Kata Pengantar
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Serealia 2015-2019 merupakan acuan dan arah dalam melaksanakan upaya pengembangan komoditi serealia selama lima tahun ke depan (2015-2019). Guna mencapai target yang telah ditetapkan tentunya tidak mudah, karena dihadapkan pada kondisi permasalahan dan tantangan yang tidak ringan, disamping itu gerak dinamika lingkungan strategis baik internasional, regional dan lokal semakin kompleks. Guna menghadapi kondisi tersebut maka diperlukan penerapan budidaya yang lebih baik, baik terkait pengolahan / pengelolaan lahan, perbenihan, infrastuktur dan sarana pendukung, introduksi teknologi budidaya yang terbaru serta kelembagaan, dll. Dalam implementasinya di lapangan tentunya membutuhkan kerjasama dan komitmen dari para pelaku di lapangan dan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi di daerah masing-masing. Renstra serealia ini merupakan revisi pertama dari renstra serealia sebelumnya. Revisi ini merupakan penyesuaian terhadap struktur organisasi Direktorat Serealia yang baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :43/Permentan/ OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pasal 300 menyebutkan bahwa Direktorat Serealia mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, dan serealia lain. Perubahan mendasar dari renstra sebelumnya adalah pada aspek fokus/sistem pengelolaan produksi serealia, dimana akan dikelompokkan pada dua kelompok yaitu kelompok intensifikasi dan ekstensifikasi. Diharapkan dengan perubahan ini maka dapat lebih mendorong dan mengakselerasi gerak dan langkah para pelaku pembangun pertanian di lapangan guna mendukung pencapaian target produksi komoditi serealia. Akhirnya semoga dokumen Renstra Serealia 2015-2019 ini dapat bermanfaat untuk mendorong pencapaian target produksi yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan YME berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang telah kita kerjakan.
Jakarta, 5 Oktober 2015 Direktur Serealia
Nandang Sunandar
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................
i
DAFTAR ISI .....................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ..............................................................................
iii
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang .................................................................
1
1.2.Potensi dan Permasalahan ..............................................
3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN ORGANISASI 2.1.Visi ...................................................................................
6
2.2.Misi ..................................................................................
6
2.3.Tujuan ..............................................................................
7
2.4.Kinerja Produksi Padi Jagung Tahun 2005-2014..............
8
2.5.Sasaran Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019 ....
9
2.6.Organisasi ........................................................................
11
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1.Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..............................
16
3.2.Arah Kebijakan Pengembangan Serealia .........................
18
3.3. Strategi dan Langkah Operasional Peningkatan Produksi Serealia ............................................................................
26
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT SEREALIA 4.1.Program dan Kegiatan Direktorat Serealia .......................
32
4.2.Dukungan Pendanaan......................................................
34
BAB V MANAJEMEN BERBASIS KINERJA 5.1.Perencanaan ....................................................................
36
5.2.Pengorganisasian ............................................................
36
5.3.Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian .....
39
BAB VI PENUTUP ...........................................................................
41
LAMPIRAN ....................................................................................
42
DAFTAR TABEL Tabel 1.Perkembangan Produksi Padi dan Jagung dari Tahun 2005-2014 ...............................................................................
8
Tabel 2.Perkembangan Luas Panen Padi dan Jagung Tahun 2005-2014 ...............................................................................
9
Tabel 3.Perkembangan Produktivitas Padi dan Jagung Tahun 2005-2014 ............................................................................... Tabel 4.Sasaran Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019 .......
9 10
Tabel 5.Sasaran Strategis Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019 ...................................................................
11
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Struktur Organisasi Budidaya Serealia ........................
34
Lampiran 2. Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Padi Tahun 2015 ..................................
35
Lampiran 3. Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Padi Tahun 2016 ..................................
36
Lampiran 4. Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Padi Tahun 2017 ..................................
37
Lampiran 5. Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Padi Tahun 2018 ..................................
38
Lampiran 6. Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Padi Tahun 2019 ..................................
39
Lampiran 7. Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Jagung Tahun 2015 ..............................
40
Lampiran 8. Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Jagung Tahun 2016 ..............................
41
Lampiran 9. Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Jagung Tahun 2017 ..............................
42
Lampiran 10.Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Jagung Tahun 2018 ...............................
43
Lampiran 11.Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan produksi Jagung Tahun 2019 ...............................
44
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Direktorat Serealia 2015- 2019 merupakan turunan dari Renstran Ditjen Tanaman Pangan serta Renstra Kementerian Pertanian sebagai wujud dari Permentan Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tanggal 6 April 2015 khususnya Pasal 2 Ayat 1 bahwa Renstra Kementerian Pertanian merupakan dasar dari rensta unit kerja eselon I dan eselon II. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, serta penyedia bahan pakan dan bioenergi. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2010-2014) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10,26 % dengan pertumbuhan sekitar 3,90 1
%. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2 % dari total tenaga kerja. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014. NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging , (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
2
Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Sebagai salah satu bagian dari pembangunan pertanian, komoditi tanaman pangan khsusunya padi dan jagung memegang peranan yang sangat penting dan strategis, oleh karena itu dalam upaya pengamanan komoditas tanaman pangan, pemerintah setiap tahunnya selalu menempatkan sebagai hal utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Komoditas tanaman pangan diupayakan selalu tersedia dalam keadaan cukup, hal ini untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan industri dalam negeri, dimana setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri.
Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup merupakan salah satu hak bagi manusia yang paling azasi dan juga menjadi salah satu faktor penentu bagi perwujudan ketahanan nasional. Sehubungan dengan itu, kekurangan pangan yang terjadi secara meluas di suatu negara akan menyebabkan kerawanan ekonomi, sosial, dan politik yang dapat menggoyahkan stabilitas suatu negara.
1.2.
Potensi dan Permasalahan
Pembangunan periode 2015-2019 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan. Potensi pengembangan padi dan jagung masih sangat besar. Masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial belum termanfaatkan secara optimal seperti 3
lahan kering/rawa/lebak/pasang surut/gambut yang merupakan peluang bagi peningkatan produksi padi dan jagung. Potensi sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Disamping itu, kondisi lahan yang secara umum subur dan iklim yang mendukung
merupakan
peluang
yang
sangat
menguntungkan
untuk
pembangunan tanaman pangan. Indonesia dengan luas wilayah daratan 192 juta hektar mempunyai potensi yang sangat besar disektor pertanian terutama tanaman pangan, khususnya pengembangan padi dan jagung. Luas kawasan budidaya sekitar 123 juta hektar (64,6 persen dari luas daratan) berpotensi sebagai kawasan pertanian sebesar 101 juta hektar. Dari areal tersebut yang sudah terolah sampai saat ini sebesar 25,6 juta ha lahan sawah, dan untuk lahan kering tanam semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Dengan demikian potensi perluasan untuk kawasan pertanian adalah sebesar 54 juta hektar dengan
komposisi;
36
juta
hektar
dapat
digunakan
untuk
tanaman
pangan/perkebunan dan merupakan lahan kering, 15 juta hektar sesuai untuk areal persawahan dan 3 juta hektar untuk lahan peternakan. (Siswono Yudo Husodo, 2006) Berdasarkan data BPS tahun 2013, data luas baku Indonesia untuk lahan sawah seluas 8,112 juta hektar. Berdasarkan jenis pengairan adalah 1) irigasi seluas 4,819 juta hektar, yaitu di pulau Jawa seluas 2,442 juta hektar dan luar Jawa seluas 2,377 juta hektar; 2) non irigasi seluas 3,292 juta hektar, yaitu di pulau Jawa seluas 789 ribu hektar dan luar Jawa seluas 2,503 juta hektar. Di Indonesia luas lahan tegal/kebun yaitu 11,877 juta hektar, lahan ladang/huma seluas 5,273 juta hektar, dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 14,214 juta hektar. Kondisi ini mengindikasikan untuk pengembangan sub sektor tanaman pangan khususnya pengembangan padi dan jagung dengan program penambahan baku lahan dapat diarahkan ke daerah-daerah di luar pulau Jawa. Potensi pengembangan untuk areal irigasi memungkinkan di pulau Sumatera dan Sulawesi. Selain itu untuk penumbuhan kantong-kantong produksi dapat juga 4
dikembangkan pada lahan non irigasi (tadah hujan, pasang surut, lebak dan polder) yang banyak terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk lahan yang sementara tidak diusahakan masih banyak terdapat di Papua seluas 5,329 juta hektar. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya Direktorat Budidaya Serealia yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2014 -2019, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global 2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air 3. Status dan luas kepemilikan lahan (17,62 juta KK < 0.5 Ha) 4. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal 5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani 6. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian 7. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.
