VI. BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
A.TugasPokok
Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan pengelolaan data elektronik dan teknologi informasi, pengelolaan Teknologi Informasi meliputi infrastruktur, sistem dan teknologi informasi, pelayanan pengolahan data elektronik.
B.Fungsi Utama
1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelola data elektronik; 2. Penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan; 3. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran; 4. Pengendalian arus data masukkan dan keluaran, pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer, serta pengamanan data sesuai klasifikasi; 5. Pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit kerja di lingkungan
\J
6. 7.
8. 9.
Pemerintah Daerah; Pelaksanaan kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengelola data elektronik; Pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia; Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi lain; Penyelenggaraan pengamanan standar pelaksanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengelola data elektronik.
C.Indikator Kinerja Utama
V
URAIAN
NO
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
1.
Trend
pengunjung
Jumlah pengunjung website oer triwulan
website
Jumlah pengunjung per triwulan tahun lalu 2.
Trend
pengunjung
telecenter
3.
Rasio jaringan terpasang internet
Pemerintah Malang
di
instansi
Kabupaten
Jumlah pengunjung telecenter per triwulan Jumlah pengunjung telecenter per triwulan Jaringan sudah
Menunjukkan tingkat ketertarikan terhadap website
Statistik
Pemerintah
website
Kabupaten Malang Menunjukan keterlibatan
Laporan
counter pada
Laporan pengelolaan
terpasang
masyarakat dalam penggunaan TIK Menunjukkan cakupan
total instansi
infrastruktur TIK di
Laporan sub Bagian Teknologi
instansi-instansi
Informasi.
Pemerintah
Kabupaten Malang
telecenter
10
VII. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
A.TugasPokok
: Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam pengumpulan bahan kebijakan, program dan petunjuk teknis, penghimpunan, pengolahan mengkoordinasikan serta mengevaluasi bidang administrasi pembangunan.
data dan kegiatan di
B. Fungsi Utama : 1. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan tahunan pembangunan Daerah; 2. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; 3. Pengumpulan bahan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya.
<J
C.Indikator Kinerja Utama NO
1.
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
hasil
Jumlah
fisik
pembangunan fisik
Untuk mengetahui realisasi hasil kegiatan pembangunan fisik & non fisik di Kabupaten Malang
Laporan realisasi pembangunan
URAIAN
Rasio
pembangunan
dan non fisik SKPD
dan non fisik
Rencana/target pembangunan fisik
fisik
dan
fisik
non
seluruh
SKPD
dan non fisik 2.
Rasio
Pengadaan dan Jasa
sertifikasi
Barang
Jumlah peserta lulus Jumlah peserta yang terdaftar
Laporan realisasi
Kelengkapan sertifikasi pengadaan barang dan
sertifikasi
jasa Kabupaten Malang
pengadaan barang dan jasa
(LPSE)
U
11
VIII. BAGIAN KERJA SAMA
A.TugasPokok
Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerjasama serta mengevaluasi kegiatan di bidang administrasi pembangunan.
B.Fungsi Utama
1. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; 2. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintahan dan lembaga lain dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya;
3. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga lain dalam rangka kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; 4. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kerja sama
u
antar desa;
6. Penyiapan bahan sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan
\J
budaya.
C.Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER
1.
Kuantitas dan kualitas
Jumlah Naskah Kerjasama
untuk mengetahui jumlah kerjasama/MoU yang telah
Laporan dan
DATA
Kerjasama Daerah/Luar
Lembaga
Antar Negeri/
tahunt
Jumlah Naskah Kerjasama tahun t-1
dilaksanakan
Kabupaten Malang
di
buku register di Subag Kerjasama
12
IX. BAGIAN ORGANISASI
A. Tugas Pokok
Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan kebijakan penataan kelembagaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan aparatur negara, serta analisis dan formasi jabatan.
B.Fungsi Utama
1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan; 2. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja; 3. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa jabatan dan analisa formasi jabatan; 4. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa organisasi dan analisa fungsi; 5. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara.
u
C. Indikator Kinerja Utama URAIAN
NO
FORMULA
SUMBER
ALASAN
DATA 1.
Rasio
SOTK
dibentuk
dan
yang
Jumlah SOTK vane terbentuk
atau
Jumlah usulan
direvisi
Kesesuaian
dengan
Visi
SOTK
Laporan
dan
realisasi
pembentukan
Misi Daerah
dan atau revisi
Jumlah SOTK sesuai Aniab Jumlah Jabatan
Kesesuaian
SOTK.
jabatan dan SOTK
Usulan
pembentukan dan atau revisi SOTK
u
2.
Rasio
LAKIP yang Jumlah LAKIP sesuai prosedur
disusun
Jumlah SKPD
Kelengkapan LAKIP Kabupaten Malang
Dokumen LAKIP Kabupaten Malang yang berkualitas dan
Laporan
AKIP
yang
disampaikan SKPD
sesuai prosedur 3.
Rasio Anjab/SKJ yang disusun
Jumlah Anjab/SKJ sesuai
Persyaratan
prosedur
Rekrutmen
Jumlah SKPD
CPNS
dan penunjang kelancaran kinerja
Rekap Data
Entry Anjab
danSKJ
PNS 4.
Rasio SOP/SPM/IKM yang dikoordinir
Jumlah SOP/SPM/IKM sesuai
Kelengkapan
Laporan
prosedur
mekanisme
realisasi
Jumlah usulan diterima
penunjang kelancaran
penyusunan dan
kinerja organisasi Kabupaten Malang
dan
finalisasi
SOP/SPM/IKM
13
X. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
A. Tugas Pokok
B.Fungsi Utama
Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam pembinaan hubungan masyarakat, dokumentasi dan pengolahan informasi, implementasi dan tanggapan kebijakan publik di lingkungan internal dan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas kehumasan yang lain. 1. Pendokumentasian dan pengolahan data informasi guna mewujudkan iklim yang kondusif dan dinamis untuk mendorong pertumbuhan kehidupan hubungan masyarakat melalui keterbukaan informasi; 2. Peningkatan produk informasi kebijakan publik untuk mengembangkan hubungan kerja sama antar eksekutif;
3. Peningkatan kemitraan dengan pers dan media massa; 4. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan pengembangan akses informasi publik; 6. Peningkatan pemberdayaan forum-forum publik.
u
C.Indikator Kinerja Utama NO.
URAIAN
FORMULA (%)
ALASAN
SUMBER DATA
1.
Prosentase
jumlah publikasi atas kegiatan Kepala Daerah
Jumlah Kegiatan yang
Untuk
dipublikasikan
jumlah
kegiatan
Jumlah Kegiatan
bupati
yang
mengetahui
- Agenda kegiatan Bupati
terlaksana
Untuk mengetahui jumlah kegiatan Bupati yang diliput Tim Peliputan
u
- Register Press
Release
Untuk mengetahui - Rekapitulasi jumlah kegiatan berita media Bupati yang diberitakan
oleh
media cetak lokal
2.
Prosentase
Tertib
Jumlah Dokumentasi
Jumlah Kegiatan
Untuk jumlah
mengetahui kegiatan
Dokumentasi
yang
Kegiatan
didokumentasikan
Pemerintahan
- Agenda kegiatan Bupati - Register Dokumentasi
Kegiatan
14
XL BAGIAN TATA USAHA
A.TugasPokok
: Melaksanakan sebagian taigas Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengagendaan dan pelaksanan ekspedisi, administrasi kepegawaian serta pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.
B.FungsiUtama
: 1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan kegiatan pengagendaan dan pengekspedisian;
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian lingkungan Sekrteraiat Daerah; 3. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan
di di
lingkungan Sekretariat Daerah; 4. Perencanaan teknis operasional serta penyelenggaraan
kegiatan administrasi tata usaha pimpinan, kepegawaian 5. 6.
u
7. 8.
serta keuangan Sekretariat Daerah; Pengaturan dan layanan ketatausahaan Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah; Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pimpinan; Pelaksanaan urusan sandi dan telekomunikasi; Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum.
C.Indikator Kinerja Utama NO.
URAIAN
FORMULA
SUMBER
ALASAN
DATA
1.
