangunan .................................. 34 III.3.3. Visi, Misi, dan Tujuan BNPP .................................................................................. 35 III.3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Laut ............. 37 III.3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Laut ................................................................................................ 38 III.3.6. Agenda Prioritas Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Laut ................................................................................................................... 41 III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ............................................................................42 III.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ................................................. 42 III.4.2. Telaahan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun ............ 42 III.4.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karimun ....................... 43 III.5. Penentuan Isu-isu Strategis...............................................................................................44 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................. 47 IV.1. Visi dan Misi ......................................................................................................................47 IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .............................................................................49 IV.3. Strategi dan Kebijakan ......................................................................................................54 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................................................................................................................... 56 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................. 70
i
BAB I PENDAHULUAN I.1.
LATAR BELAKANG Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini disusun sesuai dengan wewenang tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan serta berpedoman kepada RPJM Kabupaten Karimun dan bersifat indikatif. Sehingga Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun disusun dengan tahapan yang meliputi, i) persiapan penyusunan Renstra Badan; ii) penyusunan rancangan Renstra Badan; iii) penyusunan rancangan akhir Renstra Badan; dan iv) penetapan Renstra Badan. Pada saat rancangan Renstra Badan telah disusun, maka dilakukan pembahasan dengan seluruh unit kerja dilingkungan Badan bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan dalam sebuah forum SKPD. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD. Terdapat mekanisme pengacuan dan sinergitas dokumen yang dilakukan, dimana Kepala Badan menyampaikan rancangan Renstra Badan yang telah dibahas kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Dengan berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah, Bappeda melakukan
verifikasi
terhadap
rancangan
renstra
Badan, sebagai
bahan
penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra Badan disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan. Hal ini sekali lagi untuk menjamin bahwa terjadinya sinergitas dalam pembangunan daerah. Kemudian pada saat penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, dilakukan
1
penyempurnaan rancangan Renstra SKPD yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Pengesahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah. Selain dari sisi teknis penyusunan, dasar perumusan renstra badan adalah menjawab permasalahan dan isu strategis terkait dengan wewenang tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan urusan badan tersebut. Isu perbatasan laut menjadi isu yang sangat strategis mengingat luasnya wilayah laut dan banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia. Dalam PP no 26 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan kemudian meluncurkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 tahun 2011 mengenai Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2025. Sebagai acuan pengelolaan kawasan perbatasan, Desain Besar Pengelolaan Batas wilayah negara memuat hal-hal umum yang berlaku bagi seluruh kawasan perbatasan di Indonesia. Hal ini tentu saja belum bisa diterjemahkan secara lansung dalam implementasi di lapangan dengan kondisi yang berbeda satu sama lain. Ragam kondisi dan permasalahan yang berada di kawasan perbatasan, terutama di pulau-pulau terluar mengharuskan adanya rencana implementasi yang lebih ditail,
2
dan sektoral di tingkat daerah dengan tetap mengacu pada desain besar yang telah ditetapkan. Perencanaan Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah akan menjadi jawaban atas kebutuhan rencana ditail yang menjadi turunan dari desain besar pengelolaan batas wilayah negara, upaya-upaya yang lebih konkrit dan sesuai karakteristik permasalahan wilayah dalam pengelolaan kawasan perbatasan akan muncul secara sistematis dalam rangkaian program dan tindakan. Visi pengelolaan kawasan perbatasan kemudian diterjemahkan ke dalam visi pengelolaan kawasan perbatasan di tingkat daerah, begitu pula dengan arahan dan program yang dilakukan. Ragam permasalahan yang berbeda antara satu kawasan dengan lainnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan tentu saja tidak bisa menghadirkan rencana tindakan yang sama. Isu-isu strategis yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah menjadikan rencana strategis sebagai cara yang paling tepat dilakukan di tingkat daerah. Runutan proses mulai dari pengenalan masalah, analisis masalah, perumusan visi hingga detail tindakan disusun sedemikian rupa sesuai dengan skala prioritas, pemetaan pihak terkait menjadi hal penting yang harus dilakukan hingga kemungkinan tumpang tindih program lintas sektor tidak akan terjadi, dan hal ini juga memudahkan upaya Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam mewujudkan visi pengelolaan kawasan perbatasan di daerahnya. Tidak hanya mencermati kondisi yang terjadi saat ini, namun dalam menangkap fenomena yang terjadi lima tahun ke depan. Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 249 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama dan hanya sebanyak 54 pulau yang sudah berpenghuni (Data terakhir hasil verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun). Wilayah Kabupaten Karimun berada di antara Kota Batam, Kab. Bintan (Prov. Kepri), Kab. Meranti, Kab. Pelalawan dan Kab. Inhil (Prov. Riau) serta Negara tetangga Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadikan Karimun sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk berbagai kegiatan perekonomian. Kabupaten Karimun memiliki 9 (Sembilan) kecamatan dan 4 (empat) kecamatan yang masuk ke dalam lokasi prioritas, meliputi Kecamatan Kundur, Kecamatan Moro, Kecamatan
Meral
dan
Kecamatan
Tebing.
Dalam
menyikapi
tantangan
pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan yang dimiliki, maka
3
dibentuklah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun. Sebagai Badan yang baru dibentuk ditengah berbagai dinamika yang telah terjadi, Badan Pengelola Perbatasan
Daerah
Kabupaten
Karimun
memerlukan
percepatan
dalam
mengorganisir pembangunan baik yang berorientasi ke dalam ataupun menyikapi perkembangan ke luar. Sehingga pada tingakat kebutuhannya, penyusunan renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.
I.2.
LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101); 8. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pulau-pulau Kecil Terluar; 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; 10. Permendagri No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah; 11. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025; 12. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun;
I.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan kawasan perbatasan sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor dan antar daerah; 2. Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);
5
3. Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola kawasan perbatasan; 4. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan perbatasan.
I.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Bapetasprov . Gambaran pelayanan ini ditinjau dari wewenang, tugas dan fungsi (tupoksi) Bapetasprov sebagaimana diatur dalam , sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan Bapetasprov . BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab III menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani Bapetasprov . Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional dalam bentuk Rencana Induk (Rinduk) Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2011-2014 dan perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab IV menguraikan tentang perumusan visi dan misi Bapetasprov berdasarkan tupoksi dan isu-isu strategis. Misi lantas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun). Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.
6
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab V menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab VI menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun dan RPJM Kabupaten Karimun. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja SKPD yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJM.
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN II.1. WEWENANG,TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun mempuyai wewenang, tugas dan fungsi merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan perbatasan serta melaksanakan tugas yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkupnya. A. WEWENANG Dalam rangka melaksanakan tugas dan tugas fungsi pengelolaan perbatasan di daerah , Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai wewenang: a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. Menjaga dan memelihara tanda batas; c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan d. Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. B. TUGAS Tugas Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana
kebutuhan
anggaran,
mengkoordinasikan
pelaksanaan,
dan
melaksanakan evaluasi dan pengawasan di kabupaten. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah.
8
C. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi sebagai berikut : Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten; Pengkoordinasian
penetapan
kebijakan
dan
pelaksanaan
pembangunan,
pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten; 1. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten; 2. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten; 3. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten; 4. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten / kota; dan 5. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretraris Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka dibentuk Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut : a.
Kepala;
b. Sekretariat, membawahi : 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; c.
Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahi : 1). Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara; 2). Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas ;
9
d. Bidang Pengelolaan Potensi kawasan, membawahi : 1). Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan; 2). Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatsana; e.
Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawahi : 1). Sub Bidang Infrastuktur Sosial dan Ekonomi; 2). Sub Bidang Infrastuktur Pemerintah;
f.
Bidang Kerjasama, membawahi : 1). Sub Bidang Kerjasama Lintas Sektoral; 2). Sub Bidang Kerjasama Pusat dan Daerah;
g.
Jabatan Fungsional.
h.
UPT
Adapun Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut di bawah ini:
10
Gambar 1. Bagan Susunan Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun berdasarkan status kepegawaian per Januari 2013
11
II.1.1. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Perbatasan yang berada di bawah serta bertangungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Adapun tugas Sekretaris Badan Pengelolaan Daerah yaitu: 1. Memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 2. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 3. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektoral, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; dan 4. Melaksanakan pelayanan adminstrasi kerumahtanggaan dan ketatausahaan.
umum,
kepegawaian,
keuangan,
Sekretaris Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud meyelengarakan fungsi yaitu : 1. Koordinasi dan pennyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah; 2. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum; 3. Pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; 4. Pembinaan dan pemberian dukungan adminstrasi yang meliputi kepegawaian , keuangan, rumahtangga dan tata usaha; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah . Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsi membawahi dua (2) Sub Bagian yang terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, runahtangga dan tata usaha. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yaitu : 1. Pelaksanaan tata usaha dan arsip;
12
2. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai; 3. Penyusunan rencana pola karir dan diklat; 4. Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian serta urusan rumahtangga; dan 5. Pengembangan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan, program kerja, anggaran dan pengelolaan adminstrasi keuangan dilingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah . Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yaitu: 1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah; 2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program kerja jangka penjang, menengah dan tahunan di lingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah; 3. Penyiapan bahan program antar unit kerja dilingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah; 4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, verifikasi , akutansi dan urusan gaji; 5. Pembinaan bendarawan; dan 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyusunan laporan keuangan.
II.I.2. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENGELOLAAN BATAS NEGARA Bidang Pengelolaan Batas Negara dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah , yang mempunyai tugas yaitu : 1. Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wialayah Negara; 2. Melakukan koordinasi pengelolaan dan fasuilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; 3. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan 4. Melakukan pengendalian , pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara
13
Bidang Pengelolaan Batas Negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi , yaitu : 1. Penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut dan lintas batas; 2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah dara, laut, udara dan lintas batas; 3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan, pemiliharaan dan pengamanan batas negara wilayah darat, laut, udara dan lintas batas; 4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara dan lintas batas; 5. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara dan lintas batas; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Bidang Pengelolaan Batas Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya terbagi ke dalam dua (2) Sub Bidang terdiri dari : a. Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara, yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengkoordinasian penyusunan kebujakan pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggara, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas wilayah laut, dan udara. Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu : 1. Penyiapan penyusunan, perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan wilayah laut dan udara; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengelolaan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara; 3. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penbangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas; dan 4. Penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.
