tp :// w
ht
ba
ua
ap
.p
w
w
.id
ra t. bp s. go
tp :// w
ht
ba
ua
ap
.p
w
w
.id
ra t. bp s. go
bp s. go
Finance Statistics of Papua Barat Province Government
.id
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
ht
tp :// w
w
w
.p a
pu
ab
ar
at .
2012-2013
BPS Provinsi Papua Barat
BPS – Statistics of Papua Barat Province
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2013
bp s. go
ISSN : 2252-326X No. Katalog / Catalogue Number : 720302.9100 No. Publikasi / Publication Number : 91100.13…
.id
Finance Statistics of Papua Barat Province Government 2011-2012
at .
Ukuran Buku / Book Size :21,5 Cm x 16,5 Cm Jumlah Halaman / Total Pages : vi Romawi + 57 Halaman / Pages
pu
ab
ar
Naskah / Manuscript : BPS Provinsi Papua Barat BPS – Statistics of Papua Barat Province
w
.p a
Penyunting / Editor : Bidang Statistik Distribusi Statistical Distribution Division
tp :// w
w
Gambar Kulit / Cover Design : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Statistical Integrated Processing and Dissemination Divission
ht
Diterbitkan Oleh / Published by : BPS Provinsi Papua Barat BPS – Statistics of Papua Barat Province Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya May be cited with reference in the source
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
at .
bp s. go
2012-2013
.id
Finance Statistics of Papua Barat Province Government
ar
Anggota Tim Penyusun
pu
ab
Penanggung Jawab : Drs. SIMON SAPARY, M.Sc : HENDRA WIJAYA, S.ST, M.Si YULIAGNIS T WIJAYA, S.ST
w w
Penulis
.p a
Editor
ht
tp :// w
Pengolah Data
: FX. WAHYONO, SE : FX. WAHYONO, SE
tp :// w
ht
ba
ua
ap
.p
w
w
.id
ra t. bp s. go
KATA PENGANTAR Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Survei Keuangan Daerah Provinsi
.id
yang dikumpulkan dari kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
ra t. bp s. go
Daerah Provinsi Papua Barat melalui BPS Provinsi Papua Barat. Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) pemerintah daerah provinsi yang merupakan hasil perhitungan APBD
ba
periode tahun anggaran 2012-2013.
ua
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada
.p
dapat diterbitkan.
ap
semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini
w
w
Kritik dan saran dari pengguna data untuk menyempurnakan
ht
tp :// w
penerbitan selanjutnya, kami terima dengan hati terbuka.
Manokwari,
November 2014
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat,
Drs. Simon Sapary, M.Sc NIP. 196606071993021001
tp :// w
ht
ba
ua
ap
.p
w
w
.id
ra t. bp s. go
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013
DAFTAR ISI Halaman i
DAFTAR ISI ....................................................................
ii
PENJELASAN UMUM ...................................................
1
URAIAN RINGKAS ........................................................
27
ra t. bp s. go
.id
KATA PENGANTAR ......................................................
Tabel-tabel
Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan Tahun 20122013...........................................................................
ap
Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2012-2013..................................
w
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PEMDA Provinsi Papua Barat 2012-2013................
tp :// w
1.3
ht
1.4
1.5 1.6
43
w
.p
1.2
42
ua
ba
1.1
44
Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PEMDA Provinsi Papua Barat 2012-2013........................................................
45
Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Dari Dana Perimbangan 2012-2013................
46
Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan PEMDA Provinsi Papua Barat Dari Dana Perimbangan 2012-2013……………………….......
47
i
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013
2.1
48
Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja 2012-2013....................................................
49
2.4
Realisasi Belanja Tidak Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2012-2013...............................
50
Distribusi Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 20122013..........................................................................
51
ba
2.3
ra t. bp s. go
.id
2.2
Realisasi Pengeluaran PEMDA Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja 20122013...........................................................................
Realisasi Belanja Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 2012-2013.............................................
2.6
Distribusi Persentase Realisasi Belanja Langsung PEMDA Provinsi Papua Barat 20122013...........................................................................
52
53
ht
tp :// w
w
w
.p
ap
ua
2.5
ii
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013
PENJELASAN UMUM
I. PENDAHULUAN Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi
.id
Papua Barat Tahun 2013 secara umum menyajikan data tentang
bp s. go
Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
Beberapa indikator/informasi penting yang dapat diperoleh
at .
dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
ar
Tahun 2012 ini, antara lain:
ab
a. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik
pu
ditingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan
.p a
regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana. b. Memberikan gambaran tentang realisasi Anggaran dan
w
Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
tp :// w
w
Provinsi Papua Barat. c. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari
ht
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
d. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah
Daerah Provinsi Papua Barat dapat digunakan sebagai indikator atau
1
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 informasi tentang potensi dan kemampuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat. II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGUMPULAN
.id
DATA
bp s. go
Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat melalui sensus dengan menggunakan Daftar K-1. Sumber data
at .
diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kantor
ab
III. KONSEP DAN DEFINISI
ar
Gubernur Provinsi Papua Barat.
pu
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemda Provinsi
Pendapatan Daerah
w
1.
w
anggaran.
.p a
Adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun
tp :// w
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang
ht
bersangkutan.
Pendapatan daerah terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang
.id
bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil perusahaan milik daerah dan
bp s. go
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
at .
Pajak Daerah
ar
Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
ab
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak
pu
daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah
.p a
yang diterapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan
w
ini dikenakan pada semua obyek pajak seperti orang/badan, benda
tp :// w
w
bergerak/tak bergerak. Penerimaan pajak daerah yang dikelola Pemda Provinsi antara
lain pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik
ht
nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.
