No title

Saya Senantiasa Mengutamakan Kesehatan Penderita

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

insert : Perda Provinsi Jatim No. 8 Tahun 2011

tentang

Pelayanan Publik

Oktober 2012 Vol.16 No. 4

ISSN : 14106450

Halal Bihalal Merayakan Idul Fitri 1433 H Selasa, 28 Agustus 2012

Direktur dan jajaran direksi RSUD Dr. Soetomo serta Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Dari kiri tampak mantan Direktur Direktur RSUD Dr. Soetomo Prof.H.Muh.Dikman Angsar, dr, SpOG(K) beserta ibu, Prof.H.Abdus Sjukur, dr, SpB-KBD, serta mantan Wadir RSUD Dr. Soetomo Urip Murtedjo, dr, SpB-KL beserta ibu, Fatchur Rochman, dr, SpRM(K) beserta ibu dan Teguh Sylvaranto, dr, SpAnK.IC beserta Ibu.

Pembawa acara pada halal-bihalal tersebut bapak Agus dari Instalasi Gizi, sdri pipin dari Komite Medik, turut memeriahkan acara dihibur dari group karawitan Widio Raras RSUD Dr. Soetomo, dll, dengan menu andalan Hari Raya Idul Fitri diantaranya lontong cap gomek.

daftar isi oktober 2012 Vol. 16 No. 4

02 04 10

BERITA UTAMA Indonesia Cinta Sehat, Ibu Selamat Anak Sehat (Tema Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-48 Tahun 2012) ARTIKEL KESEHATAN 1. Pemeriksaan Laboratorium HIV 2. Batuk Darah 3. Supaya Tidak Jantungan AKTUALITA 1. Melayani Pelanggan RS dengan ”Smart Communication” 2. Stop Girl Trafficking

14

berita foto

1. Workshop SMF Bedah 2. Upacara Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya 3. Penyerahan Ambulans untuk IRD 4. Kunjungan Dirjen BUK Kemenkes 5. Pemberian cindera mata 6. Pencanangan Akreditasi Nasional 2012 7. Survei Simulasi Akreditasi 8. Upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI 9. Kegiatan seputar bulan Ramadhan 1433 H 10. Lomba Klomca KSPR antar RS se Surabaya & sekitarnya ke 5 11. Acara buka bersama DWP dengan anak yatim 12. Peresmian alat Automated Immunostainer di Instalasi PA 13. Penandatanganan MOU 14. Seminar Populer Graha Amerta 15. Tribute Lecture V to Prof. Dr. Askandar T, dr, SpPD 16. Peresmian pemakaian ruang baru MSC 17. Bimtek LKE tahap 14 18. Kunjungan mahasiswa FKM Undip 19. Lomba Kompetensi Layanan dan Keindahan 20. Lomba KBK antar unit kerja 21. Penandatanganan LoI 22. Live Surgery Laparoskopic Liver Transplant 23. Pelatihan Nasional Asuhan Gizi & Dietetik 24. Workshop Peran dokter gigi pada deteksi dini HIV 25. Lomba Klomca Mimbar ke 15 26. East Java Healthy Festival 27. Sholat Idul Adha & Penyembelihan Hewan Qurban 28. Puncak Acara Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo 29. Seputar kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 74

30

SEKILAS INFO 1. Ayo kembali pada budaya luhur Perawat 2. Serba-serbi indeks glikemik

33

tokoh Sukamto

RUANG WANITA

34 35 36

• Apem Selong • Es Ojo Lali RUANG UNIK & LUCU

kuis mimbar

COVER :

Diskusi terakhir isi Letter of Intent (LoI) antara RSUD Dr. soetomo dengan staf First Center Hospital Tianjin sebelum LoI ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Rabu 26 September 2012. Tampak dari kiri depan Tim RSUD Dr. Soetomo Wadir Pelayanan Medik Dr. Kohar Hari Santoso, dr, SpAn.KIC, Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH, MARS, Philia Setiawan, dr, SpAn. KIC, dan Purwadi, dr, SpBA. Serta dari kiri belakang Kustiyo Gunawan, dr, SpB, SpBA, Sjamsul Arief, dr, SpA(K), dan Fendy Matulatan, dr, SpB, SpBA

Dari Redaksi Pembaca yang kami hormati, Mimbar Oktober 2012, Vol. 16. No. 4 dengan tema hari Kesehatan Nasional ke 48, 12 Nopember 2012 ini yaitu: Indonesia Cinta Sehat : Ibu Selamat Anak Sehat, hal ini untuk percepatan upaya pencapaian MDGs Bidang Kesehatan, semoga kita dapat berhasil dalam program Global MDGs ini. Berita lengkapnya dapat dibaca di Berita Utama. 29 Oktober 2012 merupakan Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 74 kita peringati bersama tampak dalam foto-foto dengan banyak kegiatan. Dalam berita foto juga kami tampilkan kerjasama RS kita dengan RS Luar Negeri yaitu dengan Jepang, Cina dan Korea untuk meningkatkan kemampuan SDM medis dan paramedis kita. Ada 3 artikel kesehatan, salah satunya adalah Supaya Tidak Jantungan perlu sekali untuk kita semua karena gaya hidup kita menyebabkan kematian nomor satu di Dunia. Masih ada banyak hal yang dapat kita baca menambah wawasan kita terutama insert Pelayanan Publik, Perda Provinsi Jatim. Juga selamat mengisi Sudoku obat anti pikun dan kuis lainnya.

Susunan Redaksi Pelindung : Dodo Anondo, dr, MPh - Direktur RSUDD Dr. Soetomo Penasehat : Drs. Pungky Hendriastjarjo, MAk - Wakil Direktur Umum dan Keuangan • Dr. Kohar Hari Santoso, dr., SpAn, KIC, KAP - Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan • Dra. Sri Widayati, Apt, SpFRS - Wakil Direktur Penunjang Medik • Bangun Trapsila Purwaka, dr., SpOG(K) - Wakil Direktur Pendidikan Profesi & Penelitian. Pimpinan Redaksi : Sunarso Suyoso, dr., Sp.KK(K) - Kepala Instalasi PKRS & Humas Wakil Redaksi : Didi Aryono Budiyono, dr., Sp.KJ(K) - Wakil Kepala Instalasi PKRS & Humas Dewan Redaksi : Roestiniadi Djoko Soemantri, dr., Sp.THT (K) • Pranawa, dr., Sp.PD.KGH, Agus Hariyanto, dr., SpA (K), Syaiful Islam, dr., Sp.S, dra. Esti Handayani, Apt.MARS Redaksi Pelaksana : Moegiono M. Oetomo, dr., Sp.M • Rahayu Warni Kusasih, SKM • Rama Krishna, SKM • Tutik Murniati, SE. • Ruri Mustikarani, S.Sos • Yasta Dwi Amanda, SKM Tata Usaha : Widyowati, Zainal Mutakin, S.Sos, Susana Shinta A. Alamat : Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6 - 8 Surabaya • Telp. 5501086, 5501088, 5501123 • eMail: [email protected] • Website: www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id • Foto-foto : ZM

Redaksi menerima sumbangan foto atau karangan, berupa tulisan ilmiah, pengalaman kerja, ide cerita, anekdot, suka duka dan lain-lain yang menyangkut kesehatan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah, tanpa mengubah isi. oktober 2012 mimbar 1

berita utama

a

Cint

(Tema Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-48, 12 November 2012)

S

ehat adalah hak setiap orang. Oleh karena itu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan; Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Di sisi lain, setiap orang diwajibkan untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Termasuk dalam kewajiban setiap orang adalah berperilaku hidup sehat, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan orang lain. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kewajiban setiap orang (UU No 36 tahun 2009); • Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. • Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. • Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. • Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. • Turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan kesehatan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71 tahun, menurunnya kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, menurunnya prevalensi gizi kurang dan prevalensi stunting pada balita masingmasing menjadi 15% dan 32 %. Tahun 2012 merupakan pertengahan tahun kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20102014. Hasil evaluasi tengah tahun yang digambarkan dari capaian beberapa indikator antara adalah sebagai berikut ; Kementerian Kesehatan telah menetapkan 7 prioritas kebijakan pembangunan kesehatan yaitu; 1. Percepatan Upaya Pencapaian MDGs Bidang Kesehatan 2. Upaya Promotif & Preventif 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 4. Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) & Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) 5. Ketersediaan, Pemerataan Obat & Vaksin, Kemandirian

2 mimbar oktober 2012

Bahan Baku Obat, dan Integrasi Jamu dalam Pelayanan Kesehatan 6. Penyelenggaraan Birokrasi yang Bersih, Efektif & Efisien 7. Jaminan Kesehatan Selayang Pandang Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, tepat sekali pernyataan yang mengemukakan bahwa : ”Sehat memang bukan segalanya, tetapi apabila tidak sehat, maka segalanya tidak ada artinya”. Di pihak lain, sehat mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut juga perlu diupayakan dan diperjuangkan. Hal ini karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai keadaan sehat. Sehat memang banyak ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri. Namun sehat, juga banyak dipengaruhi oleh masalah kemiskinan, kebodohan, pencemaran lingkungan, dan lain-lain bahkan juga keamanan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 pasal 28 H ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa hingga saat ini masih ada sebagian rakyat Indonesia yang kesulitan untuk akses ke sarana pelayanan kesehatan terutama ibu hamil, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya angka kematian ibu bersalin, angka kematian bayi serta masih tingginya angka gizi buruk dibeberapa wilayah di Indonesia. Hal ini telah menjadi perhatian kita bersama untuk bangkit dan secara bersama-sama menangani masalah AKI, AKB dan gizi buruk ini dibawah koordinasi Kemenkes selaku leading sektor, sehingga seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke dapat menikmati pelayanan kesehatan dan mampu mewujudkan perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, sehat, selain merupakan hak juga merupakan kewajiban, baik sebagai individu, masyarakat, termasuk swasta/ dunia usaha maupun pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya masyarakat. Lebih lanjut pada pasal 11 disebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan setinggitingginya. Pembangunan Kesehatan juga tidak terlepas dari komitmen Indonesia sebagai warga masyarakat dunia untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs). Lima (5) dari delapan (8) agenda MDGs berkaitan

“Sehat memang bukan segalanya, tetapi apabila tidak sehat, maka segalanya tidak ada artinya.”

langsung dengan kesehatan, yaitu : 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, 2) Menurunkan angka kematian anak, 3) Meningkatkan kesehatan ibu, 4) Memerangi HIV dan AIDS, Malaria, dan penyakit lainnya, serta 5) Melestarikan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan sekaligus mencapai tujuan MDGs harus dilakukan intervensi terhadap faktor penentu terbesar, yaitu perilaku dan lingkungan tanpa mengabaikan faktor keturunan dan pelayanan kesehatan.

Pencapaian Derajat Kesehatan Pencapaian derajat kesehatan ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk serta meningkatnya umur harapan hidup (UHH). Di Indonesia, AKB memang telah menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). AKI menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sementara target yang akan dicapai sesuai kesepakatan MDGs tahun 2015, angka kematian ibu turun menjadi 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup. Diharapkan angka kurang gizi anak balita dapat diturunkan di bawah 15% dari yang sekarang 18%, demikian yang dikatakan Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes RI Dr. Slamet R. Yuwono, dr, DTM&H, MARS. Juga untuk “Global Week of Action for Child Health” yang akan diikuti serentak oleh 6 negara seluruh dunia dari tanggal 13 s/d 20 November 2012 ini, maka “World Vision Indonesia” LSM di Indonesia ikut mendukung selain untuk HKN ini kata Direkturnya Asteria Aritonang. Untuk pendapatan Indonesia per kapita USD 3.000/tahun, masih sangat tinggi angka kematian anak balita yaitu 134.000 anak balita setiap tahun akibat beberapa masalah kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah. Peringatan HKN Ke-48 dioptimalkan sebagai momentum meningkatkan semangat, kepedulian, memantapkan kerjasama dengan pemerintah untuk berjuang mempercepat pencapaian target MDGs tahun 2015. Pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya memang tidak mungkin dicapai hanya oleh sektor kesehatan saja, karena kesehatan bersifat multidimensi, multidisiplin, serta multisektor. Dengan

kata lain, pembangunan kesehatan memerlukan dukungan berbagai sektor, swasta/dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu pemilihan tema peringatan HKN Ke-48 mengamanatkan agar seluruh komponen bangsa Indonesia bekerjasama yang sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Berbagai upaya Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) semakin gencar dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia dan upaya pencapaian komitmen Global Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Beberapa upaya terobosan yang telah diluncurkan oleh Pemerintah adalah Jampersal (Jaminal Persalinan), BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), SUN (Scalling Up Nutrition/1000 hari untuk negeri). Selain itu pemerintah secara sungguh-sungguh mengupayakan kesehatan yang optimal pada anak, remaja, dewasa dan usia lanjut Tujuan 1. Menggalang komitmen pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan untuk pencapaian pembangunan kesehatan. 2. Menyebarluaskan informasi tentang gaya hidup sehat dan bersih sebagai upaya meningkatkan status kesehatan dan mencegah faktor resiko. 3. Meluncurkan Gerakan Indonesia Cinta Sehat, guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan. Filosofi Peringatan HKN 2012 • Sebagai upaya mengajak dan menggerakan seluruh masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. • Melibatkan berbagai pihak, terutama unsur masyarakat dan swasta, agar jangkauan pembinaan keluarga untuk menjadikan kesehatan sebagai suatu investasi semakin luas. • Karena lebih banyak melibatkan unsur masyarakat, maka peringatan HKN ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berkelanjutan, terutama dalam menyampaikan informasi kesehatan yang seimbang dan mengedukasi masyarakat. • Meningkatkan kemitraan seluas-luasnya terutama kepada pihak swasta sebagai Public Partner Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR) bersama pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya keluarga Indonesia. Sumber : 1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional ke 48, 12 November 2012. 2. Elly Burhaini Faizal. The Jakarta Post, Saturday, November 10, 2012, page 4. oktober 2012 mimbar 3

artikel kesehatan

PEMERIKSAAN LABORATORIUM HIV Izzuki Muhashonah/Endang Retnowati, Departemen/Instalasi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo Surabaya

I

nfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) menjadi masalah kesehatan yang penting di Indonesia sejak kasus pertama tahun 1987. Beberapa tahun terakhir jumlah kasus infeksi HIV yang dilaporkan meningkat dengan tajam. Pengidap HIV-AIDS terbesar di Indonesia saat ini berusia 1529 tahun. Penurunan produktivitas yang diakibatkan HIVAIDS lebih besar dibanding dengan yang diakibatkan oleh penyakit lain. Pemeriksaan laboratorium untuk HIV mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan terbesar yang dihadapi masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia. Adanya infeksi HIV pada individu dapat dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium pada cairancairan tubuh seperti darah, plasma, dan lain-lain. Dengan berkembangnya teknologi, kini didapatkan modifikasi metode konvensional dan metode molekuler, sehingga lebih banyak alternatif untuk uji saring darah/penapisan darah transfusi, surveilans, diagnosis dan pemantauan pengobatan. Pemeriksaan laboratorium digunakan untuk : - Diagnosis HIV (Pemeriksaan Antigen/Antibodi) - Enzyme Immunoassay(*) - Pemeriksaan Rapid(*) - Western Blot (WB) - Diagnosis awal untuk bayi - Antigen p24 - PCR DNA/RNA - Memulai dan memantau pengobatan - CD4(*) - Viral load(*) (*)tersedia di laboratorium Patologi Klinik GDC lt.4. Diagnosis laboratorium infeksi HIV Diagnosis infeksi HIV biasanya ditegakkan berdasarkan pemeriksaan antibodi terhadap HIV. Pemeriksaan serologis untuk mendeteksi anti-HIV tersebut dapat dikelompokkan menjadi pemeriksaan penyaring dan pemeriksaan konfirmasi. Setelah pemeriksaan penyaring dapat diidentifikasi spesimen yang kemungkinan mengandung anti-HIV, sedangkan setelah pemeriksaan konfirmasi dapat diketahui bahwa spesimen yang reaktif pada pemeriksaan penyaring mengandung antibodi spesifik terhadap HIV.


