LOWONGAN UNTUK KETUA TIM PENILAI MONITORING DAN ANGGOTA TIM PENILAI MONITORING PENYUSUNAN BASELINE MONITORING DAMPAK IMPLEMENTASI SVLK (SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU)
Latar Belakang MFP3 membuka lowongan untuk Ketua Tim Penilai Monitoring dan Anggota Tim Penilai Monitoring untuk Penyusunan Baseline Monitoring Dampak Implementasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Kegiatan Monitoring untuk Penyusunan Baseline Monitoring Dampak merupakan langkah awal pelaksanaan Sistem Monitoring Dampak pelaksanaan SVLK yang merupakan persyaratan di bawah Perjanjian FLEGT VPA (Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement) antara RI dan Uni Eropa. Pada pasal 12 Perjanjian tersebut digariskan bahwa Indonesia wajib melakukan monitoring berkala terhadap dampak sosial dari pelaksanaan SVLK yang menjadi dasar bagi FLEGT VPA antara kedua belah pihak. Rancangan Sistem Monitoring Dampak (SMD) berkala tersebut telah selesai disusun pada tahun 2016, dan disetujui oleh pihak RI (diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan pihak Uni Eropa. Pada tahun 2017 ini KLHK merencanakan kegiatan penyusunan baseline sebagai langkah awal pelaksanan SMD tersebut. Untuk itu KLHK telah membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari pejabat lingkup KLHK. Tim Pelaksana ini akan didukung oleh Tim Penilai Monitoring yang akan menjamin kualitas, menganalisa data yang terkumpul serta memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan SMD kepada KLHK. A. Tugas Ketua Tim Penilai Monitoring (TPM) : Ketua Tim Penilai Monitoring (TPM) bertanggungjawab untuk: Membuat perencanaan kegiatan penyediaan baseline dan database yang akan digunakan untuk monitoring dampak SVLK Mengkoordinir pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pengumpulan data, validasi dan analisis Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Secara berkala, melaporkan kemajuan dari kegiatan penyiapan baseline dan database monitoring dampak SVLK kepada Tim Pelaksana. Menyiapkan dan bertanggung jawab dalam proses penulisan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan baseline dan database, validasi dan analisisnya Kualifikasi yang dibutuhkan: 1. Minimal memiliki gelar Sarjana (S1), diutamakan Magister (S2) di bidang terkait 2. Memiliki pengalaman dalam 5 tahun terakhir pernah menjadi ketua tim kajian 3. Memiliki kualifikasi pengetahuan yang memadai di bidang kebijakan dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam/lingkungan 4. Menguasai analisa statistik dan modeling dampak
5. Menguasai analisa dampak kebijakan di bidang kehutanan 6. Diutamakan memiliki kualifikasi yang setara dengan lead auditor/lead accessor SVLK/pengambil keputusan, dan kemampuan mengambil keputusan 7. Diutamakan yang memahami aspek Social Safeguard atau Pengaman Sosial
8. 9. 10. 11.
