No title

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tahun 2010 merupakan transisi dari program pembangunan 5 lima tahun sebelumnya dan merupakan tahun pertama dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian Tahun 2010 sebagian besar masih merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, Departemen Pertanian telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) arah kebijakan pembangunan pertanian Tahun 2010-2014. Sembilan diantara kebijakan tersebut terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu: 1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya antara lain, bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT); 2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribsinis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dan Penggerak Membangun Desa (PMD); 3) Pemantapan swasembada beras dan jagung melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; 4) Pencapaian swasembada kedelai; 5) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani; 6) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional; 7) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu; 8) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti penetapan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; dan 9) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance. Target yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian yang disebut Empat Sukses yang terdiri dari: Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; dan peningkatan kesejahteraan petani. Pertanian tanaman pangan sangat relevan untuk dijadikan sebagai pilar ekonomi di daerah, mengingat sumberdaya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi daerah adalah sumberdaya pertanian tanaman pangan, seperti sumberdaya alam (lahan, air, keragaman hayati, agroklimat), sumberdaya manusia, teknologi, kelembagaan dan infrastruktur. Struktur ekonomi hampir di setiap daerah, terutama di luar Pulau Jawa sebagian besar disumbang dari sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Oleh karena itu, modernisasi pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan di setiap daerah akan secara langsung dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi seperti ketimpangan kota dan daerah,

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ___________________________________________

1

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 ketimpangan antar daerah dan antar sektor, serta perluasan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Tantangan yang dihadapi pembangunan tanaman pangan akan selalu berinteraksi dengan perkembangan lingkungan, antara lain a) meningkatnya kebutuhan pangan dalam negeri sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, b) terjadinya stagnasi inovasi dan adopsi teknologi, c) terjadinya alih fungsi dan fragmentasi lahan, d) terjadinya perubahan iklim secara ekstrim, serta e) meningkatnya daya saing dan perubahan selera konsumen. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia (hampir 100%) masih terjebak pada budaya pangan yang belum mengacu pada keseimbangan gizi dimana pangan dipersepsikan sebagai makan beras (nasi). Sementara itu pangan yang sehat merupakan kombinasi (diversifikasi) dari berbagai produk tanaman pangan seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, buah-buahan, dan lain-lain. Kondisi ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tanaman pangan. Empat Fokus kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan tahun 2010 adalah untuk meningkatkan produksi komoditas sub sektor tanaman pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional melalui pelestarian swasembada padi, peningkatan produksi jagung dan kedelai menuju swasembada, peningkatan produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar serta pengembangan tanaman pangan alternatif lainnya. Capaian kinerja produksi tanaman pangan tahun 2010 cukup menggembirakan. Hal ini tergambar dari capaian produksi komoditas utama tanaman pangan kecuali kedelai berdasarkan Angka Ramalan III BPS 2010 meningkat dibandingkan dengan tahun 2009. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peranan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang pertanian khususnya tanaman pangan. Untuk melihat gambaran capaian kinerja produksi tanaman pangan dan pelaksanaan kegiatan utama tahun 2010 perlu disusun suatu Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini adalah untuk dapat memberikan informasi dan gambaran tentang kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2010 di bidang tanaman pangan. Disamping itu, laporan ini dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan pada masa yang akan datang, serta mencari solusi atas permasalahan dan kendala yang dihadapi. C. Program dan Kegiatan Utama Sama seperti tahun 2009, tahun 2010 kegiatan pembangunan sub-sektor tanaman pangan dilaksanakan melalui empat program yaitu: 1. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing a. Integrasi tanaman-ternak, kompos dan biogas Pada Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), salah satu teknologi yang digunakan adalah aplikasi pupuk organik dalam rangka menjaga dan


2

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 meningkatkan kesuburan tanah. Dengan penggunaan pupuk organik diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah sehingga penggunaan pupuk anorganik menjadi lebih efektif dan efisien. Kebutuhan pupuk organik relatif tinggi untuk setiap hektarnya, sehingga Pemerintah akan mengalokasikan pengembangan penggunaan pupuk organik/kompos dengan memanfaatkan bahan organik yang ada di lapangan yaitu bahan organik sisa tanaman atau jerami. Mengingat kebutuhan pupuk organik per hektar yang cukup besar, sedangkan bahan baku yang ada di lapangan belum dimanfaatkan secara optimal, maka pemerintah meyediakan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O) dan pembuatan pupuk organik/kompos untuk kegiatan PTT dengan pemberian alat yang disebut mesin pengolah pupuk organik. Seperti halnya pada tahun 2009, pada tahun 2010 ini Pemerintah juga akan memfasilitasi penyediaan pupuk organik melalui pemberian bantuan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RPPPO) dan bahan dekomposer, sehingga jerami yang ada di lapangan dapat dijadikan pupuk organik pada waktu relatif singkat dan segera dapat digunakan pada musim berikutnya. Rumah percontohan pembuatan pupuk organik dan bantuan alat akan diberikan kepada kelompok tani yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan potensi limbah pertanian setempat untuk diolah menjadi pupuk organik/kompos. Diharapkan pupuk organik tersebut akan dimanfaatkan oleh anggota kelompok taninya atau untuk kebutuhan kelompok lain di wilayah atau di luar wilayahnya. Dengan kegiatan ini diharapkan modal dan kelembagaan kelompok tani tersebut akan semakin berkembang. b. Peningkatan kegiatan eksibisi, petani/pelaku agribisnis

perlombaan

dan

penghargaan

kepada

Upaya yang dilakukan untuk penyebarluasan informasi, promosi dan pemasyarakatan tentang keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan kepada publik melalui eksibisi terbuka untuk umum, lomba dan pemberian penghargaan untuk kelompok tani, mantri tani, penangkar benih, petugas POPT, PBT, UPJA teladan atau pelaku agribisnis yang berprestasi lainnya. 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dilakukan melalui : operasional BPMPT, operasional BBPOPT Jatisari, operasional UPTD-BPTPH, pengendalian OPT, penanganan DPI, koordinasi dan pengawalan perlindungan tanaman, koordinasi dan pengawalan pestisida, operasional smart card, operasional tenaga harian lepas pengendali organisme pengganggu tumbuhanpengamat hama penyakit (THL POPT-PHP), penyelenggaraan SL-PHT dan SLI.


3

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 b. Bantuan benih, sarana produksi dan penguatan kelembagaan perbenihan Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui penggunaan benih varietas unggul bermutu bagi petani, mempermudah akses petani terhadap benih varietas unggul bermutu, serta penggunaan sarana produksi yang dilakukan melalui kegiatan : operasional BBPPMBTPH Cimanggis, operasional BPSBTPH, operasional BBI, pengembangan perbenihan dan pembinaan penangkar, koordinasi dan pengawalan perbenihan dan pemberian insentif pengawas benih. Pada TA 2010 bantuan benih yang dialokasikan dari DIPA Kementerian Pertanian meliputi bantuan benih padi non hibrida, padi lahan kering, padi hibrida, jagung hibrida, kedelai dan kacang tanah diperuntukkan bagi kegiatan SLPTT. Penguatan kelembagaan perbenihan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dimaksudkan untuk memperlancar penyediaan benih varietas unggul bermutu komoditas tanaman pangan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain berupa : - Inventarisasi stok dan penangkaran benih yang terdapat di masing-masing daerah dalam setiap skala waktu tertentu. - Pemanfaatan stok benih yang ada secara optimal - Pemberdayaan penangkar benih agar dapat berperan secara optimal - Pembinaan kepada produsen/penangkar agar proses produksi benih terlaksana secara berkelanjutan - Optimalisasi peranan BPSB, BBI dan BBPPMBTPH - Pengembangan perbenihan pusat c. Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen Kegiatan ini dimaksudkan untuk upaya pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) tahun 2010 melalui UPJA center dan penguatan UPJA, serta kegiatan koordinasi dan pengawalan di lokasi UPJA. Pengembangan UPJA Center dilakukan melalui fasilitasi bantuan alsintan (traktor roda 2) untuk kelompok tani/UPJA, pompa air, transplanter, alsin pemanen, alsin perontok, alsin penyiang, alat pengolah pupuk organik, alat bengkel serta perawatan alsin. Sedangkan Penguatan UPJA dilakukan melalui fasilitasi bantuan uang muka pembelian traktor roda 2, bantuan kepemilikan alsin pemanen, pompa air, pedal thresher dan alat bengkel. Bantuan pemberian uang muka kredit kepemilikan alsintan diberikan sebesar + 50% dari harga alsintan. Calon penerima bantuan dipilih atas dasar analisa atau penilaian obyektif yang diprediksi mampu melunasi sisa kredit dan mampu membeli traktor roda 2 minimal 1 (satu) unit pada tahun kelima.


4

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 d. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian Kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan komoditas spesifik lokasi lainnya) dilakukan dengan penyebarluasan penggunaan benih varietas unggul bermutu, peningkatan populasi tanaman, penerapan teknologi pemupukan berimbang dan organik, perbaikan tataguna air/sistem pengairan serta pemeliharaan yang lebih intensif. Upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian tanaman pangan : - Pengawalan kegiatan tanaman pangan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota - Pelaksanaan SLPTT padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida, kedelai dan kacang tanah - Pelatihan penyuluh lapangan SLPTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah - Pelatihan untuk komoditas non palagung - Pengembangan komoditas non palagung 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a. Penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui LM3 adalah : 1) mengembangkan usaha agribisnis yang berdaya saing di LM3 serta meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi LM3; 2) memfasilitasi kegiatan baru di Kementerian Pertanian, yaitu Penggerak Membangun Desa (PMD); dan 3) pengawalan subsidi pupuk. Penguatan kelembagaan LM3 ini dapat dilakukan melalui penerapan beberapa model pemberdayaan dan dalam proses pembelajaran masyarakat secara utuh melalui proses pembelajaran kelompok, serta menginkubasi usaha agribisnis di LM3 melalui fasilitasi bantuan permodalan. Penggerak Membangun Desa (PMD) merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan Tenaga Harian Lepas (THL) agar dapat berperan sebagai penggerak pembangunan pertanian di pedesaan dan menjadi pelopor di desanya ke arah yang lebih maju, dan pada akhirnya mendorong tumbuhnya Penyuluh Pertanian Swadaya. Jenis usaha kegiatan PMD difokuskan pada pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) berupa bantuan alsintan seperti hand traktor, power thresher, dan alat pengolah pupuk organik (APPO). Seperti halnya pada kegiatan LM3, maka pada PMD juga dilakukan kegiatan penentuan CPCL, koordinasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi. Kebijakan subsidi pupuk dimaksudkan untuk membantu petani agar mampu membeli pupuk sesuai dengan kebutuhannya dan dengan harga yang layak, sehingga petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang


5

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 spesifikasi lokasi yang dianjurkan. Jenis pupuk yang disubsidi terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik. Mengingat permasalahan yang sering dihadapi petani pada setiap musim tanam, yaitu kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi serta harga pupuk yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sehingga pupuk bersubsidi disinyalir tidak sepenuhnya dapat diterima petani secara tepat, untuk itu diperlukan pengawasan pupuk subsidi. b. Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance Kegiatan yang dicirikan antara lain dari keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan dan pemantapan prinsip tersebut dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang sangat menunjang dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan sesuai dengan program peningkatan kesejahteraan petani antara lain : - Operasional dan administrasi satuan kerja (satker) - Pengelolaan keuangan, akuntansi (SAI) - Pemberian insentif mantri tani - Pengembangan data statistik - Koordinasi perencanaan program dan anggaran - Hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta pengembangan sumberdaya manusia (SDM) - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) - Pemberian bantuan bencana alam - Biaya operasional BPMPT - Kegiatan khusus yang dibiayai dari PHLN 4. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Gaji, honor, tunjangan, operasional kantor dan pemeliharaan perkantoran Gaji, honor dan tunjangan diberikan kepada petugas/pegawai yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi/memonitor, mengevaluasi jalannya kegiatan pembangunan tanaman pangan sesuai jabatan, pangkat/golongan dan bidang kerjanya masing-masing. Pemberian gaji/penghasilan sesuai dengan ruang penggajian yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2009. Sedangkan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran disalurkan dalam bentuk kegiatan : - Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor - Pemeliharaan peralatan inventaris kantor - Pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan roda 4 dan roda 2 - Pembayaran langganan daya/jasa listrik, telepon dan air - Keperluan sehari-hari perkantoran antara lain pengadaan alat-alat tulis kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan


6

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010

II

KINERJA PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN

A. Indikator Makro Pertanian 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2000 sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan tahun 2010 meningkat sebesar 2,86% terhadap tahun 2009 (y-to-y). Peningkatan absolut terjadi pada semua subsektor yang tertinggi pada sub sektor perikanan Rp. 2.803 milyar (5,87%) dan terendah sub sektor kehutanan Rp. 348,90 milyar (2,07%). Pangsa sub sektor tanaman bahan makanan merupakan yang tertinggi, sebesar 50,37% pada 2009 dan menurun menjadi 49,85% pada 2010 dan pangsa yang terkecil adalah kehutanan sebesar 5,67%. Tabel 1. Perkembangan Pendaptan Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian 20092010 (atas dasar harga konstan 2000) (Rp. Milyar)

No.

Komoditas

1 Tanaman Bahan Makanan 2 Tanaman Perkebunan 3 Peternakan 4 Kehutanan 5 Perikanan Sektor Pertanian

Keterangan :

2009*) 149.057,80 45.608,30 36.648,90 16.843,60 47.775,10 295.933,70

2010**) 151.749,50 46.750,90 38.135,20 17.192,50 50.579,10 304.406,20

Perbandingan 2010 Thd 2009 Absolut (%) 2.691,70 1,81 1.142,60 2,51 1.486,30 4,06 348,90 2,07 2.804,00 5,87 8.472,50 2,86

*) angka sementara **) angka sangat sementara

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga yang berlaku sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 127.902,20 milyar (14,92%) terhadap tahun 2009 (y-to-y). Peningkatan absolut terjadi hampir pada semua sub sektor yang tertinggi pada sub sektor tanaman bahan makanan Rp. 64.326,30 milyar (15,35%) dan terendah sub sektor kehutanan Rp. 2.930,90 milyar (6,50%). Pangsa sub sektor tanaman bahan makanan merupakan yang tertinggi, sebesar 48,90% pada tahun 2009 dan 49,08% di tahun 2010, sedangkan pangsa yang terkecil adalah kehutanan sebesar 5,26% pada tahun 2009 dan menurun, menjadi 4,88% pada tahun 2010.


7

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian 20092010 (atas dasar harga berlaku) (Rp. Milyar)

No.

Komoditas

2009*)

1 Tanaman Bahan Makanan 2 Tanaman Perkebunan 3 Peternakan 4 Kehutanan 5 Perikanan Sektor Pertanian

419.194,80 111.423,10 104.883,90 45.119,60 176.620,00 857.241,40

2010**) 483.521,10 135.258,10 119.094,90 48.050,50 199.219,00 985.143,60

Perbandingan 2010 Thd 2009 Absolut (%) 64.326,30 15,35 23.835,00 21,39 14.211,00 13,55 2.930,90 6,50 22.599,00 12,80 127.902,20 14,92

Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

2. Ekspor-Impor Nilai ekspor komoditas tanaman pangan 2010 (sampai dengan Oktober) total mencapai US$ 365.385 ribu dengan volume 708.121 ton dengan nilai ekspor tertinggi dicapai oleh komoditas gandum (olahan) sebesar US$ 317.829 ribu dengan volume 563.734 ton. Sedangkan nilai impor komoditas tanaman pangan total mencapai US$ 6.148.715 dengan volume 4.915.338 ton dan nilai tertinggi dicapai oleh komoditas gandum US$ 4.684.476 dengan volume 1.424.796 ton. Tabel 3. Volume dan Nilai Ekspor-Impor Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7

Komoditas Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu Ubi Jalar Gandum Jumlah

Ekspor Volume Nilai (Ton) (000 US $) 672 363 41.057 11.103 17.151 8.246 1.275 5.650 78.502 18.049 5.730 4.145 563.734 317.829 708.121 365.385

Impor Volume Nilai (Ton) (000 US $) 202.421 108.554 1.355.006 361.335 1.460.658 701.701 181.818 174.047 290.611 118.564 28 38 1.424.796 4.684.476 4.915.338 6.148.715

3. Penyerapan Tenaga Kerja Pangsa serapan tenaga kerja sektor pertanian tahun 2010 mencapai 42,83 juta orang atau sama dengan 36,92% dari total angkatan kerja di Indonesia yaitu 116 juta orang. B. Capaian Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan Produksi padi tahun 2010 (berdasarkan ARAM III BPS) mencapai 65,98 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 13,12 juta ha dan produktivitas 50,30 ku/ha; jagung mencapai 17,84 juta ton pipilan kering dengan luas panen 4,13 juta ha dan produktivitas 43,17 ku/ha; kedelai 905 ribu ton dengan luas panen 672 ribu ha dan produktivitas 13,46 ku/ha; kacang tanah 780 ribu ton biji kering dengan luas panen 626 ribu ha dan produktivitas 12,45 ku/ha; kacang hijau 324 ribu ton biji kering dengan luas panen 285 ribu ha dan produktivitas 11,37 ku/ha; ubi kayu 23,09 juta ton umbi basah dengan luas panen 1,20 juta ha dan produktivitas 191,94 ku/ha; dan ubi jalar 2,06 juta ton umbi basah dengan luas panen 181 ribu ha dan produktivitas 113,68 ku/ha.


8

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 4. Capaian Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7

Komoditas Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

Produksi (Ton) 65.980.670 17.844.676 905.015 779.677 323.518 23.093.522 2.060.272

Luas Panen (Ha) 13.118.120 4.133.785 672.242 626.264 284.564 1.203.143 181.234

Provitas (Ku/Ha) 50,30 43,17 13,46 12,45 11,37 191,94 113,68

C. Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan 1. Produksi Capaian produksi tanaman pangan tahun 2010 (Angka Ramalan III BPS) mengalami peningkatan untuk seluruh komoditas utama kecuali kedelai dibanding produksi 2009 (ATAP). Produksi padi mencapai 65,98 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 2,46% dibandingkan 2009, jagung 17,85 juta ton pipilan kering (naik 1,22%), kedelai 905 ribu ton biji kering (turun 7,18%), kacang tanah 780 ribu ton (naik 0,26%), kacang hijau 324 ribu ton (naik 3,18%), ubi kayu 23,09 juta ton umbi basah (naik 4,79%), ubi jalar 2,06 juta ton umbi basah (naik 0,10%). Namun jika dibandingkan dengan angka sasaran produksi tahun 2010, baru komoditas ubi kayu dan ubi jalar yang mengalami peningkatan produksi yaitu masing-masing naik 3,80% dan 3,00% dari sasaran yang ditetapkan. Tabel 5. Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010 (ARAM III) Terhadap Sasaran dan ATAP 2009 (000 Ton) No.

Komoditas

(1) 1 2 3 4 5 6 7

(2) Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

Sasaran Tahun 2010 (3) 66.680 19.800 1.300 882 360 22.248 2.000

ATAP Tahun 2009 (4) 64.399 17.630 975 778 314 22.039 2.058

ARAM III Tahun 2010 (5) 65.981 17.845 905 780 324 23.094 2.060

Perbandingan (%) (5) thdp (3) (5) thdp (4) (6) (7) 98,95 102,46 90,13 101,22 69,62 92,82 88,44 100,26 90,00 103,18 103,80 104,79 103,00 100,10

2. Luas Panen Capaian luas panen tanaman pangan tahun 2010 (Angka Ramalan III BPS) mengalami peningkatan dibanding luas panen 2009 (ATAP) untuk padi, kacang tanah dan ubi kayu. Luas panen padi mencapai seluas 13,118 juta ha, naik 1,82% dibandingkan 2009, kacang tanah 626 ribu ha (naik 0,48%) dan ubi kayu 1,203 juta ha (naik 2,30%). Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan luas panen jika dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu jagung mencapai 0,65%, kedelai 7,05%, kacang hijau 1,04% dan ubi jalar 1,63%. Jika dibandingkan


9

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 dengan angka sasaran luas panen tahun 2010, baru padi yang menngalami peningkatan luas panen yaitu 9,30% dari sasaran yang ditetapkan. Tabel 6. Perbandingan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2010 (ARAM III) Terhadap Sasaran 2010 dan ATAP 2009 (000 Ha) No.

Komoditas

(1) 1 2 3 4 5 6 7


Sasaran Tahun 2010 (3) 12.002 4.200 874 679 327 1.243 182

ATAP Tahun 2009 (4) 12.884 4.161 723 623 288 1.176 184

ARAM III Tahun 2010 (5) 13.118 4.134 672 626 285 1.203 181


3. Produktivitas Capaian produktivitas tanaman pangan tahun 2010 (Angka Ramalan III BPS) mengalami peningkatan dibanding produktivitas 2009 (ATAP) kecuali kedelai dan kacang tanah. Produktivitas padi mencapai 50,30 ku/ha, naik 0,62% dibandingkan 2009, jagung 43,17 ku/ha (naik 1,89%), kacang hijau 11,37 ku/ha (naik 4,22%), ubi kayu 191,94 ku/ha (naik 2,37%) dan ubi jalar 113,68 ku/ha (naik 1,57%). Sedangkan untuk kedelai yang mencapai 13,46 ku/ha mengalami penurunan 0,15% jika dibandingkan dengan tahun 2009, demikian juga dengan kacang hijau mencapai 12,45 ku/ha (turun 0,32%). Jika dibandingkan dengan angka sasaran produktivitas tahun 2010, komoditas yang mengalami peningkatan produktivitas yaitu kacang hijau 3,36%, ubi kayu 7,23% dan ubi jalar 3,45% dari sasaran yang ditetapkan. Tabel 7. Perbandingan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2010 (ARAM III) Terhadap Sasaran dan ATAP 2009 (Ku/Ha) No.

Komoditas

(1) 1 2 3 4 5 6 7


Sasaran Tahun 2010 (3) 55,56 47,14 14,90 13,00 11,00 179,00 109,89

ATAP Tahun 2009 (4) 49,99 42,37 13,48 12,49 10,91 187,50 111,92

ARAM III Tahun 2010 (5) 50,30 43,17 13,46 12,45 11,37 191,94 113,68


D. Tingkat Penggunaan Benih Unggul Bermutu Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan laporan yang diterima, penggunaan benih bermutu

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ___________________________________________ 10

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 kelas benih sebar yang digunakan oleh petani selama tahun 2010 untuk padi sebesar 62,80%, untuk benih jagung sebesar 69,12% dan untuk benih kedelai sebesar 61,40%. E. Perkembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Berdasarkan laporan yang diterima dari daerah sampai bulan Desember 2010, luas pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama dan Dampak Perubahan Iklim, sebagai berikut : 1. Luas Serangan OPT Luas serangan OPT utama tanaman padi tahun 2010 berjumlah 626.709 ha (puso: 10.057 ha). Apabila dibandingkan dengan tahun 2009 lebih tinggi 39,83% dan apabila dibandingkan dengan rerata 5 tahun lebih tinggi 80,11%. Luas serangan OPT utama jagung lebih rendah 16,3% apabila dibandingkan dengan tahun 2009 dan lebih rendah 30,99% apabila dibandingkan rerata 5 tahun. Sedangkan OPT utama kedelai lebih rendah 26,55% apabila dibandingkan dengan tahun 2009 dan lebih rendah 45,81% apabila dibandingkan rerata 5 tahun. Luas serangan OPT utama kacang tanah tahun 2010 lebih rendah 38,75% apabila dibandingkan dengan tahun 2009 dan lebih rendah 58,64% apabila dibandingkan rerata 5 tahun. Perbandingan luas serangan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 8. Luas Serangan OPT Utama Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Tahun 2010, 2009 dan Rerata 5 Tahun (2004-2008) No. 1 2 3 4

Komoditi Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah

Tahun 2010 T P 626.709 10.057 12.239 20 3.601 8 2.104 -

Tahun 2009 T P 448.206 3.143 14.623 13 4.903 11 3.435 2

(ha) Rerata 5 Tahun T P 347.961 3.532 17.737 516 6.645 45 5.087 16

Keterangan: T = Terkena (termasuk puso), P = Puso

2. Luas Dampak Perubahan Iklim a. Banjir Banjir pada tanaman padi tahun 2010 mencapai luas 290.446 ha (puso: 89.228 ha). Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, luas pertanaman padi yang terkena banjir tahun 2010 adalah lebih tinggi 67.965 ha (30,6%), tetapi lebih rendah (6,3%) apabila dibandingkan dengan luas rerata 5 tahun (20042008). Pada tanaman jagung luas banjir pada tahun 2010 seluas 39.243 ha (puso: 17.602 ha). Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, luas pertanaman jagung yang terkena banjir tahun 2010 lebih tinggi 26.912 (218,2%), juga lebih tinggi (126,7%) apabila dibandingkan dengan rerata 5 tahun (20042008). Sedangkan pada tanaman kedelai pada tahun 2010 mencapai 16.796


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 ha (puso: 11.234 ha). Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, luas pertanaman yang terkena akibat banjir pada tahun 2010 lebih tinggi 3.850 ha (29,7%), juga lebih tinggi (156%) apabila dibandingkan dengan rerata 5 tahun (2004-2008). Pada tanaman kacang tanah, luas banjir pada tahun 2010 seluas 928 ha (puso: 284 ha). Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, luas pertanaman yang terkena banjir pada tahun 2010 lebih tinggi 743 ha (401,6%), tetapi lebih rendah (54,7%) dibandingkan rerata 5 tahun (2004-2008), seperti tercantum pada tabel berikut : Tabel 9. Perbandingan Luas Banjir Pada Tanaman Padi, Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah Tahun 2010, 2009 dan Rerata 5 Tahun (2004- 2008) No. 1 2 3 4

Komoditi Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah

Tahun 2010 T P 296.491 91.088 39.977 17.712 16.805 11.243 929 284

Tahun 2009 T P 222.481 67.821 12.331 3.201 12.946 6.572 185 67

(ha) Rerata 5 Tahun T P 309.937 99.598 17.308 7.028 6.561 1.785 2.047 261

Keterangan : T = Terkena (termasuk puso), P = Puso

b. Kekeringan Kekeringan pada tanaman padi tahun 2010 seluas 96.516 ha (puso: 20.856 ha). Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, luas pertanaman padi yang terkena kekeringan tahun 2010 lebih rendah, yaitu 135.396 ha (58,4%), juga lebih rendah (69,1%) apabila dibandingkan dengan rerata 5 tahun (20042008) yaitu seluas 311.885 ha (puso: 61.344 ha). Luas kekeringan pada tanaman jagung pada tahun 2010 seluas 58.831 ha (puso: 22.826 ha). Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, luas pertanaman yang terkena akibat kekeringan pada tahun 2010 lebih rendah 53.387 ha (47,6%), tetapi lebih tinggi (14,3%) dari rerata 5 tahun (2004-2008). Demikian pula pada tanaman kedelai, luas kekeringan pada tanaman 2010 mencapai 5.014 ha (puso: 643 ha). Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, luas pertanaman kedelai yang terkena kekeringan pada tahun 2010 lebih rendah 2.991 ha (37,4%), juga lebih rendah 2.048 ha (29,0%) dari rerata 5 tahun (2004-2008). Demikian pula pada tanaman kacang tanah, luas kekeringan pada tanaman 2010 mencapai 2.703 ha (puso: 1.164 ha). Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2009, luas pertanaman yang terkena kekeringan pada tahun 2010 lebih rendah 7.691 ha (74,0%), juga lebih rendah (76,4%) apabila dibandingkan dengan rerata 5 tahun (2004-2008), seperti tercantum pada tabel berikut.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 10. Perbandingan Luas Kekeringan Pada Tanaman Padi, Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah Tahun 2010, 2009 dan Rerata 5 Tahun (2004- 2008) Tahun 2010 No. Komoditi T P 1 Padi 96.516 20.856 2 Jagung 58.831 22.826 3 Kedelai 5.014 643 4 Kacang Tanah 2.703 1.164 Keterangan : T = Terkena (termasuk puso), P = Puso

Tahun 2009 T P 231.912 18.975 112.218 12.679 8.005 1.534 10.394 207

(ha) Rerata 5 Tahun T P 311.885 61.344 51.458 3.610 7.062 310 11.456 510


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010

III

PELAKSANAAN KEGIATAN UTAMA

A. Pengembangan Budidaya Tanaman 1. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Realisasi tanam SLPTT tahun 2010 untuk padi non hibrida mencapai 1.930.025 ha (96,50% dari target 2 juta ha), padi hibrida mencapai 190.190 ha (95,10% dari target 200 ribu ha), padi lahan kering 273.600 ha (91,20% dari target 300 ribu ha), jagung hibrida 149.265 ha (99,51% dari target 150 ribu ha), kedelai 186.310 ha (74,52% dari target 250 ribu ha) dan kacang tanah 46.118 ha (92,24% dari target 50 ribu ha). Tabel 11. Realisasi SLPTT Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah Tahun 2010 No.

Uraian

1 2 3 4 5 6

Padi Non Hibrida Padi Hibrida Padi Lahan Kering Jagung Hibrida Kedelai Kacang Tanah Total

Rencana Ha Unit/Klp 2.000.000 80.000 200.000 20.000 300.000 12.000 150.000 10.000 250.000 25.000 50.000 5.000 2.950.000 152.000

Ha 1.930.025 190.190 273.600 149.265 186.310 46.118 2.775.508

Realisasi Unit/Klp 77.201 19.019 10.944 9.951 18.631 4.612 140.358

% 96,50 95,10 91,20 99,51 74,52 92,24 94,09

Produktivitas SLPTT jika dibandingkan dengan sasaran untuk padi non hibrida mencapai 93,78%, padi hibrida 79,70%, padi lahan kering 132,64%, jagung hibrida 117,17%, kedelai 113,25% dan kacang tanah 96,06%. Sedangkan jika dibandingkan dengan produktivitas non SL semuanya berada diatas rata-rata produktivitas non SL, dengan kisaran 119%-176%. Tabel 12. Perbandingan Produktivitas SLPTT terhadap Sasaran dan Non SL Tahun 2010 No. (1) 1 2 3 4 5 6

Komoditi (2) Padi Non Hibrida Padi Hibrida Padi Lahan Kering Jagung Hibrida Kedelai Kacang Tanah

Produktivitas (Ku/ha) Sasaran Realisasi Non SL (3) (4) (5) 64,00 60,02 50,30 77,00 61,37 50,30 37,50 49,74 30,43 65,00 76,16 43,17 16,00 18,12 13,46 17,51 16,82 12,45

Perbandingan (%) (4) thd (3) (4) thd (5) (6) (7) 93,78 119,32 79,70 122,01 132,64 163,46 117,17 176,42 113,25 134,62 96,06 135,10

2. Upaya Khusus (UPSUS) Kedelai Kegiatan Upsus kedelai direncanakan pada areal seluas 200.000 ha di 25 provinsi, namun setelah mendapat masukan dari Kepala BBPPSDLP dan beberapa kali melaksanakan pertemuan dan terakhir di Surabaya, sasaran pelaksanaan Upsus kedelai menjadi 165.795,25 ha dan yang memperoleh penetralisir tanah hanya seluas 120.808.25 ha. Bantuan pupuk hayati yang diberikan per hektarnya yaitu


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 sebanyak 200 gram (5 sachet) dan penetralisir tanah 3 liter. Realisasi tanam pelaksanaan Upsus Kedelai telah mencapai 92.834 ha (55,99% dari sasaran 165.795,25 ha), pupuk hayati 637.447 sachet (76,90% dari sasaran 828.976,25 sachet) dan penetralisir tanah 274.078 liter (75,62% dari sasaran 362.424,75 liter). Tabel 13. Realisasi Pelaksanaan Upsus Kedelai Tahun 2010 No.

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Aceh Sumut Sumsel Sumbar Bengkulu Riau Jambi Lampung Banten Jabar Jateng DIY Jatim Kaltim Kalteng Kalsel Kalbar Sultera Sulteng Sulsel Sulut Sulbar NTB Gorontalo Bali Jumlah

Sasaran Awal Sasaran Akhir (Ha) 18.536 5.000 5.000 2.000 3.000 1.500 825 5.000 5.000 14.000 30.000 5.000 43.000 1.500 1.000 1.500 1.000 10.300 2.200 11.300 3.000 4.000 25.000 1.119 220 200.000

(Ha) 18.536,00 5.000,00 5.000,00 700,00 2.661,25 1.500,00 825,00 5.000,00 4.000,00 9.541,00 10.084,00 5.000,00 43.000,00 1.500,00 600,00 1.500,00 1.000,00 8.514,00 2.200,00 7.635,00 1.880,00 4.000,00 25.000,00 1.119,00 165.795,25

Rencana Sasaran yang Mendapat Penetralisir Pupuk Hayati Penetralisir Tanah Tanah (Ha) (Sachet) (Liter) 18.536,00 92.680,00 55.608,00 5.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 15.000,00 700,00 3.500,00 2.100,00 2.661,25 13.306,25 7.983,75 1.500,00 7.500,00 4.500,00 825,00 4.125,00 2.475,00 5.000,00 25.000,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 5.616,00 47.705,00 16.848,00 4.697,00 50.420,00 14.091,00 25.000,00 12.325,00 215.000,00 36.975,00 1.500,00 7.500,00 4.500,00 600,00 3.000,00 1.800,00 1.500,00 7.500,00 4.500,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 8.514,00 42.570,00 25.542,00 2.200,00 11.000,00 6.600,00 7.635,00 38.175,00 22.905,00 1.880,00 9.400,00 5.640,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 25.000,00 125.000,00 75.000,00 1.119,00 5.595,00 3.357,00 120.808,25 828.976,25 362.424,75

Realisasi Tanam (Ha) 10.376 321 4.942 1.120 7.096 2.177 2.007 40.262 400 880 50 778 3.300 19.125 92.834

(%) 55,98 6,42 98,84 74,67 74,37 21,59 40,14 93,63 66,67 58,67 0,65 41,38 82,50 76,50 55,99

Realisasi Penyaluran Pupuk Hayati Penetralisir Tanah (Sachet) (%) (Liter) (%) 36.805 39,71 22.083 39,71 2.855 11,42 1.713 11,42 24.710 98,84 14.826 98,84 13.307 100,01 7.984 100,00 7.500 100,00 4.500 100,00 3.250 78,79 1.950 78,79 19.300 77,20 11.580 77,20 20.000 100,00 12.000 100,00 33.965 71,20 15.804 93,80 65.435 129,78 7.752 55,01 20.000 80,00 12.000 #DIV/0! 172.605 80,28 31.257 84,54 7.500 100,00 4.500 100,00 35.195 82,68 21.117 82,68 10.000 90,91 6.000 90,91 38.175 100,00 22.905 100,00 8.750 93,09 5.250 93,09 20.000 100,00 12.000 100,00 92.500 74,00 55.500 74,00 5.595 100,00 3.357 100,00 637.447 76,90 274.078 75,62

3. Pelaksanaan PTT Kacang Hijau, Ubikayu, Ubijalar dan Pangan Alternatif Pelaksanaan PTT kacang hijau tahun 2010 direncanakan di 9 provinsi (11 kabupaten) dengan sasaran 110 ha, ubikayu di 15 provinsi (24 kabupaten) dengan sasaran seluas 240 ha, ubijalar di 13 provinsi (26 kabupaten) dengan sasaran seluas 486 ha dan pangan alternatif yang terdiri dari kacang koro pedang, ganyong, garut, gembili dan talas di 6 provinsi (10 kabupaten) dengan sasaran 50 ha. Realisasi pelaksanaan PTT kacang hijau mencapai 105 ha (95,45%), ubikayu 220 ha (91,67%), ubijalar 476 ha (97,94%) dan pangan alternatif 50 ha (100%). Tabel 14. Realisasi Pelaksanaan PTT Kacang Hijau, Ubikayu, Ubijalar dan Pangan Alternatif Tahun 2010 No. 1 2 3 4

Uraian PTT Kacang Hijau PTT Ubi Kayu PTT Ubi Jalar PTT Pangan Alternatif - Kacang Koro Pedang - Ganyong - Garut - Gembili - Talas

Sasaran (Ha) 110 240 486 50 20 5 10 5 10

Realisasi (Ha) (%) 105 95,45 220 91,67 476 97,94 100,00 50 20 100,00 5 100,00 10 100,00 5 100,00 10 100,00


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 4. Demfarm Gandum dan Sorgum a. Demfarm Gandum Realisasi tanam demplot gandum sampai dengan bulan Nopember 2010 sudah mencapai 70 ha (70,00%) dari sasaran 100 ha terdiri dari 10 Kabupaten masing-masing seluas 10 ha, Kabupaten yang belum tanam yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten TTS, hal ini disebabkan karena benih sulit diperoleh dan juga akibat dari Dampak Perubahan Iklim (DPI). Sedangkan untuk tanam gandum secara keseluruhan (demplot dan pengembangan) baru mencapai 162 ha atau (16,20%) dari rencana 1.000 ha, hal ini juga disebabkan karena kesulitan benih, curah hujan yang terlalu tinggi yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pertanaman serta persaingan antar komoditi terutama dengan sayuran yang dianggap petani memberikan keuntungan lebih karena air masih tersedia. Kebiasaan petani menanam gandum apabila sudah memasuki kemarau karena tanaman lain tidak bisa tumbuh dengan baik. Rencana dan realisasi tanam melalui demplot dan pengembangan dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Tabel 15. Rencana dan Realisasi Tanam Demplot Gandum Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROVINSI/KABUPATEN Bengkulu Rejang Lebong Kepahiang Jawa Barat Bandung Jawa Tengah Semarang Karanganyar Banjarnegara Jawa Timur Malang Pasuruan Probolinggo Lumajang Nusa Tenggara Timur TTS Manggarai Sumba Timur Sulawesi Selatan Gowa Toraja Utara Luwu Luwu Timur Luwu Utara Enrekang JUMLAH

Demplot

Pengembangan

Rencana

Realisasi

%

Rencana

Realisasi

20 10 10 10 10 20 10 10

10 10 20 10 10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 5 7 5 2

100,00 100,00

20 10 10 100 100 170 100 40 30 420 120 250 20 30 150 100 40 10 40 40

30 10 10 10

30 10 10 10

100,00 100,00 100,00 100,00

10 10

-

10 10

10 10

100

70

70,00

900

-

10 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 92

Total % 5,00 5,00 5,00 4,00 6,67 25,00 150,00 25,00

10,22

Rencana

Realisasi

40 20 20 110 110 190 110 50 30 450 130 260 30 30 160 110 40 10 50 50 1.000

15 15 27 15 12 40 10 20 10 10 10 70 20 10 10 10 10 10 162

% 13,64 13,64 14,21 13,64 24,00 8,89 7,69 7,69 33,33 6,25 25,00 140,00 40,00

16,20

Produksi gandum pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 2.750 ton, luas panen 950 ha dan produktivitas 28,75 ku/ha. Namun demikian produksi gandum tahun 2010 baru mencapai 158,38 ton atau (5,75%), pencapaian produksi ini sangat rendah sekali karena luas panennya kecil yaitu seluas 114 ha (12,00%) dari sasaran 950 ha serta produktivitasnya juga tidak seperti harapan yaitu sebesar 13,89 ku/ha (48,31%). Penyebab rendahnya produktivitas gandum yang diperoleh adalah akibat dari benih yang digunakan tidak berkualitas baik dan yang sangat berpengaruh adalah curah hujan yang tinggi menjelang panen.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 16. Produksi Gandum Tahun 2010 Demplot NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROVINSI/KABUPATEN Bengkulu Rejang Lebong Kepahiang Jawa Barat Bandung Jawa Tengah Semarang Karanganyar Banjarnegara Jawa Timur Malang Pasuruan Probolinggo Lumajang Nusa Tenggara Timur TTS Manggarai Sumba Timur Sulawesi Selatan Gowa Toraja Utara Luwu Luwu Timur Luwu Utara Enrekang JUMLAH

L. Panen (Ha)

Provitas (Ku/Ha)

Pengembangan Produksi (Ton)

6.00 6.00 15.00 8.50 6.50

9.80 12.00 13.00

25.00 8.00 9.00 8.00

14.00 22.00 16.00

-

-

8.00 8.00

18.00

54.00

15.32

5.88 5.88 18.65 10.20 8.45 43.80 11.20 19.80 12.80 14.40 14.40 82.73

L. Panen (Ha) 4.00 4.00 6.00 4.00 2.00 9.00 9.00 41.00 9.00 6.00 5.00 8.00 7.00 6.00 60.00

Provitas (Ku/Ha)

Total Produksi (Ton)

8.60 11.00 11.50 19.50 14.00 12.00 13.00 12.00 12.00 10.00 13.00

3.44 3.44 6.70 4.40 2.30 17.55 17.55 50.30 12.60 7.20 6.50 9.60 8.40 6.00 77.99

L. Panen (Ha) 10 10 21 13 9 34 8 18 8 49 17 6 5 8 7 6 114.00

Provitas (Ku/Ha) 9.32 11.41 12.65 14.00 20.75 16.00 14.70 12.00 13.00 12.00 12.00 10.00 13.89

Produksi (Ton) 9 9 25 14 11 61 11 37 13 62.69 25 7 7 10 8 6 158.38

b. Demfam Sorgum Realisasi tanam demplot sorgum sampai dengan bulan Nopember 2010 sudah terealisasi seluas 80 ha atau (80,00%) dari rencana seluas 100 ha. Kabupaten yang belum melaksanaan demplot adalah kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lamongan, berkemungkinan ke dua kabupaten tersebut tidak melakukan penanaman, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 17. Rencana dan Realisasi Tanam Demplot Sorgum di 7 Provinsi Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROVINSI / KABUPATEN Lampung Lampung Tengah Jawa Barat Subang Bandung Ciamis Bogor Jawa Tengah Demak Wonogiri D.I. Yogyakarta Bantul Gunung Kidul Jawa Timur Pacitan Lumajang Lamongan Sampang Nusa Tenggara Timur Sumba Timur Kupang Lembata Rote Ndao Belu Sulawesi Utara Minahasa Selatan JUMLAH

Demplot Renc. 10

Real. -

Pengembangan Real.

