No title

,nf-lYanuar & Riza Ar \

Certified Public Accountants KANToR AKUNTAN PUBLIK YANUAR & RIZA SK MENTERI KEUANGAN NO. 451 ,/Krs/.I,/2O1O

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Kepada : Ketua KomisiPemilihan Umum Propinsi Bangka Belitung Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LppDK) dari Drs.H.A. Hudarni Rani, SH, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertujuan untuk membantu KpU dalam memahami

dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Calon Anggota

DpD

sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye.Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LppDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPpDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggungjawab KPU' Sebagai konsekwensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam lampiran dari laporan ini. Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LppDK

maupun efektifitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat halhal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KpU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kamitidak bertanggungjawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini. KAP Yanuar & Riza NIUKAP :4511KM.112010

Unf}Yanuar&Rlza lfrA\ Ccrtified Public Accountants 23\'llei2014

@

Drs. Yanuar Mulvana. Ak.CPA NIAP : AP 0676

Gedung DPK PT. Jamsostek, Jl. Tangkas Baru No. 1 Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12930, lndonesia Telp / Fax : (021) 5221589, 5272260, E-mail : [email protected], Website : www.kapyanuar-riza.com

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota Dewan a) Pasal 135 ayat (2) Perwakilan Daerah (”DPD”) Undang-Undang wajib menyerahkan Laporan Nomor 8 Tahun 2012 Penerimaan dan Pengeluaran b) Pasal 25 ayat (1) dan Dana Kampanye (paling ayat (2) Peraturan lambat 15 (lima belas) hari KPU Nomor 17 Tahun setelah tanggal pemungutan 2013 sebagaimana suara) berikut di bawah ini diubah dengan beserta laporan-laporan Peraturan KPU Nomor lainnya yang terkait. 1 Tahun 2014 Dilengkapi dengan c) Model DK-10 DPD Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana

PATUH Sesuai dengan tanda terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Bangka Belitung, yang diterima pada tanggal 27 April 2014. PATUH Sesuai dengan tanda terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Bangka Belitung, yang diterima pada tanggal, 27 April 2014

Dilengkapi dengan Model DK1-DPD s/d

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Kampanye Pihak Lain 2.

PERIODE PENCATATA N DAN PELAPORA N

B

3.

4.

DK12-DPD

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) PATUH melakukan pencatatan Undang-Undang Calon anggota penerimaan dan pengeluaran Nomor 8 Tahun 2012 DPD Provinsi Dana Kampanye dimulai sejak b) Pasal 17 ayat (2) Bangka 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomor Belitung, telah sebagai Calon Anggota DPD 17 Tahun 2013 melakukan dan ditutup 1 (satu) minggu sebagaimana diubah pencatatan sebelum penyampaian dengan Peraturan Penerimaan dan Laporan Penerimaan dan KPU Nomor 1 Tahun Pengeluaran Pengeluaran Dana Kampanye sejak 04 2014 kepada KAP. September 2013 s/d 17 April 2014. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

RKDKP

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGA N

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) dan menempatkan Dana ayat (4) UndangKampanye berupa uang, pada Undang Nomor 8 Rekening Khusus Dana Tahun 2012 Kampanye Calon Anggota DPD b) Pasal 9 dan Pasal 10 pada bank Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

PATUH

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (2) dan mematuhi jumlah penerimaan ayat (3) dan Pasal 133 sumbangan (mencakup uang, ayat (1) dan ayat (2), barang, dan/atau jasa yang dan ayat (3) Undangdapat dinilai dengan uang, Undang Nomor 8 termasuk hutang dan diskon Tahun 2012 pembelian barang atau jasa b) Pasal 12, Pasal 45 yang melebihi batas ayat (2) dan Pasal 46 kewajaran transaksi jual beli Peraturan KPU Nomor secara umum) yang

PATUH

Rekening pada Bank Central Asia KCU Pangkal Pinang No Rekening:041106-8250

Dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, sudah sesuai dengan aturan

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini):

a) Rp.

250 Juta untuk penyumbang perseorangan;

b) Rp.

500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

5.

KETEPATA N WAKTU PELAPORA N KE KPU(LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU

17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun PATUH 2014 Tidak ada penyumbang dari pihak lain,Perseorang an,Kelompok dan Badan Usaha

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2 mematuhi penyerahan Undang-Undang laporan sebagai berikut sesuai Nomor 8 Tahun 2012 dengan waktu yang telah b) Pasal 15 ayat (2), ditetapkan : Pasal 20 ayat (5) dan a) Penerimaan Sumbangan Pasal 22 ayat (4) Periode I dan Periode II Peraturan KPU Nomor b) Pembukaan Rekening 17 Tahun Peraturan Khusus Dana Kampanye KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana c) Laporan Awal Dana diubah dengan Kampanye Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; Dilengkapi dengan: c) Surat KPU Nomor - tanda terima dari KPU 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September - Daftar Penerimaan 2013 Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan d) Surat KPU Nomor Periode II 659/KPU/IX/2013 - Model DK8-DPD (lihat B.1) tanggal 27 September - Model DK9-DPD (Lihat B.1) 2013