Masa antara terjadinya infeksi sampai timbulnya antibodi (biasanya sekitar 4-8 minggu, namun pada beberapa kasus dapat mencapai 3 bulan) dikenal sebagai window period. Pada saat ini uji terhadap adanya antibodi akan memberikan hasil negatif atau non-reaktif, walaupun telah terjadi infeksi, sehingga dapat memberikan hasil negatif palsu. UNAIDS dan WHO menyarankan pemakaian tiga strategi pemeriksaan yang baru saja diperbarui untuk meningkatkan ketepatan dan mengurangi biaya pemeriksaan. Strategi I A1

A1 positif

A1 negatif

Anggap sebagai "Positif"

Anggap sebagai "Negatif"

Catatan : Hasil akhir strategi I ini tidak boleh dipakai sebagai penegakkan diagnosis. Apapun hasil akhir setelah diperiksa lebih lanjut, semua darah atau bahan donor dengan hasil pemeriksaan awal reaktif tidak boleh dipakai untuk transfusi atau transplantasi. Strategi II

A1

A1 negatif

A1 positif

A2 A1 pos, A2 neg

Lapor sebagai "Non-reaktif"

Ulangi A1 & A2

A1 pos, A2 pos

A1 neg, A2 neg

A1 pos, A2 pos

A1 pos, A2 neg

Lapor sebagai "Reaktif"


Lapor sebagai "Indeterminate"


Strategi III

A1

A1 positif

A1 negatif

A2

A1 pos, A2 pos


A1 pos, A2 neg

Ulangi A1 & A2

A1 pos, A2 pos

A1 neg, A2 neg

A1 pos, A2 neg

Lapor sebagai "Non-reaktif" A3

A1 pos A2 neg A3 neg A1 pos A2 pos A3 pos


A1 pos A2 pos A3 neg or A1 pos A2 neg A3 pos


Risiko tinggi

Risiko rendah



Rujuk ke laboratorium rujukan regional atau laboratorium rujukan nasional

Catatan penting: • Untuk individu yang baru didiagnosis, hasil reaktif harus dikonfirmasi dengan melakukan pemeriksaan ulang dengan bahan pemeriksaan baru. • Untuk bahan pemeriksaan yang memberikan hasil indeterminate, pemeriksaan perlu diulang dengan bahan baru yang diambil minimal 14 hari sesudah pengambilan yang pertama. Bila hasil pemeriksaan kedua juga indeterminate, perlu dipantau ulang lebih lama yaitu pada 3, 6 atau 12 bulan. Bila hasil tetap menunjukan “indeterminate” setelah 1 tahun, maka individu tersebut dianggap sebagai anti-HIV negatif. Alur pemeriksaan HIV Saat ini direkomendasikan penggunaan strategi III sebagai pemeriksaan penyaring yang ditujukan untuk menegakkan diagnosis, strategi II pada surveilans serta penggunaan strategi I untuk meningkatkan keamanan transfusi darah dan transplantasi. Reagensia yang dipakai pada pemeriksaan pertama adalah reagensia yang memiliki sensitivitas tertinggi, sebaiknya ³ 99%, sedangkan reagensia yang pada pemeriksaan selanjutnya (kedua dan ketiga) memiliki spesifisitas yang lebih tinggi daripada yang pertama, untuk tujuan surveilans harus memiliki spesifisitas minimal sebesar 95% dan untuk tujuan diagnosis memiliki spesifisitas minimal sebesar 98%. Semua reagensia yang dipakai harus sudah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pelaporan hasil pemeriksaan penyaring sebaiknya dituliskan sebagai “reaktif” dan “non-reaktif” sebagai pengganti istilah “positif” dan “negatif”. Istilah “positif”

dan “negatif” hanya dipakai sebagai pelaporan hasil pemeriksaan dengan teknik Western blot, line immunoassay atau imunofluoresensi. Hasil yang positif atau negatif pada seseorang yang diduga terinfeksi HIV dapat memberikan kemungkninan hasil positif atau negatif palsu. Hasil positif palsu dapat disebabkan antara lain oleh : 1) kesalahan pada waktu penanganan sampel (tertukar), 2) reaksi silang dengan antibodi HLA-DR, 3) otoreaktif antibodi pada sampel yang dibekukan dan dicairkan berulang kali, 4) pnyakit hati yang berat, 5) penyakit keganasan, 6) Epstein Barr Virus, 7) hiperbilirubinemia, 8) serum lipemik, dan 9) infeksi virus akut. Hasil negatif palsu dapat disebabkan antara lain oleh : 1) kesalahan penanganan sampel, 2) pemeriksaan terlalu dini pada periode jendela, 3) disfungsi sel B, dan 4) defek sintesis antibodi. Daftar Pustaka World Health Organisation. Operational characteristics of commercially available assays to determine antibodies to HIV-1 And/Or HIV-2 in human sera. Report 11. WHO Health Organisation, Geneva, January, 1999: WHO/ BTS/99.1: 1-63. UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS/ STI Surveillance. Guidelines for using HIV testing technologies in surveillance. WHO/ CDS/ CSR/ EDC/ 2001.16 : p.1-38. Retnowati E. Diagnostik dan Interpretasi Pemeriksaan Laboratoris Infeksi Human Immunodeficiency Virus dan AIDS. Departemen/Instalasi Patologi Klinik Universitas Airlangga, Surabaya, 2012: p. 1-12. oktober 2012 mimbar 5

artikel kesehatan

BATUK DARAH Oleh : Anita Raniputri, dr.

B

atuk darah atau hemoptysis atau hemoptoe termasuk dalam gawat darurat paru yang harus mendapat penanganan segera dan intensif karena penanganan yang tidak tepat pada batuk darah masif dapat mengancam jiwa. Batuk darah hampir selalu disebabkan oleh penyakit dasar paru walaupun dapat pula disebabkan oleh penyakit diluar paru. Istilah Hemoptysis berasal dari bahasa Yunani yaitu haima yang berarti darah dan ptysis yang berarti diludahkan. Secara definisi hemoptysis berarti ekspektorasi darah atau mukus yang berasal dari saluran napas dibawah laring (glotis kebawah). Jadi asal perdarahan bukan dari saluran napas atas atau sistem pencernaan sehingga perlu dibedakan antara batuk darah dan muntah darah (Cahill,1994; Alsagaff, 1995). Batuk darah sendiri hanyalah gejala dari penyakit dasarnya sehingga harus dicari penyebabnya dengan seksama melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. Beberapa prosedur diagnostik seperti bronkoskopi, bronkografi dan pulmonary angiography juga diperlukan untuk penegakan diagnostik definitif (Health communities. com. 2002). Berdasarkan jumlah darah yang keluar, Pursel membagi batuk darah menjadi lima derajat, yaitu derajat satu jika darah hanya berupa bloodstreak, derajat dua apabila volume darah yang keluar sebanyak 1-30 cc, derajat tiga bila volume 30-150 cc, derajat empat bila volume mencapai 150-500cc dan dikatakan masif bila volume darah yang keluar mencapai 500 hingga 1000 cc bahkan lebih. Secara umum, batuk darah dapat disebabkan oleh (Ingbar DH. Massive hemoptysis : Assesment and Management. Clin Chest Med. 1994 ; 15 : 147): 1. Infeksi seperti tuberkulosis, abses paru, infeksi jamur, virus, parasit 2. Kelainan paru seperti bronkiektasis, emboli paru, kistik fibrosis, emfisema bulosa 3. Neoplasma seperti karsinoma bronkogenik, adenoma bronkial, metastase kanker 4. Kelainan hematologis seperti koagulopati, disfungsi trombosit, trombositopenia, DIC 5. Kelainan jantung seperti mitral stenosis, endokarditis trikuspid, penyakit jantung bawaan 6. Kelainan pembuluh darah seperti hipertensi pulmonal, AV malformation, aneurisma aorta 7. Trauma seperti cedera dada tajam/tumpul, ruptur bronkus, emboli lemak 8. Iatrogenik misalnya pada tindakan bronkoskopi, biopsi paru, aspirasi transtrakeal 9. Penyakit sistemik seperti Goodpasteur syndrome, SLE, Wegener’s granulomatosis 10. Obat / toksin misalnya pada pemakaian antikoagulan, aspirin, penisilamin, kokain 11. Lain-lain seperti amiloidosis, bronkolitiasis, endometriosis, benda asing, kriptogenik 6 mimbar oktober 2012

Pursel mengurutkan penyebab batuk darah tersering berdasarkan usia penderita, yaitu pada anak dan remaja batuk darah paling banyak disebabkan oleh bronkiektasis, stenosis mitral, atau tuberkulosis. Berbeda pada usia 2040 tahun, penyebab tersering adalah infeksi tuberkulosis, bronkiektasis atau stenosis mitral sedangkan untuk usia lebih dari 40 tahun penyebab tersering karena karsinoma bronkogen, tuberkulosis, atau bronkiektasis. Sirkulasi darah paru berasal dari dua sistem sirkulasi yaitu sirkulasi pulmoner dan sirkulasi bronkial. Sirkulasi pulmoner merupakan suatu sistem sirkulasi dengan tekanan rendah yaitu berkisar 15-20 mm Hg pada saat diastolik dan 5-10mm Hg pada saat diastolik. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventrikel kanan menuju pembuluh darah kapiler paru dan kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Arteri pulmonalis berjalan sepanjang bronkus dan hanya memperdarahi bronkiolus terminalis dan selanjutnya bercabang-cabang ke alveolus membentuk pembuluh darah kapiler paru yang berfungsi untuk pertukaran gas. Sedangkan sirkulasi bronkial berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada paru dan saluran napas dan memiliki tekanan sesuai tekanan pembuluh darah sistemik. Sumber perdarahan yang banyak terjadi pada batuk darah dengan penyakit dasar paru, 95% berasal dari sirkulasi bronkial (contohnya pada penyakit radang paru, kanker paru) dan hanya 5% yang penyebabnya berasal dari sirkulasi pulmonal (contohnya pada infark paru, emboli paru, aneurisma Rasmussen). Penegakan penyakit dasar batuk darah meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, dahak, radiologik, bronkoskopi dan bronkografi (Haporik, 1990; Primack , 1995; Ingbar , 1999). Pada anamnesis harus dapat dipastikan benar batuk darah dan bukan muntah darah atau epistaksis atau perdarahan gusi. Berikut cara membedakan batuk darah dan muntah darah (Alsagaff , 1995): Perbedaan

Batuk Darah

Muntah darah

Cara pengeluaran

dibatukkan dengan rasa panas di tenggorokan

dimuntahkan dengan rasa mual

Karakteristik darah

berbuih bercampur udara

bercampur sisa makanan

Warna darah

segar berwarna merah muda

terkena asam lambung sehingga berwama hitam

PH

bersifat alkalis

bersifat asam

Penyerta yang lain

kadang terjadi anemia

sering terjadi anemia

Tes benzidin

negatif

positif

Selain itu perlu ditanyakan pula apakah batuk darah disertai dengan dahak. Jika disertai dahak bagaimana sifat dahaknya, purulen atau tidak, berbau busuk atau tidak. Juga pola batuk darahnya, apakah berulang atau tidak, serta faktor resiko dan gejala lain yang dapat membantu proses pencarian penyakit dasarnya. Pada pemeriksaan fisik selain pemeriksaan leher, dada, paru, dan jantung sebaiknya dilakukan pula pemeriksaan di bidang THT dan gigi mulut untuk menyingkirkan adanya kemungkinan epistaksis dan perdarahan gusi. Pada pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan laboratorium meliputi: pemeriksaan darah lengkap, uji faal pembekuan darah. Juga pemeriksaan sputum BTA, sitologi sputum, dan kultur sputum jika memungkinkan. Dari pemeriksaan radiologis dapat dilakukan foto thorax PA dan Lateral serta CT Scan thorax jika diperlukan. Sedangkan penyebab perdarahan yang sukar dilihat pada pemeriksaan foto thorax seperti bronkiektasis, dapat dilihat melalui pemeriksaan bronkografi. Tindakan bronkoskopi sebaiknya dilakukan sebelum perdarahan berhenti untuk mengetahui asal perdarahan (Buku Ajar Ilmu Penyakit Paru, 2004). Setelah tegak diagnosis, dilakukan tata laksana yang sesuai dengan kondisi pasien. Tujuan dari tata laksana ini adalah mencegah timbulnya asfiksia, melokalisasi asal perdarahan, menghentikan perdarahan, dan penegakkan diagnosis lanjut untuk pengobatan penyakit dasar. Penanganan konservatif menjadi pilihan pada batuk darah yang tidak masif sedang pada batuk darah masif harus dilakukan tindakan yang lebih agresif dan intensif seperti bronkoskopi atau operasi karena berpotensi mengancam jiwa. Untuk batuk darah yang tidak atau kurang masif, penatalaksanaan konservatif yang dilakukan meliputi (Buku Ajar Ilmu Penyakit Paru, 2004): 1. Tenangkan dan beritahu penderita agar jangan takut untuk membatukkan darahnya. 2. Anjurkan penderita untuk berbaring pada sisi paru yang sakit atau sedikit trendelenburg, terutama pada penderita dengan refleks batuk tidak adekuat. 3. Lakukan penghisapan atau pemasangan pipa endotrakeal bila diperlukan untuk menjaga agar jalan napas tetap bebas. Pemberian oksigen hanya bermanfaat bila jalan napas terbuka atau bebas. 4. Pemasangan IV line atau IVFD untuk penggantian cairan dan jalur pemberian obat parenteral. 5. Pemberian obat hemostatik belum jelas manfaatnya pada batuk darah yang tidak disertai kelainan faal hemostatik. 6. Pemberian obat dengan efek sedasi ringan dapat diberikan bila penderita gelisah. Pada penderita dengan batuk berlebihan dapat diberikan obat penekan refleks batuk untuk mencegah timbulnya perdarahan yang lebih banyak. 7. Berikan transfusi darah bila hematrokit turun di bawah nilai 25 30% atau Hb di bawah 10 gr% dan perdarahan masih berlangsung. Untuk batuk darah masif dapat dilakukan tindakan

bedah atau bronkoskopi sesuai dengan indikasi dan kondisi pasien. Berikut indikasi dilakukan tindakan bedah apabila (Busroh, 1978) : 1. Batuk darah > 600 cc / 24 jam dan dalam pengamatan batuk darah tidak berhenti. 2. Batuk darah 250 600 cc / 24 jam , Hb < 10 gr% dan batuk darah berlangsung terus. 3. Batuk darah 250 600 cc / 24 jam, Hb > 10 gr% dan dalam. pengamatan 48 jam perdarahan tidak berhenti. Tindakan bedah yang dapat dilakukan meliputi (Buku Ajar Ilmu Penyakit Paru, 2004) : 1. Reseksi paru : lobektomi atau pneumonektomi 2. Terapi kolaps : pneumoperitoneum, pneumotoraks artifisial, torakoplasti, frenikolisis (membuat paralise n. phrenicus). 3. Lain-lain : embolisasi artifisial. Sedangkan indikasi untuk melakukan bronkoskopi pada batuk darah masif adalah (Mc. Guiness, 1994; Bookstein, 1977) : 1. Apabila tidak didapatkan kelainan radiologik 2. Pada pola batuk darah yang berulang 3. Pada batuk darah masif dapat berfungsi sebagai modalitas terapeutik dengan cara membersihkan gurnpalan darah yang keluar / penghisapan dan menghentikan perdarahan dengan: - Iced saline lavage - Instilasi topical agent (epinefrin, trombin, trombin fibrinogen) - Endobronkial tarnponade - Laser fotokoagulasi (Nd YAG Laser= Noodymium Y trium Aluminium Gernerd Laser atau argon laser) Komplikasi batuk darah yang dapat terjadi adalah asfiksia, sufokasi. dan kegagalan kardiosirkulasi akibat kehilangan banyak darah dalam waktu singkat. Selain itu dapat pula terjadi penyebaran penyakit ke sisi paru yang sehat. Atelektasis dapat pula terjadi karena sumbatan saluran napas oleh bekuan darah sehingga paru bagian distal mengalami kolaps (Ingbar,1999; Wedel,1982). Tingkat kegawatan dari batuk darah ditentukan oleh (1) ada tidaknya komplikasi asfiksia akibat pembekuan darah dalam saluran napas, (2) jumlah darah yang keluar, makin banyak atau masif maka kemungkinan pasien mengalami gagal sirkulasi makin besar (3) adanya aspirasi pneumonia yaitu infeksi paru yang terjadi beberapa jam atau hari setelah perdarahan akibat masuknya bekuan darah ke dalam jaringan paru sehingga paru tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam pertukaran gas (Buku Ajar Ilmu Penyakit Paru, 2004). Prognosis pada batuk darah idiopatik baik, kecuali jika penderita mengalami batuk darah rekuren. Sedangkan pada batuk darah sekunder prognosis tergantung dari (1) derajat batuk darah, pada batuk darah yang masif dan bergumpalgumpal prognosisnya jelek (2) jenis penyakit dasar yang menyebabkan batuk darah, pada karsinoma bronkogenik prognosisnya jelek dan (3) kecepatan bertindak dalam menangani batuk darah yang masif (Buku Ajar Ilmu Penyakit Paru, 2004).

oktober 2012 mimbar 7

artikel kesehatan

Supaya Tidak JANTUNGAN D alam rangka memperingati Hari Jantung se Dunia tanggal 29 September 2012 Majalah Mimbar kali ini menampilkan artikel mengenai penyakit jantung : World Health Organization menyatakan penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia yaitu 17,3 juta orang (30% kematian dunia) pada 2008, 7,3 jutanya karena penyakit jantung koroner dan 6,2 jutanya karena stroke. Penelitian menunjukkan usia kurang 40 tahun juga berisiko terkena penyakit jantung. Di Indonesia, stroke 15,4% dari total kematian merupakan penyakit tersering penyebab kematian pada semua umur, diikuti hipertensi, penyakit jantung iskemik dan penyakit jantung lainnya menurut penelitian Kementerian Kesehatan 2007. 3 penyakit tidak menular tersering di Indonesia adalah penyakit sendi 30,3%, hipertensi 29,8% dan penyakit jantung 7,2% populasi. ‘Jantungan ? Saya ?” Jika itu adalah reaksi anda ketika mendengar atau membaca pesan-pesan tentang jantung sehat. Anda harus waspada. Mengapa? Menurut situs Health, pada perempuan, setiap tahun, kematian akibat penyakit jantung lebih banyak bila dibandingkan dengan kanker. Ada benarnya bahwa mencegah penyakit jantung mudah saja asalkan tahu triknya. Berikut ini upay-upaya yang bisa dilakukan.

menemukan bahwa jus delima mengurangi pembentukan plak kolesterol pada tikus percobaan sebanyak 30 persen. Selain itu, sel-sel jantung yang diobati dengan jus menunjukkan peningkatan 50 persen produksi nitric oxide, zat kimia yang efektif memerangi terbentuknya plak.

1. Minum susu Sebuah studi yang disponsori The National Heart, Lung and Blood Institute menemukan bahwa mereka yang minum susu atau menyantap yoghurt atau keju dengan dosis tiga takar saji memiliki tekanan darah Iebih rendah dibanding dengan yang hanya mengonsumsi setengah takar saji. Tekanan darah tinggi dapat membahayakan arteri serta meningkatkan risiko terkena serangan jantung dan stroke. Para peneliti menyarankan untuk memilih produk susu rendah Iemak.

7. Jangan lupa tidur Perempuan yang tidur kurang dari lima jam tiap malam memiliki 30 persen Iebih tinggi risiko terkena penyakit jantung, dibandingkan dengan mereka yang tidur selama delapan jam. Tidur terlalu sedikit dapat mengganggu kerja hormon gula darah, dan tekanan. Jadi, setelah 15 menit tertawa, matikan pesawat televisi, dan tidur.