Total

%

Renc.

%

-

50

6

12.00

10

10

100.00

2,010 50 30 40

105 22 5 28

5.22 44.00 16.67 70.00

10 10

10 10

100.00 100.00

800 1,825

458 390

57.25 21.37

10 10

10 10

100.00 100.00

150 100

56 510

37.33 510.0

10

100.00 -

75 10 500 100

46 4 256 150

61.33 40.00 51.20 150.0

10 10

10 10

100.00 100.00

600 50 150 150 60

136 24 32 48 18

22.67 48.00 21.33 32.00 30.00

100

80

80.00

150 6,900

39 2,333

26.00 33.81

10 10

-

Renc.

Real.

60 2,020 50 30 40 810 1,835 160 110 85 20 500 100 610 60 150 150 60 150 7,000

6 115 22 5 28 468 400 66 520 56 4 256 150 146 34 32 48 18 39 2,413

% 10.00 5.69 44.00 16.67 70.00 57.78 21.80 41.25 472.73 65.88 20.00 51.20 150.00 23.93 56.67 21.33 32.00 30.00 26.00 34.47

Dari tabel diatas dapat juga dilihat bahwa realisasi tanam seluruhnya (demplot dan pengembangan) baru mencapai 2.413 ha atau (34,47%) dari sasaran


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 7.000 ha. Hal ini disebabkan sulit mendapatkan benih yang berkualitas sehingga petani tidak menanam sorgum tetapi menanam komoditi lain dan juga laporan dari daerah belum semuanya masuk. Pada tahun 2010 sasaran produksi sorgum ditargetkan sebesar 21.600 ton, luas panen 6.650 ha dan produktivitas 32.50 ku/ha. Sementara itu produksi sorgum tahun 2010 baru mencapai 5.723 ton (33,04%), pencapaian produksi ini masih rendah sekali karena luas panennya juga kecil yaitu seluas 2.287 ha (41,15%) dari sasaran 6.650 ha serta produktivitasnya juga rendah yaitu sebesar 26.08 ku/ha (lebih rendah 6.42 ku/ha). Penyebab rendahnya produktivitas gandum yang diperoleh adalah akibat dari benih yang digunakan tidak berkualitas baik dan juga akibat curah hujan yang tinggi menjelang panen. Bila dilihat data pada tabel dibawah ini produktivitas yang tinggi adalah 30,20 ku/ha yang dicapai oleh kabupaten Bantul, selebihnya produktivitas yang dicapai berkisar 22,50 sampai 28,00 ku/ha. Produktivitas yang dicapai ini masih dapat ditingkatkan karena potensi hasil yang dapat dicapai seperti varietas UPCA, Numbu dan lain-lain mencapai 35,00 ku/ha, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 18. Produksi Sorgum Tahun 2010 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROVINSI / KABUPATEN Lampung Lampung Tengah Jawa Barat Subang Bandung Ciamis Bogor Jawa Tengah Demak Wonogiri D.I. Yogyakarta Bantul Gunung Kidul Jawa Timur Pacitan Lumajang Lamongan Sampang Nusa Tenggara Timur Sumba Timur Kupang Lembata Rote Ndao Belu Sulawesi Utara Minahasa Selatan JUMLAH

DEMPLOT PENGEMBANGAN TOTAL L.Panen Provitas Produksi L.Panen Provitas Produksi L.Panen Provitas Produksi (Ha) (Ku/Ha) (Ton) (Ha) (Ku/Ha) (Ton) (Ha) (Ku/Ha) (Ton) -

-

-

9

22.40

10 10

24.50 35.20

10 10

30.20 27.50

9

25.60 24.60 -

9 9

22.60 24.70

20.16 24.50 35.20 30.20 27.50 23.04 20.34 22.23

76

26.73

203

5

28.20

14

98 20 5 24

26.40 28.90 28.70 28.00

442 375

28.20 34.20

48 495

30.20 15.00

39 4 245 138

23.00 21.50 24.50 26.20

131 22 28 42 16

20.20 22.00 21.20 22.00 20.80

34 2,211

39.00 24.96

259 58 14 67 1,246 1,283 145 743 90 9 600 362 265 48 59 92 33 133 5,519

5 107 20 5 24 452 385 58 505 48 4 245 138 140 31 28 42 16 34 2,287

28.20 26.06 28.90 28.70 28.00 28.12 34.23 30.20 15.25 23.49 21.50 24.50 26.20 20.35 22.78 21.20 22.00 20.80 39.00 25.02

14 279 58 14 67 1,271 1,318 175 770 113 9 600 362 285 71 59 92 33 133 5,723

5. Pelatihan Pemandu Lapang (PL) SL-PTT Pelaksanaan pelatihan pemandu lapang (PL) SL-PTT padi tahun 2010 direncanakan untuk PL II (Provinsi) sebanyak 30 kali dan PL III (Kabupaten) sebanyak 378 kali, SL-PTT jagung PL II 23 kali, PL III 181, SL-PTT kedelai PL I 1 kali, PL II 16 kali dan PL III 137 kali, SL-PTT kacang tanah PL I 1 kali, PL II 5 kali dan PL III 59 kali. Sampai dengan Desember 2010 pelatihan PL SL-PTT padi, jagung, kedelai dan kacang tanah sudah terealisasi 100%.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 6. Pelatihan Teknis Kacang Hijau/Ubikayu/Ubijalar Pelaksanaan pelatihan teknis non palagung (kacang hijau/ubikayu/ubijalar) sampai dengan Desember 2010 sudah terealisasi 11 kali (100%) dari sasaran sebanyak 11 unit. B. Pengembangan Sarana Produksi 1. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Penyaluran pupuk Urea pada bulan Januari s.d Desember 2010 mencapai 4.279.901 ton atau 86,80% dari rencana setahun, pupuk SP-36 mencapai 644.858 ton atau 75,87% dari rencana setahun, pupuk ZA mencapai 713.765 ton atau 84,00% dari rencana setahun, pupuk NPK mencapai 1.473.345 ton atau 70,16% dari rencana setahun, dan pupuk organik mencapai 246.130 ton atau 32,82 % dari rencana setahun. Tabel 19. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2010 Jenis Pupuk Urea

Rencana

Realisasi

%

(Ton)

Realisasi

(Ton) 4.931.000

4.279.901

86,80

SP-36

850.000

644.858

75,87

ZA

849.749

713.765

84,00

2.100.000

1.473.345

70,16

750.000

246.130

32,82

9.480.749

7.357.999

77,61

NPK Organik Jumlah

2. Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBN Bantuan Langsung Pupuk (BLP) adalah paket bantuan pupuk yang terdiri dari pupuk NPK 100kg/ha, Pupuk Organik Granul (POG) 300 kg/ha dan Pupuk Organik Cair (POC) 2 liter/ha yang diberikan kepada kelompok tani tanaman pangan terutama penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) padi pada areal Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman dan sumberdaya Terpadu (SL-PTT). Bantuan langsung pupuk (BLP) APBN tahun 2010 untuk Pupuk Organik Granul (POG) sebanyak 317.159 ton atau 99,14% dari target 319.919 ton, Pupuk Organik Cair (POC) 2.132.790 liter atau 99,14% dari target 2.132.790 liter dan NPK 105.720 ton atau 99,14% dari target 106.640 ton dengan luas areal seluas 1.066.395 ha. Tabel 20. Realisasi Penyaluran BLP APBN Tahun 2010

No.

Uraian

1 Pupuk Organik Granul (POG) 2 Pupuk Organik Cair (POC) 3 NPK

Luas (Ha)

Satuan

1.066.395

Ton Liter Ton

Rencana 319.919 2.132.790 106.640

Jumlah Realisasi 317.159 2.114.393 105.720

% 99,14 99,14 99,14


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 3. Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBN-P Bantuan langsung pupuk (BLP) APBN-P tahun 2010 telah disalurkan seluruhnya (100%) dari rencana yaitu Pupuk Organik Granul (POG) sebanyak 19.834 ton Pupuk Organik Cair (POC) 132.224 liter dan NPK 6.611 ton dengan luas areal seluas 66.112 ha, yang dilaksanakan di enam provinsi. Tabel 21. Realisasi Penyaluran BLP APBN-P Tahun 2010

No. 1 2 3

Uraian Pupuk Organik Granul (POG) Pupuk Organik Cair (POC) NPK

Luas (Ha)

Satuan

66.112

Ton Liter Ton

Rencana 19.834 132.224 6.611

Jumlah Realisasi 19.834 132.224 6.611

% 100,00 100,00 100,00

4. Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan Dalam rangka peningkatan produktivitas lahan pertanian/kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian, maka dalam APBN-P tahun 2010 dialokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pemulihan kesuburan lahan pertanian, yang akan difokuskan pada lahan-lahan sawah yang mengalami degradasi berat yang luasnya telah mencapai 1,7 juta ha (data Badan Litbang Pertanian) dengan memanfaatkan pengembalian limbah pertanian menggunakan teknologi dekomposer/pengomposan yang lebih cepat dan tepat. Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan/PKLSB tahun 2010 dilaksanakan pada daerah sentra produksi padi di 8 (delapan) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, yang mengalami degradasi kesuburan lahan sawah sebagaimana peta indikatif Sebaran Lahan Sawah Terdegradasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan luas areal sebesar 855.000 ha. Alokasi paket bantuan pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan/PKLSB per ha berdasarkan Permentan Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2010 yaitu dekomposer sebanyak 2 kg dan pupuk hayati 400 gr, dan sebagai penjabaran atas Pedoman Umum Pemulihan Kesuburan Lahan telah terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 24/HK.310/C/9/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemulihan Kesuburan Lahan. Pada tanggal 17 September 2010 telah dilaksanakan uji coba pengomposan jerami dengan menggunakan biodekomposer di halaman kantor Direktorat Sarana Produksi-Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta telah dilakukan pengambilan sampel dekomposer dan pupuk hayati pada pabrik mitra PT Berdikari (Persero) untuk selanjutnya dilakukan uji mutu di Laboratorium Balai Penelitian Tanah. Realisasi penyaluran bantuan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan/PKLSB tahun 2010 sampai dengan Desember 2010 untuk dekomposer mencapai 1.710 ton (100,00%) dari rencana 1.710 ton dan pupuk hayati 341 ton (99,90%) dari rencana 342 ton dengan sasaran areal 855.000 ha.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 22. Realisasi Penyaluran Bantuan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun 2010 No. Propinsi Sasaran Areal (ha) 88.750 1. Banten 150.649 2. Jabar 219.168 3. Jateng 5.388 4. DI.Y 229.114 5. Jatim 72.711 6. Sulsel 7. Sumbar 65.252 23.968 8. Sumsel 855.000 JUMLAH

PELAKSANAAN PKL

Dekomposer (kg) Rencana Realisasi 177.500 200.854 301.298 447.558 438.336 173.989 10.776 11.966 458.228 588.806 145.422 138.780 130.504 92.418 47.936 55.581 1.710.000 1.709.952

Pupuk Hayati (kg) Rencana Realisasi 35.500 113,16 40.174 60.260 148,54 89.518 87.667 39,69 34.798 2.155 111,04 2.393 91.646 128,50 117.761 29.084 95,43 27.756 70,82 26.101 18.484 9.587 115,95 10.788 100,00 342.000 341.672 %

%

113,17 148,55 39,69 111,03 128,50 95,43 70,82 112,53 99,90

5. Perkembangan Realisasi RP3O TA 2010 Untuk mendorong pengembangan pupuk organik secara in situ oleh kelompok tani, pada tahun 2010 Pemerintah memfasilitasi penyediaan RP3O sebanyak 200 unit untuk kelompok tani di 31 Provinsi di 200 Kabupaten. Paket bantuan RP3O sebesar Rp 85 juta/unit, untuk: - Pembangunan RP3O (50 juta) - Pengadaan APPO (25 juta) - Sarana pendukung lainnya, seperti dekomposer dll (10 juta) Realisasi RP3O sampai dengan Desember 2010 mencapai 140 unit atau 70% dari target 200 unit dengan rincian seperti tertera pada tabel berikut. Tabel 23. Realisasi Pengadaan RP3O Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Bangka Belitung Bengkulu Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah D. I. Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Jumlah

Rencana (Unit) 3 12 7 5 5 2 5 8 6 4 13 14 3 15 4 5 6 6 5 8 5 13 2 8 4 3 13 4 4 5 3 200

Realisasi (Unit) 1 12 4 5 1 2 4 4 4 4 9 9 3 10 4 1 5 4 3 6 3 13 2 5 4 2 7 4 5 140

% Realisasi 33,33 100,00 57,14 100,00 20,00 100,00 80,00 50,00 66,67 100,00 69,23 64,29 100,00 66,67 100,00 20,00 83,33 66,67 60,00 75,00 60,00 100,00 100,00 62,50 100,00 66,67 53,85 100,00 100,00 70,00


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 6. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida a. Pengawasan Pupuk 

Modus penyimpangan/kasus pupuk yang sering terjadi adalah peredaran pupuk illegal atau tidak terdaftar, pupuk palsu dan pupuk yang habis masa berlaku izinnya, khusus pupuk bersubsidi antara lain penggantian karung (repacking), penjualan pupuk di atas Harga Eceran tertinggi (HET) dan perembesan ke wilayah lain.



Pada tahun 2010 penyimpangan/kasus pupuk bersubsidi sebanyak 50 kasus dan non subsidi sebanyak 10 kasus. Penyimpangan/kasus yang terjadi antara lain : harga di atas Harga Eceran tertinggi (HET) (17 kasus), pengeluaran pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawab (6 kasus), rembesan (1 kasus), penggantian karung (5 kasus), penjualan pupuk secara paket (3 kasus), penimbunan dan penyelundupan (9 kasus), kelangkaan (2 kasus) dan lain-lain (7 kasus). Tabel 24. Kasus Penyimpangan Pupuk Tahun 2010 No. A. 1 2 3 4 5 6 7 8 B. 1 2 3

Kasus/Penyimpagan Pupuk Bersubsidi Harga diatas HET Pengeluaran pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawab Rembesan ke perkebunan besar atau industri Penggantian karung dari pupuk bersubsidi menjadi non subsidi Kelangkaan pupuk Penjualan pupuk secara paket Penimbunan dan penyelundupan Lain-lain Jumlah Pupuk Non Subsidi Pupuk ilegal Pupuk palsu Pupuk yang telah habis masa berlaku izin pendaftarannya Jumlah

Jumlah 17 6 1 5 2 3 9 7 50 2 8 0 10



Penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem pola tertutup (RDKK) di tingkat lapang masih mengalami kendala, petugas maupun petani kurang memahami tentang RDKK. Untuk perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi melalui sistem tertutup dengan menggunakan RDKK perlu dukungan dari semua pihak terutama Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Perdagangan, Kepala Cabang Dinas, KP3 dan Penyuluh Pertanian, sehingga penerapan penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan RDKK dapat berjalan dengan baik.



Harga pupuk khususnya pupuk urea sering di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) terutama bila terjadi kelangkaan pasokan dari distributor, sehingga stok di lapangan kurang, sementara kebutuhan petani serempak. Langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas/ Instansi terkait dengan produsen dan distributor.



Dosis pemupukan di tingkat petani belum sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan. Pada umumnya pemakaian pupuk urea berlebihan sehingga selalu terjadi kelangkaan pupuk urea di lapangan. Sementara itu petani


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 juga kurang berminat melakukan pemupukan berimbang, dan beberapa petani masih menggunakan jenis pupuk yang kandungan unsur haranya sama sehingga ada unsur pemborosan. 

Masih adanya petani yang mendapatkan pupuk di kios tidak resmi. Hal ini disebabkan karena pengecer resmi jauh dari lokasi pertanian. Di samping itu masih adanya petani yang belum masuk ke dalam kelompok tani, sehingga ketika petani membutuhkan / membeli pupuk tidak tercover dalam RDKK harus menunggu antrian setelah kelompok tani dilayani.

b. Pengawasan Pestisida 

Modus penyimpangan / kasus pestisida yang sering terjadi di beberapa daerah antara lain: peredaran berbagai jenis pestisida yang tidak terdaftar baik produksi dalam negeri maupun impor. Selain itu, beredar pula pestisida yang telah habis masa berlaku izin pendaftaran, peredaran pestisida yang memperluas penggunaan atau melanggar pelabelan yang tidak sesuai dengan izin pendaftaran dan pestisida palsu. Bentuk penyimpangan lain diantaranya adanya kios-kios yang menjual bebas pestisida terbatas kepada pengguna yang belum mengikuti pelatihan bersertifikat.



Kasus Penyimpangan pestisida yang terjadi pada tahun 2010 sebanyak 222 kasus. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi adalah pestisida yang tidak terdaftar sebanyak 69 kasus, pestisida yang telah habis masa berlaku izin pendaftarannya 74 kasus, pemakaian pestisida yang tidak sesuai izin pendaftaran 25 kasus, pestisida palsu 6 kasus, label pestisida tidak sesuai terdaftar 1 kasus, keracunan pestisida 6 kasus dan pewadahan kembali (repacking) 11 kasus. Secara rinci dapat dilihat seperti tabel berikut : Tabel 25. Kasus Penyimpangan Pestisida Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7

Kasus/Penyimpagan Pestisida yang dilakukan pewadahan kembali Pestisida tidak terdaftar/ilegal Pestisida yang telah habis masa berlaku izin pendaftarannya Label pestisida tidak sesuai dengan pendaftaran Pestisida tidak sesuai dengan izin penggunaan Pestisida yang dipalsukan Kasus keracunan pestisida Jumlah

Jumlah 11 69 74 1 25 6 36 222



Masih ditemukan peredaran pestisida yang sudah habis izinnya dan kadaluarsa. Untuk itu perlu penegasan kewajiban pemegang pendaftaran dalam pencantuman masa kadaluarsa pada label produk pestisida.



Beberapa pedagang masih mengemas kembali (repacking) pestisida yang sudah dikemas dalam kemasan khusus, menjadi kemasan yang lebih kecil dan bahan kemasan yang kurang memadai seperti botol aqua. Perdagangan semacam ini cukup diminati karena harga pestisida eceran tersebut lebih murah.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 

Dari sisi penggunaan pestisida di tingkat petani pun terdapat cukup banyak penyimpangan seperti : penggunaan pestisida dengan mencampur 2 atau lebih formulasi pestisida, cara aplikasi pestisida yang tidak mengindahkan aspek keamanan (tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain), dan penggunaan pestisida melebihi dosis agar hasil dapat dilihat langsung. Sementara itu bagi petani yang lemah ekonominya pada umumnya mencari pestisida berharga murah, sehingga sering mendapatkan pestisida palsu, atau yang sudah dicampur bahan lain.



Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, maka pengelolaan pestisida di tingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak negatif yang sekecil-kecilnya. Untuk itu pihak-pihak yang berkecimpung dalam pengelolaan pestisida mulai dari pengadaan sampai dengan penggunaan seperti pemegang pendaftaran, penyalur, penjual/kios hingga pengguna wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Analisa Pupuk dan Pestisida Analisa sampel pupuk dan pestisida dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian kadar hara atau bahan aktif yang dikandung pupuk atau pestisida sesuai dengan yang tercantum pada label. Hasil analisa sampel pupuk dan pestisida yang beredar dilapangan sebagai berikut : 

Analisa Pupuk Analisa pupuk yang telah dilakukan pada tahun 2010 sebanyak 22 merek pupuk. Analisa dilakukan di Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT), Ditjen Tanaman Pangan dan Laboratorium Balai Penelitian Tanah Bogor. Sampel pupuk yang diuji berasal dari hasil pemantauan lapang dari daerah. Hasil analisa sampel tersebut yaitu sebanyak 7 sampel pupuk yang diuji (32%) sesuai dengan kandungan kadar hara yang terdaftar, 11 sampel yang diuji (50%) tidak sesuai dengan kandungan kadar hara yang terdaftar dan 4 sampel yang diuji (18%) tidak terdaftar di Kementerian Pertanian.



Analisa Pestisida Pada tahun 2010 telah dilakukan analisa sampel pestisida sebanyak 39 formulasi. Analisa dilakukan di Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT), Ditjen Tanaman Pangan. Hasil analisa sampel tersebut adalah 27 sampel pestisida yang diuji (69%) sesuai dengan kandungan bahan aktif yang terdaftar dan 12 formulasi (31%) tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang terdaftar, berdasarkan batas toleransi maksimum dalam Permentan Nomor 45/Permentan/SR.140/10/2009.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 7. Kegiatan Pengawasan Pupuk Melalui Kartu Kendali/Smart Card  Uji coba pengembangan sistem monitoring dengan menggunakan kartu kendali (Smart Card) pupuk dan benih bersubsidi telah dilaksanakan tahun 2007 di 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta (Jawa Barat), Batang (Jawa Tengah), Sleman (DI Yogyakarta), Badung (Bali), Maros (Sulawesi Selatan), dan Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan). Sedangkan tahun 2008 dikembangkan pada 9 (sembilan) kabupaten yaitu Kabupaten Langkat (Sumetera Utara), Lampung Selatan (Lampung), Serang (Banten), Karawang (Jawa Barat), Bantul (DI Yogyakarta), Nganjuk (Jawa Timur), Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan), Pinrang (Sulawesi Selatan), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat ). Total tahun 2007 dan 2008 di 12 provinsi pada 15 kabupaten meliputi 264 kecamatan, 1.482 kios dan 17.909 kelompok tani, dengan rincian seperti tabel berikut :  Dalam uji coba pelaksanaan penyaluran pupuk dan benih bersubsidi dengan kartu kendali (smart card), petani wajib menyampaikan rencana kebutuhan pupuk secara berkelompok dengan menggunakan RDKK sebagai input ke dalam sistem monitoring yang dikembangkan.  Selanjutnya petani melalui kelompok tani yang telah menyusun RDKK hanya dapat membeli pupuk pada kios pengecer resmi yang ditetapkan. Tabel 26. Lokasi Uji Coba Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kendali/Smart Card Tahun 2007 dan 2008 No 1 2 3 4 5

Provinsi Sumut Sumsel Lampung Banten Jabar

6 7

Jateng DIY

8 9 10 11 12

Jatim Bali NTB Kalsel Sulsel

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah

Kabupaten Langkat OKU Timur Lamp Selatan Serang Purwakarta Karawang Batang Sleman Bantul Nganjuk Badung Lombok Timur HST Maros Pinrang

Kecamatan 20 20 17 28 17 29 15 17 17 19 6 20 11 14 12 264

Menggunakan Kartu Kios 89 96 129 122 68 254 94 62 53 129 25 203 19 65 86 1.482

Kel Tani 1.307 1.290 2.853 1.323 496 2.322 886 882 1.045 1.450 152 1.434 672 628 1.169 17.909

a. Hasil Pelaksanaan 



Pelaksanaan uji coba penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup dengan menggunakan uji coba sistem pengawasan menggunakan kartu kendali/smart card telah berjalan dengan baik, khususnya untuk pengawasan pupuk bersubsidi di sebagian besar lokasi uji coba mulai tahun 2007 dan 2008. Seluruh kelengkapan peralatan sistem pengadaan tahun 2007 dan 2008 baik berada di lokasi kantor Pusat maupun kios dan kelompok tani dalam keadaan lengkap.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 b. Kendala Dan Permasalahan 

Teknis  Pada beberapa lokasi, sistem sering tidak bisa digunakan secara optimal karena sinyal jaringan kurang kuat.  Peralatan server (di pusat) membutuhkan suplai aliran listrik berdaya besar secara terus-menerus. Apabila terganggu akan menghambat pemantauan secara online.  Kerusakan pada alat sering terjadi dan petugas di kios tidak segera lapor ke petugas dinas kabupaten.  Setelah berakhirnya kontrak dengan pihak ke tiga tidak ada maintenace terhadap peralatan tersebut.



Sumber Daya Manusia  Beberapa pemilik kios (usia dan tingkat pendidikan sangat variatif), kurang memahami dalam mengoperasionalkan alat EDC (Electronic Data Capture).  Petugas Dinas Kabupaten maupun produsen belum sepenuhnya menguasai penggunaan teknologi smart card, sehingga apabila terjadi permasalahan di lapangan tidak dapat segera diatasi dan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas.  Petani belum terbiasa melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali/smart card, karena dianggap kurang praktis.  Petani dalam membeli benih dan pupuk bersubsidi belum bersama-sama sedangkan kartu hanya satu berada pada ketua kelompok, sehingga sering terjadi kelambatan bagi petani lain dalam bertransaksi.  Belum semua petani bergabung dalam kelompok tani, pada umumnya hanya kelompok tani tanaman pangan.



Koordinasi  Koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan uji coba penyaluran benih dan pupuk bersubsidi menggunakan kartu kendali/smart card belum optimal.  Pelaksanaan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2007 antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Direktur Utama BUMN sebagai produsen pupuk dan benih sebagai pelaksana subsidi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pendanaan  Sumber dana pelaksanaan kegiatan uji coba penyaluran benih dan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali/smart card tahun 2007, 2008 dan 2009 dari APBN sedangkan dana kelanjutan pelaksanaan uji coba tersebut belum tersedia.  Belum tersedianya dana langganan GPRS Telkomsel dan Lintasarta yang relatif mahal yaitu sebesar Rp. 691,2 juta. Disamping itu dana


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 pemeliharaan peralatan, pelatihan, pembinaan, dan monitoring serta penyusunan RDKK juga belum tersedia. c. Saran Dan Tindak Lanjut  Penetapan lokasi peralatan harus tepat dengan mempertimbangkan kekuatan sinyal/jaringan Telkomsel.  Menyediakan suplai listrik yang cukup untuk menjaga server (di pusat) agar bisa bekerja secara kontinyu.  Setiap tahun perlu adanya maintenance terhadap peralatan tersebut.  Pelatihan secara kontinyu bagi pemilik kios dan petugas dari Dinas Pertanian perlu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan operasional alat di lapangan.  Perlu meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan BUMN pelaksana subsidi dalam mendukung pelaksanaan kartu kendali/smart card.  Perlu dukungan dana yang cukup untuk langganan GPRS melalui Telkomsel, pemeliharaan peralatan, pelatihan, pembinaan, dan monitoring serta penyusunan RDKK.  Perlu adanya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing instansi yang terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian. 8. Pengembangan Alsintan Pemanfaatan/pendayagunaan alsintan secara tepat dan selektif sesuai spesifik lokasi perlu dilaksanakan dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penerapan mekanisasi pertanian. Pemilihan alsintan dan pemanfaatannya sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat secara baik dan benar diperlukan agar benar-benar optimal penggunaannya. Penerapan teknologi mekanisasi pertanian dalam agroindustri sudah merupakan keharusan untuk mengatasi adanya keterbatasan daya dan kapasitas kerja manusia dalam beberapa tahapan proses produksi. Penerapan alat dan mesin pertanian yang tepat dan sesuai harus didasarkan pada kondisi lahan dan sosial budaya petani. Aplikasi alat dan mesin pertanian akan memberikan banyak manfaat antara lain memenuhi kebutuhan tenaga kerja, memenuhi jadwal waktu tanam dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan pertanian perlu dilaksanakan. Untuk itu diperlukan dukungan strategi pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian yang berkelanjutan dan terarah yang melibatkan seluruh stake holder yang terkait. a. Pilot Project UPJA Center Di Tahun 2010 upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengembangkan UPJA antara lain yaitu : bantuan alsintan untuk Pilot Project UPJA Center di 30 provinsi di 30 kabupaten, dengan jumlah UPJA masing-


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 masing 1 (satu) UPJA per provinsi. Saat ini kegiatan UPJA Center telah terealisasi seluruhnya di 30 provinsi (100%). Tabel 27. Realisasi Pilot Project Pengembangan Alsintan Tahun 2010 NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PROVINSI

N. Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI. Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Maluku

Pilot Project Untuk UPJA Profesional Rencana Realisasi

TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30

Persentase (%)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00

b. BUMA dan BAKAL Penguatan UPJA BUMA dan BAKAL di luar Pilot Project diperuntukkan bagi UPJA tingkat pemula atau berkembang sebanyak 320 UPJA penerima. Dari rencana 320 UPJA yang telah terealisasi 297 UPJA (92,81%) dengan rencana penerimaan bantuan alsintan sejumlah 1.872 paket, terealisasi 1.680 paket (89,74%). Capaian realisasi tersebut dikarenakan laporan dari kabupaten belum disampaikan ke Provinsi dan Pusat.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 28. Realisasi BUMA BAKAL diluar Pilot Project pengembangan Alsintan 2010 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PROVINSI NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI BABEL SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA SULBAR GORONTALO BALI NTB NTT MALUKU PAPUA BARAT J U M L AH

Diluar Pilot Project Untuk Penguatan UPJA Persentase (%) Rencana Realisasi 5 71,43 7 14 93,33 15 7 100,00 7 6 75,00 8 2 40,00 5 2 10 100,00 10 2 100,00 2 7 100,00 7 45 100,00 45 58 86,57 67 6 100,00 6 65 100,00 65 2 2 100,00 4 100,00 4 2 66,67 3 4 100,00 4 6 100,00 6 5 100,00 5 10 100,00 10 1 100,00 1 6 100,00 6 4 100,00 4 5 100,00 5 5 5 100,00 7 6 85,71 9 9 100,00 2 1 100,00 1 320 297 92,81

c. Bantuan Alsin APBN-P 2010 

Pelaksanaan bantuan alsintan APBN-P TA 2010 Dengan meningkatnya permintaan alsintan oleh masyarakat petani, sedangkan harga alsintan masih belum terjangkau petani, maka pemerintah terus berupaya memfasilitasi kebutuhan tersebut, antara lain melalui bantuan alsintan APBN-P meliputi traktor roda 2 (dua) dan pompa air irigasi ukuran 4 (empat) inchi. Bantuan traktor roda dua sejumlah 3.395 unit pada 299 kabupaten/kota di 32 provinsi dan pompa air sejumlah 3.300 unit pada 292 kabupaten/kota di 31 provinsi. Bantuan ini diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani melalui pemanfaatan alsintan tersebut.



Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P 2010 Untuk memantapkan program pembangunan tanaman pangan melalui dukungan kebijakan pengembangan alsintan, maka pada tahun 2010 Pemerintah Pusat memberikan bantuan alsintan melalui APBN-P. Penyediaan bantuan alsintan merupakan salah satu wujud kepedulian Pemerintah Pusat kepada petani dalam rangka mengembangkan alat dan mesin pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, maka dilakukan pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P 2010 pada


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 tanggal 28 sampai dengan 30 September 2010 di Hotel Aston Tropicana, Bandung, Provinsi Jawa Barat. bertujuan untuk melakukan koordinasi serta memberikan petunjuk dan arahan kepada petugas Dinas Pertanian Provinsi di lapangan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan alsintan APBN-P Tahun Anggaran 2010. 9. Kebijakan Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 2010 yang berkaitan dengan pupuk, pestisida dan alsin a. Permentan No. 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 serta perubahannya (Permentan Nomor. 22/Permentan/ SR.130/2/2010, Permentan Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 dan Permentan Nomor 49/Permentan/SR.130/9/2010) b. Permentan Nomor 37/Permentan/SR.130/5/2010 juncto Permentan No. 50/ Permentan/SR.130/9/2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2010 c. Permentan Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Umum Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010 d. Permentan Nomor 47/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) Tahun 2010 e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3651/Kpts/KP.450/11/2010 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2010 f.

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor I.SET/SK/531/IX/2010 tentang Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP TA 2010

g. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No, I.SET/SK.151/IV/2010 tentang Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Kegiatan BLP Tahun 2010 h. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No.I.SET/SK.154/IV/2010 tentang Tim Verifikasi Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP TA 2010 C. Pengembangan Perbenihan 1. Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih a. Sertifikasi Areal sertifikasi benih (BD, BP dan BR) tahun 2010 (MT. 2009/2010 dan MT. 2010) untuk komoditi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau) seluruhnya 140.577 ha. Apabila dilihat dari komoditasnya sebagian besar 64,02% adalah areal sertifikasi padi; 14,35% areal sertifikasi jagung; 17,51% areal sertifikasi kedelai dan 4,12% areal sertifikasi kacang hijau dan kacang tanah. Pelaksanaan penangkaran benih selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 -

Penangkaran benih padi seluas 89.998 ha, dengan produksi benih yang memenuhi standar mutu sebanyak 196.005 ton.

-

Penangkaran benih jagung seluas 20.168 ha, dengan produksi benih yang memenuhi standar mutu sebanyak 51.058 ton.

-

Penangkaran benih kedelai seluas 24.617 ha, dengan produksi benih yang memenuhi standar mutu sebanyak 17.743 ton.

-

Sedangkan pada benih kacang-kacangan lainnya yaitu kacang tanah dan kacang hijau luas penangkaran benihnya relatif kecil, yaitu pada kacang tanah seluas 5.635 ha, dengan produksi benih yang memenuhi standar mutu sebanyak 6.455 ton dan pada kacang hijau seluas 159 ha, dengan produksi benih yang memenuhi standar mutu sebanyak 749 ton.

b. Inventarisasi Penyebaran Varietas Dalam rangka mengetahui tingkat penggunaan varietas unggul oleh petani, maka pengawas benih pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih melakukan pendataan tentang penggunaan varietas pada pertanaman petani. Hasil inventarisasi penyebaran varietas sangat bermanfaat dalam upaya peningkatan produktivitas/produksi dan kualitas hasil melalui peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu. 1) Padi Penyebaran varietas padi pada TA. 2010 yang meliputi MT.2010/2011 dan MT.2010 sampai dengan akhir Desember 2010 seluas 13.808.421 ha, sebagian besar (77,96%) telah menggunakan varietas unggul yang potensi produksinya tinggi (VPT), hanya sebagian kecil (9,41%) menggunakan varietas unggul yang potensi produksinya sedang (VPS), dan sebesar (12,63%) masih menggunakan varietas yang potensi produksinya rendah (VPR). Tabel 29. Penyebaran Varietas Padi TA. 2010 No. 1 2 3

Golongan VPT VPS VPR Jumlah

Luas Pertanaman (Ha) 10.765.046 1.299.372 1.744.003 13.808.421

% 77,96 9,41 12,63 100,00

Ket: VPT : Varietas produksi tinggi VPS: Varietas produksi sedang VPR: Varietas produksi rendah

Varietas yang dominan dipertanaman adalah: Ciherang (+ 28,49%), IR 64 (11,38%), Cigeulis (6,03%). 2) Jagung Penyebaran varietas jagung pada TA. 2010 seluas 4.351.579 ha, dimana sebagian besar telah menggunakan varietas yang potensi produksinya tinggi (VPT) yaitu sebesar 71,06%, menggunakan varietas potensi produksi


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 sedang (VPS) sebesar 0,75% yang masih menggunakan varietas potensi produksinya rendah (VPR) sebesar 28,19%. Tabel 30. Penyebaran Varietas Jagung TA. 2010 No. 1 2 3


Luas Pertanaman (Ha) 3.092.232 32.637 1.226.710 4.351.579

% 71,06 0,75 28,19 100,00

Dari pertanaman jagung TA. 2010 yang dominan di pertanaman antara lain adalah varietas Bisi-2 sebesar 32,56%, Bisma sebesar 8,93% dan Lamuru sebesar 3,60%. 3) Kedelai Penyebaran varietas kedelai pada TA. 2010 seluas 705.851 ha, dimana sebagian besar telah menggunakan varietas yang potensi produksinya tinggi (VPT) yaitu sebesar 66,38%, yang menggunakan varietas potensi produksi sedang (VPS) sebesar 6,31% yang masih menggunakan varietas potensi produksinya rendah (VPR) sebesar 27,31%. Tabel 31. Penyebaran Varietas Kedelai TA. 2010 No. 1 2 3


Luas Pertanaman (Ha) 468.546 44.539 192.766 705.851

% 66,38 6,31 27,31 100,00

Dari pertanaman kedelai TA. 2010 yang dominan di pertanaman antara lain adalah varietas Wilis sebesar 31,44%, Anjasmoro sebesar 24,72%, dan Baluran sebesar 3,09%. 4) Palawija Lainnya Varietas kacang tanah yang dominan dipertanaman adalah varietas Gajah sebesar 23,65%, Kelinci sebesar 12,54%, dan Kidang sebesar 4,73%. Untuk kacang hijau varietas Bakti sebesar 10,23%, Parkit sebesar 5,40% dan Walet sebesar 5,03%. Untuk Ubi Kayu varietas Adira-4 sebesar 7,05%, Adira-1 sebesar 5,79% dan Valenca sebesar 4,32%. Sedangkan Ubi Jalar adalah Varietas Muaratakus sebesar 4,72%, Taiwan 45 sebesar 4,12% dan varietas Cangkuang sebesar 3,11%. Tabel 32. Penyebaran Varietas Palawija Lainnya TA. 2010 No. 1 2 3 4

Komoditas Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

Luas Pertanaman (Ha) 197.999 115.009 523.842 74.112

Varietas Dominan Gajah, Kelinci, Kijang Bhakti, Parkit, Walet Adira 4, Adira 1, Valenca Muara Takus, Taiwan 45, Cangkuang


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 c. Uji Adaptasi Kegiatan uji adaptasi pada tahun 2010 dilaksanakan di 30 provinsi di Indonesia, direncanakan sebanyak 74 unit terdiri dari 51 unit padi, 20 unit kedelai, dan 3 unit kacang tanah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 33. Jumlah Uji Adaptasi Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Bengkulu Jambi Sumatera Selatan Lampung Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D. I. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Maluku Maluku Utara Papua Jumlah

Padi Rencana Realisasi 1 1 3 3 4 5 2 3 2 2 2 3 3 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 4 1 2 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 51 64

Komoditi (Unit) Kedelai Rencana Realisasi 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 5

Kacang Tanah Rencana Realisasi 1 1 2 2 3 3

Jumlah Rencana 1 3 5 3 2 3 5 2 2 2 2 5 3 2 2 4 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 74

Realisasi 1 3 5 3 2 3 5 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 4 2 1 2 72

2. Pelepasan Varietas Selama tahun 2010 dari Periode Januari sampai dengan Desember 2010, Badan Benih Nasional (BBN) telah melaksanakan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan varietas tanaman pangan yang dilepas Menteri Pertanian sebanyak 35 varietas dengan rincian sebagai berikut: a. Komoditi padi sebanyak 20 varietas yang terdiri : 1) Padi hibrida 7 varietas, dengan nama (Sembada 101, Sembada 168, DR 1, DR 2, Hipa 9, Hipa 10 dan Hipa 11). 2) Padi Non Hibrida ada 13 varietas :  Padi sawah lokal 2 varietas ( Caredek Merah dan Pandanputri)  Padi Sawah Tadah Hujan 3 varietas (Inpari 11, Inpari 12, dan Inpari 13)  Padi Rawa (Inpara 4, Inpara 5, Inpara 6, IPB 1 R Dadahup, dan IPB 2 R Bakumpai)  Padi gogo 3 varietas :( Inpago 4, Inpago 5, dan Inpago 6)