14
b. Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas, yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan rumusan rencana induk dan rencana aksi, pengkoordinasian, penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara. Sub Bidang Lintas Batas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu : 1. Penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan lintas batas negara; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara; 3. Penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.
II.I.3. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, yang mempunyai tugas, yaitu: 1. Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi Kawasan Perbatasan; 2. Melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendari penetapkan zona pengembangan, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; 3. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan 4. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, pembangunan serta pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan. Bidang Pengelolaan Potensi menyelanggarakan fungsi, yaitu:
Kawasan
dalam
melaksanakan
tugasnya
1. Penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan ; 2. Pengkoordinasian penyusunan kegiatan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; 3. Melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya lokal kawasan perbatasan 4. Pemberian rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
15
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan sesuai skala prioritas; 6. Pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan; dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbagi dalam dua (2) Sub Bagian yang terdiri dari : a. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan, yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengkoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian , pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu : 1. Penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan 3. Penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut. b. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengkoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu : 1. Penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan; dan 3. Penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang kawasan perbatasan.
16
II.I.4. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENGELOLAAN INFRASTUKTUR KAWASAN Bidang Pengelolaan Infrastuktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, yang mempunyai tugas, yaitu: 1. Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan insfrastruktur Kawasan Perbatasan; 2. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan fasiliatsi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara serta rasana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; 3. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan insfrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan 4. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, pembangunan serta pengelolaan insfrastruktur Kawasan Perbatasan. Bidang Pengelolaan Infrastuktur Kawasan dalam melaksanakan tugasnya menyelanggarakan fungsi, yaitu: 1. Penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pembangunan infrastruktur fisik, infrastuktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastuktur pemerintah; 2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonimian. Pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; 3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastuktur fisik, infrastuktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastuktur pemerintahan sesuai dengan skala prioritas; 4. Pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastuktur fisik, infrastuktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastuktur pemerintahan; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Bidang Pengelolaan Infrastuktur Kawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbagi dalam dua (2) Sub Bagian yang terdiri dari :
17
a. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesra yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengkoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan insfrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesra dalam melaksanakan tugsanya menyelengggarakan fungsi yaitu : 1. Penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastuktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kebijakan pembangunan infrastuktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan 3. Penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pembangunan infrastuktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
pelaporan
b. Sub Bidang Infrastuktur Pemerintahan, yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengkoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan insfrastruktu pemerintah. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan dalam melaksanakan tugsanya menyelengggarakan fungsi yaitu : 1. Penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastuktur pemerintahan; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastuktur pemerintahan; dan
kebijakan
3. Penyiapan pengendalian, pengawasan, pembangunan infrastuktur pemerintahan.
pelaporan
evaluasi
dan
II.I.5. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KERJASAMA Bidang Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, yang mempunyai tugas, yaitu: 1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama lintas sektor; 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama pusat dan daerah; 3. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran kerjasama sesuai skala prioritas;
18
4. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama. Bidang Kerjasama dalam melaksanakan tugasnya menyelanggarakan fungsi, yaitu: 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama lintas sektor; 2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama pusat dan daerah; 3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kerjasama sesuai skala prioritas; 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama; dan 5. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Bidang Kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbagi dalam dua (2) Sub Bagian yang terdiri dari : a. Sub Bidang Kerjasama Lintas Sektor, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemeirntah dan organisasi non pemerintah, nasional dan internasional, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama. Sub Bidang Kerjasama Lintas menyelengggarakan fungsi yaitu :
Sektor
dalam
melaksanakan
tugsanya
1. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah, nasional dan internasional; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kerjasama lintas sektor; 3. Penyiapan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama lintas sektoral. b.
Sub Bidang Kerjasama Pusat dan Daerah , yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar pusat dan daerah, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama. Sub Bidang Kerjasama Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugsanya menyelengggarakan fungsi yaitu : 1. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama antar pusat dan daerah; 2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kerjasama pusat dan daerah; dan 3. Penyiapan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama pusat dan daerah.
19
II.I.6 TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok jabatan fungsional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 pasal 150 dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II.2 SUMBERDAYA BADAN PENGELOLA PERBATASAN Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun merupakan Badan yang baru dibentuk pada tahun 2011 dengan pelantikan Kepala Badan yang baru dilakukan pada tanggal 24 Februari 2012. Hal ini mempengaruhi keberadaan sumberdaya yang masih terbatas baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana perkantoran. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang, per Januari 2013 Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berjumlah 23 orang. Dari ke 23 pegawai tersebut, 20orang diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) danterdapat Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 3 orang, sedangkan belumterdapat Calon PNS (CPNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada sebagai sumber daya manusia di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun. Kemudian golongan ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus PNS, artinya sebanyak 21 orang memiliki golongan ruang seperti ditunjukkan oleh tabel berikut. Tabel 1. Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun Berdasarkan Golongan Ruang per Januari 2013
GOL/RUANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
IV d
-
-
-
IV c
1
-
1
IV b
2
-
2
IV a
2
-
2
20
III d
-
-
-
III c
2
2
4
III b
1
5
6
III a
-
-
-
II d
1
-
1
II c
1
-
1
II b
2
2
4
II a
-
1
1
Jumlah
12
10
22
Berdasarkan tingkat pendidikan formalnya, sebagian besar pegawai yaitu sebanyak 14 orang memiliki status pendidikan S1. Tingkat pendidikan S2 hanya terdiri dari 2 pegawai, SMA/sederajat terdiri dari 7 pegawai dan tidak terdapat satu pun yang memiliki tingkat pendidikan D3. Selengkapnya mengenai tingkat pendidikan formal pegawai dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal per Desember 2011
STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL S2
S1
D3
SMA/SEDERAJAT
JUMLAH
PNS
2
12
1
7
22
CPNS
-
-
-
-
-
PTT
-
5
-
4
9
THL
-
-
-
-
-
Jumlah
2
17
1
10
31
II.2. KINERJA PELAYANAN Kinerja pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: 1. Terciptanya keterpaduan antar sektor dan antar daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan perbatasan.
21
2. Tersedianya infrastruktur layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan utilitas dasar (listrik dan air bersih) secara layak, memadai, dan terjangkau. 3. Tersedianya layanan kesehatan secara layak, memadai, dan terjangkau. 4. Tersedianya energi listrik bagi rumah tangga secara layak, memadai, dan terjangkau. 5. Tersedianya pasokan air bersih bagi rumah tangga secara layak, memadai, dan terjangkau. 6. Meningkatnya infrastruktur perhubungan dalam dan antar kawasan. 7. Terlibatnya masyarakat kawasan perbatasan secara aktif dan berkualitas dalam perencanaan pembangunan. 8. Meningkatnya kerjasama ekonomi antara kawasan perbatasan dan negara tetangga. 9. Meningkatnya hubungan ekonomi yang saling memperkuat antara PKSN dan kawasan satelit. 10. Menurunnya tingkat ketimpangan antara PKSN dan kawasan satelit. 11. Adanya keterpaduan antar sektor dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. 12. Memadainya infrastruktur penunjang pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. 13. Kuatnya kelembagaan masyarakat dalam bidang pengawasan sumber daya. 14. Adanya keterpaduan antara kelembagaan masyarakat dan kelembagaan berwenang dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. 15. Meningkatnya daya saing masyarakat kawasan perbatasan. 16. Meningkatnya interaksi masyarakat kawasan perbatasan. Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai mandat yang diberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Mandat
ini
merupakan
alasan
dari
dibentuknya
atau
harapan/ekspektasi untuk menentukan seberapa baik kinerja pelayanan dengan melihat seberapa jauh mandat-mandat ini diemban dan dilaksanakan.
22
II.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN Adapun tantangan yang dihadapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu: 1. Hubungan antara RI dan Malaysia yang seringkali berada pada situasi kurang harmonis. Dalam konteks perbatasan, hubungan yang kurang harmonis seringkali dipicu oleh masalah pelintas batas, dan belum disepakatinya batas wilayah laut, yaitu i) Zona Ekonomi Eksklusif dengan Malaysia (juga dengan Singapura), dan ii) Batas Landas Kontinen (BLK) antara RI-Malaysia, dan Singapura. 2. Tidak masuknya kecamatan Tebing sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) yang ditangani pada periode 2011-2014 di dalam Rencana Induk BNPP 2011-2014, akan menjadi kendala tersendiri mengingat dari dua pulau terluar yang ada di kabupaten Karimun, semuanya masuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan Tebing. Tantangan ini perlu dijawab agar pengelolaan pulau-pulau terluar dapat berjalan optimal tanpa harus menunggu pasca 2014. 3. Di satu sisi, keunggulan geografis kabupaten Karimun yang berada di jalur Selat Malaka, dekat dengan kota Batam sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan dekat dengan pusat perdagangan dunia yaitu Singapura, memberikan nilai tambah tersendiri sebagai tempat berinvestasi. Di sisi lain, investasi juga perlu dikontrol agar dampak-dampak negatif dapat diminimalkan seperti pencemaran lingkungan. Kawasan perbatasan juga memiliki sensitifitas tersendiri terkait pemanfaatan dan penguasaan sumber daya, dan sensitifitas ini perlu dipertimbangkan dalam mengatur arus investasi yang masuk sehingga tidak mengorbankan kedaulatan negara. 4. Sebagaimana umumnya kawasan perbatasan, maka kabupaten Karimun menghadapi tantangan untuk menjadikan wilayahnya sebagai beranda depan negara yang representatif mewakili Indonesia dalam kancah interaksi regional. Hal ini sebagai bagian dari strategi reposisi kawasan perbatasan dari yang awalnya sekedar beranda belakang negara. Sebagai beranda depan, maka dibutuhkan intervensi yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dan utilitas dasar serta pelayanan sosial, dengan dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia yang mumpuni.
