BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Secara Historis keberadaan modal asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Namun, tentunya kehadiran
penanaman
modal
asing
pada
masa
kolonial
tentu
dipersembahkan untuk pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sejarah penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari awal dilakukannya perdagangan internasional di Indonesia pada sekitar tahun 1511, di mana pada saat itu para pedagang Eropa khususnya Portugis mulai menguasai Malaka dalam perdagangan komo`ditas rempah-rempah yang mempunyai nilai sangat strategis pada masa itu.1 Setelah kemerdekaan Indonesia keberadaan
penanaman modal
asing di Indonesia juga tetap berlangsung dengan berbagai dinamikanya. sejak awal kemerdekaan (1945-1967), masa orde lama (1949-1967), masa orde baru (1967-1998), dan masa reformasi sampai dengan sekarang (sejak 1998). Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan (inevitable), bahkan mempunyai peranan
yang
sangat
penting
dan
strategis
dalam
menunjang
1
David Kairupan, S.H., LL.M. 2013, Aspek Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 1
1
pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan
yang sangat besar untuk
dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat di peroleh dari sumbersumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. 2 Hal itu menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar
negeri yang strategis dalam menunjang
pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas. Pada era pembangunan saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi, peningkatan
bisnis
di
bidang
properti,
perumahan,
transportasi,
komunikasi, dan lain-lain serta kehadiran berbagai investor asing akan memberikan dampak positif dalam perekonomian Indonesia. Makassar
merupakan
kota
terbesar
di
kawasan
Indonesia
Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan
berbatasan
dengan Selat
Makassar di
sebelah
barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.
2
Ibid., hlm. 2
2
Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu urutan kedua terbesar diluar pulau Jawa setelah kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima berpenduduk terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Dimana Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Gambaran umum pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Kota Makassar selama periode tahun 2001-2008, yaitu pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yaitu sebesar 7,30%. Pada tahun 2002 menurun menjadi 7,14%.Pada tahun 2003, kembali mengalami peningkatan sebesar 8,60%.Pada tahun 2004, meningkat sebesar 10,17%.Pada tahun 2005, kembali mengalami penurunan sebesar 7,23%.Pada tahun 2006, kembali meningkat menjadi 8,09%. Tahun 2007, meningkat sebesar 8,11%.3 Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,52%. Bidang investasi dan penanaman modal asing yang disediakan oleh Pemerintah Kota Makassar salah satunya adalah pengembangan dalam bidang investasi bisnis tersier, salah satunya yaitu peluang investasi bisnis di sektor jasa pariwisata. Pemerintah Kota Makassar memasukan sektor jasa restoran, perhotelan, dan wisata bahari di berbagai tempat pariwisata seperti pengembangan Tanjung Bunga,
3
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar
3
Kawasan Pantai Losari, Kawasan Pantai Barombong, pusat Rekreasi Tanjung Merdeka, dan pengembangan Pulau disekitar selat Makassar, sarana dan prasarana.4 Perkembangan investasi dalam sektor ini terbilang sangat penting apalagi Kota Makassar memiliki beberapa objek wisata seperti tertulis di atas yang jelas ini mampu menambah pendapatan daerah sekaligus memajukan ekonomi nasional. Investasi sektor industri pariwisata ini terbilang
sangat
strategis,
sebab
pemerintah
mengelola
dan
memanfaatkan objek tersebut sebagai sarana kunjungan dan investasi. Disisi lain, sektor ini sangat strategis karena mampu menyumbang devisa negara dalam jumlah besar. Keberadaan lembaga yang mengoordinasikan penanaman modal atau investasi di Indonesia mempunyai perananan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang diinvestasikan oleh investor, baik investor asing maupun domestik. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada investor, semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Selama ini, kita mendengar berbagai keluhan dari investor bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang adalah sangat berbelit-belit, birokrasi yang panjang, memerlukan
biaya yang
banyak dan pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan
4Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kota Makassar. 2010,Buku Panduan Investment Guidelines Kota Makasar: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kota Makassar Sulawesi Srlatan .hal.13.Lihat juga buku saku Pemerintah Kota Makassar. hal.55.
4
tidak transparan seperti, yang diberitakan oleh salah satu berita online Makassar, yaitu: “Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dianggap
tidak
maksimal. Hal ini terbukti dari penerapan PTSP yang telah diterapkan dalam sistem Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Makassar sejak bulan Mei 2014 lalu, dinilai masih banyak praktek pungutan liar oleh kebanyakan calo.”