Diutamakan menguasai Bahasa Inggris Berkebangsaan Indonesia Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bukan pegawai Program MFP3
B. Anggota Tim Penilai Monitoring Anggota Tim Penilai Monitoring bertugas untuk melakukan validasi dan analisa baseline data yang terkumpul serta memberikan rekomendasi pelaksanaan SMD. Komposisi anggota TPM terdiri dari satu orang yang memiliki pengetahuan yang dibidang sosial dan ekonomi (produksi kehutanan), dan satu orang lainnya yang memiliki pengetahuan di bidang lingkungan dan kebijakan di sektor kehutanan. Kualifikasi Tim Penilai Monitoring : 1. Minimal memiliki gelar Sarjana (S-1) di bidang terkait 2. Memiliki pengalaman dalam 5 tahun terakhir pernah melakukan penelitian di bidang antara lain: kebijakan atau sosial ekonomi dalam konteks pengelolaan SDA/lingkungan 3. Paham melakukan validasi hasil monitoring dan analisa dampak 4. Diutamakan memiliki kualifikasi setara dengan auditor SVLK 5. Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6. Bukan Pegawai Program MFP3 Prosedur Lamaran Lamaran menyertakan posisi yang dituju: 1. Sebagai Ketua Tim Penilai 2. Sebagai Ketua Tim dan/atau bisa juga sebagai Anggota Tim dengan pengetahuan di bidang sosial dan ekonomi (produksi kehutanan) atau pengetahuan di bidang lingkungan dan kebijakan sektor kehutanan; atau 3. Sebagai Anggota Tim dengan pengetahuan di bidang sosial dan ekonomi (produksi kehutanan) atau pengetahuan di bidang lingkungan dan kebijakan sektor kehutanan. Surat lamaran, formulir lamaran yang telah diisi serta bio data lengkap harap dikirimkan melalui email ke
[email protected] selambat-lambatnya pada 10 Maret 2017. Proses rekrutmen dan pendanaan akan difasilitasi oleh MFP3. Informasi selengkapnya merujuk pada TOR Ketua Tim Penilai.docx dan TOR Anggota Tim Penilai.docx
MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME (MFP) 3 KERANGKA ACUAN POSISI:
Ketua Tim Penilai Monitoring Penyusunan Baseline Dampak Implementasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)
DURASI:
5 bulan (April hingga Agustus 2017)
LAPOR KEPADA :
Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan MFP3
LATAR BELAKANG SVLK merupakan inisiatif dan komitmen Pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perkayuan Indonesia yang dipasarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. SVLK dibangun melalui proses panjang sejak Deklarasi Bali 2001. Proses yang melibatkan multi-pihak—pemerintah melalui kementerian terkait, asosiasi kehutanan, LSM, dan akademisi—memberikan hasil yang manis dengan ditanda-tanganinya Forest Law Enforcement, Governance and Trade Network and Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Kehutanan RI dan Uni Eropa dalam hal ini diwakili oleh Komisioner Lingkungan dan Presidensi Uni Eropa di Brussels pada tanggal 30 September 2013. Puncaknya adalah ketika tanggal 15 September 2016, Uni Eropa sepakat untuk memberikan lisensi FLEGT untuk Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang memperolehnya. Sebagai bagian dari perjanjian FLEGT-VPA itu, pemerintah Indonesia berkewajiban pula untuk melaksanakan kesepakatan yang tercantum dalam artikel 12 yaitu terkait dengan “Social Safeguard” atau Pengaman Sosial. Kesepakatan ini mengharuskan pemerintah Indonesia melakukan monitoring secara berkala untuk melihat sejauh mana perjanjian VPA ini berdampak pada lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteran kelompok rentan dan marginal. Tujuannya adalah bila ternyata terjadi dampak yang tidak diharapkan, maka kedua pemerintah, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, perlu melakukan tindakan untuk meminimalisir potensi dampak negatif implementasi VPA. Rekomendasi berupa solusi atau langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul dari Perjanjian ini nantinya akan disusun berdasarkan hasil monitoring. Untuk menjawab amanat Artikel 12 dari Perjanjian Sukarela tersebut, suatu design Sistem Monitoring Dampak (selanjutnya disebut SMD) dari implementasi SVLK telah selesai disusun dipertengahan tahun 2016. Inklusi sosial dan gender, beserta analisis kerentanan juga diintegrasikan dalam SMD untuk memantau kemampuan kelompok-kelompok yang biasanya terpinggirkan dan rentan untuk dapat merespon dan beradaptasi terhadap dampak SVLK. Dampak yang dimaksud adalah meliputi: dampak yang diharapkan (intended impact) dan dampak yang tidak diharapkan (unintended impact). Sebagai tindak lanjutnya, sesuai dengan pedoman SMD yang telah tersusun, kegiatan pertama yang akan di tahun 2017 adalah menyiapkan baseline dan database sebagai salah satu bagian dari kegiatan pra-kondisi sebelum pelaksanaan monitoring nantinya dapat dilakukan. Sesuai dengan buku pedoman SMD yang telah tersusun, terdapat 5 (lima) wilayah dimana implementasi SVLK dapat berpotensi menyebabkan perubahan, baik positif maupun negatif, yaitu: 1) efektifitas kelembagaan dan Manggala Wanabhakti Building, Block VII, 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA Telp/Fax: +62 21 573 7094 Email:
