SALINAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA PUTUSAN NOMOR : 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
: : : : : : : : :
DPS Serda/xxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxx. xxxxxxxx 1984. Laki-laki. Indonesia. Islam. xxxxxxx Kec. Makassar, Jakarta Timur.
ta .
Terdakwa tidak ditahan.
go
Nama Lengkap Pangkat/Nrp. Jabatan Kesatuan Tempat, tgl lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
.id
Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :
PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ; :
Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-18/XI/2011/HLM tanggal 18 November 2011.
ar
Membaca
ilj
ak
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku papera Nomor : Kep/33/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/106/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012. 3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 212-K/PM II-08/AU/IX/2012 tanggal 3 September 2012. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 212-K/PM II-08/AU/IX/2012 tanggal 4 September 2012. 5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
ilm
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/106/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
.d
Memperhatikan :
w
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
w
w
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). d.
Barang bukti : Nihil.
e.
Memohon agar Terdakwa ditahan. /2.
a. Bahwa ....
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
2 2. Bahwa Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyangkal kebenaran dakwaan Oditur Militer dari segi hukumnya dan menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer, sangkalan mana telah diuraikan penasehat hukum dalam kajian Aspek Yuridis Formal dan Yuridis Materiilnya sebagai berikut : Bahwa untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengungkap kejadian yang sebenarnya, terutama hasil pemeriksaan yang terungkap di persidangan sehingga dalam memutuskan perkara in casu perlu dipertimbangkan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni pembinaan untuk menimbulkan efek jera, bukan untuk menimbulkan kesengsaraan bagi Terdakwa dan keluarganya, sehingga sasaran dari penjatuhan hukuman jauh dari rasa keadilan yang diharapkan. Bahwa semangat dari lahirnya UU No Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melindungi anggota keluarga atau lingkup keluarganya terutama perempuan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman serta bentuk diskriminasi lainnya.
go
.id
Bahwa salah satu dari kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran, yang perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dan penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
ar
ta .
Bahwa dengan demikian bukan berarti setiap perbuatan yang tidak memberi nafkah lahir atau bathin dikatakan tindakan penelantaran, makna penelantaran ini harus dilihat dari kontek yang lebih luas, jelas, tegas dan yang paling penting adalah akibat, apakah terbukti menimbulkan penderitaan kepada korban karena ditelantarkan, akibat inilah sebenarnya yang menyebabkan negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, namun apabila tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan maka tidaklah bisa dikatakan terjadi penelantaran.
ilj
ak
Oleh karena itu perlu diwaspadai pandangan sempit yang hanya melihat, ketika tidak diberi nafkah lahir atau bathin seseorang itu sudah dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penelantaran, pasal ini menjadi sangat berbahaya apabila digunakan sebagai alat penekan manakala terjadi hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, pertengkaran atau disebabkan rasa kebencian atau emosi sesaat, apabila ini terjadi maka makna dari dikeluarkannya UU ini menjadi absurd dan menjadi senjata bagi perempuan, padahal filosofi UU KDRT adalah untuk terjaminnya keutuhan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram hanya dapat diwujudkan pada setiap orang dalam rumah tangga itu (suami, isteri, anak dll) agar dapat menjaga kadar kualitas dan pengendalian diri.
ilm
FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Sdr. Oditur telah berupaya menghadirkan 3 orang Saksi, namun 2 orang Saksi atas nama Sdri. NHH dan Sdr. JMI, tidak bisa hadir sehingga keterangannya dibacakan oleh Sdr. Oditur, kedua Saksi ini merupakan kakak kandung dan kakak ipar dari Saksi 1.
w
.d
Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan yang diberikan Saksi 1 agak berbeda dengan keterangan di BAP dan dalam dakwaan Oditur, hal ini sudah diingatkan oleh Majelis Hakim dan Oditur, sehingga sangat disayangkan Sdr. Oditur hanya terpaku dengan keterangan Saksi 1 dalam BAP saja, karena secara hukum keterangan yang dipakai adalah keterangan yang terungkap dipersidangan.
w
Dengan demikian pada kesempatan ini kami ingin menambahkan beberapa keterangan yang diberikan Saksi 1 tetapi tidak diungkapkan Sdr. Oditur dalam tuntutannya, kami percaya keterangan tersebut telah dicatat dengan terperinci oleh panitera, fakta-fakta tersebut kami sampaikan dalam bentuk keterangan sebagai terurai di bawah ini ;
w
Keterangan Saksi 1 -
Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi 1 dalam keadaan sehat walafiat. Bahwa Saksi 1 menikah dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2008.