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan, menilai kinerja PTSP Kota Makassar masih sangat lalai lantaran pelayanan PTSP Makassar hingga saat ini masih terdapat pungli oleh para calo, sehingga dengan
adanya
itu,
sistem
yang
berjalan
tidak
mengalami
perkembangan.”5 Dari kendala diatas maka kendala yang paling sering dihadapi ialah tentang perizinan yang sulit diprediksi, lambat dan tidak transparan. Masalah pembenahan proses perizinan penanaman modal di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Oleh karena dari itu, saya tertarik mengambil judul
penelitian
proposal
“TINJAUAN
YURIDIS
TERHADAP
PENGATURAN KEWENANGAN PERIZINAN DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA MAKASSAR”.
5
http://www.aktualita.co/ptsp-kota-makassar-tidak-maksimal/1642/ diakses tgl 31 januari 2016
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
permasalahan
tersebut,
dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan kewenangan perizinan dalam penanaman modal asing di Kota Makassar? 2. Bagaimana penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam pemberian izin Penanaman Modal Asing di Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk Mengetahui dan menjelaskan pengaturan kewenangan perizinan dalam penanaman modal asing di Kota Makassar. 2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam perizinan penanaman modal asing di Kota Makassar, Apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.
D. Kegunaan Penelitian 1. Secara Teoritis: -
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi Ilmiah dan
wawasan
ilmu
pengetahuan
tentang
pengaturan
kewenangan perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Makassar.
6
-
Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.
2. Secara Praktis: Pada tataran praktis, setidaknya memberikan informasi yang objektif dan bahan perbandingan bagi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemberian izin penanaman modal asing di Indonesia, khususnya di makassar.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kewenangan 1. Pengertian Kewenangan Kewenangan
adalah
kemampuan
untuk
melakukan
tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, yang mencakup timbul dan lenyapnya
akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.6 Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.7 Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaaan bergerak (de staat in beweging) 6
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hal 102 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38 7
8
sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budihardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.8 Agar
kekuasaan
dapat
dijalankan
maka
dibutuhkan
penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatanjabatan (een ambten complex) dimana jabatanjabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.9 Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkostitusional), misalnya melaui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan
dengan
istilah
wewenang.
Istilah
wewenang
digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam istilah hukum Belanda.
8 9
Miriam Budiardjo,. Op,.Cit, hlm. 35 Rusadi Kantaprawira,. Op,.Cit, hlm. 39
9
2. Sumber Kewenangan Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara. Perspektif kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people), semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dan narasumber dari rakyat, meskipun fungsifungsi kekuasaan negara dibedakan dalam 3 cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum Negara yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.10 Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila
dicermati
terdapat
perbedaan
antara
keduanya.
Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undangundang atau legislatif kekuasaan
10
eksekutif
atau
administratif.
Berbeda
dengan
Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 261.
10
“wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.11 Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut
menunjukkan
konstitusi. Kewenangan
pada
kewenangan
atribusi hanya
asli
atas
dasar
dimiliki oleh
DPR,
Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang. Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undangundang, oleh karena materi yang diatur dalam undangundang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentukbentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subordinate legislation) sebagai peraturan pelaksana
undang-undang
yang
bersangkutan.
Pemberian
11
Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.140.
11
kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana
dari undang-undang disebut dengan
kewenangan
delegasi.
Proses
pendelegasian
pemberian kewenangan
regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislative atau “legislative delegation of rule making power”.12 Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu:13 a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undangundang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi. Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule-making power).
12 13
Jimly Asshiddiqie,. Op,. Cit., hal, 148 Ibid, hal. 266
12
Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada
pihak
lain
untuk
mengambil
keputusan
atas
tanggungjawab sendiri.14 Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan.
B. Perizinan 1. Pengertian Perizinan Di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan
yang
pada
umumnya
memerlukan
pengawasan
khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.15 Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegisatu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana
ditetapkan
oleh
ketentuan
peraturan
perundangundangan.16 14
Ibid, hal 264 HR,Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.198 16 Ibid., hlm. 152 15
13
Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:
pertama,
instrument
perundangundangan;
ketiga;
yuridis; organ
kedua,
pemerintah;
peraturan keempat,
peristiwa konkret; kelima, prosedur dan persyaratan. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang
undangan.
