No title

SALINAN

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA PUTUSAN SELA NOMOR : 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Militer II-08 yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : : SUPRIADI : Serma / 507626 : Anggota DP Denma Mabesau : Denma Mabesau : Surabaya, 10 Nopember 1964 : Laki-laki : Indonesia : Islam : Jl. Cililitan Besar Gg. Yumas No.23 Rt. 11 Rw. 02 Jakarta Timur.

.g o. id

Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal

w

w w

.d ilm

il-

ja

ka

rta

Terdakwa ditahan oleh : 1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 di Instalasi Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dansatintel Teknik Bais TNI selaku Ankum Nomor Kep/02/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012. 2. Papera : a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Dansatinteltek Bais TNI selaku Papera Nomor : Skep/03/VI/2012/SIT tanggal 20 Juni 2012. b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor Kep/6/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012. c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Agustusi 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor : Kep/7/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012. d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV dari Dandenma Mabesau selaku Papera berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/IX/ 2012 tanggal 19 September 2012. e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV dari Dandenma Mabesau selaku Papera berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/IX /2012 tanggal 19 September 2012. f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor : Kep/21/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012. g. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor Kep/24/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012. 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 di Rumah Tahanan Militer berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/29/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012. / 4.

Kepala ...

Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

2

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 di Rumah Tahanan Militer berdasarkan Penetapan Perpanjangan penahanan Nomor : Tap/02/PM II-08/AU/I/2013 tanggal 11 Januari 2013. PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ; Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor : Kep/25/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012. 2. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-321/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. 3. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-321/PM II-08/ AU/XII/ 2012 tanggal 20 Desember 2012.

w

w w

.d ilm

il-

ja

ka

rta

.g o. id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/271/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012. 2. Pembacaaan Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : a. Tim Penasihat Hukum berpendapat Oditur Militer belum membaca secara tuntas BAP Penyidik sehingga menilai Surat Dakwaan Oditur Militer Eror In Persona, siapa yang mempertanggung-jawabkan perkara tersebut, karena Terdakwa seorang prajurit bekerja secara sah berdasarkan surat perintah dan dalam melaksanakan unit usaha Import Koperasi Kalta BAIS TNI dan hasilnyapun dinikmati oleh seluruh anggota Koperasi Kalta. b. Fakta-fakta yang mendukung pendapat tersebut antara lain : 1) Karena Terdakwa adalah Prajurit yang setia kepada Negara dan bangsa khususnya tugas dari dinas. Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh dinas dari Ka Bais TNI dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/2008/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan diperpanjang lagi dengan Surat Perintah Komandan Satinteltek Nomor Sprin/ 02/2012/SIT tanggal 2 Januari 2012 sebagai pengurus Koperasi Kalta yang bergerak di bidang unit import. 2) Terdakwa ditugaskan untuk mengurus usaha Import Koperasi Kalta dengan pertimbang-an bahwa pertama atas perintah dari pimpinan yang kedua bahwa Koperasi Kalta sudah berbadan hukum serta dalam memiliki syarat syarat import yaitu memilki SIUP ( Surat ijin Usaha Perdagangan,) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) NPWP ( Nomor pokok Wajib pajak) APIU ( Angka Pengenal Importir umun) NIK ( Nomor Identitas Kepabeaan) Ijin Domisili, SPPK dan NIK ( Nomor Pengenal Khusus). 3) Bahwa Koperasi Kalta telah membuka usaha import yang bekerjasama PT.DIFA CARGO dan Koperasi Kalta mendapatkan jasa fee sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah ) juga bekerja sama dengan dengan PT TRIPANCA SAKTI UTAMA dan Koperasi Kalta mendapatkan jasa fee RP.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayar tiap bulannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap transaksi dilakukan tiap akhir bulan melalui transfer ke Primkop Kalta, (Kesaksian Mayor CAJ Nina Marlina Nrp 583830) sebagai Sekretaris Koperasi Kalta. 4) Dengan unit usaha Import tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai pengurus lapangan dan pekerjaan tesebut dilakukan oleh Terdakwa selama 2 ( dua) tahun dan segala administrasinya yang menyangkut Surat Tugas, Surat Kuasa, dll, atas persetujuan dari Kaprimkop Kalta supaya ditandatangani oleh pengurus yang di Tanjung Priok dalam hal ini adalah Terdakwa guna menpercepat proses selanjutnya. 5) Dengan kronologis pekerjaan Terdakwa tersebut di atas pada tanggal 6 April 2012 Terdakwa Serma Supriadi bersama dengan Letkol Rafdi dipanggil Waka Bais TNI diperintahkan untuk membuka usaha import atau forwader sendiri, setelah MOU dengan PT. Tripanca selesai. 6) Setelah usaha import Koperasi Kalta berdiri ada perkerjaan import yaitu : a) Kontainer BMOU 40 ft dari Singapura yang menberi order Sdr Ari dari PT Aryatama yang berisi karpet, wallpaper, mesin pompa dengan jasa fee kepada Koperasi Kalta sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening Koperasi Kalta. / b)