Bahwa Saksi 1 telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dalam dugaan tindak pidana penelantaran. Bahwa Saksi 1 sekitar bulan Agustus 2009 juga pernah melaporkan dugaan tindakan KDRT berupa kekerasan fisik ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma. /-
Bahwa atas ….
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
3 Bahwa atas laporan ini Terdakwa diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman pidana penjara 5 bulan, dan baru keluar sekitar bulan Mei 2011. Bahwa sejak keluar dari penjara hubungan komunikasi antara Terdakwa dan Saksi 1 tidak berjalan dengan baik, hal ini karena Terdakwa merasa kesal dengan tindakan Saksi 1 yang telah melaporkannya ke Satpom. Bahwa dalam kurun bulan Juni sampai dengan September 2011 intensitas komunikasi Terdakwa dengan Saksi 1 melalui telpon masih berlangsung namun pertemuan tidak banyak meskipun tetap terjadi. Bahwa karena kurangnya komunikasi selama lebih kurang 4 bulan sejak Mei 2011 sampai September 2011, Saksi 1 tidak berpikir panjang kembali melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan dugaan penelantaran. -
Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa kembali diperiksa.
pada bulan Juni sekitar Rp. 50.000,pada bulan Juni sekitar Rp. 200.000,pada bulan Agustus sekitar Rp. 250.000,pada bulan September sekitar Rp. 150.000,-
go
-
.id
Bahwa dalam kurun waktu Mei sampai dengan September 2011 sebenarnya Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saski 1 meskipun nilainya sedikit, dengan rincian :
ta .
Bahwa sekitar bulan Juni 2011 Terdakwa dan Saksi 1 masih melakukan hubungan suami istri di rumah saudara dari Saksi 1. Bahwa Saksi 1 sudah bekerja sejak Januari 2010 sampai dengan sekarang sebagai karyawan kontrak di BN2TKI Tanggerang. Bahwa dari penghasilannya Saksi 1 merasa lebih dari cukup.
-
Bahwa dari gaji yang diperolehnya Saksi 1 dapat membayar kuliahnya di Universitas Pamulang.
ar
-
ak
Bahwa sebenarnya Saksi 1 dengan tidak dibiayai sekalipun oleh Terdakwa tidak merasa terlantar secara ekonomi. -
Bahwa Saksi 1 menyesali telah melaporkan Terdakwa ke Pomau.
-
Bahwa Saksi 1 dalam keadaan hamil.
Saksi 1 berharap Terdakwa tidak diberikan hukuman.
ilm
-
ilj
Bahwa Saksi 1 telah membuat surat pencabutan laporan perkara pada tanggal 12 Juli 2012, dan sudah memaafkan Terdakwa.
Pengakuan Terdakwa
-
.d
Bahwa hubungan komunikasi Terdakwa dengan Saksi 1 berkurang disebabkan rasa kesal Terdakwa telah dilaporkan ke Satpom Lanud Halim Perdankusuma pada tahun 2009 sehingga Terdakwa dipenjara selama 5 bulan. Bahwa karena rasa kesal tersebut Terdakwa enggan berkomunikasi dengan Saksi 1.
w
Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah lahir setiap bulan kepada Saksi 1 meskipun jumlahnya dianggap belum mencukupi. Bahwa Terdakwa masih mempunyai pinjaman di bank BRI karena untuk membantu keluarganya.
w
-
w
Bahwa Terdakwa pernah memberikan nafkah batin sekitar bulan Juni 2011 bertempat di rumah saudara Saksi 1.
-
Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
Bahwa berdasarkan keterangan yang telah diberikan para Saksi dapat disampaikan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut : 1.
Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 menikah sekitar bulan Juni 2008.
2. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 1 sebagai sebuah ikatan keluarga tidak berjalan harmonis, karena masing-masing pihak tidak bisa menahan dan mengendalikan diri sehingga sering terjadi pertengkaran. /3.
Bahwa Saksi-1….