PATUH Tanda terima Laporan Sumbangan Dana Kampanye periode I dan II sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung, tanggal 27 Desember 2013 dan 02 Maret 2014. PATUH

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye di e) Surat KPU Nomor lakukan pada 811/KPU/XI/ 2013 pada tanggal 13 tanggal 29 November Desember 2013 2013; Laporan Awal f) Surat KPU Nomor Dana 860/KPU/XII/ 2013

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

tanggal 24 Desember Kampanye telah 2013 diserahkan ke Komisi g) Surat KPU Nomor Pemilihan 69/KPU/II/2013 Umum Bangka tanggal 7 Februari Belitung, 2014 tanggal 02 Maret 2014. Apabila terdapat Calon a) Pasal 131 ayat (4) Anggota DPD menerima Undang-Undang sumbangan yang dilarang Nomor 8 Tahun 2012; maka wajib mematuhi b) Pasal 13 ayat (2) dan ketentuan sebagai berikut : ayat (3) Peraturan a) Dilarang menggunakan KPU Nomor 17 Tahun sumbangan tersebut; Peraturan KPU Nomor b) Menyetorkan sumbangan 17 Tahun 2013 yang dilarang ke kas sebagaimana diubah Negara; * dan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun c) Melaporkan sumbangan 2014. yang dilarang.

6.

PATUH Tidak ada sumbangan dari pihak lain

* Dilengkapi bukti lapor c) kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). C

7.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMA AN AWAL

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (6) dan mematuhi lingkup waktu ayat (7) Undangpencatatan penerimaan dan Undang Nomor 8 pengeluaran Laporan Awal Tahun 2012; Dana Kampanye dan b) Pasal 17 ayat (5) Rekening Khusus Dana Peraturan KPU Nomor Kampanye, meliputi : 17 Tahun 2013 a) Lingkup waktu sebagaimana diubah pencatatan penerimaan dengan Peraturan

PATUH Calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran sejak 04 September 2013

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

dan pengeluaran Laporan KPU Nomor 1 Tahun Rekening Khusus Dana 2014; Kampanye yang c) Surat KPU Nomor dilaporkan terhitung 69/KPU/II/ 2013 sejak 3 (tiga) hari tanggal 7 Februari ditetapkan sebagai Calon 2014. Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye .

b) Lingkup

waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

8.

TANGGAL PEMBUKAA N RKDKP

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) dan membuka dan melaporkan ayat (6) dan Pasal 134 Rekening Khusus Dana ayat (2) UndangKampanye: Undang Nomor 8 Tahun 2012; a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota b) Pasal 14 ayat (1) dan DPD ditetapkan sebagai ayat (3) dan Pasal 15 Calon Anggota DPD dan Peraturan KPU Nomor paling lambat 14 (empat 17 Tahun 2013 belas) hari sebelum hari sebagaimana diubah pertama jadwal dengan Peraturan pelaksanaan kampanye KPU Nomor 1 Tahun dalam bentuk rapat 2014. umum.

s/d 17 2014.

April

Rekening khusus dibuat tanggal 13 Desember 2013

PATUH Laporan awal Dana Kampanye sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

PATUH RKDKP Dibuka pada tanggal 13 Desember 2013 RKDKP dibuka pada Bank Central Asia KCU Pangkalpinang Nama Pemilik RKDKP A.Hudarni Rani DRS

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

b)

c)

Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka pada bank Swasta/Bukan Bank Pemerintah

Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia

Atas Nama A.Hudarni Rani DRS

Atas nama Calon Anggota DPD

PATUH

Catatan:

Sesuai dengan aturan, terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD.

Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD .

9.

CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) dan membuat Rekening Khusus Pasal 134 ayat (2) Dana Kampanye yang Undang-Undang dilaporkan mencakup: Nomor 8 Tahun 2012;

a) Sumber perolehan saldo b) Pasal awal atau pembukaan;

b) Rincian

saldo

16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;

perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal c) Model DK8-DPD. merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

PATUH Sumber dana berasal dari setoran tunai seperti terlihat dari transaksi bank, tanggal 13 Desember 2013, tentang setoran awal. Pembukaan RKDK bukan dari sisa penerimaan perolehan dana kampanye sebelum pembukaan rekening Khusus Dana

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

10.

DILENGKAPI:

Kampanye

Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU

Dilengkapi dengan DK8DPD yang diserahkan Tanggal 2 Maret 2014

Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:

a) informasi

daftar

penyumbang;

b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk

a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9-DPD.

PATUH

Calon Anggota DPD telah membuat Laporan Awal Dana Kampanye, yang dilengkapi dengan Model DK1-DPD s/d DK12-DPD, dan bukti – bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dana berupa uang, barang dan jasa terjadi untuk periode 25 November 2013 s/d 1

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

rapat umum

Maret 2014.

DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD diserahkan kepada KPU

yang

Dilengkapi DK9-DPD yang diserahkan tanggal 1 Maret 2014

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD

Laporan dan dokumen diterima tanggal 27 April 2014 dan telah dibuatkan tanda terimanya.