5
II. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN ORGANISASI
2.1. Visi Visi Direktorat Serealia tahun 2015 - 2019, yaitu ”Tercapainya
Target
Produksi Komoditi Serealia khusunya Padi dan Jagung yang cukup dan berkelanjutan” Makna produksi dapat dilihat dari dua pespektif yaitu jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Produksi dalam arti jumlah merupakan hasil (dalam satuan ton) yang dicapai melalui pemanfatan lahan pertanaman, peningkatan produktivitas, dan pengamanan potensi kehilangan hasil produksi. Sedangkan produksi dalam arti mutu merupakan standar tertentu yang dapat dikonsumsi secara layak bagi manusia maupun kebutuhan industri. Cukup berarti jumlah yang dapat disediakan setelah mempertimbangkan kebutuhan konsumsi, kebutuhan perdagangan, dan kebutuhan cadangan (stok). Dalam hal ini, jika kebutuhan dapat dipenuhi secara total dari produksi dalam negeri maka disebut sebagai swasembada. Berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mewujudkan visi ini, Direktorat Serealia diupayakan sebagai penggerak sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Upaya sinkronisasi, mobilisasi, koordinasi, dan integrasi menjadi sangat penting dilakukan untuk mendorong pencapaian visi sesuai dengan sasaran (target) yang ditetapkan. 2.2. Misi Direktorat Serealia mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu : ”Meningkatkan perluasan penerapan budidaya komoditi serealia yang tepat dan berkelanjutan”. Terkait hal tersebut, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Direktorat Serealia adalah : 1. mewujudkan
birokrasi
Direktorat
Serealia
yang
profesional
dan
berintegritas,
6
2. meningkatkan perluasan penerapan budidaya komoditi serealia yang tepat dan berkelanjutan, 3. mendorong
dan
berkoordinasi
terkait
mengembangkan
sistem
penyediaan benih yang efisien, efektif, dan berkelanjutan, 4. mendorong dan berkoordinasi
penanganan pascapanen tanaman
pangan, 5. mendorong dan berkoordinasi pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan, dan 6. berkoordinasi dan mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait serta masyarakat dalam pembangunan komoditi serealia yang berkelanjutan. 1.3.
Tujuan
Dalam melaksanakan koordinasi pembangunan komoditas Serealia, Direktorat Serealia mempunyai tugas mensukseskan pencapaian visi dan misi dengan tujuan : Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan luas areal penerapan budidaya tanaman pangan khususnya padi dan jagung yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi dalam rangka mencapai kemandirian pangan.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Serealia dimaksudkan untuk memberikan arah kegiatan Direktorat Serealia secara sistimatis dan terencana sampai dengan lima tahun kedepan, dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga di harapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel. Sebagai suatu dokumen perencanaan resmi, Renstra disusun dengan tujuan sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan strategis, program dan kegiatan sub-sektor pertanian tanaman pangan khususnya Direktorat Serealia yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019); b. Menjabarkan kebijakan strategis sub-sektor pertanian tanaman pangan khususnya Direktorat Serealia ke dalam program dan kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran yang akan dicapai; 7
1.4. Kinerja Produksi Padi Jagung Tahun 2005 - 2014 Capaian produksi komoditas pertanian selama tahun 2005-2014 telah menunjukkan prestasi yang baik, antara lain : peningkatan produksi padi dari 54,15 juta ton GKG pada tahun 2005 menjadi 70,85 Juta ton GKG tahun 2014, rata-rata peningkatan produksi padi tahun 2015-2014 mencpai 3,07% per tahun. Produksi jagung juga memperlihatkan peningkatan yang cukup baik khususnya pada periode 2005-2014 yaitu mencapai 5,22%. Produksi jagung tahun 2005 mencapai 12,43 juta ton pipilan kering menjadi 19,01 juta ton. Tabel 1. Perkembangan Produksi Padi dan Jagung dari Tahun 2005 - 2014
Peningkatan produksi padi terjadi karena selama periode tahun 2005-2014 didorong oleh peningkatan luas panen setiap tahunnya 1,55 % yaitu dari luas panen 11.84 Juta ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 13.57 Juta ha pada tahun 2014. Selain peningkatan luas panen sebagai salah satu pendorong peningkatan produksi padi, juga didukung oleh peningkatan produktivitas padi. Selama kurun waktu 2005-2014 terjadi peningkatan produktivitas pada periode tersebut dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 1,49%, yaitu dari produktivitas 45,74 ku/ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 52,21 ku/ha pada tahun 2014. Sementara peningkatan produksi jagung terjadi karena luas panen selama periode 2005-2014 dengan peningkatan setiap tahunnya 0,68% yaitu dari luas panen 3.67 juta ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 3.84 juta ha pada tahun 2014.Selain peningkatan luas panen, juga didukung oleh peningkatan produktivitas jagung pada periode tersebut dengan peningkatan setiap tahunnya 8
sebesar 4,36 %, yaitu dari produktivitas 33,88 ku/ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 49,54 ku/ha pada tahun 2014. Tabel 2. Perkembangan Luas Panen Padi dan Jagung, Tahun 2005 - 2014
Tabel 3. Perkembangan Produktivitas Padi dan Jagung, Tahun 2005 - 2014
1.5. Sasaran Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019 Empat Sukses Keberhasilan Kementerian Pertanian adalah: a) mewujudkan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; b) mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan; c) mewujudkan peningkatan nilai tambah; serta d) mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. Pencapaian keempat sasaran (target) tersebut diharapkan dapat memberikan dampak kinerja yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan nasional terutama ketahanan pangan nasional. Selain itu dampak kinerja pembangunan tanaman pangan juga diharapkan
dapat
mengurangi
jumlah
kemiskinan
dan
meningkatkan
pendapatan bagi negara. Fungsi dari program pemerintah hanya berupa stimulan untuk menggerakkan kekuatan ekonomi tanaman pangan secara nasional. Mengacu pada Empat Sukses
Keberhasilan
Pembangunan
Pertanian,
ditetapkan
sasaran
pembangunan tanaman pangan sebagai berikut: 9
a) Mewujudkan swasembada padi secara berkelanjutan b) Mewujudkan swasembada jagung secara berkelanjutan Dari Empat Sukses Keberhasilan Pembangunan Pertanian yang berhubungan secara langsung dan menjadi tanggungjawab Direktorat Serealia adalah: Mewujudkan swasembada padi secara berkelanjutan dan Mewujudkan swasembada jagung secara berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah melalui Penerapan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu. Dalam pelaksanaan gerakan ini diharapkan nantinya dilakukan pengawalan yang ketat dengan memberdayakan seluruh petugas dilapangan serta koordinasi instansi terkait.