Kontainer ...


3

b) Kontainer TGHU 0683898 20 feet dari China order dari Syukur yang berisi Fish Tank dan accessories dengan jasa fee kepada Koperasi Kalta sebesar Rp. 85.000. 000,- (delapan puluh lima juta rupiah). c) Kontainer CRXU 40 Feet dari Singapura BMOU 40 feet order dari PT Aryatama belum dibayarkan namun ditalangai oleh Kopersi Kalta sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). d) Pada tanggal 21 mei 2012 Terdakwa Serma Supriadi melaporkan kepada Mayor Artileri Yudia S.Si., M.si Nrp 11960018101170yaitu Saksi 2 bahwa 2 (dua) kontainer yang ditangani Koperasi Kalta disegel oleh Bea Cukai, Terdakwa mohon petunjuk, kemudian dijawab sudah berkoordinasi dengan Bpk Agus Kabid P2KPU Bea Cukai,Tanjung Priok agar segel tersebut dicabut.

w

w w

.d ilm

il-

ja

ka

rta

.g o. id

7) Terdakwa serma supriadi melaporkan kepada Mayor Art. Yudia.S.,Si karena Mayor Yudia, Saksi 2 adalah bertindak sebagai penghubung Bea Cukai Tanjung Priok dan Bea Cukai Pusat serta banyak hubungan dengan orang orang Bea Cukai baik di Tanjung Priok maupun di pusat. 8) Bahwa Terdakwa sebagai pengurus di lapangan yang menangani secara langsung tidak mengetahui kalau kontainer yang diurus disegel oleh P2 KPU Bea Cukai Tanjung Priok, justru Terdakwa mengetahui dari sms dari Letkol Rafdi (Saksi-1) kemudian yang akhirnya pada tanggal 25 Mei 2012 jam 19.00 Wib di Jln. Kamal Raya Kelurahan Cengkareng Timur petugas BMN mengamankan kontainer TGHU 0883898/20 berisi Narkoba berupa tablet pil ekstasi. 9) Bahwa Saksi-2 atas nama Mayor Artileri Yudia S.Si., M.si Nrp 11960018101170 yang istrinya atas nama Eka Shanty bekerja sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Internal KPU Bea Cukai Tanjung Priok, di dalam kesaksiannya Saksi-2 Mayor Artileri Yudia S.Si., M.si Nrp 11960018101170 dalam jawabannya nomor 24, “ ......sebelumnya sekira awal Mei 2012 Saksi pernah menghubungi Sdr Agus Bom sebagai Kabid P2 KPU Bea Cukai Tanjung Priok untuk menblokir kegiatan import Primkop Kalta karena sedang pengantian pengurus ....dst”, dengan demikian patut diduga bahwa Saksi 2 mengetahui permasalahan kontainer TGHU 0683898 20 feet dari China. 10) Bahwa Koperasi Kalta telah menbuat MOU dengan PT. Tripanca yang usahanya di bidang Import Perjanjian sejak Agustus 2011 yang kemudian diperpanjang dari tanggal 22 februari 2012. Dari pihak PT Tripanca dan direkturnya adalah Sdr Rudi Suwandi alias Rudi Botak dan sebagai Anggota Koperasi kalta pernah ikut RAT yang diadakan di aula kantor Prinkom Kalta. 11) Bahwa MOU antara Koperasi Kalta dengan PT Tripanca Sakti yang diwakili dan atas nama PT Tripanca adalah Rudi Suwandi alias Rudi Botak yang pada tahun 2009 pernah dipenjara karena Narkoba dan pada tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 11.00 wib ditangkap oleh BMN yang berkaitan dengan kontainer TGHU. 12) Dengan demikian patut diduga dan patut mengetahui bahwa Direktur PT Tripanca atas nama Rudi Suwandi alias Rudi Botak yang tidak lain adalah partner kerjasama Koperasi Kalta serta pernah mengikuti RAT di Kantor Aula Koperasi Kalta BAIS TNI, dan pada tahun 2009 pernah dipenjara dalam kasus Narkoba, dan kasus kontainer TGHU 0683898 20 feet dari China dan pada tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 11.00 wib ditangkap BMN. 13) Dengan kronologis di atas Tim Penasehat Hukum menyimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer Eror In Pesona karena tidak jelas atas dasar apa dan bagaimana Terdakwa melanggar melanggar pasal 113 ayat (1) UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang berkaitan dengan Dokumen didukung oleh fakta-fakta : 1) Bahwa terdakwa sebagai pengurus unit usaha Import telah melengkapi dokumen, asli berupa B/L ( Bill of loading), Invoice,dan Packing list. Dan pada tanggal 18 dan 19 Mei 2012 telah melaporkan kepada Letkol Rafdi. 2) Bahwa Kesaksian Setia Martawijaya (saksi 22) jabatan Senior Manager bound Document PT Pelindo Megah selatan adalah General Agent Yang Ming di Indonesia. telah mengirim Arival Notice ke Primkop Kalta, dengan bukti dokumen yang bersangkutan bahwa Arival Notice diterima oleh Sdr, Hadi di kantor Bais TNI pada