23
5. Masih belum terangnya penempatan posisi BPPD dalam konteks koordinasi dan dalam konteks implementasi pembangunan kawasan perbatasan. Salah satunya hal ini disebabkan oleh belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan wewenang pemerintah kabupaten dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selain itu, sosok BPPD sebagai SKPD baru memiliki kecanggungannya sendiri ketika harus mengoordinasikan SKPDSKPD lain yang relatif lebih mapan (established). Untuk dapat menjalankan fungsi koordinasinya dengan baik, diperlukan kekuatan tawar dalam bentuk otoritas dan instrumen lain. Sedangkan peluang yang dihadapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu: 1. Pengelolaan perbatasan dapat dilaksanakan secara lebih intensif karena keberadaan kecamatan-kecamatan perbatasan yang berada di tiga pulau utama kabupaten Karimun yaitu pulau Karimun, Kundur, dan Moro. Sebagai pulau utama, maka penduduknya relatif lebih padat dibanding kawasan perbatasan di pulau terluar, dengan infrastruktur yang relatif lebih lengkap pula. 2. Selain itu, pengelolaan juga dapat dilaksanakan secara lebih intensif karena kabupaten karimun hanya memiliki dua pulau terluar, yaitu Iyu Kecil dan Karimun Kecil. 3. Kedekatan geografis dengan salah satu pusat perdagangan dunia, yaitu Singapura, berpotensi untuk membuat kabupaten Karimun sebagai model pembangunan kawasan perbatasan berbasis outward-looking. Model-model semacam ini tentunya dibutuhkan bagi kawasan-kawasan perbatasan lainnya di Indonesia sebagai pembelajaran dan pembandingan untuk mengembangkan pendekatan outward-looking. Dengan potensi keberhasilannya yang besar, maka kabupaten Karimun berpeluang menjadi model semacam ini. 4. Kedekatan geografis dengan salah satu dari 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Batam, memberikan peluang bagi kabupaten Karimun untuk dapat menangkap spread effect, atau spillover positif, dari PKSN yang memang memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan yang mendorong perkembangan kawasan-kawasan di sekitarnya. Untuk dapat mengoptimalkan keuntungan geografis itu, maka kabupaten Karimun perlu memperkuat keterkaitan (linkage reform) dengan kota Batam.
24
5. Tidak terikat dengan permasalahan masa lalu, fokus pada kemajuan ke depan. Kelembagaan BPPD Kabupaten Karimun merupakan kelembagaan baru sehingga terlepas dengan permasalahan masa lalu sebagaimana dihadapioleh SKPD-SKPD lain. Hal ini dapat dijadikan momentum untuk membuat awalan yang baik, dengan penelitian yang komprehensif mengenai potensi dan permasalahan kawasan perbatasan, menjalin koordinasi yang baik dengan SKPD-SKPD yang terkait hingga dapat merumuskan dan menjalankanprogram-program secara tepat
sasaran
dan
efisien
dalam
mengatasi
permasalahan
dan
memajukankawasan perbatasan di wilayah kabupaten Karimun. 6. Pembangunan kawasan perbatasan yang telah menjadi agenda utama pemerintah, salah satunya ditandai dengan pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat pusat dan daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Ketika telah menjadi agenda utama, maka sumber daya pendukung menjadi lebih terjamin penyediaannya dan menjadi tugas BPPD Kabupaten Karimun untuk dapat mengoptimalkan ketersediaan sumber daya tersebut.
25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (outcome) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja outcome tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat. Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah, kebijakan nasional (dalam hal ini adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP), dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). Berikut ini uraian selengkapnya.
III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dari berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional serta provinsi, maka didapatkanlah permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan
kabupaten
Karimun.
Permasalahan-permasalahan
tersebut
dikelompokkan dalam lima kelompok permasalahan, diantaranya (i) Keamanan dan kedaulatan; (ii) Kelembagaan pengelola wilayah perbatasan; (iii) Pola pembangunan wilayah perbatasan; dan (iv) Sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Penjabaran dari kelompok permasalahan tersebut, sebagai berikut:
26
Keamanan dan Kedaulatan 1. Belum terselesaikannya kesepakatan beberapa segmen garis batas laut dengan negara tetangga; 6. Terbatasnya sarana prasarana keamanan dan sumberdaya manusia dalam pengawasan perbatasan laut; 7. Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan; 8. Adanya aktivitas-aktivitas kejahatan trans nasional yang kerap terjadi di kawasan perbatasan; 9. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pencuri ikan, penyelundup barang, penjualan manusia (human trafficking), pembajakan dan perompakan, penyelundup senjata, penyelundupmanusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita).
Kelembagaan Pengelola Wilayah Perbatasan 1. Kondisi Badan Pengelola Perbatasan yang masih baru dengan sumber daya manusia yang terbatas dan pemahaman tupoksi yang masih kurang baik oleh pelaksana maupun SKPD lain; 10. Lemahnya koordinasi antar hierarki dan antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan wilayah perbatasan; 11. Lemahnya koordinasi hierarki dan antar sektor dalam menangani masalah keamanan, aktivitas ilegal dan kejahatan trans nasional; 12. Rendahnya
kemampuan
kelembagaan
pemerintah
dalam
melibatkan
masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Pola Pembangunan Wilayah Perbatasan 1. Isu kawasan perbatasan belum menjadi agenda pembangunan prioritas yang ditangani secara komprehensif dan terpadu diantara SKPD yang bergerak di bidang pembangunan, sehingga pembangunan di wilayah perbatasan belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah baik pusat maupun daerah; 13. Orientasi perencanaan dan pembangunan wilayah perbatasan yang selama ini hanya berorientasi inward looking (berorientasi ke dalam) dan kurang outward looking (berorientasi keluar). Hal ini berarti orientasi pembangunan hanya menitik beratkan perencanaan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pertahanan dan kurang memperhatikan peluang-peluang dari luar menyebabkan perekonomian bergerak lambat;
27
14. Rendahnya kemampuan pemerintah untuk membangun, membina, dan memeratakan pembangunan di
daerah perbatasan, karena pendekatan
keamanan lebih menonjol dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan; 15. Rendahnya aksesibilitas yang menghubungkan wilayah perbatasan yang tertinggal dan terisolir dengan pusat-pusat pemerintahan dan pelayanan atau wilayah lainnya yang relatif lebih maju; 16. Terbatasnya
sarana
dan
prasarana
transportasi
(infrastruktur)
yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan dengan wilayah yang berpotensi menjadi pasar baik nasional maupun internasional; 17. Kesenjangan pembangunan yang lebar antara daerah perbatasan dengan negara tetangga; 18. Pembangunan yang berbasis wisata perbatasan maupun laut belum dikelola secara maksimal, sebagai contoh adalah keberadaan Suku Laut di salah satu pulau terdepan (yaitu Pulau Karimun Kecil atau Karimun Anak) yang berpotensi menjadi destinasi wisata budaya masih belum tergarap; 19. Belum optimalnya upaya pelibatan sektor swasta dan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah perbatasan.
Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya Alam 1. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat dan aparat pemerintah akan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi dari maraknya industrialisasi yang mulai masuk ke kabupaten Karimun; 20. Angka kematian bayi dan kasus gizi kurang dan gizi buruk lebih tinggi terjadi di wilayah perbatasan karena kondisi geografis dan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan; 21. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan yang umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga, hal ini ditunjukkan dengan angka pra sejahtera yang cukup tinggi di kecamatan perbatasan. Hal ini memicu terjadinya kerawanan sosial melalui kegiatan-kegiatan pemberontakan dan perdagangan ilegal; 22. Minimnya pemahaman masyarakat di kawasan perbatasan mengenai batas negara, sehingga potensi pelanggaran batas oleh masyarakat di kawasan perbatasan sanggat tinggi.
28
III.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH VISI Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Karimun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011-2016 yang tertuang dalan dokumen RPJMD Kabupaten Karimun sudah mengarah untuk mendukung tujuan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014. Terdapat dua frase kunci dalam pernyataan visi tersebut, yakni (i) Maju dan Berdaya saing” dan (ii) “Berlandaskan iman dan takwa”. Kata “Maju dan Berdaya saing“ diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif,produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar,berkembangnya pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun kata “Berlandaskan iman dan taqwa” diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual. Dalam rangka mencapai Visi dari Kabupaten Karimun, maka seluruh jajaran satuan kerja perangkaat daerah dan Pemerintahan di tingkat Kabupaten Karimun harus memiliki visi, misi, dan rencana kerja yang selaras dengan visi yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Karimun. Sesuai dengan batasan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun, maka tupoksi Badan Pengelola Perbatasan sejalan dengan visi tersebut dan lebih banyak terkait dengan frase kunci “Maju dan Berdaya saing”. Hal ini dikarenakan Badan Pengelola Perbatasan menjalankan fungsi dalam pengkoordinasian pengembangan, pembangunan, dan 29
pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di tingkat Kabupaten. Salah satu tugas pokok dari Badan Pengelola Perbatasan adalah Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten. Tupoksi tersebut mendukung visi dari RPJMD Kabuapten Karimun dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju dan berdaya saing dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di kawasan perbatasan di wilayah Kabupaten.Badan pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun juga secara tidak langsung mendukung dalam peningkatan kegiatan investasi di kawasan perbatasan dan mendorong adanya perbaikan infrastruktur dasar. Dengan menjalankan fungsinya dalam inventarisasi potensi sumber daya dan pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya maka Badan pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun juga dapat membantu dalam perkembangan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktifitas kesehatan
serta
peningkatan
peran
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan.