[email protected]
Dipo Business Center, Lantai 9 Unit B Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 50-52 Jakarta 10260 INDONESIA Telp: +62 21 29866400 Fax: +62 21 29866402
tatakelola; 2) pemberantasan illegal logging, 3) kondisi hutan; 4) pembangunan perekonomian, dan; 5) penghidupan dan matapencaharian masyarakat. Adapun tahun 2009 ditetapkan sebagai dasar untuk membangun baseline dan database yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dampak SVLK, mengingat di tahun inilah peraturan Menteri Kehutanan terkait SVLK pertama kali mulai ditetapkan. Tujuan umum dari kegiatan adalah: Adapun tujuan umum dari kegiatan yang tercakup dalam kerangka acuan ini dapat tersedianya data dan informasi yang sudah terolah dan bisa dimanfaatkan sebagai fakta atau temuan monitoring dampak. Tujuan khusus dari kegiatan adalah: Mengidentifikasi apa saja konteks penting (contohnya regulasi dan lainnya) yang akan dijadikan dasar untuk melakukan monitoring Memilih seluruh indikator dan verifier dampak kunci untuk masing-masing standar dari 5 (lima) wilayah dampak monitoring dan menyiapkan Tabel Panduan Pengumpulan data yang relevan dengan obyek penilaian. Menyusun pihak-pihak penyedia informasi mana saja yang akan dihubungi pada berbagai tingkatan yaitu pusat, propinsi dan kabupaten/kota; meliputi seluruh pelaku SVLK dan masyarakat umum lainnya dengan memerhatikan inklusi sosial dan gender. Sejumlah lembaga pemerintah yang juga penting untuk dimasukkan sebagai sumber penyedia data, antara lain lembaga penelitian atau perguruan tinggi, lembaga pemerintah baik pusat (INATRADE-, Kemendag, INSW-Kemenkeu/Bea Cukai, BPS, dan BPN), dan daerah (BP2HP, Kantor Pajak Wilayah, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial). Menghasilkan rekomendasi tentang cara mensinergikan SMD dengan berbagai sistem monitoring reguler maupun non regular yang akan dan telah ada antara lain adalah: Pemantauan Pasar Independen, Evaluasi Berkala, Penilikan oleh LPVI, Sistem Informasi Legalitas Kayu, Pemantau Independen, dan Pemantauan Kinerja Verifikasi oleh KAN. Menghasilkan rekomendasi tentang rencana monitoring implementasi SVLK secara berkala. LINGKUP PEKERJAAN: Ketua Tim Penilai Monitoring (TPM) diharapkan akan bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari: Dua orang anggota sebagai bagian dari tim analisis dan validasi data. Ketua tim juga akan merangkap sebagai anggota dari tim validasi dan analisi data. Empat anggota lainnya yang akan terlibat dalam pengumpul data. Sebagai Ketua Tim Penilai Monitoring, yang bersangkutan akan bertanggungjawab untuk: Mempelajari secara baik panduan Sistem Monitoring Dampak yang telah tersedia; Membuat perencanaan kerja terkait dengan kegiatan penyediaan baseline dan database yang akan digunakan untuk monitoring dampak SVLK; Mengkoordinir pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pengumpulan data, validasi dan analisis; Terlibat dalam kegiatan validasi dan analisis data yang dikumpulkan;
Manggala Wanabhakti Building, Block VII, 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA Telp/Fax: +62 21 573 7094 Email:
[email protected]
Dipo Business Center, Lantai 9 Unit B Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 50-52 Jakarta 10260 INDONESIA Telp: +62 21 29866400 Fax: +62 21 29866402
Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping yang ditetapkan oleh Kementerian LIngkungan Hidup dan Kehutanan; Secara berkala, melaporkan kemajuan dari kegiatan penyiapan baseline dan database monitoring dampak SVLK kepada Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Turut serta menyiapkan laporan tertulis dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan baseline dan database. Laporan ini juga memuat baseline dan database yang berhasil di kumpulkan, di validasi dan di analisis, serta rekomendasi tentang bagaimana melaksanakan kegaitan monitoring implementasi SVLK nantinya secara berkala.
