ASSIGNMENT 1 Oleh : Haris Fuad Alasyhari NPM.134060018048 /
[email protected]
1.
Discuss The Nature & Characteristic of Public Sector Entity ! Organisasi Sektor Publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi & pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor swasta. Perbedaan orientasi dan tujuan yang membuat perencanaan dan pengendalian lebih komplek karena menggunakan lebih banyak ukuran parameter keberhasilan. Pertanggungjawaban dan pelaporan organisasi sektor publik memiliki acuan khusus. Untuk pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rujukan nasionalnya adalah International Public Sector Accounting Standard. Rujukan lain yang sering digunakan adalah standar akuntansi pemerintah USA yaitu Government Accounting Standard. Rujukan IPSAS lebih banyak digunakan karena sifatnya yang lebih umum dan tidak dipengaruhi oleh bentuk organisasi pemerintah negara tertentu. Untuk organisasi sektor publik selain pemerintah menggunakan acuan PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba. Hal yang membedakan laporan keuangan nirlaba dengan organisasi bisnis adalah adanya pemisahan dana yang diterima oleh entitas sektor publik dalam bentuk entitas dana. Biasanya dana yang diterima oleh organisasi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara khusus, maka harus ada pelaporan khusus dan terpisah. Dari sudut pandang ilmu ekonomi , sektor publik didefenisikan sebagai suatu entitas yang aktifitsanya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hakpublik. Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil bahkan dapat dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan kegiatan transaksi ekonomi dan keuangan,tetapai berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk mencari laba ( nirlaba). Organisasi sektor publik sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sektor publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan komplek dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga – lembaga publik tersebut. Keluasan wilayah publik meliputi : a. Badan – badan pemerintah ( pusat, daerah dan unit kerja pemerintah ) b. Perusahaan milik negara ( BUMN dan BUMD ) c. Yayasan , organisasi politik dan organisasi massa LSM, Universitas dan Organisasi nirlaba lainnya. Menurut Deddi Noordiawan, organisasi sektor publik menjadi berbeda karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial 2. Dimiliki secara kolektif oleh publik 3. Kepemilikan atas sumber daya tidak digunakan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan 4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus. Secara umum yang membedakan secara signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan adalah: 1. Tujuan Organisasi
Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan. Sedangkan organisasi sektor publik, mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit profit-oriented , sedangkan organsasi sektor publik merupakan organsasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba. 2. Sumber-sumber Pendanaan Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Di organisasi pemerintahan cara seperti ini direalisasikan melalui pembayaran pajak atau retribusi. Bagi pemerintah daerah termasuk sumber dana adalah sumbangan/subsidi dari pemerintah pusat. Di organisasi sektor publik lain sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota, subsidi atau sumbangan dari donatur. 3. Peraturan Perundangan Organsasi sektor publik khususnya lembaga pemerintah harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan perundangan yang berlaku yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan. Bagi perusahaan komersial mereka bisa memlih aktivitas mana yang akan dilakukan atau produk apa yang aka diproduksi berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. 4. Pola Pertanggung jawaban Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor privat. Manajemen pada sektor privat bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan krditor atas dana yang diberikan. Pada sektor public manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor public dalam rangka pemberian pelayanan public berasal dari masyarakat (public fund). Pola pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor public tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas public. 5. Struktur Organisasi Struktur organisasi pada sektor public bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor privat lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor privat dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional (cross fungsional), dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor privat adalah adanya dengan pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibanding dengan sektor privat. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi. Sebagai contoh pemerintah memiliki fungsi yang beragam dibandingkan fungsi sektor privat. Fungsi sektor privat adalah penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan permintaan konsumen. 6. Karakteristik Anggaran dan stokeholder Jika dilihat dari karateristik anggaran, pada sektor public rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan di diskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasian Negara. Sementara itu anggaran pada sektor privat tertutup bagi public karena anggaran merupakan rahasia prusahaan. 7. Sistem akuntansi Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. System akuntansi yang biasa digunakan pada sektor privat adalah akuntansi berbasis akrual (accrual acconting), sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan system akuntansi berbasis kas (cash accounting).
Entitas ekonomi organisasi sektor publik tetap memiliki kesamaan dengan entitas bisnis lainnya. Beberapa kesamaan tersebut antara lain: 1. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya, baik sumber daya finansial, modal maupun manusia. 2. Sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya 3. Mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan, sampai pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan. 4. Keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya pemerintah menyediakan alat transportasi berupa bus DAMRI dan pihak swasta yang bergerak pada sektor yang sama menyediakan sarana bus seperti Karya Agung 2.