Tabel 4. Sasaran Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019
No Komoditas 1 Padi 2 Jagung
2015
2016
2017
2018
dalam ribu ton
73,445 21,957
76,226 23,154
78,132 24,415
80,085 25,745
2019
Pertumbuhan 2015-2019 (%) 82,078 2.74 27,148 5.17
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serealia maka ditetapkan sasaran strategis berupa target luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi padi dan jagung tahun 2015-2019, sebagi berikut : Tabel 5. Sasaran Strategis Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019
10
Dari hasil revisi ini, selama periode 2015-2019 tersebut produksi padi jagung
dan
diharapkan naik rata-rata 2,82 persen dan 8,30 persen. Sasaran
tersebut ditetapkan dengan terjadinya swasembada padi dan jagung. Agar posisi swasembada dapat berkelanjutan, maka target peningkatan produksinya
harus
dipertahankan
minimal
sama
dengan
pertumbuhan
permintaan dalam negeri. Dengan kondisi pertambahan jumlah penduduk secara nasional rata-rata sebesar 1,49 persen per tahun, permintaan bahan baku industri dalam negeri, kebutuhan stok nasional dalam rangka stabilitas harga, pemenuhan peluang ekspor, serta pertumbuhan industri hilir dalam negeri yang semakin pesat maka target produksi sebagaimana tersebut di atas dianggap relevan. Strategi untuk mencapai swasembada padi secara berkelanjutan, yaitu akan dilakukan melalui: 1) percepatan peningkatan produktivitas padi sawah, padi rawa/lebak dan padi gogo dengan fokus pada lokasi yang masih mempunyai produktivitas dibawah rata-rata nasional/provinsi/kabupaten, dan 2) perluasan areal tanam terutama untuk padi gogo dan padi rawa/lebak melalui pemanfaatan lahan peremajaan Perhutani dan Inhutani maupun pembukaan lahan/cetak sawah. Adapun untuk mencapai swasembada jagung secara berkelanjutan, maka strategi yang akan dikembangkan utamanya adalah meningkatkan komposisi pertanaman jagung hibrida. 1.6.
Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :43/Permentan/ OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pasal 300 menyebutkan bahwa Direktorat Serealia mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, dan serealia lain (Struktur Organisasi Direktorat Serealia terlampir). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Direktorat Serealia menyelenggarakan fungsi:
11
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; dan f.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Serealia.
Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan dalam Direktorat Serealia yang terdiri dari 3 Sub Direktorat dan ditambah
Subbagian Tata Usaha dan
Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: a. Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa; b. Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering; c. Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Subdirektorat terdiri dari : 1. Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa Tugas dan fungsinya : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan;
12
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan intensifikasi
dan
ekstensifikasi
padi
irigasi
dan
rawa,
serta
pemberdayaan; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi
dan
ekstensifikasi
padi
irigasi
dan
rawa,
serta
pemberdayaan. 1.1.
Seksi Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusun dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi irigasi dan rawa.
1.2.
Seksi
Ekstensifikasi
Pemberdayaan
Padi
mempunyai
Irigasi tugas
dan
Rawa,
melakukan
dan
penyiapan
bahan penyusunan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, serta pemberdayaan. 2. Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering Tugas dan fungsinya : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan;
13
d. Pemberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan. 2.1. Seksi Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknijs, supervisi, evaluasi dan oelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering. 2.2. Seksi Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering, dan Pemberdayaan mempuntai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur,
supervisi,
dan kriteria,
evaluasi
dan
serta bimbingan
pelaporan
kegiatan
di
teknis, bidang
peningkatan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan. 3. Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain Tugas dan fungsinya : a. Penyiapan
penyusunan
kebijakan
di
bidang
peningkatan
intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan; b. Penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
peningkatan
intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan; dan 14
e. Pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
di
bigang
peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan. 3.1.Seksi Intensifikasi Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
penyusunan
kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi jagung dan serealia lain. 3.2.Seksi
Ekstensifikasi
Jagung
dan
Serealia
Lain,
dan
Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, sipervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan. 4. Subbagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Serealia. 5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan
jabatan
fungsional
masing-masing
berdasarkan
peraturan perundang-undangan. a. Kelompok Jabatan Fungsional tediri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditujukan Direktur Serealia. b. Direktur Serealia menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional. c. Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. d. Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Untuk mencapai sasaran peningkatan produksi serta nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Terkait hal tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun
dan
melaksanakan
Tujuh
Strategi
Utama
Penguatan
Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut : 1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan 2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian 3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit 4. Penguatan kelembagaan petani 5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian 6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi 7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut : 1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian 2. Peningkatan dukungan perkarantinaan 3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi 4. Pelayanan informasi publik 5. Pengelolaan regulasi 6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 7. Pengelolaan perencanaan 8. Penataan dan penguatan organisasi 9. Pengelolaan sistem pengawasan
16
Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah: 1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. 2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung
peningkatan
cadangan
beras
pemerintah
dalam
rangka
memperkuat stabilitas harga. 3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019). 4. Terbangunnya
dan
meningkatnya
layanan
jaringan
irigasi
untuk
menggantikan alih fungsi lahan. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan
ketahanan
pangan
menuju
kemandirian
pangan
dengan
peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi: 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah. 17
2. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan. 3. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat 4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan. 5. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan. 3.2. Arah Kebijakan Pengembangan Serealia Komoditi serealia khususnya beras dan jagung merupakan komoditas pangan strategis yang masih terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Meskipun upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi terus dilakukan oleh pemerintah, permasalahan ketersediaannya
belum teratasi
dengan baik. Pemecahan masalah terhadap peningkatan produksi padi dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Program tersebut dilakukan melalui penyediaan input, penyediaan teknologi, sarana air, pemasaran hasil dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk lebih menggairahkan para petani berusahatani yang lebih optimal, sehingga pada akhirnya peningkatan produksi dan produktivitas padi dan jagung akan terjadi.
3.2.1. Intensifikasi Pertanian
Intensifikasi pertanian merupakan usaha yang dilakukan
untuk
meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah tersedia.
Dalam pelaksanaan intensifikasi
pertanian akan fokus pada upaya panangan masalah terkait pengelolaan tanah,
pengadaan
bibit
unggul,
penanaman,
pemupukkan,
pemberantasan hama serta penyakit pada tanaman, pemanenan dan kegiatan selama pasca panen.
