No title

Buletin

BAPPEDA PROVINSI BENGKULU

Triwulan II / 2013

Media Komuniskasi dan Informasi Perencanaan Pembangunan

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2013

BALI- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerjasama

dan

Perlindungan dengan

Anak

RI

Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 20 s.d 22 Juni 2013 yang bertempat di Hotel Aston Denpasar, kegiatan ini dihadiri oleh Peserta seluruh Indonesia, yang berjumlah

± 400 orang

peserta yang meliputi perwakilan SKPD terkait dari seluruh provinsi serta perwakilan kabupaten/kota yang ditunjuk, serta para narasumber. Adapun wakil dari Bappeda Provinsi Bengkulu, adalah Kepala Bappeda Bapak Ir. Eddy Waluyo, SH, MM

dan Ibu

Fatimah, S. Sos, staf dari Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis.

Rakornas ini

dibuka secara resmi oleh

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sedangkan tema yang diangkat dalam Rakornas Tahun ini “Penanganan

adalah

Perlindungan

Perempuan dan Anak Secara Komprehensif Melalui

Peningkatan

Koordinasi

dan

Kerjasama Jejaring Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengkoordinasi dan mensinergikan berbagai langkah

kongkrit

yang

pemerintah,

agar

pemangku

kepentingan

harus

pemerintah

dilakukan dan

lainnya

para dapat

memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan 1

Buletin


Triwulan II / 2013


eksploitasi khususnya praktek perdagangan

tingginya profit yang di peroleh bagi pebisnis

orang.

buruh migrant. Selain itu, human traffiking juga berasal dari pernikahan usia muda,

Dalam sambutannya Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Linda Amalia Sari Agung Gumelar menyatakan perlu adanya kerjasama lintas sector dari hilir ke hulu untuk mencegah dan mengatasi Trafficking.

Beberapa

faktor

penyebab

terjadinya trafficking sebagian besar karena faktor kemiskinan, adanya tuntutan yang mengikat dari Negara/ wilayah penerima dan

perkawinan kontrak dan sulit terjangkau atau tersentuh kuntrol dan hukum. Sampai saat ini, tercatat ada 25 pemerintah provinsi dan 83 kabupaten/

kota

yang

mengalokasikan

anggaran daerah untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain itu sudah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di 27 provinsi

dan

197

kabupaten

/

kota.

Sedangkan Gubenur Bali I Made Mangku

dan perlakuan diskriminatif lainnya, salah

Pastika, dalam sambutannya menyatakan data

satunya adalah tindak pidana perdagangan

empiris

menunjukkan

orang (trafficking). Dan jaringan perdagangan

bahwa perempuan dan anak juga menjadi

orang saat ini sudah meluas dan berkembang

kelompok masyarakat yang paling rentan dari

dalam bentuk kejahatan yang terorganisir baik

berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi

didalam maupun luar negeri. Sebenarnya kita

dilapangan

masih

2

Buletin


Triwulan II / 2013


sudah memiliki perangkat hukum berupa UU

6. Peran IOM dalam Mendukung Program

No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Pencegahan dan Penanganan TPPO, oleh

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

IOM;

serta diterbitkannya Peraturan Presiden No.69

7. Evaluasi

Penanganan

tahun 2008 tentang Perlunya dibentuk satu

Kekerasan

gugus tugas Pencegahan dan Penanganan

Komnas Perempuan;

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan diprovinsi Bali sudah diterbitkan Perda No. 10 tahun

2009

tentang

Pencegahan

dan

Penanganan Korban Perdagangan Orang.

terhadap

8. Evaluasi

Kasus-kasus

Perempuan,

Penanganan

oleh

Kasus-kasus

Kekerasan terhadap Anak, oleh KPAI; 9. Peran P2TP2A dalam Penanganan Korban Kekerasan,

oleh

P2TP2A

Provinsi

Kalimantan Timur; Selanjutnya dalam Rakornas ini dihadirkan materi-materi

yang

disampaikan

oleh

cukup

menarik

orang-orang

dan yang

berkompeten dibidangnya. Adapun materi pada acara tersebut yaitu: 1. Kebijakan Penanganan

Nasional TPPO,

10. Peran Rumah Sakit Rujukan Sanglah dalam Penanganan Korban Kekerasan, oleh RS Sanglah Provinsi, Bali; dan 11. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, oleh UPPA Provinsi Bali.