2. Coba gerakan baru Hanya 30 menit berlatih Tai Chi sudah bisa menurunkan tekanan darah. Dalam sebuah riset, setelah berlatih Tai chi selama 12 pekan, para partisipan menunjukkan turunnya tekanan darah hingga 16 poin 3. Makan ikan Denyut jantung yang cepat ketika Anda sedang beristirat adaah indikator risiko serangan jantung. Semakin cepat denyut jantung sewaktu Anda beristirahat dihubungkan dengan kematian mendadak. Berita bagusnya, makan ikan dapat menurunkan denyut jantung. Dalam studi Harvard Medical School, mereka yang menyantap lima porsi atau lebih ikan per bulan memiliki detak jantung 3 detak lebih rendah per menit, daripada yang makan ikan lebih sedikit. Peneliti memperkirakan penyebabnya adalah omega-3. 4. Minum jus delima Jus delima dapat menghindari penebalan pada arteri dan bahkan bisa menghilangkannya. Sebuah penelitian yang dilakukan di Proceedings of the National Academy of Sciences 8 mimbar oktober 2012

5. Kecap Sedikit kecap di sini, sedik kecap di sana. Kecap membantu memerangi unsur penyebab kerusakan jantung yang disebabkan rokok, obesitas, dan diabetes. Itu menurut penelitian yang dilakukan The National University of Singapore. Kecap mengandung antioksidan 10 kali lebih ampuh daripada anggur yang juga aman untuk Jantung jika diminum dalam jumlah cukup. Masalahnya, banyak kecap yang tinggi garam. Karena itu, cek labelnya sebelum membeli. 6. Banyak tertawa Cari tontonan yang dapat membantu Anda tertawa. Film drama oke, tetapi alangkah baiknya jika Anda lebih banyak nonton film komedi. Setidaknya tertawalah selama 15 menit per hari.

8. Bernapas lebih dalam Anda dapat menurunkan tekanan darah dengan bernapas 10 kali tarikan per menit dan bukan jumlah tarikan biasa, yaitu 16-19 kali. Lakukan napas dalam selama 15 menit per hari selama dua bulan, demikian menurut studi yang dilakukan oleh David Anderson, Ph.D. dari The National Institute of Aging. Garam akan Iebih mudah dikeluarkan dari tubuh dengan bernapas dalam. Seperti diketahui, garam adalah pemicu penyakit tekanan darah tinggi. 9. Rasakan musiknya Peneliti di Universitas Oxford menemukan bahwa musik beritme lambat untuk meditasi dapat menurunkan frekuensi detak jantung. Sebaliknya, musik yang cepat akan mempercepat pernapasan dan sirkulasi. Jadi, kombinasikan musik berirama cepat yang ada di iPod Anda dengan musik berirama jazz atau musik lambat lainnya. Turunkan LDL dan Naikkan HDL Tingginya kadar kolesterol dalam darah, terutama trigliserida dan LDL menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskular yang meliputi penyakit jantung dan stroke. Upaya menurunkan kolesterol tentu akan berdampak positif bagi pembuluh darah dan menghindarkan diri dari penyakit tersebut.

Selain dengan obat-obatan, menurunkan kadar kolesterol dan menjaganya tetap normal bisa dilakukan dengan modifikasi gaya hidup. Sasaran ideal kadar kolesterol, yakni total kurang dari 200 mg/dL, kolesterol jahat LDL (low density lipoprotein) kurang dan 100 mg/dL, dan kolesterol baik HDL (high density lipoprotein) lebih dan 40 mg/dL. Ayo, jaga profit kolesterol melalui berbagai saran para ahli ini Serat Larut Pektin Menurut Harvard Medical School, mengonsumsi kedelai atau olahannya (tahu, tempe, susu kedelai) 25 gr sehari, bisa menurunkan LDL 5-6 persen.Terung dan okra yang mengandung serat larut juga baik untuk membantu menurunkan kolesterol. Serat larut yang disebut pektin, bisa juga dijumpil dalam apel, anggur, stroberi, dan jeruk. Pektin juga terkandung dalam kacang merah,dan kacang polong yang lain. Konsumsi 1,5 mangkuk kacang polong per hari dapat membantu menurunkan LDL hingga 22 persen, Konsumsi ikan 2-3 kali per minggu akan menurunkan LDL berkat omega-3 di dalamnya. Omega-3 bermanfaat menurunkan trigliserida dan juga mencegah terjadinya irama jantung yang abnormal. Sementara mengonsumsi almon, kenari, kacang tanah, dan kacang lainnya, sekitar 56 gram per hari, dapat menurunkan LDL sekitar 5 persen. Para ahIi dari Cleveland Clinic, AS, melalui media online lembaga ini menyarankan kita untuk menghindari gorengan dan makanan tinggi lemak jenuh, mengganti daging merah dengan ikan atau unggas, dan jika makan kuning telur tak lebih dari tiga butir per minggu. Menyantap 7 siung bawang putih segar per hari, dinyatakan baik untuk menekan LDL dan menjaga HDL tetap tinggi. Bagi mereka yang tidak tahan aromanya, bisa memanfaatkan bawang dalam bentuk kapsul. Suplementasi bisa juga membantu menurunkan LDL dan meningkatkan HDL misalnya mengonsumsi vitamin C dan E. Konsumsi 400 IU vitamin E per hari juga dapat mencegah terjadinya plak pada pembuluh arteri akibat menumpuknya LDL. Intensitas Tinggi Perubahan pola makan harus dilengkapi olah raga rutin. Olah raga membantu menurunkan kolesterol tubuh dengan merangsang enzim-enzirn yang bertugas mengenyahkan LDL dari dinding pembuluh darah untuk dibawa ke lever. Selanjutnya kolesterol diubah menjadi cairan empedu untuk pencernaan atau dikeluarkan dari tubuh. Olah raga juga menambah ukuran partikel protein yang membawa kolesterol melalui darah, “Partikel yang kecil dan padat justru lebih berbahaya karena bisa menyusup ke dinding pembuluh darah dan berhenti lalu membuat dinding mengeras ujar Dr. Amit Khera, dari University of Texas, Southwestern, Medical Center’s Program in Preventive Cardiology, seperti dikutip WebMD. Kebanyakan para ahli menyarankan olah raga seperti jalan kaki, joging, atau bersepeda, minimum 30 menit

per hari, dengan intensitas sedang sampai tinggi. Studi tahun 2002 oleh para peneliti dari Duke University Medical Center, AS, olah raga intensitas tinggi lebih efektif dalam menurunkan LDL sekaligus meningkatkan HDL “Meski tidak terlatu efektif dalam mengurangi LDL atau meningkatkan HDL olah raga intensitas sedang bisa menjaga kotesterol tidak naik ungkap penulis laporan studi yang dinamakan ‘Just walking is not enough’ itu, Dr. William Kraus. Olah raga intensitas tinggi ia contohkan jalan kaki atau joging 32 km per minggu, sedangkan intensitas sedang sekitar 19 km per minggu. Satu langkah yang juga penting untuk membantu menurunkan kadar LDL dan meningkatkan HDL, yakni berhenti merokok. Fakta • Negara berpenghasilan rendah dan menengah terpengaruh tidak proporsional : Lebih dari 80 persen dari kematian penyakit kardiovaskular terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah dan terjadi hampir sama pada pria dan wanita. • Pada tahun 2030, hampir 23,6 juta orang akan meninggal akibat penyakit kardiovaskular, terutama dari penyakit jantung dan stroke. Ini diproyeksikan untuk tetap menjadi penyebab utama kematian tunggal. • Penyakit jantung membunuh lebih dari 7 juta orang setiap tahun dan stroke membunuh hampir 6 juta. Sebagian besar kematian di negara sedang berkembang. Faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular : • Faktor risiko perilaku terpenting dari penyakit jantung dan stroke adalah: diet yang tidak sehat, tidak ada aktivitas fisik, penggunaan tembakau dan penggunaan berbahaya alkohol. • Faktor risiko perilaku bertanggung jawab untuk sekitar 80 persen dari penyakit jantung dan penyakit serebrovaskular. • Efek dari diet yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik mungkin muncul pada individu yaitu yang tekanan darah meningkat, menaikkan glukosa darah, menaikkan lipid darah dan obesitas. Ini disebut “faktor risiko menengah” atau faktor risiko metabolik. Gejala umum penyakit jantung : • Gejala serangan jantung meliputi: nyeri atau ketidaknyamanan di tengah dada, rasa sakit atau ketidaknyamanan pada lengan, bahu kiri, siku, rahang atau punggung. • Selain itu, seseorang mungkin mengalami kesulitan bernafas atau sesak napas, merasa sakit atau muntah, merasa pusing atau pingsan, keluar keringat dingin, dan menjadi pucat. Wanita lebih cenderung memiliki sesak napas, mual muntah, dan atau nyeri rahang. Sumber : World Health Organization Sumber : 1. Dian Savitri, Saptorini, Tabloid Gaya Hidup Sehat No.27/ Th. XIII, 28 september – 4 Oktober 2012 halaman 22-23 2. Niken Prathivi, The Jakarta Post Sunday edition, September 30, 2012 halaman 3. oktober 2012 mimbar 9

aktualita MELAYANI PELANGGAN RUMAH SAKIT DENGAN

“SMART COMMUNICATION” Oleh : Rahayu W. Kusasih

C

itra rumah sakit ditentukan antara lain oleh SDM yang bekerja di dalamnya, oleh sarana prasarana yang memadai dan terpelihara baik, oleh Lingkungan yang aman dan nyaman, maupun dari keberhasilan pengobatan dan prestasi yang dapat diraih. Diantara beberapa aspek tersebut yang tergolong cukup sulit adalah mewujudkan SDM yang berkualitas dan dapat memuaskan pelanggan. Setiap karyawan rumah sakit ikut berperan dalam menciptakan citra rumah sakit. Mereka merupakan potret dari pelayanan di rumah sakitnya. Oleh karena itu pengembangan kemampuan karyawan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan rumah sakit dalam menarik simpati pelanggannya. Bahwa karyawan itu profesional, itu merupakan keharusan. Mereka ditugaskan di rumah sakit memang sudah seharusnya sesuai dengan kompetensi dan ketrampilan / skill yang dimilikinya, juga berdasar latar belakang pendidikan yang sesuai dan memadai. Kehandalan ini sudah ada pada saat penerimaan / rekruitmen pegawai dan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan iptekdok yang terbarukan. Namun ada sisi lain yang cukup penting, dan bahkan sering menjadi akar masalah terjadinya ketidak puasan pelanggan, justru bukan masalah kompetensi atau profesionalisme tetapi masalah komunikasi. Seringkali pelanggan rumah sakit merasa hanya menjadi obyek pengobatan semata, banyak berbagai hal yang ingin disampaikan ataupun yang ingin ditanyakan namun terbentur oleh rasa ketakutan, segan atau tidak adanya peluang untuk melakukannya. Hal ini dapat berdampak terjadinya komplain, menurunnya tingkat kepuasan, menurunnya jumlah kunjungan atau bahkan dapat sampai pada ranah hukum. Agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi, maka petugas kesehatan perlu merubah mainset, dengan menyesuaikan kultur, bahasa, pengetahuan dan budaya pelanggannya, sehingga ada saling keterbukaan untuk menyampaikan maksud hati dan mencapai komunikasi yang efektif untuk memuaskan pelanggan. Berikut ini adalah layanan kelas dunia yang dapat digunakan sebagai pilihan pada saat kita berkomunikasi dengan pelanggan, yang membuat perbedaan besar dengan melakukan 5 hal yaitu : 1. Pujilah pelanggan : sangat mudah memuji pelanggan, namun sangat sedikit saja dari kita yang mempunyai kebesaran hati untuk melakukannya. Memuji rekan kerja, atasan, bawahan, pasien maupun orang lain adalah “Heartset” yang harus kita kuasai dan pertahankan. Pujian akan menempatkan sebuah hubungan pada pijakan yang positif dan memfasilitasi interaksi yang hangat dan ramah saat melayani pelanggan. Pada gilirannya pelanggan akan memandang ini sebagai layanan luar biasa karena mereka jarang menerima pujian dari orang 10 mimbar oktober 2012

lain. Ada beberapa panduan sederhana saat memuji, yaitu : Pujian harus tulus dan spesifik, pujian harus spontan, tidak direkayasa atau umum diucapkan, pujian harus dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak berlebihan sehingga terkesan menjilat. Jangan pernah enggan untuk memuji orang lain, termasuk kepada rekan kerja, atasan, bawahan maupun pasien dan semua pelanggan anda. Memuji orang tidaklah sulit, hanya perlu keluar dari rutinitas keseharian dan terbuka untuk melihat kebaikan orang lain. Segera setelah anda melihat, anda akan menemukannya dan selanjutnya pujian akan mengalir secara alami. 2. Panggilah nama mereka : Cara terbaik mempersonalkan hubungan dengan pelanggan adalah dengan menyebut nama mereka. Pastikan anda menyebut nama mereka disepanjang percakapan. Memanggil nama pelanggan adalah salah satu praktek yang diterima di dalam layanan pelanggan modern. Informasi nama pelanggan dapat dilihat pada daftar registrasi, namun bila tidak tersedia informasi tidak sulit untuk bertanya kepada mereka setelah anda mengenalkan diri. Hal itu menciptakan Smart communication yang nyata. Di dalam penelitian psikologi dan motivasi, telah lama diketahui bahwa rasa bangga pelanggan semakin kuat saat mereka mendengar namanya disebut. Itu akan membuat mereka merasa penting. Selanjutnya saat nama mereka dikaitkan dengan nama orang yang berurusan dengannya, hubungan tersebut menjadi semakin kuat, yang demikian tersebut baik untuk keduanya. 3. Berbuatlah yang terbaik kepada pelanggan : Jadilah baik kepada pelanggan dengan memilih melakukan perbuatan baik untuk mereka, yang demikian akan menjadi baik pula untuk anda. 99,9% orang di dunia ini baik, Setiap orang ingin menjadi baik. Mereka ingin menjadi baik kepada anda dan mereka ingin anda menjadi baik kepadanya. Memilih melakukan perbuatan baik adalah konsekuensi alami dari kebaikan tersebut. Sebagian besar orang suka melakukan perbuatan baik, Yang demikian dapat menciptakan Smart Communication yang nyata. Dalam bidang pelayanan, perbuatan baik adalah melangkah melebihi rutinitas demi kepuasan pelanggan. Perbuatan baik karenanya tidak dapat didefinisikan di dalam deskripsi kerja atau diresepkan oleh manajer. Perbuatan baik adalah hal-hal tambahan kecil yang dengan sungguh-sungguh ingin anda lakukan utnk pelanggan. Perbuatan baik berasal dari anda, bukan orang lain, bukan pula karena atasan anda. Jika anda mengintruksikan orang lain, misalnya bawahan untuk melaksanakan sebuah perbuatan baik,

itu bukan lagi disebut perbuatan baik, itu menjadi tugas yang ditetapkan oleh orang lain. Contoh contoh kecil perbuatan baik misalnya, tersenyum, bersikap ramah, mengucapkan salam untuk membuka percakapan, pilih kata-kata yang memberi motivasi dan hindari halhal yang menyinggung perasaan, ucapkan terima kasih untuk menutup percakapan, membantu menekan tombol lift, menyilahkan pasien masuk lift terlebih dahulu, menunjukkan arah jalan, membukakan pintu, dan sebagainya, masih banyak contoh lain yang bisa muncul dari hati nurani anda. Faktor penting di dalam cara pelanggan menilai layanan anda adalah perbuatan baik yang anda lakukan. Mereka akan menganggap biasa biasa saja, hal-hal yang normal, seperti memproses transaksi dengan efisien dan tidak akan memberikan komentar. Namun demikian, mereka akan menyukai anda karena perbuatan baik anda, untuk niat anda, melakukan perbuatan baik ekstra guna menyenangkan pelanggan. Perbuatan baik tidak memerlukan banyak hal, kecuali niat dari anda sendiri. 4. Tepati janji : Semakin banyak janji yang anda buat untuk pelanggan, semakin banyak kesempatan anda untuk mempertahankan pelanggan. Keluarkan janji dan tepatilah janji itu. Pelanggan menilai anda dari janji kecil yang anda buat dan tepati, juga janji besar. Jika anda tidak membuat janji, kecil kemungkinannya anda dapat mempertahankan pelanggan, karena janjilah orang mengikat anda pada mereka. Janji adalah tanda dari kepercayaan yang essensial, yang harus dibangun diantara orang-orang. Saat janji dilanggar, kepercayaan akan terkikis. Saat tidak ada janji, disana pun tak ada kepercayaan. Karenanya, penting untuk membuat janji di setiap hubungan dengan pelanggan dan menepatinya. Janji ini bisa berupa hal-hal kecil yang anda rencanakan akan anda lakukan untuk pelanggan atau bahkan hal-hal besar. Memilih menjanjikan sesuatu kepada pelanggan, memberi anda kesempatan untuk memperlihatkan bahwa anda ada untuk mereka, dan bahwa anda mendedikasikan prioritas teratas

anda untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Contoh janji-janji kecil : Saya akan menyelesai yang ini dan selanjutnya saya akan menemui anda kembali, Baik saya akan menelpon anda 10 menit lagi, saya pasti menginformasikan perkembangan selanjutnya, untuk anda operasi dijadwalkan pada hari Rabu, dsb. Pada contoh diatas terdapat janji tersirat yang harus ditepati. Jika anda mengatakan akan menelpon kembali dalam lima menit, maka anda harus menelponnya paling lama dalam lima menit. Jika anda mengatakan akan kembali dalam 3 bulan, maka anda harus kembali dalam tiga bulan. Jangan membuat janji yang tidak yakin dapat anda tepati. Dalam menciptakan smart communication ada harus mencari kesempatan untuk membuat janji sesering mungkin dan menepatinya. Dengan melakukan hal ini, anda membangkitkan komitmen dan perilaku positif yang mengikat anda pada pelanggan. Perilaku ini menentramkan pelanggan dan memberi mereka kepercayaaan diri untuk berhubungan lagi dengan anda secara pribadi. Dengan membuat dan menepati janji, anda menciptakan kepercayaan yang esesial pada semua hubungan. 5. Beri saran sesuai kebutuhan pelanggan : Jangan pernah merendahkan saran dalam memberikan layanan yang luar biasa. Tambahkan nilai pada layanan anda dengan saran-saran, baik berupa saran-saran penyuluhan kesehatan terkait dengan penyakit yang diderita pasien, maupun saran-saran yang bersifat pribadi. Memberi saran itu serupa dengan nasihat yang proaktif. Itu sangat membantu pelanggan khususnya pasien dan keluarganya. Pelanggan kia adalah orang-orang yang sedang lalai atau belum mengetahui sebanyak ilmu pengetahuan kita mengenai kesehatan, kadangkala diperlukan tidak lebih dari sedikit dorongan saran dan ide-ide atau penjelasan untuk menuntun mereka ke arah yang akan sangat membantu mereka pada penyembuhan yang lebih cepat. Saran dapat dihubungkan dengan segala sesuatu yang memperkuat dan memberikan kemajuan bagi pasien. Memberikan saran penyuluhan sama dengan memberikan keahlian yang akan dihargai oleh pasien. Itu semua memberikan tambahan bagi pengalaman total pelanggan dan smart communication yang tercipta. Hal itu mensyaratkan anda untuk terus mengasah pengetahuan apa yang terkait dengan pasien dan kemudian memberikan beberapa informasi penting dan nasihat yang baru serta bersifat tambahan. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Bagi petugas rumah sakit akan lebih memperingan beban kerja dan bagi pasien itu sendiri menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat berperan aktif dalam proses penyembuhan. Banyak hal akan menjadi Smart communication saat anda memberikan saran-saran terbaik untuk pelanggan anda. Semoga.. Sumber : Cuplikan Materi Workshop Update Your Communication Skill. “Smart Communication With Neuro Linguistic Programming (NLP)” 27-28 Juni 2012, Hotel Le Grandeur Jakarta. Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Happiness and Life management Training. oktober 2012 mimbar 11

aktualita

Stop Girl Trafficking Nunung Nuriyati, R. Holistik/Bappenkar IRNA JIWA RSUD Dr. Soetomo Surabaya