18
1. Perbenihan Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil ditempuh melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat. Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat diharapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan yang mendasar adalah ketersediaan benih unggul bersertifikat belum mencukupi apabila hanya mengandalkan potensi aktual sumber benih yang ada saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan akan varietas unggul bersertifikat selain dipenuhi oleh kelembagaan perbenihan milik pemerintah/BUMN, juga dipenuhi oleh produsen benih milik swasta baik dalam bentuk Badan Hukum maupun perseorangan serta penangkar benih.
Terkait perbenihan, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain : a) perbaikan/penataan kelembagaan perbenihan mulai dari tingkat pusat sampai daerah; b) melindungi dan memelihara sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul baik nasional maupun lokal; c) memperkuat pengawasan benih; d) pemberdayaan
penangkar
benih
di
daerah
guna
pemenuhan
kebutuhan benih pada daerah tersebut; e) mendorong peran swasta dalam pengembangan industri perbenihan
2. Pengelolaan Lahan Secara Tepat dan Terencana
Setelah
memperoleh
bibit
unggul,
langkah
selanjutnya
yakni
mengelola tanah untuk dipakai dalam penyemaian bibit dan media tumbuh kembang bibit hingga proses pemanenan. Untuk mengelola lahan pertanian dapat ditempuh melalui cara modern dan konvensional (tradisional/manual).
Cara
modern
dapat
ditempuh
dengan
menggunakan cara mekanik yakni menggunakan traktor yang sudah modern, sedangkan cara manual/konvensional dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti cangkul. Metode tradisonal 19
menggunakan cangkul memiliki kelemahan yakni sangat tidak efisien dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menggarap lahan pertanian.
Terkait upaya pengelolaan lahan maka upaya yang dapat dilakukan antara lain ; a) membangun database yang lengkap dan akurat terkait dengan potensi sumberdaya lahan yang ada; b) perlindungan terhadap lahan pangan produktiv dan menekan laju konversi lahan pertanian dengan
mengefektifkan
Perlindungan
Lahan
Undang-Undang Pertanian
No
41/2009
Berkelanjutan;
c)
tentang upaya
mengoptimalkan lahan terlantar/ lahan tidak diusahakan/ lahan tidur, kawasan hutan yang telah dilepas dan belum dimanfaatkan, atau izin pemanfaatan lahan hutan yang masih dalam kawasan hutan; d) upaya mempertahankan kesuburan tanah maupun memperbaiki kondisi lahan marginal melalui penerapan sistem pemupukan beribang dan diintegrasikan dengan pupuk organik.
3. Pengelolaan Air
Pengaturan pasokan air yang dialirkan ke lahan-lahan pertanian sangat penting untuk membuat struktur dan komponen tanah menjadi lembab dan berair sehingga akan memberikan nutrisi dan menjaga tanaman agar tetap sehat, tidak layu, dan kelangsungan hidupnya terjaga dengan baik. Sebaiknya gunakan air secukupnya dan berdasarkan kebutuhan untuk dialiri di lahan pertanian. Umumnya pemberian air tidak boleh melebih titik layu lahan. Dan pasokan air yang cukup di atas lahan sangat penting untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta meningkatkan produktivitas panen nantinya.
Terkait upaya pembangunan infrastruktur sarana pengairan, maka Kementerian Pertanian akan memprioritaskan pada pembangunan jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi 20
tersier dan kuarter guna mendukunga upaya perluasan areal tanam. Sementara untuk infrastruktur jaringan irigasi primer dan sekunder diharapkan
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dapa
menyediakan
infrastruktur tersebut.
4. Pemberian Pupuk Sesuai Dosis Yang Tepat Penggunaan pupuk merupakan salah satu input yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas hasil tanaman pangan. Pupuk yang digunakan oleh rumah tangga petani antara lain adalah pupuk anorganik, pupuk organik, kombinasi pupuk anorganik dan organik. Peluang untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan khususnya padi dan jagung masih bisa ditingkatkan bila rumah tangga petani yang belum menggunakan pupuk tersebut bisa dikurangi jumlahnya. Beberapa hal yang penting terkait dengan
pelaksanaan kebijakan
subsidi pupuk berperan penting adalah: (1) penetapan
alokasi
kebutuhan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk (HET) bersubsidi per tahunnya; (2) penetapan produsen pupuk bersubsidi (bersama kementerian
BUMN)
dan
menilai
kebenaran
data/dokumen
pembayaran subsidi pupuk yang diajukan oleh produsen; dan (3) penyaluran dana subsidi kepada produsen pupuk. Sementara itu, di dalam distribusi pupuk, Kementerian Perdagangan sangat berperan di dalam menetapkan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta melakukan pengawasan di dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Beberapa permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang belum valid, di mana terdapat indikasi penggelembungan (mark- up) luas lahan dan jumlah petani. Pada aspek penyaluran/distribusi, penjualan pupuk dengan harga di atas HET, penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak dipasangnya spanduk 21
pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan DO (Delivery order), keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, dan terdapat pengecer yang tidak resmi. Sedangkan terkait aspek pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat Berbagai upaya telah dikembangkan Kementerian Pertanian untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pupuk. Untuk peredaran pupuk, dengan pengembangan sistem penyaluran tertutup terus diupayakan perbaikan dalam distribusi. Terkait dengan bentuk subsidi kepada petani, selama tahun 2010-2011 telah dilakukan pengkajian yang komprehensif terhadap pemberian subsidi pupuk. Uji coba pemberian subsidi langsung kepada petani sebagai pengganti subsidi kepada pabrik pupuk belum sepenuhnya berhasil dengan baik, sehingga subsidi kepada pabrikan terus dilakukan. 5. Perlindungan dari OPT dan DPI Perlindungan tanaman pangan merupakan bagian penting dalam pengamanan
produksi
untuk
menjaga
kuantitas,
kualitas
dan
kontinuitas hasil yang berkaitan erat dengan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan pengaruh Dampak Perubahan Iklim (DPI) mulai pra panen sampai dengan pascapanen.
Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi perlindungan tanaman dan kompleksnya permasalahan di lapangan, operasional pengendalian OPT di lapangan mengacu pada sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Agar strategi pengendalian OPT dapat terlaksana dengan baik, salah satu faktor yang mendapat perhatian adalah
pemberdayaan
sumberdaya
manusia
melalui
Sekolah
Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Dari SLPHT ini diharapkan dapat diwujudkan kemandirian petani dalam pengambilan keputusan di lahan usahataninya.
22
Proses usahatani tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah iklim/cuaca. Unsur iklim/cuaca yang sangat penting pengaruhnya terhadap keberhasilan sistem usahatani di daerah tropis (Indonesia khususnya) adalah curah hujan sebagai sumber air utama. Tetapi pada keadaan ekstrim, curah hujan yang sangat berlebihan pada musim hujan dapat menimbulkan bencana alam banjir, dan sebaliknya jumlah curah hujan yang sangat kurang pada musim kemarau dapat menimbulkan bencana alam kekeringan. Kedua jenis bencana alam tersebut, dapat menimbulkan penurunan produksi dengan intensitas dan luasan yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Secara umum, petani melakukan usahataninya hanya berdasarkan kebiasaan pada kondisi iklim yang normal.Mereka umumnya
tidak
memiliki
kemampuan
menganalisa
serta
memanfaatkan data informasi iklim. Sehingga bila terjadi perubahan iklim secara ekstrim seperti curah hujan kurang atau lebih dari normal, petani tidak mampu berbuat banyak. Kondisi iklim/cuaca yang sangat fluktuatif/ekstrim saat ini dipengaruh perubahan iklim global, selain perubahan agroekosistem yang mempengaruhi keadaan iklim mikro.