dengan
dari dari
ketentuan-ketentuan
perundang-
ketentuan-ketentuan
perundang-
undangan.Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.Ini menyangkut perkenaan dari suatu tidakan yang demi kepentingan umum mengaruskan pengawasan khusus atasnya.17 Sedangkan izin dalam arti sempit adalah pengikatanpengikatan pada suatuperaturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuanya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak selurunya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam 17
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Cetakan Pertama, Surabaya, 1993, hal.2
14
ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Perizinan Sebagai Instrumen Pelayanan Publik Segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi
tanggung
jawab
dan
dilaksanakan
oleh instansi
pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka
upaya
pemenuhan
kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
yang
bentuk
produk
pelayanannya adalah izin. 2. Unsur-Unsur Perizinan Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: a. Instrument yuridis Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan
(rust
kesejahteraan
en
orde),
umum
tetapi
juga
(bestuurszorg).
mengupayakan Tugas
dan
kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan
15
konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan.Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum
dalam
ketetapan
itu.Dengan
demikian,
Izin
merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.18 b. Peraturan Perundang-undangan Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah welmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang
yang
diberikan
oleh
peraturan
perundang-
undangan.19 c. Organ pemerintah Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan
penyelenggara
pemerintahan
dapat
diketahui
bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) 18
Ridwan HR, Op.Cit,., hlm 202 Ibid., hlm 203
19
16
sampai
dengan
administrasi
Negara
terendah
(lurah)
berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.20 d. Prosedur dan Persyaratan Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbedabeda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin .21 3. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil 20
Ibid., hlm 204 Ibid., hlm 207
21
17
dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung
dalam
izin
merupakan
pengendali
dalam
memfungsikan izin itu sendiri. apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrument pengendali dan instrument untuk
mewujudkan
sebagaimana
yang
masyarakat
yang
diamanatkan
adil
dalam
dan
makmur,
alinea
keempat
pembukaan UUD 1945, maka penataan dan, pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmasudirjo, bahwa berkenaan dengan fungsifungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut: a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu; b. Mencegah bahaya bagi lingkungan; c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu; d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit; e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai
18
keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut: a. Orang yang berwenang Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir yang selalu terkait adalah organ pemerintahan. Karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, 22 tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan
di
dalam
kebanyakan
undang-undang
pada
permulaannya dicantumkan ketentuan definisi. b. Yang dialamatkan Izin
ditujukan
pada
pihak
yang
berkepentingan.
Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat
22
Ibid., hlm 209
19
izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ke tiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan pengguna izin tersebut. c. Diktum Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagi keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut. d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarasyarat Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung
ketentuan
pembatasan,
dan
syarat-syarat
(voorschriften beperkingen, en voorwaarden). Demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini.23 Ketentuan-ketentuan ialah
23
kewajiban-kewajiban
yang
dapat
dikaitan
pada
Ibid., hlm 210
20
keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum Administrasi Negara. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti berikut ini. 1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah); 2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu); 3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk member instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga); 4) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan). Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintah harus memutuskannya sendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin member kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih
lanjut
tindakan
yang
dibolehkan.
Pembatasan-
21
pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat, atau dengan cara lain.24 e. Pemberian alasan Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan
ketentuan
undang-undang,
pertimbangan
pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan. Organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka
menyetujui
keputusan
yang
bersangkutan.
Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintah untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal diatas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang dberikan oleh
24
Ibid, hlm. 210
22
pemohon izin, di samping data dari para ahli atau biro konsultan. f.
Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan. Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan
pada
ketidakpatuhan.
Pemberitahuan-
pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya
bertindak
dalam
mengajukan
permohonan-
permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang
atau
dikemudian
hari.
Pemberitahuan-
pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari dictum selaku inti
keputusan.
Sebab
itu,
mengenai
pemberitahuan-
pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi. Sebagai suatu bentuk keputusan, izin tidak berbeda dengan keputusan (beschikking) pada umumnya. Dalam hal pembuatan, isi, dan penerbit izin harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada pembuatan dan penerbitan keputusan, yakni harus memenuhi syarat formal
23
dan syarat materi, serta harus memerhatikan asas contrarius actus dalam pencabutan.25 4. Macam Izin Kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, mandat serta delegasi. Dalam prakteknya, ketiga hal itu dilaksanakan secara kombinasi karena berhubungan dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah diberi kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan demikian mau tidak mau pemerintah daerah harus membiayai pengeluaran dengan menggunakan pendapatan daerahnya, karena pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada.26 Dengan adanya kondisi tersebut maka pemerintah daerah memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan yang dapat menambah pendapatan daerahnya serta untuk menjalankan tertib administrasi. Izin yang dapat diberlakukan oleh pemerintahan daerah yaitu : a. Izin Lokasi. b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 25
Ibid., hlm 213 (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah)
26
24
d. Izin Gangguan (HO). e. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SUIK). f.