Tingkat efektivitas
Rata-rata waktu
penanganan Surat Masuk,
Mengukur efektifitas
Agenda Surat
pemrosesan Surat
SKPD
dan
Surat
Masuk dan Keluar
menangani kecepatan
Masuk
Keluar,
Berita
SOP
administrasi
Keluar
Masuk,
Berita
Keluar dan Berita
u
Sandi
menyurat
dalam
surat
Berita dan
15
XII. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
A. TugasPokok
: Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan protokol, urusan-urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi dan keprotokolan.
B. PungsiUtama : 1. Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; 2. Pelaksanaan keprotokolan;
3. Pelaksanaan urusan kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan kantor Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan dan pelayanan keperluan tamu meliputi pemberian informasi, menyiapkan tempat dan jamuan, mengkoordinir jawaban kuisioner;
5. Pengaturan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan di lingkungan Pemerintah Daerah. 6. Peningkatan pemberdayaan forum-forum publik.
<J
C.Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
Jumlah kegiatan
Untuk mengetahui jumlah kegiatan bupati yang di protokolerkan
SUMBER DATA
1.
Kualitas
aktivitas
Keprotokolan
sesuai standar
protokoler Jumlah kegiatan 2.
Kualitas pemeliharaan gedung, kantor dan kendaraan
Bupati/Wakil
Jumlah gedung dan kendaraan pada
-
mengetahui
Kantor
Bupati
dan Sekda
u
Untuk
frekwensi
Bupati/Wakil Bupati dan sekda layak pakai
Laporan
Kegiatan Sub Bagian Rumah
Tangga - Laporan kegiatan Sub Bagian
peminjaman
Rumah
ruang
Tangga
rapat
dinas
Jumlah
gedung/ kendaraan
-
Untuk
mengetahui frekwensi
peminjaman
-Laporan kegiatan Sub Bagian Pengadaan
kendaran
dan
dinas
Pemeliharaan
-Buku
agenda dan register 3.
Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi
terkait
sehingga terwujudnya peningkatan pelayanan ke Protokolan yang Prima
Jumlah
permintaan petugas Protokoler yang terlayani Jumlah
permintaan
-
Untuk
mendukung kelancaran
tugas bidang keprotokolan
- Laporan
Kegiatan Sub Bagian Protokol
-Buku
agenda
16
Optimalisasi
terhadap
pengadaan
pengelolaan Bagian Protokol
dan
barang
Umum
dan
Jumlah
tempat/ruang yang terpelihara dengan baik
o
dan
Pemeliharaan
-Laporan Kegiatan Sub Bagian Pengadaan
Jumlah kendaraan
dan
dinas operasional pool yang terpelihara dengan
Pemeliharaan
baik
O
Sub Bagian Pengadaan
17
XIII. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
A. Tugas Pokok
Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang meliputi sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penangan masalah-masalah sosial.
B. FungsiUtama : 1. Perumusan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial; Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana sosial, dan penanganan masalahmasalah sosial; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasai di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial;
Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial, dan penanganan
u
masalah-masalah sosial.
C. Indikator Kineija Utama URAIAN
NO
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
1.
Kualitas
Kuantitas Bantuan
dan
Program Bidang
1. Jumlah proposal yang disetujui
Jumlah Proposal
Kesra
2. Nilai Bantuan Nilai usulan
u 3. Jumlah yang
Proposal sesuai
usulan
Jumlah Proposal
Proposal yang masuk
1. Proposal
dilakukan diverifikasi
dari
untuk dimasukkan by name by addres
Organisasi masyarakat
Nilai
bantuan
2. Proposal
disesuaikan dengan proposal yang sudah
dari
diverifikasi
keluarga
Proposal yang masuk diverifikasikan sesuai
dengan
Permendagri
No.
tahun
dan
32 No.
39
2011 tahun
2012
Individu,
3. Laporan Sub. Bag Sarana dan Prasarana
Sosial
4. Laporan
Sub.
Bag
Pembinaan Sosial
5. Laporan
Sub
Bag
Penanganan Masalah Sosial 2.
Waktu Penyelesaian Proses Proposal sampai selesei
Rata-rata pemprosesan
Proposal
waktu
Untuk proses prima
mempercepat pelayanan
Buku agenda dan Register
18
XIV. BAGIAN BINA MENTAL DAN KEROHANIAN
A. Tugas Pokok
Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam
hal koordinasi teknis penyusunan, pembahasan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan mental, keagamaan
dan
pemberian
bantuan
sarana
dan
prasarana keagamaan. B.FungsiUtama : 1. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberian
bantuan kegiatan pembinaan mental dan sarana keagamaan;
Pelaksanaan koordinasi teknis dengan institusi lainnya di bidang bina mental dan agama; Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemberian bantuan sarana keagamaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah, dan institusi lainnya ; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang sarana keagamaan dan bantuan pembinaan mental; Pelaksanaan pembinaan admisnistrasi bidang mental
<J
dan agama.
C. Indikator Kinerja Utama NO
1.
URAIAN
Jumlah kasus yang
Prosentase Fasilitasi
berhasil
penanganan
kasus
FORMULA
berlatar
ditangani/difasilitasi Jumlah laporan
ALASAN
Untuk
2.
mengetahui
penanganan
kasus SARA dan
dan
Data kasus dari
belakang masalah
kerukunan
agama
dalam
FKUB Kabupaten Malang, Sub Bagian Bina
Rasio
Jumlah
lembaga/panitia yang difasilitasi dalam
pelaksanaan kegiatan
keagamaan/pemb
Rasio ibadah
tempat yang
difasilitasi
pembangunan/re habili tasinya
Mental
Untuk
Laporan realisasi
lembaga/panitia yang
mengukur
mendapat bantuan
efektifltas
Jumlah
kegiatan pemberian
bantuan kegiatan keagamaan dari Sub Bagian
lembaga/panitia yang membutuhkan bantuan
inaan mental
3.
Laporan realisasi
keharmonisan
kehidupan beragama
u
SUMBER DATA
kepada lembaga/ panitia keagaman
Jumlah tempat ibadah yang mendapat
mengukur
bantuan
efektifltas
Jumlah tempat ibadah yang membutuhkan bantuan
Keagamaan
bantuan
Untuk
Laporan realisasi bantuan kepada tempat ibadah Sub Bagian
pelaksanaan kegiatan pemberian
Sarana
bantuan
Keagamaan
kepada tempat ibadah
Prasarana
dan
19
XV.
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG
A. Tugas Pokok
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
B.Fungsi Utama
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
C.Indikator Kinerja Utama NO
O
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER
DATA 1.
Kelancaran
administrasi
kegiatan DPRD
Jumlah kegiatan DPRD sesuai jadwal Jumlah kegiatan
Untuk mendukung Buku agenda kelancaran dan jadwal pelaksanaan tugas kegiatan pada anggota DPRD
Sekretariat DPRD
Kabupaten Malang
u
20
XVI.
DINAS PENDIDIKAN
A. Tugas Pokok
: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. B. Fungsi Utama
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data
base
serta
analisis
data
untuk
penyusunan program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan; 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan; 8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan;
u
9. Pembinaan UPTD;
10. Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah; 11. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, ijazah serta perpustakaan sekolah.
C. Indikator Kinerja Utama
u
NO
1.
URAIAN
Rasio
FORMULA
Guru
Murid
(Per jenjang pendidikan)
-
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
guru guru guru guru
SD tiap 100 murid SMP tiap 100 murid SMA tiap 100 murid SMK tiap 100 murid
ALASAN
Mengukur Kinerja Organisasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidik
SUMBER DATA a.
Data
Kab.
Malang dalam Angka b.
Data
base
(profil) Pendidikan c.
SIM
Kepegawaian BKD
2.
Rasio
Murid
Guru
per
Kelas rata-rata
(per jenjang pendidikan)
- Rata-rata jumlah guru SD per
a.
b.
- Rata-rata jumlah guru SMA per
Kelas
Data
base
(profil)
Kelas
- Rata-rata jumlah guru SMK per
Kab.
Malang dalam Angka
Kelas
- Rata-rata jumlah guru SMP per Kelas
Data
Pendidikan c.
SIM
Kepegawaian BKD
21
3.