Hasil yang akan dicapai dari TPM adalah: 1. Buku perencanaan penyiapan baseline dan database untuk monitoring dampak SVLK 2. Buku proses tentang perencanaan hingga pelaksanaannya (termasuk pula lampiran tentang data mentah dan biaya pengeluaran biaya selama kegiatan) 3. Baseline data yang dihasilkan 4. Laporan akhir yang juga berisi rekomendasi tentang rencana monitoring implementasi SVLK secara berkala. Joint Implementation Committee (JIC) Secretariat (MFP3) akan mendukung kerja TPM dalam hal administrasi pelaksanaan rangkaian kegiatan penyediaan baseline dan database untuk monitoring dampak SVLK. KUALIFIKASI: 1. Minimal memiliki gelar Sarjana (S1), diutamakan Magister (S2) di bidang terkait 2. Memiliki pengalaman dalam 5 tahun terakhir pernah menjadi ketua tim kajian 3. Memiliki kualifikasi pengetahuan yang memadai di bidang kebijakan dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam/lingkungan 4. Menguasai analisa statistik dan modeling dampak 5. Menguasai analisa dampak kebijakan di bidang kehutanan 6. Diutamakan memiliki kualifikasi yang setara dengan lead auditor/lead accessor SVLK/pengambil keputusan, dan kemampuan mengambil keputusan 7. Diutamakan yang memahami aspek Social Safeguard atau Pengaman Sosial 8. Diutamakan menguasai Bahasa Inggris 9. Berkebangsaan Indonesia 10. Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 11. Bukan pegawai Program MFP3 DISKLAIMER KONFLIK KEPENTINGAN: Pelamar harus menyatakan secara terbuka bahwa yang bersangkutan tidak bekerja sebagai konsultan dari proyek yang dapat berpotensi menyebabkan conflict of interest dengan tujuan dari pekerjaan ini. DISKLAIMER KEBIJAKAN NON DISKRIMINASI Kebijakan dan komitmen MFP3 adalah tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, usia, jenis kelamin, cacat fisik, atau agama.
Manggala Wanabhakti Building, Block VII, 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA Telp/Fax: +62 21 573 7094 Email:
[email protected]
Dipo Business Center, Lantai 9 Unit B Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 50-52 Jakarta 10260 INDONESIA Telp: +62 21 29866400 Fax: +62 21 29866402
MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME (MFP) 3 KERANGKA ACUAN POSISI:
Anggota Tim Penilai Monitoring Penyusunan Baseline Dampak Implementasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) - 2 orang
DURASI:
5 bulan (April hingga Agustus 2017)
LAPOR KEPADA:
Ketua Tim Penilai Monitoring, Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta MFP3
LATAR BELAKANG SVLK merupakan inisiatif dan komitmen Pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perkayuan Indonesia yang dipasarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. SVLK dibangun melalui proses panjang sejak Deklarasi Bali 2001. Proses yang melibatkan multi-pihak—pemerintah melalui kementerian terkait, asosiasi kehutanan, LSM, dan akademisi—memberikan hasil yang manis dengan ditanda-tanganinya Forest Law Enforcement, Governance and Trade Network and Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Kehutanan RI dan Uni Eropa dalam hal ini diwakili oleh Komisioner Lingkungan dan Presidensi Uni Eropa di Brussels pada tanggal 30 September 2013. Puncaknya adalah ketika tanggal 15 September 2016, Uni Eropa sepakat untuk memberikan lisensi FLEGT untuk Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang memperolehnya. Sebagai bagian dari perjanjian FLEGT-VPA itu, pemerintah Indonesia berkewajiban pula untuk melaksanakan kesepakatan yang tercantum dalam artikel 12 yaitu terkait dengan “Social Safeguard” atau Pengaman Sosial. Kesepakatan ini mengharuskan pemerintah Indonesia melakukan monitoring secara berkala untuk melihat