Izin Reklame.
g. Izin
Pemakaian
Tanah
dan
Bangunan
Milik/dikuasai
Pemerintah. h. Izin Trayek. i.
Izin Penggunanan Trotoar.
j.
Izin Pembuatan Jalam Masuk Pekarangan.
k. Izin Penggalian Damija (Daerah Milik Jalan). l.
Izin Pematangan Tanah.
m. Izin
Pembuatan
Jalan
Didalam
Kompleks
Perumahan,
Pertokoan dan sejenisnya. n. Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyebrangan Orang
dan sejenisnya.
o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). p. Izin Usaha Perdagangan. q. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri. r.
Tanda Daftar Gedung.
s. Izin Pengambilan Air Permukaan. t.
Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air.
u. Izin Perubahan Alur, Bentuk, dimensi dan Kemiringan dasar saluran/sungai.
25
v.
Izin perubahan atau pembuatan bagunan dan jaringan pengairan serta penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat.
w. Izin pembangunan lintasan yang berada dibawah / diatasnya. x.
Izin pemaanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai.
y.
Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) a. Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan terpadu satu pintu,
yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan peoses dimulai dari tahap permohonan sampa dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.27 Pengertian ini berbeda dengan pengertian ”pelayanan terpadu satu atap”. b. Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Adapun Tujuan dari PTSP, ialah: 1) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; 2) memperpendek proses pelayanan; 3) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 27
pasal 1 peraturan presiden republik indonesia no. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
26
transparan, pasti, dan terjangkau; dan 4) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.28 Bentuk pelayanan terpadu ini bisa berbentuk kantor, dinas,
ataupun
badan.
Dalam
penyelenggaraannya,
bupati/wali kota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi : 1) pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP); 2) percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; 3) kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; 4) kejelasan
prosedur pelayanan
dapat
ditelusuri
dan
diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya; 5) mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau Lebih permohonan perizinan;
28
pasal 2 peraturan presiden republik indonesia no. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
27
6) pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 7) pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua hentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota. C. Penanaman Modal 1. Pengertian Penanaman Modal Penanaman Modal (PM) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.29 Penanaman Modal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman
Modal Asing. 2. Tujuan Penanaman Modal Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
29
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
28
b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f.
mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Penanaman Modal Asing (PMA) a. Pengertian Untuk memahami arti dari penanaman modal, maka perlu diberikan batasan yang jelas terhadap pengertian dari apa yang dimaksudkan dengan penanaman modal. Hal tersebut bertujuan agar persepsi dan pemahaman tentang penanaman modal menjadi jernih dan jelas guna menghindari adanya arti negatif terhadap keberadaan penanaman modal, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).30 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
30
Aminuddin Ilmar, “Hukum Penanaman Modal di Indonesia”, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 40.
29
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 31 Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah;32 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2) menciptakan lapangan kerja; 3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 5) meningkatkan
kapasitas
dan
kemampuan
teknologi
nasional; 6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Persyaratan Izin PMA Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu:33 1) Formulir Permohonan 2) Nama Perusahaan (opsi) bila belum diproses atau datadata perusahaan (akte pendirian, pengesahaan akte (SK
31
pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 3 ayat (2) undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 33 http://www.putra-putri-indonesia.com/penanaman-modal-asing.html diakses tgl 26 Mei 2016 32
30
Menteri Hukum dan HAM, SK Domisili Usaha, NPWP Perusahaan, SIUP, TDP, dan PKP) 3) Bidang Usaha 4) Nama Pemilik Modal (Min. 2 Orang) dan Presentasi Saham 5) KTP/Paspor Direktur 6) KTP Pemilik Saham/ Copy passport pemilik saham 7) NPWP Pemilik Saham (WNI) 8) NPWP Direktur (WNI) 9) Copy Sertifikat Tanah dan IMB bila bangunan adalah milik PT atau copy surat sewa-menyewa bila tempat usaha disewa 10) Flow Chart mulai dari bahan baku sampai jadi (penjelasan detail) atau deskripsi usaha 11) Kartu Keluarga bila Dirut adalah Wanita 12) Foto Direktur Utama 4 Lbr (Ukuran 3x4) dan 4x6 2 lembar 13) Nama dan Copy KTP Komisaris 14) Alamat Domisili Usaha 15) No. Telepon Perusahaan 16) Denah Lokasi Tempat Usaha (Bila Perusahaan Menjadi Perusahaan Kena Pajak (PKP)) 17) Stempel Perusahaan (Bila nama Perusahaan Sudah Disetujui sdep. Hukum dan HAM)
31
18) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 19) Izin Lingkungan/Gangguan bagi perusahaan yang tidak berdomisili di gedung 20) Surat kuasa bila pengurusan izin ini dikuasakan kepada perusahaan c. Macam-Macam Izin Penanaman Modal Adapun macam-macam dari izin penanaman modal, yaitu: 1) Izin Usaha Izin usaha adalah suatu bntuk persetujuan atau pemberian
izin
dari
pihak
berwenang
atas
penyelenggaraam suatu kegiatam usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Contohnya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yg diberikan oleh menteri atau pejabat yg ditunjuk kepada pengusaha untk melaksanakam kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. siup diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, BUMN, dsb 2) Izin Prinsip Penanaman Modal 3) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
32
5)
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
6) Izin Usaha Perubahan 7) Izin usaha Perluasan
33
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulisakan melakukan penellitian di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sul-Sel.