Pencegahan oleh

dan

Sekretaris

Kementerian PPPA;

Sebagai bukti dan tindak lanjut dihasilkan beberapa Rekomendasi, yaitu:

2. Perspektif Kejaksaan dalam Penegakan Hukum TPPO, oleh Jampidsus, Kejaksaaan

Perundang-undangan

terkait

Perlindungan Perempuan dan Anak, oleh Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM;

dan

Perlindungan

Korban

TPPO di Luar Negeri, oleh Kemlu; 5. Peran Bareskrim dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO, oleh Bareskrim Mabes Polri;

penanganan

harus dilakukan secara komprehensif di seluruh

tingkatan

wilayah

(nasional,

provinsi dan kabupaten/kota), melalui: a. Penyusunan,

4. Peran Kementerian Luar Negeri dalam Pencegahan

dan

Perlindungan Perempuan dan Anak

Agung RI; 3. Peraturan

1. Pencegahan

penerapan

harmonisasi berbagai

dan

peraturan

perundang-undangan dan kebijakan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya ini terutama ditujukan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan dan/atau kebijakan daerah sebagai landasan

3

Buletin


Triwulan II / 2013


hukum

untuk

pelaksanaan

Peraturan Daerah, diharapkan untuk

Perlindungan Perempuan dan Anak,

menetapkan kebijakan daerah dalam

khususnya untuk pelaksanaan Standar

bentuk Peraturan Gubernur (untuk

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

tingkat

Layanan Terpadu bagi Perempuan dan

Bupati/Walikota

Anak Korban Kekerasan dan SPM

Kabupaten/Kota).

Provinsi)

atau

Peraturan

(untuk

tingkat

Layanan bagi Saksi dan Korban TPPO. d. b. Penyusunan peraturan pelaksanaan

Advokasi

dan

sosialisasi

bagi

pimpinan daerah (Gubernur, Bupati,

Nasional

Walikota, pimpinan lembaga legislatif

Perlindungan Perempuan dan Anak

dan yudikatif – terutama Bappeda,

dalam bentuk Peraturan Menteri

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan).

Rencana

Aksi

dalam

rangka

implementasi

optimalisasi

peraturan

perundang-

e. Kampanye dan KIE anti-kekerasan dan anti perdagangan orang, bagi

undangan terkait penyediaan layanan

seluruh

bagi korban kekerasan dan TPPO sesuai

tugas

dan

fungsinya;

dan

TPPO

program/kegiatan

ke

masyarakat agama,

dalam

ada

di

luas,

tokoh

termasuk adat

tokoh

dan

tokoh

masyarakat melalui berbagai media

“pencegahan,

cetak

pelayanan dan pemberdayaan” yang sudah

kepentingan,

lembaga masyarakat, dunia usaha dan

dan

pengintegrasian target/sasaran korban kekerasan

pemangku

dan

elektronik,

di

seluruh

tingkatan wilayah mulai dari tingkat

masing-masing

nasional,

kementerian/ lembaga.

provinsi,

kabupaten/kota

hingga desa/ kelurahan, dan keluarga. c. Penyusunan peraturan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk Peraturan Daerah, agar memperoleh dukungan

pembiayaan

pelaksanaan

kebijakan/

untuk program

/kegiatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan dan TPPO.

Bagi

daerah

yang

belum

memiliki kemampuan untuk menyusun

f.

Penegakan

hukum

dengan

cara

memberikan sanksi dan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak agar menimbulkan efek jera. Gugus Tugas Pusat dan Daerah dapat menjadi wadah penyamaan

persepsi

antar

Aparat

Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim).

4

Buletin


Triwulan II / 2013


2. Penguatan

kelembagaan,

melakukan

revitalisasi

dengan

kementerian/lembaga, antar provinsi

Gugus

dan antar kabupaten/kota, serta antara

fungsi

Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO,

pusat dan provisi/ kabupaten/kota.

serta lembaga/unit layanan (PPT, P2TP2A, RPTC, RPSA, dll) yang ada di daerah,

d.

Penyiapan alternatif solusi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan,

melalui:

penanganan dan pemberdayaan melalui a. Peningkatan substansi

pemahaman dari

atas

semua

isi

mekanisme

peraturan

perundang-undangan

kinerja. e.

Penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku

termasuk TPPO, sehingga terefleksi

kepentingan

dalam

pencegahan dan penanganan TPPO

peraturan/kebijakan/program

melalui MOU, Rakornas, Rakorwil,

dan kegiatan daerah yang berorientasi

dan bentuk-bentuk koordinasi lainnya.

pada korban. b. Perluasan cakupan kerja P2TP2A yaitu

f. Peningkatan jejaring dan kerjasama tingkat regional dan internasional.

P2TP2A juga sebagai pusat informasi dan

berbasis

terkait

perlindungan perempuan dan anak,

dalam

penganggaran

rujukan

dalam

upaya-upaya

pencegahan, sekaligus juga sebagai penyedia layanan, dan melakukan

g.

Pengembangan kebijakan (peraturan pelaksanaan) terkait pemenuhan hakhak korban TPPO.

upaya-upaya pemberdayaan (terutama pemberdayaan perempuan,

ekonomi termasuk

bagi

perempuan

korban kekerasan dan korban TPPO).

h. Peningkatan

Peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO,

baik

Advokasi (Capacity jejaring,

melalui

dan

Sosialisasi,

Pelatihan-Pelatihan

Building); pengadaan

penguatan sarana

dan

upaya

penegakan dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO, terutama peningkatan

c.

efektifitas

dan

penguatan

kelembagaan hukum dalam mengatasi kendala penegakan hukum, melalui upaya-upaya konkrit terkait struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum,

khususnya

di

tingkat

kabupaten/kota.

prasarana serta sinergitas koordinasi antar

Gugus

Tugas,

baik

antar

5

Buletin


Triwulan II / 2013


i. Pemenuhan hak bagi saksi dan/atau korban

TPPO

penyidikan,

mulai

dari

tahap

penuntutan

pelaksanaan

putusan

pengadilan,

termasuk

Perlindungan

Saksi

Lembaga dan

secara

berjenjang

dan

berkala.

dan

melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait,

dilakukan

Korban

2) Pelaksanaan pendataan secara akurat dan

mendorong

daerah

untuk

meningkatkan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan yang terkait pencegahan dan penanganan TPPO.

(LPSK). j. Kerjasama antar negara utamanya dalam penyelesaian kasus TPPO yang

3) Penyusunan

pelaksanaan

Gugus Tugas, melalui mekanisme pelaporan,

ditangani Polri.

laporan

dimulai

dari

tingkat

kabupaten/kota hingga ke pusat: (a) k. Pengawasan di wilayah perbatasan

Ketua GT-PPTPPO Kabupaten/Kota

dan daerah-daerah kantong TKI

kepada Bupati/Walikota; (b) Ketua

agar lebih diintensifkan.

GT-PPTPPO

Provinsi

rangkuman l.

Penataan

sistem

kependudukan

untuk

administrasi menghindari

pemalsuan dokumen kependudukan. 3.

Optimalisasi

mekanisme

kerja,

pelaporan, monitoring dan evaluasi Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota, melalui:

laporan

Gubernur; (c) Gubernur melaporkan kepada Presiden RI melalui Mendagri dan Menko Bidang Kesra (Ketua GTPPTPPO Pusat); (d) Menteri PP-PA (Ketua Harian GT-PPTPPO Pusat) melaporkan

kepada

laporan 1)

Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, tentang implementasi kebijakan nasional di daerah, untuk mendapatkan pemetaan dan kekuatan masing-masing

daerah/GT.

Ketua

(berisi

GT-

rangkuman

laporan pusat); dan (e) Ketua GTPPTPPO

pelaporan, dan monitoring:

seluruh

kabupaten/kota di wilayahnya) kepada

PPTPPO Pusat a. Peningkatan sistem mekanisme kerja,

(berisi

Pusat pusat

selanjutnya

mengolah dan

seluruh

daerah

melaporkan

dan

kepada

Presiden RI. Laporan yang dibuat harus

akurat

tepat

waktu,

dan

akuntabel.

