LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2008
NOMOR 20 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
Menimbang
:
a. bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten; b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347); 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama
3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN dan BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu selatan; 4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi antara lain pemakaian Gedung Kesenian, Rumah Dinas, pemakaian kendaraan alat-alat berat milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
4 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah ; 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menurut besarnya jumlah retribusi; 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 13. Penyidikan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari,serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Reribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pelayanan atas pemakaian kekayaan Daerah. Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah uantuk jangka waktu tertentu yang meliputi : a. Pemakaian bangunan ; b. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat Milik Daerah ; c. Pemakaian kekayaan lainnya. (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum. Pasal 4 Subjek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.
5 BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya. (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi : a. unsur biaya per satuan penyedian jasa, b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
6 (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ; b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyedian jasa ; c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan ; d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal. (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut : A. PEMAKAIAN BANGUNAN 1. Gedung Kesenian. a. Ketentuan waktu : 1. 2. 3. 4.
Pukul 07.00 Pukul 14.00 Pukul 07.00 Pukul 07.00
s.d. 13.00 WIB s.d. 18.00 WIB s.d. 18.00 WIB s.d. 18.00 WIB
b. Pemakaian yang bersifat non Komersial : 1. Pukul 07.00 s.d. 14.00 WIB.................... Rp. 4.000.000,2. Pukul 14.00 .s.d. 18.00 WIB.................... Rp. 3.000.000,3. Pukul 07.00 s.d. 18.00 WIB.................... Rp. 5.000.000,4. Pukul 19.00 s.d. 24.00 WIB.................... Rp. 3.500.000,5. Pemakaian lebih dari 12 Jam................. Rp. Diskon 20% c. Pemakaian yang bersifat Komersial : 1. Pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB.................... Rp. 6.000.000,2. Pukul 14.00 s.d. 18.00 WIB.................... Rp. 4.000.000,3. Pukul 07.00 s.d. 18.00 WIB.................... Rp. 8.000.000,4. Pukul 19.00 s.d. 24.00 WIB.................... Rp. 5.000.000,5. Pemakaian lebih dari 12 Jam................. Rp. Diskon 20%
7 2. Rumah Dinas : a. Permanen : 1. type 21................................................Rp 5.000,- / bulan 2. type 36................................................Rp 7.500,- / bulan 3. type 45................................................Rp 10.000,- / bulan 4. type 70................................................Rp 12.000,- / bulan 5. type diatas 70....................................Rp 15.000,- / bulan b. Semi Permanen : 1. type 36...............................................Rp 7.500,- / bulan 2. type 45...............................................Rp 10.000,- / bulan B. PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT 1. Waktu Pemakaian : jam 08.00 sd 15.00 WIB diatas jam 15.00 WIB dihitung per jam. 2. Besarnya retribusi pemakaian alat-alat berat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHITUNG Pasal 10 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan kontrak hak pemakaian. Pasal 11 Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
8 BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhitung. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
9 BAB XIII KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 17 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
10 (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDBB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDBB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktku 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 19 (1) Permohonan pemgembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. b. c. d.
nama dan alamat Wajib Retribusi ; masa Retribusi ; besarnya kelebihan pembayaran alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
retribusi
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 20 (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
11 (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 19 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial dan untuk mengangsur. (3) Tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 20 (1) Penagihan reribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran atau ; b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak – banyaknya 4 ( empat ) kali retribusi terutang.
12 (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah: a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah; b. memberikan buku-buku, surat keterangan, catat mencatat dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah; c. melalukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana bidang retribusi daerah; e. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang menempelkan ruangan atau tempat pada lain pemeriksaan selama pemeriksaan identitas orang atau Badan Hukum yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf f; f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah; g. memanggil orang untuk diminta keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. menghentikan penyidikan; i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kapada umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
13 BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 27 Juni 2008 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN MUHTADIN SERA’I Diundangkan di Muaradua pada tanggal 27 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERIG ULU SELATAN
M. ARDIN BACHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 20
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TANGGAL 27 JUNI 2008 TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT - ALAT BERAT NO
NAMA KENDARAAN / ALAT BERAT
KAPASITAS
1
2
3
MERK / TYPE 4
O,75 M3
JCB / 3CN
1.
WHELL LOUDER / BACHOU
NEGARA
WAKTU PEMAKAIAN
BESAR SEWA
5
6
7
INGGRIS
Jam 08.00 s/d 15.00 WIB
a. Rp. 2.520.000,-
Diatas Jam 15.00 WIB dihitung per jam ditambah maintenance 20 % per jam
b. Rp. 360.000,-
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
H. MUHTADIN SERA’I