Guru
yang
Jumlah guru beriiazah Sl/D-IV
a.
Jumlah guru SD/MI,SMP/MTs, SMA / SMK/MA x 100%
memenuhi kualifikasi
Data
Kab.
Malang dalam Angka
Sl/D-IV
b.
Data
base
(profil) Pendidikan c.
SIM
Kepegawaian BKD
4.
Angka pendidikan
- Jumlah
penduduk
usia
10
tahun>tamat SD
yang
Jumlah
ditamatkan
xl00%
(per jenjang pendidikan)
-Jumlah
penduduk
penduduk
seluruhnya
usia
10
tahun>tamat SMP
Jumlah
penduduk
seluruhnya
Mengukur kinerja organisasi dalam upaya meningkatkan
a.
Data
Kab.
Malang dalam Angka
mutu
manajemen pendidikan
xl00%
-Jumlah
penduduk
usia
10
tahun>tamat SMA
Jumlah
U
penduduk
seluruhnya
xl00%
5.
Angka
rata-
rata
lama
belajar
per
jenjang
pendidikan
6.
Pendidikan usia
Dini
(PAUD)
U
7.
Rasio ketersediaan
Sekolah
/
Penduduk usia
sekolah
(per
jenjang
pendidikan)
- Rata-rata lama belajar siswa pada Mengukur jenjang SD kemampuan - Rata-rata lama belajar siswa pada organisasi jenjang SMP dalam upaya - Rata-rata lama belajar siswa pada pemerataan jenjang SMA akses - Rata-rata lama belajar siswa pada pendidikan jenjang SMK Jml siswa pada jenjang TK/RA/ Mengukur P«»nitipan Anak kemampuan Jumlah anak usia 4-6 Tahun organisasi xl00% dalam upaya
-Jumlah SD/MI (tiap 10.000 penduduk usia SD/MI) -Jumlah SMP/MTs (tiap 10.000 penduduk usia SMP/MTs) - Jumlah SMA/SMK/MA (tiap 10.000 penduduk usia SMA/SMK/MA)
a.
Data
base
(profil) Pendidikan
a.
Data
Kab.
Malang dalam angka b.
Data
base
pemerataan
(profil)
akses
Pendidikan
pendidikan Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya
a.
Data
Kab.
Malang dalam angka b.
Data
base
pemerataan
(profil)
fasilitas
Pendidikan
pendidikan
22
XVII.
DINAS KESEHATAN
A. Tugas Pokok
: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B. FungsiUtama : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data
base
serta
analisis
data
untuk
penyusunan program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Dinas Kesehatan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesehatan; 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kesehatan; 8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Kesehatan;
<J
9. Pembinaan UPTD;
10. Pelaksanaan kebijakan Daerah dan kebijakan teknis bidang pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan
lingkungan,
obat
dan
makanan
serta
penyusunan program;
11. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang Kesehatan;
12. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
13. Pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan; 14. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan
u
lembaga lainnya.
C. Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
1.
Peningkatan
Jumlah Puskesmas yang
Untuk
Data
mengetahui
Puskesmas yang
puskesmas Bidang
kesehatan
memenuhi
Peningkatan
dasar
standart
kwalitas
pelayanan
memenuhi standar
Jumlah Puskesmas x 100%
dalam
sarana
Pelayanan
rangka
Kesehatan
meningkatkan
Masyarakat (PPKM)
kwalitas
pelayanan
23
Puskesmas Poned
Jumlah Puskesmas x 100%
Untuk
Data
mengetahui kapasitas
puskesmas Bidang Peningkatan Pelayanan
Puskesmas dalam
sarana
penanganan
Kesehatan
kegawat
Masyarakat (PPKM)
daruratan
neonatal guna menunjang penurunan angka kematian bayi 1. Rasio tenaga Dokter Jumlah Dokter vans ada
Jumlah penduduk
Untuk
Data
mengetahui kecukupan tenaga dokter dibanding jumlah penduduk dalam rangka meningkatkan
Kepegawaian
kwalitas
u
pelayanan kesehatan dasar
2. Rasio tenaga Bidan Jumlah Bidan vane ada Jumlah Penduduk
Untuk
Data
mengetahui
Kepegawaian
kecukupan tenaga
Bidan
dibanding jumlah penduduk dalam rangka meningkatkan kwalitas
pelayanan kesehatan dasar
3. Rasio tenaga Perawat Jumlah Perawat vane ada
u
Jumlah Penduduk
Untuk
Data
mengetahui kecukupan tenaga Perawat dibanding jumlah penduduk dalam rangka meningkatkan
Kepegawaian
kwalitas
pelayanan kesehatan dasar
4. Rasio tenaga kefarmasian
Untuk
Data
Kepegawaian
ada
mengetahui kecukupan tenaga Perawat
Jumlah Penduduk
dibanding jumlah
Jumlah tenaga farmasi yang
penduduk dalam rangka meningkatkan kwalitas
pelayanan kesehatan dasar
24
5. Ratio tenaga sanitasi Jumlah tenaga sanitasi yang ada Jumlah Penduduk
Untuk
Data
mengetahui kecukupan tenaga Perawat dibanding jumlah penduduk dalam rangka meningkatkan
Kepegawaian
kwalitas
pelayanan kesehatan dasar 2.
Menurunnya angka kematian
Ibu
Angka kematian Ibu Jumlah kematian Ibu
Kelahiran hidup x 100.000 KH
dan bayi
Untuk
Laporan
mengetahui angka kematian Ibu dalam rangka data dukung perhitungan
SP2TP
indek
Pembangunan
(Sistem pencatatan dan
pelaporan terpadu Puskesmas)
Kesehatan
Masyarakat.
u
Angka Kematian bayi Jumlah kematian bavi
kelahiran hidup x 1000 KH
Untuk
Laporan
mengetahui angka kematian bayi dalam rangka data dukung perhitungan
SP2TP
indek
(Sistem pencatatan dan
pelaporan terpadu Puskesmas)
Pembangunan Kesehatan
Masyarakat 3.
Menurunnya angka Balita Gizi Buruk
Angka balita gizi buruk Jumlah balita eizi buruk Jumlah balita x 100%
Untuk
Laporan
mengetahui angka gizi buruk di Kab. Malang
SP2TP
(Sistem pencatatan dan
pelaporan terpadu Puskesmas) Laporan
<^
4.
Meningkatnya Promosi kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan desa siaga aktif Desa yang mempunyai pos Kesehatan Desa(Poskesdes) yang telah berfungsi dan berada pada tahap tumbuh, kembang dan paripurna
Jumlah desa siaga yang dibentuk x 100%
Untuk
mengetahui desa siaga aktif wujud partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan
masalah kesehatan
SP2TP
(Sistem pencatatan dan
pelaporan terpadu Puskesmas)
di
desa. 5.
Pengendalian dan penurunan kasus
1. Prevalensi HIV/AIDS (%) Jumlah kasus yang ditemukan
penyakit
Jumlah penduduk
menular
x 100%
Untuk
Laporan
mengetahui capaian
SP2TP
Penemuan penanganan
(Sistem dan
HIV/AIDS dalam rangka penekanan dan penanganan
penyakit menular
pencatatan dan
pelaporan terpadu Puskesmas)
25
2. Penemuan dan penanganan Demam Berdarah (DBD) Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun
yang sama kali 100%
u
u
Untuk
Laporan
mengetahui capaian
SP2TP
Penemuan
(Sistem dan
penanganan DBD dalam rangka penekanan dan penanganan
penyakit menular
pencatatan dan
pelaporan terpadu Puskesmas)
26
XVIII. DINAS BINA MARGA
A. Tugas Pokok
Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan kebinamargaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B.Fungsi Utama
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta penyusunan program kegiatan; 2.
analisis
data
untuk
Perencanaan strategis pada Dinas Bina Marga;
Perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
3.