sejauh mana perjanjian VPA ini berdampak pada lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteran kelompok rentan dan marginal. Tujuannya adalah bila ternyata terjadi dampak yang tidak diharapkan, maka ke dua pemerintah, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, perlu melakukan tindakan untuk meminimalisir potensi dampak negatif implementasi VPA. Rekomendasi berupa solusi atau langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul dari Perjanjian ini nantinya akan disusun berdasarkan hasil monitoring. Untuk menjawab amanat Artikel 12 dari Perjanjian Sukarela tersebut, suatu design Sistem Monitoring Dampak (selanjutnya disebut SMD) dari implementasi SVLK telah selesai disusun dipertengahan tahun 2016. Inklusi sosial dan gender, beserta analisis kerentanan juga diintegrasikan dalam SMD untuk memantau kemampuan kelompok-kelompok yang biasanya terpinggirkan dan rentan untuk dapat merespon dan beradaptasi terhadap dampak SVLK. Dampak yang dimaksud adalah meliputi: dampak yang diharapkan (intended impact) dan dampak yang tidak diharapkan (unintended impact). Sebagai tindak lanjutnya, sesuai dengan pedoman SMD yang telah tersusun, kegiatan pertama yang akan di tahun 2017 adalah menyiapkan baseline dan database sebagai salah satu bagian dari kegiatan pra-kondisi sebelum pelaksanaan monitoring nantinya dapat dilakukan. Sesuai dengan buku pedoman SMD yang telah tersusun, terdapat 5 (lima) wilayah dimana implementasi SVLK dapat berpotensi menyebabkan perubahan, baik positif maupun negatif, yaitu: 1) efektifitas kelembagaan dan tatakelola; 2) pemberantasan illegal logging, 3) kondisi hutan; 4) pembangunan perekonomian, dan; 5)
Manggala Wanabhakti Building, Block VII, 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA Telp/Fax: +62 21 573 7094 Email:
[email protected]
Dipo Business Center, Lantai 9 Unit B Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 50-52 Jakarta 10260 INDONESIA Telp: +62 21 29866400 Fax: +62 21 29866402
penghidupan dan matapencaharian masyarakat. Adapun tahun 2009 ditetapkan sebagai dasar untuk membangun baseline dan database yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dampak SVLK, mengingat di tahun inilah peraturan Menteri Kehutanan terkait SVLK pertama kali mulai ditetapkan. Tujuan umum dari kegiatan adalah: Adapun tujuan umum dari kegiatan yang tercakup dalam kerangka acuan ini dapat tersedianya data dan informasi yang sudah terolah dan bisa dimanfaatkan sebagai fakta atau temuan monitoring dampak. Tujuan khusus dari kegiatan adalah: Mengidentifikasi apa saja konteks penting (contohnya regulasi dan lainnya) yang akan dijadikan dasar untuk melakukan monitoring Memilih seluruh indikator dan verifier dampak kunci untuk masing-masing standar dari 5 (lima) wilayah dampak monitoring dan menyiapkan Tabel Panduan Pengumpulan data yang relevan dengan obyek penilaian. Menyusun pihak-pihak penyedia informasi mana saja yang akan dihubungi pada berbagai tingkatan yaitu pusat, propinsi dan kabupaten/kota; meliputi seluruh pelaku SVLK dan masyarakat umum lainnya dengan memerhatikan inklusi sosial dan gender. Sejumlah lembaga pemerintah yang juga penting untuk dimasukkan sebagai sumber penyedia data, antara lain lembaga penelitian atau perguruan tinggi, lembaga pemerintah baik pusat (INATRADE-, Kemendag, INSW-Kemenkeu/Bea Cukai, BPS, dan BPN), dan daerah (BP2HP, Kantor Pajak Wilayah, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial). Menghasilkan rekomendasi tentang cara mensinergikan SMD dengan berbagai sistem monitoring reguler maupun non regular yang akan dan telah ada antara lain adalah: Pemantauan Pasar Independen, Evaluasi Berkala, Penilikan