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 b. Komoditi Jagung sebanyak 12 varietas yang terdiri dari jenis hibrida, dengan nama (P 28, P 29, JK 7, JK 8, PAC 224, PAC 759, P 31, Bima 7, Bima 8, Bima 9, Bima 10, dan Bima 11). c. Komoditi Kedelai ada 1 varietas dengan nama : Mutiara 1 d. Komoditi Kacang Tanah ada 2 varietas dengan nama : Situraja DM 1 (Lokal) dan Talam 1. 3. Perbanyakan Benih Sumber Dan Benih Sebar a. Perbanyakan Benih Sumber Berdasarkan laporan yang masuk dari daerah sampai dengan akhir Desember 2010, realisasi produksi Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), yang dilaksanakan di Balai Benih dan beberapa produsen benih swasta dan BUMN pada tahun 2010 untuk produksi BD padi sebanyak 2.925 ton, jagung komposit 223 ton, kedelai 108 ton, kacang tanah 21 ton, kacang hijau sebanyak 14 ton. Sedangkan produksi BP padi sebanyak 61.613 ton, jagung komposit 1.086 ton, kedelai 695 ton, kacang tanah 170 ton, kacang hijau 204 ton. Untuk produksi benih padi hibrida sebanyak 2.448 ton dan jagung hibrida 44.903 ton. Tabel 34. Produksi Benih Dasar dan Benih Pokok Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5

Komoditas Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau

Produksi Benih (Ton) BD BP 2.925 61.613 223 1.086 108 695 21 170 14 204

b. Perbanyakan Benih Sebar Berdasarkan laporan yang masuk dari daerah sampai dengan akhir Desember 2010. Realisasi produksi benih sebar (BR) yang dilaksanakan di Balai Benih dan beberapa produsen benih swasta dan BUMN pada tahun 2010, untuk padi sebanyak 129.018 ton, jagung 4.845 ton, kedelai 16.939 ton, kacang tanah 6.254 ton, kacang hijau sebanyak 532 ton. Sedangkan produksi benih hibrida untuk padi 2.448 ton dan benih hibrida jagung sebanyak 44.904 ton Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 35. Perbanyakan Benih Sumber (BR/Hibrida) Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5

Komoditas Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau

Produksi Benih (Ton) BR Hibrida(BR) 129.018 2.448 4.845 44.903 16.939 6.264 532


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 4. Pemberdayaan Penangkar Benih Dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan serta mengoptimalkan keberadaan penangkar benih, maka pemerintah telah memberikan bantuan untuk memberdayakan penangkar melalui dana Tugas Pembantuan. Dalam T.A. 2010 rencana pemberdayaan penangkar untuk komoditi padi seluas 1.800 ha pada 72 kabupaten, jagung komposit seluas 1.025 ha pada 41 kabupaten, kedelai seluas 1.040 ha pada 52 kabupaten, kacang tanah seluas 350 ha pada 35 kabupaten. Sampai dengan bulan Januari 2011 untuk padi telah terealisasi sebanyak 62 unit seluas 1.550 ha dengan produksi 4.650 ton, jagung komposit sebanyak 24 unit seluas 600 ha dengan produksi 1.500 ton, kedelai sebanyak 35 unit seluas 700 ha dengan produksi 560 ton, dan kacang tanah sebanyak 21 unit seluas 210 ha dengan produksi 210 ton. Tabel 36. Pemberdayaan Penangkar Benih Tahun 2010 No. 1 2 3 4

Komoditas Padi Jagung Komposit Kedelai Kacang Tanah

Rencana (Ha) 1.800 1.025 1.040 350

Realisasi (Ha) (%) 1.550 86,11 600 58,54 700 67,31 210 60,00

Produksi (Ton) 4.650 1.500 560 210

5. Penguatan Kelembagaan (BPSBTPH) a. UPTD Balai Benih Keberadaan kelembagaan Balai Benih setelah diberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pada umumnya telah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian (UPTD) Propinsi menjadi kewenangan daerah. Sampai dengan tahun 2010, dari 33 propinsi baru 23 provinsi yang telah membentuk UPTD Balai Benih. Sedangkan 10 propinsi lainnya secara struktural berada dibawah Seksi Benih, pada Subdin Produksi Dinas Pertanian Propinsi yang berfungsi sebagai unit produksi benih sumber. Dengan beragamnya organisasi di daerah, maka nomenklatur (penamaan) kelembagaan Balai Benih sangat beragam, yaitu: BBI, BBU, Instalasi Kebun Benih, Unit Produksi Benih, Kebun Benih, Balai Perbenihan dan Pembibitan, Instalasi Benih Induk, Balai Benih/Bibit, Unit Pengembangan Benih, Unit Perbenihan Induk, dan Kebun Benih Kabupaten. Dari hasil inventarisasi kelembagaan Balai Benih telah terbentuk 28 UPTD Balai Benih di 23 provinsi, dan terdiri dari beberapa unit produksi yang penamaannya beragam sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 37. Nama dan Jumlah Unit Produksi UPTD Balai Benih Sampai dengan Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nama Balai Benih Induk Balai Benih Utama Balai Benih Pembantu Balai Benih Kabupaten Instalasi Benih Induk Satgas Balai Benih Induk Satgas Balai Benih Utama Instalasi Balai Benih Induk Instalasi Benih Instalasi KB Padi/Palawija Instalasi Kebun Benih Induk Instalasi Kebun Benih Balai Benih Balai Benih TP UPTD Perbenihan TP Kab UPTD Balai Pengemb. Benih UPTD Balai Benih dan Bibit UPTD Balai Benih TPH Kebun Benih Unit Produksi Benih Unit/Kebun Pengembangan Benih Wilayah Kebun Bibit Kebun Benih Utama Kebun Benih Pembantu Kebun Benih Kabupaten Seksi Benih Balai Benih Pertanian Jumlah

Padi 18 70 28 6 1 2 9 1 26 2 1 1 28 8 3 1 5 58 1 269

Palawija 15 39 4 3 1 1 1 4 1 3 11 1 9 4 2 2 1 26 1 129

Padi/Palawija 8 2 5 3 1 3 5 5 4 36

Terpadu 15 21 1 2 1 1 1 42

Jumlah 56 132 37 3 9 3 1 4 13 2 29 18 5 1 2 1 5 38 12 5 4 3 1 5 84 2 1 476

b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Berdasarkan Surat Menteri PAN Nomor 46/M.PAN/2/2001 tanggal 26 Februari 2001 Perihal Penyampaian Daftar Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan LPND dan Kepmentan Nomor 168/Kpts/PL.810/3/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) Departemen Pertanian dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah, kelembagaan Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang berjumlah 25 BPSB dimana 25 provinsi merupakan UPT Pusat, yang telah diserahkan kedaerah dan menjadi kewenangan daerah. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan SK.Gubernur atau Peraturan Pemerintah Daerah, telah terbentuk institusi yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih yang berbentuk UPTD yaitu UPTD BPSB. Dari hasil inventarisasi kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih, sampai dengan bulan Desember 2010, pada 33 provinsi di Indonesia telah terbentuk 32 UPTD Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; sementara 1 provinsi pengembangan yaitu Kepulauan Riau belum membentuk UPTD BPSB, untuk kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih masih dilaksanakan di provinsi terdekat. Untuk Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh UPTD Riau.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 38. Nama dan Jumlah UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jenis/Nama Institusi UPTD Balai Perbenihan Pertanian UPT BPSB UPTD BPSB UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman UPTD BPSB TPH

Jumlah 1 1 2 2

UPTD Balai Perbenihan Tanaman UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih UPT Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan UPTD Balai Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah

1 1

Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulsel, Sultra, NTB, Papua Barat, Sulbar Sumsel Babel

1

DKI Jakarta

1

DIY

1

Bali

1

Kalbar

1

Sulteng

1 1

NTT Maluku

1

Malut

1

Papua

1 14

Provinsi Aceh Sumut Sumbar, Jateng Riau, Jatim Jambi

32

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi serta kompetensi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) khususnya laboratorium benih maka perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI 19-17025 2005, dengan tujuan didapatkan suatu standar yang sama dari hasil suatu pengujian laboratorium, untuk itu laboratorium BPSB perlu diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jumlah Laboratorium BPSB yang telah mendapatkan akreditasi sebanyak 13 laboratorium yaitu : UPT BPSB Provinsi Sumatera Utara, UPTD BPSB Provinsi Sumatera Barat, UPTD Balai Perbenihan Tanaman Provinsi Sumatera Selatan, UPTD BPSB TPH Provinsi Lampung, UPT Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan Provinsi DKI Jakarta, UPTD BPSB TPH Provinsi Jawa Barat, UPTD BPSB Provinsi Jawa Tengah, UPTD BPSB TPH Provinsi Jawa Timur, UPTD BPSB TP Provinsi Bali, UPTD BPSB TPH Provinsi Kalimantan Selatan, UPTD BPSB TPH Provinsi Sulawesi Selatan, UPTD BPSB TPH Provinsi NTB. Sedangkan 2 Laboratorium BPSB masih dalam proses yaitu BPSB TPH Provinsi Sulawesi Tenggara, BPSB TPH Provinsi Kalimantan Barat dan 15 laboratorium belum terakreditasi yaitu : BPSB TPH Provinsi Kalimantan Tengah, BPSB TPH Provinsi NTT, BPSB TPH Provinsi Maluku, BPSB TPH Provinsi NAD, BPSB TPH Provinsi Jambi, BPSB TPH Provinsi Riau, BPSB TPH Provinsi Kalimantan Timur, BPSB TPH Provinsi Sulawesi tengah, BPSB TPH Provinsi Banten, BPSB TPH Provinsi Bengkulu, BPSB TPH Provinsi Gorontalo, BPSB TPH Provinsi Sulawesi Barat dan BPSB TPH Provinsi Sulawesi Utara.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Dalam melaksanakan kegiatan operasional Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih didukung adanya sarana dan prasarana berupa kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, dan peralatan laboratorium. c. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSMBTPH) LSSMBTPH adalah lembaga yang melekat pada Direktorat Perbenihan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi pada Direktorat Jenderal Hortikultura, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi sistem manajemen mutu pada pelaku agribisnis perbenihan tanaman pangan dan/atau hortikultura sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1.100.1/Kpts/KP.150/10/1999 jo Nomor 361/Kpts/KP/150/5/2002 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSMBTPH). LSSMBTPH juga telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 28 Januari 2005 dengan Nomor LSSM-020-IDN, sedangkan asesmen dalam rangka re-akreditasi telah dilaksanakan pada tanggal 8-9 September 2010. Seluruh temuan ketidaksesuaian, baik major maupun minor maupun observasi pada asesmen tersebut telah ditindaklanjuti perbaikannya dan telah disampaikan ke Komite Akreditasi Nasional. Jumlah produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem mutu sebanyak 8 (delapan) perusahaan, yaitu 1) PT. BISI International, 2) PT. East West International, 3) PT. Sang Hyang Seri (Persero), 4) PT. Dupont International, 5) PT. Agri Makmur Pertiwi, 6) PT. Branita Sandhini, 7) PT. Benih Citra Asia dan 8) PT. Jagung Hibrida Sulawesi. Pada akhir tahun 2010, ada beberapa perusahaan benih yang telah mengajukan permohonan kepada LSSMBTPH untuk menerapkan sertifikasi sistem manajemen mutu, yaitu PT. Tunas Agro Persada di Jawa Tengah, PT. Sari Benih Unggul di Jawa Timur dan CV. Aditya Sentana Agro di Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan personel, LSSMBTPH telah mengikutsertakan 2 (dua) orang personelnya pada Pelatihan ISO 17021 : 2008 yaitu Ir. Amir Pandji Santoso, MM dan Ir. Sri Esti Haryanti, MM. Selanjutnya hasil dari pelatihan tersebut telah disosialisasikan kepada personel LSSMBTPH lainnya. Terkait dengan sarana prasarana, pada tahun 2010 LSSMBTPH telah menempati ruangan yang baru yang telah representatif di lantai 3 gedung Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. d. Produsen/Penangkar Benih Jumlah produsen benih tanaman pangan dan kemampuan produksinya pada tahun 2010 sebanyak 3.234, dengan kemampuan produksi mencapai 384,70 ton.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 39. Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Kemampuan Produksi Benih Tahun 2010**) No.

Komoditas

1 2 3

Jumlah Produsen Benih 2.729 287 218 3.234

Kemampuan Produksi Benih (Ton/Tahun) 290.900 93.802 *) 384.702

Padi Palawija Padi/Palawija Jumlah Keterangan : *) Kemampuan produksi untuk produsen benih padi/palawija sudah termasuk ke dalam kemampuan produksi produsen padi dan produsen palawija **) Angka sementara sampai dengan November 2010

6. Insentif Pengawas Benih Insentif Pengawas Benih Tanaman (PBT) tahun 2010 dialokasikan untuk 31 Provinsi di Indonesia sejumlah Rp. 2.064.000.000,00 untuk 688 orang PBT, sedangkan 2 Provinsi yaitu Provinsi Kep. Riau dan Bangka Belitung tidak mendapatkan alokasi insentif PBT. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 40. Insentif Pengawas Benih Tanaman di 31 Provinsi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur D. I. Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Jumlah

Jumlah PBT (orang) 23 34 35 8 15 11 22 25 10 7 53 54 62 18 15 27 17 15 33 15 13 46 23 12 33 6 13 14 7 16 6 688

Jumlah Insentif (Rp.) 69.000.000 102.000.000 105.000.000 24.000.000 45.000.000 33.000.000 66.000.000 75.000.000 30.000.000 21.000.000 159.000.000 162.000.000 186.000.000 54.000.000 45.000.000 81.000.000 51.000.000 45.000.000 99.000.000 45.000.000 39.000.000 138.000.000 69.000.000 36.000.000 99.000.000 18.000.000 39.000.000 42.000.000 21.000.000 48.000.000 18.000.000 2.064.000.000


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 7. Pelaksanaan Bantuan Benih Anggaran Subsidi (APBN Reguler dan APBN-P) a.

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN Realisasi bantuan benih langsung benih unggul (BLBU) APBN tahun 2010 untuk padi non hibrida mencapai 49.311 ton seluas 1.972.426 ha (98,62%) dari target 50 ribu ton (2 juta ha), padi hibrida 5.694 ton seluas 379.570 ha (94,89%) dari target 6 ribu ton (400 ribu ha), padi lahan kering 6.998 ton seluas 279.918 ha (93,31%) dari target 7.500 ton (300 ribu ha), jagung hibrida 4.478 ton seluas 298.520 ha (99,51%) dari target 4.500 ton (300 ribu ha), kedelai 14.087 ton seluas 352.187 ha (91,48%) dari target 15.400 ton (385 ribu ha), dan kacang tanah 7.356 ton seluas 61.303 ha (95,79%) dari target 7.680 ton (64 ribu ha). Tabel 41. Realisasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi, Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah APBN Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6

Komoditas Padi Non Hibrida Padi Hibrida Padi Lahan Kering Jagung Hibrida Kedelai Kacang Tanah Jumlah

Target Ton 50.000 6.000 7.500 4.500 15.400 7.680 91.080

Ha 2.000.000 400.000 300.000 300.000 385.000 64.000 3.449.000

Ton 49.311 5.694 6.998 4.478 14.087 7.356 87.924

Realisasi Ha 1.972.426 379.570 279.918 298.520 352.187 61.303 3.343.923

% 98,62 94,89 93,31 99,51 91,48 95,79 96,95

b. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN-P Realisasi bantuan benih langsung benih unggul (BLBU) APBN-P tahun 2010 untuk padi non hibrida mencapai 14.165 ton seluas 566.586 ha (96,60%) dari target 14.663 ton (586.500 ha), padi hibrida 746 ton seluas 49.717 ha (92,46%) dari target 801 ton (53.392 ribu ha), jagung hibrida 9.426 ton seluas 628.426 ha (99,21%) dari target 9.502 ton (633.460 ribu ha), kedelai 6.320 ton seluas 158.002 ha (79,00%) dari target 8.000 ton (200.000 ha). Tabel 42. Realisasi BLBU Padi, Jagung dan Kedelai APBN-P Tahun 2010

No. 1 2 3 4

Komoditas Padi Non Hibrida Padi Hibrida Jagung Hibrida Kedelai Jumlah

Target Ton Ha 14.663 586.500 801 53.392 9.502 633.460 8.000 200.000 32.965 1.473.352

Ton 14.086 741 9.426 6.320 30.573

Realisasi Ha 563.443 49.367 628.426 158.002 1.399.239

% 96,07 92,46 99,21 79,00 92,74

c. Subsidi Benih


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Realisasi penyaluran benih bersubsidi/subsidi harga tahun 2010 untuk padi non hibrida mencapai 50.173 ton setara 2.006.937 ha (80,28%), jagung hibrida 634 ton setara 42.272 ha (21,14%), jagung komposit 789 ton setara 19.730 ha (39,46%), serta kedelai 1.419 ton setara 35.477 ha (70,95%) dari rencana penyaluran. Tabel 43. Realisasi Penyaluran Subsidi Harga Benih Tahun 2010

No. 1 2 3 4

Komoditas Padi Non Hibrida Jagung Hibrida Jagung Komposit Kedelai

Rencana Ton 62.500 3.000 2.000 2.000

Ha 2.500.000 200.000 80.000 50.000

Ton 50.173 634 789 1.419

Realisasi Ha 2.006.937 42.272 19.730 35.477

% 80,28 21,14 39,46 70,95

d. Cadangan Benih Nasional (CBN) Pemerintah Pusat menyediakan Cadangan Benih Nasional (CBN) yang dananya bersumber dari APBN dan sebagai pelaksananya PT. Sang Hyang Seri (Persero). Cadangan Benih Nasional (CBN) diperuntukkan dalam rangka memenuhi kebutuhan benih yang bersifat mendesak guna pemulihan pertanaman yang rusak/puso sebagai akibat/dampak anomali iklim (bencana alam) dan/atau serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan untuk mendorong pengembangan penggunaan benih varietas unggul bermutu pada daerah-daerah yang belum menggunakannya atau belum menggunakan varietas unggul berpotensi produktivitas tinggi guna meningkatkan produktivitas dan produksi serta meningkatkan ketersediaan benih varietas unggul bermutu padi, jagung dan kedelai. Rencana penyediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) T.A. 2010, komoditas padi non hibrida 10.000 ton untuk luasan 400.000 ha, jagung hibrida 3.750 ton untuk luasan 250.000 ha, jagung komposit 1.250 ton untuk luasan 50.000 ha dan kedelai 2.600 ton untuk luasan 65.000 ha. Stok akhir Cadangan Benih Nasional (CBN) TA. 2010 sampai dengan Desember 2010, untuk benih padi non hibrida sebanyak 15.619 ton; benih jagung hibrida 1.395 ton; benih jagung komposit 1.996 ton dan benih kedelai 6.423 ton. Perkembangan penyediaan/pengadaan, realisasi penggunaan dan stok akhir Cadangan Benih Nasional sampai dengan Desember 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 44. Pengadaan/Penyediaan, Penggunaan dan Stok Akhir Cadangan Benih Nasional Tahun 2004 s/d 2010


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Realisasi Penggunaan (Ton)

Jumlah No.

Komoditas

Jumlah 2004-2010

CBN (20042010)

2004-2009

2010

(Ton)

Volume

Ha

Sisa Stok (Ton)

1

Padi Non Hibrida

60.717

38.770

6.328

45.098

1.803.939

15.619

2

Jagung Hibrida

11.401

7.117

2.889

10.006

667.065

1.395

3

Jagung Komposit

3.062

944

121

1.065

42.628

1.996

4

Kedelai

11.340

3.209

1.708

4.917

122.932

6.423

D. Pengembangan Perlindungan Tanaman 1. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat petani yang dinilai cukup berhasil dalam menerapkan PHT. Melalui SLPHT diharapkan dapat mewujudkan kemandirian petani dalam pengambilan keputusan di lahan usaha taninya. Pengaruh SLPHT harus multi efek yaitu tidak hanya merubah paradigma pola pikir para petani alumni SLPHT saja, namun juga harus dapat membuat perubahan terhadap petani non SLPHT dan generasi petani selanjutnya untuk melaksanakan PHT. Pada tahun 2010 telah dirancang kegiatan SLPHT skala kelompok yang berjumlah 371 unit (pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di lapangan), terdiri dari SLPHT Padi non hibrida/Palawija non hibrida 311 unit dan Padi Hibrida 60 unit, yang tersebar di 31 provinsi. Kegiatan SLPHT skala kelompok ( setiap kelompok diikuti oleh 20-25 orang petani) dilaksanakan selama satu musim tanam (antara 12-16 minggu) dan menggunakan metode pembelajaran (teori dan praktek) yang bersifat partisipatoris. Pertemuan dilakukan secara berkala seminggu sekali dengan waktu efektif 6 jam pertemuan yang berlangsung selama 12 kali pertemuan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan SLPHT skala kelompok di masingmasing provinsi, pelaksanaan SLPHT tahun 2010 telah terealisasi 100% dengan sebaran 315 unit SLPHT padi non hibrida/palawija non hibrida dan 56 unit SLPHT padi hibrida. Perubahan realisasi jumlah unit SLPHT padi hibrida terjadi di provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. Berdasarkan rencana di masingmasing provinsi tersebut dialokasikan SLPHT padi hibrida, namun lokasi SLPHT yang direncanakan belum memiliki agroekosistem yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan SLPHT padi hibrida sehingga ketiga provinsi di atas mengalihkan kegiatan SLPHT padi hibrida menjadi SLPHT padi non hibrida/palawija. Dengan terlaksananya kegiatan SLPHT diharapkan petani alumni SLPHT dapat menjadi ahli PHT di lahannya, melanjutkan/mengembangkan penerapan PHT dan menyebarluaskan penerapan PHT kepada petani lain di sekitarnya.

2. Sekolah Lapangan Iklim (SLI)


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Peningkatan kemampuan, keahlian dan pemberdayaan petani dalam memanfaatkan informasi prakiraan iklim dilaksanakan melalui kegiatan Sekolah Lapangan Iklim (SLI). Kegiatan ini terutama dilaksanakan di daerah yang sering mengalami dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan). SLI dimulai pada MT 2002/2003 di Kabupaten Indramayu sebagai Pilot Project melalui kerjasama antara Departemen Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, IPB dan Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC). Secara nasional, SLI diselenggarakan sejak Tahun 2007 dengan pendanaan dari APBN yang tersebar di provinsi rawan banjir dan kekeringan. Pelaksanaan SLI tahun 2010 telah terealisasi 100% dari target 200 unit yang tersebar di 29 provinsi. 3. Pengamatan, Peramalan OPT, dan Penanganan DPI Operasional pengamatan, peramalan OPT, dan penanganan DPI dilaksanakan di daerah oleh petugas POPT-PHP. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan untuk memantau perkembangan luas serangan OPT dan DPI. Data yang dihasilkan selanjutnya dilaporkan ke UPTD BPTPH dan diteruskan ke pusat berupa laporan 2 (dua) mingguan. Selama Tahun 2010 laporan yang diterima sebanyak 619 (80,6%) dari 768 laporan. Sedangkan pada Tahun 2009, jumlah pelaporan OPT dan DPI sebanyak 768 laporan (100%) dari 768 laporan. Data OPT dan DPI yang dikirim oleh daerah selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis dan rekomendasi penanganan OPT dan DPI sehingga luas serangan OPT dan terkena DPI dapat ditekan seminimal mungkin. 4. Penguatan Kelembagaan a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTH) merupakan pelaksana dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan di provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Umumnya keberadaan UPTD-BPTPH di daerah telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 telah terbentuk 28 UPTD-BPTPH yang tersebar di 28 provinsi dari 30 provinsi yang ada pada saat itu. Dalam perkembangannya, sampai tahun 2010 sesuai dengan pemekaran provinsi telah terbentuk 32 UPTD-BPTPH dari 33 provinsi yang ada saat ini (Provinsi Kepulauan Riau belum membentuk UPTD-BPTPH). Hal ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6. UPTD-BPTPH sebagai pelaksana kegiatan perlindungan tanaman pangan di tingkat provinsi, bertugas mengumpulkan dan mengolah laporan tengah bulanan keadaan OPT dan antisipasi DPI, melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH), Sekolah Lapangan (SLPHT dan SLI), pengembangan SDM, dan kegiatan perlindungan tanaman lainnya.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 b. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan unit penanganan eksplosi serangan OPT yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Regu Pengendali Hama (RPH)/petani setempat. Pada awal terbentuknya, kedudukan BPT berada di bawah pengelolaan Dinas Pertanian Provinsi, seiring dengan berjalannya waktu keberadaan BPT pada beberapa provinsi telah diserahkan kepada UPTD BPTPH dan sampai saat ini telah terdapat 78 unit BPT yang tersebar di 31 provinsi kecuali Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. c. Laboratorium (LPHP/LAH)

Pengamatan

Hama

Penyakit/Lab.

Agens

Hayati

Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) merupakan ujung tombak penerapan dan pengembangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lapangan. LPHP/LAH berperan sebagai klinik tanaman dan rujukan dalam pengembangan dan diseminasi teknologi perlindungan tanaman. Sebagai pusat pengembangan teknologi perlindungan tanaman, kegiatan yang dilaksanakan antara lain eksplorasi, perbanyakan, pengembangan, dan pemasyarakatan agens hayati/pestisida nabati. Beberapa agens hayati dan pestida nabati yang telah dikembangkan hingga saat ini yaitu: Beauvaria bassiana, Metarhizium sp, Verticillium sp, SI-NPV dan Corynebacterium sp, Trichoderma sp, Trichogramma sp, serta pestisida nabati antara lain : minyak selasih, nimba, sirsak, dan sambiloto. Keberadaan LPHP/LAH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2008 terdapat 84 unit LPHP/LAH, meningkat menjadi 92 unit di Tahun 2009, dan 95 unit di Tahun 2010 yang tersebar di seluruh provinsi kecuali Provinsi Kepulauan Riau. d. Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanPengamat Hama Penyakit Tumbuhan (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu POPT-PHP (THL-TB POPT-PHP) Dalam sistem perlindungan tanaman, ujung tombak keberhasilan perlindungan tanaman terletak pada kinerja POPT-PHP, yang dalam tugasnya mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaporkan hasil pengamatan perkembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), memberi rekomendasi pengendalian OPT dan penanganan DPI pada lingkup wilayah pengamatannya, dan melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan bahan pengendali OPT serta pupuk bersubsidi. Jumlah POPT-PHP saat ini berjumlah 3.183 orang, yang tersebar di 33 provinsi, 497 kabupaten/kota. Seiring dengan pemekaran wilayah di era otonomi daerah, jumlah POPT-PHP saat ini belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan, yaitu 1 (satu) orang POPT-PHP di tiap wilayah kerja pengamatan (kecamatan) yang saat ini berjumlah 6.543 kecamatan. Kurang memadainya jumlah POPT-PHP dapat mengakibatkan kurang akuratnya data dan informasi


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 hasil pengamatan, sehingga kegiatan operasional pengendalian/penanganan serta perencanaan pengendalian OPT dan antisipasi DPI dalam rangka pengamanan produksi tidak optimal. Oleh karena itu untuk memenuhinya, pada tahun 2007 telah ditetapkan pengadaan THL-TB POPT-PHP yang tujuannnya untuk membantu POPT-PHP dalam menunjang kegiatan pengamanan produksi melalui kegiatan pengamatan OPT, DPI, serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT. Pada awalnya petugas THL-TB POPT-PHP berjumlah 1.288 orang yang tersebar di 32 provinsi, dan pada tahun 2010 direvisi menjadi 1.249 orang dikarenakan adanya petugas yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan lulus seleksi CPNS (Pusat maupun daerah) e. Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH) Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH) adalah kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat petani dan merupakan kelompok tani binaan dari BPTPH/LPHP/LAH. PPAH memiliki peranan yang besar dalam pemasyarakatan penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) dengan kegiatan perbanyakan dan pemanfaatan agens hayati serta pestisida nabati, untuk memenuhi kebutuhan di lahan usahatani kelompok tani tersebut. Keberadaan PPAH dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yaitu terdapat 980 unit PPAH pada tahun 2008 dan Tahun 2009, namun pada Tahun 2010 tersisa 688 unit PPAH yang terdapat di 27 provinsi. Provinsi yang belum melaporkan keberadaan PPAH adalah Kep. Riau, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. f. Pertemuan Koordinasi Komisi Perlindungan Tanaman (KPT) Pertemuan Koordinasi Komisi Perlindungan Tanaman bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan membahas permasalahan aktual di bidang perlindungan tanaman sebagai bahan masukan kepada Menteri Pertanian dalam penetapan kebijakan yang stategis dan akomodatif. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan 2 (dua) kali Pertemuan Koordinasi Komisi Perlindungan Tanaman. Pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 April 2010, di Hotel Gajah Mada, Malang, Jawa Timur. Pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Desember 2010 di Hotel Grand USSU, Cisarua, Jawa Barat. Pertemuan dihadiri oleh Anggota Komisi Perlindungan Tanaman (KPT), Pejabat Eselon II, dan perwakilan dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura, dan Pusat Karantina Tumbuhan, narasumber dan undangan lainnya. Hasil penting dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertemuan KPT I


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 1) Kaderisasi SDM perlindungan tanaman dan karantina tumbuhan di tingkat pusat dan daerah harus menjadu prioritas. Kapasitas SDM perlindungan tanaman juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal dan pendidikan lanjutan. 2) Penanaman padi hibrida yang ditujukan untuk peningkatan produksi beras nasional perlu mendapat “pengawalan intensif” dengan mengutamakan tindakan pre-emptif. Pengembangan padi hibrida hasil pemuliaan dalam negeri perlu dipercepat untuk mengurangi impor benih dan pengembangannya diutamakan memiliki sifat ketahanan terhadap OPT utama. 3) Untuk mengantisipasi peningkatan serangan Wereng Batang Cokelat (WBC), perlu dilakukan monitoring secara lebih intensif, meningkatkan koordinasi, dan apabila diperlukan penggunaan pestisida harus dilakukan secara tepat. 4) Program swasembada kedelai melalui perluasan lahan di area perkebunan dan hutan industri menghadapi permasalahan ketersediaan tenaga kerja dan OPT. Pemanfaatan tegalan dan pola tanam perlu lebih diintensifkan. Teknologi pengelolaan OPT utama yang ramah lingkungan perlu lebih diintensifkan. Pemanfaatan lupin (Lupinus angustifolius, L albus, L. Luteus sebagai pengganti kedelai akan menjadi kendala dalam program swasembada kedelai. 5) Untuk mengurangi peluang masuknya OPT Karantina ke dalam wilayah Indonesia perlu upaya pengurangan impor produk-produk pertanian baik untuk konsumsi maupun benih dan mendorong pemanfaatan produk pertanian domestik. Penguatan peran NPPO diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. 6) Kesehatan benih perlu dijadikan kriteria dalam penetapan standar mutu benih. Selain itu diperlukan perbaikan sistem sertifikasi melalui sertifikasi produk maupun sertifikasi sistem mutu sehingga menjamin benih yang bebas patogen. 7) Monitoring residu pestisida pada berbagai komoditas pertanian strategis perlu dilakukan untuk menunjang pasar ekspor produk Indonesia, serta untuk menjamin keamanan produk pertanian domestik dan impor. 8) Penggunaan agens hayati dalam pengendalian OPT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Studi komprehensif harus dilakukan sebelum pelepasan agens hayati. 9) Untuk mengantisipasi penurunan produksi pertanian akibat dampak perubahan iklim, perlu dilakukan upaya pengembangan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim, pemantapan sistem informasi, peramalan iklim dan OPT serta pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapangan Iklim (SLI). 10) Pembahasan Draf RUU Hortikultura perlu dilakukan secara komprehensif agar selaras dengan peraturan perundangan terkait lainnya yang masih


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 berlaku. Demikian juga pasal-pasal dalam PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman perlu disempurnakan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi perlindungan tanaman serta perubahan lingkungan strategis. Pertemuan KPT II 1) Di tengah derasnya arus globalisasi dan meningkatnya kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia, peran perlindungan tanaman dirasakan semakin penting. Saat ini rasio jumlah SDM POPT dengan jumlah wilayah pengamatan sangat rendah dan 40% dari SDM yang ada akan memasuki purna-tugas dalam waktu 4-5 tahun ke depan. Untuk mengisi kekurangan tenaga tersebut, Tenaga Harian Lepas-Ternaga Bantu (THL-TB) POPT-PHP perlu diperpanjang kontrak kerjanya. 2) Luas pertanaman padi hibrida impor perlu dibatasi, mengingat permasalahan OPT yang ditimbulkan dan produktivitas yang tidak sesuai dengan potensinya. Pengembangan benih padi hibrida hasil pemuliaan dalam negeri, yang mengutamakan sifat ketahanan terhadap OPT utama perlu dipercepat untuk mengurangi impor benih padi hibrida. 3) Mengingat pesatnya perkembangan aplikasi agens hayati dan pestisida nabati di lapangan, diperlukan standar pengembangan (benefit and risk analysis), registrasi dan penjaminan mutu, baik di tingkat laboratorium maupun pos agens hayati. Hal ini diperlukan untuk mendorong penggunaan agens hayati di masa depan. Persyaratan untuk pendaftaran agens hayati perlu lebih ringan dibandingkan dengan pestisida kimia sintetik. Hal tersebut diperlukan untuk mendorong penggunaan agens hayati di masa depan. 4) Jumlah pestisida yang terdaftar terus meningkat, untuk itu proses pendaftaran pestisida perlu ditelaah untuk mengevaluasi kembali persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dan metode pengujiannya agar bersifat lebih selektif. Penetapan institusi pelaksana uji efikasi harus didasarkan pada kompetensi. Hasil monitoring dan evaluasi risiko atau dampak negatif yang ditimbulkannya harus disertakan sebagai persyaratan pendaftaran ulang pestisida. 5) Pedoman Pengendalian OPT perlu disusun dengan penekanan untuk mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam pelaksanaan pengendalian OPT. 6) Kesehatan benih perlu dijadikan kriteria dalam penetapan standar mutu benih. Selain itu diperlukan perbaikan sistem sertifikasi melalui sertifikasi produk maupun sertifikasi sistem mutu sehingga menjamin benih bebas patogen. 7) Kegagalan panen yang diakibatkan serangan OPT dan DPI, dimungkinkan dapat ditanggung melalui program asuransi. Kementerian Pertanian perlu


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 mengembangkan kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan program asuransi tersebut. 8) Berkaitan dengan rencana kerja sama Kementerian Pertanian dengan Kementerian Pertahanan, sebaiknya dapat diarahkan pada pemberdayaan purnawirawan TNI, terutama dalam mempelopori pembangunan pertanian ramah lingkungan. Kegiatan yang dapat dikembangkan bersama antara lain program pelatihan untuk persiapan pensiun menjadi petani yang handal melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapangan Iklim (SLI), dll. 9) Upaya penguatan peran NPPO (National Plant Protection Organization) perlu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Permentan dan/atau Kepmentan. Salah satu peran penting dan mendesak dari NPPO adalah penyusunan sistem surveilans. 5. Pemanfaatan Bantuan Bencana Alam (Cadangan Pestisida) Tahun 2010, Direktorat Perlindungan Tanaman pangan telah mengalokasikan bantuan pestisida sebanyak 27.895 kg/ltr dan 147.000 biji Rodentisida bahan pengasapan ke 12 propinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, NTB, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Banten, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sumatera Barat). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bantuan pestisida Tahun 2010 lebih banyak dari Tahun 2008 dan 2009. Perbandingan bantuan pestisida cadangan nasional Tahun 2008, 2009, dan 2010 seperti tercantum pada Tabel berikut. Tabel 45. Perbandingan bantuan pestisida cadangan nasional Tahun 2008, 2009, dan 2010

No. 1 2

Jenis Bantuan Pestisida (kg/l) Bahan Asap (biji)

2008 7.450 12.000

Tahun 2009 14.410 10.000

2010 27.895 147.000

Secara umum batuan pestisida dari cadangan nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2010 bantuan pestisida mengalami peningkatan 13.485 kg/l (93,58%) dibanding Tahun 2009 (14.410 kg/ltr). Bantuan bahan asap mengalami peningkatan 137.000 biji dibanding Tahun 2009 (10.000 biji). Diharapkan dengan adanya bantuan pestisida dapat menurunkan luas serangan OPT dan menjadi pendorong bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan lapang dalam pengendalian OPT.

6. Bantuan Pengendalian WBC APBN-P 2010


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Wereng Batang Coklat, Nilaparvata lugens Stal. (Delphacidae, Homoptera) sampai saat ini masih menjadi hama utama pada tanaman padi, karena kerusakan yang diakibatkan dapat terjadi di setiap musim dan dapat berkembang secara cepat, baik populasi maupun daerah penyebarannya. Kerusakan pada pertanaman dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung karena kemampuan wereng batang coklat (WBC) menghisap tanaman menjadi kering dan mati seperti terbakar (puso). Sedangkan secara tidak langsung, WBC dapat menjadi vektor (penular) penyakit virus, yaitu kerdil rumput dan kerdil hampa. Peningkatan serangan WBC apabila tidak diantisipasi dan dikendalikan secara dini dikhawatirkan akan mempengaruhi pencapaian produksi secara nasional. Untuk mengantisipasi dan melakukan pengawalan terjadinya ledakan serangan WBC terutama di sentra-sentra produksi dan di areal SLPTT, perlu dipersiapkan sarana pengendalian yang memadai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) 2010. Tujuan dari bantuan pengendalian WBC ini adalah : a. Mengamankan produksi tanaman padi di seluruh Indonesia terutama di sentra-sentra produksi dan daerah endemis WBC di propinsi pelaksana SLPTT. b. Menyiapkan stok pestisida nasional mengantisipasi serangan WBC.

yang

dapat

dimobilisasi

untuk

Bantuan bahan pengendalian WBC dialokasikan dan didistribusikan ke daerah endemis WBC, yaitu Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Alokasi dan distribusi pestisida WBC Tahun 2010 seperti tercantum pada Tabel berikut. Tabel 46. Alokasi dan distribusi pestisida pengendalian WBC APBN P T.A. 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Provinsi Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat D.I. Yogyakarta Jawa Timur Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi tengah Stok Nasional Total

Jumlah (Kg/Liter) 3.565 3.050 3.780 4.085 5.640 3.105 5.640 5.640 3.010 2.710 4.060 2.710 4.325 51.320

Diharapkan dengan adanya bantuan bahan pengendali tersebut, serangan WBC pada MT. 2010/2011 dapat terkendali juga pada tahun-tahun mendatang, serta tercapainya sasaran produksi tanaman pangan secara nasional melalui upaya pengendalian WBC di daerah sumber serangan, eksplosi atau daerah-daerah endemis serangan. 7. Bantuan Langsung Pengendalian Hama Terpadu (BL-PHT) APBN-P Anggaran Subsidi


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan kendala dan risiko yang harus diperhitungkan dalam setiap usaha budidaya tanaman, karena mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Pada tanaman padi, OPT utama yang sering menyerang pertanaman adalah tikus, penggerek batang padi, wereng batang coklat, bakteri hawar daun/kresek, blas dan tungro. Kerugian yang diakibatkan oleh OPT utama khususnya tikus masih memungkinkan untuk diminimalisasi. Untuk mengamankan produksi dari serangan tikus perlu dilakukan upaya pengendalian yang terencana dengan baik, terutama di daerahdaerah sentra produksi dan daerah kronis endemis serangan tikus. Bantuan Langsung Pengendalian Hama Terpadu (BLPHT) bertujuan untuk menyediakan bahan pengendali OPT berupa bahan pengasapan untuk mengendalikan tikus, yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan prinsip PHT. BLPHT yang digunakan dalam kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan yaitu bahan pengasapan dan alat pengasapan yang telah terdaftar dan memenuhi standar mutu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan pengasapan dan alat pengasapan diadakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan surat penugasan khusus/Public Services Obligation (PSO) yang diberikan pemerintah. Adapun alokasi dan distribusi BLPHT 2010 seperti tercantum pada tabel berikut: Tabel 47. Alokasi Bantuan Langsung PHT T.A. 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D. I. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua BBPOPT (Nasional) Total

Jumlah Bahan Pengendali Tikus Tiran (Box) 6.000 13.000 6.000 6.000 6.000 12.000 6.000 7.000 2.000 8.000 1.000 25.000 25.000 4.000 25.000 2.000 8.000 7.444 9.000 5.000 9.000 5.000 3.000 2.000 6.000 13.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.000 244.444

Diharapkan dengan adanya bantuan bahan dan alat pengasapan tersebut, serangan tikus pada MT. 2010/2011 dapat terkendali juga pada tahun-tahun


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 mendatang, serta tercapainya sasaran produksi tanaman pangan secara nasional melalui upaya pengendalian tikus di daerah sumber serangan, eksplosi atau daerah-daerah endemis serangan. Sampai saat ini bantuan tersebut masih berada dalam proses pendistribusian ke masing-masing provinsi hingga tingkat kabupaten sesuai alokasi yang telah ditetapkan. 8. Peningkatan Kualitas SDM (Pelatihan) a. Pemantapan Penerapan dan Pengembangan PHT Dalam menghadapi era pasar global seperti saat ini, sektor pertanian memegang peranan strategis yang terbukti mampu menjadi sektor andalan dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi ketika sektor lainnya mengalami kemandegan. Agar peran strategis tersebut dapat berjalan optimal maka telah ditetapkan visi pembangunan pertanian yaitu pertanian yang modern, tangguh dan efisien. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi pembangunan pertanian yang salah satu diantaranya adalah menuju pada pembangunan pertanian berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Misi tersebut sejalan dengan tuntutan konsumen terhadap produk pertanian yang aman dari bahan berbahaya beracun, dan pada proses produksinya tidak merusak lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat. Karena itu proses budidaya tanaman khususnya dalam kegiatan perlindungan tanaman diupayakan dengan menerapkan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Beberapa aspek pengendalian hama terpadu yang perlu dikuasai oleh petugas maupun petani, antara lain adalah sistem peringatan dini dan rekomendasinya, peramalan OPT dan langkah-langkah antisipasinya, pengelolaan agroekosistem, penguasaan teknis sarana dan prasarana aplikasi pengendalian baik aplikasi agens hayati, pestisida botanis maupun pestisida kimia sintetis, operasional pengendalian secara tepat dan akurat, dll. PHT menitik beratkan pada pengelolaan agroekosistem yang dinamis, dalam penerapan dan pengembangannya bersifat dinamis pula. Pelatihan Pemantapan Penerapan dan Pengembangan PHT bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan dan pengembangan PHT. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 16-25 Mei 2010 di Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari. Peserta pelatihan berjumlah 37 orang yang terdiri dari 33 orang dari daerah, 2 orang dari Direktorat Perlindungan TP, dan 2 orang dari BBPOPTJatisari. Peserta dari daerah terdiri dari petugas POPT-PHP, staf laboratorium, dan staf teknis BPTPH yang berasal dari 29 provinsi (Pemerintahan Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat). Adapun hasil dari kegiatan ini, adalah:


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 

Pelatihan Pemantapan penerapan dan pengembangan PHT dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas petugas lapangan untuk mendukung optimalisasi penerapan PHT.