umum bidang kebinamargaan;
5. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
bidang
kebinamargaan;
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kebinamargaan; 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kebinamargaan; 8 Penyelenggara kesekretariatan Dinas Bina Marga;
u
9. Pembinaan UPTD;
10. Pengkoordinasian bidang jasa konstruksi serta integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Bina Marga;
11. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kebinamargaan;
12. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebinamargaan; 13. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
C.Indikator Kinerja Utama
u
NO
URAIAN
FORMULA
Prosentase jalan Kabu paten
Z panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan/ dipelihara sesuai dengan kualifikasi
Meningkatkan kapasitas
£ total panjang jalan Kl Kabupaten
khususnya mendukung
ALASAN
SUMBER DATA
kondisi baik
kualitas
Peta
dan
jalan Jaringan
Kabupaten Malang
xioo%
pusat
Jalan
untuk pusatkegiatan
ekonomi Prosentase Jumlah
jembatan
Kabupaten yang sesuai
standar
(lebar 6 M)
Z Jembatan yang dibangun sesuai kapasitas dan kualifikasi
xioo%
£ total jembatan Kl Kabupaten Malang
Meningkatkan kapasitas dan kualitas jembatan Kabupaten khususnya untuk mendukung pusatpusat kegiatan ekonomi
dan
Data
Kabupaten Kota (SK. Bupati No. 180/146/KE P/421.013/2 009
Data
Teknis
dari
leger
Dinas
Bina
Marga
27
XIX. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang cipta karya dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Fungsi Utama : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data
base
serta
analisis
data
untuk
penyusunan program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
u
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang; 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang; 8 Penyelenggara kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 9. Pembinaan UPTD;
10. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur keciptakaryaan di perkotaan dan perdesaan; 11. Penyusunan RUTRK/ RDTRK Perkotaan dan Perdesaan,
u
RDTRK Strategis RTBL berdasarkan skala prioritas; 12. Pengembangan sistem informasi penataan ruang daerah;
13. Pemberian izin dalam rangka pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RUTRK/RDTRK perkotaan dan perdesaan; 14. Penyusunan
kebijakan,
dan
standarisasi
teknis
bangunan gedung termasuk pengelolaan gedung dan rumah aset daerah;
15. Pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung aset daerah , pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah aset Pemerintah Daerah; 16. Pemberian izin mendirikan bangunan sesuai dengan peruntukannya;
28
17. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air
bersih/ air minum, air limbah domestik (sanitasi), drainase, jalan lingkungan; 18. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 19. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air;
20. Penyelenggara pembangunan prasarana dan sarana air
minum, sanitasi, drainase lingkungan, jalan lingkungan; 21. Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan air bersih perdesaan;
22. Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial;
i^j
23. Penetapan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan serta pengelolaan kebersihan;
24. Penyusunan rencana induk teknis dan manajemen pengelolaan sampah; 25. Penyelenggara pengelolaan persampahan/ kebersihan mulai dari tahap penampungan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan, pembuangan akhir sampah; 26. Penyelengaraan dan pembiayaan Prasarana dan sarana persampahan;
pembangunan
27. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di daerah di bidang persampahan;
i)
28. Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; 29. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran;
30. Melaksanakan urusan administrasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Cipta Karya dan tata ruang;
31. Penyusunan prosedur manajemen mutu, serta melaksanakan secara berkelanjutan dengan perbaikan secara terus menerus;
32. Pelaksanaan Pelayanan publik yang berorientasi pada mutu pelayanan prima.
29
C.Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER
DATA 1.
Angka
RDTR
untuk
seluruh
ruang di wilayah Kabupaten Malang yang terbaru
Z angka RDTR yang terbaru dan memiliki dasar hukum sampai saat ini
Z angka RDTR yang terbaru memiliki dasar hukum yang diharapkan pada akhir tahun berjalan x 100 %
dan
memiliki
Untuk mengetahui Dokumentasi seberapa banyak Perda RDTR ruang wilayah Kab pada Bidang Malang yang telah Tata Ruang memiliki RDTR yang DCTR terbaru
dan
memiliki
dasar
dasar
hukum
hukum 2.
Angka lingkungan pemukiman
Z angka lingkungan permukiman berkualitas skala RT di Wilayah
berkualitas
Z angka lingkungan Permukiman
skala
u
3.
Kab Malang sampai saat ini
rumah
tangga di wilayah Kabupaten Malang, kategori : baik.sedang dan kurang
Malang yang diharapkan pada akhir tahun berjalan x 100 %
Tingkat
Z angka volume sampah y
kebersihan
dan
terkelola saat ini
Kab
Z angka volume sampah yang diharapkan terkelola pada akhir tahun berjalan
keindahan
wilayah Malang
4.
Proporsi bangunan yang berkualitas
u
berkualitas skala RT di wil Kab
vinn%
Z angka bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak Z angka bangunan aset Pemkab Malang yang diharapkan digunakan sesuai fungsinya dengan mamadai dan layak dalam 1 tahun x 100 %
Untuk mengetahui seberapa banyak lingkungan permukiman skala RT yang telah memiliki
PSD
permukiman (sarana air bersih, sarana sanitasi, jalan lingkungan pemukiman yang layak dan memadai (berkualitas) Untuk menghitung
Kab. Malang dalam angka, data
infrastruktur ke
ciptakaryaan , buku putih sanitasi
mlg,
kab
strategi
sanitasi kota 2012
sampahyang
Laporan layanan pengangkutan sampah Bidang
dihasilkan
Kebersihan
masyarakat di Kab Malang Untuk mengukur angka keberhasilan
dan
efektifltas
dan
efisiensi
tingkat
penanganan
dan
keefektifan
kegiatan pembangunan/perb aikan/peningkatan/ pemeliharaan bangunan asset Pemkab Malang sehingga dapat digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak dalam
berjalan
satu
tahun
Hasil Survey Data
base sarpras gedung Harga standar
bangunan gedung negara
30
XX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
A. Tugas Pokok
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B.Fungsi Utama
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data
base
serta
analisis
data
untuk
penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
u
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang kebudayaan dan pariwisata; 8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Pembinaan UPTD;
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
u
11. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata. 12. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata;
13. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
14. Peningkatan dan pengembangan apresiasi seni budaya; 15. Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan.
31
C. Indikator Kinerja Utama NO.
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER
DATA 1
Rasio
pemberdayaan kelompok seni budaya lokal
2
Rasio
pengembangan obyek wisata
Jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina
Jumlah kelompok seni budaya lokal
Jumlah obyek wisata yang ditangani Jumlah potensi obyek wisata
3
Efektifltas
promosi wisata
Jumlah wisman dan wisnu tahun ini Jumlah wisman dan
u
wisnu tahun lalu
Untuk
Laporan
mengukur realisasi hasil kelompok seni kegiatan yang berhasil pembinaan dibina Bidang Seni Budaya Untuk Laporan mengukur realisasi hasil jumlah obyek kegiatan wisata yang pembinaan Bidang Obyek berhasil dikembangkan Wisata Untuk Laporan perkembangan mengukur jumlah obyek wisata kunjungan yang ada di wisatawan Kabupaten Malang dan realisasi
hasil
kegiatan Bidang Pemasaran
Wisata
u
32
XXI. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
A. Tugas Pokok
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Fungsi Utama
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data
base
serta
analisis
data
untuk
penyusunan program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olah Raga; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
u
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaan;
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olah Raga; 9. Pembinaan UPTD;
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga; 11. Pembinaan kepada masyarakat dan
u
Kelembagaan
kepemudaan dan keolahragaan; 12. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah; 13. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan; 14. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan keolahragaan; 15. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan; 16. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olah raga dan pelaksanaan anggaran/dana.
33
C. Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER
DATA 1.
2.
u
<J
Jumlah yang dilatih Untuk Kewirausahaan bagi Jumlah pemuda meningkatkan Pemuda Produktif produktif dan SP3 keterampilan danSP3 terdaftar pemuda di Kabupaten Malang Pemeliharaan Rutin/ Sarana dan Untuk Berkala sarana dan prasarana yang meningkatkan prasarana Olahraga berfungsi baik kualitas sarana Jumlah sarana dan olahraga di prasarana yang ada Kabupaten Malang Rasio
Pelatihan
Usulan
dari
Kecamatan dan data dari
Bidang Kepemudaan Laporan kegiatan Bidang Sarana Prasarana
34
XXH. DINAS KEHUTANAN
A. Tugas Pokok
B. Fungsi Utama
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data
base
serta
analisis
data
untuk
penyusunan program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Dinas Kehutanan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kehutanan; 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kehutanan;
^J
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Kehutanan; 9. Pembinaan UPTD; 10. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kehutanan.
11. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kehutanan; 12. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. C. Indikator Kinerja
{
URAIAN
NO
Utama FORMULA
ALASAN
SUMBBR DATA
1.
u
Tren
Nilai
Provisi
Nilai PSDH Tahun ini
Sumberdaya (SDH)
Hutan
Nilai PSDH tahun lalu
Untuk mengetahui perolehan PSDH di wilayah Kab. Malang
Data
produksi HH oleh
Perum
Perhutani PP No 55 Tahun 2005
2.
Rasio
Rehabilitasi
hutan dan lahan
3.
Rasio kelompok yang terbina
diberdayakan
dan
Luas hektar hutan dan lahan
Untuk
Dokumen RP
yang direhabilitasi
meningkatkan
RL
Total hektar hutan dan lahan
rehabilitasi
yang perlu direhabilitasi
dan lahan
hutan
Dokumen RTnRL
Jumlah kelompok vang dibina Jumlah kelompok masyarakat perhutanan
Untuk
Data internal
meningkatkan
nilai
kehutanan
ekonomi
dan
yang
AUK
kapasitas sumberdaya kelompok masyarakat dalam pembangunan kehutanan
diperoleh dari wilayah kecamatan
dan
Perum
Perhutani
35
XXIII. DINAS PBNDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
A. Tugas Pokok
: Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Fungsi Utama : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data
base
serta
analisis
data
untuk
penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan
strategis
pada
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset;
pendapatan,
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
u
asset;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
8. Penyelenggara kesekretariatan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
Dinas
Pendapatan,
9. Pembinaan UPTD;
u
10. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
11. Penyusunan
laporan
keuangan
sebagai
pertanggungjawaban realisasi APBD;
12. Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
13. Pelaksanaan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah; 14. Pelaksanaan pungutan pendapatan Daerah; 15. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
16. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 17. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
18. Penyajian informasi keuangan Daerah; dan
19. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah
36
C. Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
SUMBER
ALASAN
DATA
1.
Tingkat Kemandirian Daerah
Semakin meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah
Total PAD
Total pendapatan
tahun
ini
maka
menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi
serta
penerimaan Iain-lain PAD yang sah dari tahun sebelumnya sehingga meningkat pula peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah 2.
Ketepatan waktu dalam proses pengelolaan keuangan
Semakin meningkatnya pengembangan sistem informasi keuangan
Rata-rata lama waktu penerbitan SP2D
SOP penerbitan SP2D
dalam
Lama waktu penyelesaian
u
bentuk
SIMDA
maka semakin cepat proses RKA menjadi
APBD
SOP penyelesaian APBD
- Laporan pertanggung
jawaban Bupati 5 (lima) tahun - Renstra DPPKA
tahun 2015
2011-
APBD, RKA,
DPA,
Laporan Keuangan, Laporan Realisasi
Anggaran
APBD dan DPA
,
Bukti
Lama waktu penyelesaian
Transaksi,
Laporan
laporan keuangan
SOP penyelesaian laporan keuangan
Penerimaan
BANK, Bukti Transfer
Bisa terlaksananya waktu penyelesaian kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran
SPP.SPM, Bukti
Transaksi, STS
Bank
Jatim, Bukti Transaksi, Bukti
transfer, Nota Kredit
APBD harus dapat dipertanggungjawabkan
^J
dan
telah
diaudit
paling lambat 3 bulan
setelah
BPK
(tiga) akhir
tahun anggaran
- Permendagri Nomor Thn
13 2006
sebagaimana diubah
dengan Permendagri - Pedoman
Penyusunan APBD
3.
Tingkat Pengamanan barang milik
i
Jumlah Asset yang
daerah Jumlah Asset Daerah i
bersertifikat
Jumlah seluruh bidang tanah x100 %
perlu dilakukan Asset
Data
Base
Asset Daerah
Daerah dan kepemilikan hak sehingga nilai asset sesuai yang tertera di
diinventarisasi x 100 %
Jumlah bidang tanah yg
Masih
inventarisasi
anggaran.
Prosentase jumlah asset tetap (tanah.gedung) belum keseluruhan bersertifikat
secara
Data
Base
Asset Daerah
37
XIV. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
A. Tugas Pokok
: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan
dan
kesehatan
hewan
otonomi dan tugas pembantuan
berdasarkan
asas
serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B.Fungsi Utama : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data
base
serta
analisis
data
untuk
penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas Peternakan
dan
Kesehatan Hewan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang
peternakan
dan
kesehatan hewan;
u
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Peternakan
dan
Kesehatan Hewan;
u
9. Pembinaan UPTD;
10. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
11. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 12. Pembinaan kepada masyarakat tentang peternakan dan kesehatan hewan;
13. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
38
C. Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
1.
Meningkatnya populasi ternak
1. Peningkatan sapi potong
populasi
(Pop ti-POp to)
pop to 2. Peningkatan sapi perah
x 100% populasi
x 100% populasi
(Pop ti-Pop to) pop to x 100%
4. Peningkatan populasi ayam ras pedaging (Pod ti-PoD to)
pop to x 100% 5. Peningkatan populasi ayam ras petelur
u
SKPD
Laporan pendataan Triwulan PTPK
(Petugas 2. Indicator
(Pop t,-Pop to)
pop to 3. Peningkatan kambing
1. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Teknis
penentu
Peternakan
produksi hasil
Kecamatan)
ternak 3. Indikator
penentu
pertumbuhan ekonomi
sub
sektor
peternakan pada sektor pertanian
(Pop ti-Pop to) pop to x 100%
6. Peningkatan ayam buras
populasi
(Pop t,-Pop to)
pop to 2.
Meningkatnya produksi hasil ternak
x 100%
1. Peningkatan produksi Indikator daging penentu (Prod ti - Prod to) x pertumbuhan ekonomi
100%
Prod to
2. Peningkatan
produksi
telur
(Prod ti -
u
Laporan triwulan
Dinas sub
Peternakan
sektor
dan
peternakan pada sektor pertanian
Kesehatan Hewan
Kabupaten Malang
Prod to) x
100%
Prod to
3. Peningkatan
produksi
susu
(Prod ti -
Prod ty x
100%
Prod to 3
Cakupan
kesehatan
hewan ternak
1. Jumlah hewan ternak
yang di vaksinasi x 100 % jumlah hewan ternak yang wajib vaksin
Indikator
penentu populasi dan produksi
Laporan pendataan Triwulan PTPK
(Petugas 2. Jumlah hewan ternak
yang diobati x 100 % Jumlah hewan ternak
yangsakit
Teknis Peternakan
Kecamatan)
39
XXV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
A. Tugas Pokok : Melaksanakan
urusan
pemerintahan
daerah
bidang
pendaftaran penduduk, catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B.Fungsi Utama : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data
base
serta
analisis
data
untuk
penyusunan program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
u
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan pelaksanaan tugas bidang 5. Pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang kependudukan dan
u
pencatatan sipil; 8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9. Pembinaan UPTD; 10. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan; 11. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Pembinaan kepada masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; 13. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; 14. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal kebijakan kependudukan, tertib administrasi kependudukan dan analisis dampak kependudukan; 15. Pelaksanaan SIAK; 16. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data kependudukan; 17. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil pada data base kependudukan;
40
18. Pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan;
19. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan; 20. Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan. C. Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
u
1.
Cakupan Penerbitan
Kartu
Tanda
Penduduk Elektronik
Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan pada tahun (i) x 100 % Jumlah wajib KTP Elektronik pada tahun (i)
Pada tahun 2012
Laporan
semua wajib KTP
Realisasi
Kegiatan dan penambahan Bidang hanya dari wajib pendaftaran KTP pemula tahun penduduk sudah
ber
KTP
2013
2.