OPT dan DPI merupakan faktor pembatas produksi tanaman pangan. Gangguan OPT dan DPI berupa banjir dan kekeringan baik secara langsung maupun tidak langsung berpotensi dapat menurunkan kuantitas
dan
kualitas
hasil.Perkembangan
OPT
di
lapangan
berkorelasi positif dengan penerapan teknologi budidaya tanaman yang kurang tepat, seperti penggunaan verietas yang tidak tepat, pemupukan tidak berimbang dan penggunaan pestisida kurang bijaksana. Selain itu, kondisi perubahan iklim global menyebabkan sulitnya menentukan waktu dan pola tanam yang secara tidak langsung
berpengaruh
terhadap
perkembangan
OPT.
Tingkat
kerusakan tanaman berdasarkan intensitas serangan dari ringan sampai dengan puso adalah hama (16-90 persen), dan penyakit (1175 persen).
23
3.2.2. Ekstensifikasi Pertanian Ekstensifikasi pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum pernah dimanfaatkan. Program ekstensifikasi memiliki sasaran terhadap lahan-lahan seperti lahan hutan, lahan gambut, lahan rawa, serta lahan marginal lainnya. Dalam peristilahan internasional
dikenal
dengan
“agricultural
(land)
espansion”.
Ekstensifikasi pertanian bertujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya lahan produktif. Berikut beberapa upaya ekstensifikai yang dapat diterapkan dalam upaya mendukung peningkatan produksi komoditas serealia, antara lain ; 1. Perluasan Lahan Pertanian dengan pemanfaatan areal hutan 2. Perluasan lahan pertanian dengan pemanfaatan lahan kering atau lahan marginal 3. Perluasan lahan pertanian dengan pemanfaatan lahan gambut / rawa Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelokaan produksi serealia guna mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Khususnya komoditi serealia berupa padi dan jagung, maka Direktorat Serealia Tentunya tidak dapat dipisahkan dengan dukungngan program dankegiatan dari unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan seperti : program dan kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dari Direktorat Perbenihan. Program dan kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan dari Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, program dan kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman
Pangan dari Gangguan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, program dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Program dan kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih oleh Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH):
serta
kegiatan
Pengembangan
Peramalan
Serangan
Organisme Pengganggu Tumbuhan oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT): 24
Seluruh kegiatan utama di atas dikemas ke dalam suatu bentuk pendekatan berupa Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah suatu pendekatan dalam budidaya tanaman yang menekankan pada pengelolaan tanaman, lahan, air dan organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanaman secara berkelanjutan dan efisiensi produksi dengan memperhatikan sumber daya, dan kemampuan yang ada. PTT menekankan pada prinsip partisipatori yang menempatkanpengalaman, keinginan, dan kemampuan petani dalam menerapkan suatu teknologi. Adapun komponen teknologi dalam PTT tersebut adalah terkait dengan : 1) Benih varietas unggul bermutu dan bersertifikat. 2) Pengelolaan tanah secara sempurna sesuai dengan kondisi tanah. 3) Penanaman tepat waktu serta cara tanam dengan tepat. 4) Pengaturan tata air dengan baik. 5) Penggunaan pupuk secara berimbang. 6) Pengendalian OPT dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). 7) Penanganan panen dan pascapanen dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan produktivitas yang merupakan tugas dan fungsi pokok Direktorat Serealia dan salah satu upaya untuk muwujudkannya adalah melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan spesifik lokasi. Teknologi pertanian di tingkat petani harus berbasis teknologi modern, dengan teknologi yang baik maka diharapkan terjadi efisiensi tenaga kerja, penghematan biaya produksi, percepatan dalam pelaksanaan usaha tani (pengolahan tanah, penanaman, pengendalian hama sampai dengan pasca panen) dan mutu hasil yang baik sehingga dapat bersaing di pasar. Spesifik lokasi merupakan metode dalam menyikapi keberagaman geografis wilayah Indonesia. Dengan mengacu pada spesifik lokasi diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang ada dilapangan, misalnya cuaca/iklim, jenis tanah, karakteristik air, faktor sumberdaya manusia. Dengan keterpaduan teknologi modern dan spesifik lokasi diharapkan seluruh permasalahan dan kendala dapat tertangani secara cepat dan tepat. Efek yang 25
sangat diharapkan adalah dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai tujuan/goal dalam pembangunan pertanian secara umum. 3.3. Strategi dan Langkah Operasional Peningkatan Produksi Serealia Tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya Serealia yaitu: Peningkatan Produksi dan Produktivitas komoditas serealia. Kebijakan dan strategi Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada padi dan jagung Tahun 2015 - 2019 secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. 1). Peningkatan Produktivitas Saat ini, sudah cukup banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktifitas aneka produk pertanian.Berbagai varietas berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian, masyarakat petani dan swasta. Namun demikian, berbagai paket teknologi ini masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh masyarakat petani, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi dan dimiliki petani seperti: proses diseminasi, kelembagaan dan skala usaha, keterampilan serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi. Para petani didorong untuk meningkatkan produktivitas yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan melalui peningkatan mutu intensifikasi dengan menerapkan rekayasa ekonomi, rekayasa sosial dan teknologi maju yang efisien dan spesifik lokasi, serta didukung oleh penerapan alat dan mesin pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam mengembangkan penerapan teknologi dilakukan pewilayahan berdasarkan tingkat produktivitas dan penerapan teknologi yang ada. Akselerasi penerapan teknologi diarahkan pada daerah-daerah yang tingkat
produktivitasnya
produktivitasnya
telah
relatif relatif
rendah. tinggi
Bagi
daerah-daerah
dimantapkan
dengan
yang fokus 26
pengembangan diarahkan kepada aspek rekayasa sosial, ekonomi dan kelembagaan. Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan melalui penggunaan benih bermutu dari varietas unggul, pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk organik, pengaturan pengairan dan tata guna air, penggunaan alat mesin pertanian, dan perbaikan budidaya Benih Bermutu dari Varietas Unggul Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul difasilitasi melalui pembinaan produsen benih untuk dapat menghasilkan benih secara 6 (enam) tepat, yaitu tepat waktu, mutu, varietas, jumlah, lokasi dan harga. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul adalah: (a) inventarisasi stok dan penangkaran benih yang terdapat di masing-masing daerah dalam setiap skala waktu tertentu, (b) pemanfaatan stok benih yang ada secara optimal, (c) pembinaan kepada produsen/penangkar benih agar proses produksi benih terlaksana secara berkelanjutan. Pemupukan Berimbang dan Pupuk Organik Untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan kualitas hasil dilakukan pemupukan berimbang, baik antara pupuk anorganik maupun dengan pupuk organik, sehingga perbandingan penyerapan unsur hara oleh tanaman dilakukan secara seimbang. Rekomendasi dosis pemupukan berimbang berpedoman kepada dosis anjuran spesifik lokasi yang dinamis. Perhatian perlu pula diberikan kepada tanah yang mengalami kekurangan (defisiensi) unsur seperti Zn, Mg, Ca dan laln-lain, yaitu dengan
memanfaatkan
potensi
pupuk
organik
seperti
limbah
pertanian/kompos, kotoran hewan, dan pupuk hayati lainnya, sehingga struktur, tekstur dan pH tanah menjadi lebih baik dan tanaman dapat tumbuh dengan subur.