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
4 3. Bahwa Saksi 1 dalam setiap persoalan keluarga tidak berupaya menyelesaikan permasalahan keluarganya secara damai terlebih dahulu, tetapi serta merta langsung melaporkan ke kesatuan Terdakwa. 4. Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 5 bulan karena KDRT berupa kekerasan fisik yang dilaporkan Saksi 1, dipenjara dari Desember 2010 s/d Mei 2011. 5. Bahwa sejak Terdakwa masuk penjara, untuk menghidupi dirinya Saksi 1 sejak Januari 2010 bekerja sebagai karyawan kontrak di BP3TKI sub dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang diperpanjang setiap tahunnya. 6. Bahwa dari penghasilan sebagai karyawan Saksi 1 disamping untuk biaya hidup sehari-hari juga mampu membiayai kuliahnya di Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi Manajemen pada saat ini sudah duduk di semester 5.
.id
7. Bahwa gaji pokok Saksi 1 sebesar Rp. 1.400.000,- ditambah uang transpor pada tahun 2012 sebesar Rp. 1000.000,-, total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) ditambah dengan bonus-bonus lainnya, sehingga lebih dari cukup untuk membiayai hidup Saksi sendiri, karena itulah Saksi 1 mampu membiayai kuliahnya.
go
8. Bahwa setelah keluar dari penjara pada tanggal 21 Mei 2011 intensitas komunikasi dan pertemuan Terdakwa dan Saksi 1 berkurang, hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena rasa kesal dari Terdakwa telah dipenjara selama 5 bulan.
9. Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih punya pinjaman di Bank BRI, untuk membantu keluarganya, pinjaman ini sudah diceritakan kepada Saksi 1 sebelum melakukan pernikahan.
ta .
10. Bahwa meskipun jarang bertemu dan masih diliputi rasa kesal, Terdakwa masih memberikan biaya kepada Saksi meskipun jumlahnya tidak besar. 11. Bahwa selama kurun waktu Juni s/d September 2011 Terdakwa dan Saksi 1 pernah melakukan hubungan suami istri satu kali bertempat di rumah saudara dari Saksi 1.
ar
12. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berkomitmen untuk melanjutkan perkawinannya dengan saling pengertian, sehingga Saksi 1 dengan kesadaran sendiri meskipun terlambat telah mencabut laporan polisinya ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma yang ditembuskan kepada Kadilmil dan Ka Otmilti II-08 Jakarta.
14.
ak
13. Bahwa Saksi 1 telah memaafkan Terdakwa, dan bahkan pada saat ini dari hubungan mereka Saksi 1 dalam keadaan hamil. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
ilj
Bahwa disamping keterangan Saksi dipersidangan kami mengajukan alat bukti tertulis guna meringankan Terdakwa sebagai berikut ;
ilm
1. Surat dari Saksi 1 tanggal 12 Juli 2012 kepada Satpom Lanud Halim Perdanakusuma perihal permohonan pencabutan perkara A.n. DPS NRP 532616. - Membuktikan Saksi 1 dan Terdakwa sudah kembali bersatu untuk menjalani hidup baru mereka, dengan saling memaafkan.
.d
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dari BP3TKI bagian dari BNP2TKI, tentang pengangkatan dan pembayaran gaji Saksi 1 selaku karyawan kontrak.
w
- membuktikan pada saat perkara penelantaran dilaporkan Saksi 1 pada bulan September 2011, saksi 1 sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri sejak Januari 2010.
w
3. Kartu Mahasiswa Universitas Pamulang. - membuktikan tanpa bantuan dari Terdakwa, Saksi 1 mampu membiayai hidupnya dan bahkan membiayai kuliahnya.
w
4. Surat Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Nomor B/1243-13/20/01/Halim tanggal 25 September 2012 perihal Keringanan hukuman. - membuktikan Terdakwa secara kedinasan masih dibutuhkan oleh satuan, beritikad baik dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, serta punya keahlian di bidang Hydrolik dan Pneumatik Pesawat, permasalahan yang dihadapi Terdakwa selama ini tidak mengganggu kedinasan. TINJAUAN YURIDIS Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dan alat bukti yang ada maka kami akan memberikan analisa dalam Tinjauan Yuridis yang tentu saja dapat sangat berbeda dengan analisa yang telah dikemukakan Sdr. Oditur dalam Dakwaan dan Tuntutannya. / Bahwa UU No 23 …. Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
5 Bahwa UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dibuat bukan untuk memberikan hukuman yang semena-mena kepada setiap orang yang dianggap melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sejogyanya perbuatan yang hanya dapat dihukum apabila berakibat sangat merugikan dan menimbulkan penderitaan bagi keluarga tersebut, namun apabila tidak menimbulkan kerugian dan penderitaan maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu kekerasan dalam keluarga. Bahwa apabila para penegak hukum hanya menafsirkan secara sempit UU ini akan menjadi senjata yang mematikan bagi keluarga yang tidak beritikad baik, hal ini pada akhirnya mampu mengganggu tugas-tugas kedinasan dari setiap prajurit, padahal pertengkaran dan permasalahan dalam keluarga dihadapi oleh setiap orang.