Cakupan Penerbitan
Kutipan kelahiran
u
Akta
Jumlah kutipan akta kelahiran sampai dengan tahun (i) x 100 % Jumlah Kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun (i)
Setiap
penduduk
harus
memiliki
akta kelahiran
Laporan Realisasi
Kegiatan Bidang Pencatatan
Sipil
41
XXXV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. Tugas Pokok
: Melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
B. FungsiUtama:
1. Pengumpulan, berbentuk
pengelolaan
data
base
dan
serta
pengendalian data
analisa
data
untuk
Badan
Perencanaan
menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan
strategis
pada
Pembangunan Daerah;
3. Perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
u
umum bidang perencanaan pembangunan daerah; 5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, monitoring dan pelaporan penyeleng garaan bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
7. Pembinaan UPT;
8. Pengkoordinasian,
pengintegrasian,
sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangu nan di lingkungan Pemerintah Daerah;
u
9. Pengelolaan
dan
pembinaan
perencanaan
pembangunan daerah;
10. Penggunaan
dan
pelaksanaan
kerjasama
dengan
masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
42
C. Indikator Kinerja Utama NO
1.
URAIAN
FORMULA
Tingkat
ALASAN
a. Jumlah dokumen jangka panjang yang
kuantitas
disusun tepat waktu dan sesuai
&
kriteria yang ditetapkan Jumlah total dokumen perencanaan jangka panjang
kualitas
dokumen perencanaan BAPPEDA
Melihat
SUMBER DATA
a. Dokumen
kuantitas,
RPJPD
kualitas, sinergitas
RTRW
Malang b. Dokumen
dan
dokumen
RPJMD, Renstra,
perencanaan.
LKPJ-AMJ
kesesuaian
b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan
Kab. Malang
Jumlah total dokumen perencanaan jangka menengah
c. Dokumen
RKPD, LKPJ, KUA-PPAS,
c.Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria
hasil-hasil
pembang.,
yang ditetapkan
PDRB,
Jumlah total dokumen perencanaan
KMDA
dan IPM Kab.
Malang.
tahunan
u
&
Kab.
d. Jumlah program RKPD yang
d. Dokumen
ditindaklanjuti dalam KUA
RKPD & KUA-
Jumlah total program RKPD
PPAS
Kab. Malang
e. Realisasi capaian indikator kinerja pembangunan di RKPD (PDRB,
e. Hasil
Pertumbuhan Ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan IPM)
RPJMD, RKPD dan
Target indikator kinerja pembangunan di RPJMD (PDRB, pertumbuhan Ekonomi.inflasi,Kemiskinan dan IPM) 2.
Tingkat partisipasi
a.
Jumlah Deserta vane hadir
u
proses
partisipasi masyarakat (khususnya perempuan)
perencanaan
pembangunan (musrenbang).
b. Jumlah Deserta wanita vans hadir
Jumlah peserta yang hadir
forum SKPD
Jumlah usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan
hasil
a
Undangan Daftar
dan hadir
Musrenbang b.
Daftar Hadir
c
masyarakat
Rekap Usulan Mustenbangcam dan Rancangan
yang
RKPD
serta
c. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam
LKPJ
Bupati Malang.
Melihat
Jumlah peserta yang diundang
stakeholders
dalam
evaluasi
capaian
usulan
terakomodir dalam dokumen RKPD
43
XXXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
A. Tugas Pokok
Melaksanakan
urusan
Pemerintah
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. B.Fungsi Utama
1. Pengumpulan, berbentuk
pengelolaan
data
base
dan
serta
pengendalian
analisa
data
data untuk
penyusunan program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian;
<j
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian; 8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah;
9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya; 11. Penyelenggaraan
administrasi
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah;
12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang
kepegawaian;
u
13. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian; 14. Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
15. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 16. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar
dan
prosedur yang
ditetapkan
dengan
peraturan
perundang-undangan;
17. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
44
18. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; 19. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa
kepada Pegawai Negeri Sipil;
20. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
21. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif; 22. Penyiapan kebutuhan data dan/atau informasi untuk
penyusunan program pengembangan kepegawaian; 23. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian; 24. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengendalian di bidang kepegawaian.
u
dan
C. Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER
DATA 1.
Tingkat Kekosongan Jabatan
Jumlah pejabat yang dilantik/mutasi Jumlah jabatan yang ada
Mengoptimalkan pelayanan di
SK
SKPD
Register
mutasi
terakhir
SK
mutasi 2.
Kecepatan Pemrosesan
SK
Kepangkatan
u
3.
Tingkat Kualitas SDM Aparatur
Jumlah PNS yang memperoleh SK kenaikan pangkat tepat waktu
Jumlah PNS yang semestinya naik pangkat Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar ikatan Dinas dan PNS yang ijin belajar
Pemberian
TMT
penghargaan atas
Kenaikan
hak
dan
Pangkat
kewajiban
bagi
Terakhir
SK
PNS
Pengembangan kompetensi PNS
Jumlah PNS
Jumlah PNS yang berpendidikan S2
Jumlah
PNS
yang mengikuti tugas belajar dan PNS yang memperoleh ijin belajar kejenjang yanglebihtinggi
Jumlah PNS minimal
golongan Ilia Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti diktat fungsional
jumlah pejabat fungsional 4.
Proporsi Penerimaan Pegawai Baru
Jumlah rekruitmen CPNS
dan pelamar umum/GTT/PTT dan rekruitmen praja IPDN Jumlah PNS yang pensiun
Pengembangan CPNS yang diterima dengan jumlah PNS yang Pensiun
Jumlah
penerimaan seteksi CPNS dan
Penerimaan praja IPDN dengan jumlah PNS yang pensiun
45
5.
Akurasi
Kepegawaian
Data
Data kepegawaian di database
Data di SK kepegawaian
Tersedianya
Jumlah
database
perkembangan
kepegawaian yang
data
valid
sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
PNS
dalam jaringan database
Kepegawaian SK
kepegawaian Rekapitulasi data
kepegawaian.
u
u
46
XXXVII. BADAN KELUARGA BERENCANA
A.Tugas Pokok
Melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Keluarga Berencana serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. B. Fungsi Utama
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk
data
base
serta
analisa
menyusun program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada
data
untuk
Badan
Keluarga
bidang
keluarga
Berencana;
3. Perumusan
kebijakan
teknis
berencana;
4. Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan umum bidang keluarga berencana;
5. Pelaksanaan,
u
evaluasi
pengawasan,
dan
pelaporan
pengendalian
penyelenggaraan
serta bidang
keluarga berencana;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang keluarga berencana; 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Keluarga Berencana; 8. Pembinaan UPT;
9. Penyelenggaraan program pemberdayaan keluarga;
10. Penyelenggaraan
program
kesehatan
reproduksi
program
keluarga
berencana/
remaja;
11. Penyelenggaraan
kesehatan reproduksi;
u
12. Penyelenggaraan program penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga berencana; 13. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
keluarga
berencana
dilingkungan
Pemerintah Daerah;
14. Kerjasama
dan
kemitraan
dengan
instansi
pemerintah/LSM, swasta, dan masyarakat di bidang keluarga berencana;
15. Penggunaan dan masyarakat, lainnya.
pelaksanaan kerjasama dengan
Lembaga
Pemerintah
dan
Lembaga
47
C.Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
1.
2.
Jumlah Kelompok PIK Remaja terhadap PPM Kelompok PIK Remaja
Cakupan
Peserta
KB aktif
Jumlah Kelompok PIK Remaia Jumlah PPM Kelompok PIK Remaja x 100%
Jumlah Peserta KB aktif Jumlah PUS x 100%
Kegiatan
yang
Rekab
dilaksanakan saat ini
F/I/Dal/
masih dalam upaya mendorong peningkatan jumlah kelompok PIK remaja
10
Indikator
tersebut
diambil
karena
didasarkan
pada
Rekab
F/I/Dal/ 10
indikator SPM 3.
u
4.
5.