27
Pengairan Pengembangan jaringan irigasi dan tata guna air sesuai kebutuhan pengairan usahatani, dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dan instansi terkait lainnya sehingga penyediaan air bagi pertanaman dapat terjamin sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan air irigasi/pengairan
sangat
penting
untuk
meningkatkan
produktivitas
tanaman pangan, yang dilakukan melalui perbaikan saluran-saluran yang rusak/bocor maupun melalui penerapan sistem hemat air seperti sistem leb, pengairan bertahap (intermittent irigation) serta meningkatkan kerjasama
dengan
Perkumpulan
Petani
Pemakai
Air
(P3A).
Pengembangan bangunan konservasi dan pengelolaan sumberdaya air seperti embung, sumur resapan, bendung, cekdam dan lainnya dapat dimanfaatkan secara merata sepanjang tahun. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pengembangan alat mesin pertanian (termasuk didalamnya peningkatan SDM pengguna alsintan dalam menerapkan teknologi alsintan) dan pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan dari prapanen sampai dengan pascapanen dilakukan untuk mendorong percepatan pengolahan lahan, efisiensi usaha tani, peningkatan kualitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan yang dihasilkan. Penyediaan traktor dan pompa air perlu dilanjutkan dengan penyediaan alsin penanam karena percepatan pengolahan lahan juga harus diikuti dengan percepatan proses tanam. Dalam hal ini termasuk fasilitasi penyediaan alat pascapanen yang dapat mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan mutu hasil tanaman pangan. Perbaikan Budidaya Perbaikan budidaya dilakukan dalam upaya penanggulangan fluktuasi produksi yang terjadi selama ini yang bersifat musiman, dan ditempuh dengan pembinaan terhadap pengaturan pola, waktu dan cara tanam yang sesuai untuk mengatur distribusi panen yang lebih merata sepanjang 28
tahun. Ini akan menjamin penyediaan produksi secara merata sepanjang tahun dan peningkatan produktivitas, sehingga mengurangi fluktuasi harga dan menyediakan lapangan kerja yang merata. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan budidaya antara lain: (a) perencanaan pola, tata, waktu dan cara tanam yang tepat sesuai dengan rekomendasi BPTP setempat, (b) pengaturan distribusi panen yang lebih merata, (c) penerapan cara tanam yang sesuai anjuran teknologi baru, (d) peningkatan populasi tanaman dengan pengaturan jarak tanam, (e) penerapan pemupukan berimbang, (f) perluasan penggunaan benih padi/jagung hibrida bermutu, dan (g) penyiapan lahan dengan teknologi tanpa olah tanah (TOT). 2). Perluasan Areal Tanam Pengembangan tanaman pangan terutama jagung dengan pelaksanaan Perluasan Areal Tanam, dilakukan melalui: (1) optimalisasi pemanfaatan lahan; (2) cetak sawah baru; Optimalisasi Lahan Optimalisasi pemanfaatan lahan dilaksanakan melalui upaya : a. peningkatan indeks pertanaman (IP) baik IP 100 menjadi IP 200 atau IP 200 menjadi IP 300, maupun IP 0 menjadi IP 100 atau IP 200 pada sawah irigasi, tadah hujan, lahan kering maupun lahan lebak serta pasang surut; b. penanaman tanaman sela/intercropping di lahan perkebunan, kehutanan maupun hortikultura. Tanaman sela dapat diusahakan 3-5 tahun atau lebih, sepanjang tajuk tanaman pokok belum menaungi. Sedangkan pada tanaman pokok sejenis kelapa rakyat, tanaman sela dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk lahan transmigrasi, tanaman pangan dapat diusahakan pada lahan pekarangan, lahan usaha utama maupun lahan usaha ke dua baik secara monokultur maupun tumpang sari.
Cetak Sawah Baru Cetak sawah baru, dilakukan melalui pembukaan lahan pada berbagai tipologi lahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cetak sawah baru 29
adalah: (1) ada inisiatif dari petani/pemuka masyarakat, (2) melakukan survai, investigasi dan desain, (3) status kepemilikan lahan jelas, (4) menghindari
vegetasi
hutan
berat/hutan
lindung,
(5)
pengairan/ketersediaan air terjamin, dan (6) mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Dalam rangka pencapaian sasaran produksi komoditas serealia sebagai bagian dari
kedaulatan
pangan
nasional,
maka
disusun
langkah
operasional
peningkatan produksi padi dan jagung. Target swasembada dari komoditas serealia tersebut menjadi penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional dengan mengedepankan produksi dalam negeri dan kemandirian didalam menentukan kebijakan nasional di bidang pangan. Dalam Permentan No. 48/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar, Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar atau Good Agriculture Practices (GAP). Tujuan GAP adalah (1) Meningkatkan mutu hasil tanaman pangan termasuk keamanan konsumsi tanaman pangan; (2) Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan; (3) Memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam; (4) Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan; (5) Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan; (6) Meningkatkan peluang dan daya saing penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik; (7) Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Langkah operasional peningkatan produksi komoditas serealia terbagi dua yaitu peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas. a. Peningkatan luas penanaman, melalui:
Pencetakan lahan baku sawah baru dan pemanfaatannya/Optimasi lahan;
Pemanfaatan lahan kering dan lahan terlantar;
Peningkatan indeks pertanaman (IP); 30
Penerapan pola tumpangsari.
b. Peningkatan produktivitas, melalui:
Penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi dan jagung;
Penyediaan benih unggul padi dan jagung
Subsidi dan penyediaan pupuk
Bantuan pengolahan pupuk
Pemberdayaan penangkar menuju kemandirian benih
Bantuan alat dan mesin
Pengembangan jaringan
Dukungan peralatan pasca panen
Penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Penerapan pengendalian hama dan penyakit
Pemanfaatan kalender tanam
31
IV. PROGRAMDAN KEGIATAN DIREKTORAT SEREALIA
4.1. Program dan Kegiatan Direktorat Serealia Pada tahun 2015 – 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Serealia Tahun 2015 - 2019. Program yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Serealia adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
Upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman serealia (padi, jagung, gandum, sorgum dan komoditas alternatif lainnya) dilakukan dengan upaya mendorong
peningkatan
produktivitas
maupun
perluasan
areal
tanam
(peningkatan indeks pertanaman) Indikator yang hendak dicapai adalah: (1) Luas pengembangan padi dan jagung yang meningkat produksi dan produktivitasnya, pengembangan, pembinaan dan pengawalan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat, peningkatan populasi tanaman, penerapan teknologi yang memicu peningkatan produksi seperti teknologi pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang dan organik, perbaikan tataguna air/system pengairan, serta pemeliharaan yang lebih intensif.