.id
Bahwa mencermati unsur-unsur pasal pasal 49 huruf a yang berbunyi “dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda palingban yak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” “Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya’
go
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dicermati fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis lainnya sebagai berikut ; Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 telah menikah sejak tahun 2008.
ta .
1.
2. Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana selama 5 bulan setelah diproses secara hukum melakukan KDRT kepada Saksi 1.
ar
3. Bahwa setelah keluar dari menjalani penjara pada tanggal 21 Mei 2011 Terdakwa dan Saksi 1 agak jarang berkumpul, namun demikian masih berkomunikasi melalui telpon, dan bahkan Terdakwa masih memberi nafkah kepada Saksi 1 meskipun jumlahnya tidak banyak.
ak
4. Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sekitar bulan September 2011 dengan dugaan penelataran, padahal Saksi 1 sejak Januari 2010 telah bekerja di BNP2TKI dan bahkan dari gaji yang diterima setiap bulan tidak saja mampu menghidupi dirinya tapi juga membiayai kuliahnya di Universitas Pamulang.
ilj
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Saksi 1 untuk bekerja yang bertujuan untuk mengakibatkan dapat dikendalikan dan menimbulkan ketergantungan ekonomi membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di rumah.
ilm
6. Bahwa sejak Terdakwa masuk penjara Desember 2010 sampai Mei 2011 Saksi 1 mampu menghidupi dirinya sendiri.
.d
7. Bahwa meskipun tidak dibiayai sama sekali oleh Terdakwa Saksi 1 tidak akan mengalami penderitaan karena Saksi 1 sudah punya penghasilan sendiri, kecuali apabila Saksi 1 tidak bekerja maka Saksi 1 akan tergantung pada orang tua dan saudara-saudara yang lain atau orang lain.
w
8. Bahwa sejak Terdakwa dilaporkan Saksi 1 tidak dalam keadaan menderita secara ekonomi, Saksi 1 tidak menjadi peminta-minta atau bekerja serabutan yang mengakibatkan penderitaan yang mendalam kepada Saksi 1.
w
9. Bahwa maksud dari unsur pasal ini adalah akibat dari penelantaran yang menimbulkan kesengsaran atau penderitaan yang melanggar hak azazi manusia dan martabat kemanusiaan, padahal terbukti kesengsaran dan penderitaan itu tidak dirasakan oleh Saksi 1.
w
10. Bahwa demikianpun dari nafkah batin, dalam kurun waktu akhir Mei s/d September 2011 Saksi 1 dan Terdakwa hanya satu kali melakukan hubungan suami istri, jarangnya terjadi hubungan tidak bisa dikatakan bahwa Terdakwa telah menelantarkan Saksi 1 secara bathin, karena sebagai contoh prajurit yang ditugaskan ke medan operasi bisa tidak bertemu dengan keluarganya lebih dari satu tahun, kenapa hal ini tidak dianggap penelantaran secara bathin. 11. Bahwa dengan demikian pembuktian terjadinya akibat dari penelantaran yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak bisa dibuktikan, sehingga dengan demikian unsur kesatu dari pasal ini tidak terbukti. / Untuk itu ….
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
6 Untuk itu Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk bisa menilai permasalahan yang sedang dihadapi Terdakwa secara objektip dan berkenan memberikan rasa Keadilan sesuai dengan ketentuan hukum, dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Serda DPS NRP.xxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. 2.
Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan.
3.
Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam dalam kedudukan dan keadaan semula.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Negara.
5.
Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo et bono).
go
.id
Bahwa Nota Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan secara pribadi oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berharap Majelis Hakim dapat lebih bijaksana untuk memahami tentang alsan-alasan Terdakwa, karena Terdakwa dan keluarganya sudah sangat rukun dan saling mencintai, terbukti bahwa istri Terdakwa sudah mencabut laporannya untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya atau yang seadil-adilnya.
ta .