Pengajar yang menyampaikan materi berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Direktorat Perlindungan TP, dan BBPOPT Jatisari.



Metode yang digunakan dalam penyampaian materi adalah dalam bentuk ceramah/kuliah, diskusi, praktikum, observasi lapangan, dan tugas mandiri. Untuk tugas mandiri, peserta dibagi menjadi lima kelompok dan setiap kelompok diwajibkan membuat koleksi serangga.



Selain materi kuliah dan praktikum, diberikan juga materi pemantapan di lapangan dalam bentuk fieldtrip ke Paguyuban Petani Organik di Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Paguyuban petani organik ini mengembangkan pertanian dengan System of Rice Intensification (SRI), SLPTT, dan SLPHT. Selama di Desa Pasawahan, para peserta diberikan informasi mengenai pertanian organik dan berdiskusi. Para peserta juga melihat langsung pembuatan pupuk organik dengan menggunakan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO).



Meskipun dengan tingkat kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang beragam, secara keseluruhan para peserta antusias mengikuti setiap materi dan kegiatan pelatihan. Peserta berharap pelatihan seperti ini dapat diselenggarakan setiap tahun.



Hasil pre test para peserta rata-rata 74,32 sedangkan hasil post test ratarata 84,71. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta rata-rata 14,54 %.

b. Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengendali-OPT Peningkatan profesionalisme dan pembinaan karir Pengendali-OPT sebagaimana telah ditetapkan melalui peraturan tentang Jabatan Fungsional POPT dan Angka Kreditnya, secara berkelanjutan terus diupayakan dan dimantapkan keberadaannya. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi penilaian Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Pelatihan Dasar, dan pembinaan. Pada Tahun 2010 telah dilakukan penilaian DUPAK yang diajukan oleh POPT dilakukan untuk kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2010. Jumlah DUPAK yang telah dinilai oleh Tim Penilai Departemen sebanyak 434 dengan hasil penilaian berupa PAK 148 berkas dan HAPAK 286 berkas, sedangkan jumlah DUPAK yang dinilai oleh Tim Penilai Pusat sebanyak 31 berkas dengan hasil penilaian berupa PAK 5 berkas dan HAPAK 26 berkas. Jumlah ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2009 (527 berkas DUPAK) tetapi lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2008 (272 berkas DUPAK). Sedangkan jumlah DUPAK yang dinilai oleh Tim Penilai Pusat sebanyak 31 berkas dengan hasil penilaian berupa PAK 5 berkas dan HAPAK 26 berkas. Jumlah tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2009 (46


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 berkas DUPAK) tetapi lebh tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2008 (9 berkas DUPAK). Tabel 48. Jumlah PAK/HAPAK Pejabat Fungsional POPT Tahun 2008-2010 Tim Penilai Departemen Tim Penilai Pusat PAK HAPAK Jumlah PAK HAPAK Jumlah 2008 175 97 272 2 7 9 2009 276 251 527 12 34 46 2010 151 286 437 5 26 31 Pembinaan dan penilaian pejabat fungsional bertujuan agar tim penilai mampu mempertimbangkan POPT naik jabatan/pangkat dan diangkatnya calon POPT menjadi POPT. Dengan demikian profesionalisme dan kinerja POPT dapat meningkat. Tahun

c. Pemantapan dan Pengembangan Penerapan SIM OPT Dalam rangka memenuhi kebutuhan data OPT dan DPI secara cepat, akurat, lengkap dan berkesinambungan maka telah dilaksanakan pelatihan pemantapan dan pengembangan penerapan Sistem Aplikasi SIM OPT dan DPI. Pelatihan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pada Tahun 2010 dan diikuti oleh 32 provinsi. Pelatihan tersebut merupakan penyempurnaan dari pelatihan program Aplikasi SIM OPT dan DFI versi 1.0 yang telah dilaksanakan Tahun 2008 dan dihadiri oleh peserta daerah dari 32 provinsi. Dengan telah disempurnakannya program SIM tersebut menjadi Aplikasi SIM OPT dan DPI versi 2.1, maka pelaporan OPT dan DPI dari daerah dapat lebih cepat, akurat dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang Tahun 2009, masih terdapat 8 provinsi dari 32 provinsi yang belum mengaplikasikan program SIM OPT dan DPI versi 1.0. Sedangkan untuk program SIM OPT dan DPI versi 2.1. belum dilakukan evaluasi ke daerah. Dengan demikian, masih terjadi keterlambatan pengiriman laporan OPT dan DPI ke pusat. E. Kegiatan Utama BBPPMBTPH Cimanggis Balai Besar PPMBTPH pada Tahun anggaran 2010 mempunyai dua program utama, yaitu : (1). Program Penerapan Kepemerintahan yang baik, (2). Program Ketahanan Pangan. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pengelolaan gaji dan Operasional pemeliharaan kantor. Sedangkan program Ketahanan Pangan mempunyai 19 kegiatan, terdiri dari : a. Aspek Administrasi 1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis 2) Penyusunan Analisis Jabatan 3) Laporan SAI dan SABMN 4) Penyusunan Program dan Rencana Kerja 5) Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 6) Pengadaan Alat Pengolah Data 7) Monitoring dan Evaluasi


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 b. Aspek Teknis 1) Pembuatan Buku Literatur 2) Penerbitan Majalah/Jurnal 3) Penyusunan/Perumusan Sistem dan Prosedur Teknis 4) Pameran Pembangunan Pertanian 5) Kerjasama Penerapan Sistem Mutu 6) Pengembangan Kelembagaan (Survailen, Akreditasi LS Pro, Registrasi LPUP) 7) Data dan Informasi Pengembangan Pengujian Mutu Benih TPH 8) Uji Petik Mutu Benih Beredar 9) Fasilitasi Penguatan Organisasi 10) Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Saresehan 11) Pengujian Mutu Produk Pertanian 12) Penelitian, Pengkajian,dan Pelaksanaan Terapan Dalam rangka mengembangkan pengujian mutu benih di laboratorium dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium telah ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya standardisasi laboratorium pengujian benih dan meningkatnya kerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan pengujian mutu benih serta adanya peningkatan SDM di laboratorium. Sebagai upaya mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti : 1.

Pelatihan petugas pengambil contoh benih terhadap personel laboratorium Balai Besar PPMBTPH sebanyak 30 orang;

2.

Kerjasama penerapan sistem mutu terhadap 8 laboratorium penguji benih di Indonesia;

3.

Sinkronisasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dengan jumlah peserta sebanyak 30 peserta terdiri dari manajer puncak/kepala BPSBTPH, manajer mutu dan manajer teknis dari BPSBTPH seluruh Indonesia;

4.

Reakreditasi dan penambahan ruang lingkup laboratorium Balai Besar PPMBTPH, proses akreditasi LSPro dengan melakukan tindakan perbaikan audit kecukupan KAN, dan proses registrasi LPUP dengan melakukan tindakan perbaikan hasil asesmen oleh asesor KAN;

5.

Melaksanakan kegiatan uji profisensi untuk laboratorium penguji benih di Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 37 laboratorium;

6.

Pelaksanaan proses akreditasi ISTA dengan pelaksanaan asesmen oleh auditor ISTA.

7.

Penerbitan 1 (satu) buku literatur berupa kumpulan hasil pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium dari tahun 2005-2009 telah direalisasikan, dan dicetak sebanyak 200 eksemplar, serta didistribusikan kepada instansi UPT perbenihan, dan pemangku kepentingan.

8.

Penyusunan sistem informasi perbenihan berbasis web telah direalisasikan dengan penerbitan artikel sebanyak 3 edisi (100%). Pada setiap edisi terdapat


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 10 artikel yang berisi hasil pengembangan pengujian mutu benih dan semua aktifitas Balai Besar PPMBTPH. 9.

Penerbitan majalah/buletin vigor sebanyak 4 edisi telah direalisasikan seluruhnya (100%). Pada setiap edisi dicetak 200 eksemplar, dan didistribusikan kepada instansi UPT perbenihan, pemangku kepentingan, serta disebarluaskan melalui ajang pameran pembangunan pertanian. Melalui buletin Vigor, dapat disampaikan hasil pengembangan dan pengujian mutu benih serta informasi berbagai aktivitas Balai Besar

10. Pelaksanaan kegiatan pameran bertujuan untuk menginformasikan dan menyebarkan hasil kegiatan pengembangan dan pengujian mutu benih kepada masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan pameran merupakan salah satu kegiatan yang berguna untuk publikasi dari Balai Besar-PPMBTPH. Realisasi pelaksanaan kegiatan pameran pada tahun 2010 sebanyak 4 (empat) kali (200%) dari yang direncanakan sebanyak 2 (dua) kali hal ini disebabkan karena adanya undangan atau permintaan untuk mengikuti pameran tentang pengembangan mutu benih. 11. Telah dilaksanakan sinkronisasi pengembangan mutu benih yang dihadiri oleh pengawas benih tanaman (PBT) seluruh Indonesia yang diselenggarakan di D.I.Yogyakarta. Sinkronisasi pengembangan mutu benih yang diikuti oleh 30 PBT merupakan sarana untuk menyamakan persepsi dalam pengembangan mutu benih dan untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan dibidang perbenihan. 12. Pengadaan koleksi benih di Balai Besar PPMBTPH terdiri atas koleksi varietas dan IPTB (Isolat Patogen Tular Benih). Pencapaian kegiatan sebesar 100% yaitu tersedianya bahan acuan/pembanding bagi pengujian di laboratorium sebanyak 92 sampel koleksi kering dan 21 sampel IPTB dari rencana kegiatan 80 koleksi kering. Koleksi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi varietas. 13. Pengendalian impor produk pertanian (Uji Petik Mutu Benih Beredar) dilakukan untuk evaluasi data benih yang beredar di Indonesia. Pencapaian kegiatan sebesar 100% yaitu diperolehnya data mutu benih yang beredar di 28 (dua puluh delapan) provinsi, 187% dari rencana sebanyak 15 (lima belas) provinsi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan tentang kondisi mutu benih yang beredar. Berdasarkan data hasil pengujian mutu benih (dari 92 contoh benih) menunjukkan bahwa 54 contoh benih (58,7%) masih sesuai dengan standar minimal mutu benih beredar sedangkan 38 sampel benih (41,3%) tidak sesuai dengan standar minimal mutu benih beredar. Berdasarkan hasil uji mutu benih tersebut dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian standar mutu benih pada benih tanaman pangan umumnya disebabkan oleh faktor penurunan Daya Berkecambah. Sedangkan ketidaksesuaian standar mutu benih tanaman hortikultura pada umumnya disebabkan oleh faktor penurunan Kadar Air. 14. Kegiatan Pengujian Mutu Produk Pertanian, Pelaksanaan Terapan dan Kegiatan pengujian lainnya antara lain sebagai berikut : a. Pengujian Mutu Produk Pertanian


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 1) Validasi Metode Pengujian -

Verifikasi Uji Cepat Vigor Benih Kede-lai dengan Uji Konduktivitas Listrik (DHL) untuk mengetahui daya tumbuh di lapang pada kondisi lingkungan yang berbeda Tujuan:  Menyediakan informasi tentang nilai penanaman (planting value) pada kon-disi lingkungan yang tidak terbatas atau tentang potensi daya simpan suatu lot benih.  Menyediakan informasi tambahan dalam pengujian daya berkecambah untuk menentukan lot yang memiliki mutu perkecambahan lebih tinggi. Hasil/Kesimpulan: Pengujian Daya Hantar Listrik dapat digunakan se-bagai salah satu metode cepat pendugaan daya berkecambah benih kedelai dengan persamaan regresi y= -0.751x + 98.928, namun pengujian DHL belum dapat digunakan untuk pendugaan daya tumbuh di lapang.

-

Validasi Perlakuan Isolasi DNA pada Daun Tomat Tujuan: Menguji dan membanding-kan kualitas dan kuantitas hasil isolasi DNA pada daun tomat dengan perlakuan pemberian buffer secara langsung saat dihancurkan, pengeringan (oven) bahan uji sebelum dihancurkan dapat mengantikan penggu-naan nitrogen cair saat dihancurkan. Hasil/Kesimpulan: Perlakuan bahan uji dengan cara pengeringan dalam oven bersuhu 50C atau dengan penambahan buffer saat digerus dapat meggantikan penggunaan nitrogen cair pada proses isolasi DNA tanaman tomat

-

Validasi Kadar Air Kangkung Tujuan: Mendapatkan metode penetapan kadar air yang valid untuk benih kangkung Hasil/Kesimpulan: Penetapan kadar air pada kangkung dapat dilakukan dengan menggunakan metode oven suhu rendah (103 0C) selama 17 jam atau metode oven suhu tinggi (130-133 0C) selama 1 jam dengan penghancuran secara kasar (coarse).

2) Pelayanan Pengujian -

Internal Tujuan: Mendukung kegiatan validasi dan pengembangan metode


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Hasil/Kesimpulan: Jumlah contoh benih yang masuk sampai dengan bulan Desember 2010 pada laboratorium Balai Besar PPMBTPH adalah 1803 contoh benih, yang terdiri dari contoh benih untuk penguji-an internal sebanyak 1556 contoh benih dan contoh benih untuk pengujian eksternal sebanyak 247 contoh benih. -

Eksternal Tujuan: Pengujian dalam rangka pelayanan pihak lain).

kepada pelanggan ( customer/

Hasil/Kesimpulan: Jumlah pengujian internal Laboratorium Fisika, Biologi, dan Elektroforesis sampai bulan Desember 2010 adalah 1024 contoh benih dan pengujian internal Laboratorium Cendawan, Bakteri, Virus, dan Nematoda sebanyak 518 contoh benih. -

Uji Banding Antar Analis Tujuan: Memantau unjuk kerja analis dan meningkatkan kompetensi analis

b. Penelitian, Pengkajian, dan Pelaksanaan Terapan 1) Pengaruh Kemasan dalam Transportasi terhadap Mutu Benih Padi Hibrida Tujuan: Mengetahui pengaruh kemasan dan proses transportasi terhadap mutu benih padi hibrida selama masa penyimpanan. Hasil/Kesimpulan: - Kedua kemasan plastik yang digunakan tidak berbeda dalam mempertahankan mutu benih dan plastik biasa yang beredar di pasaran dapat dipakai untuk mengemas benih padi hibrida - Pengaruh proses transportasi tidak terlihat pada kegiatan ini, karena mutu awal benih padi hibrida ’Bernas Super’ kurang baik sehingga kurang mendukung keberhasilan kegiatan ini dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 2) Uji Daya Hantar Listrik untuk Uji Cepat Vigor Benih Padi Tujuan: Memilih metode uji DHL yang tepat untuk benih padi dan menentukan hubungan antara hasil uji DHL dengan uji DB serta daya tumbuh di lapang (hingga tahap field emergence). Hasil/Kesimpulan: - Perlakuan perendaman selama 42 jam dalam 100 ml air memberikan nilai korelasi terbesar antara uji DHL dan uji DB, yaitu -0.6 - Pengujian DHL dengan perlakuan perendaman selama 42 jam dalam 100 ml air belum dapat dikorelasikan dengan da-ya tumbuh di


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 lapang. Nilai daya tumbuh banyak dipengaruhi faktor dari luar yang tidak dapat dikendalikan dan uji DHL belum mampu untuk memprediksi hal tersebut. 3) Pengaruh Kevakuman Udara pada Kemasan dalam Penyimpanan terhadap Mutu Benih Jagung Hibrida Tujuan: Mengetahui pengaruh kevakuman kemasan pada pe-riode simpan tertentu terhadap mutu benih jagung Hasil/Kesimpulan: Sampai dengan bulan simpan ke-6, dapat disimpulkan bahwa: - Tingkat kadar air pada perlakuan PV (kemasan dari produsen yang dikemas dengan divakum) dan PS (kemasan dari produsen yang dikemas dengan diseal tanpa vakum) cukup stabil dibanding perlakuan lainnya. - Perlakuan yang diterapkan belum berpengaruh terhadap persentase daya berkecambah. - Persentase cendawan terbawa benih dalam hal ini Aspergillus sp. dan Fusarium sp. meningkat seiring dengan meningkatnya kadar air dan waktu simpan meskipun s.d bulan simpan ke-6 ini belum berpengaruh terhadap daya berkecambah. 4) Pengujian DNA Benih Jagung dengan Metode SSR (Simple Sequence Repeat) Tujuan: Mencari hubungan kekerabatan antar varietas jagung yang diujikan dan untuk memperoleh pola pita DNA dengan beberapa primer pada jagung dengan teknik SSR (Simple Sequence Repeat). Hasil/Kesimpulan: -

Visualisasi produk PCR dengan menggunakan metode SSR dapat dilakukan dengan menggunakan media agarose konsentrasi 4%.

-

Pola pita DNA yang dihasilkan belum mampu menunjukkan sifat spesifik atau polimorfik se-hingga hubungan kekerabatan antar varietas jagung yang diujikan dengan mengunakan primer phi 299852, nc 010, dan bnlg 1161 pada jagung dengan teknik SSR belum dapat diperoleh.

5) Pengaruh Kemasan dalam Transportasi Terhadap Mutu Benih Kedelai Selama Penyimpanan Tujuan: Mengetahui pengaruh jenis kemasan dan periode penyimpanan terhadap mutu benih kedelai setelah proses transportasi


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Hasil/Kesimpulan: - Kedua jenis kemasan baik plastik berlapis kertas semen maupun plastik tidak memenuhi syarat untuk transportasi benih antar pulau. - Ukuran benih dapat mem-pengaruhi daya simpan benih kedelai. Benih kedelai varietas Wilis (ukuran biji kecil) lebih dapat mempertahankan kadar air, daya berkecambah dan vigor daripada benih kedelai varietas Anjasmoro (ukuran besar) selama 5 bulan periode simpan. -

Benih kedelai termasuk benih yang tidak tahan disimpan lama pada suhu ruang.

6) Penetapan varietas lain secara fisik di laboratorium Tujuan: -

Membandingkan Uji Campuran Varietas Lain (CVL) secara fisik , volume setengah contoh kerja dengan satu contoh kerja

-

Memverifikasi metode pengujian Campuran Varietas Lain (CVL) secara fisik dengan metode pengujian secara genetik (secara biomolekuler)

Hasil/Kesimpulan: -

Penetapan campuran varietas lain di laboratorium secara fisik pada benih kedelai baik dengan menggunakan satu contoh kerja atau setengah contoh belum dapat dilakukan oleh Laboratorium BPSB peserta uji banding.

-

Penetapan campuran varietas lain di laboratorium secara fisik pada benih Kacang Hijau, dengan menggunakan satu contoh kerja belum dapat dilakukan oleh laboratorium peserta uji banding, namun dengan menggunakan setengah contoh kerja, didapat 1 laboratorium yang mampu melaksanakan pengujian dengan tingkat keakuratan 68 % dan tidak reproducible

-

Penetapan campuran varietas lain di laboratorium secara fisik pada benih Kacang Tanah dengan menggunakan satu contoh kerja didapat 1 laboratorium yang mampu melaksanakan pengujian dengan tingkat keakuratan 68%, sedangakan dengan menggunakan 1/2 contoh kerja ada 2 laboratorium yang mampu melaksanakan pengujian dengan tingkat keakuratan 100%, namun karena hanya 1 atau 2 laboratorium dari 7 laboratorium peserta yang mampu, maka dapat dikatakan tidak reproducible.

7) Uji Tetrazolium untuk Benih Kacang Tanah dan Kacang Hijau untuk Data Label Benih Tujuan: - Menentukan metode uji tetrazolium pada benih kacang tanah dan kacang hijau.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 -

Menentukan korelasi hasil uji tetrazolium dengan hasil uji daya berkecambah.

Hasil/Kesimpulan: - Metode pelembaban 18 jam, pewarnaan 24 jam, konsentrasi TZ 1% dan pelembaban 18 jam, pewarnaan 24 jam, konsentrasi TZ 0,5% dapat digunakan untuk benih kacang tanah. - Metode pelembaban 18 jam, pewarnaan 24 jam, konsentrasi TZ 0,5% dapat digunakan untuk benih kacang hijau. 8) Pengkajian Metode Pengujian Benih Sesuai ISTA Rules Tujuan: Meningkatkan wawasan dalam pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta penerapannya di laboratorium Hasil/Kesimpulan: Berupa buku ”Metode Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura” . 9) Kegiatan Lain o

Koleksi Acuan (CRM) Tujuan: Mengidentifikasi benih dalam kegiatan analisis kemurnian Hasil/Kesimpulan: Terdapat sebanyak 133 koleksi terdiri dari beberapa famili

o

Pemeriksaan Alat Tujuan: Dalam rangka kegiatan kalibrasi internal Hasil/Kesimpulan: Jenis alat yang telah dikalibrasi internal: oven, grinding mill, dan timbangan.

F. Kegiatan Utama BBPOPT Jatisari Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOPT menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan program dan rencana kerja, 2) analisis data dan informasi serangan OPT dan faktor penentu perkembangan OPT, 3) pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT berdasarkan system Pengendalian Hama Terpadu (PHT), 4) perumusan peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT, 5) pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT, 6) pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), 7) pemberian pelayanan kegiatan


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 peramalan, pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura, serta 8) tata usaha dan rumah tangga BBPOPT. Sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOPT, pada Tahun 2010 melaksanakan kegiatan utama Pengembangan Peramalan Serangan OPT dengan sasaran tersedianya informasi dan model peramalan OPT sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Pencapaian kinerja BBPOPT diukur berdasarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1. Jumlah informasi peramalan serangan OPT sebanyak 5 (lima) unit, 2. Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (P3OPT) sebanyak 8 (delapan) model, dan 3. Jumlah provinsi yang menerapkan teknologi P3OPT sebanyak 6 (enam) provinsi. Pencapaian kinerja BBPOPT sesuai dengan indikator kinerja kegiatan dapat dilaporkan secara rinci sebagai berikut: 1. Informasi Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Informasi peramalan serangan OPT disampaikan dan disebarkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH) Provinsi. Informasi tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi dan antisipasi serta koordinasi dalam peningkatan kewaspadaan (peringatan dini) terhadap serangan OPT dan kesiapan dini untuk menyusun upaya antisipasi. Dengan strategi dan antisipasi serta koordinasi dimaksud akan menghasilkan keluaran berkurangnya luas serangan OPT dengan terkendalinya perkembangan populasi dan serangan OPT di lapangan. Prakiraan serangan OPT dimaksud adalah menghitung prakiraan luas serangan OPT berdasarkan jenis OPT, komoditi dan luas (ha) dengan menggunakan model peramalan OPT (musiman) yang dikembangkan oleh BBPOPT berdasarkan data luas serangan OPT musim sebelumnya. Pencapaian kinerja BBPOPT dalam kegiatan informasi peramalan serangan OPT diukur berdasarkan standar indikator luas serangan OPT di lapangan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah data prakiraan luas serangan yang diberikan pada saat awal tanam/sebelum musim tanam. Evaluasi dilakukan pada akhir musim dengan membandingkan jumlah data luas serangan OPT yang dikumpulkan secara bertahap dari Koordinator Pengendali OPT (POPT) kabupaten/kota, LPHP dan UPTD-BPTPH dengan prakiraan serangannya. Secara kuantitatif indikator kinerja informasi peramalan serangan OPT yang ditargetkan dalam Tahun 2010 berjumlah 5 (lima) unit yang diukur berdasarkan 5 (lima) jenis OPT, 3 (tiga) komoditas, dan 2 (dua) musim tanam dengan kumulatif jumlah informasi peramalan sebanyak 15 hasil peramalan serangan OPT. Tingkat dan arah yang diharapkan dalam penyebaran informasi peramalan luas serangan OPT ke daerah adalah adanya upaya serius dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyikapi informasi prakiraan yang didapat. Penyebaran informasi peramalan luas serangan OPT


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 selama Tahun 2010 disajikan dalam bentuk tabulasi dan peta ramalan serangan OPT menurut provinsi di Indonesia pada MT. 2010 dan MT. 2010/2011 untuk OPT utama padi, jagung dan kedelai, sebagai berikut: a. Komoditi Padi Tabel 49. Peramalan luas serangan OPT utama padi MT. 2010 di Indonesia No. 1 2 3 4 5 6

OPT PBP WBC Tikus Tungro Blas HDB Jumlah

Kejadian MT (ha) 2009 2009/2010 71.051 52.311 30.342 15.299 82.603 55.109 4.390 3.341 7.290 12.326 31.851 48.590 227.526 186.975

Ramalan MT. 2010 (ha) Minimum Rerata Maksimum 50.214 56.341 63.216 5.921 7.805 10.289 57.321 65.813 75.564 881 2.722 8.412 7.409 8.167 10.047 36.686 41.162 46.185 158.432 182.011 213.713

Keterangan: PBP=penggerek batang padi, WBC=wereng batang coklat, HDB=hawar daun bakteri.

Tabel 50. Peramalan luas serangan OPT utama padi MT. 2010/2011 di Indonesia No. 1 2 3 4 5 6

OPT PBP WBC Tikus Tungro Blas BLB Jumlah

Keterangan:

Kejadian MT (ha) 2009/2010 2010 54.846 80.104 30.342 96.498 82.603 79.544 4.390 5.672 7.290 9.423 31.851 44.281 211.321 315.522

Ramalan MT. 2010/2011 (ha) Minimum Rerata Maksimum 51.092 57.327 64.322 48.422 63.832 84.147 76.153 87.436 100.390 1.493 4.615 14.262 7.175 8.159 10.038 40.990 45.992 51.604 225.326 267.361 324.762

MT=musim tanam, PBP=penggerek batang padi, WBC=wereng batang coklat, HDB=hawar daun bakteri

Informasi prakiraan serangan OPT sebelum musim tanam diharapkan dapat direspon oleh daerah dan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya antisipasi dan penyebaran informasi sampai ke tingkat petani. Selama berjalannya musim tanam, perkembangan serangan OPT sangat dipengaruhi oleh perubahan ekosistem. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan OPT antara lain perubahan komposisi tanaman/varietas, perubahan iklim dan perubahan keseimbangan ekosistem. Jumlah prakiraan maksimum luas serangan OPT komplek (6 OPT) di Indonesia pada MT. 2010 sebanyak 213.713 ha, sedangkan kejadian serangan di lapangan mencapai 315.522 ha (47,6% lebih tinggi dari prakiraan). Kejadian serangan OPT utama padi yang menunjukkan luasan lebih tinggi dari prakiraan adalah serangan hama penggerek batang (PBP), wereng batang coklat (WBC) dan tikus, sedangkan penyakit tungro, blas dan hawar daun bakteri/kresek (BLB) lebih rendah. Penyumbang tertinggi kejadian serangan OPT di lapangan yang lebih tinggi dari prakiraan adalah serangan WBC. Terjadinya ledakan WBC yang tidak dapat diantisipasi diakibatkan oleh adanya: -

Perubahan komposisi varietas yang rentan terhadap WBC dan perubahan tingkat ketahanan varietas yang tidak dimonitor secara intensif,


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 -

Dampat perubahan iklim, selama Tahun 2010 terjadi curah hujan sepanjang tahun yang tidak menentu yang cocok terhadap perkembangan WBC, dan

-

Penggunaan pestisida oleh petani yang tidak memenuhi 6 (enam) tepat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dengan terbunuhnya musuh alami.

b. Komoditi Jagung Tabel 51. Peramalan luas serangan OPT utama jagung MT. 2010 di Indonesia No.

OPT

1

Lalat Bibit

2

Penggerek Batang

3

Kejadian MT (ha) 2009

Ramalan MT. 2010 (ha)

2009/2010

Minimum

Rerata

Maksimum

294

404

208

256

315

1.012

920

575

691

831

Bulai

375

1.011

341

440

566

4

Tikus

1.176

1.184

383

482

607

5

Penggerek Tongkol

824

1.212

554

682

839

6

Ulat Grayak Jumlah

810

843

309

398

513

4.492

5.574

2.371

2.949

3.671

Tabel 52. Peramalan luas serangan OPT utama jagung MT. 2010/2011 di Indonesia No.

OPT

1

Lalat Bibit

2

Kejadian MT (ha) 2009/2010

Ramalan MT. 2010/2011 (ha)

2010

Minimum

Rerata

Maksimum

463

299

229

281

346

Penggerek Batang

1.060

673

614

738

888

3

Bulai

1.339

939

546

703

906

4

Tikus

1.312

1.246

477

600

756

5

Penggerek Tongkol

1.287

829

658

809

995

6

Ulat Grayak Jumlah

874

1.641

449

578

745

6.335

5.627

2.972

3.710

4.636

Prakiraan luas serangan OPT komplek pada tanaman jagung MT. 2010 mencapai angka maksimal 3.671 ha, kejadian di lapangan pada musim yang sama mencapai 5.627 ha atau lebih tinggi 53% dari angka prakiraan. Serangan OPT utama tanaman jagung yang melebihi angka prakiraan adalah hama ulat grayak, tikus dan penyakit bulai, sedangkan 3 (tiga) OPT lainnya (lalat bibit, penggerek tongkol dan penggerek batang) lebih rendah. c. Komoditi Kedelai Tabel 53. Peramalan luas serangan OPT utama kedelai MT. 2010 di Indonesia No.

OPT

Kejadian MT (ha) 2009

Ramalan MT. 2010 (ha)

2009/2010

Minimum

Rerata

Maksimum

1

Penggerek Polong

178

272

128

157

193

2

Lalat Kacang

121

149

79

97

119

3

Ulat Grayak

1.022

441

249

328

432

4

Tikus

221

101

58

72

88

5

Penggulung Daun

847

789

434

534

656

6

Ulat Jengkal Jumlah

159

159

107

162

246

2.549

1.910

1.054

1.349

1.735


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 54. Peramalan luas serangan OPT utama kedelai MT. 2010/2011 di Indonesia No. 1 2 3 4 5 6

OPT Penggerek Polong Lalat Kacang Ulat Grayak Tikus Penggulung Daun Ulat Jengkal Jumlah

Kejadian MT (ha) 2009/2010 2010 272 256 149 315 562 343 303 81 826 447 159 111 2.271 1.552

Ramalan MT. 2010/2011 (ha) Minimum Rerata Maksimum 144 178 218 128 158 194 205 270 356 70 86 106 302 372 458 96 146 221 946 1.210 1.553

Evaluasi kejadian serangan OPT komplek pada tanaman kedelai menunjukkan bahwa kejadian di lapangan mencapai 1.552 ha lebih rendah 10,5% dari angka prakiraan (1.735 ha). Secara rinci evaluasi untuk masing-masing OPT utama menunjukkan bahwa ada 2 (dua) OPT yang serangannya lebih tinggi dari angka prakiraan yaitu hama penggerek polong dan lalat kacang. Sedangkan 4 (empat) OPT lainnya, yaitu hama ulat grayak, tikus, penggulung daun dan ulat jengkal lebih rendah dari angka prakiraan. Dalam mendukung penyebaran informasi prakiraan serangan OPT dan teknologi P3OPT, BBPOPT selain menyusun prakiraan serangan OPT musiman juga melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: a.

Surveilans dan monitoring lapang secara intensif, dengan sasaran sebanyak, 50 kabupaten/kota yang menyebar di 6 (enam) provinsi. Sesuai dengan perkembangan kondisi serangan OPT dan DPI di lapangan, surveilans dilakukan di 58 Kabupaten/kota atau 16% lebih banyak dari sasaran kabupaten/kota.

b.

Pengembangan Web Site BBPOPT yang terdiri dari: - Inisiasi pengembangan web site BBPOPT dengan alamat http://www.bbpopt.co.cc/ - Melengkapi isi Web Site Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan alamat http://www.deptan.go.id/ditjentan/ bbpopt . - Pengembangan Web GIS untuk pemetaan hasil prakiraan serangan OPT bekerjasama dengan NEOnet - Nusantara Earth Observation Network, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan alamat http://neonet.bppt.go.id/opt/.

c.

Pembuatan, penerbitan dan penyebaran media cetak, berupa: - Buletin Peramalan OPT sebanyak 2 (dua) kali terbit, Vol. 8 No1. Edisi XII April 2010 dan Vol. 9 No.2 Edisi XII Nopember 2010. - Leaflet sebanyak 6 (enam) jenis, masing-masing 1.000 lembar dengan judul:  Hawar Daun Bakteri  Perbanyakan Parasitoid Trichogramma sp. dan Aplikasi di Lapang


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010    

Pengendalian Penyakit Tungro Pengendalian Tikus Pra Tanam Pengamatan dan Pengendalian Wereng Batang Coklat Perbanyakan Corynebakterium dan Cara Aplikasi

- Poster sebanyak 5 (lima) jenis, masing-masing 475 lembar dengan judul:  Perbanyakan Trichogramma sp. Parasitoid Penggerek Batang Padi  Wereng Batang Coklat dan Pengendaliannya  Keong Perusak Tanaman Padi Muda  Penggerek Batang Padi Hama Utama  Penyakit Hawar Daun Bakteri (Xanthomonas oryzae) Media cetak Bulletin, Leaflet dan Poster disebarkan ke instansi, petugas daerah, petani dan masyarakat pengguna lainnya melalui:  UPTD-Balai Proteksi Tanaman di 33 provinsi  Pameran Tingkat Nasional sebanyak 5 pameran  Kunjungan Mahasiswa dan Pelajar sebanyak 4 kunjungan  Kunjungan Kelompok Tani / Magang Petani / Magang Petugas Daerah sebanyak 5 kunjungan  Disebarkan langsung oleh petugas BBPOPT yang melaksanakan dinas luar / kunjungan ke daerah dalam rangka surveilans, monitoring, evaluasi, supervisi dan pembinaan. d.

Pameran, visualisasi, publikasi dan promosi dalam Pameran Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan sebanyak 5 (lima) kali, terdiri dari: - Pameran dalam rangka pencanangan pengendalian OPT di Karawang, Jawa Barat - Workshop pengendalian Wereng Coklat di BB Padi, Sukamandi, Jawa Barat - Workshop nasional pengendalian Wereng Coklat di Kementerian Pertanian, Jakarta - Pameran, Pertemuan Tahunan MPTHI VIII dan Pekan Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia XXX di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. - Pameran dalam rangka peresmian VHT di BBPOPT

2. Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Perlindungan tanaman merupakan suatu strategi pengelolaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang komprehensif yang meliputi pengamatan, peramalan dan pengendaliannya (P3OPT). Keberhasilan kegiatan perlindungan tanaman pangan akan sangat ditentukan oleh kualitas dari teknologi P3OPT. Untuk mendapatkan teknologi P3OPT yang baik (akurat dan aplikatif) harus didukung dengan pengembangannya yang lebih komprehensif. Terlaksananya teknologi P3OPT yang baik, maka dapat mendukung terlaksananya kegiatan perlindungan tanaman yang efektif dan efisien serta berdaya saing. Pencapaian kinerja pengembangan teknologi P3OPT diukur dari kumulatif jumlah teknologi P3OPT yang lebih banyak dibandingkan dengan kumulatif teknologi yang didapat sebelumnya. Kegiatan ini dievaluasi berdasarkan jumlah penambahan


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 teknologi P3OPT menurut jenis OPT, komoditas, dan model. Tingkat dan arah kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya penemuan teknologi P3OPT baru, baik jenis OPT, komoditi, model maupun perbaikan (upgrading) paket teknologi yang telah ada. Secara kuantitatif indikator kinerja pengembangan teknologi P3OPT yang ditargetkan dalam Tahun 2010 berjumlah 8 (delapan) model yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi P3OPT tingkat lapang dan didukung oleh kegiatan semi laboratorium. Dalam rangka menunjang tercapainya teknologi P3OPT yang baik, BBPOPT pada Tahun 2010 melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi P3OPT yang tertuang dalam kegiatan Pengembangan Proteksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2010 dengan judul kajiterap sebagai berikut: a. Pengembangan Teknologi Pengamatan, Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Lapang

dan

Pengendalian

Kegiatan pengembangan teknologi P3OPT merupakan kegiatan utama dalam pengembangan metode pengamatan, model peramalan dan teknologi pengendalian OPT yang dilaksanakan di lapang. Selama Tahun 2010 dilaksanakan 8 (delapan) model yang terdiri dari 1 (satu) pengembangan metode pengamatan, 4 (empat) model peramalan dan 3 (tiga) teknologi pengendalian, dengan judul sebagai berikut: -

Pengembangan metode pengamatan OPT 

-

Pengembangan model peramalan OPT    

-

Pengembangan metode pengamatan keparahan penyakit utama padi

Pengembangan peramalan wereng batang coklat daerah dataran rendah tanam serentak. Pengembangan peramalan wereng batang coklat daerah Dataran Menengah. Pengembangan Peramalan Wereng Batang Coklat Daerah Dataran Rendah Tanam Tidak Serentak. Pengembangan Model Peramalan Penyakit Hawar Daun Bakteri dengan Pemanfaatan Radar Cuaca.