3
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Retribusi Daerah Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang disediakan dan/atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
.id
Penerimaan Retribusi Daerah di bagi menjadi tiga jenis retribusi, yaitu:
bp s. go
a. Retribusi Jasa Umum
Adalah retribusi atau jasa pelayanan yang diselenggarakan
at .
oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-
ab
b. Retribusi Jasa Usaha
ar
undangan yang berlaku.
pu
Adalah retribusi atas jasa pelayanan yang diselenggarakan
.p a
oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan
w
sekaligus bersifat usaha.
w
c. Retribusi Perizinan Tertentu
tp :// w
Adalah retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah
ht
Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan hal tertentu.
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri
4
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya dan bagian laba
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
.id
atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
bp s. go
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah
at .
(TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah,
ar
denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda
ab
retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian,
pu
fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan
.p a
pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan
w
penjualan, dan lain-lain.
w
Dana Perimbangan
tp :// w
Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
ht
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
5
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Bagi Hasil Pajak Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29
bp s. go
pribadi (termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain.
.id
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 orang
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Pendapatan bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak hak
atas
tanah
negara,
landrent,
iuran
ar
pemberian
at .
Penguasaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
ab
eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan
pu
hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam dan lain-
.p a
lain.
Dana Alokasi Umum (DAU)
w
w
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari
tp :// w
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup
kesenjangan
fiskal (fiscal
gap) dan pemerataan
kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian
ht
pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria 6
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu : -
Kebutuhan
tidak
dapat
diperhitungkan
dengan
menggunakan rumus dana alokasi umum. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
-
Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan
bp s. go
penghijauan oleh daerah penghasil.
.id
-
Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer
at .
yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.
ab
Alokasi Khusus Non Reboisasi.
ar
DAK dibedakan menjadi Dana Alokasi Khusus Reboisasi dan Dana
pu
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
.p a
Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan
w
yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi
tp :// w
w
dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah
ht
lainnya.
Pendapatan Hibah Merupakan pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi luar negeri, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 7
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Dana Darurat Adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.
.id
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
bp s. go
Lainnya
Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari provinsi, kabupaten/kota lainnya.
at .
Dana Penyesuaian
ar
Adalah dana bantuan kepada daerah yang mengalami
ab
kekurangan anggaran DAU dan Bagi Hasil untuk Pengalihan
pu
Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) dalam
.p a
rangka pelaksanaan otonomi daerah.
w
Dana Otonomi Khusus
w
Adalah dana yang diberikan oleh pemerintah disebabkan
tp :// w
daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam kategori otonomi daerah khusus.
ht
Belanja Daerah Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Belanja Daerah terdiri dari : 1. Belanja Tak Langsung 2. Belanja Langsung Belanja Tak Langsung
.id
Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait
bp s. go
langsung pelaksanaan program.
Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan undang-undang, belanja bunga,
at .
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada
ar
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan
pu
Belanja Pegawai
ab
keuangan, serta belanja tak tersangka.
.p a
Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
w
w
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,
tp :// w
termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang
ht
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
9
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Gaji dan Tunjangan Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan dan lainnya.
.id
Tambahan Penghasilan PNS
bp s. go
Adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, dengan melihat berbagai pertimbangan, seperti beban kerja
at .
tempat tugas di daerah sulit kondisi kerja dengan resiko tinggi,
ar
kelangkaan profesi, dan prestasi kerja yang baik.
ab
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
pu
KDH/WKDH
.p a
Adalah belanja yang dikeluarkan untuk penunjang operasional pimpinan DPRD, penunjang komunikasi yang intensif pimpinan dan
w
w
anggota DPRD, serta penunjang operasional pimpinan KDH/WKDH.
tp :// w
Belanja Pemungutan Pajak Daerah Adalah belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan pemungutan
ht
pajak bumi dan bangunan, dan pajak daerah lain.
Belanja Bunga Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok
10
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Bunga Utang Pinjaman Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga
.id
pinjaman kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, lembaga
bp s. go
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lainnya. Bunga Utang Obligasi
Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga
ar
Belanja Subsidi
at .
utang dalam bentuk obligasi.
ab
Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk
pu
bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar
.p a
harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
banyak.
Tentunya
perusahaan/lembaga
tersebut
w
w
menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.
tp :// w
Belanja Hibah
Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan
ht
kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,
pemerintah
desa,
perusahaan
daerah/BUMN/BUMD,
badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/ perorangan.
11
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Hibah Kepada Pemerintah Pusat Adalah pemberian hibah untuk pemerintah pusat dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
.id
Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
bp s. go
Adalah pemberian hibah untuk pemerintah daerah lain dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi
Hibah Kepada Pemerintah Desa
at .
pemerintahan didaerahnya.
ar
Adalah pemberian hibah untuk pemerintah desa dengan tujuan
ab
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah
pu
dan layanan dasar umum.
.p a
Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD bertujuan
w
swasta
w
Adalah pemberian hibah kepada badan/lembaga/organisasi untuk
peningkatan
partisipasi
dalam
tp :// w
penyelenggaraan pembangunan daerah.
ht
Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Adalah pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/
perorangan
bertujuan
untuk
meningkatkan
partisipasi
dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.
12
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Belanja Bantuan Sosial Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang
Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
.id
lainnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
bp s. go
Adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan penggunaannya.
at .
Bantuan Partai Politik
ar
Adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang
ab
dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan
pu
sosial.