Identify & Explain concepts and practices of Management available for Public Sector Entity ! Kebutuhan akan adanya sector publik dilandasi karena beberapa hal. Musgrave menerangkan sector publik (pemerintah) dibutuhkan untuk mengatasi suatu kompetisi yang tidak efisien yang kemudian nantinya menyebabkan adanya monopoli. Kebutuhan berikutnya adalah untuk terjadinya kontrak dan pertukaran membutuhkan proteksi, jaminan, penegakan hukum.Organisasi sector publik itu tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh semua kalangan masyarakat. Sumber daya yang ada kepemilikannya tidak dalam bentuk saham serta keputusan yang diberikan berdasarkan consensus. Organisasi sector publik tidak menekankan tujuan organisasi untuk mencari profit tetapi menekankan pada pemberian layanan.Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktorfaktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen.Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagistekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi,handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhikebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Salah satu mengapa dibutuhkan sector publik menurut Musgrave adalah untuk mengatasi kegagalan pasar. Mekanisme pasar tidak dapat mempresentasikan semua fungsi ekonomi dan tanpa pemerintah pasar tidak akan jalan. Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang menyebabkan pasar tidak mungkin bisa memenuhinya. Menurut Hughes market failure disebabkan ada 4 hal. Yang pertama adalah karena public goods. Yang kedua adalah externalities. Yang ketiga adalah natural monopoly dan yang terakhir adalah informasi yang tidak sempurna. Kegagalan pasar karena public goods disebabkan Karena Barang publik seperti pertahanan nasional dan kegiatan dalam kesehatan publik seperti pembasmian sarang nyamuk tidak dapat ditangani pasar sendiri. Eksternalitas, dimana terjadi dalam kasus dimana "pasar tidak dibawa kedalam akun dari akibat aktifitas ekonomi didalam orang luar/asing." Dalam kegiatan pasar sering terjadi adanya monopoli dari beberapa pihak.Hal ini menyebabkan pasar hanya dikuasai oleh pihak-pihak yang kuat saja.Maka dari itu pemerintah harus mengeluarkan keputusan untuk mengatasi terjadinya monopoli ini. Pemerintah juga harus turun tangan dalam penanganan informasi. Salah satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan sementara pihak lain tidak. Ketidaksamaan informasi ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain. Public management is an interdisciplinary study of generic aspects of organizations. It is a blend of planning, organizing and controlling functions of management with the management of human, financial, physical, information and political resources” (Overman, 1984: 1). Secara mendasar dapat diartikan bahwa yang dinamakan manajemen publik adalah suatu penelitian interdisipliner aspek generic organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemensumber daya manusia, keuangan, informasi dan sumber
daya politik.Manajemen publik adalah suatu kinerja yang komplek dari aktornya yakni pemerintah dan pegawai-pegawainya guna melakukan pelayanan kepada publik atau masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.Dalam hal ini kegiatannya tidak dilakukan karena profit atau keuntungan tetapi karena kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi. Secara khusus manajemen publik menunjuk pada manajemen intansi pemerintah (Keban, 2004). Manajemen publik merupakan ranah pemerintah dalam mengatur sumber daya yang ada untuk mencapai keefektifan dan keefisienan. Woodrow Wilson mengemukakan mengenai poin-poin yang ada dalam suatu manajemen publik dimana dalam manejemen publik, pemerintah adalah sebagai setting utama dalam organisasi. Pemerintah yang mengatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Fungsi eksekutif merupakan focus utama dalam manajemen publik.prinsip manajemen sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi dan yang terakhir adalah metode perbandingan sebagai metode pengembangan bidang administrasi publik.Jadi dari sini dapat saya simpulkan bahwa manajemen publik adalah bagaimana pemerintah memanage atau mengatur sumbersumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak didasarkan pada profit semata karena dalam hal ini pemerintah sebagai penyedia kebutuhan publik. Woodrow Wilson : a. Pemerintah sbg setting utama organisasi b. Fungsi eksekutif sbg fokus utama c. Prinsip manajemen sbg kunci pengembangan kompetensi administrasi d. Metode perbandingan sbg metode pengembangan bidang administrasi public Dalam manajemen publik kita mengarahkan dan mengatur segala sector publik untuk dapat bekerja mencapai tujuan yaitu memenuhi kebutuhanmasyarakat. Dalam memanagerisasi sector-sektor tersebut ilmu yang dipelajariadalah bagaimana memanage sector-sektor tersebut. Ilmu manajemen diperlukanuntuk menggerakkan orang-orang supaya bisa berjalan untuk pemenuhankebutuhan tersebut serta terjadi kepuasan pada masyarakat luas. Ott, Hyde, dan Shafritzs (1990) mengatakan bahwa Manajemen publik memfokuskan pada administrasi publik sbg sebuah profesi dan memfokuskan pada manajer publik sbg praktisi dari profesi tsb. Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit ketimbang pada hubungannya dan interaksinya dengan legislatif, peradilan,atau organisasi sektor publik lainnya. Sementara menurut Graham and Hays : Public management are concerned with efficiency, accountability, goal achievement (efektivitas), and other managerial and technical questions. Overman menyaakan Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi , dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain Secara umum ada beberapa fungsi manajemen dalam sector public, yaitu : a.