Cakupan PPKBD aktif/ mandiri
Cakupan PUS anggota kelompok BKB yang ber KB
Jumlah PPKBD Aktif/Mandiri Jumlah PPKBD x 100%
Jumlah anggota BKB ber KB
Jumlah
anggota
kelompok
BKB x 100%
Cakupan PUS anggota kelompok UPPKS yang ber
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS
KB
Jumlah anggota kelompok
ber KB
UPPKS x 100%
u
Perkembangan PPKBD
Aktif
Data bisa
klarifikasi
terpantau
IMP
perkembangannya
Tribulan
Untuk mengetahui kelompok BKB yang mengikuti KB
F/I/Dal/
Untuk mengetahui kelompok UPPKS yang mengikuti KB
Rekab
10
Rekab
F/I/Dal/ 10
48
XXXVIII. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
A. Tugas Pokok
: Melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B.Fungsi Utama : a. Pengumpulan, berbentuk
pengelolaan dan pengendahan data
data
base
serta
analisa
data
untuk
menyusun program kegiatan;
b. Perencanaan strategis pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
c. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
u
bidang ketahanan pangan dan pelaksana
penyuluhan;
e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi
dan
pelaporan
penyelenggaraan
bidang ketahanan
pangan dan pelaksana penyuluhan;
f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; h. Pembinaan UPT;
u
i. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan programa penyuluhan pertanian;
j. Pelaksanaan
penyuluhan
dan
pengembangan
mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan; k. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
1. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan,
pengelolaan
kelembagaan,
ketenagaan,
sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
49
m. Penumbuhkembangan
dan
pelaksanaan
fasiHtasi
terhadap kelembagaan dan kegiatan forum bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
n. Pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas penyuluh
PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
o. Pelaksanaan bimbingan tentang keamanan konsumsi dan kecukupan gizi;
p. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemenuhan, distribusi dan harga pangan;
q. Pelaksanaan
pengkajian,
perumusan
kebijakan,
kewaspadaan dan diversifikasi serta penganekaragaman
U
pangan yang bergizi.
C.Indikator Kinerja Utama NO 1.
URAIAN
Proporsi desa pangan
2.
FORMULA
ALASAN
jumlah
Jumlah desa KRPL
mandiri
Jumlah desa
Untuk mengetahui kemandirian tingkat rumah tangga
Cakupan
PPH Tahun ini
penanganan rawan pangan
Target PPH ideal
3.
Kuantitas
kualitas
dan
lumbung
pangan
Jumlah lumbung pangan Jumlah desa
Data
Bidang
Konsumsi
dan
Penganekaraga man Pangan
Untuk mengetahui cakupan daerah
Data
rawan
Penganekaraga man Pangan
(diukur PPH)
u
SUMBER DATA
pangan
dgn
skor
Untuk mencukupi ketersediaan pangan di masyarakat
Bidang
Konsumsi
Data
dan
Bidang
Ketersediaan dan Distribusi
Pangan
Jumlah lumbung
Data
Danean vane aktif
Ketersediaan
Jumlah lumbung
dan
Proporsi penyuluh dan kelompok tani
Jumlah penvuluh Jumlah kelompok tani
Distribusi
Pangan
pangan
4.
Bidang
Untuk mengetahui jumlah kelompok tani
Data
Bidang
Pembinaan
Kelembagan dan SDM
Jumlah penyuluh bersertifikat
Jumlah penyuluh
Untuk
Data
meningkatkan kompetensi profesi penyuluh
Pembinaan
Bidang
Kelembagan dan SDM
50
Kualitas kelompok tani
Status kelas kelompok tani tahun ini
Status kelas kelompok tani tahun lalu
Jumlah desa yang menyusun programa Jumlah desa
U
o
Untuk mengetahui kualitas kelompok tani
serta
kelompok tani
kelas
Data Bidang Programa Pengembangan Penyuluhan
51
XXXIX. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
A. Tugas Pokok
Melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B.Fungsi Utama
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan
strategis
pada
Badan
Pemberdayaan
kebijakan
teknis
bidang
pemberdayaan
Masyarakat;
3. Perumusan masyarakat;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat; 5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemberdayaan
u
masyarakat;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat; 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat; 8. Pembinaan UPT dalam lingkup tugasnya; 9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat; 11. Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. ^J C. Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER
DATA
1.
Pokmas
Jumlah peserta pelatihan
pada kapasitas Sumberdaya manusia
Total jumlah pelaku pokja
Keaktifan
SDM xl00%
dalam melaksanakan
tugas fungsi.
pokok
dan
Meningkatkan Bidang: kapasitas dan • P.KM kualitas Sumberdaya Aparatur pelaku kelompok Pemdes kerja • P. UED
&
• P.KKM
• P.TTG
dan
SDD
2.
Jumlah pokmas yang dibantu
Prosentase Produktifitas
xl00%
Pemanfaatan
peralatan tepat guna
teknologi
Total jumlah pokmas Kab. Malang
Meningkatkan nilai tambah bagi kelompok masyarakat
Rekap Bidang dan SDD
Data TTG
52
3.
Keaktifan Masyarakat untuk
Jumlah Desa peserta BBGRM
melestarikan
budaya gotong-royong
xlOO%
Meningkatkan Pembinaan
Total jumlah Desa di Kab. Malang
kelompok masyarakat Pembangunan
Bidang dayaan Kelembaggaan dan Keswady Masy.
Desa 4.
5.
Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa Prosentase
pemanfaatan
6.
sistem
Jumlah LPMD yang telah dilatih pemahaman tupoksi
Meningkatkan kemampuan SDM pengurus LPMD
xlOO%
Total jml LPMD di Kab. Malang Jumlah Desa pamanfaat SIP xlOO%
Meningkatkan SDM kelompok pemanfaat SIP
Rekap Data Bidang UED
Rekap Data Bidang UED
informasi pasar (SIP)
Total jml Desa di Kab. Malang
Prosentase
Jumlah BUMDes terbentuk di
Meningkatkan
kab. Malang. xlOO% Jumlah BUMDes yang
pertumbuhan
BUMDes
yang terbentuk
Rekap Data Bidang KKM
ekonomi desa
difasilitasi 7.
Prosentase
peningkatan peran wanita perdesaan
u 8.
Keaktifan masyarakat dalam pembangunan
9.
Tersedianya database desa/kelurahan
Desa
Jumlah kelompok wanita perdesaan yangdibantu di Kab. Malang x 100% Total jml kelompok wanita perdesaan Jumlah Desa peserta lomba di kab. Malang x 100% Total jml Desa di Kab. Malang Jml Desa yg telah mengisi buku profil desadan kelurahan
xl00%
Total jml Desa dan kel di Kab. Malang
<J
Meningkatkan SDM kelompok usaha
Rekap Data Bidang UED
Wanita
perdesaan
Terpilihnya desa berprestasi di Kab. Malang
Rekap Bidang
Data
Rekap Bidang
masukan
dasar untuk
kebijakan pembangunan desa
Data
Pemdes
Pemdes
Data
53
XL. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATLHAN
A. Tugas Pokok
:
Pelaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan dan pelatihan serta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah serta melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Fungsi Utama :
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta menyusun program kegiatan;
analisa
data
untuk
2. Perencanaan strategis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan;
4. Penyelenggaraan
K^J
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan; 5. Pelaksanaan, evaluasi dan
pengawasan, pengendalian serta pelaporan penyelenggaraan bidang
pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pendidikan dan pelatihan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan; 8. Pembinaan UPT;
9. Pengkoordinasian,
pengintegrasian,
sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di
\^J
lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Pengelolaan dan pembinaan sumber pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan;
11. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pendidikan dan pelatihan serta pelaporannya;
12. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.
54
C. Indikator Kinerja Utama NO.
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
1.
Rasio
PNS
mengikuti
yang
I PNS yang lulus diklat
diklat
PIM
PIM
£ PNS yang diusulkan utk diklat PIM
Untuk
mendukung kelengkapan dalam syarat jabatan
-
Usulan
dari skpd -
Data
pegawai yg belum mengikuti diklat
2.
Rasio
PNS
mengikuti
yang
I PNS yang lulus diklat
diklat
teknis
£ PNS yang diusulkan
Teknis
utk diklat Teknis 3.
Rasio
PNS
mengikuti fungsional
u
<J
yang
diklat
I PNS yang lulus diklat fungsional £ PNS yang diusulkan utk diklat fungsional
Untuk
Usulan dari
meningkatkan kompetensi pegawai
skpd
Untuk
Usulan dari
meningkatkan kompetensi pegawai
skpd
55
XLI. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
A. Tugas Pokok
Melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas-tugas lain
yang
diberikan
oleh
Bupati
sesuai
dengan
bidang
tugasnya.