.p a
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
w
Pemerintah Desa yang
tp :// w
hasil
w
Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi bersumber
dari
pendapatan
provinsi
kepada
kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan daerah tertentu kepada
ht
pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Belanja bagi hasil terdiri dari:
Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi.
Belanja bagi
hasil pajak daerah kepada pemerintah
kabupaten/kota. 13
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013
Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.
.id
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
bp s. go
dan Pemerintah Desa
Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, atau pendapatan
at .
pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya dalam keuangan
bersifat
diserahkan
pu
penggunannya
yang
ab
Bantuan
ar
rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. umum,
sepenuhnya
peruntukkan
kepada
dan
pemerintah
.p a
daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan
w
w
oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
tp :// w
Bantuan keuangan terdiri dari : Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi.
Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah
ht
desa lainnya.
14
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Belanja Tidak Terduga Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
.id
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
bp s. go
ditutup. Belanja Langsung
Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung belanja
barang
jasa,
serta
belanja
modal
untuk
ar
pegawai,
at .
dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja
pu
Belanja Pegawai
ab
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
.p a
Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai
w
w
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
tp :// w
Honorarium PNS Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, pegawai negeri
ht
sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, maupun tim lain dalam kegiatan tersebut.
15
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Hononarium Non PNS Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, untuk tenaga ahli, instruktur, dan narasumber, serta upah pegawai honorer/tidak tetap.
.id
Uang Lembur
bp s. go
Adalah pengeluaran untuk pembayaran upah pegawai karena pegawai tersebut bekerja melebihi jam kerja normal di kantor. Uang lembur ini dibayarkan baik yang bersangkutan merupakan pegawai
at .
negeri sipil ataupun pegawai honorer/tidak tetap.
ar
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
ab
Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas
pu
SDM pegawai negeri sipil melalui tugas belajar dari tingkat D3,
.p a
Sarjana (S1), Pasca sarjana (S2) dan S3.
w
PNS
w
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis
tp :// w
Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas
SDM pegawai negeri sipil melalui kursus singkat, pelatihan,
ht
sosialisasi dan bimbingan teknis. Belanja Barang dan Jasa Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
16
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi
.id
asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa
bp s. go
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu,
ab
Belanja Bahan Pakai Habis
ar
lain-lain belanja barang dan jasa.
at .
perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan
pengeluaran barang,
yang
yaitu
seperti
digunakan alat
tulis
untuk kantor,
.p a
pembelian/pengadan
pu
Adalah
dokumen/administrasi tender, alat listrik dan elektronik, perangko,
w
materai dan benda pos lainnya, peralatan dan bahan kebersihan,
tp :// w
w
bahan bakar minyak/gas, pengisian tabung pemadam kebakaran, dan lain-lain.
ht
Belanja Bahan/Material Adalah
pengeluaran
yang
digunakan
untuk
pembelian/pengadaan barang dan jasa seperti bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak, dan bahan obat-obatan, kimia dan lainnya.
17
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Belanja Jasa Kantor Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jasa antara lain telepon, listrik dan air, pengumuman dan atau pemenangan lelang, surat kabar, majalah, kawat, faksimili, internet,
.id
pengiriman paket, surat dll, serta jasa transaksi keuangan, pajak dan
bp s. go
lainnya. Belanja Premi Asuransi
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran premi
at .
asuransi kesehatan, asuransi barang milik daerah, dan asuransi
ar
lainnya.
ab
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
pu
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan
.p a
barang/jasa yaitu seperti jasa servis penggantian suku cadang, bahan
w
bakar minyak/gas dan pelumas, perpanjangan SIM, STNK, dan KIR.
w
Belanja Cetak dan Penggandaan
tp :// w
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pencetakan dan
penggandaan dokumen, termasuk juga biaya foto kopi.
ht
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa
atas bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas/jabatan, kantor,ruang rapat/pertemuan serta sewa lahan yang akan digunakan sebagai tempat parkir.
18
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Belanja Sarana Mobilitas Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas kendaraan sebagai sarana mobilitas, baik kendaraan darat, air maupun udara.
.id
Belanja Sewa Alat Berat
bp s. go
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas alat-alat berat seperti eskavator, buldoser, dan lain-lain. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan Kantor
at .
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa printer,
proyektor,
ab
komputer,
ar
atas perlengkapan dan peralatan kantor, seperti : meja, kursi, generator,
tenda,
pakaian
pu
adat/tradisional, dan lainnya.
.p a
Belanja Makanan dan Minuman
w
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian
w
makanan dan minuman untuk keperluan harian pegawai, rapat, tamu
tp :// w
dan lain-lain.
ht
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/
pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), dan lainnya.
19
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Belanja Pakaian Kerja Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan pakaian untuk kerja lapangan. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
.id
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/
bp s. go
pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu seperti pakaian Korpri, pakaian adat daerah, batik tradisional, pakaian olahraga, dan lainnya. Belanja Perjalanan Dinas
at .
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai
ab
ar
perjalanan dinas didalam daerah, keluar daerah, dan keluar negeri.
pu
Belanja Perjalanan Pindah Tugas
.p a
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan pegawai yang pindah tugasnya ke tempat lain, didalam
w
w
daerah atau keluar daerah.
tp :// w
Belanja Pemulangan Pegawai Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai
ht
pemulangan pegawai yang dikarenakan pegawai tersebut pensiun didalam daerah atau keluar daerah, dan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas.