Menimbang, bahwa Replik Oditur atau tanggapan Oditur Militer terhadap Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula.
ar
Menimbang, bahwa Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleidooinya. Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/106/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
ak
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan sekarang, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jakarta, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer lI-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :
ilj
“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” Dengan cara-cara sebagai berikut :
ilm
1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang bertugas di Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma menjabat sebagai anggota Skadron Udara 2 dengan pangkat Serda NRP xxxxxx.
.d
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2008 di xxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor 397/69/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx Kab. Bandung Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak.
w
w
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2008 di xxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat, awalnya kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis dan Terdakwa selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1, namun sejak Saksi-1 melaporkan Terdakwa Satpom Lanud Halim Perdanakusuma tentang KDRT pada bulan Oktober 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis lagi.
w
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat, Terdakwa tidak pernah berusaha mencari tempat tinggal/berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah. 5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menelantarkan/ meninggalkan Saksi-1 karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-1 yang telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma terkait perbuatan KDRT yang menyebabkan Terdakwa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. /6.
Bahwa Terdakwa ….
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
7 6. Bahwa Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai karyawan Swasta di salah satu perusahaan yang ada di Tangerang Banten. 7. Bahwa sampai dengan sekarang antara Terdakwa dan Saksi-1 masih ada ikatan perkawinan dimana Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa dalam hal mendapatkan nafkah lahir maupun bathin karena sebagai suami Terdakwa seharusnya tidak meninggalkan Saksi-1 begitu saja tanpa diberikan nafkah lahir maupun bathin, sehingga Saksi-1 terpaksa bekerja di perusahaan Swasta karena untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 8. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Oktober 2009 oleh Saksi-1 Terdakwa sudah pernah dilaporkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma tentang KDRT sehingga oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Saksi Administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 4 (empat) periode sehingga penundaan untuk mengikuti sekolah selama satu Periode.
.id
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 49 a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.
go
Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang sertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
ta .
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Ade Rustian, SH Mayor Sus NRP.522872 berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Nomor : Sprin/626/IX/2012 tanggal 18 September 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 18 September 2012.
ar
Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
ak
Saksi-1 :
ilj
Nama lengkap : RRI ; Pekerjaan: Karyawan Swasta ; Tempat tanggal lahir: xxxxxxx, xxxxxx 1984 ; Jenis kelamin: Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : xxxxxxx Kec. Makassar Jakarta Timur. Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
.d
ilm
1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2006 di Bandung Jawa Barat kemudian dari perkenalan tersebut menjalin hubungan asmara/pacaran setelah mendapat restu dari kedua orang tua pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 Terdakwa dan Saksi menikah dirumah orang tua Saksi yang beralamat di xxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat sesuai dengan Akte Nikah Nomor 397/59/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.
w
2. Bahwa setelah menikah awalnya kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi berjalan harmonis dan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi namun dalam kurun waktu Mei sampai dengan September 2011 hubungan tersebut mengalami ketidakharmonisan tetapi Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi meskipun nilainya sedikit.
w
w
3. Bahwa karena kurangnya komunikasi selama lebih kurang 4 bulan sejak Mei 2011 sampai September 2011, Saksi emosi dan tidak berpikir panjang akhirnya melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan dugaan penelantaran sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta. 4. Bahwa Saksi sudah bekerja sejak Januari 2010 sampai dengan sekarang sebagai karyawan kontrak di BN2TKI Tanggerang, dari penghasilannya itu Saksi merasa lebih dari cukup.
5. Bahwa saat ini hubungan Saksi dan Terdakwa sudah baik kembali dan sudah tinggal satu rumah serta hidup rukun layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis. 6. Bahwa Saksi telah membuat surat pencabutan laporan perkara ini pada tanggal 12 Juli 2012, dan sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi berharap Terdakwa tidak diberikan hukuman. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. / Menimbang ….
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
8 Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut : Saksi-2 : Nama lengkap : NHH, S.E ; Pekerjaan : PNS xxxxxx ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, xxxxxx 1971 ; Jenis kelamin: Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal: xxxxxxx Kec. Pondok Gede Bekasi. Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
.id
1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 kenal sejak tahun 2008 di yang kemudian berlanjut kejenjang pemikahan yang dilaksanakan pada bulan Juni 2008 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak sedangkan Saksi I adalah adik Saksi.
go
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak satu rumah lagi sejak adanya permasalahan penganiayaan/KDRT yang diiakukan Terdakwa pada tahun 2010 dan sampai sekarang permasalah rumah tangga belum selesai.
ta .