Seluruh kegiatan utama di atas dikemas ke dalam suatu bentuk pendekatan Pengelolaan Tanaman dan sumberdaya Terpadu (PTT). Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah suatu pendekatan dalam budidaya tanaman yang menekankan pada pengelolaan tanaman, lahan, air dan organisme pengganggu tumbuhan secara terpaduyang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanaman secara berkelanjutan dan efisiensi produksi dengan memperhatikan sumber daya, dan kemampuan yang ada. PTT menekankan pada prinsip partisipatori yang menempatkan pengalaman, keinginan, dan kemampuan petani dalam menerapkan suatu teknologi.Adapun komponen teknologi dalam PTT tersebut adalah terkait dengan : a. Benih varietas unggul bermutu dan bersertifikat. b. Pengelolaan tanah secara sempurna sesuai dengan kondisi tanah. 32
c. Penanaman dengan teknologi Jarwo (jajar legowo) tepat waktu serta cara tanam dengan tepat. d. Pengaturan tata air dengan baik. e. Penggunaan pupuk secara berimbang. f. Pengendalian OPT dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). g. Penanganan panen dan pascapanen dengan baik. Operasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditi padi maupun dilapangan, selain Pengelolaan
dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Pengembangan
Tanaman
dan
Sumberdaya
Terpadu,
maka
untuk
mempertahankan pencapaian sasaran produksi, pembinaan melalui gerakan peningkatan produksi dan produktivitas juga dilakukan pada areal-areal di luar areal program PTT padi dan jagung. Areal peningkatan produksi difokuskan pada areal yang produktivitasnya masih lebih rendah dari rata-rata produktivitas nasional. Dengan Gerakan Pengembangan PTT diharapkan terbina kawasankawasan andalan untuk pengembangan padi dan jagung, yang berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani/kelompok tani, sekaligus sebagai tempat tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok, sertasebagai percontohan bagi kawasan lainnya. Untuk menjamin keberhasilan penerapan di lapangan perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan secara intensif oleh Penyuluh Pertanian, Peneliti, POPT,PBT dan Mantri Tani. Penguatan kelembagaan ditumbuh kembangkan
berdasarkan
semangat
untuk
memajukan
usaha
dan
mensejahterakan masyarakat di perdesaan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Materi yang dibahas pertemuan kelompopk terkait penguatan kelembangaan kelompok
sehingga mengarah ke perkembangan
manajemen usaha tani yang baru antara lain: 1) pemakaian benih/bibit unggul bermutu, 2) pemupukan berimbang, 3) pengendalian hama terpadu, 4) penerapan teknologi alsin, 5) pengairan, dan 6) hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas.
33
4.2. Dukungan Pendanaan Dukungan pembiayaan berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, pinjaman/hibah luar negeri, swasta, kredit (perbankan, koperasi), swadaya petani/kelompok tani, serta pembiayaan lainnya. Dukungan dana dari berbagai sumber tersebut, diperlukan guna memperluas cakupan kegiatan-kegiatan dalam program yang telah ditetapkan.
Sumber anggaran yang tersedia dari APBN tidak hanya mengandalkan dari dana yang disediakan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian saja, tetapi harus menggali dan disinkronkan dengan sumber pendanaan APBN dari Kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Tenaga
Kerja
danTransmigrasi,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian Koperasi Usaha Kecil danMenengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Lembaga terkaitlainnya.
Pemanfaatan
anggaran
yang
berasal
dari
APBD
provinsi
maupun
kabupaten/kota juga tidak hanya mengandalkan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan) saja, tetapi harus menggali dan disinergikan dengan sumber pembiayaan dari instansi dan lembaga terkait lain yang ada di daerah.Terlebih lagi pada era otonomi daerah saat ini. Sumbersumber pembiayaan pembangunan sebagian besar telah dialokasikan ke daerah baik melalui Dana AlokasiUmum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sumber pendanaan lain yang perlu digali dan disinergikan dalam mendukung program pembangunan adalah dana yang berasal dari swasta dan lembaga keuangan/perkreditan termasuk swadaya petani. Sumber pendanaan ini memiliki
potensi
yang
pembangunan.
Oleh
memanfaakan
sumber
sangat
sebab dana
itu
besar Pemda
tersebut
untuk harus untuk
mendukung mampu mendukung
pelaksanaan menggali
dan
pelaksanaan
pembangunan seoptimal mungkin. Sumber pendanaan yang tersedia pada lembaga keuangan/perkreditan seperti KKP, KUK, KIK, kredit koperasi, micro 34
finance, dan skimkredit lainnya dapat memfasilitasi agar para petani/kelompok tani dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan sumber pendanaan tersebut. Disamping itu, sumber pendanaan pembangunan lainnya yang cukup potensial adalah yang berasal dari swasta dalam bentuk kerjasama kemitraan atau sistem avalis. Pendanaan swasta baik yang bersumber dari kredit usaha komersial perbankan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) seyogyanya dapat ditingkatkan melalui promosi investasi oleh instansi pertanian di pusat, provinsidan atau kabupaten/kota.Promosi tersebut didasarkan pada potensi dan prospek pembangunan pertanian di daerah. Kredit usaha komersial perbankan sepenuhnya tergantung pada kelayakan kredit setiap unit usaha. Prinsip yang harus dianut dalam pendanaan swasta adalah public private partnership, yaitu kerjasama usaha yang saling memperkuat, saling membesarkan dansaling menguntungkan antara industri besar dengan petani dalam membentuk manajemen rantai pasokan (supply chain management). Sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian adalah yang bersumber dari CoorporateSocial Responsibility (CSR), yaitu bagian dari keuntungan usaha swasta dan BUMN/BUMD. Peran yang lebih besar dalam pembangunan pertanian seyogyanya menjadi kewenangan
pemerintah
daerah
provinsi/kabupaten/kotamelalui
APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota (termasuk di dalamnya Dana Alokasi Khusus) yang diperuntukkan bagi: (1) penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian yang tidak diminati swasta dan tidak mampu dibangun dan dipelihara oleh masyarakat petani; (2)pengembangan kapasitas kelembagaan pelayanan dasar di bidang pertanian yang meliputi pelayanan pengembangan sumberdaya manusia, teknologi, permodalan, pasar dan informasi pasar; dan (3)mengatasi hambatan dalam pemasaran produk pertanian.Penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian dari hulu sampai hilir meliputi: jaringan irigasi, embungembung,sumur dalam (artesis), jaringan jalan produksi dan jalan pemasaran ke industri pengolahan, pusat perbibitan masyarakat, laboratorium serifikasi benih/bibit, peralatan pengolah tanah serta gudang/silo. 35
V. MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
5.1. Perencanaan Dalam
manajemen
pelaksanaanprogram
dan
kegiatan
pada
Direktorat
Budidaya Serealia, maka proses perencanaan yang dilakukan melalui tahaptahap sebagai berikut: (1) Identifikasi permasalahan, (2) perumusan alternatif kebijakan, (3) pengkajian alternatif, (4) penentuan alternatif dan rencana, (5) pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan (6) penilaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan. 5.2. Pengorganisasian Untuk pembangunan komoditas serealia, Direktorat Serealia mendukung Dirjen Tanaman Pangan.