20
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Belanja Modal Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam
.id
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-
bp s. go
alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan
at .
dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alatalat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi
ar
jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota,
ab
instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang
pu
seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/
.p a
keamanan.
w
Belanja Menurut Fungsi
w
Adalah belanja daerah yang diperinci menurut alokasi
tp :// w
pengeluaran sebagaimana ditentukan didalam keputusan menteri yang terakhir
ht
Belanja Pelayanan Umum Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan
pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.
21
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Belanja Ketertiban Dan Keamanan Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.
.id
Belanja Ekonomi
bp s. go
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan mineral, kelautan dan
ar
Belanja Lingkungan Hidup
at .
perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian, dan lainnya.
ab
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang
pu
terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.
.p a
belanja perumahan dan fasilitas umum
w
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang
tp :// w
w
terkait dengan pekerjaan umum, perumahan, dan sejenisnya. Belanja Kesehatan Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program
ht
kesehatan dan sejenisnya. Belanja Pariwisata Dan Budaya Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.
22
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Belanja Pendidikan Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait
dengan sektor
pendidikan,
pemuda
dan olah raga,
perpustakaan, dan lainnya.
.id
Belanja Perlindungan Sosial
bp s. go
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial, dan lainnya
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
at .
Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan yang
bersangkutan
maupun
ab
anggaran
ar
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun tahun-tahun
anggaran
pu
berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang Belanja Daerah.
.p a
dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan
w
w
Pembiayaan Daerah terdiri dari :
tp :// w
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
ht
a.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
b.
Pencairan Dana Cadangan
c.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d.
Penerimaan Pinjaman Daerah
e.
Penerimaan Kembali Pinjaman
23
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan
b.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
c.
Pembayaran Pokok Utang
d.
Pemberian Pinjaman Daerah
.id
a.
bp s. go
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana penerimaan
pembiayaan,
penghematan
belanja,
ar
pelampauan
at .
perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah,
ab
kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
pu
terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
.p a
Pencairan Dana Cadangan
Adalah penerimaan daerah yang diperolah dari pencairan dana
w
w
cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah
tp :// w
dalam tahun anggaran berkenaan.
ht
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Adalah semua penjualan asset milik pemerintah daerah yang
dikerjasamakan oleh pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
24
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Penerimaan Pinjaman Daerah Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
.id
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
bp s. go
Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
at .
Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan
ar
dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,
ab
pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.
pu
Pembentukan Dana Cadangan kegiatan
w
mendanai
.p a
Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna yang
penyediaan
dananya
tidak
dapat
tp :// w
w
sekaligus/sepenuhnya dibebankan didalam satu tahun anggaran. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Adalah
pengeluaran
daerah
yang
dialokasikan
pada
ht
penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara
(SUN),
Sertifikat
Bank
Indonesia
(SBI),
Surat
25
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang. Pembayaran Pokok Utang Adalah pembayaran kewajiban pokok utang yang dihitung
.id
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah
bp s. go
dan jangka panjang. Pemberian Pinjaman Daerah
Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian
ht
tp :// w
w
w
.p a
pu
ab
ar
at .
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.
26
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013
URAIAN RINGKAS I. UMUM Dalam GBHN disebutkan bahwa pembangunan daerah
.id
merupakan bagian integral tak terpisahkan dari pembangunan
bp s. go
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral
at .
dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan
ar
efektif demi tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang
ab
merata dan sejalan dengan filosofi desentralisasi dan otonomisasi
pu
dalam mewujudkan visi kesejahteraan rakyat.
.p a
Berhubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
w
Provinsi
guna
merencanakan
pembangunan daerah.
w
(APBD)
tp :// w
Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan daerah, baik
ht
dalam tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan. Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak
sedikit, dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah
daerah
dipacu
untuk
meningkatkan
kemampuan 27
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini, pengelolaan APBD Provinsi pun terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang
.id
cukup untuk membiayai pembangunan.
bp s. go
Sejak tahun 2002, kebijaksanaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja Berdasarkan
pendekatan
kinerja,
APBD
disusun
ar
ditetapkan.
at .
atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang
ab
berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu
pu
tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut di
.p a
atas, maka format dari APBD juga mengalami perubahan terutama di sistem belanja daerah.
w
II. PENDAPATAN DAERAH
tp :// w
w
Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai macam penerimaan,
namun
demikian
secara
garis
besar
dapat
dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:
ht
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil
Perusahaan
Milik
Daerah
dan
Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
28
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 d. Lain-Lain PAD yang Sah 2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari : a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU)
.id
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari :
bp s. go
a. Pendapatan Hibah b. Dana Darurat
at .
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
ar
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
pu
Lainnya
ab
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
.p a
Pada Tabel A. menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan
w
pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dari tahun 2012-2013
w
mengalami peningkatan, dengan total pendapatan dari sebesar 3,9
tp :// w
trilyun rupiah pada tahun 2012 menjadi 5,6 trilyun rupiah pada tahun 2013, dalam hal ini mengalami kenaikan sekitar 45,5%. Peningkatan
ht
ini selain disebabkan naiknya penerimaan yang berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dan dana perimbangan, juga karena adanya berbagai upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah dilakukan sejak tahun 2005, serta perkembangan ekonomi khususnya perkembangan basis pendapatan daerah yang ada. Dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah, ditempuh kebijakan baik 29
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 dibidang perpajakan, restribusi maupun bukan pajak sebagai bukti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2012. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, penerimaan PAD
.id
Provinsi Papua Barat merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali
bp s. go
dan berasal dari daerah Provinsi Papua Barat sendiri, oleh karena itu daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD ini
at .
sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata berarti bahwa daerah tersebut
ar
telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah secara
ab
optimal. Selama tahun 2012-2013, perkembangan PAD Provinsi
pu
Papua Barat mengalami kenaikan, dari 172 milyar rupiah pada tahun
.p a
2012 menjadi 236 milyar rupiah pada tahun 2013. Kenaikan
w
penerimaan dari PAD Provinsi Papua Barat yang relatif cukup besar
w
ini didukung oleh kenaikan penerimaan dari sektor pajak daerah.
tp :// w
Peran selanjunya secara berurutan terbesar setelah pajak daerah yaitu dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sektor hasil
ht
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terkecil adalah sektor restribusi daerah. Dengan
diterapkannya
sistem
anggaran
berdasarkan
pendekatan kinerja, bagian sisa lebih tahun anggaran yang lalu dan pinjaman daerah tidak lagi termasuk dalam bagian pendapatan daerah, tetapi merupakan komponen dari pembiayaan daerah. 30
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimasukkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang besarnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.
bp s. go
.id
Tabel A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2012-2013 (000 Rp)
Tahun (Rp 000)
w
.p a
pu
ab
1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan d. Lain-Lain PAD yang Sah
w
2. Dana Perimbangan
tp :// w
2013
(2)
(3)
ar
(1)
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
175.450.133 142.529.273 1.420.766 8.809.755
236.282.889 184.122.826 1.944.900 13.020.674
22.690.338
37.194.490
1.516.156.702
2.992.755.350
2.181.781.583
2.408.658.394
3.873.388.417
5.637.696.634
ht
Jumlah
2012
at .
Jenis Pendapatan
Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2012-2013
Dari Tabel B. dapat dilihat bahwa tahun 2012 prosentase yang paling besar terhadap total pendapatan dipegang oleh penerimaan lain-lain pendapatan yang sah yaitu 56,33%, sedangkan tahun 2013 prosentase paling besar terhadap total pendapatan dipegang oleh 31
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 penerimaan dana perimbangan yaitu 53,06%. Dari Tabel B tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2013 tetap belum mampu memenuhi kebutuhan rutinnya dari Pendapatan Asli Daerah-nya. Penerimaan dari dana
.id
perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang didapat dari daerah itu sendiri berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dan yang
bp s. go
kedua adalah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari transfer pemerintah pusat. DAU terutama
at .
ditujukan untuk memenuhi belanja pemerintah dearah, khususnya belanja pegawai. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi
ar
Papua Barat terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
ab
Dari Tabel B. Menunjukkan bahwa prosentase kedua terhadap total
pu
pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 adalah dari
.p a
dana perimbangan yaitu masing-masing sebesar 39,14%, sedangkan
w
tahun 2013 adalah dari dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar
w
42,72%. Pada Tabel B. Menunjukkan tahun 2012-2013 dari sumber
tp :// w
penerimaan yang dikategorikan kedalam PAD, pajak daerah merupakan penerimaan yang paling dominan terhadap pendapatan
ht
daerah, yaitu memberi kontribusi sebesar 3,68% dan 3,27%, kemudian Lain-lain PAD yang Sah sebesar 0,59% dan 0,66%, dan
penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan pada tahun 2012-2013 masing-masing sebesar 0,23%, sedangkan untuk penerimaan dari restribusi tahun 2012-2013 masing-masing sebesar 0,04% dan 0,03%. 32
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Tabel B. Distribusi Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2012-2013 (%) Tahun
Jenis Pendapatan
2013
.id
2012 (2)
4,19 3,27 0,04 0,23
0,59
0,66
39,14
53,08
56,33
42,72
100,00
100,00
at .
4,53 3,68 0,04 0,23
pu
2. Dana Perimbangan
ab
ar
1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain-Lain PAD yang Sah
w
.p a
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
w
Jumlah
(3)
bp s. go
(1)
tp :// w
Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2012-2013
ht
III.
BELANJA DAERAH Dana yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dibedakan menjadi dua macam yaitu belanja pemerintah menurut jenis belanja dan belanja pemerintah menurut fungsi belanja. Belanja pemerintah
menurut
jenis belanja dibedakan menjadi belanja tak langsung dan langsung, 33
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 sedangkan belanja pemerintah menurut fungsi belanja dibedakan menjadi belanja pelayanan umum, belanja ketertiban dan keamanan, belanja ekonomi, belanja lingkungan hidup, belanja perumahan dan fasilitas umum, belanja kesehatan, belanja pariwisata dan budaya,
.id
belanja pendidikan, serta belanja perlindungan sosial Belanja tak langsung dibedakan menjadi 7 (tujuh) kelompok hibah,
belanja
bantuan
bp s. go
antara lain belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja sosial,
belanja
bagi
hasil
kepada
at .
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan
ar
belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung dibedakan
pu
jasa serta belanja modal.
ab
menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan
.p a
Realisasi belanja daerah Provinsi Papua Barat pada tahun
w
2013 mengalami peningkatan yaitu dari 3,9 tirlyun rupiah pada tahun
w
2012 menjadi 4,5 tirlyun rupiah pada tahun 2013 atau mengalami
tp :// w
kenaikan sekitar 15,7 %. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan
ht
pada jenis belanja langsung dan jenis belanja tidak langsung.