c.

/ tanggal ...


4

.g o. id

tanggal 9 Mei 2012 pukul 09.30. hal ini tidak dikembangkan sehingga perkara menjadi kabur. Disposisi apa dan bagaimana sehingga kabur dan bagian lapangan dalam hal ini Terdakwa yang nota bene seorang Bintara yang pengetahuannya terbatas dikorbankan? Pada hal proses import sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3) Bahwa Kaprimkop Kalta harus bertanggung jawab dengan bukti bahwa rekanan atau partner kerja PT Tripanca yang direkturnya adalah Sdr Rudi Suwandi alias Rudi Botak yang pada tahun 2009 pernah dipenjara karena Narkoba. 4) Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Koperasi Kalta dan kebetulan ditugaskan sebagai pengurus unit usaha import yang hasilnya seluruhnya masuk rekening Primnkop Kalta dan dalam BAP tidak ada satu katapun yang menyebutkan bahwa Pemilik Kontainer TGHU 0683898 20 feet yang berisi Fish Tank dan accessories adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat persalahkan secara sendiri. d. Selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II–08 dalam Putusan Sela memutuskan bahwa dakwaan kesatu kabur (Eror In Pesona) sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan. e. Terhadap dakwaan kedua Tim Penasehat Hukum tidak sependapat dengan dakwaan Oditur tersebut di atas dengan fakta-fakta sebagai berikut :

