No title

PENGADILAN AGAMA PASURUAN Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155 www.pa-pasuruan.go.id / e-mail : [email protected]

PASURUAN 67129 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR :W13-A23/66/OT.00/SK/I/2015 TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 PENGADILAN AGAMA PASURUAN KETUA PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Menimbang

:

Mengingat

Memperhatikan

:

:

1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya Program Kerja tahun 2014 Pengadilan Agama Pasuruan perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2015 ini

1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3.

Undang-undang Kehakiman.

4.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.

Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

8.

Peraturan Presiden Nomor Sekretariat Mahkamah Agung.

9.

Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Nomor

: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

:

tentang Kedudukan,

13

Tahun

14

Tahun

2005 2005

tentang tentang

Hasil Rapat Dinas PTA Surabaya dengan Pengadilan Agama Se Jawa Timur Tanggal 9 Desember 2014 tentang Pembahasan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2015.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis(Renstra) Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2015 – 2019.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan Pada Tanggal : 2 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan

Dr. H. ANANG SETIO BUDI, SH,MH NIP. 196201061992031001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015 PENGADILAN AGAMA PASURUAN

NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris






Hakim Majelis


Panitera/Sekretaris


b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan

penyelesaian perkara

secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Ratio Majelis terhadap perkara

Hakim

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, kepada para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

4.

Peningkatan aksestabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang

A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan antara berkas putusan dengan relass pemberitahuan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Majelis Hakim/ Panitera


Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling Perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian

Majelis Hakim/ Panitera


Kepanitera/Kesekre tariatan

Laporan Bulanan dan Laporan

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

masyarakat ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan Perbandingan permohonan Ketua Pengadilan & eksekusi yang ditindaklanjuti Panitera-Sekretaris dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Panitera-Sekretaris

Ditetapkan di Pada tanggal Ketua,

Tahunan



: Pasuruan : 2 Januari 2015

Dr. H. ANANG SETIO BUDI, SH, MH NIP. 196201061992031001

No title

Recommend Documents