34
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Tabel C. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja Tahun 2012-2013 (000 Rp) Tahun (2)
2013
.id
2012
(1)
(3)
bp s. go
Jenis Belanja
2.055.364.553
2.577.912.070
171.578.191
172.542.175
0
0
0
0
377.022.796
467.016.555
6.397.320
38.319.893
448.054.264
777.049.506
1.052.311.981
1.120.101.440
0
2.882.500
1.843.567.358
1.934.518.146
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa
110.328.271
128.783.417
879.370.336
972.065.646
c. Belanja Modal
853.868.752
833.669.082
3.898.931.911
4.512.430.215
at .
1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi
ab
ar
d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan Sosial f. Belanja Bagi Hasil Kepada
.p a
pu
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
g. Belanja Bantuan
w
w
Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
tp :// w
h. Belanja Tidak Terduga
ht
2. Belanja Langsung
Jumlah
Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2012-2013
35
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Dalam Tabel D struktur belanja daerah Provinsi Papua Barat selama tahun 2012-2013 terlihat bahwa belanja tidak langsung memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan dengan belanja langsung. Pada tahun 2012 kontribusi belanja tidak langsung total belanja daerah.
.id
Provinsi Papua Barat sebesar 52.72% dari
kemudian pada tahun 2013 mempunyai kontribusi sebesar 57.13 dari
bp s. go
total belanja daerah. Belanja tidak langsung Provinsi Papua Barat tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 25.4% dibandingkan pada memberikan kontribusi
at .
tahun 2012. Sedangkan belanja langsung pada tahun 2012 sebesar 47.28% dan pada tahun 2013
ar
memberi kontribusi sebesar 42.87% dari total belanja daerah. Pada
ab
Tabel D terlihat realisasi jenis belanja pemerintah daerah Provinsi
pu
Papua Barat Tahun 2012 dan 2013 menurut jenis belanja tidak
.p a
langsung dan belanja langsung yang digunakan untuk pelaksanaan
ht
tp :// w
w
w
program kegiatan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.
36
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Tabel D. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah DaerahProvinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja Tahun 2012-2013 (%)
Tahun 2012
(1)
(2)
2013
.id
Jenis Belanja
52.72
57.13
4.40
3.82
0
0
0
0
9.67
10.35
0.16
0.85
ab
bp s. go
(3)
11.49
17.22
Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
26.99
24.82
0
0.06
47.28
42.87
2.83
2.85
e. Belanja Barang dan Jasa
22.55
21.54
f. Belanja Modal
21.90
18.47
3. Belanja Tidak Langsung
at .
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi
ar
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
pu
i. j. k. l. m. n.
w
w
.p a
o. Belanja Bantuan
tp :// w
p. Belanja Tidak Terduga
ht
4. Belanja Langsung d. Belanja Pegawai
Jumlah
100.00
100.00
Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2012-2013
37
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Pada tahun 2012-2013 kontribusi terbesar dalam struktur belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 26.99% dan 24.82%. Kemudian yang kedua berurutan
adalah
Belanja
Bagi
Hasil
Kepada
.id
secara
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 11.49% dan
bp s. go
17.22%; Belanja Hibah sebesar 9.67% dan 10.35%; Belanja Pegawai sebesar 4.40% dan 3.82 %; dan Belanja Sosial 0.16% dan 0.85%.
at .
Kemudian untuk belanja tak terduga pada tahun 2013 mempunyai kontribusi sebesar 0.06 %, sedangkan pada tahun 2012 tidak
ht
tp :// w
w
w
.p a
pu
ab
ar
mempunyai kontribusi atau nihil.
38
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Tabel E. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Funsi Belanja Tahun 2012-2013 (000 Rp)
Jenis Belanja
bp s. go
2012
.id
Tahun
(1)
(2)
1. Belanja Pelayanan Umum
2013 (3)
2,699,685,294
3.193.384.870
57,987,714
74.782.792
366,979,714
447.240.361
38,776,782
54.913.060
442,945,280
454.127.800
6. Belanja Kesehatan
67,328,957
73.194.956
7. Belanja Pariwisata dan Budaya
21,217,887
22.390.725
132,557,799
124.736.707
71,452,482
67.658.945
3,898,931,911
4.512.430.215
ar
Keamanan
at .
2. Belanja Ketertiban dan
pu
ab
3. Belanja Ekonomi
.p a
4. Belanja Lingkungan Hidup 5. Belanja Perumahan dan
tp :// w
w
w
Fasilitas Umum
ht
8. Belanja Pendidikan 9. Belanja Perlindungan Sosial Jumlah
Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2012-2013
39
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013
Pada Tabel F, Menunjukkan bahwa Struktur belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menurut fungsi pada tahun 2012-2013 yang paling dominan terhadap total belanja tahun 2012 realisasi belanja paling dominan terhadap total belanja adalah belanja
.id
pelayanan umum sebesar 69.24 %, belanja perumahan dan fasilitas
bp s. go
umum sebesar 11.36%, belanja ekonomi sebesar 9.41%, belanja pendidikan sebesar 3.40%, belanja perlindungan sosial sebesar 1.83%, belanja kesehatan sebesar 1.73%, belanja perlindungan
at .
ketertiban dan keamanan sebesar 1.49%, belanja lingkungan hidup
ar
sebesar 0.99%, serta belanja pariwisata dan budaya sebesar 0.54%.
ab
Pada tahun 2013 realisasi belanja paling dominan terhadap total
pu
belanja adalah belanja pelayanan umum sebesar 70.77 %, belanja
.p a
perumahan dan fasilitas umum sebesar 10.06%, belanja ekonomi
w
sebesar 9.91%, belanja pendidikan sebesar 2.76%, belanja ketertiban
w
dan keamanan sebesar 1.66%, belanja kesehatan sebesar 1.62%,
tp :// w
belanja perlindungan sosial sebesar 1.50%, belanja lingkungan hidup
ht
sebesar 1.22%, serta belanja pariwisata dan budaya sebesar 0.50%.