w

w w

.d ilm

il-

ja

ka

rta

1) Bahwa Oditur menyatakan dokumen B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List serta Sales Contract tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi I (Letkol Caj Rafdy Saiful MA) dan Saksi 4 (Letkol Chb Aji Wijaya), hal ini tidak benar, karena Terdakwa bekerja sebagai pengurus Import Koperasi Kalta di Tanjung Priok sudah 2 (dua) kegiatan sama menandatangani surat surat atau dokumen dokumen, Koperasi Kalta berkaitan dengan import/Forwader, dan hasilnya pun masuk rekening Koperasi Kalta seperti kesaksian Sdri. Mayor Caj Nina Marlina antara lain menyebutkan, “Koperasi Kalta telah menbuka usaha import yang bekerjasama PT. DIFA CARGO dan Koperasi Kalta mendapatkan jasa fee sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) juga bekerja sama dengan dengan PT. TRIPANCA SAKTI UTAMA dan Koperasi Kalta mendapatkan jasa fee RP.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayar tiap bulannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap transaksi dilakukan tiap akhir bulan melalui transfer ke Primkop Kalta. 2) Bahwa Bahwa Kesaksian Setia Martawijaya (Saksi-22) jabatan Senior Manager Inbound Document PT Pelindo Megah Selatan adalah General Agent Yang Ming di Indonesia telah mengirim Arival Notice ke Primkop Kalta dengan bukti dokumen yang bersangkutan bahwa Arival Notice diterima oleh Sdr. Hadi di kantor Bais TNI pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 09.30, hal ini tidak dikembangkan sehingga dengan demikian menurut Tim Penasehat Hukum apanya yang dipalsukan atau apa yang tidak dilaporkan, padahal Notice sudah dikirim di kantor BAIS TNI. 3) Jika Oditur berpendapat bahwa Bill of Lading, Invoice, Packing List, Sales Contract, dan Surat Kuasa serta peminjaman kontainer TGHU 0683898/20 feet tidak melaporkan kepada atasan Terdakwa adalah keliru, karena penyidikan tidak dikembangkan bahwa pada tanggal 9 mei 2012 menurut kesaksian Setia Martawijaya (Saksi-22) jabatan Senior Manager Inbound Document PT Pelindo Megah selatan adalah General Agent Yang Ming di Indonesia. telah mengirim Arival Notice ke Primkop kalta, dengan bukti dokumen yang bersangkutan terima oleh Sdr, Hadi di kantor Bais TNI dengan demikian tidak benar bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada atasannya. 4) Dengan demikian disimpulkan bahwa pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa tidak benar. 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : a) Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. b) Dan apabila majelis hakim berpendapat lain memohon dengan hormat putusan yang seadil adilnya.

3. Pembacaaan Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat hukum di depan Pengadilan yang menyatakan bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan / tidak ... Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

5

.g o. id

tidak sependapat dengan Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta, karena Oditur Militer menurut Tim Penasehat Hukum belum membaca secara tuntas BAP Terdakwa atas nama Serma Supriadi dan kronologis yang sebenarnya terjadi, sehingga Dakwaan Oditur Militer Eror In Pesona, siapa yang mempertangungjawabkan perkara tersebut, karena Terdakwa seorang Prajurit dengan surat perintah dan untuk melaksanakan unit usaha Import Koperasi Kalta BIS TNI hasilnyapun dinikmati oleh seluruh anggota Koperasi Kalta ; menurut Oditur Militer bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam Eksepsinya harus ditolak dengan alasan : a. Eksepsi Penasihat Hukum tidak mendasari pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi : ”Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sesudah diberi kesempatan kepada Oditur untuk menyatakan pendapatnya, majelis hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambl putusan”. b. Di dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sudah jelas dikatakan untuk keberatan terhadap surat dakwaan harus diuraikan keberatannya, akan tetapi Penasihat Hukum tidak menguraikan keberatan-keberatannya yangada di dalam surat dakwaan bahkan yang dijadikan keberatan terhadap surat dakwaan Oditur Militer adalah perbuatan materilnya, sementara eksepsi dari Penasihat Hukum sudahmasuk ke dalam pokok materi, padal Saksi, Terdakwa dan Barang Bukti belum diperiksa di dalam persidangan, sehingga menurut Oditur alasan atau keberatan-keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima danharus ditolak.