T

raffiking ialah salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap kondisi psikologi korban trafficking, para korban cenderung asosiatif serta banyak menimbulkan berbagai kesulitan lain yang lebih parah bagi hidupnya. Statistik untuk trafiking yang konkrit yang dapat diandalkan di Indonesia masih sangat sulit untuk di dapatkan karena keilegalannya dan karena sifatnya yang seringkali sembunyi-sembunyi. Seperti yang kita ketahui, facebook merupakan aplikasi jejaring sosial yang 2-3 tahun ke belakang ini, mulai marak di akses oleh semua lapisan masyarakat, terutama kalangan remaja. Dan saya juga yakin, sebagian dari anda tahu, bahwa akhir-akhir ini kasus kejahatan yang terjadi melalui facebook mulai merebak. Ambil contoh, kasus penipuan, pelecehan seksual, perdagangan wanita, penculikan, bahkan sampai pembunuhan. FAKTOR PENYEBAB TRAFFICKING Kurangnya Kesadaran: Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak mengetahui cara yang dipakai untuk menipu dan menjebak mereka dalam pekerjaan yang mirip perbudakan. Kemiskinan: telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja karena jeratan kebutuhan ekonomi. Keinginan cepat kaya: untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi. Faktor budaya, Peran perempuan dalam keluarga: Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan sering kali menjadi pencari nafkah tambahan. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka. Peran anak dalam keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga. Sehingga banyak anak bermigrasi untuk bekerja karena jeratan hutang keluarga. Perkawinan Dini: mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentang terhadap trafficking. Sejarah pekerjaan kerena jeratan utang: Pratek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi menopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentang tehadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang yang mirip dengan perbudakan. Kurang pencatatan kelahiran: Orang tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafficking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya lebih mudah diwalikan keorang dewasa manapun yang


memintanya. Kurangnya pendidikan: Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian / skil dan kesempatan kerja, mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. PEMECAHAN MASALAH TRAFFICKING Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang amat pelik ini. Menurut laporan Kementerian Koordinator Kesehateraan Rakyat dalam websitenya www.menkokesra.go.id menjelaskan bahwa pencegahan trafficking dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi (penyuluhan) seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan, dan termasuk media massa sehingga membentuk interaksi sosial yang kemudian membentuk pola sosial positif yang lebih dinamis.

Trafficking bagi korban menimbulkan DAMPAK PSIKOLOGIS dari yang paling ringan seperti stres, depresi, sampai kepada GANGGUAN JIWA BERAT

Menurut penulis yang harus dilakukan untuk meminimalisir praktek trafficking, adalah dengan mengadakan pelatihan dalam membentuk psikologi sosial. Hal ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam mengimbangi pengaruh globalisasi terhadap masyarakat. Seperti apa pelatihan teknis pendampingan korban kekerasan dan trafficking” bagi korban adalah berkaitan dengan kesehatan reproduksi, cacat fisik permanen atau sementara, masalah psikologis dari yang paling ringan seperti stres, depresi, sampai kepada gangguan jiwa berat sehingga perlu dilakukan pendampingan yang khusus bagi mereka. Pendampingan bagi korban perlu dilakukan dengan tujuan membantu mereka memahami masalah yang dihadapi dan penguatan kapasitas psikologis, berkaitan dengan kemandirian baik fisik atau psikis agar mereka tidak menjadi korban kembali. Oleh karena itu perlu dilakukan kapasitas building SDM untuk melakukan pendampingan, dan pemahaman tentang layanan kasus, mulai dari melakukan identifikasi, apa yang harus dilakukan dalam pelayanan medis, psikososial, hukum, dan bekerja dengan jejaring layanan. Kapasitas Building yang penting bagi pendamping adalah pemahaman tentang konseling yang bersifat empati bagi korban, dimana bertujuan untuk membantu korban dalam memahami masalahnya, sebagai fasilitator bagi korban untuk pengambilan keputusan dalam upaya kemandirian. Adapun langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan kajian akademis untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai trafficking.*PCA Sedati* REFERENSI Syafaat, Rachmad. Dagang Manusia ; Kajian Trafficking terhadap perempuan dan Anak di Jawa Timur. Yogyakarta : LAPPERA Pustaka Utama, 2003 Gerungan. Psikologi Sosial. Bandung : PT Refika Aditama, 2004

PEMENANG LOMBA

Memperingati Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke-74 29 Oktober 1938-2012 1. Lomba Klomca Mimbar : Juara I Ruang Cendrawasih, II. Ruang Seruni A, III. SMF Kesehatan Kulit & Kelamin, Harapan I. Ruang Merpati, II. Instalasi Gizi, III. SMF Kesehatan Mata 2. Lomba Artikel Unik & Lucu : Juara I Agus Sri Wardoyo (GPDT), II. Rudy Suhartini (Ruang Sejahtera), III. Tim Klomca (Bidang Pemasaran & Rekam Medik), Harapan I. Suci Purwati (Instalasi Gizi), II. Suryantoko, dr (SMF Kesehatan THT) 3. Lomba Penyuluhan : Juara I. Instalasi Gizi, II. Irna Jiwa, III. Ruang Merpati, Harapan I. Ruang Cendrawasih, II. Ruang Merak. 4. Lomba Poster : Juara I. Agus P, dr (Instalasi Rehabilitasi Medik), II. Agus (Bagian Kepegawaian), III. Fajar RQ, dr (SMF Penyakit Syaraf ), Harapan I. Alfian, dr (SMF Penyakit Paru), II. Alis I.S. (Instalasi Sanitasi Lingkungan), III.Lilik Sujarwati, dr (SMF Kesehatan Mata). 5. Lomba Karaoke : Juara I Andy Sulaiman, dr (SMF Penyakit Paru), II. I.D.A. Shinta Kamaya, dr (Irna Anak), III. Hayan, dr (Instalasi Rehabilitasi Medik), Favorit I. Oktavianus, dr (Irna Anak), II. Fany Monika (Bidang Yan. Medik), Favorit Juri. Kadeno (SMF Anestesiologi), Bambang Delon (Perumtib). 6. Lomba Akreditasi (Telusur Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan) : Juara I. Erna Supadmini, S.Krp.Ns (Ruang Bona I), II. Noerul Faizah, SST (Bedah Cempaka), III. Sri Astutik, S.Kep.Ns (Ruang Bona 2) 7. Lomba Budaya Cuci Tangan : Juara I. Ruang Cendrawasih, II. Ruang Palem II, dan III. VK. IRD. 8. Lomba Senam Cuci Tangan : Juara I IRIR, II. IRD, III. Irna Anak 9. Lomba Peningkatan Mutu Lingkungan (PML) : Juara I Ruang Bedah B, II. Ruang Merpati, III. Ruang Rosela, Harapan I. Instalasi Gigi & Mulut, II. Instalasi Radioterapi, III. Ruang Holistik. 10. Lomba Bulutangkis Beregu : Juara I. Ali, dr & Mardjoyo (Instalasi Patologi Klinik. II. Yudi ST & Suparno (IPSM), III. Ihsan & Zaenal Mutaqin (Bidang Diklat) 11. Lomba Bola Voli Putra : Juara I Bank Jatim, II. Bagian Perencanaan Program, III. GRIU Graha Amerta 12. Lomba Bola Voli Putri : Juara I. GRIU Graha Amerta, II. IRD, III. Irna Anak 13. Lomba Tenis Meja Putra : Juara I. Doni (Instalasi Radiologi), II. Kiswolo (Bidang Yanmed), III. Sulis (Bagian Penerimaan). 14. Lomba Tenes Meja Putri : Juara I. Mikrotin (IRD), II. Unik Handayani (SMF Bedah), III. Iis Dahlia (Bagian TU) 15. Lomba Catur : Juara I. Sutono (Instalasi Rehabilitasi Medik), II. Ony (IRD), III. Yahya Marbun (SMF Obgin). oktober 2012 mimbar 13

seputar soetomo

Workshop Bedah Kepala Leher Osteosynthesis Mandibula para Spesialis Bedah Umum diselenggarakan di Muktamar IKABI (MABI) XIX Bali 10 Juli 2012. Acara tersebut diselenggarakan oleh PABI & Divisi Bedah Kepala Leher FK Unair / RSUD Dr. Soetomo.

Workshop ke 20 dari PEBKLI/PABI/Divisi Bedah Kepala Leher FK Unair/ RSUD Dr. Soetomo dengan topic ‘Update Trakheostomi’ untuk para dokter spesialis Bedah Umum seluruh Indonesia berlangsung sukses tanggal 9-10 September 2012 di SMF Bedah RSUD Dr. Soetomo 2 mantan Wadir Pelayanan Medik RSUD Dr. Soetomo Yoga Wijayahadi, dr, SpB-KL(K), FINACS(K) dan Urip Murtedjo, dr, SpB-KL bertindak sebagai instruktur Workshop.


Upacara Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya tanggal 15 Agustus 2012 di Gedung Negara Grahadi bagi + 150 pegawai negeri sipil untuk satya karya 10 tahun – 20 tahun – 30 tahun dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Pak De Karwo. Tampak Gubernur Jatim menyerahkan secara simbolis kepada Kepala IRD RSUD Dr Soetomo mewakili kelompok Lencana Kesetiaan 30 tahun.

Gus Ipul memberikan kata sambutan mewakili Gubernur Jawa Timur pada saat penyerahan simbolis Ambulans untuk IRD RSUD Dr. Soetomo pada tanggal 15 Agustus 2012. (kanan) Jasa Raharja secara simbolis menyerahkan Ambulans untuk memperkuat ambulans 118 IRD RSUD Dr. Soetomo diserahkan kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo diwakilkan kepada Wadir Pelayanan Medik RSUD Dr. Soetomo.

Dirjen BUK Kemenkes dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS dalam diskusi dengan Direktur RSUD Dr. Soetomo dr. Dodo Anondo, MPH saat kunjungan DPR Komisi X di IRD RSUD Dr. Soetomo, 16 Juli 2012.

Dua Dirjen Kemenkes dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS dan Dr. Slamet R. Yuwono, dr, DTM&H, MARS mendampingi rombongan DPR Komisi X meninjau RSUD Dr. Soetomo termasuk IRD RSUD Dr. Soetomo. oktober 2012 mimbar 15

seputar soetomo

Pemberian Cindera Mata

Pemberian cindera mata kepada karyawan RSUD Dr. Soetomo yang purnatugas oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo didampingi Kepala Bagian Kepegawaian pada upacara bendera tanggal 17 Juli 2012.

Pencanangan Akreditasi Nasional 2012

Usai upacara bendera pada hari Senin, 17 September 2012 Ketua Panitia Akreditasi Rumah Sakit (PARS) Hardiono, dr, SpAn.KIC melepas balon sebagai simbolis pencanangan akreditasi 2012 disamping itu Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH juga menyematkan pin akreditasi sebagai tanda pencanangan pelaksanaan akreditasi 2012.

Survei Simulasi Akreditasi oleh Tim Komisi Akreditasi RS Kemenkes RI - 29 Oktober – 1 November 2012

Tampak kiri presentasi Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH tentang program PMKP & MDGs pada acara pembukaan. Dan kanan Tim KARS Kemenkes RI sebanyak 6 orang dari kiri Maria I. Wijaya, SKM, Henry Boyke Sitompul, dr, SpB, Mary S. Maryam, MHA, PhD, H. Djoni Darmadjaja, dr, SpB, Dekan FK Unair Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., MSc, SpPD, K-EMD, Dr. Meliana Zailani, dr, MARS dan Dra. Pipih Karniasih, SKp, M.Kep. 16 mimbar oktober 2012

Upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2012

Tampak kiri para karyawan karyawati peserta upacara mengikuti upacara dengan hikmad. Dan kanan Wadir Pendidikan Profesi & Penelitian Bangun Trapsila Purwaka, dr, SpOG(K) sebagai inspektur upacara.

Tampak kiri semua petugas upacara dari bagian Satpol PP. Dan kanan tradisi pemberian hadiah untuk bayi-bayi yang lahir di IRD RSUD Dr. Soetomo pada tanggal 17 Agustus 2012 oleh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. Soetomo dan FK Unair. Sebanyak 10 bayi kemerdekaan yang lahir pada saat itu mendapat hadiah dan kunjungan.

Dharma Wanita Persatuan memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi putra-putri karyawan RSUD Dr. Soetomo, mereka foto bersama bersama Wadir Pendidikan Profesi & Penelitian. oktober 2012 mimbar 17

seputar soetomo Kegiatan Seputar Bulan Ramadhan 1433 H

(kiri) Sholat Tarawih bersama Direktur, Staf & Karyawan RSUD Dr. Soetomo dengan penceramah Prof. Dr. M. Sholeh, S.Ag,Mpd (Guru besar IAIN Sunan Ampel) pada hari Minggu 29 Juli 2012 di Masjid An-Nuur RSUD Dr. Soetomo. Juga dibagikan kepada keluarga pasien buka dan takjil puasa setiap hari sebanyak 150 bungkus oleh Binroh Islam RSUD Dr. Soetomo (kanan).

Buka dan Tarawih bersama juga dilakukan oleh SMF Bedah Umum yang diadakan pada hari Sabtu 4 Agustus 2012.

Gubernur Jatim Pak De Karwo saat ke IRD tanggal 23 Agustus 2012 sekaligus sidak bersama Direktur & para Wadir RSUD Dr. Soetomo serta Kepala IRD RSUD Dr. Soetomo.

Pembagian Zakat Fitrah & Mal Kamis 16 Agustus 2012 oleh Wadir Umum & Keuangan kepada para karyawan golongan I, II, tukang parker, cleaning service serta sebagian warga dilingkungan RSUD Dr. Soetomo berupa 2,5 Kg beras dan uang sebesar Rp.40.000,- kepada 1.000. orang. 18 mimbar oktober 2012

Lomba Kelompok Baca (Klomca) Kapita Selekta Puasa Ramadhan 1433 H Antar RS se Surabaya dan sekitarnya ke 5, Rabu 8 Agustus 2012

Dari kiri Presenter oleh Hj.Mariyatul Qibtiyah, S.Si, Apt, SpFRS & Hj.Rahayu Warni Kusasih, SKM, MM, pembaca Ayat Suci Alqur’an & Sari Tilawah dari RSU Haji Surabaya Masrur, SHI & Ritna Tri W, A.Md.Gz, Dewan Juri Achmad Rifai, S.Kep.Ns dari RSUD Ibnu Sina Kab.Gresik, Prof.Dr.Med.H.Moch Soekry Erfan K, dr, SpKF, DFM, H. Syaiful Islam, dr, SpS dari RSUD Dr. Soetomo, Ir. Anita Nugraheni dari RS TNI AL Dr. Ramelan.Yang diikuti oleh 21 kelompok RS.

Foto kiri H. Muhammad. Thohir, dr, SpKJ membacakan soal babak II adu cepat kehormatan dan kanan hiburan dimeriahkan oleh Nasyid Fatwa Voice dari Surabaya.

Foto kiri pemenang Juara I RSUD Dr. Soetomo menerima Piala & Hadiah yang diserahkan langsung oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo, dan kanan Juara Jingle terbaik RSU Haji Surabaya, Juara II, Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, III. RS Adi Husada Kapasari Surabaya, Harapan I.RSI Jemursari Surabaya, II. RSU Haji Surabaya, III. RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya foto bersama Direktur RSUD Dr. Soetomo (tengah), Ketua Panitia Dr. Imam Susilo, dr, Sp.PA(K) (kanan Direktur) dan Prof. Soekry

Acara Buka Bersama Dharma Wanita RSUD dr. Soetomo dengan Anak Yatim – Kamis 2 Agustus 2012 Dharma Wanita RSUD Dr. Soetomo buka bersama anak-anak yatim di Panti Asuhan Mitra Arofah. Selain acara buka dan sholat maghrib bersama, juga dibagikan bingkisan peralatan sekolah dan sholat bagi anak-anak yatim Panti Asuhan Mitra Arofah pada hari Kamis 2 Agustus 2012, Tampak Ketua DWP Ibu Rini Dodo Anondo memberikan bingkisan kepada salah satu anak yatim.


seputar soetomo Peresmian Alat Automated Immunostainer di Instalasi Patologi Anatomi Selasa, 4 September 2012

Tampak Direktur RSUD Dr. Soetomo, dr. Dodo Anondo, MPH, di dampingi Dekan FK Unair, Prof. Dr. Agung Pranoto, dr.,MSc, Sp.PD,K-EMD, Kepala Instalasi Patologi Anatomi, Syahjenny Mustokoweni, dr., Sp.PA, serta para undangan berdoa bersama dalam acara peresmian alat Automated Immunostainer yang merupakan kerjasama dengan Ventana, anggota PT. Roche.