B. Jenis dan Sumber Data Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa: 1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. 2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, bukubuku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.
C. Metode Pengumpulan Data Adapun
yang
penulis
lakukan
untuk
memperoleh
dan
mengumpulkan data adalah sebagai berikut:
34
1. Teknik penelitian kepustakaan yaitu: Teknik pengumpulan data dengan
cara
mempelajari
berbagai
literature,
peraturan
perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh. 2. Teknik interview yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.
D. Metode Analisis Data Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.
35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Kewenangan Perizinan dalam Penanaman Modal Asing Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh Daerah adalah perizinan yang bertujuan untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif yang merupakan
usaha
yang
dilakukan
untuk
mencegah
terjadinya
penyimpangan terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin guna menghindari kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.34 Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
34
Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
36
Izin sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.35 Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal 36 1. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota. 2. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud
mendelegasikan/melimpahkan
pada kewenangan
ayat
(1)
dalam
bentuk
penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penanda tanganannya kepada penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal. 3. Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal memperoleh pendelegasian/pelimpahan wewenang sebagai berikut: 1) Kepala
BKPM
dari
Menteri
Teknis/Kepala
Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
35
Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. 36 Pasal 4 peraturan kepala koordinasi penanaman modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan nonperizinan penanaman modal
37
2) Kepala PDPPM dari Gubernur; 3) Kepala PDKPM dari Bupati/Walikota; 4) Kepala
Badan
Pengusahaan
KPBPB
dari
Menteri
Teknis/LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota; 5) Administrator KEK dari Menteri Teknis/LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota. Adanya
wewenang
pemerintah
daerah
untuk
mengatur
penyelenggaraan penanaman modal dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa “pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecualia urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah”. 37 Di samping itu, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada
dalam
satu kabupaten/kota menjadi urusan
pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah negara
dan
negara, maka lembaga pemerintahn baik pusat maupun daerah memiliki wewenang masing-masing. Matriks
pembagian
urusan
Pemerintahan
Konkuren
antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota
37
Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
38
bidang Penanaman Modal dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:38 Pemerintah Pusat a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah provinsi. b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. c. Pelayanan
penanaman
modal
pada
bidang
industri
yang
merupakan prioritas tinggi pada skala nasional. d. Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. e. Pelayanan penanaman modal asing.
Daerah Provinsi Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: a. Penanaman
modal
yang
ruang
lingkupnya
lintas
Daerah
kabupaten/kota; b. Penanaman
Modal
yang
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.
38
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
39
Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal Pasal 27 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 1. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan
Bank
Indonesia,
antarinstansi
Pemerintah
dengan
pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah. 2. Koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
penanaman
modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. 3. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 28 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
40
1. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman
modal,
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal; b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; e. membuat peta penanaman modal Indonesia; f.
mempromosikan penanaman modal;
g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluasluasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; h.
membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan
yang
dihadapi
penanam
modal
dalam
menjalankan kegiatan penanaman modal;
41
i.
mengoordinasi
penanam
modal
dalam
negeri
yang
menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan j.
mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman bertugas
Modal,
Badan
melaksanakan
Koordinasi pelayanan
Penanaman penanaman
Modal modal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
di
Bidang
Penanaman Modal terdiri atas:39 a. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi; 39
1Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
42
b. Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi: 1) Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak
terbarukan
dengan
tingkat
resiko
kerusakan
lingkungan yang tinggi; 2) Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; 3) Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; 4) Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; 5) Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan 6) Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang. Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kewenangan BKPM telah ditentukan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 27
43
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditentukan bahwa koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Koordinasi
kebijakan
penanaman
modal,
meliputi
koordinasi:40 1. antar instansi pemerintah; 2. antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia; 3. antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah; dan 4. koordinasi antar pemerintah daerah
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam
pemberian izin
Penanaman Modal Asing di Kota Makassar. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah,
terjadi
perubahan
terkait
dengan
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah antara daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam hal penyelenggaraan fungsi pelayanan. Pelayanan terhadap perizinan dan nonperizinan di Kota Makassar Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang telah menjalankan fungsi penanaman modal sekaligus fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bahwa BKPM dan pihak 40
Salim H. S. dan Budi Sutrisno, op. cit., hal. 230.