Dalam Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
dilakukan oleh satuan kerja, berupa :Satuan Kerja Pusat yaitu satuan kerja yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan kerja di provinsi yang melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satuan kerja di provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan. Tugas Pemerintah Pusat adalah memfasilitasi, menyusun pedoman, standar, criteria dan prosedur penyelenggaraan pengembangan komoditas serealia, serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tugas Pemerintah Daerah di provinsi adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta mengkoordinasi
kegiatan
pengembangan
serealia
antar
kabupaten/kota
diwilayahnya. Sementara Kabupaten/Kota tugasnya adalah menyusun Petunjuk Teknis(Juknis) dan menyelenggarakan pengembangan komoditas serealia di wilayah kerjanya. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan utama pengembangan komoditas serealia
baik
untuk
tingkatpusat,
provinsi,
dan
kabupaten/kota,
maka
Kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan kebijakan, menyusun 36
perencanaan nasional, sebagai sumber penyediaan data dan informasi, norma, kriteria, strategi, standar teknis, kajian serta pengembangan model. Peran pemerintah pusat juga melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas sub sektor di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta melakukan monotoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan
menetapkan
kebijakan
yangdilaksanakan,
menyusun
perencananan dan petunjuk pelaksanaan serta melakukan koordinasi lintas sektor, lintas sub sektor dan lintas wilayah tingkat provinsi serta melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.Kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota adalah menyusun perencanaan, petunjuk teknis pelaksanaan, menyediakan fasilitas penunjang, melakukan koordinasi dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota, serta melakukan monitoring evalusi pelaksanaan program dan kegiatan.
Peran serta masyarakat, petani, kelompok tani, maupun dunia usaha pengembangan
komoditi
serealian
sangat
penting
untuk
keberhasilan
pengembangan komoditi serealia.
Dalam melaksanakan kegiatan guna pengembangan komoditas serealia, Direktorat serealia peran serta masyarakat, petani/kelompok tani maupun dunia usaha menjadi sangat penting, selain itu
memerlukan pula dukungan dan
kerjasama dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian. Dukungan dari lingkup kementerian pertanian seperti Direktorat Jenderal Prasarana
dan
Sarana
Pertanian
berupa
Perbaikan
dan
penyediaan
infrastruktur pertanian (pengelolaan jaringan irigasi dan jalan produksi), Perluasan
dan
pengelolaan
lahan
pengembangan
komoditi
serealia,
Pembiayaan pertanian agribisnis, pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian panen dan pascapanen. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian berupa dukungan subsidi bunga modal investasi, penjaminan kredit pertanian, koordinasi dan penyiapankebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian, koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian, pelaksanaan reformasi birokrasi, pelaksanaan penyusunan regulasi, bantuan 37
hukum, informasi publik. Direktorat Perbeniihan Ditjen Tanaman Pangan berupa penguatan kelembagaan perbenihan komoditas tanaman pangan, penyediaan varietas unggul bermutu, pengembangan teknologi tepat guna dibidang budidaya, perbenihan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian berupa dukungan penyediaan sistem informasi pertanian, dan penyediaan data informasi pertanian serta data dukung lainnya yang diperlukan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berupa dukungan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang kepada pemandu lapang, kontak tani atau petani komoditas serealia dan dukungan eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian lainnya.
Selain
dukungan
yang
berasal
dari
lingkup
Kementerian
Pertanian,
pengembangan komoditi serealian juga memerlukan dukungan dari luar Kementerian
Pertanian.
Seperti
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian dan Kementerian Keuangan terkait perumusan kebijakan makro yang berpihak pada sub sektor tanaman pangan khususnya, seperti subsidi benih, bunga kredit, penjaminan, perpajakan, investasi serta kebijakan lain yang berpihak kepada petani. Kementerian Dalam Negeri terkait mengkoordinasikan program yang didanai dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan program yang didanai APBN.
Kementerian Pekerjaan Umum terkait
pengawasan penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan tata guna lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, waduk, embung, jaringan irigasi primer dan sekunder serta infrastruktur sumberdaya air. Kementerian Perdagangan terkait kebijakan penetapan aturan non tariff komoditas pertanian impor, pengawasan terhadap penerapan izindistribusi dan peredaran/ penggunaan pupuk an-organik, pestisida dan alat mesin pertanian, menjamin efisiensi distribusi pangan dan sarana produksi, penataan kerjasama pemasaran internasional di Negara tujuan ekspor, mengantisipasi gejolak harga pangan menjelang panen raya, musim kemarau dan hari-hari besar, Pengawasan
terhadap
perdagangan
illegal,
Penyebaran
informasi
perkembangan hargaharian komoditas sub-sektor tanaman pangan, pemasaran serta pengawasan distribusi pupuk dan pestisida. Badan Meteorologi, Klimatologi danGeofisika (BMKG) terkait Kebijakan untuk menata jaringan dan 38
melayani penyediaan informasi prakiraan perubahan dan anomali iklim serta bencana alam yang berpotensi mengancam produksi komoditas serealia. Perum BULOG terkait kebijakan penyerapan hasil panen petani (terutama gabah di saat panen raya) secara maksimal, menyiapkan cadangan pangan yang cukup, stabilisasi harga pangan pada tingkatan harga yang wajar bagi petani produsen dan masyarakat konsumen, memberdayakan usaha kelompok tani yang mampu bekerja sama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya. Serta dukungan dari kementerian lainnya, termasuk perguruan tinggi.
5.3. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan komoditas serealia, Direktorat Serealia
akan
menyusun
standar
pengawasan, dan pengendalian.
dan
prosedur
monitoring,
evaluasi,
Monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pengendalian wajib dilakukan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini DIrektorat Serealia, maupun oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan. Monitoring bisa dilakukan sebelum kegiatan di mulai (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on-going), dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post). Ketaatan, kelengkapan, dan kelancaran pelaporan akan dijadikan pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
dilakukan dengan
pendekatan indikator kinerja menggunakan alat ukur kerangka kerja logis (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pada sistem penganggaran berbasis kinerja, kegiatan pengawasan fungsional pembangunan pertanian masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal 39
Kementerian Pertanian.Sedangkan pengawasan melekat dilakukan Pejabat di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengawasan ini dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung. Pengawasan fungsional terhadap program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan juga dilakukan secara eksternal oleh aparatur pengawasan seperti BPK, BPKP dan Bawasda.Pengawasan
yang
dilakukan
berupa
pemeriksaan,
pengujian,
pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran yang telah dialokasikan.
40
VI. PENUTUP
Peningkatan produksi komoditas serealia pada periode lima tahun ke depan (2015 -2019), harus didukung dengan seluruh instansi lain baik dalam lingkup pertanian ataupun di luar pertanian, stakeholder serta masyarakat petani secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mebuat/menetapkan suatu kebijakan yang mengakomodir seluruh masyarakat pertanian untuk dapat bersama-sama mendukung tercapainya swasembada padi dan jagung
Rencana strategis budidaya serealia diharapkan dapat menjadi acuan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan mensinergikan serta mengimplementasikan kegiatan secara tepat dan cepat untuk terwujudnya tujuan yang ditetapkan
Keberhasilan
seluruh
kegiatan
Budidaya
Serealia
untuk
meningkatkan
produktivitas perlu adanya keselarasan dari stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan, maka dari itu diperlukan perencanaan yang strategis untuk dapat diimplementasikan pada setiap lini/level kepentingan.
41
LAMPIRAN
42