3. Bahwa Saksi melihat sendiri ternyata Saksi-1 sudah tidak satu rumah lagi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah kontrakan didaerah Tangerang dan bekerja sebagai karyawan swasta serta seringnya Saksi-1 berkunjung kerumah Saksi di Daerah Bekasi.
ar
4. Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi dan pemberian materi yang tidak adil serta sebelumnya memang sudah ada permasalahan yang terjadi yaitu laporan penganiayaan/KDRT yang dilaporakan oleh Saksi-1 kepada Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, sehinga Terdakwa mendapat hukuman.
ilj
ak
5. Bahwa sebelumnya memang Terdakwa dengan beberapa temannya yang bukan keluarganya pernah datang kerumah orang tua Saksi-1 di xxxxxxx Bandung dengan maksud untuk mengajak rujuk kembali namun dari pihak keluarga (orang tua) Saksi-1 tidak memberikan ijin, karena dari pihak keluarga Saksi-1 merasa heran dengan kedatangan Terdakwa dengan teman-temannya secara tiba-tiba yang kemudian meminta Saksi-1 untuk rujuk kembali, kejadian tersebut pada saat belum ada putusan Pengadilan Militer dalam kasus penganiayaan/KDRT sebelumnya.
ilm
6. Bahwa setelah adanya upaya dari Terdakwa dengan menganjak Saksi-1 meminta untuk rujuk kembali sampai dengan sekarang antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak tinggal bersama/satu rumah yang terkadang Saksi-1 tinggal bersama dengan Saksi. Atas ketarangan Saksi tersebut di atas yang dibacakan oditur militer Terdakwa membenarkan seluruhnya.
.d
Setelah Oditur Militer selesai membacakan keterangan Saksi-2 kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi berikutnya, dan atas perintah Hakim Ketua tersebut Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 dari BAP Penyidik sebagai berikut : Saksi-3 :
w
w
Nama lengkap : JMI ; Pekerjaan : Pegawai Negeri ; Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 39 tahun ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : xxxxxxx Kec. Rawa Lumbu kota Bekasi.
w
Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulah Januari 2008 pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menghadiri acara kitanan/sunatan, sedangkan dengan Saksi-1 sejak bulan Agustus 1998 pada saat Saksi menikahi kakak kandung Saksi-1 (Sdri. LL) di Bandung dan kesemuanya ada hubungan keluarga/famili. /2. Bahwa Saksi …..
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
9 2. Bahwa Saksi setelah pernikahah pada bulah Juni 2008 hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan tidak satu rumah sampai dengan sekarang. 3. Bahwa Saksi-1I sudah tidak diberikan nafkah lahir batin oleh Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Saksi-1 bekerja sebagai karyawan swasta dan tinggal sendiri dirumah kontrakan di Daerah Tangerang, selama tinggal sendiri Saksi-1 tidak pernah memita bantuan materi kepada siapapun karena dari hasil kerjanya sudah cukup untuk mencukupi kebutuhannya. 4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi mengetahui dari carita Saksi-1 pada saat berkunjung kerumah Saksi yang kemudian menceritakan bahwa statusnya masih suami istri tetapi Terdakwa tidak pernah membefikah nafkah lahir dan batih. 5. Bahwa Saksi tidak pernah mencampuri masalah rumah tangga secara langsung antara Terdakwa dan Saksi-1 namun Saksi pernah memberikan saran agar permasalahan rumah tangganya dapat diselesaikan dengan baik-baik menurut hukum dan agama.
go
.id
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat secara langsung Terdakwa menelantarkan Saksi-1, tetapi memang antara Terdakwa dan Saksi-1 sejak adanya permasalahan sebelumnya tentang penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sudah tidak pernah hidup satu rumah dan setiap tiga minggu sekali Saksi-1 berkunjung kerumah Saksi.
ta .
7. Bahwa menurut Saksi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang seharusnya mendapatkah nafkah lahir berupa uahg gaji yang akhimya Saksi-1 harus mencari penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai karyawan swasta. Atas ketarangan Saksi tersebut di atas yang dibacakan oditur militer Terdakwa membenarkan seluruhnya. Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
ar
1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang bertugas di Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma menjabat sebagai anggota Skadron Udara 2 dengan pangkat Serda NRP 532616.
ak
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2008 di xxxxxxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akte NIkah Nomor 397/69/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak.
ilj
3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 berkurang disebabkan rasa kesal Terdakwa telah dilaporkan ke Satpom Lanud Halim Perdankusuma pada tahun 2009 sehingga Terdakwa dipenjara selama 5 bulan.
ilm
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan diadakan pemeriksaan oleh penyidik kepada Terdakwa masih memberikan nafkah lahir setiap bulan kepada Saksi 1 meskipun jumlahnya dianggap belum mencukupi. 5. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keberadaan tempat tinggal Saksi-1 karena setiap Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tidak pernah memberitahukan alamat lengkapnya sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 tinggal di daerah Tangerang.
