http://www.pusluh.kkp.go.id/simluhkp
SIMLUH KP berbasis web (webbase) -> supaya mudah
diakses dari berbagai wilayah di Indonesia menggunakan perangkat Komputer PC, Laptop, Tablet pc, Smart phone dan lainlain (Browser support) dengan bantuan jaringan internet.
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN DATABASE SISTEM PENYULUHAN KP
Salah satu tugas dari kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat sebagaimana amanah Pasal 9 ayat 1 butir b UndangUndang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yaitu menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan dan jaringan informasi penyuluhan.
IMPLEMENTASI SISTEM PENYULUHAN (UU No. 16 Tahun 2006 Ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan)
S A T U K E S A T U A N
KELEMBAGAAN KETENAGAAN
PENYELENGGARAAN
HARUS SALING TERKAIT SATU DENGAN SUBSISTEM LAINNYA
SARANA & PRASARANA PEMBIAYAAN PEMBINAAN & PENGAWASAN
SIMLUH KP
FUNGSI DATABASE SISTEM PENYULUHAN KP YANG DIHARAPKAN (RUMUSAN WORKHOP PENYUSUNAN DATABASE SIMLUHKP, AGUSTUS 2011)
Dasar dalam menyediakan informasi penyuluhan KP (kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarpras dll) Menentukan kualitas informasi penyuluhan KP yaitu cepat, akurat, dan relevan Mengatasi kerangkapan data penyuluhan KP Menghindari terjadinya inkonsistensi data penyuluhan KP Mengatasi kesulitan dalam mengakses data penyuluhan KP Menyusun format yang standar dari data penyuluhan KP Penggunaan oleh banyak pemakai (multiple user) Melakukan perlindungan dan pengamanan data. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data.
METODE PENGEMBANGAN SIMLUH KP
P1 : P2 : P3 : P4 :
Konsepsi Database SIMLUH KP (Juni – Juli 2011) Workshop Penyusunan Database SIMLUH KP (Agustus 2011) Simulasi/uji coba (November-Desember 2011) SIMLUH KP version 1.01 s/d seterusnya (operasional Januari 2012 s/d sekarang)
ANALISIS SISTEM 1.
2.
3. 4. 5.
Data Kelembagaan penyuluhan pemerintah : a. Data kelembagaan penyuluhan di tingkat propinsi b. Data kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota c. Data kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan d. Data kelembagaan masyarakat (kelompok pelaku utama perikanan) Data Ketenagaan Penyuluhan a. Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Penyuluh Perikanan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) c. Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) d. Penyuluh Perikanan Swasta e. Penyuluh Perikanan Swadaya Penyelenggaraan (Materi Penyuluhan) Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pembiayaan Penyuluhan
BAPELUH/ Dinas KP Kab./Kota
Data BAPELUH/Dinas KP Kab./Kota Data Penyuluh Perikanan Data Kelompok Pelaku Utama/usaha Data SARPRAS Data Materi Data BPP
Rekap Data Penyuluh Rekap Data Kelompok Pelaku Utama Rekap Data BPP Rekap BAPELUH/Dinas Kab./Kota Rekap BAKORLUH/Dinas KP Propinsi Rekap Data SARPRAS Rekap Data Materi
SIMLUH KP
Data BAKORLUH/Dinas KP PROPINSI Data Penyuluh Perikanan Data Kelompok Pelaku Utama/usaha Data SARPRAS Data Materi Data BPP
BAKORLUH/ Dinas KP Propinsi
Data BAKORLUH/Dinas KP PROPINSI Data BAPELUH/Dinas KP Kab./Kota Data Penyuluh Perikanan Data Kelompok Pelaku Utama/usaha Data SARPRAS Data Materi Data BPP
Rekap Data Penyuluh Rekap Data Kelompok Pelaku Utama Rekap Data BPP Rekap BAPELUH/Dinas Kab./Kota Rekap BAKORLUH/Dinas KP Propinsi Rekap Data SARPRAS Rekap Data Materi
PUSLUH KP
Rekap Data Penyuluh Rekap Data Kelompok Pelaku Utama Rekap Data BPP Rekap BAPELUH/Dinas Kab./Kota Rekap BAKORLUH/Dinas KP Propinsi Rekap Data SARPRAS Rekap Data Materi Rekap Data Penyuluh Rekap Data Kelompok Pelaku Utama Rekap Data BPP Rekap BAPELUH/Dinas Kab./Kota Rekap BAKORLUH/Dinas KP Prpinsi Rekap Data Materi
Guest (TAMU/Pengunjung)
ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM SIMLUH KP SARPRAS
m
dimiliki dan dibutuhkan
n
Lembaga Penyuluhan
n
memiliki
m Penyuluh Perikanan
n menyuluh
n : Banyak m : Banyak
m Kelompok Pelaku Utama/Usaha
n
memiliki dan membutuhkan
m
MATERI
STRUKTUR PROGRAM SIMLUH KP STRUKTUR PROGRAM INPUT