MISI Dalam rangka mewujudkan Visi dari Kabupaten Karimun, maka ditetapkan lima misi pembangunan daerah sebagai ukuran dari pencapaian RPJM. Misi dari RPJM Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infratruktur daerah ini diartikan sebagai penyediaan infratruktur baik dari sisi ketersediaan (kuantitas) dan kualitasnya. Infratruktur daerah yang dimaksud diantaranya adalah infrastruktur pada kawasan FTZ, terutama yang terkait dengan kawasan industri, kawasan strategis, infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, dan infrastruktur sosial ekonomi. Selaras dengan misi ini, tupoksi dari Badan Pengelola Perbatasan mencakup tugas pokok dalamPengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.
30
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari empat aspek (i) aspek pendidikan, (ii) aspek kesehatan, (iii) aspek pembangunan iman dan taqwa, dan (iv) aspek kesetaraan gender. Pembangunan iman dan taqwa ditujukan sehingga kehidupan keagaman semakin marak dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat serta menguatnya sistem pendidikan keagamaan khususnya pendidikan nonformal. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna adalah SDM yang produktif dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha. 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Ekonomi berbasis kerakyatan yang dimaksud adalah koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan dan pembudidaya kecil, serta industri rakyat lainnya. Keterpaduan ekonomi berbasis kerakyatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan agar pertumbuhan dan perkembangan industri skala menengah dan besar dapat seiring dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil. Hal ini mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat antar skala industri. Tugas pokok dari Badan Pengelola Perbatasan yang dapat membantu tercapainya misi dari RPJM Kabupaten Karimun adalah penetapan zona pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun. 4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan publik yang maksimal diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan sistem layanan khususnya di bidang perizinan. 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Karakteristik kabupaten Karimun sebagai kabupaten kepulauan ditandai dengan melimpahnya sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
31
Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Saat ini, terdapat 249 buah pulau di Kabupaten Karimun. Dari 249 buah pulau tersebut , semua pulau sudah memiliki nama dan hanya sebanyak 54 pulau yang sudah berpenghuni (Data terakhir hasil verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun). Dua buah pulau terbesar di wilayah Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun dan Pulau Kundur yang menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk. Kabupaten Karimun memiliki pulau –pulau terluar yang berbatasan langsung degan Philip Channel, Singapura dan Semenanjung Malaysia. Adapun pulau-pulau terluar yang menjadi wilayah perbatasan berada di Kecamatan Tebing. Dalam telaah rencana Induk pada dokumen Renstra Badan pengelola Perbatasan Propinsi, ditetapkan prioritas wilayah konsentrasi pengembangan, dimana kecamatan Tebing, Kundur, Moro, dan Meral termasuk di dalamnya, namun demikian Kecamatan Tebing tidak masuk dalam lokasi prioritas yang harus dikembangkan. Kecamatan Tebing ditetapkan menjadi lokasi prioritas setelah tahun 2014 Peran dari Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun sangat penting dalam rangka mendorong terselenggaranya misi ini. Namun demikian, misi ini hanya menyebutkan eksistensi pulau-pulau kecil dikawasan Kabupaten Karimun sedangkan pulau-pulau terluar tidak termasuk didalamnya.
III.3. TELAAHAN RENCANA INDUK (RINDUK) BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) 2011-2014 III.3.2. PRIORITAS BNPP 2011-2014 Rinduk BNPP 2011-2014 difokuskan pada lima prioritas (i) penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara, (ii) peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum, (iii) peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, (iv) peningkatan pelayanan sosial dasar, dan (v) penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi. BNPP memiliki prioritasi wilayah yang akan dikembangkan dalam bentuk WKP (Wilayah Konsentrasi Pengembangan). WKP ditentukan pada wilayah administratif tingkat kabupaten yang digolongkan berdasarkan urutan prioritasnya yaitu WKP I, II, dan III. Pada periode 2011-2014, pengelolaan perbatasan akan difokuskan pada WKP I dan WKP II. Kabupaten Karimun termasuk ke dalam WKP II.
32
Mengingat satuan administrasi kawasan perbatasan adalah kecamatan, maka ruang lingkup kawasan perbatasan di kabupaten Karimun meliputi empat kecamatan yaitu Tebing, Kundur, Meral, dan Moro. Keempat kecamatan tersebut merupakan kecamatan strategis dengan kriteria memiliki pulau-pulau kecil terluar, menjadi bagian PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional), dan/atau exit-entry point laut. Tabel 3. Kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau dan prioritasinya
NO
KABUPATEN/KOTA
PRIORITAS WKP (WILAYAH KONSENTRASI PENGEMBANGAN)
1
Karimun
WKP II
2
Bintan
WKP II
3
Kepulauan Anambas
WKP II
4
Kota Batam
WKP I
5
Natuna
WKP I
KECAMATAN
Tebing Kundur Melar Moro Tebing Bintan Pesisir Bintan Utara Bintan Timur Tambelan Teluk Bintan Palmatak Siantan Jemaja Nongsa Batam Bulang Belakang Padang Sekupang Bunguran Barat Midai Pulau Laut Serasan Bunguran Timur Subi
Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014
Lokasi Prioritas (Lokpri) pun terbagi atas tiga kelompok yaitu Lokpri I, II, dan III. Dari empat kecamatan di kabupaten Karimun yang menjadi Lokpri, tiga diantaranya tergolong pada Lokpri III yang akan menjadi wilayah penanganan BNPP pada periode 2011-2014. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kundur, Meral, dan Moro. Satu kecamatan lainnya, yaitu Tebing, menjadi Lokpri I untuk periode berikutnya (akan ditangani setelah 2014). Hal ini tentunya menjadi dilema tersendiri mengingat dua pulau terluar yang dimiliki oleh kabupaten Karimun justru terdapat di kecamatan Tebing.
33
III.3.3. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN Kawasan perbatasan di Kabupaten Karimun adalah kawasan perbatasan laut yang memiliki karakteristik isu strategis yang khas dan memiliki beberapa perbedaan dengan isu strategis di kawasan perbatasan darat. Isu-isu strategis kawasan perbatasan laut dibagi atas (i) isu pengelolaan, dan (ii) isu pembangunan. Adapun isu strategis pengolaan perbatasan laut adalah sebagai berikut: 1. Penetapan dan penegasan batas a. Belum disepakati beberapa segmen batas laut teritorial dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE); b. Terbatasnya jumlah tanda batas negara; c. Belum lengkapnya peta dasar dan tematik nasional batas negara. 2. Peningkatan keamanan dan pertahanan serta penegakan hukum Masih sering terjadinya praktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara. 3. Penguatan kelembagaan Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara. Adapun isu strategis pembangunan kawasan perbatasan laut adalah sebagai berikut: 1. Aspek peningkatan keamanan dan pertahanan serta penegakan hukum a. Masih sering terjadinya praktek pelanggaran wilayah kedaulatan Negara dan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan; b. Minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan, terbatasnya jumlah personil militer yang mengamankan kawasan perbatasan serta kerjasama internasional; c. Minimnya sarana dan prasarana aparat hukum di kawasan perbatasan. 2. Pertumbuhan ekonomi kawasan a. Tingginya tingkat kemiskinan di kawasan perbatasan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, minimnya sarana dan prasarana wilayah, dan pada beberapa kawasan terjadi kesenjangan kesejahteraan dengan negara tetangga;
34
d. Belum termanfaatkannya alur transportasi laut sebagai pemicu dalam meningkatkan kerjasama dan kegiatan ekonomi perdagangan lintas batas; e. Belum berkembangnya PKSN, FTZ (Free Trade Zone) sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan dalam memacu kegiatan ekonomi perbatasan; f.
Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan laut tidak terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.
3. Peningkatan pelayanan sosial dasar g. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi, pelayanan pendidikan dasar, jaringan listrik lingkungan di kawasan perbatasan serta rendahnya kualitas SDM di kawasan perbatasan; h. Penyebaran penduduk yang minim. 4. Penguatan kelembagaan Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara. Dari
sisi
pertahanan
keamanan,
kawasan
perbatasan
laut
RI-
Malaysia/Vietnam/Singapura khususnya selat Malaka sebagai jalur perdagangan tersibuk di dunia sangat rawan terhadap kejahatan transnasional seperti pembajakan di laut dan perompakan, transit imigran gelap, penyelundupan, pencurian ikan laut. Para nelayan seringkali diresahkan oleh kegiatan illegal fishing, dimana kegiatan ini telah meluas menjadi persoalan sosial masyarakat, karena para nelayan dari negara tetangga tidak hanya mencuri ikan di wilayah tangkapan ikan nelayan tapi juga lebih jauh dari itu sudah melanggar keimigrasian dengan bertempat tinggal di pulau-pulau dan menikah dengan masyarakat setempat. Kegiatan para nelayan asing tersebut diindikasi kuat dilindungi oleh oknum aparat.Tindak kejahatan transnasional tersebut banyak terjadi pada wilayah- wilayah pelintasan batas, salah satunya antara Pulau Iyu Kecil dengan Kukup Johor (Malaysia).
III.3.4. VISI, MISI, DAN TUJUAN BNPP Berdasarkan
faktor-faktor
lingkungan
strategis
yang
diperkirakan
akan
mempengaruhi perkembangan kawasan perbatasan di masa yang akan datang, maka dirumuskanlah visi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai berikut:
35
“Terwujudnya kawasan perbatasan negara yang aman, tertib, maju, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun misi dari pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut: 1. Mempercepat penyelesaian garis batas antarnegara dengan negara tetangga; 2. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional, dan internasional; 3. Meningkatkan
penegakan
hukum,
pertahanan
dan
keamanan
untuk
mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya; 4. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan; 5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam darat dan laut secara seimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara; dan 6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara pemerintah dan pemerintah daerah, antardaerah, antarnegara, dan antarpelaku usaha. Tujuan dari terbentuknya visi dan misi diatas ialah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang berdaya saing, maju, makmur, mandiri, dan sejahtera, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam rangka menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Tujuan tersebut dapat terwujud apabila dilakukannya beberapa upaya seperti: 1. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan 2. berkembangnya ekonomi lokal di kawasan perbatasan 3. terwujudnya pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan 4. tersedianya infrastruktur kawasan perbatasan 5. terselenggaranya penataan ruang di kawasan perbatasan 6. berlangsungnya kegiatan investasi dan pemanfaatan potensi sumberdaya kawasan perbatasan, dan 7. meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan di Pusat dan daerah.