.d
6. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berkomitmen untuk melanjutkan perkawinannya dengan saling pengertian, sehingga Saksi 1 dengan kesadaran sendiri meskipun terlambat telah mencabut laporan polisinya ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma yang ditembuskan kepada Kadilmil dan Ka Otmilti II-08 Jakarta.
w
Menimbang , bahwa dalam persidangan ini Oditur tidak mengajukan barang bukti.
w
Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dangan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
w
1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang bertugas di Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma menjabat sebagai anggota Skadron Udara 2 dengan pangkat Serda NRP xxxxxxx. 2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2008 di xxxxxxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akte NIkah Nomor 397/69/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar sejak bulan Mei 2011 sampai dengan diadakan pemeriksaan oleh penyidik kepada Terdakwa masih memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 walaupun jumlahnya tidak banyak dan sudah tinggal bersama/satu rumah kembali. /4.
Bahwa benar ….
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
10
4. Bahwa benar awal permasalahannya yaitu setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman pidana di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 karena Terdakwa merasa sakit hati dan merasa bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak mungkin lagi kembali seperti semula karena sudah tidak ada lagi saling percaya. 5. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keberadaan tempat tinggal Saksi-1 karena setiap Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tidak pernah memberitahukan alamat lengkapnya sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 tinggal di daerah Tangerang.
.id
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa dengan adanya perkara ini sudah kembali sebagai suami istri serta merasa rumah tangganya bisa kembali seperti semula yang saling mencintai. Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
ta .
go
Bahwa Majelis hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dimohonkan Oditur militer khususnya terhadap pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
ak
ar
Bahwa mengenai kajian Yuridis Materiil tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer, Penasehat Hukum menyatakan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena pembuktian dari unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oditur militer sekaligus akan Majelis Hakim tanggapi dalam putusan di bawah ini.
ilj
Menimbang, bahwa oleh karena Oditur tidak mengajukan repliknya maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.
ilm
Menimbang, bahwa karena Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap kepada Nota Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi, sebab tanggapan terhadap Nota Pembelaan sudah ditanggapi dalam putusan ini. Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
.d
Unsur Kesatu : “Menelantarkan orang lain” : “Dalam lingkup rumah tangga”
Unsur Ketiga
: “Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut”
w
Unsur Kedua
w
Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu ”Menelantarkan orang lain” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
w
Bahwa istilah “menelantarkan” sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam katagori “Kekerasan dalam rumah tangga” yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : /1.
Bahwa benar ….
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
11
1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2008 di xxxxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akte NIkah Nomor 397/69/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cipendeuy, Kab. Bandung Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak. 2. Bahwa benar sesuai laporan yang dibuat oleh Saksi-1 yang melaporkan bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin adalah benar alasannya karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-1 sebagai suami Terdakwa pernah dipidanakan dan selama menjalani hukuman di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat sebagai istri Saksi-1 membesuk hanya 1 (satu) Kali dan pada saat datang menuduh Terdakwa mempunyai istri lagi.
.id
3. Bahwa benar sejak bulan Mei 2011 sampai dengan diadakan pemeriksaan oleh penyidik kepada Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan sudah tidak tinggal bersama/satu rumah.
go
4. Bahwa benar awal permasalahannya yaitu setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman pidana di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 karena Terdakwa merasa sakit hati dan merasa bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak mungkin lagi kembali seperti semula karena sudah tidak ada lagi saling percaya.
ar
ta .
5. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keberadaan tempat tinggal Saksi-1 karena setiap Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tidak pernah memberitahukan alamat lengkapnya sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 tinggal di daerah Tangerang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ”Menelantarkan orang lain” telah terpenuhi.
ak
Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “Dalam lingkup rumah tangga” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
ilm
ilj
Sedangkan yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangganya” adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
.d
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
w
1. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2008 di xxxxxxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akte NIkah Nomor 397/69/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat, dengan demikian Saksi-1 resmi menjadi isteri dari Terdakwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.
w
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin dan sudah tidak tinggal bersama/satu rumah.
w
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi. Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
/ Bahwa menurut …..