44
pemerintah daerah menjalankan menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan
dan
nonperizinan
berdasarkan
pelimpahan/pendelegasian
kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup PTSP di bidang penanaman modal mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman
modal
yang
diperlukan
untuk
melakukan
kegiatan
penanaman modal.41 PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten/kota.Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Seperti yang di jelaskan oleh pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan kepala koordinasi penanaman modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan nonperizinan penanaman modal, yaitu:42 1. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan
oleh
PTSP
BKPM
atas
dasar
pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Menteri Teknis/Kepala
41
7Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 42 Pasal 5 peraturan kepala koordinasi penanaman modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan nonperizinan penanaman modal
45
LPNK yang memiliki kewenangan atas urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah. 2. Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diselenggarakan di PTSP BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya dalam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; b. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada Skala nasional; c. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; d. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; e. Penanaman
Modal
Asing
dan
Penanam
Modal
yang
menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan f.
bidang
Penanaman
Modal
lain
yang
menjadi
urusan
Pemerintah menurut Undang-Undang. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa yang memiliki kewenangan atas persetujuan dan pemberian izin penanaman modal
46
asing adalah pemerintah pusat atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPMP). Hal ini dibenarkan oleh hasil data yang diperoleh pada saat penelitian. “Semua Perizinan tentang Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Makassar, Masih di urus oleh pihak BKPMD Sul-Sel dan BKPM Pusat. Di BPTPM hanya mengurus izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin usaha perdagangan dan lainlain selain penanaman modal asing. ”43 Tetapi, pihak BPTPM sendiri mempunyai niat untuk ke depannya memulai Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal. Hal itu, dibenarkan oleh Bapak Mursalim yang merupakan staf perizinan di BPTPM Kota Makassar sebagaimana pemaparan yang disampaikan bahwa: “Ya, tentunya kita akan menyelenggarakan PTSP di Bidang Penanaman Modal. Tapi tidak untuk sekarang. Tetapi kedepannya iya. Kami baru mau menyusun regulasinya”44 Berdasarkan data yang diperoleh dengan pihak pemerintah Kota Makassar penulis melanjutkan penelitian di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan (BKPMD). Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan (BKPMD) telah menyelenggarakan PTSP bidang penanaman modal. Tetapi soal pemberian izin, BKPMD tidak mengeluarkan pemberian izin
43
Wawancara, Staf Perizinan BPTPM Bapak Lukman, 21 Maret 2015 Wawancara, Staf BPTPM Bapak Mursalim ,21 Maret 2015
44
47
kepada pihak pemohon Penanaman Modal Asing. Karena itu semua wewenang dari Pihak PTSP pusat yang berada di BKPM. “kami disini hanya menerima surat izin yang telah dikeluarkan atau disetujui oleh BKPM pusat. Dan setelah itu tugas kita hanya mengawasi
kegiatan
PMA
tersebut
yang
berada
di
Kota
Makassar”45 PTSP pusat di BKPM adalah pelayanan terkait penanaman modal yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesataun proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM tetapi sebelum itu berkas pemohon diinput ke BKPMD Sulsel. Sejumlah perusahaan PMDN / PMA yang telah mengurus izin dan mendapatkan persetujuan izin dari BKPM serta menjalankan investasi di kota Makassar, perlu mendapatkan pengawasan kegiatan usahanya dan penggunaan izin dengan benar. BKPMD Sulsel
yang merupakan badan staf untuk membantu
gubernur dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal. Tugas BKPMD adalah: 1. Menampung keinginan dan memberikan penjelasan kepada calon penanam modal tentang kemungkinan penanaman modal di daerah.