36
III.3.5. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DI LAUT Melihat isu strategis, visi, misi serta tujuan dari pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah Negara di laut dapat dirumuskan sebagai berikut:
A. Mempercepat Kejelasan Batas Wilayah Negara 1. Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas laut Perlunya delimitasi batas laut/maritim antar negara, yaitu penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain di laut. Untuk meningkatkan keberhasilan diplomasi perbatasan perlu untuk meningkatkan bargaining position dalam perundingan dengan Negara tetangga yang harus didukung oleh kapasitas pelaku diplomasi yang mumpuni, kelengkapan dokumen-dokumen resmi terkait batas wilayah negara, dukungan dari seluruh elemen masyarakat, serta dukungan kemampuan postur pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai. 2. Peningkatan upaya penegasan batas negara, survei dan pemetaan di laut Delimitasi batas laut/maritime antar negara melalui serangkaian pertemuan untuk menyepakati berbagai hal terkait penegasan batas yang bersifat teknis dan nonteknis, kemudian dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan. Peta batas yang lebih detail dari batas yang dihasilkan melalui tahap delimitasi batas akan dijadikan bagian dari dokumen hasil demarkasi batas.
B. Meningkatkan Upaya Pengamanan Batas Laut 1. Peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung pengamanan batas di laut Sarana prasarana untuk mendukung operasional kegiatan pengamanan yang selama ini masih minim, sehingga diperlukan penyediaan fasilitas pendukung seperti kapal patroli, GPS (global positioning system) dan alat navigasi maritim. 2. Peningkatan upaya pengamanan wilayah-wilayah strategis perbatasan laut Jumlah personil marinir dibanding panjang wilayah perbatasan laut Indonesia yang perlu diamankan belum proporsional. Perlu diterapkannya strategi militer secara terpadu untuk menghadapi segala potensi ancaman maritim terhadap kedaulatan negara menjadi penting untuk dilakukan.
37
C. Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Laut 1. Penata-ulangan struktur dan pola pengelolaan perbatasan Struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah negara dari struktur dan pola ad hoc perlu ditata ulang ke arah struktur dan pola yang bersifat permanen dan terintegrasi penanganannya ke depan dalam koordinasi Bapetasprov. 2. Mempertegas pembagian kewenangan daerah-pusat Bapetasprov dibentuk sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2010, dengan kewenangan menangani urusan pemerintahan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah. Penegasan mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan di laut juga perlu diatur dalam peraturan pemerintah
III.3.6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN DI LAUT Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, yang merupakan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar adalah sebagai berikut:
A. Mempercepat Upaya Pengamanan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut 1. Peningkatan sarana prasarana pertahanan dan keamanan laut Peningkatan penyediaan fasilitas pengamanan laut, seperti pos penjagaan TNI AL/Marinir di wilayah-wilayah strategis, kapal patrol, peralatan navigasi (GPS, peta, kompas, radar, dll), alat dan sistem komunikasi, early warning system, pesawat intal dan lain sebagainya. 2. Peningkatan personil pamtas di wilayah-wilayah strategis di perbatasan laut Peningkatan jumlah personil TNI AL/Marinir sehingga proporsional dengan wilayah yang harus diamankannya. Selain itu perlunya peningkatan anggaran militer dalam rangka meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI guna mendukung pengamanan perbatasan Negara. 3. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan di pos lintas batas laut
38
Perlunya pembangunan dan peningkatan fasilitas exit/entry pointdi pelabuhan untuk mengawasi dan mendokumentasikan segala aktivitas sosial dan ekonomi yang melalui jalur laut. Selain itu Pos Lintas Batas laut juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai untuk fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan. 4. Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga Banyaknya kasus kriminal yang memungkinkan terjadi di kawasan perbatasan, maka perlu dilakukan kegiatan kerjasama yang melibatkan aparat keamanan, baik militer atau polisi antar Negara. Kegiatan kerjasama terus dapat berbentuk patrol bersama pengamanan perbatasan laut, tukar menukar informasi intelejen, latihan perang bersama, dan lain sebagainya.
B. Mempercepat Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan dan PPKT dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup 1. Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga Peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui skema kerjasama yang sudah ada selama ini, seperti BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-Gdan AIDA. 2. Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi Pengembangan wilayah perbatasan melalui pemanfaatan sumberdayalokal seperti sumberdaya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumberdaya alam. Namun hal ini harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mengingat wilayah perbatasan sebagian besar merupakan hutan konservasi dan suaka alam yang perlu dilindungi. 3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, khususnya PKSN dan wilayah sekitarnya Model yang memungkinkan untuk dikembangkan ialah model Minapolitan. Dimana kawasan perbatasan laut dapat terbentuk dari cluster aktivitas ekonomi yang berbasis sumberdaya laut dan pesisir.Untuk mendorong model tersebut terlaksana dengan baik, maka diperlukan fasilitas pendukung di kawasan perbatasan laut atau pulau-pulau terluar, yaitu: 1) Kawasan Berikat; 2) Kawasan Industri, dimana tidak saja diperuntukan untuk pasar ekspor tetapi juga pasar lokal, terutama pasar
39
antarpulau di Indonesia; 3) Kawasan Pelabuhan Bebas, dimana pada tahap awal perkembangannya dapat berawal dari pelabuhan feeder biasa yang berkembang akibat aktivitas ekonomi hinterland-nya;4) Kawasan Aquakultur, dimana dapat disesuaikan dengan potensi lokal yang ada pada Kabupaten Karimun; dan 5) Kawasan Wisata Pantai. 4. Peningkatan sarana dan prasana di pulau-pulau kecil terluar Untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan khususnya untuk pulaupulau kecil terluar, maka perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses menuju/dari kawasan tersebut, seperti, 1) sarana dan prasarana penghubungan laut di sepanjang perbatasan laut dan sarana/prasana wilayah lainnya; 2) penyediaan energi listrik, sarana telekomunikasi, dan pemukiman di pulau-pulau terpencil; 3) penanganan pintu-pintu arteri dari pusat-pusat pertumbuhan yang dikembangkan sebagai kawasan konservasi(penyu), kawasan budidaya (ikan-udang), dan kawasan wisata bahari karena kondisi alamnya yang sangat indah; 4) pembangunan dermaga-dermaga kecil di pulau-pulau yang tidak ada penghuninya yang pada umumnya berupa pulau berbatu atau pulau karang, sehingga kapal mudah bersandar; dan 5) pengadaan fasilitas Sistem Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
C. Mempercepat Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di Kawasan Perbatasan Laut 1. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Aspek pendidikan dapat ditingkatkan melalui pemerataan distribusi guru di perbatasan, pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi guru, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Aspek kesehatan yang dapat ditingkatkan melalui penyediaan puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, penyediaan rumah sakit bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan, serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (Jamkesmas) di perbatasan. 2. Pelibatan peran serta tokoh adat dan masyarakat dalam proses pembangunan Pelibatan tokoh adat serta seluruh lapisan masyarakat wajib dilakukan, agar pembangunan tidak sekedar agenda pemerintah pusat dan daerah saja, selain itu 40
agar sesuai dengan nilai, norma, kebiasaan, serta tata cara yang ada pada masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki. Hal ini pun dalam upaya untuk peningkatan kualitas SDM masyarakat dalam pembangunan kawasan perbatasan.
D. Mempercepat Penguatan Kelembagaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan, strategi yang dilakukan, yaitu: 1. Mempertegas pembagian kewenangan antara pusat dan daerah; 2. Memastikan sinergitas Rencana Induk dan Rencana Aksi dengan Rencana Sektor dan Daerah; 3. Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut; dan 4. Meningkatkan
keberpihakan
pembiayaan
bagi
pembangunan
kawasan
perbatasan.
III.3.7. AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN DI LAUT Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah Negara yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan agenda prioritas sebagai berikut: 1. Agenda prioritas aspek pertahanan, keamanan, dan hukum, agenda yang dilakukan adalah a) penegakan kedaulatan, hukum, dan keamanan perbatasan laut dan b) pengembangan dan modernisasi Pos Lintas Batas Laut. 2. Agenda prioritas aspek ekonomi kawasan, agenda yang dilakukan adalah a) pengembangan
kegiatan
usaha
produktif
masyarakat;
b)
percepatan
pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi di perbatasan; c) penataan ruang di kawasan perbatasan laut; d) optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam; e) percepatan pengembangan sarana dan prasarana PKSN;dan f) pengembangan perdagangan lintas batas dan kerjasama ekonomi sub-regional. 3. Agenda prioritas aspek sosial dasar, agenda yang dilakukan yaitu Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar. 4. Agenda prioritas aspek kelembagaan, agenda yang dilakukan yaitu Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut.