Pengembangan teknologi pengendalian OPT  



Pengaruh Aplikasi Insektisida Piretroid dan Karbamat terhadap Perkembangan Wereng Batang Coklat. Pengembangan Teknologi Pengendalian Hawar Daun Jagung (Helminthosporium zeae) dengan Menggunakan Bahan Nabati dan Agens Antagonis. Efikasi Corynebacterium terhadap Cendawan Patogen Tanaman Padi.

b. Pengembangan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Semi Laboratorium.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Kegiatan pengembangan teknologi P3OPT semi laboratorium merupakan kegiatan penunjang pengembangan teknologi P3OPT tingkat lapang. Pada Tahun 2010, kegiatan pengembangan teknologi P3OPT semi laboratorium sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu: 1) a. Pemantauan ketahanan varietas padi terhadap wereng batang coklat. b. Pengujian resurgensi pestisida terhadap wereng batang coklat. 2) Identifikasi dan uji mutu Corynebacterium serta pengaruhnya terhadap musuh alami. 3) Pemantauan penyebaran patotipe hawar daun bakteri pada tanaman padi. Dalam rangka pencapaian keluaran yang lebih baik, dalam pelaksanaan pengembangan teknologi P3OPT, BBPOPT melakukan kerjasama dengan instansi terkait, yaitu: 1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam rangka pengembangan peramalan penyakit HDB dengan memanfaatkan data radar cuaca dan pengumpulan pustaka hyperspectral sebagai dasar dalam pengembangan metode pengamatan melalui analisis data citra satelit. 2) Balai Besar Kementerian

Biogen, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam rangka identifikasi agens Corynebacterium.

Pertanian, antagonis

Hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi P3OPT memperoleh 9 (delapan) model teknologi baru atau 12,5% lebih tinggi dari sasaran Tahun 2010 sebanyak 8 (delapan) model, yaitu: 1) Metode pengamatan keparahan penyakit utama padi 2) Model peramalan wereng batang coklat daerah dataran rendah tanam serentak. 3) Model peramalan wereng batang coklat daerah Dataran Menengah. 4) Model Peramalan Wereng Batang Coklat Daerah Dataran Rendah Tanam Tidak Serentak. 5) Model Peramalan Penyakit Hawar Daun Bakteri dengan Pemanfaatan Radar Cuaca. 6) Pengaruh Aplikasi Insektisida Piretroid dan Karbamat terhadap Perkembangan Wereng Batang Coklat. 7) Teknologi Pengendalian Hawar Daun Jagung (Helminthosporium zeae) dengan Menggunakan Bahan Nabati dan Agens Antagonis. 8) Efikasi Corynebacterium terhadap Cendawan Patogen Tanaman Padi. 9) Standar mutu agens antagonis Corynebacterium 3. Penerapan Teknologi P3OPT Teknologi P3OPT yang dikembangkan oleh BBPOPT wajib didesiminasikan melalui bimbingan kepada petugas perlidungan tanaman pangan dan hortikulltura yang ada di daerah agar dapat menindak lanjuti merupakan kewajiban BBPOPT untuk menyebarkan dan memberikan. Hasil prakiraan luas serangan OPT yang masih globlal menurut jenis OPT dan provinsi, perlu ditindaklanjuti menjadi bentuk


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 ramalan detail spesifik lokasi menurut jenis OPT atau kabupaten, sehingga upaya antisipasi akan lebih efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal itu, BBPOPT perlu melakukan pematauan untuk mengidentifikasi setiap respon dan kesiapan provinsi dalam menindaklanjuti informasi prakiraan serangan OPT yang telah disiapkan oleh BBPOPT. Pencapaian kinerja BBPOPT dalam kegiatan penerapan teknologi P3OPT diukur berdasarkan kumulatif jumlah provinsi yang dapat menerapkan dan menindaklanjuti informasi prakiraan serangan OPT. Provinsi yang dapat menerapkan dan menindaklanjuti informasi prakiraan serangan OPT dimulai dari provinsi yang ada di pulau Jawa atau provinsi sentra produksi tanaman pangan. Tingkat dan arah kinerja yang diharapkan adalah bertambahnya jumlah provinsi yang menerapkan model peramalan OPT atau semakin banyak provinsi yang menerapkan dan menindaklanjuti informasi peramalan OPT. Pada Tahun 2010 sasaran BBPOPT dalam penerapan teknologi P3OPT dengan melakukan pengembangan, penyebarluasan dan bimbingan teknis secara intensif di 6 (enam) provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah: a.

Pengembangan sistem pelaporan cepat peringatan dini serangan OPT melalui SMS yang meliputi kegiatan: - Pengembangan perangkat lunak (software) SMS Base Server (Main Server) di BBPOPT yang dapat terkoneksi secara langsung (link) dengan SMS Base Server (Mini Server) yang ada di 6 (enam) provinsi sasaran. - Bantuan pinjam pake Modem GSM dan pemasangan (installing) software SMS Base Server (Mini Server) di 6 (enam) provinsi sasaran. - Pembekalan teknis operasional SMS Base Server (Mini Server) kepada petugas di 6 (enam) provinsi sasaran.

b.

Bimbingan pengembangan dan perbaikan (upgrading) model peramalan yang terdiri dari: - Bimbingan manajemen data dan pengembangan model pelamalan spesifik lokasi bagi petugas teknis UPTD-BPTPH dan Kepala LPHP di 6 (enam) provinsi sasaran. - Bimbingan manajemen data dan pengembangan model peramalan spesifik lokasi bagi petugas teknis LPHP dan Koordinator POPT di 6 (enam) provinsi sasaran meliputi 11 (sebelas) LPHP, yaitu: 1. LPHP Wilayah Madiun, Provinsi Jawa Timur 2. LPHP Wilayah Mojokerto, Provinsi Jawa Timur 3. LPHP Wilayah Tulungagung, Provinsi Jawa Timur 4. LPHP Wilayah Jember, Provinsi Jawa Timur 5. LPHP Wilayah Pati, Provinsi Jawa Tengah 6. LPHP Wilayah Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 7. LPHP Wilayah Banyumas, Provinsi Jawa Tengah 8. LPHP Wilayah Semarang, Provinsi Jawa Tengah


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 9. LPHP Wilayah Banten, Provinsi Banten 10. LPHP Wilayah Trimurjo, Provinsi Lampung 11. LPHP Wilayah Gadingrejo, Provinsi Lampung c.

Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang P3OPT Pangan berupa Bimbingan Teknis P3OPT bagi Petugas Daerah yang dilaksanakan di BBPOPT sebanyak 30 orang peserta.

G. Kegiatan Utama BPMPT Kegiatan utama utama Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yaitu Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional, dengan kegiatan operasional meliputi: a. Peningkatan Kinerja Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman yang dilaksanakan di laboratorium. Pengujian yang dilaksanakan saat ini terdiri atas 4 jenis pengujian, yaitu : 1) Pengujian Mutu Pestisida 2) Pengujian Mutu Pupuk 3) Pengujian Mutu Produk Tanaman 4) Pengujian Aflatoksin b. Peningkatan Sistem Mutu Laboratorium Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman telah terakreditasi sehingga harus menerapkan sistem mutu sesuai dengan SNI-ISO/IEC 17025:2008. Sistem mutu tersebut selalu dimutahirkan setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan situasi, teknologi. Untuk mengakomodasikan program operasional tersebut maka ditetapkan kegiatan antara lain : 1) Kaji Ulang Manajemen Mutu 2) Kaji Ulang Dokumen Sistem Mutu c. Pemantauan Mutu Pestisida, Pupuk dan Produk Tanaman Kegiatan monitoring mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari pemantauan mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh mutu pestisida dan pupuk yang beredar serta produk tanaman, untuk mencegah terjadinya penyimpangan mutu pestisida dan pupuk sehingga pestisida dan pupuk yang beredar dan digunakan oleh petani dapat terjamin mutu dan efektivitasnya sesuai formula yang terdaftar.


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010 d. Peningkatan Kinerja Kelembagaan Kelembagaan yang terkait terdiri dari kelembagaan struktural yaitu kelembagaan yang berhubungan dengan aturan birokrasi yang ada dan kelembagaan fungsional dalam hal ini kelembagaan laboratorium. Dalam pelaksanaan kegiatannya, dilakukan sinkronisasi kedua kelembagaan tersebut sehingga tujuan dan sasaran Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman dapat tercapai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan, maka ditetapkan beberapa kegiatan yaitu : 1) Penyusunan Perencanaan 2) Peningkatan Pelayanan 3) Peningkatan SDM dan Infrastruktur 4) Pembinaan Laboratorium Daerah Tabel 55. Realisasi Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum Tahun 2010 No. 1

2

3

4

5

Program/Keg./Sub Keg.

Realisasi Absolut

Target

Peningkatan Kinerja Laboratorium: - Pengujian Mutu Pestisida - Pengujian Mutu Pupuk - Pengujian Mutu Produk Tanaman - Pengujian Aflatoksin Jumlah Pengujian

540 100 190 20 850

Peningkatan Sistem Mutu Laboratorium - Kaji Ulang Manajemen Mutu - Kaji Ulang Dokumen Mutu

1.007 200 348 20 1.575

% 186,48 200,00 183,16 100,00 185,29

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali

Pemantauan/Monitoring Pestisida, Pupuk dan Produk Tanaman

30 prov

28 prov

Peningkatan Kinerja Kelembagaan - Penyusunan Perencanaan - Peningkatan Kemampuan SDM - Pembinaan Laboratorium Daerah

1 keg 25 orang 6 prov

1 keg 36 orang 6 prov

100,00 144,00 100,00

439.349.088

165,79

PNBP

Rp

265.000.000

Rp

100,00 100,00

93,33


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010

IV

PEMBINAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN

A. Pembinaan SAI/SABMN/Peralatan 1. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Di tahun 2008 ada perubahan aplikasi dalam pembuatan Laporan Barang Milik Negara yaitu perubahan dari aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) menjadi aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Hal ini menimbulkan kendala tersendiri dalam pelaksanaan penyusunan laporan, dimana terdapat sedikit perbedaan dengan sistem yang lama sehingga sering terjadi kesalahan dalam penginputan data. Oleh karena itu laporan tersebut selalu diverifikasi dan diperbaharui. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan SIMAK BMN adalah data yang belum akurat karena dokumen-dokumen pendukungnya tidak lengkap, juga keterbatasan tenaga serta SDM penyusun Laporan SIMAK BMN. Pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membawahi 464 satker yang mempunyai jenis kewenangan terdiri dari 1 Kantor Pusat (KP), 2 Kantor Daerah (KD), 91 Dana Dekonsentrasi (DK) dan 370 Dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas laporan SIMAK BMN, maka dilakukan kegiatan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan SIMAK BMN ke beberapa wilayah di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petugas SIMAK BMN di daerah dalam mengelola laporan barang milik negara, sehingga diperoleh laporan Barang Milik Negara dengan kualitas yang lebih baik. Disamping itu juga untuk menyamakan persepsi perubahan aplikasi dalam pembuatan laporan dari SABMN ke SIMAK BMN, maka dilaksanakan workshop SIMAK BMN bagi para operator SIMAK-BMN yang ada di Satker seluruh Indonesia pada Semester I TA 2010 dengan cara 2 (dua) tahap yaitu : -

Tahap I, Wilayah Barat meliputi Satker provinsi/kabupaten : Sumetera, Jawa, Kalimantan dan Bali yang dilaksanakan di Yogyakarta dari tanggal 6-9 Juli 2010

-

Tahap II, Wilayah Tengah dan Timur meliputi Satker provinsi/kabupaten : Sulawesi, Maluku, Papua, NTB dan NTT dilaksanakan di Bogor dari tanggal 22-26 Nopember 2010.

Dan sekaligus, dilakukan perbaikan-perbaikan dalam Laporan SIMAK BMN, yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Laporan SIMAK BMN Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka nilai Saldo Akhir Audited BPK RI per 31 Desember 2009 adalah Rp. 677.362.828.387,- Nilai tersebut juga termasuk nilai revaluasi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ________________________________________ 71

_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 aset yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di seluruh satker Pusat dan Daerah. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, jumlah Satker lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang telah mengirimkan laporan adalah sebanyak 408 satker dari 464 satker tahun 2010 lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat dan Daerah. Saat ini masih terus dilakukan kegiatan untuk meningkatkan kuantitas pelaporan khusus bagi satker yang belum mengirimkan laporan BMN pada tahun anggaran 2010, antara lain dengan melakukan bimbingan dan pendampingan terutama terhadap kendala-kendala yang dialami oleh satker yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendampingan SIMAK BMN ke beberapa daerah yang dianggap perlu untuk menginventarisir kendala dan seluruh permasalahan yang terjadi di satker dalam hal realisasi belanja aset di wilayahnya. Sedangkan pada akhir 2010 berkerjasama dengan Sekretariat Jenderal dan Eselon I lainnya sudah dilakukan upaya-upaya dalam memperbaiki status laporan keuangan menjadi wajar tanpa pengecualian dengan melaksanakan kegiatan workshop, verifikasi dan tindak lanjut temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan TA 2009 dan verifikasi langsung ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang masih terdapat temuan yang belum dituntaskan serentak di 33 provinsi. 2. Rapat Koordinasi Bidang Keuangan Untuk melaksanakan fungsi manajemen bidang keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai unit pelayanan terhadap sub sektor tanaman pangan dimana pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Tahun Anggaran 2010 memiliki satker dibawah tanggungjawabnya sejumlah 464 Satuan kerja pangelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maka perlu diupayakan pemahaman-pemahaman yang selaras dalam melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan sehingga para pelaksana dan pengelola keuangan dihadapkan pada satu persepsi dalam melaksanakan pengelolan anggaran dimaksud. Rapat Koordinasi Bidang Keuangan dilaksanakan pada tanggal 25-27 Mei 2010 di Hotel Saphir Yogyakarta dengan diikuti oleh Pejabat Penguji/Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerima pada Dinas Pertanian Provinsi, BPSBTPH dan BPTPH seluruh Indonesia dengan jumlah 300 peserta. Adapun hasil pertemuan sebagai berikut: a. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja diperlukan penyediaan anggaran yang memadai baik melalui APBN maupun APBD. b. Peran serta pengelola anggaran pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan demi terwujudnya pengelolaan anggaran yang bersih, transparan dan akuntabel.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 c. Pengelolaan anggaran dalam hal ini pemrosesan yang melibatkan Pejabat Penerbit/Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima antara lain prosedur pengujian tagihan dan penerbitan SPM, Pemotongan dan Penyetoran Pajak, Penatausahaan dokumen, proses rekonsiliasi realisasi anggaran sampai dengan proses pertanggungjawaban dalam bentuk penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku. d. Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur negara.

dalam

rangka

e. Diperlukan koordinasi yang baik dan benar antar pengelola anggaran juga dengan instansi terkait untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan anggaran. f.

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara berkala dan dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja & keuangan melalui : audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

g. Pada dasarnya didalam setiap penggunaan dana APBN/APBD terdapat PPN dan atau PPh yang wajib dipungut atau dipotong oleh bendaharawan pengeluaran dana APBN/APBD yang telah memiliki NPWP. h. Pada dasarnya semua penghasilan dikenakan pajak kecuali SPPD. Untuk pelaksanaan jasa hanya dikenakan PPh. i.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009, Pembukuan pada bendahara dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer.

j.

Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satker berdasarkan dokumen sumber.

k. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas, perencanaan kas dilakukan dalam rangka menghindari idle cash dan penumpukan pencairan dana pada akhir tahun sehingga setiap satker wajib menyampaikan rencana penarikan kas harian, mingguan dan bulanan. l.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) wajib disetor langsung oleh bendahara penerima ke kas negara, tidak dapat digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sebelum mendapat ijin penggunaan dari Menteri Keuangan.

m. Pentingnya penggalian sumber-sumber pendapatan negara dan memperbaiki penatausahaannya untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Bendahara Penerima. n. Bagan Akun Standar disusun untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, juga untuk pertanggungjawaban dan pelaporan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 keuangan pemerintah pusat serta memastikan rencana keuangan (anggaran), agar realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memudahkan pengawasan keuangan. o. Perlu dilaksanakan penertiban dan penatausahaan Barang Milik Negara hasil perolehan APBN yang dikelola Daerah. p. Penggunaan BMN oleh Departemen atau Lembaga sebatas untuk penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi departemen atau lembaga yang bersangkutan, khusus untuk tanah dan bangunan yang idle wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk diatur penggunaannya. q. Inventarisasi dan Penilaian Aset atau BMN minimal dilakukan lima tahun sekali. Sedangkan untuk barang persediaan dan KDP (Konstruksi dalam Pengerjaan) dilakukan satu tahun sekali. r. Pemanfaatan BMN dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah untuk kepentingan negara dan kepentingan umum. s. Penghapusan pemusnahan.

BMN

dilakukan

dengan

cara

pemindahtanganan

dan

t. Kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan sangat ditentukan oleh pelaporan pelaksanaan anggaran sebagai pertanggungjawaban penggunaan APBN serta terciptanya lingkungan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terutama komitmen Pimpinan, serta keterlibatan dan peran seluruh pegawai. B. Realisasi Anggaran 1. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Tahun 2010 Pada tahun anggaran 2010, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengelola anggaran APBN Sektoral (018) sejumlah Rp. 1,059 trilyun pada 4 program yaitu: (1) Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, (2) Peningkatan Ketahanan Pangan, (3) Pengembangan Agribisnis, dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Anggaran tersebut dikelola pada 464 satker, terdiri dari 3 Pusat, 33 Dinas Provinsi, 32 UPTD BPSBTPH, 32 UPTD BPTPH, dan 364 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Anggaran tersebut termasuk APBN-P sebesar Rp. 165 milyar yang dialokasikan untuk bantuan alsin dan bantuan pengendalian wereng batang coklat (WBC). Realisasi anggaran APBN Sektoral (018) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan satker pusat dan daerah mencapai Rp. 953,009 milyar (90,08%) dari pagu anggaran Rp. 1,059 trilyun. Realisasi tersebut terdiri dari Satker Pusat Rp.309,954 milyar atau 82,13% dari pagu sebesar Rp. 377,411 milyar, dengan rincian Satker Pusat Ditjen TP Rp. 299,678 milyar (81,82%) dari pagu Rp.366,258 milyar, BBPPMB TPH Cimanggis Rp. 4,378 milyar (87,35%) dari


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 pagu Rp. 5,012 milyar, dan BBPOPT Jatisari Rp. 5,900 milyar (96,06%) dari pagu Rp. 6,141 milyar. Realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi (Dinas Pertanian, BPSBTPH dan BPTPH) Rp. 162,830 milyar (95,69%) dari pagu sebesar Rp. 170,156 milyar, dan dana tugas pembantuan kabupaten/kota Rp.480,224 milyar (93,88%) dari pagu sebesar Rp. 511,527 milyar.

Tabel 56. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Tahun 2010 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Pusat dan Daerah

Satker I. PUSAT (Ditjen TP) 1. Ditjen Tanaman Pangan 2. BBPPMB TPH Cimanggis 3. BBPOPT Jatisari II. PROPINSI 1. Dinas Propinsi - Dekonsentrasi - Tugas Pembantuan 2. UPTD BPTPH 3. UPTD BPSBTPH III. KABUPATEN/KOTA TOTAL

Pagu *) (Rp. 000) 377.410.850 366.257.850 5.012.000 6.141.000 170.156.180 87.113.180 79.113.180 8.000.000 48.263.000 34.780.000 511.527.105 1.059.094.135

Realisasi (Rp. 000) 309.954.460 299.677.579 4.378.048 5.898.834 162.830.489 82.699.384 75.415.345 7.284.039 47.201.871 32.929.234 480.224.481 953.009.430

% 82,13 81,82 87,35 96,06 95,69 94,93 95,33 91,05 97,80 94,68 93,88 90,08

Jumlah Satker 3 1 1 1 97 33 32 32 364 464

2. Realisasi Anggaran APBN Subsidi Tahun 2010 Pada tahun 2010, Ditjen Tanaman Pangan mengelola anggaran subsidi sejumlah Rp. 20,657 trilyun yang terdiri dari APBN dan APBN-P. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan Bantuan langsung benih unggul (BLBU), cadangan benih nasional (CBN), subsidi benih, subsidi harga pupuk, bantuan langsung pupuk (BLP), kurang bayar subsidi pupuk tahun 2008, Upsus kedelai, pemulihan kesuburan lahan, bantuan langsung pengendalian hama terpadu serta pendampingan dan pengawasan subsidi pupuk. Realisasi anggaran subsidi sampai dengan Februari 2011 mencapai Rp.17,504 trilyun (84,73%) dari total anggaran Rp. 20,657 trilyun.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tabel 57. Realisasi Anggaran Subsidi Tahun 2010 (APBN dan APBN-P) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No.

Kegiatan

I

Benih

1

PT. Sang Hyang Seri (Persero) - Subsidi Harga Benih - Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) - Cadangan Benih Nasional (CBN) - UPSUS Kedelai - Pendampingan BLBU

2

PT. Pertani (Persero) - Subsidi Harga Benih - Bantuan Langsung Pupuk (BLP) - UPSUS Kedelai - Pendampingan BLBU

II.

Pupuk

Anggaran (Rp. 000) 2.246.560.263

Realisasi + Penarikan Escrow (Rp. 000) 2.011.831.196

1.356.159.281 60.164.086 918.230.225 274.822.975 84.391.239 18.550.756

1.228.569.776 42.044.547 865.643.797 257.662.513 51.422.373 11.796.546

90,59 69,88 94,27 93,76 60,93 63,59

890.400.982 38.529.876 791.389.259 45.475.132 15.006.715

783.261.420 15.242.271 739.003.915 20.529.183 8.486.051

87,85 36,96 93,38 45,14 56,55

18.410.889.192

15.492.067.870

84,15

14.750.662.000 2.847.809.057 2.832.681.786 1.413.347.084 982.353.745 6.674.470.328

11.877.331.617 2.778.424.667 1.874.352.734 905.253.620 245.700.635 6.073.599.961

80,52 97,56 66,17 64,05 25,01 91,00

1.500.000.000

1.500.000.000

100,00

% 89,51

1

Holding Pupuk - PT. Pupuk Sriwidjaja - PT. Pupuk Kaltim - PT. Pupuk Kujang - PT. Pupuk Iskandar Muda - PT. Petrokimia Gresik

2

Holding Pupuk Kurang Bayar

3

PT. Sang Hyang Seri (Persero) - BLP - BL-PHT - Pendampingan

812.402.596 684.997.776 110.000.000 17.404.820

802.953.615 684.963.504 109.999.800 7.990.310

98,84 99,99 100,00 45,91

4

PT. Pertani (Persero) - BLP - Pendampingan

952.393.335 934.998.085 17.395.250

943.520.857 930.514.457 13.006.400

99,07 99,52 74,77

5

PT. Berdikari (Persero) - BLP - PKL - Pendampingan

395.431.261 90.798.371 299.822.700 4.810.190

368.261.781 90.797.284 275.341.517 2.122.981

93,13 100,00 91,83 44,14

Total

20.657.449.455

17.503.899.066

84,73

C. Pengembangan Data Statistik Kegiatan pengembangan data statistik tanaman pangan meliputi: 1. Pemutakhiran Data Dasar Tanaman Pangan 2. Pengembangan Database dan Fasilitasi Tanaman Pangan 3. Koordinasi Penyusunan ASEM 2009 dan ARAM I 2010 Produksi Tanaman Pangan 4. Koordinasi Penyusunan ATAP 2009 dan ARAM II 2010 Produksi Tanaman Pangan 5. Koordinasi Penyusunan ARAM III 2010 Produksi Tanaman Pangan Tujuan dari kegiatan pengembangan data statistik tanaman pangan antara lain: 1. Menyediakan data dasar tanaman pangan meliputi luas tanam bulanan padi dan palawija per kabupaten, luas panen bulanan padi dan palawija per kabupaten, data luas penggunaan lahan dan informasi statistik tanaman pangan 2. Menyediakan dan meningkatkan kualitas data statistik tanaman pangan 3. Mengetahui pencapaian luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan (padi dan palawija) tahun 2009 dan menyusun angka ramalan luas


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan (padi dan palawija) tahun 2010 beserta permasalahan yang dihadapi oleh setiap provinsi Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengembangan data statistik tanaman pangan yaitu: 1. Buku Luas Tanam Bulanan Padi dan Palawija per Kabupaten Tahun 2008, Buku Luas Panen Bulanan Padi dan Palawija per Kabupaten Tahun 2008, Buku Luas Penggunaan Lahan Tahun 2007 dan 2008 dan buku Informasi Statistik Tanaman Pangan 2. Buku Luas Panen Bulanan Tanaman Pangan per Kabupaten Data Series tahun 2004-2008 3. Kuesioner Peningkatan Kompetensi SDM (Mantan/KCD/Pengelola Data) 4. Laporan Peningkatan Kompetensi SDM (Mantan/KCD/Pengelola Data) 5. Dihasilkannya Angka Sementara (ASEM) Tahun 2009 dan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2010 komoditas tanaman pangan utama, sebagai bahan masukan dalam rangka penentuan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan ke depan 6. Dihasilkannya Angka Tetap (ATAP) Tahun 2009 dan Angka Ramalan (ARAM) II Tahun 2010 komoditas tanaman pangan utama, sebagai bahan masukan dalam rangka penentuan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan ke depan 7. Dihasilkannya Angka Ramalan (ARAM) III Tahun 2010 komoditas tanaman pangan utama, sebagai bahan masukan dalam rangka penentuan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan ke depan. D. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Dalam rangka memfokuskan tercapainya esensi pembangunan tanaman pangan diperlukan kerja keras dan perhitungan yang cermat di berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan di sub sektor tanaman pangan. Perencanaan adalah salah satu aspek yang cukup penting karena merupakan titik awal pelaksanaan suatu kegiatan. Maksud dan tujuan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran adalah untuk : 1. Menyamakan persepsi antar perencana masing-masing unit di Ditjen Tanaman Pangan. 2. Terkoordinirnya para perencana lingkup Ditjen Tanaman Pangan. 3. Terbentuknya Tim Perencana yang solid di Ditjen Tanaman Pangan. Hasil yang dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Perencanaan Program Kegiatan dan Penganggaran Ditjen Tanaman Pangan.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 E. Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan LM3 dilakukan secara terpadu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang didasarkan pada indikator kinerja, sehingga program pembangunan agribisnis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemberdayaan LM3 dimaksudkan untuk mengatasi rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta lemahnya SDM dan kelembagaan LM3, sedangkan fasilitasi dana bantuan sosial penguatan modal LM3 dimaksudkan untuk mengatasi masalah dalam pengembangan usaha agribisnis di LM3, seperti keterbatasan modal untuk pengembangan usaha budidaya dan jasa penunjang. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening LM3 untuk dikelola secara terorganisir dengan mekanisme, cara dan bentuk ikatan tertentu. Kegiatan LM3 ini dimaksudkan untuk memperkuat modal usaha agribisnis tanaman pangan kepada LM3 serta memotivasi LM3 untuk mengembangkan usaha agribisnis tanaman pangan secara tepat dan berkesinambungan. Sampai Desember 2010, jumlah LM3 yang memperoleh dana sebanyak 276 unit LM3 (110,40% dari 250 unit LM3 yang direncanakan) dengan jumlah anggaran Rp. 27,741 milyar. F. Penggerak Membangun Desa (PMD) Fasilitasi permodalan dan pemberdayaan petani akan menjadi kurang efektif apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan individu yang memiliki jiwa wirausaha. Untuk itu, diperlukan upaya dalam memotivasi petani tersebut melalui Penggerak Membangun Desa (PMD). Sasaran pokok PMD adalah meningkatkan pola pikir dan pola tindak petani, menjembatani alur pemasaran produk yang dihasilkan, dan mendorong pengembangan peluang usaha di perdesaaan. Dengan tercapainya sasaran pokok tersebut diharapkan petani dapat mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih baik dari sebelumnya. Pengembangan individu sebagai penggerak membangun desa harus terus didorong, dibina dan ditumbuhkembangkan pada kelompok–kelompok tani. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian adalah memberikan fasilitasi berupa bantuan sosial untuk Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan bidang usaha tanaman pangan lainnya. UPJA dan bidang usaha tanaman pangan, merupakan salah satu lembaga ekonomi di perdesaan selain mampu mendongkrak pendapatan petani melalui efisiensi usaha tani, juga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi tenaga muda di perdesaan. Namun karena keterbatasan modal dan kemampuan SDM, diharapkan kegiatan PMD dapat memberikan perubahan dari aspek transfer teknologi, dan aspek manajerial sehingga keberadaan UPJA dan usaha tanaman pangan dalam hal ini usaha budidaya dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi di perdesaan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan dana bantuan sosial pada kegiatan PMD maka diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penggerak Membangun Desa


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 sebagai acuan bagi pelaksana baik di tingkat Pusat, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait lainnya. Tujuan dan Sasaran PMD Pedoman Umum PMD terbit 16 Agustus 47/Permentan/OT.140/8/2010 menjabarkan :

2010

melalui

Permentan

No.



Tujuan kegiatan PMD : Mendorong berkembangnya usaha agribisnis tanaman pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan yang berdaya saing.



Sasaran kegiatan PMD : Berkembangnya kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dan bidang usaha tanaman pangan lainnya (khusus Ditjen TP).

Pelaksanaan Proposal PMD yang diusulkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan berjumlah 227 proposal UPJA dan 168 proposal Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan berasal dari 14 Provinsi, 45 Kabupaten. Pada tahap seleksi awal/seleksi administrasi oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terpilih sebanyak 53 proposal, terdiri dari 33 proposal UPJA dan 20 proposal Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Selanjutnya setelah verifikasi lapangan yang sebagian besar dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota, maka terpilih sebanyak 48 proposal, yaitu : 28 PMD dari kelompok UPJA dan 20 PMD dari kelompok tani budidaya tanaman pangan. Dari hasil tersebut, telah diterbitkan : 

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3888/Kpts/OT.140/12/2010 tentang Penetapan Penggerak Membangun Desa (PMD) dan Kelompok Binaan Terpilih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2010.



Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 32/HK.310/C/12/2010 tentang Penetapan Penggerak Membangun Desa (PMD) dan Kelompok Binaan Terpilih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2010.

G. Tata Usaha Kegiatan di bidang ketatausahaan dan rumah tangga yang dilaksanakan antara lain: persuratan, pelayanan rapat, pelayanan penggunaan kendaraan, pengurusan perpanjangan stnk, pelayanan kesehatan/poliklinik dan pemeliharaan. H. Kegiatan Bidang Hukum dan Humas 1. Bidang Hukum Kegiatan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan pada tanggal 22 s.d 24 Nopember 2010 di Kusuma Sahid Prince Hotel, Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Peserta evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan yang hadir antara lain Direktorat Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih TPH dan Balai Besar


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Kabupaten Karang Anyar, Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Wonogiri, Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Materi yang dibahas pada pertemuan ini antara lain: 1) Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian dengan pembicara Kabag Peraturan Perundang-undangan Setjen Kementerian Pertanian; 2) Sosialisasi Permentan Nomor 39/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman dengan pembicara Kabag Peraturan Perundang-undangan, Setjen Kementerian Pertanian; 3) Tinjauan Hukum dan Relevansi Permentan Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices) Saat ini dan di masa mendatang dengan pembicara Kabag Peraturan Perundang-undangan, Setjen Kementerian Pertanian; dan 4) Evaluasi Pelaksanaan Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas dengan pembicara Kabag Peraturan Perundang-undangan, Setjen Kementerian Pertanian. Kesimpulan yang diperoleh dalam pertemuan antara lain: a. Kementerian Pertanian juga bersama-sama memperjuangkan revisi review Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas, pentingnya peraturan ini di review mengingat beberapa klausul harus disesuaikan dengan kebutuhan saat ini khususnya di era otonomi daerah dan perkembangan iklim usaha. b. Selain mereview Peraturan Menteri Pertanian tentang perbenihan tidak kalah pentingnya, untuk saat ini perlu juga ditinjau kembali Permentan Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices) karena peraturan ini merupakan salah satu dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam mendorong pertumbuhan pengembangan usaha di bidang tanaman pangan. c. Upaya untuk mempercepat pelaksanaan penerapan GAP dapat dilakukan sbb:  Mendorong terwujudnya Supply Chain Management (SCM);  Merubah paradigma pola produksi menjadi market driven;  Mendorong peran supermaket, retailer, supplier dan eksportir untuk mensyaratkan mutu dan jaminan keamanan pangan pada produk;  Penyediaan tenaga pendamping penerapan GAP;  Melakukan sinkronisasi dengan program instansi terkait lainnya;


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010    

Perumusan program bersama instansi terkait lainnya dan melakukan promosi; Target kuantitatif pencapaian kebun GAP tercantum dalam renstra Departemen Pertanian; Membentuk dan memberdayakan lembaga sertifikasi untuk melakukan sertifikasi kebun dan produk prima; Mendorong sosialisasi mekanisme sistem sertifikasi dan perangkatnya.

d. Dengan melihat kondisi perkembangan jaman khususnya di era otonomi daerah maka peraturan-peraturan yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi apakah masih relevan dalam pelaksanaan ditingkat lapang, mengingat potensi dan pengembangan masing-masing daerah sangat beragam. 2. Bidang Humas Publikasi Pembangunan Tanaman Pangan yang dilaksanakan pada tahun 2010, antara lain: a. Pameran Pangan Nasional Pasok Dunia ”Feed The Word” dengan tema Menuju Swasembada yang kompetitif dan berkelanjutan serta mendorong produk-produk unggulan menjadi primadona dunia”. Pameran dilaksanakan tanggal 28 s.d 31 Januari 2010 di Hall A JCC, dan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diikuti 172 peserta. b. Agrinex International Expo 2010 diselenggarakan oleh IPB dan Kementerian Pertanian RI pada tanggal 12 s.d 14 Maret 2010 di Hall A, JCC, yang dibuka oleh wakil Presiden Boediono, didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Rektor IPB. c. Pameran Agro and Food 2010 diselenggarakan oleh Pusat Perizinan dan Investasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 27 s.d 30 Mei 2010, bertempat di Hall B JCC, yang di buka oleh Menteri Pertanian. d. Pameran Banten Expo 2010 diselenggarakan oleh Provinsi Banten dalam rangka ulang tahun ke X Provinsi Banten pada tanggal 1 s.d 6 Oktober 2010 bertempat di Bumi Serpong Damai (BSD) City Tangerang Selatan, yang di buka oleh Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah. e. Expo Nasional Inovasi Perkebunan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 November 2010 di Lower Lobby Level, JCC yang dibuka oleh Menteri Pertanian Suswono. f.

Publikasi Pembangunan Tanaman Pangan Melalui Hari Pangan Sedunia (HPS) 2010.

g. Pemberitaan beberapa media cetak mengenai budidaya tanaman pangan dari Agro Indonesia dan Sinar Tani. h. Web Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai sumber informasi yang handal dan dapat menampilkan informasi-informasi terbaru baik yang berhubungan dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 sedang berjalan maupun yang direncanakan. Selain itu Website Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mempublikasikan informasi tentang profil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, visi misi serta berita seputar Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. I. Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXX Tingkat Nasional Tahun 2010 1. Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXX Tingkat Nasional Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 22 Oktober 2010 di Kebun Inti, Puyung Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat. 2. Acara puncak dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2010 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Pertanian serta jajarannya, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajarannya, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan FAO dan Kedutaan Besar Negara sahabat, Perwakilan dari Provinsi, Kabupaten/Kota, para Ketua dan Anggota Kelompoktani dan Nelayan seluruh Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya sebagai tuan rumah dan para undangan lainnya. 3. Jumlah peserta yang menghadiri acara puncak HPS ke XXX sekitar 5.000 orang lebih. 4. Rangkaian kegiatan HPS yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Seminar dengan tema “Membangun Komitmen Bersama Untuk Mengatasi Ancaman Kelaparan Melalui Kemandirian Pangan” . b. Pameran dan Bazar yang diikuti oleh instansi pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat. c. Pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan antara lain:  Pemberian bantuan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal sebagai berikut : (a) pemberian bantuan pembibitan sapi, penyelamatan sapi betina produktif, bantuan hand traktor roda dua, bantuan pompa air, bantuan Rice Mile Unit, bantuan sapi bali dan PO, bantuan benih dan sarana produksi dari Kementerian Pertanian; (b) pemberian bantuan Paket Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; (c) pemberian bantuan sapi bali kepada kelompok masyarakat di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan (d) pemberian bantuan bibit pohon kayu-kayuan dan MPTS dari Kementerian Kehutanan. Bantuan-bantuan tersebut diserahkan secara simbolis.  Penebaran 100.000 ekor benih nila di Waduk Batu Jai NTP, Temu Lapang dengan masyarakat/nelayan setempat dengan Tema


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 “Pengolahan Hasil Laut” dan kegiatan Temu Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Penyediaan pemberian bantuan pendamping makanan ASI, telur dan daging.  Gerakan menanam pohon dan rumput laut.  Pemberian santunan anak yatim (2.050 orang).  Pasar beras murah.  Kemah Bhakti Penyuluh (PPL dan PPS). d. Gelar teknologi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan kehutanan. e. Tour Diplomatic bagi Duta Besar negara-negara sahabat ke pusat-pusat pengembangan agribisnis dan objek wisata berbasis alam J. Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3650/Kpts/KP.450/11/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2010 Bagi Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa dan Pejabat Fungsional, penghargaan yang diberikan antara lain sebagai berikut: 1. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) a. Sapta Dalyana, Wilayah Kecamatan Wates dan Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta b. Achmad Fadholi, Wilayah Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur c. Mulyana, Wilayah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat 2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) a. Ngadiran, SP, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta b. Izzuaini, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat c. Cece Suherman, SP, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat 3. Pengawas Benih Lapangan (PBL) a. H. Yurli Nafarin, SP, Provinsi Kalimantan Selatan b. Sutan Syariat, SP, Provinsi Sumatera Barat c. Rahmid, SP, M.Si, Provinsi Sulawesi Tengah 4. Analis Benih a. Ir. Misnah, Provinsi Sumatera Utara b. Erlinda, Provinsi Jambi c. Sri P. Padminingsih, Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3651/Kpts/KP.450/11/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Ketahanan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Pangan Tingkat Nasional Tahun 2010 Bagi Petani/Kelompoktani dan Kelompok Masyarakat, penghargaan yang diberikan antara lain sebagai berikut: 1. Kelompoktani Padi a. Kelompoktani Sri Mumpangati, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah b. Kelompoktani Gunung Jati Jaya, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur c. Kelompoktani Girimukti, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat d. Kelompoktani Makkawarue, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat e. Kelompoktani Harapan Bangsa, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Kelompoktani Jagung a. Kelompoktani Barat b. Kelompoktani Yogyakarta c. Kelompoktani d. Kelompoktani e. Kelompoktani Timur

Saiyo Sakato, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Rukun,

Kabupaten

Bantul,

Provinsi

Daerah

Istimewa

Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Bina Usaha, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Perjuangan, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara

3. Kelompoktani Kedelai a. Kelompoktani Barat b. Kelompoktani c. Kelompoktani Yogyakarta d. Kelompoktani e. Kelompoktani

Karya Makmur, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Makmur, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Luminto, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Dewi Sinta, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Awang Panua, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan

4. Mantri Tani a. b. c. d. e.

Tosim, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan Slamet, S.PKP, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Bakhrizal, S.Sos, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat Widarko, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Sri Handayani, SP, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur

5. Produsen/Penangkar Benih a. Ir. Khaerul Anamsyah, CV Fiona Benih Mandiri, Provinsi Jawa Barat b. Haryono DH, UD. Chandra Ayu, Provinsi Jawa Timur c. Nawawi, KT. Tunas Baru, Provinsi Sumatera Selatan 6. Penilaian UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010 a. UPJA Tani Makmur, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah b. UPJA Maju Bersama, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 c. UPJA Swakarsa, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali d. UPJA Harapan Makmur, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan e. UPJA Pulau Lestari, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau K. Kepegawaian Sampai akhir Desember 2010 jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah sebanyak 1033 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang ada dipusat sebanyak 667 orang dan PNS yang ditugaskan di daerah sebanyak 368 orang. Berdasarkan konsep Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tahun 2010 komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada di masing-masing unit kerja Eselon II, maka dapat digambarkan klasifikasi tingkat pendidikan melalui dari tingkat SD sampai dengan S3 seperti terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 58. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Tanaman Pangan No

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Setditjen TP Dit. Pasca Panen Dit. Perbenihan Dit. Bud Serealia Dit. Bud KABI Dit. Perlindungan BBPOPT BBPPMBTPH BPMPT Jumlah Pegawai yang ditugaskan di daerah Total

2.