45
wawancara Kepala sub bidang Pelayanan Penanaman Modal Asing, 30 Maret 2016
48
2. Menerima permohonan penanaman modal dalam negeri maupun asing, meneliti persyaratan-persyaratan teknis sesuai dengan peraturan-peraturan
yang
berlaku
selanjutnya
meneruskan
permohonan tersebut kepada BKPM pusat. 3. Mengadakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah Sulsel dan menyampaikan laporan ke BKPM Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, BKPMD Sulsel bertanggung jawab kepada Gubernur dan menerima petunjuk-petunjuk teknis dari BKPM Pusat. BKPMD Sulsel juga mempunyai bidang pengendalian dan pengawasan. Bidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal, serta penggunaan fasilitas dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal. BKPMD sulsel juga dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar.
Prosedur Penanaman Modal Asing. Sebelum menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan bidang
penanaman
modal
daerah
diberikan
waktu
2
tahun
mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi, tempat, sarana dan prasarana kerja dan media informasi, mekanisme kerja dan sistem pelayanan informasi dan pelayanan perizinan
49
investasi secara elektronik (SPIPISE). Selama masa transisi PTSP BKPM dapat memproses permohonan Perizinan dan Non Perizinan penanaman modal atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi atau pemkab/kota berdasarkan pasal 67 ayat 2 dan 3 Perka Kepala BKPM No.12 tahun 2009. Peraturan yang mengatur
tentang pedoman dan tata cara
permohonan penanaman modal asing (PMA) adalah pasal 6 keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Amandemen dari Peraturan BKPM No. 1/P/2008 yaitu: 1. Permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diajukan oleh : a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau c. Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh penanam modal asing. 2. Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap
dengan
menggunakan
formulir
Model
I/PMA
sebagaimana Lampiran 2.
50
3. Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan
Penanaman
Modal
Asing
(SP
PMA)
dengan
tembusan kepada : a. Menteri Dalam Negeri; b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; c. Menteri Keuangan; d. Menteri Negara Lingkungan Hidup; e. Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; f.
Gubernur Bank Indonesia;
g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan; h. Direktur Jenderal Pajak; i.
Direktur Jenderal Bea & Cukai;
j.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan; l.
Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan;
m. Gubernur Provinsi yang bersangkutan; n. Bupati/Walikota yang bersangkutan. 4. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-
51
bidang
usaha
yang
memerlukan
konsultasi
dengan
Departemen/Instansi terkait. 46
Adapun proses pendirian Persoran Terbatas (PT) PMA adalah sebagai berikut: 1. Setelah Izin dari BKPM keluar, maka dapat mulai untuk proses pendirian PT. PMA (dengan catatan, nama PT. sudah bisa digunakan/ memperoleh persetujuan Menteri). 2. Salinan akta akan selesai dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja sejak penanda-tanganan akta. 3. Pengurusan domisili dan NPWP atas nama PT. yang bersangkutan. NPWP yang dibuat untuk PT. PMA harus NPWP khusus PT. PMA. Waktunya + 12 hari kerja. Catatan: Pada saat ini bisa sekalian mengurus Surat PKP ( Pengusaha Kena Pajak) pada KPP khusus PMA tersebut. dan nantinya akan dilakukan survei/ tinjau lokasi perusahaan. Waktunya + 12 hari kerja, karena ada survei dari Kantor Pajak setempat lokasi usaha. 4. Pembukaan rekening atas nama Perseroan dan menyetorkan modal saham dalam bentuk uang tunai ke kas Perseroan. Bukti
46
Amandemen dari Peraturan BKPM No. 1/P/2008 tentang tata cara permohonan penanaman modal
52
setornya
diserahkan
kepada
Notaris
untuk
kelengkapan
permohonan pengesahan pada Departemen Hukum dan HAM RI . 5. Pengajuan pengesahan ke Dephukham, Waktunya + 1, 5 bulan. 6. Setelah keluar pengesahan dari Departemen Kehakiman, dapat diurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Wajib Daftar perusahaan (WDP) nya. Waktunya + 2 minggu. 7. Setelah semua selesai, mengurus Berita Negara. Waktunya + 3 bulan
Setelah semua prosedur dilewati, maka harus dilanjutkan dengan jenis usahanya. Apabila merupakan industri, maka harus diurus Izin Lokasi, izin gangguan (HO) , Surat Izin Usaha Industri. Dalam hal perusahaan tersebut akan memasukkan mesin-mesin pabrik, karena berstatus PT PMA, maka ada subsidi atau keringanan pajak bea masuk atas mesinmesin tersebut. Namun untuk itu, PT tersebut harus mengurus izin lagi di BPTPM Kota. Setelah itu, pada saat mesin akan masuk, yang bersangkutan harus mengurus surat bebas bea masuk di KPP PT PMA, yang disebut: “ SKBPPN” dan dilanjutkan dengan izin dari Bea Cukai berupa Surat Registrasi Produsen (SRP) atau Surat Registrasi Importir (SRI) . 8. Setelah perusahaan berjalan beberapa waktu, maka akan dilanjutkan
dengan pengurusan Izin Usaha Tetap (IUT) pada BPTPM Kota. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal
53
dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 47 “kami mengajukan izin PMA di BKPM Pusat yang berada di Kota Jakarta. Setelah izin PMA diperolah maka dilanjutkan dengan izin lokasi, dan izin gangguan (HO) karena usaha kami bergerak di bidang industri. Permohonan izin kami tersebut diajukan ke BPTPM Kota Makassar karena di Kota Makassarlah, kami ingin melaksanakan PMA.”48 Dari data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak investor asing mengajukan permohonan izin di BKPM pusat dan di BPTPM Kota Makassar untuk permohonan izin lokasi dan izin gangguan.
Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Adapun penerbitan perizinan dan nonperizinan, sebagai berikut: 1. Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM. 2. Penerbitan
Perizinan
dan
Nonperizinan
berdasarkan
pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk beliau Kepala BKPM atas nama Menteri/ Kepala
LPNK,
kecuali
ditentukan
lain
oleh
Peraturan
Menteri/Kepala LPNK.49
47
http://lpco.indonetwork.co.id/product/prosedur-pendirian-perusahaan-pma-2066343 Wawancara staf HRD PT. Cargil bu Wahyuni, 6 juni 2016 49 Pasal 15 peraturan kepala koordinasi penanaman modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan nonperizinan penanaman modal 48
54
Penerbitan
Perizinan
dan
Nonperizinan
berdasarkan
pendelegasian dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditandatangani oleh Kepala BKPMD atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Provinsi. Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
55
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Pengaturan kewenangan perizinan penanaman modal asing di di Kota Makassar berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimana pemerintah pusat atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPMP) memiliki kewenangan untuk memberikan izin dalam penanaman modal asing. 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang penanaman Modal
sudah
di
Selenggarakan
oleh
Penanaman Modal Pusat (BKPMP) dan
Badan
Koordinasi
Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan (BKPMD). Mengenai soal
pemberian
izin,
PTSP
BKPMD
tidak
mengeluarkan
pemberian izin kepada pihak pemohon Penanaman Modal Asing. Disisi
lain,
BTPM
Kota
Makassar
berwewenang
untuk
mengeluarkan izin lokasi dan izin gangguan untuk pihak PMA dan ikut serta melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Kota Makassar
bersama BKPMD Sulsel dan
menyampaikan laporan ke BKPM Pusat.
56
B. Saran 1. Dengan adanya
pengaturan kewenangan perizinan dalam
Penanaman Modal Asing diharapkan pihak Badan perizinan dan non perizinan agar memberikan kewenangan yang lebih untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk mengeluarkan pemberian izin Penanaman Modal Asing agar mempermudah para investor. 2. Untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan (BKPMD), agar kiranya meningkatkan pengawasan terusmenerus agar tidak terjadi penyalahgunaan izin PMA. Untuk Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar, agar sekiranya lebih mengerti prosedur tentang perizinan penanaman Modal Asing. Untuk para investor asing, agar sekiranya menaati peraturan yang berlaku dan mengikuti sesuai prosedur yang sudah ada
57
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cet. ke-4, Kencana Prenada, Jakarta, Media Group, Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra AdityaBakti. H.salim Hs., S.H., M .S, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta, PT. Rajagrafindo persada. HR,Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Philipus M. Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, Cetakan Pertama. David Kairupan, S.H., LL.M. 2013, Aspek Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Jakarta, Kencana. Miriam Budiardjo, 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Rusadi Kantaprawira, 1998. Hukum dan Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Kekuasaan,
Makalah,
Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kota Makassar. 2010, Buku Panduan Investment Guidelines Kota Makasar: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kota Makassar Sulawesi Srlatan .hal.13.Lihat juga buku saku Pemerintah Kota Makassar.
B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pasal 5 tentang pelayanan public Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
58
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 tahun 2009. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Amandemen dari Peraturan BKPM No. 1/P/2008 tentang tata cara permohonan penanaman modal
Website http://www.aktualita.co/ptsp-kota-makassar-tidak-maksimal/1642/ diakses tgl 31 januari 2016 http://lpco.indonetwork.co.id/product/prosedur-pendirian-perusahaan-pma-2066343 di akses 6 juni 2016
59