OUTPUT
Data Kelembagaan
Laporan Kelembagaan
Data Ketenagaan
Laporan Ketenagaan
Data SARPRAS
Laporan SARPRAS
Data Materi
Laporan Materi
Data Pembiayaan
Laporan Pembiayaan
STRUKTUR MENU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYULUHAN KP (SIMLUHKP)
HOME
INPUT
LAPORAN
UTILITY
LOGIN
LEMBAGA PENYULUHAN
LEMBAGA PENYULUHAN
USER
LOGOUT
PENYULUH PERIKANAN
PENYULUH PERIKANAN
GANTI PASSWORD
KELOMPOK PELAKU UTAMA
KELOMPOK PELAKU UTAMA
PETUNJUK TEKNIS
SARPRAS PENYULUHAN KP
SARPRAS PENYULUHAN KP
MATERI PENYULUHAN KP
MATERI PENYULUHAN KP
PEMBIAYAAN PENYULUHAN KP
PEMBIAYAAN PENYULUHAN KP
TOPOLOGI JARINGAN SIMLUH-KP
PEMBAGIAN AKSES OPERASIONAL SIMLUHKP PETUGAS SIMLUHKP KABUPATEN/KOTA : HANYA DAPAT UPDATING DATA (INPUT/ENTRI DAN HAPUS DATA) DATABASE SISTEM PENYULUHAN KP KABUPATEN/KOTA SETEMPAT. PETUGAS SIMLUHKP PROVINSI : DAPAT UPDATING DATA (INPUT/ENTRI DAN HAPUS) DATABASE SISTEM PENYULUHAN KP SEMUA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SETEMPAT. PETUGAS SIMLUHKP PUSAT : DAPAT UPDATING DATA (INPUT/ENTRI DAN HAPUS) DATA SISTEM PENYULUHAN KP SE-INDONESIA
PEMANFAATAN SIMLUHKP Pangkalan data (database) sistem penyuluhan KP -> BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PADA MASING-MASING TINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Media informasi (memuat informasi yang perlu diketahui/memudahkan penelusuran informasi) Media komunikasi (mengakomodir komunikasi pesan antar petugas simluhkp atau pengguna simluhkp)
KONTRIBUSI YANG DIHARAPKAN DALAM OPERASIONAL SIMLUHKP DARI SETIAP TINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PUSAT (Pusluh KP BPSDMKP)
PROVINSI (Bakorluh/ Dinas KP Prov
KAB/KOTA (Bappeluh/ Dinas KP Kab/koya
NO
URAIAN
1
PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DENGAN MENGAKOMODIR MASUKAN DARI UNIT KERJA LINGKUP KKP, PROVINSI DAN KAB/KOTA,
V
2
PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN DATA PADA SERVER KKP DI PUSDATIN
V
3
PELAYANAN OPERASIONAL SIMLUHKP PROVINSI DAN KAB/KOTA
V
4
BIMTEK/APRESIASI /WORKSHOP DAN ATAU SOSIALISASI SIMLUHKP
V
5
MENGKOORDINASIKAN OPERASIONAL SIMLUHKP DI KAB/KOTA
V
6
MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP PENYEMPURNAAN AP;LIKASI SIMLUHKP
V
V
7
PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DATA
V
V
V
V
Mekanisme Pengumpulan dan Penginputan Data SIMLUHKP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA • Bakorluh /Dinas KP Provinsi dan Bapeluh/BP4K/Dinas yang membidangi KP menetapkan1 orang petugas untuk menjadi Operator SIMLUH-KP . • Operator SIMLUH-KP Bakorluh/Dinas Provinsi KP Provinsi dan Bapeluh/BP4K /Dinas yang membidangi KP diberi hak akses oleh Admin SIMLUH-KP Pusluh KP untuk menginput/edit data. • Penyuluh perikanan memberikan data (ketenagaan, kelembagaan kelompok pelaku utama, penyelenggaraan/materi penyuluhan) kepada Operator SIMLUHKP di Bapeluh/BP4K/Dinas yang membidangani KP untuk diinput/entry ke dalam SIMLUH-KP. Data sarana dan prasarana penyuluhan diinput dari data yang tersedia instansi. • Operator SIMLUH-KP di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menginput atau mengedit data secara periodik setiap ada penambahan atau perubahan data
Mekanisme Pelaporan 1.
2.
Setiap 3 triwulan Bepeluh/BP4K /dinas yang membidangi KP Kab.Kota mengirimkan laporan rekapitulasi database sistem penyuluhan dalam bentuk print-out/hardcopy yang sudah ditandatangani Kepala Bapeluh/Kadis KP Kab./Kota kepada Kepala Bakorluh/Dinas KP Setiap 6 triwulan Bakorluh/Dinas KP mengirimkan Hardcopy yang sudah ditandatangani Kepala Sekretariat Bakorluh/Kepala Dinas KP Propinsi kepada Kepala BPSDM-KP.
HARAPAN SIMLUHKP BERMANFAAT DAN DIMANFAATKAN UNTUK BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PADA MASING-MASING TINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN DASAR PELAKSANAAN SISTEM PENYULUHAN KP GUNA MELENGKAPI KEKURANGAN YANG ADA PADA SIMLUHKP PERLU MASUKAN DARI PETUGAS DAN PENGGUNA SIMLUHKP KHUSUSNYA BERKENAAN DENGAN INPUT, OUTPUT APLIKASI SIMLUHKP
Pantai di Kab. Buleleng, Agustus 06