Automated Immunostainer merupakan alat pemeriksaan canggih untuk penmyakit kanker menggunakan teknik imunohistokimia dengan 8 plate antibody yang berbeda. Dengan alat ini pemeriksaan imunohistokimia yang biasanya memakan waktu 2 hari bisa diselesaikan dalam waktu 3,5 jam saja. Alat ini juga dapat digunakan untuk pemeriksaan DNA (in situ hibrida).

Salah satu trainer dari Ventana menjelaskan cara kerja alat Automated Immunostainer kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo dan Dekan FK Unair.

Penandatanganan MoU Kerjasama - Kamis, 13 September 2012

Kamis, 13 September 2012, Direktur RSUD Dr. Soetomo menandatangani MoU kerjasama dengan 6 pihak yakni PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT. Kasoem Hearing, PT. Multi starDiagnostic Center, Rumah Sakit Pupuk Kaltim, Bapak Abdul Rahim, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungaagung. 20 mimbar oktober 2012

Seminar Populer Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo - Sabtu, 8 Juli 2012

Tampak Kiri Dr. Hermanto Tri Joewono, dr., Sp.OG saat menjadi pembicara dalam Seminar Populer dengan tema “Ibu Pintar, Bayi Sehat” yang diadakan dalam rangka memperingati HUT Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo. Tampak Kanan Achmad Suryawan,dr., Sp.A dan Agus Hariyanto, dr., Sp.A yang juga menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Tribute Lecture V

Tribute to Prof. Dr. Askandar Tjokroprawiro, dr., Sp.PD, KEMD, FINASIM Sabtu, 14 Juli 2012

Pemberian cinderamata oleh Ketua Dept. Penyakit Dalam, Poernomo Boedi Setiawan,dr,SpPD,K-GEH, kepada Prof.Dr. Askandar Tjokroprawiro, dr., Sp.PD, KEMD, FINASIM dalam acara Tribute Lecture yang diperuntukkan bagi beliau atas segala pengabdiannya di bidang ilmu kedokteran penyakit dalam yang diadakan di FK Unair.

Peresmian Pemakaian Ruangan Baru Medical Science Center (MSC) - Jum’at, 3 Agustus 2012

Penandatanganan MOU oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH dan Joseph Raymond Hilay dari PT Darya Varia Laboraory serta pengguntingan bunga melati sebagai tanda peresmian pemakaian ruangan MSC yang telah selesai direnovasi dapat dinikmati oleh para dokter, perawat dan member lain.

Direktur dan Jajaran Direksi RSUD Dr. Soetomo foto bersama Tim PT Darya-Varia Laboratory (DVL) usai penandatanganan MOU.

seputar soetomo Bimbingan Teknis Latihan Kemampuan Edukatip (LKE) Tahap 14

Angkatan I (4-5 September 2012) & Angkatan II (11-12 September 2012)

Acara dibuka oleh Wadir Penunjang Medik RSUD Dr. Soetomo Dra. Sri Widayati, Apt, SpFRS dan kanan para peserta sedang berdiskusi kelompok untuk persiapan praktek ceramah, wawancara, diskusi kelompok & demonstrasi. Bimtek tersebut diikuti oleh tenaga medis & paramedis RSUD Dr. Soetomo , juga diikuti oleh RS Bhayangkara Bandung, RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat, RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok Timur-NTB, RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado, 4 RS di Surabaya, serta 15 RS di Jawa Timur.

Foto kiri tampak salah satu peserta mempraktekan Demonstrasi dan kanan Kepala Instalasi PKRS & Humas menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada peserta dari RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado Djully B Recky Pieter, dr, SpA.

Kunjungan Mahasiswa FKM Universitas Diponegoro Semarang ke Instalasi PKRS & Humas RSUD Dr. Soetomo, Senin 24 September 2012

Tampak kiri Kepala Instalasi PKRS & Humas Sunarso Suyoso, dr, SpKK(K) menerima Cindera Mata dari Dosen FKM Undip, dan kanan 26 peserta juga berkunjung ke Museum RSUD Dr. Soetomo yang dijelaskan oleh Rama Khrisna, SKM, MPd dari Instalasi PKRS & Humas. 22 mimbar oktober 2012

Lomba Kompetensi Layanan dan Keindahan IRNA Bedah & Halal Bihalal Dharma Wanita SMF Bedah Umum – Selasa, 18 September 2012

Dharma Wanita SMF Bedah Umum berfoto bersama dengan para pemenang Lomba Kompetensi Layanan dan Keindahan IRNA Bedah. Lomba yang diadakan dalam rangka HUT RI ke-67 ini dinilai berdasarkan Kebersihan & Kerapian, Penghijauan, dan Pelaksanaan Tugas (pelayanan petugas).

Tampak kiri Purwadi, dr., Sp.B.,Sp.BA, menyerahkan piala lomba yang dimenangkan oleh Ruang Bedah B (Juara I), Ruang Bedah C (Juara II), dan Ruang Bedah H (Juara III). Tampak Kanan para pemenang foto bersama dengan Kepala SMF Bedah Umum, Agung Prasmono, dr, SpB(K)TKV, dan Ketua Dharma Wanita SMF Bedah Umum, Ibu Gadis Agung.

Tampak di atas para pemenang Kelompok Budaya Kerja (KBK) ke-XI foto bersama dengan para juri yakni Urip Murtedjo, dr., Sp.BKL, Eko Mulyo Husodo, SKM, dan Sri Harjati, Amd. Kep. Lomba yang diadakan di Ruang Loka Widya pada Rabu 10 Oktober 2012 ini dimenangkan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Delima dari IRNA Obsgin. oktober 2012 mimbar 23

seputar soetomo Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di RS First Tianjin 26 September 2012

Persiapan sebelum penandatanganan MOU Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jatim dengan Walikota Tianjin di Ruang Tunggu Walikota Tianjin.

Usai penandatanganan LoI diadakan pertukaran kebudayaan dari Jatim. Pembukaan dimeriahkan oleh tari Jejer Banyuwangi dan Orchestra China, tampak para penari Jejer Banyuwangi berpose bersama Gubernur Jatim Soekarwo beserta ibu Nina Soekarwo dan Walikota Tianjin.

Depan (dari kanan) : Ka. BPM, Direktur RSUD Dr. Soetomo, Asisten II Bidang Administrasi & Pembangunan, Ka. DPRD Jatim, Penterjemah, Ka. Disperindag Pemprov. Jatim. Belakang : Ka. Biro Kerjasama Pemprov. Jatim (dua dari kanan), Ka. Bag. Kerjasama Luar Negeri dan staf, serta Ka. Biro Humas & Protokol (berdiri).

Ucapan selamat datang dari First Center Hospital diwakili oleh Vice President the 1st Center Hospital Zhinjin Zhu.

Penandatanganan LoI dalam 2 bahasa China & Inggris oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH dan Vice President the 1st Center Hospital Zhinjin Zhu. LoI ini ditujukan untuk memperkuat SDM dokter dan paramedik RSUD Dr. Soetomo dalam melakukan transplantasi.

Pemberian kenang-kenangan dari Vice President the 1st Center Hospital Zhinjin Zhu dari kanan ke Ketua DPRD Jatim, Direktur RSUD Dr. Soetomo, Asisten 2 Sekda Provinsi Jatim, dan sebaliknya.


Live Surgery Laparoskopic Liver Transplant dari Seoul National University Bundang Hospital, Korea Selatan - Selasa, 14 Agustus 2012

Tampak para staf SMF Spesialis Bedah Umum, PPDS Bedah Umum dan Bu Nani Wijaya sebagai dewan pengawas RSUD Dr. Soetomo sedang menyaksikan operasi laparoskopi transplantasi hati yang dilakukan oleh tim dokter bedah dari Bundang Hospital Seoul University, Korea Selatan. Kegiatan yang diadakan di SMF Bedah Umum ini dilakukan dalam rangka transfer kemajuan ilmu kedokteran. Operasi yang disiarkan langsung tersebut juga disaksikan oleh dokter-dokter dari berbagai negara antara lain Cina, India, Jepang, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Nepal.

Pelatihan Nasional Asuhan Gizi & Dietetik 2012 dan Kongres Nasional AsDI ke III, 11-13 Oktober 2012

Pembukaan acara dengan pemukulan gong oleh Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan RI, DR. Minarto, MPS, didampingi oleh Ketua Umum DPP AsDI, DR. Martalena br Purba, MCN, Ketua Panitia, Eny Sayuningsih, SKM,M.Kes, dan Ketua Pelaksana, Agus Sri Wardoyo,SKM. Tampak kanan panitia foto bersama usai acara.

Workshop “Peran Dokter Gigi pada Deteksi Dini HIV/ AIDS sebagai upaya menurunkan Stigma & Diskriminasi menuju “Patient and Doctor Safety” - Angkatan II, 18 – 19 Oktober 2012

Panitia, pembicara, dan peserta workshop yang merupakan angkatan kedua tersebut berfoto bersama sebelum acara dimulai. Duduk dari kiri Christinari Ratih, drg, SpKGA, Dyah Ernawati, drg, Erwin Astha, dr, SpPD, Prof. Jusuf Barakbah, dr, SpKK(K), Sri Widjajanti, drg, Sp.Ort (Ketua Panitia), Retno Wulandari, drg, SpPerio. oktober 2012 mimbar 25

seputar soetomo Lomba Kelompok Baca (Klomca) Majalah Mimbar ke 15 Rabu, 17 Oktober 2012

Tampak kiri dewan juri lomba klomca majalah mimbar dari kiri Elies Juniar Sujarwati, drg, Msi, Bambang Trijanto, dr, SpOG (K), dan Philia Setiawan, dr, SpAnKIC. Sedang tampak kanan presenter oleh Rwahita, dr, SpKFR dan Mariyatul Qibtiyah,S.Si, SpFRS, Apt. Diikuti oleh 36 kelompok regu dari berbagai unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.

Acara hiburan sumbangan dari SMF Kesehatan Mata dengan group paduan suara dan dimeriahkan juga oleh tarian Gatot koco gandrung dari mahasiswa & mahasiswi Unesa Surabaya.

Tampak kiri foto bersama ibu Rini Dodo Anondo (tengah) juara jingle terbaik dari Ruang Merpati dan juara I lomba klomca majalah Mimbar oleh Ruang Cendrawasih, II. Ruang Seruni, III. SMF Kesehatan Kulit & Kelamin, juara harapan I. Ruang Merpati, II. Instalasi Gizi, III. SMF Kesehatan Mata. Dan tampak kanan foto bersama Kepala Instalasi PKRS & Humas Sunarso Suyoso, dr, SpKK(K) pemenang lomba poster juara I (kanan) diraih oleh Agus P, dr (Instalasi Rehabilitasi Medik), II. Agus (Bagian Kepegawaian), III. Fajar R.Q, dr (SMF Penyakit Syaraf), juara harapan I. Alfian, dr (SMF Penyakit Paru, II. Alis IS (Instalasi Sanitasi), III. Lilik S, dr (SMF Kesehatan Mata). Disamping itu juga ada lomba artikel unik & lucu serta lomba penyuluhan yang pemenangnya dapat dilihat di kolom pemenang lomba memperingati Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 74. 26 mimbar oktober 2012

East Java Healthy Festival – Pameran Kesehatan Pertama Kali di Jawa Timur Atrium Grand City Mall Surabaya, 18-21 Oktober 2012

Pembukaan East Java Healthy Festival ditandai pemukulan gong oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov Jatim, Dr.H. Rasiyo. tampak kanan Pak Rasiyo di dampingi oleh Ka.Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Moch Ardi Prasetyawan, foto bersama dengan Direktur RSUD dr. Soetomo, dr. Dodo Anondo, MPH, dan Kabid. Pemasaran dan Rekam Medik, Sri Wahyulin, drg, MM, saat mengunjungi stan pameran RSUD Dr. Soetomo pada Kamis 18 Oktober 2012.

Sholat Idul Adha 10 Dzulhijah 1433 H & Penyembelihan Hewan Qurban Jum’at 26 Oktober 2012 di RSUD Dr. Soetomo

Sholat Idul Adha di Masjid Asy-Syifa’ RSUD Dr. Soetomo dengan imam dan khotib Ustad Dr. H. Masruhan Munas, M, Ag (IAIN Sunan Ampel).

Prof.Dr.Med.H.Moch.Soekry Erfan K, dr, SpKF, DFM sedang menyembelih hewan qurban sapi didampingi Hari Paraton, dr, SpOG(K) sebagai ketua panitia,dan sebelah kirinya Wakil Dekan III Prof. Dr. Kuntaman, dr, MS, Sp.MK dan H. Moch. Agus Al Gozi, dr., SpF(K), DFM,SH. Jumlah hewan yang terkumpul : Sapi 19 ekor, kambing 12 ekor yang dibagikan sebanyak 2500 kantong kepada karyawan di lingkungan RSUD Dr. Soetomo, FK Unair, IDI, sopir ambulance, tukang parker, cleaning service dan masyarakat sekitarnya. Panitia mengucapkan terima kasih kepada para donator/penyumbang hewan qurban.


seputar soetomo Puncak Acara Peringatan Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 74 – Pagelaran Wayang Kulit Minggu 11 Nopember 2012

Tampak gambar dari kiri acara pagelaran diawali dengan penandatanganan prasasti penggunaan jembatan penghubung antara Gedung Pusat Diagnostik Terpadu dengan IRD RSUD Dr. Soetomo oleh Gubernur Jatim Soekarwo didampingi Sekda Provinsi Jatim Drs. Rasiyo, MSi dan Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH. (Tengah) penyerahan secara simbolis 1 unit mobil home care paliatif dari Ivo Ananda & Lia Siregar, komunitas pengajian dan arisan IMUD segar kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Instalasi Paliatif RSUD Dr. Soetomo Urip Murtedjo, dr, SpB-KL disaksikan oleh Gubernur Jatim. Dan kanan penyerahan alat Apheresis untuk terapi Leukimia yang merupakan hibah dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) oleh Ketua YOAI Ibu Rahmi Adi Putra Taher kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo.

Dari kiri penyerahan Gunungan dari Gubernur Jatim ke Dalang Ki Enthus Siswono dengan lakon Babat Alas Wonomarto.(Tengah) penarikan door prize umroh dan sepeda motor oleh Gubernur Jatim dimenangkan oleh : untuk umroh Iqrowati (IRJ), Yunita Dewi (IKPK) dan Sepeda motor oleh Hepi Setiawan (IRIR), Ninuk Diah (GRIU Graha Amerta Lantai II). Dan kanan Sekda Provinsi Jatim menyumbangkan lagu gending didampingi sinden bule Megan Moirianku D’langu.

Petilan wayang orang dimainkan oleh staf RSUD Dr. Soetomo tampak dari kiri Prof. Sjamsu Budiono, dr, SpM(K) dan Harijo Wahyudi Budi Susilo, dr, SpM sebagai Buto Cakil, Kurnia Kusumastuti, dr. SpS sebagai Arjuno, Dekan FK. Unair, Gubernur Jatim, Sekda Provinsi Jatim, Agung Prasmono, dr, SpB-KBD sebagai Werkudoro, Direktur RSUD Dr. Soetomo sebagai Bagong, Wadir Pelayanan Medik Dr. Kohar Hari Santoso, dr, SpAnKIC sebagai Petruk, Purwadi, dr, SpB-BA sebagai Gareng dan Wadir Pendidikan Profesi dan Penelitian Bangun Trapsila Purwaka, dr, SpOG(K) sebagai Semar. 28 mimbar oktober 2012

Seputar Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 74 (29 Oktober 1938-2012)

Tampak kiri salah satu lomba pada kegiatan tersebut adalah lomba Bulu Tangkis. Dan kanan Direktur RSUD Dr. Soetomo memotong tumpeng nasi kuning memperingati Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 74 bertepatan pada acara pembukaan survei simulasi akrediatasi pada Senin 29 Oktober 2012 dan disaksikan semua wadir RSUD Dr. Soetomo.

Jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Lahir Ke 74 diberangkatkan oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH dan Dekan FK. Unair Prof. Dr. Agung Pranoto, dr, MSc,SpPD,K-EMD pada Jum’at 2 Nopember 2012. Tampak kanan pemenang undian sepeda motor dari Ruang Jantung (Ninuk Handayani) dan Ruang Seruni B (Hartinah yang diwakili salah satu teman laki-lakinya).

BERITA WEBSITE Mulai tanggal 29 Oktober 2012 bertepatan dengan Harlah RSUD Dr. Soetomo yang ke-74, maka website RSUD Dr. Soetomo (rsudrsoetomo.jatimprov.go.id) menambah menu baru : “Arti Nama” yang berisi nama-nama dalam Bahasa Jawa Kuno. Menu ini dapat menjadi alternatif bagi Anda untuk mencari nama sang buah hati, cucu ataupun mengetahui arti nama Anda sendiri.

Tips

menjadi orang yang tidak cepat menghakimi

1. Stop menilai secara cepat yang biasanya banyak dilakukan orang-orang yang umumnya kita kenal. 2. Jangan menggeneralisasi. Walau berasal dari suku atau agama yang sama, setiap orang pasti berbeda, Jadi, jangan disamakan 3. Kenali motifnya. Pada pribadi yang bermasalah sekalipun, pasti ada alasan dibalik sikapnya yang mungkin menjengkelkan itu. 4. Jangan terlalu cepat menghakimi, mengumpat atau memberi label. Usahakan untuk bersikap netral. Anthony Dio Martin, Tabloid Gaya Hidup Sehat No.27/ Th. XIII, 28 september – 4 Oktober 2012 halaman 25. oktober 2012 mimbar 29

sekilas info

AYO ......