oleh LPVI, Sistem Informasi Legalitas Kayu, Pemantau Independen, dan Pemantauan Kinerja Verifikasi oleh KAN. Menghasilkan rekomendasi tentang rencana monitoring implementasi SVLK secara berkala. LINGKUP PEKERJAAN: Sebagai anggota dari tim validasi dan analisis yang membantu Ketua Tim Penilai Monitoring (TPM) untuk melakukan kegiatan validasi dan analisis data yang telah dikumpulkan oleh anggota Team Pengumpul Data. Sebagai anggota dari Team Validasi, yang bersangkutan bertanggungjawab untuk: Mempelajari secara baik panduan Sistem Monitoring Dampak yang telah tersedia; Membantu Ketua Tim TPM untuk membuat perencanaan kegiatan penyediaan baseline dan database yang akan digunakan untuk monitoring dampak SVLK; Melaksanakan kegiatan validasi dan analisis data yang dikumpulkan; Mengikuti pertemuan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan secara berkala dengan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping yang ditetapkan oleh Kementerian LIngkungan Hidup dan Kehutanan
Manggala Wanabhakti Building, Block VII, 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA Telp/Fax: +62 21 573 7094 Email:
[email protected]
Dipo Business Center, Lantai 9 Unit B Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 50-52 Jakarta 10260 INDONESIA Telp: +62 21 29866400 Fax: +62 21 29866402
Membantu Ketua Tim TPM dalam menyiapkan laporan kemajuan dari kegiatan terkait dengan baseline dan database monitoring dampak SVLK untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Turut serta menyiapkan laporan tertulis dan membantu Ketua Tim TPM ketika menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan baseline dan database. Laporan ini juga memuat baseline dan database yang berhasil di kumpulkan, di validasi dan di analisis, serta rekomendasi tentang bagaimana melaksanakan kegaitan monitoring implementasi SVLK nantinya secara berkala.
Hasil yang akan dicapai dari TPM adalah: 1. Buku perencanaan penyiapan baseline dan database untuk monitoring dampak SVLK 2. Buku proses tentang perencanaan hingga pelaksanaannya (termasuk pula lampiran tentang data mentah dan biaya pengeluaran biaya selama kegiatan) 3. Baseline data yang dihasilkan 4. Laporan akhir yang juga berisi rekomendasi tentang rencana monitoring implementasi SVLK secara berkala. Joint Implementation Committee (JIC) Secretariat (MFP3) akan mendukung kerja TPM dalam hal administrasi pelaksanaan rangkaian kegiatan penyediaan baseline dan database untuk monitoring dampak SVLK. KUALIFIKASI: 1. Minimal memiliki gelar Sarjana (S-1) di bidang terkait 2. Memiliki pengalaman dalam 5 tahun terakhir pernah melakukan penelitian di bidang antara lain: kebijakan atau sosial ekonomi dalam konteks pengelolaan SDA/lingkungan 3. Paham melakukan validasi hasil monitoring dan analisa dampak 4. Diutamakan memiliki kualifikasi setara dengan auditor SVLK 5. Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6. Bukan Pegawai Program MFP3 DISKLAIMER KONFLIK KEPENTINGAN: Pelamar harus menyatakan secara terbuka bahwa yang bersangkutan tidak bekerja sebagai konsultan dari proyek yang dapat berpotensi menyebabkan conflict of interest dengan tujuan dari pekerjaan ini. DISKLAIMER KEBIJAKAN NON DISKRIMINASI Kebijakan dan komitmen MFP3 adalah tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, usia, jenis kelamin, cacat fisik, atau agama.
Manggala Wanabhakti Building, Block VII, 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA Telp/Fax: +62 21 573 7094 Email:
[email protected]
Dipo Business Center, Lantai 9 Unit B Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 50-52 Jakarta 10260 INDONESIA Telp: +62 21 29866400 Fax: +62 21 29866402