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi

Jumlah transaksi di RKDK, ada 47 transaksi baik berupa penerimaan maupun pengeluaran dana, maka pengujian hanya dilakukan terhadap 30 transaksi di RKDK.

1

penerimaan dan pengeluaran Kampanye dengan cara:

Dana

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam

Transaksi penerimaan dalam LADK dan RKDK, tidak ada bukti penerimaannya, sedangkan untuk transaksi pengeluaran ada kelengkapannya, dan telah dilakukan pengujian. Transaksi yang tercantum dalam LADK sudah dicatat dalam LPPDK. Transaksi dalam RKDK tercatat dalam LPPDK, kecuali pendapatan jasa giro dan beban biaya bank.

No.


1

TEMUAN 5

2 LPPDK, cantumkan dalam temuan.

B.

REKENING DANA KAMPANYE

3.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

Rekening khusus Dana Kampanye dibuka pada Bank Central Asia dan termasuk kategori Bank Umum.

4.

Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

Nama Calon Anggota DPD Drs.HA Hudarni Rani,SH sesuai dangkan Nama yang tercantum di Rekening A.Hudari Rani Drs

C.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

5.

a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan;

Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaannya.Seluruh penerimaan Dana Kampanye berasal dari Dana Calon Anggota DPD sendiri, tidak terdapat sumbangan dari pihak lain baik perseorangan,kelompok maupun badan usaha.

(b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah;

(d) Lainnya

(termasuk

hutang

dan

diskon)

b) Jika

Daftar

Laporan

Penerimaan

Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye telah sesuai

No.


1

5

2 Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.

c) Periksa

keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:

1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan

6.

TEMUAN

dengan ketentuan dan seluruh penerimaan dana kampanye berasal dari Calon Anggota DPD Tidak ada surat pernyataan penyumbang Karena penerimaan Dana Kampanye berasal dari Calon Anggota DPD sendiri.

usaha

nonpemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Sudah dilakukan perhitungan kembali dan sudah akurat.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

7

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b) Laporkan

pembandingan

jumlah

Prosedur tidak berlaku karena tidak ada Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari pihak lain Prosedur tidak berlaku

No.


1

TEMUAN 5

2 penerimaan tersebut dalam temuan.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya,

Prosedur tidak berlaku

tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD

d) Laporkan

dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

8

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk secara akumulatif.

setiap



penyumbang

b) Jika

terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

9

a) Tentukan

kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

10.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Daftar Laporan penerimaan dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis


Prosedur tidak berlaku karena tidak ada Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari pihak lain


Prosedur tidak berlaku karena tidak ada Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari pihak lain

No.


1

2 penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang Laporan tercakup dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup Laporan Penerimaan dalam Daftar Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut

TEMUAN 5



b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan

nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah





No.


1

2

TEMUAN 5

dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP

(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.

c) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.


d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.


e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):


1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;

f)


4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan


5) klasifikasi penerimaan.


Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk


No.


1

2

TEMUAN 5

mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

g) Buat daftar konfirmasi terkait

sebagai kertas kerja untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi tersebut.


h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.


i)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.


j)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

k) Laporkan

dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

l)

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.




m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.


No.


1

2

D.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE

11.

a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.

TEMUAN 5

Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye bentuk pengeluaran dan klasifikasinya telah sesuai dengan ketentuan

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

12.

a) Tentukan

keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye telah dilakukan perhitungn ulang dan sudah akurat

b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan.

13.

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.

b) Laporkan

pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota

Jumlah pengeluaran sesuai klasifikasi yang tercantum dalam DAPDK sama dengan jumlah yang tercantum dalam LPPDK.

No.


1

TEMUAN 5

2 DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

14.

Tentukan keberadaan dan keakurasian Ada 31 transaksi yang pencatatan transaksi pengeluaran dalam diambil dari DAPDK, sesuai dengan klasifikasi DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lainlain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

pengeluaran.

Telah dilakukan pengujian terhadap kelengkapan 31 transaksi

Telah dilakukan pengujian terhadap kelengkapan 31 transaksi, dari 31 transaksi pengeluaran ada 5 transaksi yang tidak ada bukti pendukungnya.

d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri

transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut

Transaksi dilengkapi dengan bukti pendukung - Tidak berlaku – Bukti pendukung yang diperoleh dan telah diperiksa

No. 1


TEMUAN 5

2 yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan Laporan dicantumkan dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

E.

SURAT REPRESENTASI DARI ANGGOTA DPD KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.

didokumentasikan didalam kertas kerja Audit Dana Kampanye.

Tidak ada pengeluaran Dana Kampanye yang berbentuk non kas.

Prosedur tidak berlaku Lihat catatan diatas

Tidak terdapat Diskon pembelian Barang Atau Jasa sebagaimana yang tercantum didalam DAPDK Maupun didalam LPPDK Semua penerimaan Dana Kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan)

CALON Calon Anggota DPD telah membuat surat Representasi tertanggal 20 April 2014

No title

Recommend Documents