.d ilm

il-

ja

ka

rta

Selanjutnya bahwa Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/271/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : 1) nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa; 2) uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ; Seluruhnya sebagaimana telah ditentukan oleh pasal 130 ayat (2) UURI No 31 Tahun 1997, dan Supriadi Serma NRP 507626 adalah yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor : Kep /25/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012. c. Dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Supriadi Serma NRP 507626 orang yang diajukan sebagai Terdakwa tidak keliru tidak cacat atau error in personal, dan uraian penjelasan yang dijadikan alasan keberatan sebagaimana telah diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum dari nomor urut 1 sampai dengan 15 pada halamam 2 sampai dengan halaman 7 dalam Eksepsinya adalah sudah menyangkut materi pokok perkara yang bukan materi Eksepsi, sehingga oleh karena itu Keberatan/ Eksepsi Tim Penasehat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai beriut :

w

w w

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai Surat Dakwaan Oditur Militer Eror In Persona, siapa yang mempertanggungjawabkan perkara Terdakwa ini berikut fakta-fakta yang mendukung dalil Penasihat Hukum tersebut, maka menurut Majelis bahwa di satu pihak Penasihat Hukum menyatakan masih ada pelaku lain yang belum dikembangkan oleh Penyidik sehinga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sendiri. 2. Bahwa alasan pengajuan keberatan yang diatur dalam hukum acara pidana antara lain bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan yaitu surat dakwaan yang tidak disusun sesuai pasal 130 UU No. 31 tahun 1997, sedangkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/271/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a) nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa; b) uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ; Seluruhnya sebagaimana telah ditentukan oleh pasal 130 ayat (2) UURI No 31 Tahun 1997, dan Supriadi Serma NRP 507626 adalah yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa sesuai / dengan ...


6

dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor : Kep /25/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang menjadi kewenangan Pengadilan Miiter II-08 Jakarta.

.g o. id

3. Dari keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan dasar hukum yang diatur dalam hukum acara pidana tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sudahlah tepat karena merupakan kewenangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan adapun apabila ada pelaku lain yang diduga terlibat maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diproses oleh pihak yang berwenang, namun dengan belum atau tidak diprosesnya pelaku lain yag diduga terlibat atau muncul kemudian, maka hal tersebut tidak dapat menghambat pemeriksaan perkara Terdakwa ini dan hal itu tidak pula dapat membatalkan dakwaan terhadap diri Terdakwa. 4. Bahwa materi keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum berikut fakta-fakta yang diuraikan menurut Majelis sudah memasuki wilayah pokok perkara. Menimbang, bahwa setelah Majelis menilai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/271/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, maka di dalamnya tidak terdapat alasan-alasan untuk diajukan keberatan atau eksepsi sehingga Surat Dakwaan Oditur Militer dapat diterima.

rta

Menimbang, bahwa mengenai Tanggapan dari Oditur Militer terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan Oditur Militer sudah tepat dalam menilai bahwa eksepsi Penasihat Hukum tidak dapat diterima sebagaimana Majelis telah menyatakan pendapatnya terhadap Eksepsi dari Penasihat hukum tersebut.

ka

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka sidang pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan. Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara belum dimulai, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditentukan sekaligus dalam putusan akhir. dan peraturan perundang-

il-

ja

Mengingat, pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 undangan lain yang bersangkutan. MEMUTUSKAN

2. 3.

.d ilm

1. Menyatakan menolak eksepsi Penasehat Hukum perkara Terdakwa SUPRIADI, SERMA NRP 507626 tersebut di atas. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nom or : Dak/271/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dapat diterima.

w

w w

4. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa Supriadi, Serma, NRP 507626 dapat diperiksa lebih lanjut.

/ Demikian ...


7

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, S.H., M.Kn. LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta HULWANI, S.H., M.H, LETKOL CHK NRP 1910005200364 dan H. WALUYO, S.H. LETKOL CHK NRP 497058 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H, MAYOR CHK NRP 11990016920574, Penasehat Hukum, BAMBANG SISWOKO, S.H, MAYOR SUS NRP 511471 dan Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KATEN CHK NRP 2920086531068, dan di hadapan umun dan Terdakwa. HAKIM KETUA Ttd

.g o. id

TAMA ULINTA BR.TARIGAN, S.H., M.Kn. LETKOL CHK (K) NRP 34177 HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

H. WALUYO, S.H. LETKOL CHK NRP 497058

PANITERA

ka

Ttd

rta

HULWANI, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 1910005200364

w

w w

.d ilm

il-

ja

AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086531068


No title

Recommend Documents