40
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2013 Tabel F. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja Tahun 2012-2013 (%)
Jenis Belanja
bp s. go
2012
.id
Tahun
(1)
1. Belanja Pelayanan Umum
(2)
(3)
69.24
70.77
at .
2. Belanja Ketertiban dan
2014
1.49
1.66
9.41
9.91
0.99
1.22
11.36
10.06
6. Belanja Kesehatan
1.73
1.62
7. Belanja Pariwisata dan Budaya
0.54
0.50
8. Belanja Pendidikan
3.40
2.76
9. Belanja Perlindungan Sosial
1.83
1.50
100
100
ar
Keamanan
pu
ab
3. Belanja Ekonomi
.p a
4. Belanja Lingkungan Hidup
ht
tp :// w
w
Umum
w
5. Belanja Perumahan dan Fasilitas
Jumlah
Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2012-2013
41
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Realisasi Penerimaan Pemda Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan Actual Province Regional Government Receipts of Papua Barat By Receipt Items 2012-2013 (000 Rp)
1.1 :
Jenis Penerimaan Receipt Items
ra t. bp s. go
2012
(1)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT
2013
(2)
(3)
3.873.388.417,24
5.637.696.633,77
175.450.133,65
236.282.889,48
1.516.156.702,59
2.992.755.350,29
2.181.781.583
2.408.658.394,00
398.118.932
243.666.591,02
4.271.507.349,24
5.881.363.224,79
.p
ap
ua
ba
1. Pendapatan Asli Daerah Local Government Original Receipt 2. Dana Perimbangan Balanced Budget
.id
Tabel Table
2013
tp :// w
w
w
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Other Receipt
ht
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING
JUMLAH / TOTAL
42
2013
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Jenis Penerimaan Receipt Items
2012
(1)
(2)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT
2013 (3)
90.68
95.86
4.11
4.02
35.49
50.89
51.08
40.95
9.32
4.14
100.00
100.00
.p
ap
ua
ba
1. Pendapatan Asli Daerah Local Government Original Receipt 2. Dana Perimbangan Balanced Budget
.id
1.2 :
ra t. bp s. go
Tabel Table
Distribusi Presentase Realisasi Pemda Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan Distribution Percentage of Actual Province Regional Government Receipts of Papua Barat by Receipt Items 2012-2013 (%)
w
w
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Other Receipt
ht
tp :// w
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING JUMLAH / TOTAL
43
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemda Provinsi Papua Barat Actual Province Regional Government Local Government Original Receipts of Papua Barat 2012-2013 (000 Rp)
1.3:
ra t. bp s. go
.id
Tabel Table
2013
Jenis Penerimaan Receipt Items (1)
(2)
(3)
142.529.273,08
184.122.826,27
1.420.766,40
1.944.899,94
8.809.755,42
13.020.673,72
22.690.337,76
37.194.489,55
175.450.132,65
236.282.889,48
ua
w
.p
ap
2. Retribusi Daerah Retributions Receipt
2013
ba
1. Pajak Daerah Local Taxes Receipt
2012
tp :// w
w
1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Output Management of Separated Reg. Government Wealth
ht
4. Lain-Lain PAD yang Sah Other Local Gov. Original Receipt JUMLAH / TOTAL
44
2013
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
1.4:
ra t. bp s. go
.id
Tabel Table
Distribusi Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemda Provinsi Papua Barat Distribution Percentage of Actual Province Regional Government Local Government Original Receipts of Papua Barat 2012-2013 (%)
Jenis Penerimaan Receipt Items (1)
(3)
81.24
77.92
0.81
0.82
5.02
5.51
12.93
15.74
100.00
100.00
ua
w
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Output Management of Separated Reg. Government Wealth
tp :// w
w
3.