KEMBALI PADA BUDAYA LUHUR PERAWAT Oleh : M. Khoerul Anam, S.kep,NS, Pelaksana Keperawatan R. Seruni (Syarat) A

Sesungguhnya aku diutus Tuhan untuk menyempurnakan kemuliaan (keshalihan) akhlak Misi Utama Nabi Muhammad SAW kepada manusia di muka bumi manusia di zaman Beliau manusia setelahnya kita....manusia

Innama bu’itstu liutammima makarimal (shalihal) akhlaq Sebelum kita masuk ke pemaknaan yang lebih mendalam dan untuk memudahkan terjadinya sinergisitas pemahaman antara tema yang lalu (Ayo bersama kita bisa wujudkan tatakelola keperawatan klinik yang dapat memuaskan pelanggan) dengan tema sekarang, terlebih dahulu penulis ingin mengingatkan kembali isi dan makna tulisan pada edisi sebelumnya dalam bentuk kerangka konseptual seperti tampak di bawah ini.

Fenomena Budaya Bangsa Persoalan budaya bangsa dalam berbagai aspek kehidupan kini menjadi perhatian serius di masyarakat. Pada berbagai kesempatan telah dilakukan pembicaraan, pembahasan, dan kajian mengenai persoalan budaya bangsa yang muncul di masyarakat. Masalah korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, permusuhan, perkelahian massa, pelayanan publik yang tidak memuaskan, pejabat atau pimpinan yang tidak amanah, pimpinan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, dan sebagainya. 30 mimbar oktober 2012

Hal tersebut telah menjadi topik hangat pada media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Perawat Ada Dimana?, Atau Bahkan Tidak Ada Dimana-Mana! Perawat Indonesia, baik sebagai individu maupun kelompok atau profesi merupakan salah satu unsur dari komponen bangsa, seharusnyalah mampu memberikan sumbangsih atau kemanfaatan dalam membangun budaya bangsa Indonesia. Perawat Jawa Timur, baik sebagai individu maupun kelompok atau profesi merupakan salah satu unsur dari komponen masyarakat Jawa Timur, seharusnyalah mampu memberikan sumbangsih atau kemanfaatan dalam membangun budaya masyarakat Jawa Timur. Perawat RSUD dr. Soetomo, baik sebagai individu maupun kelompok atau profesi merupakan salah satu unsur dari komponen SDM RS, seharusnyalah mampu memberikan sumbangsih atau kemanfaatan dalam membangun budaya RSUD dr. Soetomo. Individu Perawat di RSUD dr. Soetomo seharusnyalah mampu menunjukkan perilaku atau pribadi luhur yang mana hal tersebut merupakan sumbangsih yang bermanfaat dalam membangun budaya luhur profesi perawat di RSUD dr. Soetomo. Fenomena Budaya Perawat RSUD dr. Soetomo Pakde Karwo dalam acara peringatan HUT RSUD Dr. Soetomo ke 73 menyatakan bahwa dari segi profesionalitas, RSUD Dr. Soetomo sudah luar biasa hanya manajemen hati untuk pelayanan yang harus ditingkatkan. Hasil evalusi penerapan standar asuhan keperawatan yang telah dilakukan Komite Keperawatan pada bulan September sampai November 2011, dapat diketahui bahwa persepsi dari 340 responden (pasien/keluarga)

terhadap mutu asuhan keperawatan di RSUD Dr. Soetomo mendapatkan nilai sebesar 78,53%, pencapaian tersebut lebih rendah di bandingkan tahun 2009 yaitu 80,37%. Penyebab terbanyak menurunnya kepuasan tersebut adalah karena pelayanan yang diberikan oleh beberapa perawat tidak mencerminkan budaya luhur perawat. Bapak Direktur RSUD Dr. Soetomo dalam kegiatan apel pagi tanggal 16 Januari 2012, menyatakan bahwa sangatlah penting dan mendesak bagi kita untuk segera berbenah memperbaiki disiplin kerja agar dapat membuahkan remunerasi yang layak sebagaimana harapan kita bersama. Perawat...... Kau Dinanti...... Allah telah memperjalankan manusia hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepada-NYA. Tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Allah telah menunjuk seorang manusia untuk menjadi perawat tidak lain dan tidak bukan demi kebaikan atau kemanfaatan kehidupan di dunia dan utamanya di akhirat kelak. Kebaikan atau kemanfaatan kehidupan di dunia tidak sebatas hanya untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Insyaallah, dengan pengejawantahahan budaya luhur perawat dalam tatakelola keperawatan klinik (Leadership, Management, System, SDM) dan dengan dilandasi iman-taqwa kepada Allah SWT, perawat dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Penulis berpendapat bahwa; perawat mempunyai tiga pelanggan yaitu pelanggan di dunia, pelanggan di akhirat, dan Penciptanya (Allah SWT) sebagai Pelanggan Utama. Perawat adalah manusia, sehingga sudah selazimnya nilai-nilai luhur kemanusiaan mendasari perilaku atau perbuatannya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni. Manusia mempunyai karakter atau watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Jaman memang telah berubah, namun perubahan jaman tidak menuntut perubahan budaya luhur perawat. Kemauan, kemampuan, dan karakter atau kepribadian perawatlah yang telah membuat budaya luhur perawat menjadi lisis dan terkikis. Albert Einstein (1879-1955), berpenilaian bahwa : Seorang dokter bukan saja merupakan seorang ilmuwan atau teknisi yang baik. Seorang dokter harus lebih dari pada itu. Ia harus memiliki kualitas manusia yang baik. Ia harus memiliki pengertian pribadi dan simpati atas penderitaan manusia. Menurut penulis, penilaian tersebut juga berlaku untuk perawat, karena pada hakekatnya tugas dan kewajiban perawat adalah pelayanan kemanusiaan. Tokoh Teladan Dari Keluhuran Perawat Prof. Dr. Omar Hasan Kasule, Sr, 1998 ; menggambarkan Rufaidah adalah perawat profesional pertama dimasa sejarah islam. Beliau hidup di masa Nabi Muhammad SAW di abad pertama Hijriah/abad ke-8 Sesudah Masehi, dan diilustrasikan sebagai perawat teladan, baik dan bersifat empati. Rufaidah adalah seorang pemimpin, organisatoris,

mampu memobilisasi dan memotivasi orang lain. Dan digambarkan pula memiliki pengalaman klinik yang dapat ditularkan kepada perawat lain, yang dilatih dan bekerja dengannya. Dia tidak hanya melaksanakan peran perawat dalam aspek klinikal semata, namun juga melaksanakan peran komunitas dan memecahkan masalah sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Ayahnya seorang dokter, dan dia mempelajari ilmu keperawatan saat bekerja membantu ayahnya. Saat kota Madinah berkembang, Rufaidah mengabdikan diri merawat kaum muslim yang sakit, dan membangun tenda di luar Masjid Nabawi saat damai. Saat perang Badr, Uhud, Khandaq dan Perang Khaibar dia menjadi sukarelawan dan merawat korban yang terluka akibat perang. Dan mendirikan Rumah sakit lapangan sehingga terkenal saat perang dan Nabi Muhammad SAW sendiri memerintahkan korban yang terluka dirawat olehnya. Dia memberikan perhatian kepada setiap muslim, miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental. Rufaidah digambarkan memiliki kepribadian yang luhur dan empati sehingga memberikan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya dengan baik pula. Sentuhan sisi kemanusiaan adalah hal yang penting bagi perawat, sehingga perkembangan sisi tehnologi dan sisi kemanusiaan mesti seimbang. Rufaidah juga digambarkan sebagai pemimpin dan pencetus Sekolah Keperawatan pertama di dunia Isalam, penyokong advokasi pencegahan penyakit dan menyebarkan pentingnya penyuluhan kesehatan. Sementara sejarah perawat di Eropa dan Amerika mengenal Florence Nightingale sebagai pelopor keperawatan modern. Florence Nightingale (1820 - 1910) adalah pelopor perawat modern. Ia dikenali dengan sebutan "Sang Wanita dengan Lampu". Florence dilahirkan dalam keluarga kaya raya, terhormat atau berada dan tumbuh sebagai wanita yang menawan dan periang yang mempunyai masa depan yang cerah. Bagaimanapun penderitaan yang dilihatnya semasa peperangan di semenanjung Krim di Rusia tahun 1858, menyebabkan hati Florence Nightingale tersentuh melihat penderitaan tentara yang luka dan dibiarkan saja dalam rumah sakit yang kotor. Florence Nightingale dikenal sebagai perawat dan teoris pertama yang memiliki body of knowledge keperawatan. Nightingale menekankan fokus intervensi keperawatan adalah membuat lingkungan yang kondusif bagi manusia untuk hidup sehat. Semoga memberikan manfaat, amin. oktober 2012 mimbar 31

sekilas info

SERBA-SERBI INDEKS GLIKEMIK Menurut ahli pangan dari Institut Pertanian Bogor, Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si, secara sederhana, indeks glikemik (IG) diartikan sebagai tingkat kecepatan makanan mengandung karbohidrat yang dapat diserap oleh tubuh menjadi gula darah. Nuri telah melakukan penelitian tentang hal ini. “Jadi, suatu makanan dikatakan memiliki IG TINGGI jika kadar IG-nya 71 hingga 100, SEDANG jika IG-nya 51 hingga 70, dan RENDAH jika IG-nya kurang dari 50,” jelas Nuri.

Penjelasan Nuri di atas menekankan bahwa meski diet indeks glikemik rendah ini bermanfaat untuk menstabilkan asupan energi dalam tubuh, diet ini tidak bisa berdiri sendiri. Anda juga harus memperhitungkan kandungan nutrisi dalam makanan dan nilai kalorinya agar diet indeks glikemik rendah Anda dapat memberikan manfaat yang optimal. Eka Januwati. Sumber : Majalah Femina, No. 27/XL, 7-13 Juli 2012. “Diet & Nutrisi”, halaman 86-87.


tokoh Tokoh kali ini menampilkan sosok Bapak Sukamto yang tiap harinya bertugas sebagai Kepala Seksi Perlengkapan GRIU Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo.

SUKAMTO Ringan Bekerja Karena Ikhlas dan Tanggung Jawab Riwayat Pekerjaan • Mulai bekerja di RSUD Dr. Soetomo pada tanggal 5 Oktober 1974 sebagai tenaga honorer di Paviliun Airlangga, sekarang Poli Onkologi Satu Atap, selama 7 tahun. • Tanggal 1 Maret 1981 diangkat menjadi capeg (calon pegawai) dengan gaji pokok Rp. 12.560,00 • Tanggal 1 April 1982 diangkat menjadi Pegawai Negeri sebagai Pek. R. Tangga dengan gaji pokok Rp.15.700,00 Pengalaman Selama Bekerja Di RSUD Dr. Soetomo - Banyak pengalaman yang saya dapatkan saat bekerja di RSUD Dr. Soetorno selama 29 tahun, yaitu mulai tahun 1974 sampai dengan tahun 2003 di Paviliun Airlangga, dan sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang di Graha Amerta. Adapun tugas-tugas yang dikerjakan, sebagai berikut : - Paviliun Airlangga o Sempat merawat taman, o Mendapat tugas meminta barang untuk keperluan ruangan Pavillun Airlangga, mulal alat tulis, rumah tangga, alkes, dan sebagainya ke logistik RSUD Dr. Soetomo/ Koordinator Paviliun o Meskipun tenaga honorer, namun dipercaya untuk mengantarkan pasien foto ke ruangan Radiologi o Mengganti kran, wastafel, lampu, dan sebagainya, kalau tidak bisa baru minta bantuan atau melapor ke IPS pusat. - GRIU Graha Amerta o Tanggal 15 Januari 2004,manajer (sekarang kepala Graha Arnerta) menugaskan saya untuk menangani barang-barang inventaris yang berada di Graha Amerta o Tanggal 20 November 2009, saya menjadi Kepala Seksi Perlengkapan sampai sekarang. Suka Duka Selama Bekerja di Paviliun Airlangga maupun di GRIU Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo Orang bekeija di manapun pasti akan mengalami suka maupun duka : - Suka : saat semua pekerjaan yang diamanatkan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, terlebih didukung dengan koordinasi yang baik antar teman

- Duka : • Waktu masih menjadi tenaga kerja honorer Minggu tidak pernah libur • Kadang kala tugas tidak mengenal waktu, pada malam hari atau bahkan di hari libur, kalau atasan memerintahkan untuk datang ke rumah sakit pasti saya laksanakan, biasanya semua itu berkaitan dengan kesembuhan pasien • Sewaktu keluar-masuk karnar pasien untuk checklist barang-barang inventaris (aset negara), kadang-kdang ada pasien yang tersinggung dan mengatakan bahwa barang-barang tidak akan hilang, namun setelah dijelaskan pasien tersebut bisa menerima. Pesan • Selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi hidayah dan ridloNya • Selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan menerapkan 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa • Bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab serta selalu tabah menghadapi segala rintangan, sehingga semua pekerjaan akan terasa ringan apalagi ditunjang dengan kerja sama dan kekompakan antarteman sejawat. Riwayat Pendidikan • SDN Dawung I Sragen (Th. 1970) • STN Teknik I Karanganyar (Th. 1973) • STM Pancasila Surabaya (Th. 1981) Riwayat Hidup - Lahir di Sragen 5 Maret 1957, tepatnya di Desa Nangsri Kel. Dawung Kec. Sambirejo, merupakan putra dari bapak Hadi Surnanto (Alm) dan ibu Sadinm (Alm). Sebagai putra kedua dari enam bersaudara. - Pada tangga 27 Juli 1981, menikah dengan Sri Mulyani, S.Pd. yang hingga kini berprofesi sebagai guru dan dikaruniai 2 orang anak : 1. Singgih Sukamto Putrô, SE., saat ini bekerja di GRIU Graha Amerta bagian Keuangan 2. Novita Dwi Indriyani, saat mi tengah berkuliah di Unesa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester akhir. oktober 2012 mimbar 33

ruang wanita

Es Ojo Lali

Djoko Sarwono, Drs – Kasi Peralatan Medik RSUD Dr. Soetomo

BAHAN : - Sari kelapa 250 gram - Kolang kaling 250 gram - Agar-agar jely 1 bungkus - Kelapa muda 1 butir, ambil air + dagingnya - Sirup rasa orange secukupnya (1 bagian) - Sirup rasa mangga secukupnya (1 bagian) - Sirup rasa jeruk nipis secukupnya (1 bagian) - Air soda secukupnya - Sirup gula secukupnya - Es batu secukupnya

APEM SELONG Harudiyati, DCN – Unit Gizi GRIU Graha Amerta

Bahan : • 500 gr tepung • 400 gr gula • 5 butir telur • Fermifan 1 bungkus + air 50 cc • Santan 5 gelas belimbing yang direbus dengan pandan wangi • Air kelapa 1 gelas belimbing • Garam 1 sdt • Nangka untuk hiasan Cara membuat : 1. Kocok telur + gula + garam sampai tercampur rata 2. tambahkan tepung dan santan bergantian, kemudian masukkan fermifan yang sudah dilarutkan dengan air 3. Diamkan adonan + 1 jam sampai mengembang 4. Sendokkan adonan kedalam cetakan apem selong (diameter 11 cm), kemudian tekan dengan sendok agar terbentuk lapisan, beri nangka diatasnya 5. Tutup cetakan apem + 10 menit sampai matang 6. Angkat dari cetakan, letakkan di tempat yang kering 7. + 50 buah Kandungan Zat Gizi per porsi : Energi 90 kalori, protein 1,5 gr, lemak 1,9 gr, KH 16 gr.


Cara membuat : - Rebus kolang-kaling lalu tiriskan, rebus lagi dengan pandan wangi, mendidih tambahkan gula sedikit + pewarna, setelah dingin tiriskan - Masak agar-agar jely, dinginkan, lalu potongpotong - Campur sirup orange, mangga, jeruk nipis aduk jadi satu, masukkan kelapa muda, sari kelapa + kolang-kaling + agar-agar jely dan es batu. Tambahkan air soda + sirup gula sesuai selera. - Siap disajikan

ruang unik & lucu Pemenang Lomba Artikel Unik & Lucu dalam rangka memperingati Hari Lahir RSUD Dr. Soetomo ke 74 (29 Oktober 1938-2012) JUARA 1 : KAMAR LIFT Mengambil darah di Lantai 5 GPDT (Gedung Pusat Diagnostik Terpadu) adalah hal yang sering menjadi momok bagi pasien. Maklum pasien kita kebanyakan adalah masyarakat yang jarang menggunakan lift..... Suatu hari di loby GPDT, seorang perempuan setengah baya membawa tas khusus untuk membawa kantong darah. Setelah mencari informasi di bagian informasi GPDT, ditunjukkan bahwa Instalasi Tranfusi Darah ada di Lantai 5, dipersilahkan untuk naik lift ke sana. Beberapa saat dia menunggu di agak kejauhan, dari pintu lift. “Astaghfirullah ...... Astaghfirullah ...." Begitu terus beberapa kali sambil terlihat terkejut, setiap pintu lift terbuka dan keluar beberapa orang. Akhirnya saya yang sedari tadi mengamati coba saya ulangi..... “Maaf lbu, kalau mau ambil darah di Lantai 5, naik lift itu Ibu......... “Apa ndak bisa liwat yang lain Pak ???" pintanya. “Ada naik tangga, tapi Ibu pasti kelelahan......Kenapa Ibu, kan banyak temannya........ "Ndakmau Pak ......," “Tidak mau kenapa, kan banyak temannya...," saya coba merayu. “Ndak mau Pak, dari tadi..... pintu itu berbahaya.... dari tadi saya lihat yang masuk perempuan, keluar jadi laki-laki, yang masuk masih muda-muda, keluar jadi sudah tua Iha kalo saya nanti masuk kamar lift itu takutnya berubah jadi anak-anak........ Haaaaaaa ......... Terus saya harus bilang wow gitu??? Agus Sri Wardoyo - GPDT JUARA 2 : SAMA-SAMA Dokter D, yang mulai mengantuk sehabis jaga semalaman, meski merasa gemas, tetap berusaha menenangkan pasiennya yang terus-terusan menyita perhatian dengan keluhan-keluhan yang tiada henti Dan berganti-ganti. dr D : Ya Mbak, bagaimana kabarnya hari ini ? Pasien : Begini-begini aja Dok,..., tiada hari tanpa pendenitaan..., badan saya panas dan sakit semua..., pulsa saya habis..., leher terasa kaku..., makanan ransum hambar... , kipas angin tidak menyala..., saya bangun kesiangan dan terpaksa mengantri kamar mandi pada urutan ke delapan..., sikat gigi saya hilang, badan saya bau..., saya naksir pasien di ruang sebelah tapi tidak ditanggapi, kakak saya judes..., dan seluruh dunia membenci saya... dr D : Hemm... banyak ya masalahnya... Pasien : Iya Dok saya tidak kuat, rasanya ingin mati saja... tapi mati juga sulit buat saya... dr D : Maksudnya... Pasien : Saya sudah coba berbagai cara, mogok makan, minum autan, mengiris tangan..., tapi nampaknya Tuhan belum memberi kemudahan untuk membunuh diri saya... dr D (merasa angin) : Nah, jadi hikmah apa yang bisa Mbak petik? Pasien : Saya mau masuk sumur saja Dok... dr D (terkejut dan kecewa) : Iho... ya jangan Mbak.... Pasien : Memangnya kenapa.... Saat dr D sedang memikirkan jawaban, Tiba-tiba pasien lain menimpalinya: ya jangan laaah... Diameter sumurnya nggak cukup, kasihan dong, nanti gimana orang-orang ngangkatnya?. Badan sampeyan kan besar... Pasien : Ya nggak papa lah.... sama-sama gemuk dengan dokternya.... Dr D, dan kedua pasien tersebut akhirnya tertawa bersamasama. Rudy Suhartini – Ruang Sejahtera Irna Jiwa JUARA HARAPAN II : SESAK PEMBAWA MELON Cerita ini benar-benar terjadi di ruangan THT sekitar tiga tahun yang lalu. Kejadiannya sore hari, saat itu salah satu pasien mendadak sesak. Setelah dipeniksa dokter, lalu diperiksakan lab analisa gas darah dan pasien diberi oksigen. Setelah ada hasil, lalu dokter bersama perawat mendatangi pasien yang sesak tadi, pasien tersebut sedang ditunggui oleh beberapa anggota keluarganya. Sambil memeriksa pasien dan membetulkan letak selang oksigen, dokter berkata kepada perawat, “Bu, pasien ini perlu diberi meylon, tolong disiapkan ya, ada persediaannya khan?”. Perawat menjawab, “ lya dok, akan kami cari dulu, kalo nggak ada ya pesan ke depo”. Mendengar percakapan tersebut, seorang pria anggota keluarga pasien sambil menggaet satu orang yang lainnya, buruburu keluar ruangan. Selang kira-kira 2 jam kemudian, keluarga pasien sibuk mencan-can dokter. Saat dokter datang, buru-buru