S-3

S-2

S-1 / D-4

1 1

23 12 12 13 9 8 3 6 2 89 1 90

81 26 25 31 28 35 30 31 20 307 78 385

2 2

D-1 / D-2 / DSLTA 3 / SM 4 2 8 4 8 2 1 4 33 11 44

76 19 26 17 17 21 47 19 8 250 201 451

SLTP

SD

Jumlah

10 2 2 4 1 1 1 2

8 1 2 2 3

203 63 75 71 67 67 84 58 34 722 311 1033

23 15 38

2

18 5 23

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang Gaji Tabel 59. Pangkat dan Golongan/Ruang Gaji PNS Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Unit Kerja

Setditjen TP Dit. Pasca Panen Dit. Perbenihan Dit. Bud Serealia Dit. Bud KABI Dit. Perlindungan BBPOPT BBPPMBTPH BPMPT Jumlah Pegawai yang ditugaskan di daerah Total

I 8 1 2 4 3 2 1 24 19 40

Golongan/Ruang Gaji II III 48 130 17 34 15 47 16 40 19 36 15 47 30 48 10 39 9 24 178 361 213 78 433 477

IV 17 11 11 11 9 5 4 8 1 76 1 77

Jumlah 203 63 75 71 67 67 84 58 34 722 311 1033


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010

3.

Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin Dari jumlah PNS sebanyak 1033 orang yang ada di Ditjen Tanaman Pangan, pegawai laki-laki masih menduduki urutan paling tinggi yaitu sebanyak 653 orang, sedangkan perempuan sebanyak 380 orang. Tabel 60. Data Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.

Unit Kerja Setditjen Tanaman Pangan Dit. Sarana Produksi Dit. Perbenihan Dit. Budidaya Serealia Dit. Budidaya KABI Dit. Perlindungan Tanaman Pangan BBPOPT BBPPMBTPH BPMPT Pegawai yang ditugaskan di daerah Jumlah

Laki-laki 137 36 44 48 29 32 61 20 12 214 633

Perempuan 66 27 31 23 38 35 23 38 22 97 400

Keterangan

Mutasi Pegawai Yang Menambah Bezeting a. Pengangkatan CPNS Dari Pelamar Umum Kementerian Pertanian merekrut tenaga CPNS untuk tahun 2009 tetapi baru ditempatkan pada tahun 2010 dari pelamar umum sebanyak 1.200 orang dan dibagikan kepada unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Dalam hal ini Ditjen Tanaman Pangan mendapat alokasi pegawai sebanyak 75 orang yang terdiri dari 3 orang SPMA, 11 orang D3, 50 orang sarjana dan 2 orang pasca sarjana (S2). b. Pengangkatan CPNS Dari Tenaga Honorer Pengangkatan CPNS dari tenaga honorer untuk tahun 2010 sudah tidak ada, akan tetapi masih ada tenaga honorer formasi tahun 2009 baru keluar SK CPNS atau nota BKN nya keluar pada awal Januari 2010 sebanyak 35 orang sebagaimana daftar terlampir dengan tmt CPNS 1 Oktober 2009. Untuk tenaga honorer yang tidak masuk data base BKN sebanyak 24 orang sedang dalam proses untuk pemunculan kembali nama-namanya dalam data base BKN, agar bisa diangkat menjadi CPNS. c. Pengangkatan Menjadi PNS Pada tahun 2010 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat menjadi PNS sebanyak 35 orang dari tenaga honorer dan 33 orang dari pelamar umum. Dari jumlah tersebut CPNS yang diangkat menjadi PNS Ditjen Tanaman Pangan tempat tugasnya menyebar di unit kerja pusat sebanyak 33 orang. Untuk CPNS menjadi PNS dari tenaga honorer yang ditugaskan di BPTPH di seluruh Indonesia sebanyak 61 orang dan BPSBTPH adalah sebanyak 57 orang serta 1 orang di Dinas Pertanian Sulawesi Barat. Secara rinci nama-nama pegawai yang diangkat dari CPNS menjadi PNS tahun 2010 dapat dilihat pada lampiran.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010

d. Kenaikan Pangkat (KP) Memproses usul Kenaikan Pangkat (KP) pegawai lingkup Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 185 orang terdiri dari 2 tahap usulan yaitu; Kenaikan Pangkat Periode April 2010 adalah sebanyak 158 orang dan periode Oktober rencana kenaikan pangkat sebanyak 27 orang. Untuk kenaikan pangkat tahun 2010 semua terealisasi. Tabel 61. Target dan Realisasi Kenaikan Pangkat Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Unit Kerja Setditjen TP Dit. Sarana Produksi Dit. Perbenihan Dit. Budidaya Serealia Dit. Budidaya Kabi Dit. Perlindungan TP BBPOPT BBPPMBTPH BPMPT Jumlah

Periode April Rencana Realisasi 64 64 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 17 17 8 8 2 2 143 143

Periode Oktober Rencana Realisasi 14 14 2 2 1 1 2 2

2 2

6 0 27

6 0 27

e. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Selama tahun 2010 telah memproses usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebanyak 365 orang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 hingga 1 Desember 2010 dengan rincian seperti terlihat pada tabel, tetapi untuk Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) dan Balai Besar Pengembangan pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH) membuat sendiri, sehingga tidak tercantum dalam daftar dibawah. Tabel 62. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8

f.

Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Sarana Produksi Direktorat Perbenihan Direktorat Budidaya Serealia Direktorat Budidaya Kacang-kacangan Direktorat Perlindungan Tanaman BPMPT Daerah Jumlah

Kenaikan Gaji Berkala (Orang) 114 32 35 29 33 35 7 80 365

Ket

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) dan Ujian Dinas Pada tahun 2010 telah mengikutsertakan pegawai sebanyak 18 orang. Untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah sebanyak 17 orang dan 1 orang ujian dinas kenaikan pangkat reguler. Jumlah peserta yang


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 mengikuti Ujian KPPI tahun 2010 jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2009. Semakin terlihat kesadaran pegawai Ditjen Tanaman Pangan untuk meningkatkan pendidikan lebih baik. Tabel 63. Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16

Nama Ngadino Tri Mulyono Warsan Jasta Syarif RR. Zenaida Suryati Soemedi Anita Retnawaty Abdul Kadir Muhammad Aras Karal Astaman Agus Subiyakto Tengku Intaha Husin Mariyadi Sumarwan Rasuna Nurfajar

NIP 19760527.200701.1.001 19760527.200701.1.001 19710722 199803 1 001 19771201 200701 1 001 19760723 200701 1 001 19740107.200312.2.001 19790328.200701.2.002 19690818.200604.1.014 19730502.200701.1.001 19700405.200701.1.001 19700811.200701.1.001 19780822 200501 1 001 19740617.200701.1.001 19650315.200701.1.002 19770818.200701.1.001 19721024 200604 2 019 19720802.200701.1.001

Pangkat/Golongan Unit Kerja Pendidikan Terakhir Juru Muda / (I/a) Setditjen TP Paket B Juru Muda / (I/a) Setditjen TP Paket B Juru / (I/c) Dit. Bud. Serealia SLTP Juru / (I/c) BBPPMBTPH Paket C Juru / (I/c) BBPPMBTPH Paket C Pengatur Tk. I / (II/d) Setditjen TP S1 Manajemen Pengatur Muda / (II/a) Dit. Pasca Panen S1 Pertanian Pengatur Muda / (II/a) Staf Ditjen TP ditugaskan di Sulsel S1 Pertanian Pengatur Muda / (II/a) Staf Ditjen TP ditugaskan di Sulsel S1 Ekonomi Juru Muda / (I/a) Staf Ditjen TP ditugaskan di Sumsel SLTP Pengatur Muda / (II/a) Staf Ditjen TP ditugaskan di Sulteng S1 Pertanian Pengatur Muda / (II/a) Staf Ditjen TP ditugaskan di Jatim S1 Ekonomi Juru / (I/c) Staf Ditjen TP ditugaskan di Riau Paket C Juru / (I/c) Staf Ditjen TP ditugaskan di Sumsel Paket C Juru / (I/c) Staf Ditjen TP ditugaskan di Sumut Paket C Pengatur Muda / (II/a) Staf Ditjen TP ditugaskan di Aceh S1 Pertanian Juru / (I/c) Setditjen TP Paket C

Ket Ujian di Jkt Ujian di Jkt Ujian di Jkt Ujian di Jkt Ujian di Jkt Ujian di Sulsel Ujian di Jkt Ujian di Sulsel Ujian di Sulsel Ujian di Jkt Ujian di Sulsel Ujian di Jkt Ujian di Jkt Ujian di Sumut Ujian di Jkt Ujian di Sumut Ujian di Jkt

Dari peserta ujian KPPI dari Ditjen Tanaman Pangan tahun 2010 terdapat dua orang yang harus mengulang di tahun 2011 yaitu Astaman dan Abdul Kadir. Satu orang pegawai Ditjen Tanaman Pangan yang ditugaskan di Jawa Timur yaitu Agus Subiyakto setelah mengikuti ujian KPPI tidak melakukan kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah di Ditjen Tanaman Pangan dikarenakan yang bersangkutan sudah mutasi ke daerah. Tabel 64. Peserta Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Reguler

No. Nama 1 Sulaiman

NIP 080 120 946

Golongan II/d

TMT 01-04-2008

Unit Kerja Dit. Perbenihan

g. Mutasi yang masuk ke Ditjen Tanaman Pangan Pegawai yang masuk ke Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 3 orang, diantaranya 2 orang masuk ke Ditjen Tanaman Pangan karena diangkat sebagai Pejabat Eselon II sebanyak 2 orang yaitu Ir. Erma Budiyanto, MS dan Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev serta satu orang lagi yaitu Pandu Tri Kurniawan, SP dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor, Badan SDMP. 5.

Mutasi yang mengurangi Bezetting a. Mutasi Pegawai Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen TP ke Intansi Lain Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang pindah keluar (mengurangi bezeting) sebanyak 13 orang sebagaimana daftar terlampir. Pindah/keluar dari Ditjen Tanaman Pangan karena diangkat sebagai


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 pejabat Eselon di Eselon I lain sebanyak 7 orang terdiri dari diangkat menjadi pejabat eselon II satu orang, pejabat eselon III sebanyak 4 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 2 orang. b. Mutasi Pegawai Ditjen Tanaman Pangan antar unit kerja Eselon II Untuk tahun 2010 mutasi antar intern Ditjen Tanaman Pangan ada sebanyak 10 orang. Daftar Nama Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Antar Unit Kerja Eselon II sebanyak 5 orang dan 5 orang lainnya pindah unit kerja antar Bagian lingkup Setditjen Tanaman Pangan. Daftar Mutasi Pegawai intern Ditjen Tanaman Pangan. Tabel 65. Mutasi Pegawai Antar Unit Eselon II No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Teguh Puji Lestari, S.Si Anastasia Giring Rumengan, ST Dasmeri, SP Acep Herdiana, SP Retno Pujihastuti, S. Si Supangat, SP Adek Justam, SH Suyono Didi Hadi Ismanto, S.Sos Susanto

NIP

Unit Kerja Lama

Unit Kerja Baru

19780419 200901 2 005 19820705 200901 2 011 19840601 200901 2 007 19770307 200901 1 003 19840307 200901 2 009 19570818 198002 1 001 19570210 199603 1 001 19560901 198103 1 001 19640305 199503 1 001 19820928 200501 1 002

BBPOPT Jatisari BBPOPT Jatisari BBPOPT Jatisari BBPOPT Jatisari Setditjen Tanaman Pangan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Setditjen TP Bagian Evaluasi dan Pelaporan Setditjen TP Bagian Umum Setditjen TP Bagian Umum Setditjen TP Bagian Umum Setditjen TP

BPMPT BPMPT Dit. Perlindungan Tanaman Pangan Dit. Perlindungan Tanaman Pangan Dit. Perlindungan Tanaman Pangan Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setditjen TP Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setditjen TP Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setditjen TP Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setditjen TP Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setditjen TP

c. Pelimpahan Pegawai yang ditugaskan di Daerah Pelimpahan pegawai Ditjen Tanaman Pangan yang ditugaskan di daerah masih terus dilakukan. Pada tahun 2010 juga telah mengirimkan kembali surat pelimpahan pegawai ke Gubernur seluruh Indonesia untuk melimpahkan pegawai tersebut menjadi pegawai pemerintah daerah dengan surat nomor: 138/KP.330/C1/4/10 tanggal 27 April 2010 perihal Usul Pelimpahan PNS. Namun sampai sekarang masih banyak daerah yang belum bersedia menerima pelimpahan tersebut meskipun telah berulang kali melayangkan surat Direktur Jenderal ke Gubernur seluruh Indonesia dimana pegawai tersebut ditugaskan. Ada beberapa faktor daerah belum bersedia menerima pelimpahan pegawai Ditjen Tanaman Pangan yang di tugaskan di daerah yaitu belum tersedianya formasi dan anggaran, kurangnya koordinasi antara Dinas Pertanian dengan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga proses pelimpahan berjalan lambat, dan hal-hal lainnya yang memperlambat proses pelimpahan tersebut. Untuk akhir Desember 2010 pegawai yang ditugaskan di daerah realisasi proses pelimpahan hingga keluar SK BKD dan penggajiannya sudah terealisasi di daerah sudah mencapai 70 orang. Sementara terdapat 34 orang masih menunggu SK dari BKD meskipun surat lolos butuh dari Biro Organisasi dan Kepegawaian sudah dikirim ke daerah namun SK BKD belum terbit sampai akhir Desember 2010. Tabel 66. Pelimpahan Pegawai yang ditugaskan di Daerah


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28

Provinsi

Jumlah Pegawai

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Jambi Kepulauan Riau Bengkulu Riau Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Jumlah

38 34 12 41 12 1 24 12 18 23 34 12 11 46 1 4 10 29 39 4 55 10 28 3 89 1 18 5 5 619

Mutasi Ke Daerah Pusat 9 1 12 9 8 6 1 16 11 23 1 12 11 43 1 1 3 1 5 18 8 4 43 1 1 40 2 12 5 303 5

Lolos Butuh

Sisa -

29 33 32 4 1 18 11 2 12 10

-

2 -

7

5 11 31 12 9 28 2 47 1 6 5 311

Pada tahun 2010 jumlah pegawai yang pindah / beralih tugas intern dan ekstern Ditjen Tanaman Pangan maupun ke Departemen Pertanian dan lainnya sebanyak 96 orang, baik yang bersifat mengurangi maupun yang menambah bezetting pegawai. Secara rinci pegawai yang alih tugas/mutasi dapat dilihat pada lampiran. 6.

Nominatif Pensiun Pegawai Pada tahun 2010 jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang memasuki masa purna bakti berjumlah 29 orang terdiri dari 25 orang memasuki batas usia pensiun dan 4 orang meninggal dunia.

7.

Tugas Belajar Tugas belajar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu mengikuti Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/OT.140/5/2008 tentang pedoman Tugas Belajar bagi PNS. Pegawai yang memperoleh kesempatan mengikuti tugas belajar tahun 2010 ada 4 (empat) orang atas nama Marlisa Maharani, SP di Institut Teknologi Bandung dan Fitria Yuliani, S.TP di Universitas Indonesia dari Setditjen Tanaman Pangan, Lulus Nugraeni, S.TP di dari BPMPT, dan Nurihyatun Sardjono, SP yang mengikuti program S2.

8.

Izin Belajar Ijin Belajar Sesuai dengan SE Mentan Nomor 510 tahun 1995. Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2010 yang mengajukan ijin


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 belajar untuk S1 sebanyak 7 orang, untuk S2 sebanyak 3 orang dan untuk ijin belajar SLTA sebanyak 2 (satu) orang. 9.

Pencantuman Gelar Tahun 2010 pegawai yang mengusulkan pencantuman gelar hanya 4 (empat) orang. Untuk pendidikan S2 sebanyak 3 orang yaitu atas nama Nila Sovy, SP, MAP, Ugi Sugiharto, S.IP, MM dan Retno Setianingsih, SP, MP. Untuk S1 sebanyak 1 orang yaitu atas nama Osid Hasabullah, STP.

10. Diklat PIM III dan IV Mengikutsertakan pegawai pada Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan, Diklat PIM III dan Diklat PIM IV yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) selama tahun 2010. Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan yang mengikuti Diklat PIM IV tahun 2010 sebanyak 4 orang. Selanjutnya nama-nama pegawai yang mengikuti Diklatpim III dan IV pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 67. Pegawai Mengikuti Diklatpim III dan IV Tahun 2010 No. 1 2 3 4

Nama/NIP Ir. Lililk Retnowati 19651206 199103 2 001 Ichsan, S.TP 19720316 199803 1 001 Ir. Cornelia 1960707 199303 2 001 Ir. Mutiara, MM 19611101 199203 2 001

Pangkat / Gol

Unit Kerja Baru

Tanggal Pelaksanaan

Penata Tk. I / IIId

BBPOPT Jatisari

5 April s.d. 23 Mei 2010

Penata / IIIc

Dit. Sarana Produksi

5 April s.d. 23 Mei 2010

Penata Tk. I / IIId

Dit. KABI

31 Mei s.d. 8 Juli 2010

Pembina / IVa

Dit. Perlindungan

31 Mei s.d. 8 Juli 2010

11. Diklat Prajabatan Peserta Diklat Prajabatan dari pelamar umum sebanyak 75 orang dibagi menjadi 4 gelombang. Gelombang pertama sebanyak 20 orang untuk golongan III pada tanggal 25 Juli-7 Agustus 2010 dan gelombang kedua sebanyak 9 orang untuk golongan III dilaksanakan pada tanggal 17-30 Agustus 2010 bertempat di PPMKP Ciawi, Bogor. Gelombang ketiga sebanyak 33 orang untuk golongan III dilaksanakan pada tanggal 19 September-2 Oktober 2010 dan untuk gelombang ke empat sebanyak 14 orang dilaksanakan pada tanggal 22 November-1 Desember 2010 untuk CPNS golongan II bertempat di PPMKP Ciawi, Bogor. Prajabatan CPNS dari tenaga Honorer tahun 2010 dibagi dua, yaitu prajabatan yang dilaksanakan di PPMKP Ciawi, Bogor dan prajabatan di daerah. Untuk prajabatan di daerah dilaksanakan di 3 daerah yaitu Palembang, Makassar dan Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus-2 September 2010. Untuk pelaksanaan prajabatan honorer yang bertempat di PPMKP Ciawi dibagi 3 gelombang yaitu dilaksanakan pada tanggal 25 Juli s.d. 17 Agustus 2010 untuk gelombang pertama sebanyak 8 orang dan pada tanggal 17 Agustus-4 September 2010 sebanyak 19 orang.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 12. Cuti Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang telah mengajukan cuti selama tahun 2010 sebanyak 214 orang dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. d.

Cuti Cuti Cuti Cuti

Tahunan Alasan Penting Bersalin Besar

= 191 orang = 10 orang = 8 orang = 5 orang

13. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS) Berdasarkan masa kerja dan prestasi pegawai sebagaimana yang telah dipersyaratkan untuk mendapatkan Satya Lencana Karya Satya X, XX dan XXX tahun, maka pada tahun 2010, pegawai yang telah memperoleh penghargaan sebanyak 49 Orang terdiri dari : a. Satya Lencana Karya Satya X tahun = 19 orang b. Satya Lencana Karya Satya XX tahun = 26 orang c. Satya Lencana Karya Satya XXX tahun = 5 orang 14. Kartu Pegawai/Kartu Isteri/Kartu Suami/Taspen Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pada tahun 2010 telah dilaksanakan pelayanan untuk pembuatan Kartu Pegawai (karpeg), kartu suami (karsu), kartu isteri (karis), dan Taspen. Realisasi pembuatan kartukartu sebagaimana dimaksud selama tahun 2010, adalah sebagai berikut : Tabel 68. Realisasi pembuatan kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen Tahun 2010 No 1 2 3

Jenis Kartu Kartu Pegawai Kartu Istri/suami Taspen

Usulan 55 27 8

Jumlah Realisasi 55 27 8

15. Kegiatan Inpassing Tahun 2010 Sehubungan dengan terbitnya PP Nomor 25 tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, maka diperlukan adanya pembuatan Surat Keputusan Penyesuaaian Gaji para pegawai. Ditjen Tanaman Pangan telah mengadakan pertemuan untuk pengurusan SK Inpassing bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang diselenggarakan pada tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 di Ciawi Bogor. Kegiatan tersebut diikuti Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para pengelola Kepegawaian lingkup Ditjen Tanaman Pangan. L. Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2010 Pada tahun anggaran 2010 telah dilaksanakan pengendalian ke 12 provinsi yang telah dikunjungi (Sumatera Utara, Riau, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku). Adapun hasil kesimpulan dari pelaksanaan pengendalian tersebut adalah sebagai berikut : Dari 12 provinsi sampling, hingga Agustus 2010, realisasi anggaran terbesar (>50%) dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta (60,63%), disusul berturut-turut oleh Provinsi Banten (53,85%), Provinsi Sulawesi Selatan (53,10%), dan Provinsi Gorontalo (51,63%), sedangkan realisasi anggaran Kabupaten/Kota, terbesar dicapai oleh Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi DI Yogyakarta (69,39 %), Banten (60,67%), Sulawesi Selatan (56,22%) dan Gorontalo (50,84%). Dengan demikian besarnya capaian realisasi anggaran provinsi sangat dipengaruhi oleh realisasi anggaran pada Kabupaten/Kota Provinsi yang bersangkutan. Rincian realisasi keuangan pada 12 provinsi sampling pengendalian dapat dilihat pada tabel, dibawah ini. Tabel 69. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi dan TP Provinsi Sampling Pada Pengendalian Agustus Tahun 2010 No.

Provinsi

Pagu Anggaran

Realisasi

(RP)

(RP)

%

1

Sumut

28.047.100.000

4.780.963.000

17,05

2

Riau

11.421.190.000

1.987.682.000

17,40

3

Banten

15.008.770.000

8.081.963.000

53,85

4

D.I.Y

17.461.990.000

10.586.864.000

60,63

5

Jatim

98.878.490.000

41.088.377.000

41,55

6

NTB

27.082.100.000

12.309.656.000

45.45

7

Kaltim

11.641.700.000

811.617.000

6,99

8

Kalteng

13.704.765.000

1.961.435.000

14,31

9

Sulsel

45.281.725.000

24.046.074.000

53,10

10

Sulut

18.536.100.000

3.626.861.000

19,57

11

Gorontalo

10.461.415.000

5.401.270.000

51.63

12

Maluku

6.385.760.000

1.441.309.000

22,57

M. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dilaksanakan tanggal 19-21 Mei 2010 di Bali, diikuti oleh para peserta Sekretaris Dinas Pertanian (yang membidangi tanaman pangan) Provinsi, Kepala BPSBTPH, dan Kepala BPTPH seluruh Indonesia, serta Tim Satuan Pelaksana (SATKLAK) Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Pusat. Nara sumber berasal dari BPKP Pusat, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Pertanian serta Kabag Evaluasi dan Pelaporan, Kabag Perencanaan, dan Kabag Keuangan Ditjen Tanaman Pangan, serta Kepala Balai berpengalaman penerapan SPI di UPTD BBPMBTPH-Cimanggis, dengan materi aspek perencanaan, keuangan, pelaporan dan evaluasi, serta diskusi dan pembahasan. Materi yang dipaparkan adalah sebagai berikut: 1. Upaya Untuk Menilai Efektifitas Implementasi SPIP (Control Self Assessment) (BPKP)


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 2. Sistem Pengendalian Intern (SPI), (Itjen) 3. Manajemen Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Ditjen Tanaman Pangan (Sekjen) 4. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan lingkup Ditjen Tanaman Pangan (Kabag Evaluasi dan Pelaporan, Ditjen TP) 5. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan lingkup Ditjen Tanaman Pangan 2010 (Kabag Keuangan Ditjen TP) 6. Proses Penyusunan Program dan Anggaran Tanaman Pangan dan Tata Cara Revisi Anggaran (Kabag Perencanaan Ditjen TP) 7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Di Balai Besar PPMBTPH Ditjen TP (Kepala Balai Besar PPMBTPH). Hasil Sosialisasi adalah sebagai berikut: 1. Seluruh peserta memahami dan menyepakati untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di unit kerja masing-masing. 2. Kunci keberhasilan pelaksanaan SPI sangat ditentukan oleh terciptanya unsur pertama yaitu lingkungan pengendalian, terutama komitmen Pimpinan, serta keterlibatan dan peran serta seluruh pegawai. 3. Pembentukan Tim Satuan Pelaksana (SATLAK) Pengendalian Intern disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit kerja. Bila dipandang cukup pembentukan tersebut di Dinas maka di UPTD tidak lagi perlu dibentuk, akan tetapi bila tidak maka di UPTD seyogya perlu dibentuk. 4. Hingga saat ini, Tim SATKLAK PI di daerah (Dinas Propinsi, BPSBTPH, BPTPH) seluruh Indonesia yang telah terbentuk sebanyak 16 unit di Dinas, 10 unit di BPSBTPH dan 9 unit di BPTPH. 5. Untuk mendukung pelaksanaan SPI di masing-masing unit kerja diperlukan penyediaan anggaran yang memadai baik melalui APBN maupun APBD. Pelaksanaan SPI perlu dilakukan evaluasi secara berkala, terus dilakukan penyempurnaan, serta sosialisasi yang berkelanjutan. 6. Sesuai dengan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memantau, mengendalikan dan mengkoordinasikan program/kegiatan di Kabupaten/Kota di wilayahnya maka diperlukan dukungan penyediaan anggaran (APBN) yang cukup dan proporsional sesuai dengan wilayah binaan dan sasaran program/kegiatan. 7. Rencana Kerja Tim Satlak PI diawali dengan melakukan identifikasi dan analisis permasalahan pada seluruh unsur SPI. Bahan rujukan atau referensi yang dapat digunakan untuk analisis permasalahan antara lain dari laporan dan rekomendasi Hasil Pengawasan Institusi Pengawasan Fungsional (Itjen, BPKP, dan BPK). 8. Untuk meningkatkan konsolidasi diantara Tim Satlak PI, akan dilakukan komunikasi dengan Tim Satlak PI Pusat Ditjen Tanaman Pangan, Tim Pembina PI Kementerian Pertanian (Itjen Kemtan, BPKP Perwakilan Provinsi dan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) di daerah masing-masing.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 N. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2010 Rapat Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tanaman Pangan Tahun 2010, diselenggarakan di Solo (Hotel Lor In) pada tanggal 30 Nopember-2 Desember 2010, diikuti peserta dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Biro Perencanaan Kementan (atau yang mewakili), Pejabat Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, yang menangani pelaporan pada Dinas Pertanian Provinsi, Kepala UPTD BPSBTPH,dan Kepala UPTD BPTPH seluruh Indonesia. Hasil pertemuan adalah sebagai berikut : 1. Realisasi anggaran APBN 2010 lingkup Satker Ditjen Tanaman Pangan sampai dengan posisi Nopember 2010 berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan daerah/peserta rapat untuk satker Dinas Pertanian Propinsi mencapai Rp. 53,56 milyar (64,93%) dari pagu Rp. 82,49 miliyar, satker BPSBTPH mencapai Rp. 21,62 milyar (62,20% dari pagu Rp. 34,77 milyar), satker BPTPH mencapai Rp. 38,55 milyar (79,89% dari pagu Rp. 48,26 milyar), satker Dinas Kabupaten/Kota mencapai Rp. 366,88 milyar (76,04% dari pagu Rp. 482,49 milyar), satker BBPOPT Jatisari Rp. 5.26 miliar (85,67% dari pagu Rp. 6,14 milyar), satker BBPPMB TPH Cimanggis mencapai Rp. 3,86 miliar (77,21% dari pagu Rp. 5.02 milyar). 2. Hasil penilaian penyerapan anggaran APBN sektoral tahun 2010 dapat dikategorikan sebagai berikut: -

Kategori Baik (serapan anggaran diatas 85%) meliputi: 6 Provinsi (18,18%), BPSBTPH 1 (3,03%), BPTPH 8 (24,24%) dan Kabupaten/Kota 12 (36,36%).

-

Kategori Cukup (serapan anggaran antara 75%-85%) meliputi Dinas Provinsi 8 (21,21%), BPSBTPH 9 (24,24%), BPTPH 12 (36,36%) dan Kabupaten/Kota 5 (15,1%).

-

Kategori Kurang Baik/Jelek (serapan anggaran dibawah 75%) meliputi Dinas Provinsi 19 (57,58%), BPSBTPH 24 (72,73%), BPTPH 16 (48,48%) dan Kabupaten/Kota 16 (48,48%).

3. Realisasi pelaksanaan SL-PTT Padi tahun 2010 mencapai 1,783 juta (71,31%) dari sasaran seluas 2,50 juta ha, dengan rincian, padi non hibrida mencapai 1,486 juta ha (74,32%) dari sasaran seluas 2 juta ha; padi hibrida mencapai 127 ribu ha (63,65%) dari sasaran 200 ribu ha dan padi lahan kering mencapai 169 ribu ha (56,37%) dari sasaran 300 ribu ha. Realisasi pelaksanaan SL-PTT jagung hibrida mencapai 136 ribu ha (90,42%) dari sasaran seluas 150 ribu ha; kedelai mencapai 156.239 ribu ha (62,50%) dari sasaran 250 ribu ha dan kacang tanah mencapai 36.522 ribu ha (73,04%) dari sasaran 50 ribu ha. 4. Realisasi pelaksanaan SL-PHT tahun 2010 mencapai 371 unit atau 100% dari target 371 unit. Realisasi pelaksanaan SL Iklim tahun 2010 mencapai 200 unit atau 100% dari target 200 unit.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 5. Realisasi bantuan alsintan tahun 2010, UPJA Center mencapai 30 unit atau 100% dari target 30 unit; Pengembangan UPJA mecapai 272 unit atau 85% dari target 320 unit; dan RPPPO mencapai 60 unit atau 30% dari target 200 unit. 6. Realisasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun 2010, padi non hibrida mencapai 42.769 ton atau 85,54% dari target 50.000 ton, padi hibrida 4.334 ton atau 72,23% dari target 6.000 ton, padi lahan kering 5.388 ton atau 71,85% dari target 7.500 ton, jagung hibrida 2.278 ton atau 50,62% dari target 4.500 ton, kedelai 12.628 ton atau 82% dari target 15.400 ton dan kacang tanah 6.530 ton atau 85,02% dari target 7.680 ton. 7. Laporan bantuan benih CBN agar disampaikan ke pusat (Direktorat Perbenihan) yang mencakup jumlah bantuan, luas tanam, produktivitas. 8. Laporan mengenai hasil pelaksanaan SL-PTT (padi, jagung, kedelai) yang menyangkut capaian produktivitas, peningkatan terhadap produksi sebelumnya, termasuk peningkatan pendapatan/keuntungan agar dianalisis dan disampaikan ke pusat. 9. Penyelesaian tindak lanjut LHP agar ditingkatkan dan dilakukan upaya-upaya percepatan penyelesaian temuan kerugian negara dan temuan administrasi sesuai rekomendasi auditor. Sesuai UU No 15 tahun 2004 pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), pasal 26 ayat (2), serta SE Menpan No. SE/02/M.PAN/01/2005, setiap pejabat negara wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP), pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan menerima sanksi administrasi, pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). 10. Sejalan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, kedepan akan diterapkan sistem reward and punishment dengan unsur penilaian meliputi: capaian produksi (padi, jagung, kedelai), capaian realisasi anggaran, capaian kegiatan utama, tindak lanjut LHP, dan penyampaian laporan keuangan dan manajemen. O. Pembinaan/Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Materi Pembinaan/pelaksanaan siatem pengendalian intern (SPI) dengan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Eselon II dan UPT Pusat wajib menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana kinerja tahunan (RKT) dengan mengacu pada renstra Ditjen Tanaman Pangan. 2. Renstra Ditjen Tanaman Pangan 2010-2014 harus menampung pokok-pokok tugas dan kegiatan masing-masing Eselon II termasuk UPT Pusat. 3. Pedoman Umum pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan binaannya. Pengelompokan isinya disesuaikan dengan struktur Eselon III dan memuat unsur sistem pengendalian intern (lingkungan pengendalian, analisa resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan). 4. Kegiatan yang dilaksanakan di Pusat, setiap Eselon II dan UPT Pusat wajib menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan ROK yang ditetapkan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 oleh masing-masing pimpinan unit kerja Eselon II/UPT Pusat dengan mengacu pada lima unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI). 5. Pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan harus sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan satuan kerja eselon II dan UPT Pusat masing-masing. Contoh: kegiatan bantuan benih dan bantuan pupuk, dalam hal penetapan lokasi (CPCL), varietas, volume dan jenis pupuk merupakan tanggung jawab Direktorat Komoditas; sedangkan kualitas benih dan pupuk serta proses penyaluran merupakan tanggung jawab Direktorat Perbenihan/Direktorat Sarana Produksi. 6. Pada masa yang akan datang, penilaian SPI dan LAKIP akan di laksanakan secara bersamaan dan merupakan satu kesatuan. 7. Satlak SPI melakukan pembinaan secara berkala setiap 6 bulan kepada Satlak dibawahnya. 8. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Satlak SPI Ditjen Tanaman Pangan dan Tim Satlak UPT Pusat, agar disediakan pembiayaan dan sarana yang cukup melalui DIPA masing-masing. P. Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 1. Data Kerugian Negara a. Jumlah Kerugian Negara s/d Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut: - Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar Rp. 1.890.805.170,42 - Temuan BPKP sebesar Rp. 2.899.296.968,08 - Temuan BPK-RI tidak ada (Rp. 0,00) Tabel 70. Jumlah Kerugian Negara Tahun 2010 No Pemeriksa

Sisa KN Des 2009

1. ITJEN 2. BPKP 3. BPK-RI Jumlah

2.221.405.719,79 3.104.378.427,88 5.325.784.147,67

Tambahan KN s/d Jumlah KN s/d Des Tindaklanjut KN s/d % Des 2010 2010 Des 2010 297.237.224,00 2.518.642.943,79 627.837.773,37 24,93 46.843.880,00 3.151.222.307,88 251.952.339,80 8,00 344.081.104,00 5.669.865.251,67 879.790.113,17 15,52

(Rp) Sisa KN s/d Des 2010 1.890.805.170,42 2.899.269.968,08 4.790.075.138,50

b. Jumlah temuan dan tindaklanjut hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional (Itjen Kementan, BPKP dan BPK-RI) di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah sebesar Rp.344.081.104,00 yang terdiri dari temuan Itjen Kementan sebesar Rp. 297.237.224,00 dan BPKP sebesar Rp46.843.880,00. Sedangkan untuk jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp. 879.790.113,17 yang terdiri dari Itjen Kementan sebesar Rp. 637.837.737,37 dan BPKP sebesar Rp. 251.952.339,80 c. Jumlah Kerugian Negara dan Tindaklanjut Bantuan Subsidi Bantuan Lainlain (BSBL) Temuan BPK-RI s/d Desember 2010


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 -

Jumlah Rekomendasi Temuan Awal Tindaklanjut Sisa Kerugian Negara

: : : :

31 Rekomendasi Rp. 39.156.169.847,00 Rp. 35.211.570.515,00 Rp. 3.944.599.332,00

2. Data dan Pembinaan Penyelesaian Tindaklanjut LHP Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengumpulan data penyelesaian tindaklanjut LHP pada tahun 2010, difokuskan terhadap temuan hasil pemeriksaan APF pada provinsi dan kabupaten yang jumlah temuan administrasi dan kerugian negara masih besar, belum dan sulit ditindaklanjuti serta temuan yang masih relatif baru. Tabel 71. Data Tindaklanjut dan Pembinaan Penyelesaian Kerugian Negara Januari s/d Desember 2010 No

Nama Provinsi/Kabupaten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Sumatera Selatan Jawa Barat Jambi Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Riau Bengkulu Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Kab. Indramayu Jateng Kab. Batang Jawa Tengah Kab. Karanganyar Jateng Kab. Banjarnegara Jateng Kab. Lampung Selatan Kab. Tanggamus Lampung Banten Kab. Magetan Jawa Timur Sumatera Utara Maluku Kab. Jember Jawa Timur Kab. Lamongan Jawa Timur Kab. Pekalongan Jateng Kab. Rembang Jateng Kab. Kebumen Jateng Kab. Jepara Jateng Kab. Cilacap Jateng Kab. Kendal Jateng Kab. Demak Jateng Kalimantan Timur Jumlah

Jumlah Temuan ditindaklanjuti Itjen BPKP Investigasi 65.846.300,00 12.851.291,00 1.942.480,00 1.500.000,00 6.076.975,00 5.018.810,00 16.323.815,00 19.032.000,00 10.257.250,00 5.828.250,00 18.000.000,00 6.268.750,00 5.280.000,00 4.050.000,00 2.475.000,00 3.650.726,80 28.796.380,00 1.000.000,00 31.721.130,00 10.576.250,00 19.500.000,00 3.735.000,00 2.800.000,00 2.100.000,00 3.600.000,00 2.491.250,00 2.500.000,00 10.500.000,00 14.825.000,00 71.528.000,00 132.959.000,00 229.973.070,00 128.380.457,80 164.680.130,00

Q. LAKIP, Evaluasi Triwulan 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan a. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yakni tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang tanaman pangan; dan fungsi meliputi: a) menyiapkan rumusan kebijakan dibidang sarana produksi, perbenihan, budidaya dan perlindungan tanaman pangan; b) melaksanakan kebijakan dibidang sarana produksi, perbenihan, budidaya dan perlindungan tanaman pangan; c) memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang sarana produksi. Perbenihan, budidaya dan perlindungan tanaman pangan; serta d) melaksanakan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; b. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di kelompokkan menjadi 6 unit keja Eselon II yakni Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Sarana Produksi, Direktorat Perbenihan, Direktorat Budidaya Serealia, Direktorat Budidaya Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan; Balai Pengujian Mutu Benih TPH; c. Sumberdaya Manusia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebanyak 932 orang; d. Pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.003.718.964.000,- dengan rincian satuan kerja pusat sebesar Rp. 124.101.442.000,- dan satuan kerja daerah sebesar Rp. 888.787.918.000,Pembangunan tanaman pangan dilaksanakan dengan orientasi agribisnis komoditas tanaman pangan. 2. Laporan Triwulan (Form C) a. Laporan Triwulan I, dari anggaran Rp.892.368.300,- dan realisasi Rp.23.913.316,- (2,68%) b. Laporan Triwulan II, dari anggaran RP.892.368.300,- dan realisasi Rp.187.539.528,- (21,02%) c. Laporan Triwulan III, dari Rp.522.159.654,- (49,27%)

anggaran

Rp.1.059.684.900,-

realisasi

d. Laporan Triwulan IV, dari Rp.837.132.360,- (79,12%)

anggaran

Rp.1.058.068.300,-

realisasi

R. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP) 1. Rapat Dengar Pendapat Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Tanggal 6 Januari 2010 Agenda utama yang dibahas mengenai hasil temuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI pada masa reses masa persidangan I tahun 2009-2010. Hasil/rumusan dari rapat dengar pendapat tersebut adalah sebagai berikut : 

Komisi IV DPR-RI meminta kepada Kementrian RI, Kementrian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Perum BULOG, PT. Sang Hyang Seri, PT Pertani agar hasil-hasil dan temuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dapat segera ditindaklanjuti dan direspon secara sungguhsungguh. Selain itu aspirasi masyarakat di lapangan dan beberapa usulan/proposal yang berupa program kerja disampaikan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat agar diprioritaskan dalam program kerja


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 APBN Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2010 dan/atau RAPBN tahun anggaran 2011. 

Komisi IV DPR RI meminta agar aspirasi, saran atau usulan yang berupa program kerja dari hasil temuan kunjungan kerja pribadi masing-masing anggota DPR RI Komisi IV ke daerah pemilihannya juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Perum Bulog, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani.



Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja tersebut dalam bentuk kebijakan yang akan diambil atau program kerja yang akan ditindaklanjuti pada saat Rapat Kerja dengan Menteri terkait. Adapun laporan hasil kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan Rapat Dengar Pendapat kali ini.



Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Perum Bulog, PT. Sang Hyang Seri, PT Pertani untuk menyampaikan jawaban tertulis.