(2)
.p
ap
2. Retribusi Daerah Retributions Receipt
2013
ba
1. Pajak Daerah Local Taxes Receipt
2012
ht
4. Lain-Lain PAD yang Sah Other Local Gov. Original Receipt JUMLAH / TOTAL
45
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
1.5:
Jenis Penerimaan Receipt Items
2012
(1)
(2)
2013
(3)
1.862.951.513,29
901.398.453,00
1.064.872.637,00
38.633.110,00
64.931.200,00
1.516.156.701,59
2.992.755.350,29
ap
ua
Dana Alokasi Umum (DAU) General Allocation Funds
576.125.138,59
ba
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tax Share/ Non Tax Share
.id
Realisasi Penerimaan Pemda Provinsi Papua Barat Dari Dana Perimbangan Actual Province Regional Government Receipts from Balanced Budget of Papua Barat 2012-2013 (000 Rp)
ra t. bp s. go
Tabel Table
2013
w
.p
Dana Alokasi Khusus (DAK) Special Allocation Funds
ht
tp :// w
w
JUMLAH / TOTAL
46
2013
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
1.6 :
Jenis Penerimaan Receipt Items (1)
ra t. bp s. go
.id
Tabel Table
Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Pemda Provinsi Papua Barat Dari Dana Perimbangan Distribution Percentage of Actual Province Regional Government Receipts from Balanced Budget of Papua Barat 2012-2013 (%)
2013
(2)
(3)
38.00
62.25
59.45
35.58
2.55
2.17
100.00
100.00
ua
ba
1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tax Share/Non Tax Share
2012
.p
ap
2. Dana Alokasi Umum (DAU) General Allocation Funds
tp :// w
w
w
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Special Allocation Funds
ht
JUMLAH / TOTAL
47
2013
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
2.1 :
.id
Tabel Table
Realisasi Pengeluaran Pemda Provinsi Papua Barat Menurut jenis Belanja Actual Province Regional Government Expenditures of Papua Barat by Kind of Expenditures 2012-2013 (000 Rp)
ra t. bp s. go
Jenis Pengeluaran Expenditure items (1)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDERECT EXPENDITURE
(2)
(3)
ba
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING
2.577.912.070
1.843.567.358,09
1.934.518.146
00
50.000.000,00
3.898.931.911,56
4.562.430.216,00
w
w
.p
2013
2.055.364.553,47
ua
ap
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE
2012
ht
tp :// w
JUMLAH / TOTAL
48
2013
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
.id
2.2 :
Jenis Pengeluaran Expenditure items (1)
ap
ua
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE
ba
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDERECT EXPENDITURE
ra t. bp s. go
Tabel Table
Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran pemda Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja Distribution Percentage Of Actual Province Regional Government Expenditures of Papua Barat By Kind of Expenditures 2012-2013 (%)
2013
(2)
(3)
52.7
56.50
47.28
42.40
0.00
1.10
100.00
100.00
w
w
.p
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING
2012
ht
tp :// w
JUMLAH / TOTAL
49
2013
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
2.3 :
Jenis Pengeluaran
2012
Expenditure items
(2)
ra t. bp s. go
(1)
1. Belanja Pegawai Personnel Expenditure 2. Belanja Bunga Interest Expenditure
ua
ba
3. Belanja Subsidi Subsidi Expenditure
ap
4. Belanja Hibah Grand Expenditure
.id
Tabel Table
Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Provinsi Papua Barat Actual Province Regional Government Indirect Expenditures of Papua Barat 2012-2013 (000 Rp)
ht
tp :// w
w
w
.p
5. Belanja Bantuan Sosial Social Aids Expenditure 6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Sharing Fund for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure 7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Financial Aids for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure 8. Belanja Tidak Terduga Unpredicted Expenditure JUMLAH / TOTAL
2013 (3)
171.578.191,90
172.542.174,92
0
0
0
0
377.022.796,00
467.016.555,00
6.397.320,19
38.319.892,84
448.054.264,38
777.049.505,94
1.052.311.981,00
1.120.101.440,98
0
2.882.500.00
2.055.364.553,47
2.577.912.069,69
50
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Distribusi Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Provinsi Papua Barat Distribution Percentage of Actual Province Regional Government Indirect Expenditures of Papua Barat 2012-2013 (%)
2.4 :
2012
2013
(1)
(2)
(3)
1. Belanja Pegawai Personnel Expenditure 2. Belanja Bunga Interest Expenditure
ua
ap
4. Belanja Hibah Grand Expenditure
ba
3. Belanja Subsidi Subsidi Expenditure
.id
Jenis Pengeluaran Expenditure items
ra t. bp s. go
Tabel Table
2013
ht
tp :// w
w
w
.p
5. Belanja Bantuan Sosial Social Aids Expenditure 6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Sharing Fund for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure 7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Financial Aids for Province/Regency/Municipaly and Government Filage Expenditure 8. Belanja Tidak Terduga Unpredicted Expenditure JUMLAH / TOTAL
8.35
6.69
0.00
0.00
0.00
0.00
18.34
18.12
0.31
1.49
21.80
30.14
51.20
43.45
0.00
0.11
100.00
100.00
51
2013
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
2.5:
Jenis Pengeluaran Expenditure items (1)
(2)
A. BELANJA PEGAWAI PERSONAL EXPENDITURE
(3)
110.328.270,95
128.783.417,48
879.370.335,57
972.065.646,06
853.868.751,57
833.669.082,07
ap
ua
ba
B. BELANJA BARANG DAN JASA GOODS AND SERVICES EXPENDITURE
2013
ra t. bp s. go
2012
.id
Tabel Table
Realisasi Belanja Langsung Pemda Provinsi Papua Barat Actual Province Regional Government Direct Expenditures of Papua Barat 2012-2013 (000 Rp)
w
.p
C. BELANJA MODAL CAPITAL EXPENDITURE
1.843.567.358,09
1.934.518.145,60
ht
tp :// w
w
JUMLAH / TOTAL
52
2013
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
2.6 :
.id
Tabel Table
Distribusi Persentase Realisasi Belanja Langsung Pemda Provinsi Papua Barat Distribution Percentage of Actual Province Regional Government Direct Expenditures of Papua Barat 2012-2016 (%)
ra t. bp s. go
Jenis Pengeluaran Expenditu items b (1)
2013
(2)
(3)
5.98
6.66
47.70
50.25
46.32
43.09
100.00
100.00
ba
A. BELANJA PEGAWAI PERSONAL EXPENDITURE
2012
.p
ap
ua
B. BELANJA BARANG DAN JASA GOODS AND SERVICES EXPENDITURE
tp :// w
w
w
C. BELANJA MODAL CAPITAL EXPENDITURE
ht
JUMLAH / TOTAL
53
tp :// w
ht
ba
ua
ap
.p
w
w
.id
ra t. bp s. go
tp :// w
ht
ba
ua
ap
.p
w
w
.id
ra t. bp s. go
tp :// w
ht
ba
ua
ap
.p
w
w
.id
ra t. bp s. go