JUARA III : SALAH PANGGIL Sekitar jam 08.00 pagi seorang lelaki tua mendaftar kan diri ke loket di rumah sakit. Sesudah itu kartu berobat nya dia masukan ke klinik mata (rnaklum matanya agak rabun) hingga dia merasa harus diperiksa. Pas dia datang sekitar 3 orang pasien sedang menunggu di ruang tunggu, kemudian dia memasukan kartu berobatnya. Setelah itu banyak pasien yang lain memasukan kartu berobat yang serupa. Perawat pun memanggil pasien nya satu persatu. Perawat : "Bapak Gunawan" Bapak Gunawan : "Ya" (kemudian dia masuk ruang pemeriksaan) Perawat : "Bapak Udin" Bapak udin : “Ya” Perawat : "Haji Somad" Haji somad : "Ya" Perawat : "Insinyur hasan" Perawat : "Insinyur Haasaan" (dengan lantangnya) (dalam hatinya perawat bertanya, oh mungkin lagi kebelakang) Perawat memanggil pasien yang selanjutnya, tapi tidak lupa selalu menyelingi dengan memanggil nama Insinyur Hasan. Setelah 3 jam rnenunggu, karena merasa pasien yang menunggu sudah sedikit bapak tua tadi mendekati perawat. Bapak tua : "Neng ko nama bapak dari tadi gak di panggilpanggil" Perawat : "Loh nama bapak siapa" (kebingungan) Bapak tua : "Nama bapak IRHASAN" (perawat itu terkejut dan pucat pasi) Perawat : "Oh pak maaf saya pikir nama bapak Insinyur Hasan (Ir di baca insinyur), maaf sekali lagi pak..." Perawat : "Silahkan sekarang bapak masuk duluan" Bapak tua : "Tidak apa apa neng ... ? ! ?!?!" (sambil dongkol masuk keruang pemeriksaan) Tim Klomca Bidang Pemasaran & Rekam Medik JUARA HARAPAN I : SALAH PERSEPSI Suatu hari di Ruang rawat inap wanita.... ada seorang penunggu pasien yang jatuh pingsan, kasihan...... mungkin dia kecapekan habis mengurus surat kesana kemari untuk ibunya (sebut saja namanya Bu Ani) yang sedang dirawat inap untuk menjalani perawatan. Oleh karena yang pingsan adalah seorang laki-laki, sedangkan diruangan itu yang menjalani rawat inap adalah wanita semua, maka dengan terpaksa untuk sementara waktu 'si mas" ditidurkan di bed kosong bersebelahan dengan pasien wanita yang lain. Nah... .supaya si mas" mendapat tempat istirahat dan penanganan yang tepat dan layak, maka direncanakan untuk memindahkan "Si mas" tersebut ke IRD. Sebelum membawa "si mas" tersebut ke IRD, perawat bertanya pada keluarganya yang sedang dirawat (ibu "Si mas"). Kata perawat: "Bu, apa ada keluarga yang lain?". Jawab Ibu, "Ada diluar, dokter". Maka dengan segera perawat tersebut keluar dan dengan lantang rnemanggil keluarga si ibu tersebut :"Keluarga Ibu Ani (3x)". Oleh karena tidak ada yang menjawab setelah dipanggil berkali-kati, maka bertanyalah perawat tersebut pada Si Ibu. Kata Perawat: "Bu, sudah saya panggil berkali-kali kok tidak ada yang menjawab? katanya keluarga ibu ada diluar." Jawab ibu (pasien) : "Maksud saya di luar itu di Aloha Dokter, dia sedang perjalanan menuju ke RS Dr. Soetomo" Tueeennnggg............dengan manyun perawat tersebut pergi meninggalkan si ibu sarnbil bergumam : "Kalau di Aloha Sidoarjo, biar dipanggil berapa kalipun dan sini ndak akan dengar Bu. .. Bu..." Suci Purwati - Instalasi Gizi

dia menemui dokter sambil membawa 2 buah bungkusan besar dan rnenyerahkannya ke dokter. Sambil keheranan, dokter bertanya, “Apa ini pak?”. Orang tersebut menjawab, “ Maaf dok, ini buah melon yang tadi dokter butuhkan”. Sambil terbengong dokter berkata, “Wah pak, kalo melon yang ini bukan untuk yang sakit tapi untuk perawat sama dokternya”. Para perawat yang melihat kejadian tersebut pada tertawa terpingkal dan dokternya juga tidak bisa menahan tawa. Walah pak. . pak, ternyata meylon yang dibilang dokter tadi dipikirnya buah melon. Akhimya 2 bungkusan berisi buah melon tadi benar-benar diserahkan kepada perawat. Setelah dibuka, temyata isinya ada lirna buah melon yang besar-besar. Nah, jadilah di sore itu gara-gara ada pasien yang sesak kami berpesta buah melon. Sejak saat itu, kalau ada pasien yang sesak, kami jadi teringat melon. Weleh…..weleh….. weleh…… Suryantoko, dr (Tim THT-KL)

kuis mimbar

Tebak Siapa Dia

?

?

?

Tulis nama lengkap dan unit kerjanya !!!

ak : bat 6 minggu eja redaksi paling lam dim ai mp sa hir ak ter • Jawaban terbitan setelah terbit. majalah “Mimbar” mumkan pada diu ng na me Pe • berikutnya. di ganggu gugat. mutlak tidak dapat njukkan • Keputusan juri sendiri dengan menu mengambil hadiah rus ha ng na me Pe • 88 kartu identitas. PKRS Telp. 1086-10 di kantor Instalasi il mb dia t pa da h • Hadia pada Jam kerja. . 75.000,Hadiah sebesar Rp

Ketentuan meneb

Su Doku Teka-Teki abad ini :

Kita dipersilahkan mengisi kotak-kotak itu dengan angka mulai dari 1 sampai 9. Syaratnya tidak boleh ada pengulangan angka di dalam satu kolom, juga di dalam satu baris, serta didalam setiap kotak parsial 3 x 3. Sebagai patokan awal, beberapa kotak telah diisi dengan angka-angka pembuka, kita kemudian melanjutkan.

Jawaban Su Doku 1

5

7

2

3

6

8

4

9

9

3

6

8

1

4

2

7

5

8

2

4

7

9

5

6

1

3

3

4

8

1

7

9

5

2

6

2

6

1

4

5

3

9

8

7

5

7

9

6

2

8

4

3

1

4

8

5

3

6

7

1

9

2

6

1

3

9

4

2

7

5

8

7

9

2

5

8

1

3

6

4

9

1. Nanti Herawati Ruangan Pandan I RSUD Dr. Soetomo Sby 2. V. Erminingtyas Bagian Rekam Medis IRJ RSUD Dr. Soetomo Sby

Tebak Siapa Dia:

1

7

7

2 4

3

3

Pemenang Su Doku : Pemenangnya :

Jawaban “Kuis Mimbar” Vol. 16, No.3 :

6

9

7

5

4

3

4

2

6

3

8

7

1 3 4

1

6 9

8

8 5

Angket Berhadiah

Dini Akhirillah Fitriyah, A.Md.Keb. Ruang Merpati RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Artikel apa yang paling anda senangi pada edisi Mimbar edisi ini : 1. ...................................................................... ......................................................................

Pemenangnya :

2. ...................................................................... ......................................................................

1. Elyana S Ruang Merpati RSUD Dr. Soetomo Sby 2. Titis Ayu Ruang Merpati RSUD Dr. Soetomo Surabaya


6

Pemenang Angket Berhadiah : Tidak ada pemenang

Penandatanganan Kesepakatan Antara Direktur RSUD Dr. Soetomo dengan SNUBH (Seoul National University Bundang Hospital) dan Yayasan KT&G, di Hotel Shangri-La – Senin 8 Oktober 2012

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Dodo Anondo, dr, MPH (Direktur RSUD Dr. Soetomo), Chin Youb Chung (Direktur SNUBH dan Young Kyun Kwak (Ketua Yayasan KT&G) dalam rangka kerjasama dibidang social community development berupa bakti sosial di GBPT RSUD Dr. Soetomo dengan melibatkan Tim dokter RSUD Dr. Soetomo dari divisi Bedah Plastik, Bedah Umum/Anak, dan Bedah Orthopaedi untuk melakukan operasi pasien dengan kasus bibir sumbing, hernia dan Cerebral Palsy.

Direktur dan Tim Dokter RSUD Dr. Soetomo foto bersama Tim SNUBH dan Tim Yayasan KT&G.

Kerjasama RSUD Dr. Soetomo dengan Kobe IMA - Selasa, 9 Oktober 2012

Tampak Kiri Direktur RSUD Dr. Soetomo, Dodo Anondo, dr., MPH, bersama dengan Presiden Yayasan Kobe IMA, Prof. Koichi Tanaka, M.D,Ph.D., saat menandatangani MoU yang salah satu isinya mengenai transfer ilmu kedokteran melalui pertukaran tenaga medis. Tampak Kanan Wadir Pelayanan Medik, Dr. Kohar Hari Santoso, dr., Sp.An.KIC, sedang menjelaskan kepada tim Yayasan Kobe IMA saat kunjungan lapangan.

Tim RSUD Dr. Soetomo berfoto bersama dengan Tim Yayasan Kobe International Medical Alliance (Kobe IMA) usai penandatanganan MoU.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG

PELAYANAN PUBLIK Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Jawa Timur, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkewajiban melayani setiap penduduk di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana harapan dan tuntutan seluruh penduduk; b. bahwa untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi, korporasi maupun institusi lainnya yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah

oktober 2012 mimbar

i

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. 6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 7. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi serta lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik. 8. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan pemerintah provinsi, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 9. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik. 10. Masyarakat adalah semua pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 11. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang di pergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 12. Pengaduan adalah laporan dari penerima pelayanan kepada penyelenggara, pelaksana, pengawas internal dan pengawas eksternal, karena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan. 13. Komisi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat KPP adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal

ii

mimbar oktober 2012

atas penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, baik yang dilakukan pemerintah daerah, korporasi dan pihak-pihak lain yang mendapat dukungan dana sebagian atau seluruhnya dari APBD. 14. Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat. 15. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 16. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 17. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 18. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. 19. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui bantuan oleh Komisi Pelayanan Publik selaku lembaga pengawas eksternal atau oleh lembaga pengawas eksternal lainnya maupun oleh mediator yang dibentuk oleh Komisi Pelayanan Publik atau lembaga pengawas eksternal. BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Peraturan Daerah tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perkuatan komitmen antara penyelenggara, pelaksana dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya sistem pengorganisasian pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan; b. terwujudnya kepastian hukum tentang hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. memberi payung hukum bagi lembaga pengawas internal, dan pengawas eksternal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Asas Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan / tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5 (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik terdiri atas: a. ruang lingkup pelayanan; b. ruang lingkup penyelenggara pelayanan. (2) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata sektor strategis lainnya. (3) Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan administratif pemerintah daerah maupun non pemerintah daerah yang diwajibkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 (1) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan Administratif. (2) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD; b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh BUMD, Badan Usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; c. pengadaan dan penyaluran barang publik oleh lembaga swasta tetapi ketersediannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (3) pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD; b. penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh BUMD, Badan Usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; c. penyediaan jasa publik oleh lembaga swasta tetapi ketersediannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi: a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga Negara; b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pasal 7 Penyelenggara pelayanan yang melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: a. setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan pelayanan publik; b. korporasi yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah, dan/atau satuan kerja dilingkungan badan usaha milik daerah, badan usaha swasta serta lembaga swasta daerah yang ditugasi melaksanakan pelayanan publik;

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan c. peraturan daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik; dan d. badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan badan hukum dimaksud yang melaksanakan pelayanan publik atas dasar perjanjian antar pihak. Pasal 8 (1) Penyelenggara yang melaksanakan pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya tidak bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah harus memenuhi ukuran besaran biaya dan jaringan. (2) Ketentuan mengenai ukuran besaran biaya dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III SISTEM PENGORGANISASIAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pembina dan Penanggung jawab pelayanan Pasal 9 Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan (1) publik, diperlukan Pembina dan Penanggung jawab. (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gubernur. (3) Pembina melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Penanggung jawab atau penyelenggara. (4) Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur. Pasal 10 (1) Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. (2) Penanggung jawab mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan kelancaran pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap organisasi penyelenggara. b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. Bagian Kedua Pengorganisasian Pelayanan Publik Pasal 11 (1) Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. teknis pelayanan; b. penyelesaian pengaduan masyarakat; c. pengelolaan jaringan informasi; d. pengawasan internal; e. penyuluhan kepada masyarakat; dan f. pelayanan konsultasi. (3) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Bagian Ketiga Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik Pasal 12 (1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan

oktober 2012 mimbar iii

berkelanjutan. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. (3) Evaluasi terhadap kinerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 13 (1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada (2) Pelaksana yang memiliki prestasi kerja. (3) Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internal penyelenggara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pasal 14 Penyelenggara berhak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; b. melakukan kerja sama dalam pelayanan; c. memperoleh dukungan anggaran bagi penyelenggaraan pelayanan publik; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; c. menempatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang diperlukan; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan dan standar pelayanan publik; f. berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik di Institusinya; g. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; h. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Penyelenggara dilarang: a. menghambat, menghindari, menolak melakukan pelayanan terhadap publik kecuali jika tidak sesuai dengan asas dan standar pelayanan;

iv

mimbar oktober 2012

b. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan masyarakat selaku penerima layanan; memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain c. menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan d. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Pelaksana Pasal 17 Pelaksana berhak: a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya; b. melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar pelayanan serta memperoleh istirahat di luar jam pelayanan; c. memperoleh tambahan pendapatan atau remunerasi atas pemberian pelayanan publik di luar jam pelayanan atau pemberian pelayanan pada hari libur; d. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 Pelaksana berkewajiban: a. melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; b. memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, ramah, persuasif dan tidak diskriminatif; c. mempertanggungjawabkan tugasnya kepada penyelenggara atas pelaksanaan pelayanan yang dilakukan; d. membuat laporan berkala atas kinerja pelayanan kepada penyelenggara; e. menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat sesuai prosedur yang telah ditetapkan; f. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas tugasnya; dan g. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 Pelaksana dilarang: a. menghambat, menghindari, menolak melakukan pelayanan terhadap publik kecuali tidak sesuai dengan asas dan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. melakukan pungutan dengan alasan apapun kecuali yang telah dicantumkan dalam standar dan/atau maklumat pelayanan yang telah di publikasikan; c. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali atas izin penyelenggara; d. merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; e. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan f. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Masyarakat Pasal 20