41
III.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH III.4.1. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Menggunakan acuan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Karimun ditetapkan sebagai 2 kawasan strategis nasional yaitu (i) Kawasan perbatasan laut negara yaitu Pulau Karimun Kecil/Karimun Anak dan Pulau Hiu Kecil di Kecamatan Tebing. Pulau-pulau tersebut hanya berjarak ± 6 km dari wilayah Malaysia. Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan dengan sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi (ii) Kawasan Karimun, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan dengan sudut kepentingan ekonomi Sebagai kawasan strategis nasional, maka penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
III.4.2. TELAAHAN RANCANGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota
terhadap
ekonomi,
sosial,
budaya,
dan/atau
lingkungan
Berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi penataan ruang Kabupaten Karimun diprioritaskan karena pengembangan kawasan akan memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian kabupaten, adapun yang termasuk dalam krietria ini adalah : (i) kawasan pertambangan granit di Pulau karimun; (ii) kawasan labuh jangkar; (iii) kawasan industri manufaktur padat karya berorientasi ekspor yang terdapat di Pulau Karimun; dan (iv) kawasan lainnya yang meliputi Kawasan Coastal Area, Kawasan Meral Kamkong, dan Kawasan Sungai Pasir. Khusus kawasan granit yang berlokasi di Pulau Karimun dimasukan pada kawasasn strategis ekonomi karena merupakan sumber PAD kabupaten Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka prioritas pemanfaatan ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut :
42
1. Perwujudan Struktur Ruang melalui perwujudan (i) Kawasan Stategis Nasional, yaitu kawasan perbatasan laut Negara di Karimun Kecil dan Pulau Iyu Kecil. (i) sistem perkotaan, yaitu Kota Tanjung Balai Karimun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). sedangkan Kota Meral, Moro dan Tanjung Batu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). (ii) jaringan jalan dan transportasi laut 2. Perwujudan Pola Ruang melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, dan budidaya. 3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut.
III.4.3. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN KARIMUN Menelaah pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karimu, terdapat beberapa hasil identifikasi isu-isu kunci pembangunan berkelanjutan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan. Terkait dengan isu lingkungan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah pemanfaatan sumberdaya khususnya kelautan dengan memperhatikan daya dukung dan tampung yang terbatas, keterbatasan ketersediaan air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku, infrastruktur dasar belum tersedia secara merata. Peningkatan fungsi PKW Tanjung Balai Karimun, dan fungsi PKL Meral harus memperhatikan infrastrukur dasar dengan menjaga daerah resapan air dan kelestarian lingkungan Khusunya Meral, peningkatan fungsi PKL Meral melalui pemanfaatan sumber air baku di Pongkar dan penataan poembangunan permukiman di kawasan industri. Peningkatan Jalan harus memperhatikan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam penataan permukiman, daerah resapan air, daerah milik jalan, pemanfaatan jalan, dan bagian-bagian jalan sesuai dengan fungsinya. Isu kelembagaaan berupa pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan prioritas tenaga kerja lokal, di kawasan perbatasan yaitu di Meral yang merupakan kawasan industri di Kabupaten Karimun.
43
III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (weaknesses), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (opportunities) yang harus direbut, atau tantangan (threats) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (strengths) yang harus dioptimalkan. Isu-isu strategis yang dihadapi BPPD Kabupaten Karimun hingga tahun 2016 mendatang adalah: 1. Peningkatan profesionalisme organisasi. Sebagaimana halnya SKPD baru, BPPD Kabupaten Karimun membutuhkan peningkatan profesionalisme aparaturnya sebagai modal untuk mengakselerasi organisasi. Profesionalisme aparatur ditingkatkan khususnya pada bidang-bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKPD. Bidang-bidang yang teridentifikasi dan diperlukan peningkatan kapasitas diantaranya adalah perencanaan, SIG (Sistem Informasi Geografis), pengawasan sumber daya (surveillance), pengembangan ekonomi, dan hubungan internasional. Selain profesionalisme aparatur yang perlu ditingkatkan, sarana prasarana juga perlu dilengkapi. Tidak hanya sarana prasarana perkantoran semata, tetapi juga sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini mengingat berdasarkan tupoksinya, BPPD kental dengan tugas lapangan. Melalui aparatur yang handal dan sarana prasarana yang emamdai, maka BPPD Kabupaten Karimun sebagai SKPD baru bisa melakukan akselerasi/percepatan.
44
2. Penguatan posisi BPPD Kabupaten Karimun sebagai leading sector dalam pengelolaan
perbatasan.
Selama
ini,
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan di kawasan perbatasan dilakukan secara sektoral oleh masingmasing SKPD. Dengan adanya BPPD, maka hal yang selama ini dijalankan secara sektoral tersebut akan dikoordinasikan di bawah BPPD. Tentunya, BPPD harus memiliki kekuatan (power) yang memadai untuk dapat menjalankan posisi ini. 3. Optimalisasi keunggulan geografis dan potensi lokal Kabupaten Karimun untuk mewujudkan model pengembangan perbatasan berbasis pendekatan outward looking. Posisi geografis kabupaten Karimun yang berbatasan dengan pusat perdagangan dunia, yaitu negara Singapura, ditambah lagi dengan dilaluinya kabupaten Karimun dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan laut terpadat di dunia, menjadi modal sangat berharga bagi kabupaten Karimun untuk mengembangkan kawasan perbatasan menggunakan pendekatan outward looking. Model-model semacam ini dibutuhkan sebagai contoh bagi daerah-daerah perbatasan lainnya untuk mewujudkan pendekatan outward looking, mengingat pola pendekatan semacam ini adalah pola baru sebagaimana masih barunya kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan. Oleh karena itu, keunggulan geografis ini perlu dipadukan dengan potensipotensi lokal yang dioptimalkan sebagai langkah dasar mewujudkan model outward looking. Beberapa potensi lokal yang signifikan untuk dikembangkan adalah potensi wisata kawasan perbatasan, termasuk potensi wisata di pulaupulau terdepan, dan keberadaan Suku Laut di salah satu pulau terdepan (yaitu Karimun Anak/Karimun Kecil) yang selain perlu dilindungi kearifan tradisionalnya juga memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya. Selain itu tentunya juga berbagai produk pertanian dan perikanan yang memang menjadi sektor utama di kecamatan-kecamatan perbatasan. 4. Sejarah interaksi dengan Malaysia yang seringkali menjadi sorotan nasional. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia seringkali memanas akibat persoalanpersoalan yang timbul di wilayah perbatasan seperti pemukulan/intimidasi terhadap nelayan Indonesia karena dianggap melintasi perbatasan negara, bahkan juga penangkapan terhadap aparat negara sebagaimana kasus yang terjadi beberapa waktu lalu. Sejarah interaksi ini memamng mewarnai pengelolaan kawasan perbatasan, dan harus diantisipasi agar perbatasan dapat dikelola dengan menjunjung tinggi kedaulatan dan kewibawaan negara.
45
5. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan di kecamatan-kecamatan perbatasan
masih
memiliki
keterbatasan-keterbatasan, misalnya
angka
kematian bayi dan kasus gizi kurang dan gizi buruk yang lebih tinggi terjadi di kecamatan perbatasan. Kondisi ini perlu diperbaiki sehingga kawasan perbatasan memiliki derajat kesejahteraan yang tinggi dan setara dengan kawasan-kawasan yang lebih maju lainnya.
46
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan visi berikut upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Sebagaimana diketahui bersama, visi merupakan kondisi ideal yang dicita-citakan di akhir periode perencanaan. Dalam konteks Renstra BPPD Kabupaten Karimun 2012-2016, maka akhir periode perencanaan adalah tahun 2016. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pada tahun 2016 terangkum dalam misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
IV.1. VISI DAN MISI Memperhatikan dokumen perencanaan di tingkat nasional (Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan), dokumen perencanaan di tingkat provinsi (Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015), serta berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi kawasan perbatasan laut di Kabupaten Karimun, maka visi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau 2012-2016 adalah: ”Kawasan Perbatasan yang Berdaulat, Aman dan Sejahtera berbasis Potensi Lokal” Rumusan visi tersebut mengandung empat kata-kata kunci yaitu “kawasan perbatasan laut yang berdaulat”, “kawasan perbatasan laut yang aman”, “kawasan perbatasan laut yang sejahtera”, dan “berbasis potensi lokal”. Pengertian dari keempat kata-kata kunci tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kawasan perbatasan laut yang berdaulat diartikan sebagai kawasan perbatasan laut yang senantiasa terjaga sebagai wilayah negara, melalui delimitasi (penentuan/penetapan batas) dan demarkasi (penegasan batas) yang jelas, sehingga tidak ada pelanggaran atas kedaulatan wilayah negara yang dilakukan oleh negara-negara tetangga. Integritas bangsa berikut segala sumber dayanya pun senantiasa terjaga; 23. Kawasan perbatasan laut yang aman diartikan sebagai kawasan perbatasan yang bersih dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum, termasuk bersih dari
47
kejahatan-kejahatan trans-nasional, melalui dukungan dari aparat pertahanan dan keamanan, sarana dan prasarana yang layak dan cukup, serta peran aktif masyarakat untuk turut melakukan pengawasan atas sumber daya di kawasan perbatasan; 24. Kawasan perbatasan laut yang sejahtera diartikan sebagai kawasan perbatasan yang memiliki sarana dan prasarana wilayah yang maju (diantaranya meliputi pelayanan kesehatan dan pendidikan, air bersih dan sanitasi, jaringan listrik dan energi, dan jaringan tranportasi), sehingga mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi yang berorientasi ke luar (outward looking) yang dicirikan dengan kerjasama dan kegiatan ekonomi lintas batas, kualitas SDM yang baik dan tingkat kemiskinan yang rendah; 25. Berbasis potensi lokal diartikan sebagai pembanguna kawasan perbatasan yang terus menerus dilakukan tetapi tanpa meninggalkan dan tetap berdasarkan potensi lokal yang ada sebagai keunggulan wilayah (baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif). Dengan pembangunan berbasis keunggulan wilayah, maka kawasan perbatasan kabupaten Karimun akan senantiasa menjadi yang terdepan pada sektor-sektor yang menjadi keunggulannya, yaitu jasa di Pulau Karimun, pertanian di Pulau Kundur, dan perikanan di Pulau Moro. Visi tersebut dapat dicapai melalui upaya-upaya yang terangkum dalam empat misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan penegakan kedaulatan dan hukum di kawasan perbatasan, misi ini dilakukan utamanya melalui peningkatan peran serta masyarakat sebagai subyek yang aktif dalam pengawasan wilayah perbatasan sebagai perwujudan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Melalui pelibatan masyarakat secara aktif, maka tantangan akan luasnya wilayah perbatasan yang harus diawasi dan terbatasnya personil pengawasan dapat diatasi. 2. Mendorong
optimalisasi
potensi
lokal
sebagai
basis
pengembangan
ekonomi kawasan perbatasan, potensi-potensi lokal ini dapat dioptimalkan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur (jaringan jalan, listrik, dan air bersih) sehingga bisnis dapat dijalankan dengan lancar. Selain itu, sumber daya manusia kawasan perbatasan juga perlu ditingkatkan untuk dapat menjadi agenagen ekonomi kreatif yang mampu mengoptimalkan segala potensi lokal tersebut.