2. Rapat Dengar Pendapat Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Tanggal 27 Januari 2010 Peserta rapat terdiri atas anggota Komisi IV DPR-RI, 44 anggota dari 49 anggota, dan dihadiri oleh Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura dan Dirjen Peternakan. Agenda utama yang dibahas adalah 1) pemaparan realisasi anggaran 2009 dan rencana anggaran 2010 Ditjen TP; 2) pemaparan kebijakan prioritas Ditjen Tanaman Pangan 2009/2010; 3) usaha pencapaian swasembada beras, jagung dan kedelai, penyediaan bibit, pengendalian hama penyakit dan pengaturan pola tanam yang saat ini tidak teratur; 4) pemantapan penerapan RDKK dalam sistem pendistribusian pupuk bersubsidi. Hasil/rumusan dari rapat dengar pendapat tersebut sebagai berikut : 

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas : -

Realisasi APBN tahun 2009 Ditjen Peternakan sebesar Rp. 684, 394 milyar (69,79%) dari APBN Rp. 981 milyar, meski demikian Ditjen Peternakan diminta lebih meningkatkan kinerjanya secara khusus dalam program PKP yang hanya mencapai 49,62% dan unit kerja pusat yang hanya mencapai 56,76%.

-

Realisasi APBN tahun 2009 Ditjen Hortikultura sebesar Rp. 259 milyar atau 83,60% dari Rp. 310 milyar.

-

Realisasi APBN tahun 2009 Ditjen Tanaman Pangan Rp. 865 milyar (86,21%) dari anggaran Rp. 1,004 trilyun. Demikian pula realisasi subsidi benih dan pupuk sebesar Rp. 15,311 trilyun atau 76% dari Rp. 20,127 trilyun.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Meski demikian Komisi IV DPR RI meminta laporan penyelesaian dari Dirjen Peternakan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Tanaman Pangan atas temuan BPK dalam pelaksanaan APBN tahun 2009. 

Isu-isu pokok yang menjadi perhatian/pertanyaan dan tanggapan anggota Dewan yang terkait bidang tanaman pangan meliputi : -

Program swasembada berkelanjutan (padi, jagung) dan pencapaian swasembada kedelai.

-

Kebijakan pupuk bersubsidi ke depan.

-

Arah pengembangan industri pupuk organik (APPO, RP3O) kaitannya dengan ketersediaan bahan baku (jerami padi) dalam hubungannya dengan kebutuhan untuk pakan ternak sapi, serta pengaturan pabrikan besar (PT. Petrokimia) dengan kelompok usaha yang dihubungkan oleh petani (APPO dan RP3O).

-

Peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk.

-

Perbenihan dalam hal pemenuhan kebutuhan, pembinaan penangkar, serta peran BUMN sebagai fasilitator.

-

Perlindungan tanaman dari gangguan OPT, dan dampak perubahan iklim (DPI).

-

Menghadapi perdagangan bebas (Cina-ASEAN/CAFTA) 2010.



Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Peternakan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Tanaman Pangan untuk memberikan laporan kinerja pelaksanaan APBN 2009 dan program APBN 2010.



Komisi IV DPR RI mempertimbangkan usulan penambahan dna kepada Dirjen Peternakan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Tanaman Pangan melalui APBN-P 2010.



Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Peternakan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Tanaman Pangan bersinergi guna mendukung program food estate berbasis kemitraan.



Komisi IV DPR RI menyepakati RDP gabungan dengan Komisi dan mitra terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan implemntasi kesepakatan perdagangan bebas (FTA).



Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menghapuskan impor jeroan dan CLQ.

Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Peternakan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Tanaman Pangan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IV DPR RI dalam waktu 7 (tujuh) hari.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 3. Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Tanggal 10 Pebruari 2010 Rapat kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2010, dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR-RI dan dihadiri oleh Menteri Pertanian beserta jajarannya. Topik utama yang dibahas mengenai:         

Tindaklanjut hasil pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2009 Laporan pelaksanaan APBN 2010 (konformasi RKA-KL dengan DIPA 2010) Laporan pelaksanaan APBN dan APBN-P 2009 Rancangan APBN-P 2010 Kementerian Pertanian Laporan atas kinerja teknis dan pelayanan BUMN di Kementerian Pertanian Program dan penyampaian laporan 100 hari kinerja Kementerian Pertanian Tindaklanjut temuan kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI pada Reses Masa Persidangan I tahun 2009-2010. Kebijakan perdagangan bebas Chin-Asean dibidang pertanian Paparan isu aktual dibidang pertanian

Hasil/kesimpulan Raker tersebut sebagai berikut : 

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian RI sehubungan dengan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI tahun 2008 yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan berharap agar laporan kinerja tahun 2009 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).



Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian RI atas pelaksanaan APBN tahun 2009 dengan realisasi sebesar Rp. 7.375.107.000.000 atau 87,48% dari Pagu APBN tahun 2009 sebesar Rp. 8.430.775.000.000 dan realisasi atas APBN-P tahun 2009 sebesar Rp. 239.622.000.000 atau 92,16% dari pagu APBN-P tahun 2009 sebesar Rp. 260.000.000.000.



Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Pertanian RI atas usulan APBN-P tahun 2010 sebesar Rp. 18.634.619.255.665.



Komisi IV DPR RI mengapresiasi pelaksanaan program 100 hari Kementerian Pertanian RI dan selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian RI untuk memberikan laporan atas perencanaan dan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan/program 100 hari Kementerian Pertanian RI



Komisi IV DPR menerima penjelasan Menteri Pertanian RI atas tindak lanjut temuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah dan meminta untuk menindaklanjuti temuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI.



Berkaitan dengan ASEAN-China Free Trade Agrement (ACFTA). Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian RI untuk menetapkan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 kebijakan/program di bidang pertanian untuk mengurangi dampak negatif, dan memberikan keuntungan/ keunggulan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia serta mendukung aksi nyata. 

Menindaklnjuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI dan UU No 47 tahun 2009 tentang APBN tahun anggaran 2010 pasal 9, Komisi IV DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan menghadirkan produsen pupuk pelaksana Bantuan Langsung Pupuk (BLP) dan pelaksana subsidi benih.

4. Rapat Kerja Menteri Pertanian Dengan Komisi IV DPR-RI Tanggal 25 Februari 2010 dan 2 Maret 2010 Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI tentang Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) Subsidi Benih dan Pupuk Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 25 Peruari 2010 dan 2 Maret 2010 (lanjutan). Raker tersebut selain dihadiri oleh pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian juga dihadiri oleh Pokja Pupuk dan Direktur Utama BUMN pelaksana PSO subsidi benih dan pupuk (Holding pupuk, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani dan PT. Berdikari). Pokok-pokok materi Raker meliputi : latar belakang dan tujuan subsidi, kebijakan dan arah pengembangan, evaluasi realisasi pelaksanaan subsidi tahun 2009, rencana tahun 2010, permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut ke depan. Penjelasan materi tersebut disampaikan pada tanggal 25 Pebruari 2010 pukul 10.00 sampai dengan 14.00 WIB dan dilanjutkan pada tanggal 2 Maret 2010 dengan topik bahasan tanggapan atas pertanyaan anggota Dewan pada tanggal 25 Februari 2010. Isu-isu pokok yang menjadi tanggapan/pertanyaan dan saran anggota Dewan secara umum meliputi 4 (empat) isu pokok, yaitu : (1) perlunya merumuskan program pengembangan benih; (2) rumusan program pengembangan pupuk; (3) kajian program pupuk yang komprehensif dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan bahan baku (gas) dan faktor lain; dan (4) laporan keuangan BUMN. Pertanyaan anggota Dewan telah ditanggapi dalam bentuk jawaban tertulis dan disampaikan ke anggota Dewan saat Raker (lanjutan tanggal 2 Maret 2010). Pokok-pokok kesimpulan/rumusan antara lain : 

Komisi IV DPR-RI menyetujui penggunaan anggaran kurang bayar pupuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1,5 Trilyun dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan dan upaya pencapaian swasembada pangan dan swasembada pangan berkelanjutan.



Komisi IV DPR-RI menyetujui anggaran bantuan ternak sapi sebesar Rp. 250 Milyar untuk dilaksanakan berdasarkan pola PSO dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan dan menyetujui anggaran sebesar Rp. 105 Milyar untuk pengadaan unit pengolahan pupuk


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 organik dengan pola PSO, selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk menetapkan pelaksana PSO. 

Komisi IV DPR-RI meminta Menteri Pertanian RI untuk melakukan kajian dan skenario pengurangan penggunaan pupuk anorganik dan mendorong peningkatan penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk berimbang spesifik lokasi.



Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian RI untuk melaksanakan program desentralisasi produksi pupuk organik di seluruh kabupaten/kota paling lambat tahun 2014.



Komisi IV DPR-RI menyetujui perubahan nomenklatur sarana dan prasarana pada kegiatan PSO/subsidi Cadangan Benih Nasional menjadi sarana, prasarana, pembinaan dan pendampingan.

5. Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Eselon I Terkait dengan Komisi IV DPR-RI tentang Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010 ke Provinsi Riau, Jawa Timur dan Papua Tanggal 27 Mei 2010 Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Eselon I Terkait dengan Komisi IV DPR-RI dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2010, membahas hasil temuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 20092010. Beberapa temuan hasil kunjungan kerja yang merupakan tanggung jawab binaan dan telah ditanggapi oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut: a. Provinsi Riau 

Dengan berbagai keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah untuk memfasilitasi pemberian bantuan kepada petani khususnya untuk subsidi pupuk, maka belum seluruh kebutuhan yang diusulkan pemerintah daerah dapat terpenuhi, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan bahkan kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah terutama pada saat musim tanam. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengupayakan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, melalui penetapan skala prioritas pengalokasian per sub sektor serta pelaksanaan penyaluran pupuk dengan pola tertutup. Disamping itu juga dilakukan upaya pengawasan melalui pemberdayaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di kabupaten maupun di tingkat provinsi.



Mengenai kekurangan Alsin Pembuatan Pupuk Organik (APPO) akan menjadi perhatian melalui upaya pembinaan penyediaan melalui kredit, dan atau program bantuan sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan calon kelompok penerima.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 

Mengenai masalah serangan babi hutan (keluhan di Gapoktan Prima) akan menjadi perhatian untuk dilakukan upaya-upaya pembinaan. Program dan kegiatan yang selama ini telah dan akan terus dikembangkan dalam rangka memperkuat perlindungan tanaman pangan dan antisipasi dampak perubahan iklim, antara lain melalui program penguatan kelembagaan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), penguatan Brigade Proteksi, penguatan kelembagaan petani/kelompok SL-PHT, penguatan petugas pengendalian OPT (PPOPT), pengamatan dan peramalan dini, penyelenggaraan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT), sekolah lapangan iklim (SL-I), serta bantuan fasilitasi bahan dan alat pengendalian terutama bagi daerah yang terkena eksplosi ganggungan OPT dan dampak perubahan iklim.



Usulan/proposal program kegiatan APBN-P 2010 dan APBN 2011 dari Provinsi Riau akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam merencanakan dan mengalokasikan program kegiatan untuk Provinsi Riau.

b. Provinsi Jawa Timur 

Pasokan gas untuk industri pupuk PT. Petrokimia Gresik akan mengalami penurunan akibat penurunan produksi sumur gas pagerungan maupun berakhirnya beberapa kontrak pasokan gas, sehingga PT. Petrokimia Gresik telah mengupayakan pasokan dari sumber lainnya meskipun harga gas akan mengalami kenaikan sampai US$ 5,59/MMBTU agar pabrik tetap dapat berproduksi. Meningkatnya harga gas untuk industri pupuk tentunya akan berdampak terhadap harga pupuk serta semakin tingginya beban subsidi pupuk yang harus ditanggung pemerintah. Untuk itu sangat diperlukan dukungan kebijakan lintas sektor untuk kelangsungan industri pupuk serta pengamanan ketahanan pangan nasional.



Dengan kesulitan finansial yang dialami PT. Petrokimia Gresik dikhawatirkan akan mengganggu ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut kewajiban pemerintah untuk membayar kekurangan bayar subsidi pupuk tahun 2008 baik untuk PT. Petrokimia Gresik maupun produsen lainnya telah diusulkan anggarannya melalui APBN dan APBN-P tahun 2010. Dalam Undang-Undang No.47 tahun 2009 tentang APBN 2010 telah dialokasikan dana untuk kekurangan bayar Rp. 1,5 trilyun, sehingga dari total kekurangan bayar sejumlah Rp. 2,89 trilyun telah dibayar Rp. 900 milyar pada tahun 2009, diharapkan pada tahun 2010 dapat dibayar Rp. 1,5 trilyun dan sisanya Rp. 458 milyar dapat dibayar pada tahun 2011.



Mengenai kerjasama PT. Petrokimia Gresik dengan Jordan Phosphate Mining Co.Ltd (JPMC), Exxon Mobil, Mitsui, Mitsubishi dan Qatar,


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 langkah yang perlu didorong dalam rangka memenuhi kekurangan pasokan fosfat, KCl, belerang dan amoniak. 

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina diatur mengenai pelabelan benih, yang tidak mengharuskan label benih menggunakan hologram. Namun demikian saran penggunaan hologram pada label benih untuk menjamin mutu benih sampai ke petani akan menjadi perhatian.



Pengawasan pendistribusian benih padi bersubsidi sudah dan terus dilakukan mengacu dan sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian No. 24/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2010 dan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2010. Namun demikian pada pelaksanaannya di lapangan sering mengalami kendala sehingga masih ditemukan keluhan mengenai jadwal distribusi benih yang tidak sesuai musim tanam. Untuk itu pengawasan pendistribusian benih akan lebih diintensifkan lagi.

c. Provinsi Papua Tidak ada temuan yang langsung menjadi tanggung jawab Ditjen Tanaman Pangan. Namun demikian akan dilakukan upaya-upaya dan koordinasi dengan Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka mendukung pengembangan tanaman pangan, khususnya dalam program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFFE). 6. Rapat Kerja Gabungan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, dan Menteri Negara BUMN dengan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR-RI, Tanggal 16 Juni 2010 a. Rapat Kerja Gabungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI (Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM) bersama pimpinan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2010 mulai pukul 09.30 s/d 15.00 WIB, bertempat di Ruang KK II DPR-RI. b. Peserta:  DPR RI: anggota Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII  Pemerintah: - Menteri Koordinator Perekonomian - Menteri Perindustrian - Menteri Perdagangan - Menteri Pertanian (diwakili Plh. Direktur Jenderal Tanaman Pangan) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Menteri Negara BUMN - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP.MIGAS)


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 -

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP.MIGAS) Direktur Utama PT. Pertamina Direktur Utama PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

c. Pokok-pokok hasil pembahasan meliputi; 



Pemantapan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan gas nasional dilakukan melalui: -

Pemanfaatan gas bumi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keekonomian pengembangan lapangan

-

Urutan prioritas pemanfaatan gas bumi adalah 1) peningkatan produksi minyak dan gas bumi, 2) bahan baku dan energi industri pupuk, 3) tenaga listrik, dan 4) bahan bakar/bahan baku industri lainnya

-

Apabila terjadi shortage di suatu wilayah dapat dilakukan realokasi pasokan gas bumi/swap sebagai salah satu bentuk contingency planning.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pasokan gas saat ini meliputi: -

Pengalihan (jika memungkinkan) contracted gas berupa swap dan realokasi gas ekspor ke dalam negeri,

-

Untuk uncontracted gas dilakukan dengan mengimplementasikan Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri,

-

Re-evaluasi potential demand dan kemungkinan penggunaan energi alternatif.



Untuk meningkatkan kemampuan pendistribusian gas dari sumber pasokan ke pengguna, pemerintah mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur antara lain: 1) pembangunan receiving terminal di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur/Jawa Tengah; 2) pembangunan jaringan gas kota di Surabaya, Palembang, Tarakan, Bekasi, Sengkang, Bontang, Blora, Depok; serta 3) pembangunan jaringan transmisi Gresik-Semarang, Semarang-Cirebon, dan Kalimantan-Semarang.



Dalam mendorong peningkatan gas dalam negeri, pemerintah mengusulkan agar dilakukan penetapan kebijakan harga gas dalam negeri dengan memperhatikan nilai keekonomian usaha, pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi, kesetaraan antara kepentingan produsen dan konsumen gas bumi. Harga gas dimaksud dapat berupa eskalasi antara harga minyak bumi, harga produk, atau kombinasi harga keduanya.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 d. Pokok-Pokok Tanggapan/Masukan Anggota DPR-RI 

Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, khususnya pasal 22 “batas maksimum pemenuhan gas untuk dalam negeri yang hanya 25% dari total produksi” dipandang sudah tidak layak melihat perkembangan kebutuhan gas dalam negeri;



Sesuai dengan Grand Strategy Rencana Pembangunan Pemerintah (RPJP, RPJM, RKP) pemenuhan gas seharusnya diprioritaskan untuk sektor andalan dan menguasai hajat hidup masyarakat luas seperti industri pupuk dalam rangka mendukung sektor pertanian;



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, untuk itu diusulkan agar perlakuannya dibedakan dengan barang lain (barang non pengawasan), dan pendistribusiannya agar ditangani satu pintu oleh Kementerian Teknis Pengguna (Kementerian Pertanian);



Perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur gas sesegera mungkin;



Untuk mempercepat realisasi peremajaan pabrik pupuk yang sudah berumur tua, Pemerintah agar menerbitkan kebijakan untuk menjamin pasokan gas untuk bahan baku pupuk sebagai persyaratan penjaminan kredit dari perbankan.

e. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, Rapat Kerja Gabungan dan Pemerintah menyepakati kesimpulan sebagai berikut: 

Agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diamanatkan dalam Pansus BBM;



Dalam upaya mengatasi kelangkaan pasokan gas untuk industri dalam negeri, agar Pemerintah segera membuat rencana aksi kebijakan prioritas antara lain melalui: 1) percepatan realisasi investasi migas lapangan gas baru seperti Donggi Senoro, Masela, dan Natuna D. Alpha; 2) re-negoisasi kontrak penjualan gas ke luar negeri (utamanya Singapura); dam 3) percepatan produksi lapangan gas baru serta pengembangan Coal Bed Methane (CBM);



Dalam upaya menghubungkan antara pusat-pusat sumber gas yang berada jauh dari pusat konsumen, agar Pemerintah segera membuat rencana aksi pembangunan infrastruktur khususnya jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi serta LNG dan CNG receiving terminal;



Dalam upaya mengurangi disparitas harga gas domestik dan harga di pasar internasional, agar Pemerintah membuat Kebijakan Harga (pricing policy) gas dalam negeri sehingga industri dalam negeri mampu bersaing di pasar global.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 7. Rapat Kerja Menteri Pertanian Dengan Komisi IV DPR-RI Tanggal 17 Juni 2010 Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI pada tanggal 17 Juni 2010 membahas agenda : 1) hasil pemeriksaan BPK-RI Semester II T.A. 2009; 2) realisasi penyerapan anggaran dan kegiatan monitoring evaluasi dari APBN Tahun 2009 serta indikator keberhasilan; 3) tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010; dan 4) menjawab pertanyaan tertulis Komisi IV DPR-RI. Beberapa permasalahan yang merupakan tanggung jawab binaan dan telah ditanggapi oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada rapat Kerja tersebut meliputi: a. Serapan APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2009 (Satker Daerah dan Pusat) mencapai Rp. 937,05 milyar atau 93,36% dari total pagu Rp. 1.003,72 milyar. Realisasi serapan anggaran tersebut terdiri atas: (1) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Rp. 60,62 milyar atau 86,87% dari pagu Rp.69,78 milyar, (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp.484,38 milyar atau 92,74% dari pagu Rp.522,29 milyar, (3) Program Pengembangan Agribisnis Rp.23,29 milyar atau 97,03% dari pagu Rp.24 milyar, dan (4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp.368,63 milyar atau 95,09% dari pagu Rp.387,65 milyar. b. Indikator keberhasilan program dan kegiatan APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2009 antara lain dapat diukur dari pencapaian produksi, luas panen dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan. 

Produksi tanaman pangan tahun 2009 (Angka Sementara BPS) secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun 2008. Produksi padi mencapai 64,329 juta ton GKG, naik 6,64% dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP), jagung 17,592 juta ton pipilan kering, naik 7,81% dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP), kedelai 973 ribu ton biji kering, naik 25,39% dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP), kacang tanah 777 ribu ton biji kering, naik 0,91% dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP), kacang hijau 314 ribu ton biji kering, naik 5,37% dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP), ubi kayu 22,029 juta ton umbi basah, naik 1,25% dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP), dan ubi jalar 2,044 juta ton umbi basah, naik 8,61% dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP). Capaian produksi tersebut membuat Indonesia mampu melestarikan swasembada padi/beras dan jagung, serta mengurangi ketergantungan impor kedelai.



Luas panen komoditas utama tanaman pangan tahun 2009 sebagian besar mengalami peningkatan dibanding tahun 2008, kecuali untuk kacang tanah dan ubi kayu.



Produktivitas komoditas utama tanaman pangan tahun 2009 seluruhnya mengalami peningkatan dibanding tahun 2008, dengan kisaran peningkatan antara 1,77-3,84%.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 c. Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI Pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010 sebagai berikut : 

Terkait masalah peningkatan kualitas pelaksanaan LM3, akan terus ditingkatkan mulai dari tahap seleksi proposal permohonan, peningkatan kualitas pengelola melalui pelatihan, pembinaan/asistensi, serta pemantauan dan evaluasi.



Pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi benih secara terus menerus diupayakan ditingkatkan termasuk upaya perbaikan penggunaan hologram pada label benih untuk menjamin mutu benih sampai ke petani. Langkah-langkan peningkatan pengawasan sertifikasi benih antara lain melalui: peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengawas benih, penyediaan insentif bagi Petugas Pengawas Benih (PBT), peningkatan kapasitas kelembagaan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih yang ada di masing-masing daerah/provinsi, serta peningkatan metode pengujian mutu benih sesuai dengan perkembangan teknologi.



Pada tahun anggaran 2010, melalui APBN sektoral Ditjen Tanaman Pangan dialokasikan anggaran program dan kegiatan pengawasasan mutu dan sertifikasi benih di 32 BPSBTPH seluruh Indonesia (tambah 3 unit BPSBTPH dibanding tahun 2009 yang hanya 29 BPSBTPH), serta penyediaan insentif untuk Petugas Pengawas Benih (PBT) 688 orang di seluruh provinsi. Penyediaan anggaran insentif tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja fungsi pengawasan mutu benih.



Terkait permintaan pengalokasian pupuk bersubsidi bagi kelompok tani tanaman pangan di lahan hutan yang selama ini tergabung dalam LMDH, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per kepala keluarga kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar. Petani yang dimaksud adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.



Oleh karena itu, petani atau kelompok tani yang mengusahakan tanaman pangan di lahan hutan, juga masuk dalam kelompok sasaran yang memperoleh pupuk bersubsidi, sepanjang pengusahaan lahannya tidak melebihi dari 2 (dua) hektar setiap musim tanam per kepala keluarga.



Sesuai dengan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan pola tertutup, tentunya kelompok tani tersebut terlebih dahulu harus menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh pupuk bersubsidi yang dibutuhkan. 

Akan terus dilakukan kajian tentang subsidi pupuk dan telah dicanangkan pelaksanaan uji coba subsidi langsung kepada petani pada tanggal 8 Juni 2010 di kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.



Secara bertahap Pemerintah memang bermaksud meningkatkan alokasi dan penggunaan subsidi pupuk organik, yang juga mendapat respon yang sangat positif dari petani. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya serapan pupuk organik bersubsidi sebanyak 244 ribu ton (258,82%) dibandingkan dengan serapan tahun 2008.



Upaya untuk mendorong penggunaan pupuk berimbang dan pupuk organik telah dilakukan upaya-upaya antara lain: pemberian Bantuan Langsung Pupuk (BLP) berupa Pupuk Organik Granular (POG) dan Pupuk Organik Cair (POC) sejak tahun 2008 dan masih dilanjutkan sampai tahun 2010 dengan jumlah volume dan cakupan areal yang terus mengalami peningkatan. Selain itu juga dilakukan program fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan petani untuk memproduksi sendiri pupuk organik yang akan mereka gunakan yang bahan bakunya banyak tersedia, melalui bantuan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) sejak tahun 2006 dan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O) sejak tahun 2008 sampai sekarang.



Masukan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan serta masukan dalam merencanakan dan mengalokasikan program kegiatan RAPBN Tahun Anggaran 2011.

d. Jawaban pertanyaan tertulis Komisi IV DPR-RI. Permasalahan yang ditanggapi dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tanaman Pangan meliputi : 

Langkah konkrit yang akan pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya beralihnya petani menjadi tenaga pekerja di luar pertanian dan apakah ini akan mempengaruhi target produksi dan swasembada pangan untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan mewujudkan kedaulatan pangan.



Kenaikan harga pupuk kali ini merupakan pukulan telak bagi petani, karena sejak awal April 2010, pemerintah lewat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2010 menaikkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Akibatnya, petani akan menghadapi masalah berat di tengah rendahnya harga jual gabah. Kenaikan harga pupuk merupakan bukti ketidakberdayaan pemerintah dalam menyejahterakan petani. Lebih dari itu pemerintah sepertinya tidak mengusahakan mencari alternatif pupuk kimia.



PT. Bisi Internasional melalui distributornya, PT. Tanindo, menjanjikan lahan percontohan (demplot) dan pendampingan intensif kepada petani


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Desa Jambangan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. 

Hujan yang masih turun dimanfaatkan petani di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, serta DI. Yogyakarta tetap menanam padi. Masih turunnya hujan juga membuat petani tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk penggunaan mesin pompa.



Hujan deras yang terus berlangsung di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyebabkan air waduk Rawa Bening Senin (17/5) mencapai 463,56 meter di atas permukaan laut (mdpl) melebihi elevasi normal 463,3 mdpl. Akibatnya sawah di Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, dan Banyubiru biasanya bebas dari genangan air kini terendam.



Upaya pemerintah menarik investor untuk menanamkan modalnya di pertanian skala luas (food estate) Merauke Papua, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Setelah beberapa bulan upaya ini bergulir, jumlah investor ternyata masih sangat minim.



Serangan hama wereng batang coklat (WBC) terhadap tanaman padi semakin luas. Wilayah yang terserang meliputi 130 kabupaten naik 11 persen dari bulan April kemarin.



Serangan hama wereng batang coklat terhadap lahan-lahan persawahan kian mengkhawatirkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan serangan wereng tahun ini salah satunya adalah penggunaan padi hibrida dan kesalahan pemakaian pestisida.

8. Rapat Dengar pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Eselon I terkait dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 26 Juli 2010 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan gabungan dengan Sekjen Kementerian Kehutanan, Sekjen Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan Direktur Utama Perum Bulog. Agenda yang dibahas meliputi: (1) tanggapa/jawaban atas hasil Kunjungan Kerja DPR-RI pada reses masa persidangan III tahun sidang 2009-2010 ke Provinsi Lampung, Jawa Tengah dan NTB, (2) rencana Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2009-2010 ke Provinsi NAD, NTT dan Maluku Utara tanggal 2-5 Agustus 2010. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, dihadiri para anggota, Sekretaris Jenderal Kementerian dan pejabat eselon I terkait, Direktur Utama Perum Bulog, serta yang mewakili Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani. Temuan dan saran Komisi IV DPR-RI hasil Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung, Jawa Tengah dan NTB yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah ditanggapi dan ditindaklanjuti. Pokok-pokok temuan dan saran yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain: masalah peningkatan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 produktivitas dan mutu hasil, serangan organisme pengganggu tanaman khususnya wereng batang coklat (WBC), pengembangan mekanisasi prapanen dan alsin pembuatan pupuk organik, serta pengembangan perbenihan. Rencana Kunjungan Kerja pada reses masa persidangan IV tahun 2009-2010 disepakati ke tiga provinsi yaitu NAD, NTT dan Maluku Utara tanggal 2-5 Agustus 2010. Dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengusulkan pilihan obyek kunjungan: untuk provinsi NAD kegiatan SL-PTT Kedelai di Kabupaten Bireun, provinsi NTT SL-PTT Jagung di Kabupaten Sumba Barat, dan untuk provinsi Maluku Utara diusulkan UPJA Center di Kabupaten Halmahera Timur. Rancangan usulan tersebut telah dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Humas Sekjen Kementerian Pertanian. 9. Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Tanggal 1 September 2010 Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 tentang RKA-KL 2011, dengan kesimpulan antara lain: a. Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian sepakat bahwa posisi RAPBN Tahun 2011 adalah bagian dari pelaksanaan Program RPJMN Tahun 20102014 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yang dilaksanakan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR RI. b. Komisi IV DPR RI menyetujui Rancangan RKA-KL Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2011 sebesar Rp.16.802.099.774.000,- dengan sumber dana: -

Rupiah Murni sebesar Rp.16.102.296.100.000,-

-

PNBP/BLU sebesar Rp.79.703.674.000.-

-

PHLN/PDN sebesar Rp.620.100.000.000.-

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas secara mendalam dengan Eselon I Kementerian Pertanian. c. Komisi IV DPR RI menerima usulan Subsidi/PSO Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.17.501.200.000.000,- dan meminta agar pelaksanaan subsidi/PSO dilaksanakan dengan tepat, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan distribusi tidak terulang kembali. d. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan: 

Data tertulis mengenai kredit yang sudah disalurkan yang subsidi bunganya bersumber dari APBN,



Meminta Kementerian Pertanian untuk menjalankan e-procurement dalam pelaksanaan APBN untuk menghindari kebocoran anggaran.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 e. Komisi IV DPR RI mendukung pelaksanaan ujicoba subsidi langsung pupuk kepada petani pada tahun 2011 di 10 (sepuluh) kabupaten/kota, setelah Komisi IV DPR RI melakukan evaluasi terhadap ujicoba subsidi langsung pupuk kepada petani di Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan ke Badan Anggaran untuk memindahkan anggaran pos subsidi (BA 999) di Kementerian Keuangan ke pos Belanja K/L (BA 018) di Kementerian Pertanian. f.

Komisi IV DPR RI akan mempelajari kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp.2,397 triliyun kepada Holding Pupuk berdasarkan audit BPK Nomor: 51/S/2010, dan selanjutnya akan memperjuangkannya dalam RAPBN Tahun Anggaran 2011.

g. Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional untuk meminta penjelasan tentang dukungan program perluasan areal pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, bersama Kementerian Pertanian. 10. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI Tanggal 21 September 2010 dan 23 September 2010 Rapat Dengar Pendapat (RDP) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI dilaksanakan pada tanggal 21 September 2010 dan dilanjutkan pada tanggal 23 September 2010 dengan topik tentang RKAKL Tahun 2011. Topik RKAKL diuraikan menjadi: kebijakan dan sasaran strategis, rancangan program dan kegiatan APBN, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan tanaman pangan tahun 2011. Sejalan dengan restrukturisasi program perencanaan pembangunan nasional, program pembangunan tanaman pangan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun anggaran 2011, dirumuskan melalui satu program yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan, dengan sasaran meliputi a) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penyediaan benih serta b) pengamanan produksi dan penanganan pasca panen yang efisien. Kegiatan anggaran sektoral (BA 018) difokuskan pada delapan kegiatan utama yaitu: a. Pengelolaan produksi tanaman serealia melalui SL-PTT padi non hibrida 2,2 juta ha, padi hibrida 229 ribu ha, padi lahan kering 350 ribu ha dan jagung hibrida 207 ribu ha, demfarm gandum, sorgum dan hotong dengan total anggaran Rp.475,383 milyar ; b. Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian melalui SL-PTT kedelai 300 ribu ha, kacang tanah 100 ribu ha dan kacang hijau 10 ribu ha dengan total anggaran Rp. 181,342 milyar;


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 c. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan melalui BLBU padi 67.500 ton, jagung 4.312 ton, kedelai 17 ribu ton, kacang tanah 12 ribu ton, kacang hijau 250 ton, ubi kayu 65,4 juta stek, ubi jalar 328,68 juta stek. Melalui CBN padi non hibrida 15 ribu ton, jagung komposit 1.115 ton, jagung hibrida 2.781 ton, kedelai 2.800 ton dengan total anggaran Rp.1,806 triliyun; d. Penanganan pasca panen tanaman pangan untuk efisiensi pasca panen padi 68 unit di 68 kabupaten, alat pengering padi 83 unit di 83 kabupaten, efisiensi pasca panen jagung 15 unit di 15 kabupaten, dan efisiensi pasca panen komoditi pangan lainnya 3 unit di 3 kabupaten, dengan total anggaran Rp.92,508 milyar; e. Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI melalui operasional BPTPH di 32 provinsi, Biaya Operasional Petugas Pengendali OPT/Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali OPT (BOP POPT/THL TB POPT) 4.040 orang, SL-PHT 505 unit dan SL-Iklim 250 unit, operasional perlindungan tanaman 126 unit, dengan total anggaran Rp.85 milyar; f.

Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih dengan total anggaran Rp.6 milyar;

g. Pengembangan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan total anggaran Rp.7 milyar; h. Dukungan manajemen dan teknis dengan total anggaran Rp. 206,024 milyar. Kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat tersebut antara lain: a. Komisi IV DPR RI menyetujui Rancangan RKA-KL Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp.2.859.025.958.000,Selanjutnya Komisi IV IV DPR RI meminta kepada Eselon I Kementerian Pertanian untuk melakukan penyesuaian RKA-KL Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran yang berkembang yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI dan meminta penjelasan secara tertulis yang dilengkapi dengan data. b. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Menteri Keuangan untuk mengalokasikan kekurangan anggaran yang belum tertampung dalam anggaran Kementerian Pertanian yaitu untuk kegiatan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) sebesar Rp1,952 trilyun dan Pemulihan Kesuburan Lahan sebesar Rp.1,052 trilyun. c. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP), dan Pemulihan Kesuburan Lahan dilaksanakan dengan cara Public Service Obligation (PSO).


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 d. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam pembahasan program Tahun Anggaran 2012 menyertakan laporan tertulis terhadap evaluasi program dan kinerja Kementerian Pertanian tahun sebelumnya termasuk hambatan-hambatan dan regulasi yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Penyusunan Bahan Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Tanggal 18 Oktober 2010 Penyusunan Bahan RDP Sekjen Kementan Hari Senin Tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI Tahun 20092010 (NAD, NTT, Maluku Utara). Pokok-Pokok Temuan Yang Berkaitan dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. a. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 

Jumlah pasokan gas masih tetap menjadi isu utama di PT Pupuk Iskandar Muda Lhokseumawe, seperti misalnya harga dan pasokan gas bumi tidak normal, sehingga berdampak pada kegiatan operasional, menjadi tidak optimal, kinerja menurun sehingga produksi pupuk urea juga menurun.



Peninjauan ke Lembaga Distribusi Pangan Msyarakat (LDPM) gapoktan Blang Iteh, Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuto Baro, Kabupaten Aceh Besar; petani mengungkapkan tidak pernah menerima dan menikmati bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah dan mengharapkan agar bantuan tersebut efektif dan nyata bisa dinikmati petani hingga ke pelosok desa. Komisi IV juga akan meminta Kementerian Pertanian untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Aceh khususnya yang menyangkut bantuan pupuk bersubsidi yang belum menyentuh petani Desa Babah Jurong dan bantuan alsintan.



Bantuan Pemerintah (BLBU) kepada petani belum merata, penetapan bantuan benih melalui BLBU direncanakan dengan sebaik-baiknya. Rencana penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan petani, kemampuan dan sarana pengembangan produksi tanaman pangan baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun lokasi bantuan.

b. Provinsi Nusa Tenggara Timur Waduk Tilong terletak di Kabupaten Kupang berfungsi sebagai sumber air bagi lahan pertanian disekitarnya, bagi petani setempat bantuan yang diperlukan adalah penyediaan alsintan seperti hand traktor atau traktor roda empat untuk keperluan lahan pertanian mereka. Oleh karena itu, program alsintan dari Kementerian Pertanian diharapkan dapat membantu petani di Kabupaten Kupang agar hasil produksi mereka juga meningkat. c. Provinsi Maluku Utara Masih ditemukan distribusi pupuk belum lancar dan harga masih tinggi.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 12. Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Tanggal 15 Desember 2010 Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Tanggal 15 Desember 2010 dengan topik yang dibahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA. 2010, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2010 dan Rencana Pelaksanaan APBN 2011 serta Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011 Ke Provinsi Bangka Belitung, Bali Dan Kalimantan Tengah Tanggal 27-31 Oktober 2010. Dalam Rapat Kerja kali ini bahan yang disiapkan oleh Ditjen Tanaman Pangan antara lain : Realisasi Kegiatan Utama APBN 2010 Ditjen TP baik Sektoral maupun Subsidi; Perkembangan Pelaksanaan APBN-P Tahun 2010; Realisasi Anggaran 2010; Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010 (ARAM-III); Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK TA. 2010; S. Rapim 1. Rapim 15 Januari 2010 Rapim ini merupakan Rapim tingkat Kementerian Pertanian yang pertama pada tahun 2010. Pada Rapim kali ini Menteri Pertanian tidak dapat hadir karena pada saat yang bersamaan dipanggil oleh Presiden. Selanjutnya Rapim dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian. Agenda utama yang dibahas adalah : Percepatan penyelesaian Reformasi Birokrasi; Konsep Struktur Eselon II lingkup Kementrian Pertanian; serta Arahan Menteri Pertanian, dengan kesimpulan sebagai berikut: a. Terkait masalah percepatan penyelesaian Reformasi Birokrasi, agar dilakukan reformasi birokrasi secara maksimal dengan persyaratan yang ditetapkan oleh MENPAN, agar masuk bulan Juni 2010, dan segera memasukkan rancangannya ke anggaran 2011. Selanjutnya agar segera dilakukan peningkatan disiplin kepada pegawai lingkup Kementerian Pertanian dengan segala konsekuensinya. Untuk Staf Ahli Menteri Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian agar menyiapkan SDM/personil untuk mengerjakan agenda reformasi birokrasi ini. b. Konsep Struktur Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian agar disiapkan oleh Sekretariat Jenderal melalui konsinyering bersama-sama dengan Eselon I. maksimal 2 minggu setelah Rapim tanggal 15 Januari 2010. Selain itu siapkan sekenario usulan struktur Eselon I alternatif kedua, bila sekenario usulan ini tidak diakomodir. Sebaiknya fungsi perijinan lingkup Kementerian Pertanian dikembalikan ke Eselon I masing-masing, hal ini akan lebih mempercepat proses penyelesaian ijin, dengan prinsip setiap masyarakat yang mengurus satu jenis perijinan cukup di satu pintu/satu tempat saja. Segera disusun guidance/panduan mengenai Key Reformance Indikator sehubungan dengan agribisnis sebagai inti wawasan pembangunan pertanian. Berkaitan dengan UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, usulkan kajian mengenai konsekuansi dari UU tersebut kaitannya dengan penyesuaian struktur organisasi di Ditjen Peternakan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 c. Program 100 hari yang merupakan kontrak kinerja Menteri Pertanian agar disosialisasikan di pusat dan daerah secara utuh dengan langkah-langkah pelaksanaannya dan dilaksanakan pada saat 1 minggu sebelum dan 1 minggu sesudah program 100 hari berakhir (28 Januari 2010). d. Agenda kegiatan tahun 2010 yang akan dihadiri Menteri Pertanian dan Presiden agar dirancang dan disusun dengan baik dan dikomunikasikan dengan pihak terkait di luar Kementerian Pertanian agar terjadi kerjasama yang baik. Agenda dengan luar negeri harus lebih aktif lagi dan perlu dipersiapkan dengan matang dari sekarang. 2. Rapim 8 Pebruari 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang pada tanggal 8 Pebruari 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian, dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian dan seluruh Pejabat Eselon I dan beberapa Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Agenda utama yang dibahas pada Rapim kali ini antara lain: 1) Persiapan Raker Mentan dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 10 Februari 2010 oleh Sekjen Kemtan; 2) Cetak Biru Kedelai oleh Dirjen Tanaman Pangan; 3) Kajian Subsidi Pupuk (oleh PSEKP); dan 4) Metodologi Audit Lahan dan Audit Populasi Sapi Betina oleh Kepala Pusdatin. Pokok-pokok kesimpulan dan arahan pada Rapim tersebut : a. Segera siapkan secara matang bahan Rapat Kerja dengan Komisi IV DPRRI, tanggal 10 Februari 2010, dan tambahkan materi Free Trade Agreement (FTA) sebagai bahan pendukung. b. Lakukan koordinasi dan kajian dengan stakeholder perbenihan/perbibitan dengan perusahaan importir dan dapat bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi untuk membangun mutu benih/bibit nasional. c. Segera lakukan kajian mengenai isu kedelai transgenik serta melakukan audit lahan dengan fokus one village one product. d. Segera rumuskan Grand Design jangka panjang (25 tahun) mengenai riset pupuk dan lahan, hal ini agar dapat menjadi acuan bagi pengguna dimasa yang akan datang. e. Segera terbitkan Pedoman Umum (PEDUM) tentang: PUAP, LM3 dan Pedum sejenisnya. f.

Kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab serta jangan terpengaruh dengan isu-isu dari luar.

3. Rapim 22 Pebruari 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal dan seluruh Pejabat Eselon I serta beberapa Pejabat Eselon II. Pada Rapim kali ini agenda yang dibahas meliputi: 1) Pupuk dan Pemupukan dari Sisi Ketersediaan Teknologi oleh Kepala Badan Litbang Pertanian; 2) Rencana Pilot Project Subsidi Pupuk Langsung ke Petani di 33 Kabupten oleh


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Dirjen Tanaman Pangan dan PSEKP; 3) Strategi Operasional Penyediaan Pupuk Organik dan Pupuk Alternatif untuk Antisipasi Naiknya HET Pupuk oleh Dirjen PLA; 4) Strategi Menggerakkan Penyuluh untuk Kampanye Pupuk Organik dan Pupuk Alternatif serta Diversifikasi Pangan oleh Kepala BPSDMP. Pada Rapim tersebut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapat kesempatan untuk memaparkan topik mengenai Rencana pilot project subsidi pupuk langsung ke petani di 33 Kabupaten. Arahan Menteri Pertanian pada Rapim tersebut sebagai berikut : a. Lakukan kajian secara detail terhadap masalah Subsidi Pupuk, dan temukan solusi yang terbaik serta pertimbangkan faktor efektivitas, efisiensi, ekonomi dan dampaknya, lakukan dalam waktu dekat. b. Bentuk tim subsidi pupuk, Badan Litbang sebagai ketua, wakil ketua Ditjen PLA dengan anggota eselon I terkait. Masukkan isu-isu penting sebagai bahan pertimbangan yaitu : penghematan anggaran, cetak sawah baru dan prioritas level produsen atau pengguna dan apa dampak yang timbul dimasyarakat jika subsidi bergeser dari angka Rp. 17,5 triliun. c. Segera diselesaikan Pedoman Umum (Pedum) dan petunjuk teknis (JUKNIS), SOP untuk seluruh kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2010 sehingga tidak menjadi penghambat pelaksanaan tahun 2010. d. Segera lakukan upaya perbaikan dalam budaya kerja pada Kementerian Pertanian dan lakukan pemamantauan secara efektif terhadap tingkat disiplin kerja pegawai dan siapkan sarana/prasarana yang dibutuhkan (untuk penyandang cacat harus didukung/ditunjang sarana dan prasarana yang memungkinkan dalam waktu dekat).Tingkatkan kualitas layanan sebak mungkin ditingkat Pusat/Daerah/UPT dilingkungan Kementerian Pertanian, hal ini dalam rangka remunerasi melalui Reformasi Birokrasi. e. Lakukan segera pembinaan terhadap unit kerja yang berkaitan dengan layanan publik termasuk perizinan dan UPT-UPT yang ada secara intensif, terkait adanya keluhan publik tentang kasus pungutan-pungutan yang tidak legal. f.

Segera rumuskan terkait Diversifikasi dalam mendukung Ketahanan Pangan dan tingkatkan upaya-upaya yang inovatif terhadap sumber pangan non beras dengan melakukan kampanye kepada masyarakat bahwa sumber karbohidrat non beras bukan barang inferior (tidak mengkonsumsi beras bukan berarti kelas masyarakat bawah).

4. Rapim 12 April 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal dan seluruh Pejabat Eselon I serta beberapa Pejabat Eselon II. Pada Rapim kali ini agenda yang dibahas meliputi: 1) Antisipasi Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk dan Rencana Penggunaan APBN-P Subsidi Pupuk 2010 oleh Dirjen Tanaman Pangan; 2) Laporan Kemajuan Kajian Uji


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Coba Subsidi Pupuk oleh Kepala Badan Litbang Pertanian; 3) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan oleh Badan Ketahanan Pangan; dan 4) Pelaksanaan Inpres No. 1/2010 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010, dan dukungan untuk ”Situation Room” Bina Graha oleh Sekretaris Jenderal. Arahan Menteri Pertanian pada Rapim tersebut sebagai berikut : a. Terkait dengan pelaksanaan uji coba pengalihan subsidi pupuk langsung ke petani, segera pendekatan secara intensif dan melibatkan organisasi petani. Bila SK Tim Pupuk direvisi dengan melibatkan organisasi petani. b. Lakukan penyerasian (pergeseran) anggaran secara rasional dan bijak untuk menutup kekurangan dan subsidi pupuk dari APBN-P yang nampaknya sulit dikompromikan dan kecil kemungkinan untuk mendapat tambahan. Perlu perbaikan database petani yang akurat untuk penyaluran subsidi pupuk pertimbangkan penggunaan pupuk secara berimbang antara organik dan an-organik. c. Terkait dengan upaya pengembangan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi masyarakat, dalam konteks perbaikan kualitas Pola Pangan Harapan, lakukan pengurangan konsumsi karbohidrat (beras, ubi dan sejenisnya) dan tingkatkan konsumsi protein hewani utamanya yang bersumber dari daging unggas dan susu khususnya dari kambing PE. d. Terkait kampanye untuk pemasyarakatan penganekaragaman pangan dan gizi, agar menyentuh semua lapisan masyarakat secara cepat lakukan kampanye yang komprehensif, gunakan media (koran) termasuk media elektronik televisi. e. Terkait dengan Kontrak Kinerja Mentan dengan Presiden tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Inpres No. 1/2010, agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu dan jangan menunggu dead line tetapi selesaikan target secepatnya. f.

Terkait dengan acara kunjungan Presiden ke luar negeri, agar segera ditindaklanjuti dan dilaporkan hasil-hasilnya. Terutama menyangkut kemanfaatan investasi, khususnya Papua Nugini dan Australia.

g. Terkait dengan Inpres No.7/2008, tentang Percepatan Pembangunan Sulawesi Tengah, Inpres No.5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, dan Inpres No.2/2007 tentang Percepatan Rehabilitas dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) agar dipantau pelaksanaannya. h. Untuk pelaksanaan Gernas Kakao di Sulawesi, segera lakukan pendekatan dengan Asosiasi Kakao (Askindo) agar dapat memberikan perlindungan dan penyuluh kepada petani Kakao serta perlu ada industri pengolah Kakao di Sulawesi yang bermitra sejajar dengan petani.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 i.

Terkait Reformasi Birorasi 2011 dan remunerasi, lakukan upaya-upaya terbaik untuk mencapai nilai kinerja instansi terbaik (Wajar Tanpa Pengecualian), agar ditetapkan petugas pelayanan informasi publik dan SOP nya dalam waktu segera dan agar dapat mempertahankan integritas Kementan yang terbaik.

j.

Lakukan dukungan informasi kepada Kemeninfo dengan memberikan data dan informasi yang wajar dan baik.

k. Kelola SMS Center dengan baik untuk menjaring masukan publik dan wujudkan transparansi dalam memberikan keterangan sehingga komunikasi dapat dijalin dengan harmonis. l.

Lakukan audit internal dengan baik, kasus-kasus yang menerpa instansi dan personal pegawai agar dapat diselesaikan secara internal, untuk ke depan perbaiki sistemnya, dan siapkan pranata hukumnya.

5. Rapim 23 Juni 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal dan seluruh Pejabat Eselon I serta beberapa Pejabat Eselon II. Agenda yang dibahas meliputi: 1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2011 oleh Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Ditjen Perkebunan; 2) Kebijakan Tenaga Harian Lepas (THL) Tahun 2011 oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian; 3) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim oleh Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Litbang Pangan. Arahan Menteri Pertanian pada Rapim tersebut sebagai berikut : a. Buat surat ke Menpan dan RB mengenai keberadaan seluruh THL yang ada di Kementerian Pertanian. Upayakan keberadaan penyuluh swadaya pada tahun 2011. b. Lakukan kajian HPP kedelai yang tepat agar ada insentif bagi petani untuk mau menanam kedelai. c. Lakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kebutuhan lahan 2 juta ha. d. Sosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat tentang manfaat dari benih transgenik dan segera lakukan pendekatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. e. Terkait dengan penyusunan anggaran tahun 2011, agar RKP disusun dengan pendekatan potensi wilayah, bukan pada keberadaan SKPD. Agar desain RKP 2011 diarahkan untuk mencapai target-target Kontrak Kinerja. Untuk hortikultura diarahkan juga untuk memenuhi peluang pasar yang sangat besar, contoh pasar untuk Singapura belum dimanfaatkan maksimal. f.

Rancangan kegiatan 2011 didesain dengan struktur organisasi penganggaran yang tepat/efisien, hilangkan inefisiensi, kurangi over head cost, dan agar dilaksanakan secara optimal.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 g. APBN 2011 harus lebih produktif, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan dan pro lingkungan. h. Terkait Reformasi Birokrasi 2011, lakukan upaya-upaya disiplin pegawai dan absensi yang tertib, memasang spanduk “Telah Melakukan Reformasi Birokrasi” serta kendaraan operasional yang semestinya berplat “Merah” dilarang dirubah menjadi plat “Hitam”. i.

Tugas-tugas Wakil Menteri Pertanian antara lain: (a) Upaya menghilangkan dan/atau mengurangi (debttlenecking) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian yang bersifat lintas departemental: b) Upaya perbaikan iklim investasi pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta dan masyarakat di bidang pertanian; (c) Koordinasi pembangunan pertanian untuk mencapai kontrak kinerja, termasuk dalam pelaksanaan Inpres 1 Tahun 2010; (e) Pengembangan Merauke Food and Energy Estate; (f) Koordinasi stabilitas pangan pokok; (g) Mewakili Mentan dalam kegiatan; (h) Melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri atau Staf Khusus; (i) Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.

6. Rapim 1 Juli 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal dan seluruh Pejabat Eselon I serta beberapa Pejabat Eselon II. Agenda yang dibahas meliputi: 1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2011 lanjutan Rapim tanggal 23 Juni 2010 oleh Dirjen PLA, Dirjen P2HP, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian; dan 2) Pembahasan Sinkronisasi Bahan Retreat KIB-II Bidang Litbang dan Penyuluhan Pertanian oleh Sekretaris Jenderal Kemtan. Arahan Menteri Pertanian pada Rapim tersebut sebagai berikut : a. Lakukan pembangunan pertanian sebagai satu kesatuan dan cermati anggaran subsidi yang meningkat. Lakukan kajian, mengapa justru produktivitas malah menurun. b. Rencanakan anggaran yang ada secara cermat dan upayakan agar anggaran yang ada dapat mempunyai daya ungkit bagi pembangunan pertanian di masyarakat. c. Lakukan pengelolaan teknologi pertanian sebaik-baiknya. Peneliti harus kembali pada khitahnya dan libatkan swasta, sehingga peneliti tidak tergantung pada APBN. Teknologi yang ada agar dapat digunakan, tetapi kita juga harus dapat menciptakan hal-hal yang baru. d. Cari bottlenecking tentang dana subsidi dari negara-negara lain yang sepadan dengan Indonesia, seperti China dan India (tidak perlu kunjungan ke luar negeri). Subsidi digunakan untuk apa saja (dari hulu sampai hilir).


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 Subsidi apa yang dapat disumbangkan terhadap pembangunan pertanian (agar dilihat dari jumlah penduduk). e. Kita menginginkan penyuluh pertanian polyvalen. Bila penyuluh perikanan dan kehutanan diintegrasikan apa dampaknya. Kita berharap penyuluh polyvalen sebagai katalisator dan fasilitator untuk dikembangkan, hal ini akan menjadi fungsi penyuluh yang sebenarnya. 7. Rapim 7 Juli 2010 Rapim Kementerian Pertanian tanggal 7 Juli 2010 ini merupakan lanjutan dari Rapim tanggal 1 Juli 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal dan seluruh Pejabat Eselon I serta beberapa Pejabat Eselon II. Agenda yang dibahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2011. Arahan Menteri Pertanian pada Rapim tersebut sebagai berikut : a. Agar dijadwalkan segera pembahasan RKP 2011 untuk BKP, Badan Litbang , BP-SDM, dan Barantan b. Agar pola padat karya pada kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, terus ditingkatkan, melalui pendekatan pemberdayaan dengan pengawasan yang ketat dan mendorong percepatan realisasi anggaran. c. Dalam rangka meningkatkan olahan produk pertanian agar pengolahan tepung lokal terus dikembangkan dan diupayakan sampai skala usaha melalui perbaikan standarisasi mutu, dan komunikasikan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sehingga dapat diserap oleh pasar. d. Dalam rangka menjamin keamanan Hak Cipta produk hasil pertanian, agar dibantu untuk melakukan penelusuran kembali terhadap Hak Paten Mie Sukun yang telah lama diajukan belum selesasi prosesnya. e. Untuk menjaga stabilisasi harga produk pertanian utamanya beras dan kedelai, segera melakukan berbagai pilihan guna stabilisasi harga dan meningkatkan gairah petani berusahatani. Lakukan kajian oleh Tim yang dikoordinir oleh PSEKP. f.

Upayakan skim khusus dalam rangka membangkitkan semangat berkarya bagi penangkar benih/bibit, dan perlu diberikan penghargaan dan akses pembiayaan melalaui pemberian insentif guna mengembangkan kembali penangkar-penangkar benih rakyat.

g. Untuk meningkatkan minat Bulog menyerap gabah/hasil panen, agar segera lakukan perbaikan mutu terhadap gabah, pemberian bantuan mesin pengering/dryer serta jenis bahan bakarnya (sekam atau yang lain), untuk menjaga kualitas gabah, serta menyerahkan pengelolaannya ke UPTD Kabupaten/Kota dimana pengeringan merupan “pos rugi”. h. Untuk melindungi petani dari resiko gagal panen akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan, dipandang perlu mengasuransikan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 tanamannya. Segera bentuk asuransi ganti rugi sebagai wujud implementasi UU No.12/1992 khususnya pasal 6 dan 30. Lakukan kajian yang mendalam terkait dengan RUU Perlindungan Petani dan usulkan hasilnya kepada DPR. 8. Rapim 30 Juli 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal dan seluruh Pejabat Eselon I serta beberapa Pejabat Eselon II. Agenda yang dibahas: (1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2011 Badan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Badan Litbang Pertanian, dan Badan Karantina dan (2) Arahan Menteri Pertanian. Arahan Menteri Pertanian pada Rapim tersebut sebagai berikut : a. Agar BPSDMP meningkatkan peran penyuluh, bersinergi dengan BPTP wilayah kerja masing-masing. Penyuluh Organik, THL-TB, Penyuluh Swadaya maupun Swakarsa. Perlu pendalaman terhadap pemikiran penyerahan kembali pengelolaan sistem penyuluhan ke daerah. b. Agar penyuluh segera ”bergerak di lapangan” dalam rangka pengendalian hama wereng dan sosialisasi perubahan iklim. c. Benih transgenik agar diupayakan dapat dikembangkan sesui pertauran perundangan yang berlaku, dan lakukan sosialisasi lebih insentif kepada masyarakat tentang pemanfaatannya, serta segera lakukan pendekatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup apa ada dampak dari produk transgenik. d. Penanggulangan penyakit rabies, anthrax dan lainnya dilakukan dengan ”bergerak cepat” dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk pendanaannya. e. Permentan bidang Perkarantinaan yang sudah dianggap tidak relevan lagi, agar dikaji/diperbaharui dengan Permentan yang lebih spesifik. f.

Pengaduan maupun pertanyaan masyarakat melalui “SMS Centre” agar ditanggapi dengan cepat, tepat, cermat, dan agar direspon oleh seluruh Eselon I.

g. Pelaksanaan kegiatan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) agar dipersiapkan dengan baik, segera dilakukan grand launching sebelum 12 Agustus 2010, segera berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. h. Segera proses peraturan/kebijakan mengenai “Asuransi Pertanian” sebagai payung hukum untuk melindungi petani. Agar diarahkan dan dikaitkan dengan RUU Perlindungan Petani. i.

Dipersiapkan dengan matang dan dirancang untuk promosi dan bisnis pada agenda “Shanghai Expo” bulan Oktober 2010.

j.

Dilakukan kajian pemasaran Jeruk Kino ke Pakistan, sehingga diperoleh peluang pasar yang lebih besar.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 k. Agar didorong penyerapan realisasi PHLN, buat laporan hambatanhambatan yang dihadapi. l.

Agar uji coba subsidi pupuk langsung ke petani tetap dilaksanakan sebagai “Pilot Proyek 2010” di Karawang dengan kegiatan fisik di satu desa/kecamatan saja. Untuk 2011 diperluas pilot proyek di beberapa kabupaten.

m. Agar didorong penyerapan Skim Kredit yang ada termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diputuskan nilai kredit sampai Rp. 20 juta dapat diperoleh tanpa agunan. 9. Rapim Khusus 10 Agustus 2010 Rapim Khusus Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 membahas perkembangan luas tanam, luas panen, produksi padi tahun 2010. Dalam Rapim tersebut, beberapa hal yang disampaikan oleh Dirjen Tanaman Pangan terkait produksi beras tahun 2010 antara lain: a. Berdasarkan ARAM II BPS 2010 produksi padi mencapai 65,150 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 12,780 juta ha dan produktivitas mencapai 50,62 ku/ha. Apabila dibandingkan dengan pencapaian 2009 (ATAP) maka produksi padi 2010 mengalami kenaikan sebesar 751 ribu ton (1,17%), tetapi luas panen mengalami penurunan seluas 12 ribu ha (-0,10%), sedangkan produktivitas naik 0,63 ku/ha (1,26%). Sementara apabila dibandingkan dengan sasaran 2010, maka produksi padi tahun 2010 baru mencapai 97,70%, luas panen 93,24% dan produktivitas 91,12%. b. Produksi padi berdasarkan ARAM II BPS 2010 tersebut, jika dikonversi ke beras tersedia untuk konsumsi langsung sebesar 56,65%, maka produksi beras tahun 2010 mencapai 36,907 juta ton. Apabila jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237,60 juta jiwa, serta tingkat konsumsi beras nasional per kapita per tahun 139,15 kg, maka diperkirakan terdapat surplus beras sebanyak 3,845 juta ton beras. c. Provinsi yang mengalami surplus sebanyak 17 provinsi (7,902 juta ton beras) sedangkan yang defisit sebanyak 16 provinsi (3,851 juta ton beras). Provinsi yang surplus lebih dari 1 juta ton beras adalah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, sedangkan yang besar defisitnya DKI Jakarta, Riau, NTT dan Banten. d. Upaya khusus yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai produksi padi tahun 2010 yaitu : percepatan penyaluran benih, percepatan penyaluran pupuk dan pengendalian hama wereng secara nasional. e. Faktor pendukung dan upaya pencapaian prakiraan produksi tahun 2010 antara lain: a) kondisi iklim basah, sehingga mendorong petani untuk menanam padi dan jagung, namun kurang kondusif untuk pertanaman kedelai; b) peningkatan produktivitas melalui penerapan SLPTT, BLBU, BLP dan ketersediaan pupuk bersubsidi cukup aman; c) mengintensifkan


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 pengamanan pertanaman dari ganggungan OPT dan DPI; d) pendampingan oleh penyuluh pertanian lapangan, pengamat hama, pengawas benih tanaman, peneliti; dan e) pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder. 10. Rapim 27 Agustus 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal dan seluruh Pejabat Eselon I serta beberapa Pejabat Eselon II. Agenda yang dibahas: (1) Evaluasi Produksi dan Upaya Stabilisasi Pasokan Pangan (Ditjen TP), (2) Ketersediaan Daging Sapi, Daging dan Telur menghadapi Hari Raya Idul Fitri (Ditjen Peternakan), (3) Ketersediaan Gula Nasional (Ditjen Pekerbunan), dan (4) Arahan Menteri Pertanian. Arahan Menteri Pertanian pada Rapim tersebut sebagai berikut : a. Lakukan upaya-upaya antisipasi kelangkaan bahan pangan dan instabilitasi harga. b. Lakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian mengenai perkembangan data ketersediaan bahan pangan pokok dan stabilitasi harga di setiap wilayah. Agar tidak ada keresahan di masyarakat akibat kurangnya pasokan dan harga tinggi, bila perlu bentuk Satuan Tugas (satgas/Korlak) di setiap wilayah. c. Sehubungan dengan maraknya berita pengaduan maupun pertanyaan melalui ”SMS Centre” agar segera direspon dengan cepat, tepat dan cermat. d. Segera siapkan konsep keputusan Menteri Pertanian tentang jenis dan jumlah gula yang hendak di impor (Raw Sugar). e. Lakukan upaya percepatan untuk masa tanam September-Februari 2011, optimalkan benih, pupuk, pestisida percepatan distribusinya, dan lakukan pengendalian hama wereng dengan cara disemprot. Bentuk Satgas Korlak di 20 Kabupaten Sentra Padi hingga Kecamatan. f.

Lakukan pemberdayaan akses petani terhadap KUR (Kredit Usaha Rakyat), sehingga meningkat peminatnya. Demikian juga dengan KUPS (Kredit Usaha Peternakan Sapi) yang saat ini telah diperbolehkan menggunakan agunan berupa sapi.

11.Rapim 8 September 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal dan seluruh Pejabat Eselon I serta beberapa Pejabat Eselon II. Agenda yang dibahas: (1) Realisasi APBN dan APBN-P 2010 dan (2) Kontribusi masing-masing Eselon I dalam Pencapaian 4 Target Sukses Kementerian Pertanian (capaian 2010 dan rencana 2011). Sehubungan dengan waktu yang terbatas, maka yang dibahas hanya agenda nomor 1 saja. Arahan Menteri Pertanian pada Rapim tersebut sebagai berikut :


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 a. Lakukan pemantauan secara efektif oleh Tim Penghubung yang sudah terbentuk menurut SK Mentan 1464 maupun oleh Tim khusus dibawah koordinasi Wamentan. Dalam hal pencapaian realisasi kegiatan dan target waktu, jangan terpaku pada target waktu UKP4, lebih cepat selesai lebih baik. b. Untuk mendorong meningkatkan prestasi kerja Kementerian Pertanian berikan reward and Punishment bagi setiap Satker, sehingga pelaporannya menjadi tertib dan teratur. Lakukan upaya-upaya agar dapat meraih opini WTP dalam waktu yang singkat ini (September 2010). c. Teliti kembali alokasi anggaran 2011 bagi Satker Kabupaten yang masih mendapat alokasi kecil Rp. 100 juta, sehingga minimal menjadi Rp. 500 juta. d. Agar tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang dan berdampak rendahnya kinerja, teliti dengan cermat agar anggaran DIPA 2011 sudah tepat dan tidak akan terjadi revisi lagi. e. Kegiatan yang mempunyai bobot anggaran yang besar setelah hari raya Idul Fitri ini dilakukan akselerasi transfer dana ke kelompok tani sehingga dapat meningkatakan realisasi anggaran. f.

Lakukan klarifikasi/diskusikan dengan Kementerian Keuangan bahwa Pola Bansos di Kementerian layak dan efektif untuk mendorong percepatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Bila perlu diterbitkan payung hukum/aturan tersendiri khusus mengenai pola Bansos Kementerian Pertanian dengan konsep pemberdayaan petani/kelompoktani.

g. Terkait dengan harga bahan pangan di pasar yang cenderung naik dan sulit diturunkan seperti harga daging sapi dan lainnya. Agar dipantau terus menerus dan apa penyebabnya. Lakukan kajiannya. h. Terkait dengan Surat KPK mengenai “penerimaan parcel oleh pegawai” agar diperhatikan oleh semua jajaran Kementerian Pertanian sampai dengan tingkat staf untuk tidak menerima parcel. i.

Segera isi jabatan pada Eselon yang kosong guna memperlancar tugas pokok dan fungsi, termasuk urusan administrasi/pelaporan.

12.Rapim 15 Oktober 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian dan dihadiri Sekretaris Jenderal dan seluruh Pejabat Eselon I serta beberapa Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Agenda yang dibahas meliputi : (1) Pelaksanaan Inpres 1/2010 untuk Pelaporan B. 10 ke UKP4 dan (2) Realisasi Anggaran masing-masing Eselon I, Kementerian Pertanian. Arahan Wakil Menteri Pertanian pada Rapim tersebut sebagai berikut : a. Segera untuk melaporkan Inpres 1/2010 khususnya B10 ke UKP4 dengan tepat waktu dan disertai dengan data dukung dalam bentuk soft copy.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 b. Segera lakukan pembahasan di level Eselon I secara intensif untuk hal-hal yang dianggap sangat kritis/tidak memenuhi target Inpres I/2010, dan persiapan menghadapi pelaporan B12. c. Segera dilakukan revisi apabila target laporan B12 tidak akan tercapai, dan revisi disampaikan ke Bappenas dan UKP4. d. Diharapkan realisasi APBN 2010 per Eselon I minimal sudah terserap 60% dari pagu anggaran per tanggal 10 November 2010 dan khusus untuk Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal PLA dan Badan Karantina Pertanian harus terserap minimal 75%. e. Seluruh Eselon I agar melakukan pertemuan secara rutin per dua minggu sekali untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. f.

Lakukan langkah-langkah antisipasi terhadap perubahan iklim, inovasi teknologi benih yang bisa beradaptasi dengan iklim dan lakukan penyuluhan petani secara intensif. Lakukan langkah-langkah penanganan dini dan bantuan-bantuan saprotan bila terjadi puso/gagal panen.

g. Segera lakukan aksi pencapaian swasembada daging, karena pada tahun 2010 belum terlihat actionnya. h. Ditjen Perkebunan melakukan koordinasi dengan instansi lembaga/institusi terkait untuk membahas secara intensif mengenai Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). i.

Dalam rangka menyempurnakan Inpres Perberasan No. 7/2009, Badan Ketahanan Pangan segera lakukan koordinasi secara intensive dengan instansi terkait.

j.

Segera seluruh Eselon I membuat laporan tertulis kepada Menteri Pertanian mengenai capaian kinerja Eselon I periode 2009 s.d. Oktober 2010, paling lambat tanggal 20 Oktober 2010.

13.Rapim Khusus 2 Nopember 2010 Rapim Khusus Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2010 merupakan Rapim pertama Menteri Pertanian dengan Pejabat Eselon I setelah pelantikan 1 Nopember 2010. Topik yang dibahas dalam Rapim ini yaitu penyelesaian kegiatan 2010 dan persiapan pelaksanaan kegiatan 2011. Dalam rapim disampaikan capaian produksi, realisasi kegiatan utama Ditjen Tanaman Pangan baik APBN maupun APBN-P 2010, baik sektoral maupun subsidi, termasuk realisasi keuangannya. Dalam rancangan program dan kegiatan APBN 2011 disampaikan juga rencana kontribusi kegiatan Ditjen Tanaman Pangan 2011 dalam pencapaian 4 target sukses Kementerian Pertanian. Selanjutnya juga disampaikan upaya percepatan penyelesaian kegiatan 2010 dan persiapan pelaksanaan 2011.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 14.Rapim 28 Desember 2010 Rapim Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2010 dibuka oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Agenda Rapim adalah : 1) Persiapan Laporan B.12 Inpres 1/2001 ke UKP-4 oleh Sekretaris Jenderal; 2) Kondisi Perberasan Tahun 2010 dan Kesiapan Musim Tanam s.d. Maret 2011 yaitu : a) Rencana Tanam 2011 oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, b) Kesiapan Sarana (pupuk) oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c) Harga Beras 2010 dan Prediksi 2011; dan d) Arahan Umum Akhir Tahun 2010 oleh Menteri Pertanian yaitu sebagai berikut: 1) Evaluasi dan Pelaporan 2010  

















Segera lakukan evaluasi capaian kegiatan 2010, identifikasi kendala, dan rumuskan tindaklanjut penyempurnaannya di tahun 2011. Dalam rangka mencapai target WTP pada pelaporan keuangan 2010, segera lakukan koordinasi realisasi keuangan tahun 2010 di setiap level, mulai dari Satker sampai ke Pusat pada bulan Januari 2011. Hasil temuan dan rekomendasi BPK, mengenai tertib adiministrasi keuangan, sertifikasi tanah milik negara, penyelesaian okupasi tanah oleh pihak ketiga, penertiban penggunaan rumah dinas, inventarisasi dan penilaian (IP) aset dan pencatatan aset tetap agar ditindaklanjuti dengan cepat. Lakukan segera penyelesaian dan tindaklanjut terhadap temuan-temuan BPK, BPKP dan Itjen, termasuk percepatan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Sistem yang telah dibangun yaitu : Sitem Akuntasi Instansi (SAI), Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dan SIMONEV terus didorong dan ditingkatkan kinerjanya. Tingkatkan dan fungsikan secara baik pola Sistem Pengendalian Internal (SPI), sehingga dapat mendeteksi secara dini kendala dan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Tingkatkan kinerja penyiapan bahan-bahan Sidang Kabinet, Rakor Menko maupun Raker DPR-RI dan tindaklanjutnya juga pelaporan akuntabilitas ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan pelaporan Monev ke Bappenas. Agar Eselon I segera menindaklanjuti Pelaporan B12 kegiatan Inpres 1/2010 ke UKP-4 dalam bentuk buku secara lengkap dilampiri dengan bukti-bukti output yang dialporkan. Kinerja Kementerian Pertanian pada B12 harus dipastikan berwarna biru-hijau. Jangan sampai ada yang berwarna kuning. Tingkat koordinasi yang kuat antara Eselon I dan pihak terkait, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan baik di level pusat maupun pusat-daerah. Lakukan kajian penggunaan NPK dan pupuk organik bersubsidi sesuai spesifikasi lokasi dan uji laboratorium maupun lapangan dengan benar.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010

 





Lakukan kajian penggunaan komposisi Silika dengan NPK dan pupuk organik. Lakukan investigasi terjadinya peningkatan harga pangan terutama beras, sementara itu diketahui produksi beras mengalami surplus. Lakukan Rapat Kerja Kementerian Pertanian dengan Dinas Provinsi pada awal tahun anggaran. Agar Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi dengan daerah dilaksanakan secara terpadu, tidak berjalan sendiri-sendiri. Perjalanan dinas ke daerah juga dilaksanakan secara terpadu. Rapatrapat di luar negeri dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat urgensinya. Terkait dengan produk-produk Badan Litbang Pertanian seperti hasil kajian, hasil penelitian dan hasil inovasi teknologi bidang pertanian agar dikelola dengan baik dibukukan dan manfaatkan secara optimal. Agar didesiminasikan kepada masyarakat pertanian melalui sinergitas Badan Litbang Pertanian dengan Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian. Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian agar dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

2) Persiapan Kegiatan 2011  

  



 

Kinerja tahun 2011 kita tidak lagi berorientasi input tetapi harus diarahkan pada output dan outcome dan dapat berdampak nasional. Dalam pelaksanaan tahun 2011 jangan ada lagi keterlambatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan, karena keterlambatan pelaksanaan anggaran pemerintah akan berpengaruh pada kinerja ekonomi. Agar dibatasi penyelenggaraan rapat di hotel-hotel dan perjalanan dinas (DN dan LN). Lakukan pengendalian intern dan tingkatkan pengawasan secara berjenjang. Segera diproses Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2011 (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat SPM) baik untuk Satker Pusat, Satker UPT-Pusat, Satker Dana Dekonsentrasi dan Satker Tugas Pembantuan. Segera terbitkan Pedoman/Juklak/Juknis terkait pengelolaan anggaran 2011 (Pedum Bansos, Pedum PUAP, Pedum LM-3, Pedum S/PMD, Juknis DAK, Pedoman Teknis Eselon I dan lain-lain), segera disosialisasikan paling lambat awal bulan Februari 2011. Buat rancangan jumlah satker tahun selanjutnya (2012) yang lebih efisien dan efektif menuju WTP, serta memudahkan dalam pelaporan. Buat standar buku indikator kinerja masing-masing unit kerja (output, outcome, cara mengukur, sumber data, dll) dan dituangkan dalam Permentan, sehingga memudahkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan, RKAKL, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerj (PK) maupun laporan LAKIP-nya.


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 T. Laporan UKP4 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki tanggung jawab melaksanakan tiga rencana aksi dan tiga sub rencana aksi/ukuran keberhasilan. Ketiga kelompok rencana aksi tersebut masuk dalam kelompok Prioritas Nasional “Ketahanan Pangan” (N5), pada Program Aksi Peningkatan Produksi Pangan” (P1). Ketiga rencana aksi tersebut meliputi: 1. N5P1A9

: Penyaluran subsidi benih tanaman pangan dengan ukuran keberhasilan: tersalurnya Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Cadangan Benih Nasional (CBN) dan subsidi harga benih.

2. N5P1A10 : Penyaluran pupuk bersubsidi, dengan ukuran tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai target.

keberhasilan:

3. N5P1A12 : Pengembangan lahan pangan skala luas (seperti Food Estate) yang ramah lingkungan dan tidak merusak pranata sosial setempat, dengan ukuran keberhasilan: sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budiddaya Tanaman dan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Realisasi Pelaksanaan 1. N5P1A09: Penyaluran Subsidi Benih a. Realisasi penyaluran BLBU masing-masing check point (B02 s.d. B10) mencapai diatas 100% dari target (kategori sangat memuaskan/warna biru). Sedangkan untuk B12 mencapai 85.278 ton (93,63%) dari target 91.080 ton. b. Penyaluran CBN pada B04 1.145 ton, B06 3.725 ton, B08 5.235 ton dan B10 8.322 ton. Untuk B12 penyaluran CBN mencapai 9.953 ton (56,55%) dari rencana penugasan 17.600 ton. Penyaluran CBN sesuai dengan keadaan/kondisi bencana, tidak ada target bulanan, benih yang disalurkan terdiri dari padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida dan kedelai. c. Realisasi penyaluran benih subsidi harga B04 12.979 ton, B06 21.518 ton, B08 26.308 ton dan B10 28.318 ton. Penyaluran benih subsidi harga pada B12 mencapai 42.544 ton (61,21%) dari rencana 69.500 ton. Penyaluran benih subsidi harga sesuai kondisi pasar, juga tidak ada target bulanan, benih yang disalurkan terdiri dari padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida dan kedelai. 2. N5P1A10: Penyaluran Pupuk Bersubsidi Penyaluran pupuk bersubsidi pada masing-masing check point (B02 s.d B10) mencapai kategori memuaskan (diatas 76% dari target). Untuk B10, realisasinya mencapai 7,01 juta ton (85,51% dari target 8,2 juta ton), jenis pupuk bersubsidi yang disalurkan yaitu urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Sedangkan untuk B12, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 8,43


_____________________________________________________Laporan Tahunan 2010 juta ton (76,22% dari target 11,06 juta ton). Pada tanggal 7 September 2010 telah terbit Permentan No. 49/ SR.130/9/2010 yang merupakan revisi Permentan Nomor 50/Permentan/ SR.130/11/2009 yang memuat penyesuaian volume pupuk bersubsidi yang disebabkan karena perubahan anggaran subsidi pupuk, sehingga volume pupuk bersubsidi menjadi 9,48 juta ton. Pengurangan volume pupuk bersubsidi ini telah disampaikan melalui surat Menteri Pertanian kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) dan surat konfirmasi tindak lanjutnya dari Dirjen Tanaman Pangan kepada Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas untuk menyesuaikan target penyaluran pupuk bersubsidi pada Inpres Nomor 1 Tahun 2010. Surat ini telah mendapat respon dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) yang menyampaikan target penyaluran pupuk bersubsidi tidak dapat direvisi karena sudah tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010, namun permasalahannya dapat dicantumkan pada kolom keterangan dan menyarankan agar Kementerian Pertanian dapat mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia mengingat penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting untuk mendukung prioritas peningkatan ketahanan pangan. 3. N5P1A12: Pengembangan Lahan Pangan Skala Luas Telah tuntas pada B04 dan B06 dengan kriteria capaian 100% (memuaskan) yaitu: a. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman telah tuntas (100%) pada bulan April 2010 (B04) sesuai target. b. Penerbitan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan tanggal 7 Juni 2010 dan sosialisasinya telah tuntas 100% pada bulan Juni 2010 (B06) sesuai target. Tabel 72. Perkembangan Pelaksanaan Inpres 1 Tahun 2010 No.

Kode

1

N5P1A9

2 3

Rencana Aksi/Sub Rencana Aksi

Penyaluran BLBU Penyaluran CBN Penyaluran Benih Subsidi Harga N5P1A10 Penyaluran Pupuk Bersubsidi N5P1A12 Pengembangan Lahan Pangan Skala Luas - Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman - Penerbitan dan sosialisasi Permentan No. 39 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan

B04 124,68 1.145 ton 12.979 ton 76,30

B06 158,09 3.725 ton 21.518 ton 76,54

100,00

100,00

Realisasi (%) B08 133,64 5.235 ton 26.308 ton 76,60

B10 100,10 8.322 ton 28.318 ton 85,51

Keterangan B12 93,63 Memuaskan 9.953 ton 42.544 ton 76,22 Memuaskan Tuntas pada B04 Memuaskan

100,00

Tuntas pada B06 Memuaskan


________________________________________________________Laporan Tahunan 2010

V

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Permasalahan 1. Dampak perubahan iklim (iklim basah sepanjang tahun) 2. Meningkatnya serangan OPT utama, luas banjir di beberapa daerah 3. Kualitas pelaksanaan SLPTT masih belum optimal dan belum direplikasi secara meluas ke petani sekitarnya 4. Perubahan lokasi dan kelompoktani akibat berbagai hal sehingga memerlukan perubahan SK CP/CL dan pelaksanaan kegiatan menjadi mundur 5. Provitas SLPTT belum optimal , masih jauh di bawah target 6. Laporan evaluasi capaian provitas SLPTT minim/terbatas 7. Sering terjadi revisi pejabat pengelola keuangan (PPK) terutama di kabupaten akibat mutasi jabatan 8. Terbatasnya waktu pelaksanaan APBN-P 9. Monev dan pelaporan tidak lancar 10. Penyelesaian temuan LHP lambat B. Upaya Tindak Lanjut 1. Meningkatkan antisipasi dampak perubahan iklim melalui penyebarluasan informasi, deteksi dini, pengembangan teknologi dan pola tanam sesuai kondisi iklim, dan bantuan fasilitasi berupa benih/bibit, bahan pengendali OPT 2. Meningkatkan kualitas SLPTT melalui penguatan pendampingan, pengawalan dan koordinasi antar instansi/lembaga terkait 3. Mempercepat proses penetapan CPCL sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu 4. Mempercepat persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan 5. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan penerapan reward and punishment

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan __________________________________________ 133

________________________________________________________Laporan Tahunan 2010

VI

PENUTUP

1. Capaian produksi tanaman pangan tahun 2010 (Angka Ramalan III BPS) mengalami peningkatan untuk seluruh komoditas utama kecuali kedelai dibanding produksi 2009 (ATAP). Namun jika dibandingkan dengan angka sasaran produksi tahun 2010, baru komoditas ubi kayu dan ubi jalar yang mengalami peningkatan produksi. Untuk luas panen tanaman pangan tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding produksi 2009 untuk padi, kacang tanah dan ubi kayu. Jika dibandingkan dengan angka sasaran luas panen tahun 2010, baru padi yang menngalami peningkatan luas panen. Produktivitas mengalami peningkatan dibanding produksi 2009 kecuali kedelai dan kacang tanah. Jika dibandingkan dengan angka sasaran produktivitas tahun 2010, komoditas yang mengalami peningkatan produktivitas yaitu kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. 2. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembangunan tanaman pangan keadaan sampai dengan Januari 2011 rata-rata telah mencapai realisasi antara 70,00%100,00%, kecuali kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) baru teralisasi sebanyak 48 unit (10,08%). Masih rendahnya realisasi pelaksanaan PMD ini disebabkan karena PMD awalnya di bintang karena sebagian akan digunakan untuk THL POPT dan baru selesai pengguguran bintangnya bulan Nopember 2010 dan adanya perubahan struktur organisasi Kementan dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 3. Realisasi anggaran APBN Sektoral yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan secara keseluruhan telah mencapai 90,08% dari pagu Rp. 1,059 triliun. Sedangkan anggaran subsidi baru terealisasi sekitar 84,73% dari pagu Rp. 20,657 triliun.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan __________________________________________ 134

No title

Recommend Documents