B.Fungsi Utama:
1. Pengumpulan, berbentuk
pengelolaan dan pengendalian data
data
base
serta
analisa
data
untuk
menyusun program kegiatan;
2.
Perencanaan strategis pada Badan Lingkungan Hidup;
3. Perumusan kebijakan teknis badan lingkungan hidup; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang lingkungan hidup;
O
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup; 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Lingkungan Hidup; 8. Pembinaan UPT;
9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
u
10. Pembinaan
dan
pelaksanaan
kerjasama
dengan
masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; 11. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
56
C.Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
1.
Pengendalian
a. Prosentase (%) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yg memenuhi Baku Mutu
ALASAN
SUMBER
DATA
Potensi Sumber
Limbah Cair:
Pencemaran
Jumlah
Lingkungan
usaha
dan/
• Merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi pada SKPD
atau
baku mutu limbah cair i X 1DO % ! Jumlah usaha dan/ atau ( J kegiatan yang diawasi
b. Prosentase (%) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yg memenuhi Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak :
SKPD
Jumlah usaha dan/ atau
Badan
Lingkungan Hidup • Merupakan SPM Bidang lingkungan Hidup yang harus dijalankan • Merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi pada Badan
Hasil
pengujian laboratorium
terhadap limbah cair
Hasil
pengujian laboratorium
terhadap
emisi sumber Lingkungan tidak Hidup tidak berfierak ! X100 % ! • Merupakan SPM bergerak Jumlah usaha dan atau j ' Bidang kegiatan yang diawasi Lingkungan Hidup yang harus dijalankan c. Prosentase (%) Jumlah luasan Lahan • Merupakan salah hasil yang ditetapkan dan diinformasikan satu tugas pokok pengujian status kerusakan lahan dan/atau tanah dan fungsi pada laboratorium untuk produksi biomassa SKPD Badan terhadap sampel tanah Lingkungan Luas lahan yang telah diukur status kerusakan lahan dan/ atau tanah yang Hidup dipergunakan • Merupakan SPM tahun berjalan i y i nn% | I i untuk Bidang Luas lahan yang diperuntukkan' I produksi Lingkungan sebagat lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Hidup yang biomassa harus dijalankan Prosentase (%) Jumlah sumber Mata air • Merupakan salah Inventarisasi yang satu tugas pokok data sumber telah dikonservasi melalui penghijauan dan fungsi pada mata air dan/ ataupenanaman pohon SKPD Badan Kegiatan konservasi Lingkungan Jumlah komulatif sumber mata air yang telah dikonserfasi melalui sumber mata Hidup. penghijauan dan/ atau penanaman air yang telah pohon '
kegiatan
yang
memenuhi
baku mutu emisi sumber
U
2.
Tingkat kerusakan lahan untuk
produksi biomassa
3.
Tingkat konservasi Sumber mataAir
Jumlah
yang
seluruh
sumber mata air i
direncanakan
untuk
dikonservasi melalui penghijauan dan/ atau penanaman pohon
dilaksanakan
57
XLII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
A. Tugas Pokok
: Melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Tugas Fungsi
1. Pengumpulan,
pengelolaan
dan
pengendalian
data
berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa
U
dan politik;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik; 5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik; 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 8. Pembinaan UPT;
u
9. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik; 10. Pengkoordinasian,
kegiatan
bidang
pengintegrasian
kesatuan
dan
bangsa
dan
sinkronisasi
politik
di
lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Pembinaan
dan
pelaksanaan
kerjasama
dengan
masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
58
C.Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
1.
Menurunnya potensi konflik masyarakat diwilayah Kab. Malang
Jumlah konflik
kelompok masyarakat pertahun
Stabilitas
daerah/ menciptakan
Instansi
keamanan,
terkait.
ketertiban dan ketentraman daerah 2.
Tingkat keaktifan FKUB
Jumlah FKUB
yang aktif dalam forum
Jumlah forum
pertemuan 3.
u
Cakupan pendidikan politik masyarakat
Kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik Jumlah
kelompok masyarakat 4.
Cakupan wawasan masyarakat
pendidikan kebangsaan
Kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan
kebangsaan masyarakat
u
Jumlah
kelompok masyarakat
Polres, Kodim,
59
XLm. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
A. Tugas Pokok
Melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
penelitian dan pengembangan serta melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. B.Fungsi Utama
1. Pengumpulan,
pengelolaan
dan
pengendalian
data
berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; 2. Perencanaan
strategis
pada
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
u
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan; 5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan
dalam
bidang
penelitian
dan
pengembangan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan; 8. pembinaan UPT;
u
9. Pengkoordinasian,
pengintegrasian,
sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Pemberian
rekomendasi
pelaksanaan
pelayanan
fasilitasi
bidang
dan
evaluasi
penelitian
dan
pengembangan;
11. Penggunaan
dan
pelaksanaan
kerjasama
dengan
masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.
60
C. Indikator Kinerja Utama NO
URAIAN
FORMULA
ALASAN
SUMBER DATA
1.
Rasio kajian terhadap topik/isu bidang pemerintahan
Jumlah kajian bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan
Jumlah usulan kajian dibidang pemerintahan
Untuk mengetahui kelengkapan kajian pada bidang Pemerintahan
Usulan
dari skpd, yg dikirim setiap awal tahun
2.
Rasio kajian terhadap topik/isu bidang ekonomi dan keuangan
Jumlah kajian bidang ekonomi dan keuangan yang telah dilaksanakan
Jumlah usulan kajian dibidang ekonomi dan keuangan
Untuk mengetahui kelengkapan kajian pada bidang ekonomi
dan
keuangan
Usulan
dari skpd, yg dikirim setiap awal tahun
3.
Rasio kajian terhadap topik/isu bidang Pembangunan
u
Jumlah kajian bidang pembangunan yang telah dilaksanakan
Jumlah usulan kajian dibidang pembangunan
Untuk mengetahui Usulan kelengkapan kajian dari skpd, pada bidang yg dikirim pembangunan setiap awal tahun
4.
Rasio kajian terhadap topik/isu bidang Politik dan kemasyarakatan
Jumlah kajian bidang politik dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan
Jumlah usulan kajian dibidang politik dan kemasyarakatan
Untuk mengetahui kelengkapan kajian pada bidang politik
Usulan
dan
dari skpd, yg dikirim setiap
kemasyarakatan
awal tahun
u
61
XLIV. BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
A.Tugas Pokok
Melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. B.Fungsi Utama : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
Jvw/
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 8. Pembinaan UPT;
9. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
[^J
10. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
11. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan lembaga lainnya; 12. Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan arsip dan koleksi nasional;
13. Pengawasan/supervisi kearsipan Perangkat
terhadap penyelengga Daerah, Kecamatan
raan dan
Desa/ Kelurahan;
14. Penyusunan
perumusan
kebijakan
penilaian
dan
penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Pustakawan dan Arsiparis.
62
C. Indikator Kinerja Utama NO 1.
URAIAN
Peningkatan Minat Baca buku
Perpustakan Umum
Daerah
FORMULA
ALASAN
Jumlah pengunjung
Peningkatan pengunjung perpustakan merupakan salah satu alat/
tahun ini
Jumlah pengunjung tahun lalu
Kabupaten Malang
ukuran
SUMBER DATA
Laporan Realisasi
Kegiatan Bidang Pengembangan Perpustakaan
untuk
mengetahui peningkatnya minat
dan
budaya baca
Jumlah pengunjung dan peminjam buku perpustakaan keliling
Buku Register pengunjung
tahun ini
Jumlah pengunjung dan peminjam buku perpustakaan keliling
u
tahun lalu
2.
Penambahan
Jumlah
Arsip
dan
Dokumentasi
Jumlah arsip dan dokumen tahun ini
Jumlah arsip dan dokumen tahun lalu
Pemeliharaan
Laporan
arsip
Realisasi
Kegiatan Bidang peraturan yang arsip ada merupakan Bidang
baik dan sesuai
sarana
dokumentasi
penyelamatan
Buku Register
dokumen
u
secara