Fungsi Manajemen Kebijakan Perencanaan implementasi : penentuan atau usulan program/proyek dlm tahun anggaran tertentu Memberikan pikiran/saran kpd analis kebijakan dan berpartisipasi dlm penentuan alternatif diusulkan menjadi program proyek Mengkoordinasi pelaksanaan program/proyek Memonitor dan mengevaluasi implementasi program/proyek b. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Faktor yg diperhatikan Jumlah, jenis, kualitas, tuntutan pekerjaan yg ada, Distribusi, beban kerja tiap unit, Utilisasi, tergantung komitmen yg dimiliki; penempatan dan distribusi tidak jelas, like and dislike, kepentingan politik Pemanfaatan (utilisasi) kurang optimal. Sehingga diperlukan Strategi, tehnik, pendekatan Manajemen SDM yg dapat meningkatkan kinerja SDM instansi pemerintah. c. Fungsi Manajemen Keuangan
Memiliki tugas mencari dana, merencanakan dan mengalokasikan sesuai kebutuhan, memanfaatkan secara optimal, dan mengendalikan sesuai rencana. Manajemen Keuangan Publik memiliki Ketakutan berlebihan thd pemeriksaan eksternal. Lebih berorientasi “legal formal”, mengikuti rambu-rambu yg ditetapkan badan pemeriksa keuangan pusat. Kecenderungan mengutamakan laporan keuangan utk memenuhi tuntutan formal dan akuntabilitas eksternal yg penting bentuk laporan sesuai standard dan kebutuhan pemeriksa. Perlu adanya Reformasi atau pembaharuan dalam sistem/manajemen keuangan negara. d. Fungsi Manajemen Informasi Semua keputusan pimpinan (perencanaan, anggaran, pembuatan keputusan, pengembangan organisasi, kontrol dan koordinasi) membutuhkan data dan informasi. Jumlah dan kualitas informasi akan selaras dengan kekuatan untuk bekerja sama dengan pihak luar termasuk penguasaan pasar. Pelayanan publik yg baik ditentukan kualitas manajemen informasi. Kondisi saat ini manajemen Informasi instansi pemerintah merupakan Unit pengolahan informasi tidak dianggap penting, dan tidak terintegrasi dengan unit-unit lain. e. Fungsi Manajemen Hubungan Luar Hubungan dengan pihak luar dalam hal ini masyarakat secara umum masih kurang diperhatikan. Kondisi yang ada instansi pemerintah cenderung masih Nampak arogan dimata masyarakat. Hal ini menyebabkan indeks terhadap kepercayaan dan kepuasan pelayanan public masih rendah. Sehingga sudah seharusnya instansi pemerintah mulai memperhatikan kepuasan pelanggan tidak hanya fokus pada kuantitas pelayanan tetapi juga kualitas.
3.
Identify & Explain current practices of management accounting in Government ! Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat diartikan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembagalembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang besar dan dominan di negara ini. Institude of management accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengindentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterprestaian, dan pengkomunikasian informasi financial organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Chartered institute of management accountants merupakan organisasi profesi akuntan manajemen di inggris, sedangkan institute of management accountant merupakan organisasi profesi akuntan manajemen yang berada di Amerika Serikat. Chatered institute of management accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengindenfikasian, penyajian, dan penginterprestasian informasi yang digunakan untuk Perumusan strategi, Perencanaan dan pengendalian aktivitas, Pengambilan keputusan, Pengoptimalan penggunaan sumber daya, Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar organisasi, Pengungkapan kepada karyawan, Perlindungan asset
Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor public tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang di terapkan pada sektor swasta. Akuntansi manajemen sektor public berbada dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif yaitu digunakan untuk perencanaan dimasa yang akan datang, sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Pada dasarnya, akuntansi manajemen didasari oleh praktik Factory Accounting, Budgeting, dan Cost Accounting. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones and Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sector publik terjadi lima tahap yaitu: (1) Perencanaan tujuan dan sasaran dasar, (2) perencanaan operasional, (3) Perencanaan operasional, (4) pengendalian dan pengukuran, (5) Pelaporan, analisis, dan umpan balik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi, peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi : a. Perencanaan strategic Pada tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (cost of program) dan beberapa biaya suatu aktivitas (cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality and services). Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Namun tetap, terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk/pelayanan (product costing). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor public sebagian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur. b.