48
3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan sarana prasarana di kawasan perbatasan, sarana prasarana yang memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat di kecamatan perbatasan, yaitu pendidikan dan kesehatan, masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan ketersediaannya melalui koordinasi dan fasilitasi kepada SKPD-SKPD terkait. 4. Menguatkan peran dan kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan, penguatan peran dan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui penyediaan produk perencanaan yang bersifat regional (tidak sektoral) sehingga dapat memberikan arah secara lintas SKPD, peningkatan kualitas SDM BKPD Kabupaten khususnya ada bidang-bidang yang terkait tupoksi, peningkatan ketersediaan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.
IV.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (mission accomplished). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan –nya dan diturunkan untuk setiap tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah BPPD Kabupaten
Karimun
2012-2016
adalah
sebagai
berikut.
49
Misi 1. Meningkatkan penegakan kedaulatan dan hukum di kawasan perbatasan
TUJUAN
Meningkatkan peran serta aktif masyarakat sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kuatnya kesadaran masyarakat akan rasa kebangsaan dan pentingnya partisipasi dalam pengawasan wilayah perbatasan Adanya kelembagaan masyarakat yang kuat dan berkesinambungan sebagai wadah berpartisipasi dalam pengawasan wilayah perbatasan
Jumlah kelompok/komunitas yang bergabung dan berkontribusi dalam pengawasan wilayah perbatasan
Meningkatnya kapasitas kelompok-kelompok masyarakat dalam hal pengawasan wilayah
Meningkatkan pengawasan terhadap ancaman kejahatan trans-nasional, lingkungan dan pelanggaran kedaulatan
Meningkatkan keterpaduan antar sektor dan antar daerah dalam pengamanan dan penegakan hukum kawasan perbatasan laut Menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara
Teridentifikasinya bentuk-bentuk dan potensi kejahatan trans-nasional, lingkungan dan pelanggaran kedaulatan di wilayah perbatasan Tersedianya sumber daya pendukung yang handal dan memadai dalam pelaksanaan pengawasan wilayah perbatasan Terjaganya intensitas koordinasi antar sektor dan antar daerah yang rutin dan berkesinambungan Terjaga dan terpeliharanya tanda-tanda batas wilayah negara
Adanya konsensus tertulis yang disepakati bersama komunitas untuk berpartisipasi dalam pengawasan wilayah perbatasan Jumlah kelompok yang rutin menyampaikan informasi pengawasan perbatasan kepada pihak yang berwenang Adanya dokumen hasil pemetaan potensi kejahatan trans nasional, lingkungan dan pelanggaran kedaulatan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2012 13 14 15 16 1
2
4
Ada
Ada
Ada
1
2
4
Ada
Adanya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang handal Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan dalam payung Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) Jumlah tanda batas wilayah negara yang terjaga dan terpelihara
Ada 24 kali
24 kali
24 kali
100 %
100 %
100 %
50
Misi 2. Mendorong optimalisasi potensi lokal sebagai basis pengembangan ekonomi kawasan perbatasan TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2012
13
Database penyediaan dan kualitas jaringan jalan, listrik, dan air bersih Meningkatkan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur, listrik dan air bersih
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai agen ekonomi kreatif dan berbasis potensi lokal
Tersedianya jaringan jalan, listrik, dan air bersih yang memadai di kawasan perbatasan
14
15
16
Meningkat (dibandingkan dengan database 2014)
Meningkat (dibandingkan dengan database 2014)
Meningkat
Ada
Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan, listrik, dan air bersih
Teridentifikasinya potensi-potensi lokal yang layak dikembangkan secara ekonomi
Teridentifikasinya potensi-potensi lokal yang layak dikembangkan secara ekonomi dan berorientasi ekspor
Tumbuh berkembangnya iklim berwirausaha berbasis potensi lokal bagi masyarakat di kawasan perbatasan
Nilai ekspor produk dari kawasan perbatasan yang berbasis potensi lokal
Meningkat
Adanya destinasi pariwisata khas kawasan perbatasan
Peningkatan jumlah destinasi pariwisata khas kawasan perbatasan
Meningkat
Semakin dikenalnya destinasi wisata di pulau-pulau terdepan
Peningkatan jumlah kunjungan wisata di pulau-pulau terdepan
100%
Mengembangkan wisata perbatasan Meningkat
51
Misi 3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan sarana prasarana di kawasan perbatasan TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Database penyediaan dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak, memadai, dan terjangkau
Tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan secara layak, memadai, dan terjangkau
Meningkatkan keterhubungan pulau-pulau terdepan
Tersedianya sarana dan parasarana perhubungan laut bagi pulau-pulau terdepan secara memadai
Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan perhubungan laut di pulau-pulau terdepan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2012
13
14
15
16
Meningkat (dibandingkan dengan database 2014)
Meningkat (dibandingkan dengan database 2014)
Meningkat
Meningkat
Ada
52
Misi 4. Menguatkan peran dan kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Menciptakan kesepahaman antar hierarki, antar sektor, dan antar daerah dalam pengelolaan perbatasan
Adanya kesepahaman antar hierarki, antar sektor, dan antar daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan perbatasan
Konsistensi perencanaan antar hierarki (pemerintah pusat dan daerah), antar sektor, (SKPD), dan antar daerah (kabupaten Karimun dan kabupaten/kota perbatasan sekitarnya)
Meningkatkan kapasitas dan kuantitas aparatur badan pengelola perbatasan
Meningkatnya kapasitas aparatur khususnya di bidang-bidang SIG (Sistem Informasi Geografis), pengawasan sumber daya (surveillance), dan hubungan internasional
Jumlah aparatur yang menguasai dan tersertifikasi di bidang-bidang SIG, pengawasan (surveillance), dan hubungan internasional
Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengelolaan perbatasan
Memadainya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan perbatasan
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan perbatasan
Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat kawasan perbatasan dalam perencanaan pembangunan
Aspirasi masyarakat yang terakomodir di dalam perencanaan dan penganggaran
Tersusunnya rencana pembangunan yang adaptif, responsif, dan berwawasan jangka panjang
Rencana pembangunan yang adaptif, responsif, dan berwawasan jangka panjang
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan regional yang partisipatif, adaptif, responsif, dan berwawasan jangka panjang
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2012
13
14
15
16
50%
Meningka t
5 pegawai
10 pegawai
Meningka t
Meningka t
50%
Ada
Ada
Ada
Ada
75%
70%
Ada
53
IV.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis kawasan perbatasan, dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan jangka menengah BPPD Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: 1.
Menggunakan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan secara proporsional dan terpadu. Pengarusutamaan pendekatan kesejahteraan dalam membangun kawasan perbatasan tidak serta merta menihilkan pendekatan keamanan. Kedua pendekatan ini tetap perlu digunakan secara proporsional dan terpadu, hal ini mengingat belum tuntasnya penentuan batas negara dan kasus-kasus pelanggaran kedaulatan yang pernah terjadi sebelumnya.
2.
Mengintegrasikan
pendekatan
keamanan
dan
pendekatan
kesejahteraan
melalui
pengembangan permukiman (human settlement). Adanya masyarakat yang menjadi penduduk dan mendiami suatu pulau akan membuat pulau tersebut terjaga sehingga keamanan pun meningkat, termasuk untuk laut di sekitarnya. Satu syarat utama agar pendekatan ini berhasil adalah tersedianya sistem permukiman dengan infrastruktur dan utilitas (listrik dan air bersih) yang memadai. Tanpa ini, masyarakat akan enggan mendiami pulau tersebut. Pendekatan semacam ini dinilai lebih efisien tetapi tetap efektif dalam menjaga kawasan perbatasan. Akar pertahanan negara adalah adanya masyarakat yang mendiami wilayah negara (Boediono dalam Rapat Kerja dan Lokakarya Nasional BNPP, 2011).
54
Saat ini, dari dua pulau terluar yaitu Karimun Kecil dan Iyu Kecil, pulau Karimun Kecil telah berpenghuni (26%). 3.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan sumber daya. Luasnya kawasan perbatasan yang harus diawasi menyebabkan kegiatan pengawasan menjadi sulit dilakukan jika hanya dibebankan pada alat-alat negara semata. Apalagi, masih terdapat kendala untuk mneyediakan infrastruktur penunjang bagi kegiatan pengawasan yang ideal. Oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi mutlak dibutuhkan. Aktivitas keseharian masyarakat (khususnya nelayan) dengan jangkauan tempuhnya yang mengarungi kawasan perbatasan menjadikannya strategis sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan sumber daya. Hal ini sekaligus perwujudan dari sistem pertahanan rakyat semesta. Hal yang perlu dipersiapkan tentunya adalah sumber daya manusia, kelembagaan (aturan main), dan infrastruktur keras seperti peralatan telekomunikasi. Demikian pula halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat semenjak tahap perencanaan pembangunan harus diiringi dengan komitmen untuk menindaklanjuti hasil perencanaan tersebut. Meskipun tidak dijamin bahwa keseluruhannya akan ditindaklanjuti, tetapi komitmen ini penting untuk menjaga semangat masyarakat berpartisipasi. DI banyak daerah, semangat berpartisipasi semakin memudar karena tidak ada wujud konkret dari apa yang telah susah payah direncanakan. Atau, dengan kata lain, di banyak daerah masyarakat sudah berada dalam tahap kelelahan berpartisipasi (participation fatigue). Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan, maka fenomena participation fatigue harus dihindari.
4.
Membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan dengan melihat ke luar (outward loking) dan meninggalkan orientasi melihat ke dalam (inward loking). Melalui pergeseran orientasi ini, maka aktivitas perekonomian kawasan perbatasan akan semakin meningkat karena tidak terkungkung pada pasar lokal yang kecil melainkan membuka pasar yang jauh lebih besar di negara tetangga atau kawasan-kawasan pusat pertumbuhan di dalam negeri. Pergeseran orientasi ini tentunya didukung oleh keunggulan komparatif dari kawasan perbatasan, yaitu kedekatan secara geografis dengan negara tetangga. Selain itu, sumber daya alam pun mendukung untuk merambah pasar luar negeri. Tanpa pergeseran orientasi ini, maka pengelolaan kawasan perbatasan hanya berkutat pada upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidup warga, memperkuat benteng pertahanan negara, atau dengan kata lain masih berada dalam tahap subsisten sehingga sulit untuk Myed Szxiencapai tingkat kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera.
55
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program-program SKPD merupakan penjabaran dari sasaran-sasaran jangka menengah Renstra. Selain itu,program-program SKPD juga merupakan program prioritas yang terdapat pada RPJM Kabupaten Karimun 2011-2016 dan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program prioritas beserta indikator keluaran program (outcomes) sebagaimana tercantum dalam RPJM selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD. Satu hal yang penting untuk diperhatikan bahwa program hanya dijabarkan ke dalam rencana-rencana kegiatan prioritas saja. Arinya, Rencana Kerja (Renja) SKPD yang akan disusun dapat mengembangkan rencana-rencana kegiatan baru di luar rencana kegiatan prioritas di dalam Renstra ini sepanjang kegiatan prioritas tetap dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar dinamika regional, nasional, dan global (diantaranya aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan) tetap dapat terakomodir di dalam Renja. Indikator keluaran program (outcomes) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah oleh kelompok sasaran (beneficiaries) yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan.
56
Dalam hal ini Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimu telah merencanakan sebanyak 10 Program yang terdiri Adapun program-program dimaksud antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Program Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 9. Program Kerjasama Pembangunan 10. Program Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terdepan Dan kegiatan terdiri 59 kegiatan terdiri dari : 1. Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Bagi Pelajar SLTA Sederajat di Kabupaten Karimun 2. Sosialiosasi Pengelolaan perbatasan bagi aparat Pemerintah Kecamatan, kelurahan, dan desa se Kabupaten Karimun. 3. Sosialisasi Pengelolaan perbatasan bagi tokoh masyarakat dan pemuda se Kabupaten Karimun. 4. Sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Perbatasan Laut Dan Udara. 5. Pembentukan/Pendampingan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas. 6. Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Bagi Kelompok Masyarakat Pengawas. 7. Penyediaan Bantuan Peralatan Komunikasi Dan Navigasi Bagi Kelompok Masyarakat Pengawas. 8. Penilaiaan (Assessment) Potensi Gangguan Keamanan, Hukum, Dan Kedaulatan Wilayah Perbatasan. 9. Pemantauan Pulau-Pulau Kecil Terdepan Dan Daerah Perbatasan. 10. Pengembangan Sistem Jaringan Komunikasi Pengawasan Perbatasan. 11. Pemeliharaan Sisten Jaringan Komunikasi Pengawasan Perbatasan. 12. Pembiayaan Pendukung Pelaksanaan Tugas Pembantu Pembangunan Speedboat Surveyor Batas Laut Kabupaten Karimun. 13. Penyusunan Rencana Induk Dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan.
57
14. Koordinasi Rencana Induk Dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan. 15. Pendataan Potensi Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun. 16. Koordinasi Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun. 17. Penyusunan Profil Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun. 18. Pameran Pembangunan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Jakarta. 19. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan. 20. Surveydan Pemetaan Wilayah Perbatasan Kabupaten Karimun. 21. Koordinasi Pengamanan Laut 22. Pemeliharaan Tanda-Tanda Batas Laut Wilayah Negara. 23. Survei Infrastruktur Kawasan Perbatasan. 24. Koordinasi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan. 25. Konsutasi Dan Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Perbatasan. 26. Survei Potensi Ekspor Dan Pemetaan Wilayah Perbatasan. 27. Fasilitas Jejaring Kerjasama Dan Koordinasi Antar Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor Di Kawasan Perbatasan. 28. Fasilitas Pengembangan Pemasaran Produk-Produk Berorientasi Ekspor Dari Kawasan Perbatasan. 29. Pengembangan Wisata Budaya Suku Laut Di Pulau Terdepan. 30. Fasilitas Liputan Media Massa Ke Pulau-Pulau Terdepan. 31. Identifikasi/Inventarisasi Pulau Terluar Di Kabupaten Karimun. 32. Survei Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan. 33. Fasilitas Dan Koordinasi Pengadaan, Peningkatan,Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kesehatan. 34. Pengadaan,Peningkatan,Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perhubungan PulauPulau Terdepan. 35. Koordinasi Dan Harmonisasi Pelaksanaan Rencana Induk Dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan. 36. Evaluasi Capaian Rencana Induk Dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan. 37. Pelatihan SIG (Sitem Informasi Geografis). 38. Pelatihan Pengawasan (Surveilliance) Sumber Daya. 39. Pelatihan Hubungan Internasional. 40. Pengadaan Meubelier. 41. Pengadaan Peralatan Kantor. 42. Pengadaan Alat Studio Perkantoran BPPD.
58
43. Temu SKPD Dan Instansi Vertikal Pengelolaan Kawasan Perbatasan. 44. Pengadaan Lahan Tembak Kab. Karimun (50x200 M2) 1 Ha. 45. Monitorin Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Perbatasan. 46. Koordinasi Penyususnan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarana Dan Prasarana Perbatasan. 47. Kegiatan Peyusunan Rencana Kegiatan Dana Tugas Pembantuan. 48. Pemeliharaan Dan Operasional Speed Boat Perbatasan. 49. Pemantauan Dan Koordinasi Hasil Musrenbang Kecamatan Perbatasan. 50. Pengadaan Saluran/Media Omunikasi Antara Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Dan Masyarakat Perbatasan. 51. Asistensi Penyusunan Renstra Dan Renja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. 52. Penyusunan Renstra 2016-2021 53. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun. 54. Sosialisasi Dan Publikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran Dan Pawai Pembangunan. 55. Pelayanan Administrasi Umum Dan Perkantoran 56. Operasional Speed Boat Perbatasan 57. Pemeliharaan Speed Boat Perbatasan 58. Pengadaan Pakaian Dinas 59. Penyusunan LAKIP BPPD
59
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam penyusunan Rencana Strategis BPPD Kabupaten Karimun, diperlukan adanya keterpaduan
dengan
dokumen
perencanaan
daerah
Kabupaten
Karimun.
Keterpaduan antar dokumen perencanaaan ini dapat dilihat dari kesesuaian indikator kinerja dokumen Renstra dengan tujuan dan sasaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun. Sebagian besar dari tugas dan fungsi BPPD Kabupaten Karimun adalah koordinasi. Jika dilihat dari empat butir misi yang dirumuskan oleh BPPD Kabupaten Karimun, keempat misi tersebut mendukung lima butir misi dari RPJMD Kabupaten Karimun. Lima misi dari RPJMD Kabupaten Karimun diturunkan menjadi 25 butir tujuan dan 50 butir sasaran. Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Karimun, sebanyak 11 tujuan dan 18 sasaran yang menjadi tanggung jawab dari BPPD Kabupaten Karimun. Adapun indikator kinerja BPPD Kabupaten Karimun yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Karimun yaitu sebagai berikut: Tabel 4. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
No
Indikator Kinerja
Kondisi kinerja awal periode RPJMD Tahun 0
1
Database penyediaan dan kualitas jaringan jalan, listrik, dan air bersih
2
Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan, listrik, dan air bersih
Target Capaian Setiap Tahun
2012
2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2014
2015
2016
15
15
20
15
15
20
25
70
No
Indikator Kinerja
Kondisi kinerja awal periode RPJMD Tahun 0
3
4
5
6
7
8
9
10
Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan perhubungan laut di pulau-pulau terdepan Database penyediaan dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Teridentifikasinya potensipotensi lokal yang layak dikembangkan secara ekonomi dan berorientasi ekspor Nilai ekspor produk dari kawasan perbatasan yang berbasis potensi lokal Peningkatan jumlah destinasi pariwisata khas kawasan perbatasan Peningkatan jumlah kunjungan wisata di pulaupulau terdepan Jumlah aparatur yang menguasai dan tersertifikasi di bidang-bidang SIG, pengawasan (surveillance), dan hubungan internasional
Target Capaian Setiap Tahun
2012
2013
2014
10
10
10
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2015
2016
20
25
30
15
15
15
20
25
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
71
BAB VII PENUTUP Kawasan perbatasan yang jika ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan merupakan batas teritorial NKRI yang sangat berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Sementara dari aspek politik, kawasan perbatasan memiliki kecenderungan rawan konflik politis dengan negara tetangga yang dilatar belakangi oleh persinggungan batas teritorial dan yurisdiksi, terutama pada segmen perbatasan yang belum disepakati. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis sebagai pusat pertumbuhan dan pintu negara, di lain sisi juga memiliki potensi adanya kegiatan eksploitasi sumberdaya secara
ilegal.
Masing-masing
kawasan
perbatasan
memerlukan
formulasi
penanganan yang berbeda sesuai dengan tantangan khas dan isu strategis yang dihadapi. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun sebagai badan yang berkewajiban melakukan pengelolaan kawasan perbatasan melakukan penyusunan rencana strategis dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan indonesia. Rencana Strategis yang disusun merupakan komitmen seluruh pegawai Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun yang dalam penyusunannya turut mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang dan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Komitmen tersebut membuat segala sesuatu yang termuat di dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi memungkinkan untuk dapat dicapai. Dalam rangka mencapai keberhasilan program yang telah di rancang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun, diperlukan sinergitas kegiatan dan intensitas koordinasi yang tinggi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, infrastruktur, energi,pariwisata,perikanan,kelautan, serta komponen pemerintahan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di wilayah perbatasan.
72