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
12 Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya”. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
.id
1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2008 di xxxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akte NIkah Nomor 397/69/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx Kab. Bandung Jawa Barat dengan demikian Saksi-1 resmi menjadi isteri dari Terdakwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa. dan menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.
go
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa menginginkan perceraian dengan Saksi-1 karena Terdakwa merasa rumah tangganya tidak bisa kembali seperti semula yang ada malah saling menyalahkan.
ta .
3. Bahwa benar untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di daerah Tangerang, padahal menurut hukum Terdakwa diwajibkan untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya.
ar
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.
ak
Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 49 a UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
ilj
Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
.d
ilm
1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan menelantarkan orang lain di lingkup rumah tangganya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan rasa kepatutan dalam masyarakat setempat, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
w
2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa merasa kesal telah dilaporkan oleh Saksi-1 dalam perkara KDRT yang menyebabkan Terdakwa disidangkan dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta.
w
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyengsarakan Saksi-1 merasa sengsara baik secara lahiriah maupun bathiniah sehingga Saksi-1 harus bekerja untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.
w
Menimbang :
1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu: / Hal-hal yang …
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
13 Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 3. Terdakwa dan Saksi-1 telah rukun kembali dan saat ini Saksi-1 telah hamil lebih kurang 2 (dua) bulan usia kandungannya. 4.
Saksi-1 memohon agar Terdakwa tidak dihukum.
Hal-hal yang memberatkan: Terdakwa dengan perkara ini telah dua kali disidangkan.
2.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin di lingkungan kesatuan Terdakwa.
.id
1.
3. Terdakwa kurang menghayati delapan Wajib TNI dan pedoman dalam kehidupan baik dalam lingkup rumah tangga sendiri maupun dalam masyarakat sekitar.
go
Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
ta .
Menimbang, bahwa semangat dari lahirnya UU No Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melindungi anggota keluarga atau lingkup keluarganya terutama perempuan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman serta bentuk diskriminasi lainnya.
ar
Menimbang, bahwa filosofi UU KDRT adalah untuk terjaminnya keutuhan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram hanya dapat diwujudkan pada setiap orang dalam rumah tangga itu (suami, isteri, anak dll) agar dapat menjaga kadar kualitas dan pengendalian diri.
ak
Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidak lauaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan di dinas keprajuritan TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
ilj
1. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berbuat lebih baik lagi kedepannya.
ilm
2. Bahwa benar sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa dan Saksi-1 telah hidup rukun kembali dan saat ini Saksi-1 telah hamil lebih kurang dua bulan sehingga apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas militer justru akan lebih menyengsarakan Saksi-1 dan hal kontradiksi dengan tujuan dan filospfi dari UU KDRT. 3. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak mempersoalkan lagi perbuatan Terdakwa bahkan Saksi-1 telah mencabut perkara Terdakwa dengan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tanggal 9 Juli 2012.
w
.d
4. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah dua kali disidangkan dan telah diputus perkaranya di Dilmil II-08 Jakarta, namun demikian bukan berarti dengan serta merta Terdawa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan, karena selain mempertimbangkan kwantitas perkaranya tentu juga yang lebih utama adalah mempertimbangkan kwalitas werkara yang dilakukan oleh Terdakwa.
w
Bahwa dengan demikian berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk masih diberikan kesempatan berdinas sebagai prajurit TNI.
w
Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Menimbang, bahwa oleh karana Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Nihil. / Mengingat, ….
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
14 Mengingat, Pasal 49 a Undang-undang Nomor 23Tahun 2004 tentang KDRT dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DPS, pangkat ; SERDA NRP xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”. 2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3.
Barang bukti nihil.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Hakim Ketua
ar
Ttd
ta .
go
.id
Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PUSPAYADI, SH MAYOR CHK NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, serta IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH MAYOR SUS NRP 520868 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H, KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Penasehat Hukum ADE RUSTIAN, S.H MAYOR SUS NRP 522872 Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH LETDA CHK NRP 219603485000276 serta di hadapan umum dan Terdakwa.
ak
PUSPAYADI, SH MAYOR CHK NRP 522960
Ttd
ilj
Hakim Anggota I
Ttd AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P
Panitera Ttd
MUHAMMAD SAPTARI, SH LETDA CHK NRP 219603485000276
w
w
w
.d
ilm
IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH MAYOR SUS NRP 520868
Hakim Anggota II
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.