Masyarakat berhak: a. memperoleh pemenuhan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan dan standar pelayanan; b. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; d. mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan; e. memperoleh perlindungan dan advokasi; f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g. mengadukan kepada Penyelenggara, pengawas internal, pengawas eksternal dan DPRD apabila pelayanan yang diberikan Pelaksana tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Pasal 21 Masyarakat berkewajiban: mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana a. dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 22 Masyarakat dilarang: a. memaksa, menekan dan/atau mengancam baik fisik maupun psikis pelaksana pelayanan publik; b. menggunakan dokumen atau pengakuan palsu atau yang bukan haknya dalam berhubungan dengan pelaksana pelayanan publik; c. mempengaruhi dan/atau menggunakan tipu muslihat terhadap pelaksana pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya; d. menggunakan media publik atas terjadinya penyimpangan terhadap pelayanan ketika pengaduan masih dalam proses penyelesaian; dan melakukan hal-hal lain yang dikategorikan sebagai e. perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan dan ketertiban umum dalam meminta pelayanan kepada pelaksana pelayanan publik. BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Standar Pelayanan Pasal 23 (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai fungsi dan tugasnya dengan memperhatikan kemampuan organisasi penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. (2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prinsip non diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah. (4) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap pemberian pelayanan. (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: a. jenis atau produk pelayanan; b. dasar hukum;

c. persyaratan; d. sistem, mekanisme dan prosedur; e. jangka waktu penyelesaian; f. biaya/tarif; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan, keselamatan dan perlindungan terhadap pihak terkait dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana. Bagian Kedua Maklumat Pelayanan Pasal 25 (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas. Bagian Ketiga Sistem Informasi Pelayanan Publik Pasal 26 (1) Dalam rangka menjamin kelancaran dan kepastian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu disusun sistem informasi yang bersifat regional. (2) Penyelenggara mengelola sistem informasi yang bersifat regional. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari organisasi penyelenggara pada setiap tingkatan. (4) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non elektronik, sekurang-kurangnya meliputi: a. profil penyelenggara; b. profil pelaksana; c. standar pelayanan; d. maklumat pelayanan; e. pengelolaan pengaduan; dan f. penilaian kinerja. (5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Pasal 27 Dokumen, akta dan produk administrasi lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan Pasal 28 (1) Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan, serta bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik. (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan. (3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud

oktober 2012 mimbar

v

pada ayat (2), Penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan. (4) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan berkesinambungan. Pasal 29 (1) Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka. (2) Perbaikan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan. (3) Pengumuman oleh penyelenggara harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan memasang pengumuman melalui media dan di tempat penyelenggaraan pelayanan yang diketahui oleh masyarakat. Bagian Kelima Pelayanan Khusus Pasal 30 (1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Pasal 31 (1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat agar pelayanan lebih nyaman, baik, dan tidak diskriminatif. Bagian Keenam Biaya Pelayanan Publik Pasal 32 (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau masyarakat. (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD. (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan publik selain yang ditentukan pada ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Pasal 33 (1) Organisasi Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan guna mendukung kinerja pelayanan publik. (2) Korporasi, BUMD dan Lembaga Lain yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk peningkatan kualitas kegiatan pelayanan publik. Bagian Ketujuh Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan Pasal 34

vi

mimbar oktober 2012

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: a. adil dan tidak diskriminatif; b. cermat; c. santun dan ramah; d. responsif dan tidak berlarut-larut; e. profesional; f. tidak mempersulit; g. dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai prosedur; h. menjaga kerahasiaan informasi atau dokumen sesuai ketentuan; i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; j. tidak menyalahgunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik; k. tidak memberikan informasi yang menyesatkan; dan l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan jabatan. Bagian Kedelapan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 35 (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. (2) Pengawasan internal dilakukan melalui: a. pengawasan oleh atasan langsung; dan b. pengawasan oleh pengawas fungsional daerah. (3) Pengawasan eksternal dilakukan melalui: a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. pengawasan oleh Perwakilan Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pengawasan oleh DPRD; dan d. pengawasan oleh KPP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Bagian Kesembilan Pengelolaan Pengaduan Pasal 36 (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, pengawas internal, perwakilan Ombudsman, DPRD atau KPP. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan. (3) Pengaduan yang disampaikan kepada penyeleng gara, pengawas internal atau KPP sudah harus mendapatkan perhatian, tanggapan dan ditindak lanjuti selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengaduan itu disampaikan. (4) Tanggapan atas pengaduan, setidak-tidaknya memuat: a. Penjelasan rinci tentang persoalan pokok yang diadukan; b. Organisasi atau instansi yang berwenang menyelesaikan; c. Tindakan, keputusan atau saran sebagai rekomen dasi kepada pengadu. (5) Penyelenggara, pengawas internal dan KPP wajib mengirimkan dokumen tanggapan kepada pengadu. (6) Penyelenggara, pengawas internal dan KPP wajib menyediakan fasilitas penerimaan pengaduan, pemantauan pengaduan dan evaluasi pengelolaan pengaduan yang mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat, serta menunjuk petugas untuk menerima dan mengelola pengaduan. Pasal 37 Penyelesaian pengaduan dilakukan dalam tenggang waktu sebagai berikut: a. Pengaduan yang disampaikan kepada penyelenggara,

pengawas internal dan/atau KPP sudah harus diselesaikan selambat-lambatnya 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima; b. Pengaduan yang disampaikan kepada perwakilan Ombudsmen atau DPRD ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 38 (1) Dalam rangka pengelolaan pengaduan, Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan. (2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: a. identitas pengadu; b. prosedur pengelolaan pengaduan; c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan; d. prioritas penyelesaian pengaduan; e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana; f. rekomendasi pengelolaan pengaduan; g. penyampaian hasil pengelolaaan pengaduan kepada atasan pelaksana; h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan; i. dokumen dan statistik pengelolaan pengaduan; dan j. pencantuman nama dan alamat penanggungjawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses. Bagian Kesepuluh Penilaian Kinerja Pasal 39 (1) Pembina dan/atau penanggungjawab penyelengga raan pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan. Organisasi Penyelenggara dan/atau pelaksana yang (3) memberikan layanan prima berdasarkan kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan. (4) Ketentuan mengenai indikator kinerja dan pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

a. b. c. d.

kesatuan penanganan; kesatuan tempat dan/ atau jaringan elektronik; kesatuan pengendalian; dan kesatuan sistem pelaporan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 42 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik di luar lembaga pengawas eksternal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini. Masyarakat dapat melakukan evaluasi secara mandiri (4) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dan hasilnya diserahkan kepada penyelenggara. Pasal 43 Peran serta masyarakat dalam pengawasan penerapan (1) standar pelayanan dilakukan dengan: a. penilaian kebenaran isi standar pelayanan; b. pengawasan pelaksanaan standar pelayanan; c. pemberitahuan kepada penyelenggara tentang kualitas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; d. pengaduan terjadinya penyimpangan standar pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara atau pelaksana; e. pengajuan usul pelibatan pengawas eksternal dalam hal penyelenggara melakukan penyimpangan berulang dan tidak melakukan tindakan perbaikan secara proporsional; dan f. pemantauan tindaklanjut penyelesaian pengaduan. (2) Tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI SISTEM PELAYANAN TERPADU Pasal 40 (1) Dalam rangka meningkatkan kelancaran, kemudahan dan percepatan dalam pelayanan, terhadap jenis pelayanan tertentu, Penyelenggara dapat membentuk sistem pelayanan terpadu. (2) Sistem pelayanan terpadu bertujuan memberi kepastian dan percepatan pelayanan agar lebih memberi manfaat, efektif dan efisien bagi penyelenggara, pelaksana dan masyarakat. (3) Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KOMISI PELAYANAN PUBLIK Bagian Pertama Kedudukan, tugas dan kewajiban Pasal 44 (1) KPP berkedudukan di Ibukota provinsi dengan cakupan kerja meliputi seluruh organisasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi. (2) KPP merupakan lembaga pengawas eksternal yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen bebas dari pengaruh siapapun. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPP dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan Ombusdman maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPP dibantu oleh staf Sekretariat. (5) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pegawai negeri sipil yang kompeten berdasarkan penugasan dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 41 (1) Pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip : a. ekonomis; b. berkualitas; c. sederhana; d. mudah di akses; e. murah; dan f. terkoordinasi. (2) Sistem pelayanan terpadu mengandung unsur :

Pasal 45 (1) Sebagai pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik KPP bertugas: a. menerima pengaduan, memeriksa dan menyelesaikan setiap sengketa pelayanan publik; b. membuat pengaturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa pelayanan publik yang bersifat non litigasi; c. melakukan verifikasi dan mediasi antara para pihak yang bersengketa dalam pelayanan publik; dan

oktober 2012 mimbar vii

d. menindaklanjuti keluhan dan ketidakpuasan pelayanan publik, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPP berkewajiban: a. meminta informasi dari penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik; b. melakukan konfirmasi kepada pengadu dan/atau instansi terkait bahwa persoalan yang disampaikan belum diadukan atau tidak sedang diproses Ombudsman maupun oleh Pengadilan; c. menghadirkan pihak-pihak untuk kepentingan konsultasi maupun mediasi; d. meminta informasi pada organisasi penyelenggara dan/atau pelaksana tentang pengajuan keberatan dari masyarakat dan tindak lanjut yang telah dilakukan; e. memberi saran atau masukan baik diminta ataupun tidak kepada Gubernur melalui DPRD dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan. (3) Organisasi penyelenggara dan/atau pelaksana yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib memenuhi permintaan KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Organisasi Paragraf 1 Persyaratan Keanggotaan KPP Pasal 46 Syarat-syarat untuk menjadi anggota KPP adalah sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jawa Timur; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun serta sehat jasmani dan rohani; d. berpengalaman dibidang pelayanan publik, komunikasi dan informatika, kebijakan publik, politik, hukum dan advokasi masyarakat; e. independen dan bukan anggota atau pengurus partai politik maupun organisasi yang berafiliasi pada partai politik; f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan g. tidak sedang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Paragraf 2 Jumlah dan Masa Keanggotaan Pasal 47 (1) KPP beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua merangkap anggota serta 5 (lima) orang anggota. (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dari dan oleh anggota. (3) Ketua, Wakil Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sanggup bekerjasama. Pasal 48 Masa keanggotaan KPP selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan 1 (satu) periode berikutnya. Paragraf 3 Penetapan dan Pelantikan Anggota KPP Pasal 49 Anggota KPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (1) atas usulan dari DPRD setelah melalui proses penjaringan, penyaringan serta uji kemampuan dan kelayakan bersama dengan Tim Independen.

viii mimbar oktober 2012

(2) Anggota KPP yang diusulkan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan DPRD. (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya usulan dari DPRD. (4) Pelantikan anggota KPP dilakukan oleh Gubernur setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur. Paragraf 4 Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Penggantian Antar Waktu Pasal 50 (1) Masa Keanggotaan KPP berakhir, karena: a. berhenti dari jabatannya, dan/atau b. diberhentikan dari jabatannya. (2) Anggota KPP yang berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena: a. masa jabatannya berakhir; b. mengundurkan diri secara sukarela; dan/atau c. meninggal dunia; (3) Anggota KPP yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena: a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; dan c. berhalangan secara kumulatif lebih dari 46 (empat puluh enam) hari dalam 1 (satu) tahun. (4) Anggota KPP yang sedang menjalani proses hukum dan telah ditetapkan sebagai terdakwa dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih diberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (5) Pemberhentian dan Pemberhentian sementara Anggota KPP dari jabatannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (6) Pada saat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota KPP hanya menerima 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium yang seharusnya diterima. Pasal 51 (1) Bagi anggota KPP yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya dapat digantikan oleh orang lain yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui proses Penggantian Antar Waktu. (2) Calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari orang yang telah mengikuti proses penjaringan, penyaringan serta uji kemampuan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1). (3) Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya paling sedikit masih tersisa 6 (enam) bulan. Bagian Ketiga Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pasal 52 (1) Anggota KPP dievaluasi kinerjanya setiap tahun oleh DPRD. (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Independen, ternyata kinerja KPP dinilai tidak memadai maka DPRD berwenang mengusulkan penggantian secara perorangan ataupun keseluruhan kepada Gubernur. Pasal 53 (1) KPP melaporkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada

DPRD dan mempublikasikan kepada masyarakat. (2) Laporan kinerja KPP kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila terjadi hal-hal yang khusus dan pada akhir masa jabatannya. BAB IX KETENTUAN SANKSI Pasal 54 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 (1) KPP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tetap menjalankan fungsi,tugas dan wewenangnya sampai ditetapkan KPP yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada (2) ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 57 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 September 2011 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 7 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ttd. Dr. H. RASIYO, M.Si LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2011 SERI D. Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd. SUPRIANTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK I. UMUM Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerakyatan dan menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara. Kewajiban tersebut secara mutatis-mutandis juga menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan kepada seluruh warga Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menghadapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Di sisi lain tatanan baru masyarakat kita dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan. Di Provinsi Jawa Timur secara substansial telah terbangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik untuk mengakomodasi akselerasi perkembangan kebutuhan masyarakat Jawa Timur terselenggaranya pelayanan publik yang prima. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 adalah dalam rangka membangun pelayanpelayan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan paradigma baru, yaitu berubahnya birokrasi sebagai pangreh (penguasa) menjadi abdi alias pelayan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 secara jelas meneguhkan konstruksi birokrasi sebagai pelayan publik yang berposisi sebagai pengabdi rakyat. Konstalasi demikian secara yuridis menciptakan hubungan hukum yang masuk pada wilayah hubungan-hubungan dinas publik. Pada tataran demikian penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik terkualifikasi dalam organisasi birokrasi yang harus berkiprah secara fungsional yang tugasnya berorientasi pada aspek operasional pelayanan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 dalam perjalanannya ternyata tidak mampu menghadapi perkembangan nilai, regulasi, sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik terkait dengan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik masih ditemukan banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, karena dalam pemberian pelayanan masih ditemukan adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung kepada penyelenggara layanan dan lembaga pengawas maupun melalui media massa sehingga menimbulkan citra

oktober 2012 mimbar

ix

yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat salah satu fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembaharuan peraturan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Di sisi lain Pemerintah telah membentuk UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang dijadikan dasar penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional dan regional oleh Pemerintah Daerah. Transformasi tata nilai, regulasi, sistem dan tata kelola pelayanan publik tersebut disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan membentuk Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 dan sekaligus sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan aktivitas atau kegiatan organisasi publik yang dilakukan oleh aparaturnya dengan memberikan jasa-jasa atau kemudahan-kemudahan dalam rangka mengamalkan dan mengabdikan diri kepada publik/ masyarakat. Tetapi dalam prakteknya terdapat masalah yang dirasakan masyarakat bahwa saat ini terdapat patologi dan stigma birokrasi pelayanan publik, antara lain: aparat pelayanan Iebih menampilkan diri sebagai majikan dari pada pelayan, Iebih mementingkan diri-sendiri dari pada masyarakat yang harus dilayani, Iebih berorientasi pada statusquo dari pada peningkatan pelayanan, Iebih memusatkan pada kekuasaan dan cenderung menolak perubahan, serta Iebih mementingkan prosedur dari pada substansi. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini ditentukan bahwa pelayanan publik diselenggarakan sesuai prinsip dan asasasas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam Peraturan Daerah ini di samping diatur tentang hak dan kewajiban juga ditentukan secara jelas kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Masyarakat selaku penerima layanan publik selain diberikan hak-hak sipil selaku warga negara juga diberikan kewajiban yang harus ditunaikan serta larangan yang harus dihindari terkait dengan pelayanan publik. Guna meningkatkan efektifitas kinerja pelayanan publik dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai mekanisme pengawasan dan lembaga pengawas pelayanan publik, baik internal maupun eksternal. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur di samping dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, juga dilaksanakan oleh Komisi Pelayanan Publik (KPP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Keberadaan KPP dalam Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan sebagai kepanjangan tangan bagi DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dari unit satuan kerja pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keberadaan KPP secara filosifis tetap diperlukan mengingat rechtidee atau cita-cita hukum dari Peraturan Daerah Pelayanan Publik adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat Jawa Timur yang dirugikan akibat terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik di Jawa Timur; serta terwujudnya kepastian hukum tentang hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terkait penyelenggaraan

x

mimbar oktober 2012

pelayanan publik. Di samping itu juga dimaksudkan untuk memberi payung hukum bagi lembaga pengawas internal, dan pengawas eksternal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah diharapkan dapat memberikan terwujudnya sistem pengorganisasian pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan. Untuk mewujudkan semua harapan dan tujuan tersebut maka materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik. Asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan b. pelayanan publik. c. Pembinaan dan penataan pelayanan publik. d. Hak, kewajiban dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik. e. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengawasan dan penilaian kinerja pelayanan publik. f. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan g. pelayanan publik, dan h. Sanksi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan “Kepentingan Umum” adalah Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. Huruf b Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Huruf c Yang dimaksud dengan “Kesamaan Hak” adalah Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Huruf d Yang dimaksud dengan “Keseimbangan Hak dan Kewajiban” adalah Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Huruf e Yang dimaksud dengan “Keprofesionalan” adalah Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas. Huruf f Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Huruf g

Yang dimaksud dengan “Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif” adalah setiap warganegara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Huruf h Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh Informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Huruf i Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Huruf j Yang dimaksud dengan “Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan” adalah Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Huruf k Yang dimaksud dengan “Ketepatan Waktu” adalah Penyelesaian terhadap setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Huruf l Yang dimaksud dengan “Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan” adalah Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) perlu diupayakan prinsip kerja yang didasarkan pada semangat menghidupan komunikasi, koordinasi dan komitmen. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Yang dimaksud masyarakat tertentu antara lain orang lanjut usia, bayi, balita, wanita hamil, korban bencana alam, korban bencana sosial dan kegagalan teknologi, dan anggota masyarakat lainnya yang berkebutuhan khusus. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Pelayanan berjenjang yang dimaksud adalah pelayanan yang bersifat ekslusif. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Ketentuan ini bersifat mendorong agar penyelenggaran/ pelaksana bisa berjiwa proaktif dan inovatif dengan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

oktober 2012 mimbar

xi

Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “independen” adalah pemilihan keanggotaan KPP serta pelaksanaan fungsi dan tugasnya yang bebas dari pengaruh dan intervensi pihak lain. Ayat (3) Instansi lain yang dimaksud, misalnya: Badan Pertanahan Provinsi, Kepolisian Daerah Provinsi, dan intansi lainnya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Mediasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa saling menguntungkan (win-win solution) bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam pelayanan publik. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 46 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

xii mimbar oktober 2012

Huruf f Cukup jelas. Huruf g Antara lain: Pegawai Negeri Sipil, Advokat, Komisaris BUMD, Notaris, dan sebagainya. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Tim independen yang dimaksud adalah mereka yang ahli di bidang pelayanan publik, komunikasi dan informatika, kebijakan publik, politik, hukum dan advokasi masyarakat tetapi tidak berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Publikasi kepada masyarakat bisa dilakukan lewat media massa atau televisi, radio, internet (media elektronik). Ayat (2) Penyampaian laporan sewaktu-waktu apabila terjadi halhal yang khusus adalah penyelesaian pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi opini masyarakat luas, dan dilakukan atas permintaan DPRD. Pasal 54 Ketentuan sanksi mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang lain sesuai jenis dan bentuk pelanggarannya, misalnya Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8

No title

Recommend Documents