Pemberian informasi biaya Biaya (cost) dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan.
Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. c.
Penilaian investasi Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial (expected return) tidak dapat (sulit) dilakukan. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat (costbenefit analysis).
Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial (social cost) dan manfaat sosial (social benefits) yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biayamanfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya (cost-effectiveness analysis). d.
Penganggaran Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Selanjutnya, muncul masalah dalam penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for service). Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan public harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. e.
Penilaian kerja Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Sistem Pengendalian Manjemen Sektor Publik Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu Perencanaan, Koordinasi, Komunikasi, Pengambilan keputusan, Memotivasi, Pengendalian, dan Penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategic oragnisasi secara efektif dan efesien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi menjadi tiga kelompok. Pertama Pengendalian preventif, dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategic yang dijabarkan dalam bentuk progam – progam. Kedua Pengendalian opresional, dalam tahap ini penegendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan progam yang telah di tetapkan melalui alat penganggaran. Ketiga pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya, dibuatlah pusat – pusat pertanggung jawaban. Manfaat lain yang didapat adalah untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, memfasilitasi terbentuknya goal congruence, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit – unit yang memiliki kompetensi sehat mengurangi beban tugas manajer pusat, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, dan sebagai alat pengendalian anggaran Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, yaitu : a. Perencanaan Merupakan cara organisasi dalam menetapkan tujuan dan sasaran organisasi
b.
c.
d.
Pengkoordinasian Merupakan suatu cara bekerja sama dalam organisasi dalam menjalankan rencana untuk mencapai tujuan Pengorganisasian Merupakan proses pengaturan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya pembagian tugas (job description dan standar organisasi) Pengendalian Merupakan proses control terhadap pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.
Jones dan Pendlebury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi tahapan berikut ini : a. b. c.
d.
Perencanaan tujuan dan sasaran dasar Membuat program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perencanaan operasional Proses penguraian lebih terperinci mengenai rencana strategic yang akan dicapai Penganggaran Suatu cara dalam proses perencanaan dan pengendalian untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana secara ekonomis efisien, efektif, adil, dan merata Pengendalian dan pengukuran Merupakan proses controlling terhadap pelaksanaan Pelaporan, analisis, dan umpan balik
Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi di sektor publik adalah organisasi milik negara. Pada tahun 1959 pemerintah orde lama memulai kebijakan nasionalisasi perusahaan asing berubah menjadi badan usaha milik negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyak politisasi atau campur tangan pemerintah mengakibatkan perusahaan hanya dibuat sebagai “sapi perah” oleh para birokrat. Jadi bahwa sejarah tidak menunjukkan adanya hasil yang baik dan tidak mendorong. Kondisi ini terus berlanjut selama orde baru. Lebih kontras lagi pada saat penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan mempertimbangkan beberapa fungsi serat konsekuensi yang harus ditanggung oleh negara sebagai perusahaan publik yang disoroti kehadirannya sebagai agen pembangunan dan bukan sebagai sebuah entitas bisnis. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah bertahun-tahun digulung oleh pemerintah yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989), untuk saat ini pendekatan pemerintah telah lebih pada kepentingan public yang diprioritaskan, sehingga fungsi BPK, BPKP dan Akuntan Pemerintah lebih pada fungsi supervisi pada lembaga kepemerintahan dan BUMN,BUMD dan lain-lain. Acuan akuntansi yang sebelumnya berdasarkan cash basis maka sampai saat ini mulai mengarah pada Accrual basis ini tentunya akan menjadi lebih baik dan laporan keuangan akan menjadi lebih informative.
Daftar Pustaka: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
http://gorettisilabanheavent.blogspot.com/2012/05/karakteristik-organisasi-sektor-publik.html (accessed: 1 november 2013) referensiakuntansi.blogspot.com/2012/07/akuntansi-manajemen-sektor-publik.html (accessed: 1 november 2013) sijenius.wordpress.com/2009/05/08/akuntansi-manajemen-sektor-publik/(accessed: 1 november 2013) www.managementaccountingsystems.com (accessed: 1 november 2013) desikachi.blogspot.com (accessed: 1 november 2013) answers.yahoo.com/question/index?qid=20130520001225AAX2Xbg (accessed: 5 november 2013) http://tax-training-house.blogspot.com/2011/12/peranan-dan-perjalanannya-akuntansi.html (accessed: 5 november 2013) http://www.academia.edu/3684079/TUGAS_Manajemen_Publik (accessed: 5 november 2013)