Monev

6

Buletin


Triwulan II / 2013


b.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

4)

Peningkatan mekanisme kerja antar

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan

Gugus Tugas Daerah dalam mengatasi

TPPO, untuk ke depan perlu dilakukan

permasalahan korban.

langkah-langkah: 5) Peningkatan 1) Pengembangan dan pembentukan Gugus Tugas

Pencegahan

dan

cakupan

dan

kualitas

pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi

Penanganan

saksi dan/atau korban TPPO antara lain

TPPO baik tingkat Provinsi maupun

melalui integrasi target korban TPPO

Kabupaten/Kota (bagi daerah yang belum

sebagai bagian dari target program

membentuk

jaminan

Gugus

Tugas),

meliputi

kesehatan,

terutama

semua unsur pemangku kepentingan,

pembiayaan layanan kesehatan cuma-

termasuk masyarakat dan organisasi non

cuma, visum et repertum dan visum et

pemerintah

psikiatrikum.

pencegahan

yang dan

terlibat penanganan

dalam TPPO,

dengan berlandaskan pada dasar hukum

6)

yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga memperoleh dukungan alokasi

Peningkatan pola kemitraan dengan pihak-pihak

yang

penyediaan

layanan

terkait

dengan

kesehatan

bagi

korban TPPO, terutama Kementerian

anggaran daerah, serta dilanjutkan dengan

Kesehatan, Rumah Sakit Polri, dan Badan

penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2)

Penguatan kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan berdayaguna dalam melakukan koordinasi dengan semua anggota Gugus Tugas sesuai perannya

7)

Peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

program dan kegiatan dengan melakukan berbagai langkah inovatif dalam upaya pemberdayaan bagi melalui

korban TPPO,

program-program

yang

dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait dengan mengintegrasikan

masing-masing.

korban TPPO sebagai bagian dari target/ 3)

Peningkatan kerjasama antar daerah dan

sasaran program-program pemberdayaan

penguatan jejaring antar Gugus Tugas

yang telah ada; atau melalui program-

dalam

program pemerintah seperti Program

TPPO.

pencegahan

dan

penanganan

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM) Mandiri, Program Keluarga

7

Buletin


Triwulan II / 2013


Harapan (PKH), Kredit Usaha Rakyat

Manusia di Luar Negeri, sebagai bagian

(KUR), dll.

dari Gugus Tugas TPPO yang telah terbentuk.

8)

Kampanye masyarakat

peningkatan

kesadaran

ke kantong-kantong TKI

10)

Peningkatan sinergitas seluruh upaya

misalnya dalam bentuk kampanye migrasi

pencegahan

aman.

melalui

9) Pengembangan

mekanisme

operasional

penanganan WNI di luar negeri yang menjadi

korban

pembentukan

TPPO, Tim

melalui

dan

penanganan

pendekatan

terintegratif

dan

pemerintah,

non

masyarakat

yang

TPPO holistik,

berkelanjutan pemerintah,

khususnya

baik

maupun partisipasi

keluarga.

Operasional

Penanganan WNI Korban Perdagangan

8

Buletin


Triwulan II / 2013


FP3B BENGKULU UTARA

ARGAMAKMUR-BENGKULU UTARA –

Keterlambatan Penyusunan Penganggaran

Pada tanggal 31 Mei s.d. 1 Juni 2013 Bappeda

Pendapatan dan Belanja Daerah”

Provinsi Bengkulu, yang difasilitasi Bidang

Adapun pembicara dalam acara ini adalah

Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dan

mengikuti

kegiatan

Forum

Percepatan

Perewakilan dari Dijten Keuangan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu

Dalam Paparannya Kepala Bappeda Provinsi

(FP3B) di Kabupaten Bengkulu Utara.

Bengkulu. Bapak Ir. Eddy Waluyo, SH, MM

Acara tersebut dihadiiri oleh unsur Bappeda

menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan

dari seluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Bengkulu, Bappeda Provinsi Bengkulu. Dan

nomor 27 tahun

dari Perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

penyusunan anggaran dan belanja daerah

Adaapun Tema dalam acara tersebut adalah

tahun anggaran 2014 bahwa prinsip-prinsip

“Konsistensi

Perencanaan

penyusunan APBD tahun anggaran 2014

Penganggaran

untuk

dan

mendukung

Pencapaian Target Kinerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Langkah-Langkah Strategis

Dalam

2013 tentang pedoman

didasarkan pada prinsip sebagai berikut : 1. sesuai

dengan

kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Mengantisipasi

9

Buletin


Triwulan II / 2013


berdasarkan

urusan

dan



kewenangannya.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

jadwal yang telah ditetapkan dalam

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

3. transparan, masyarakat

untuk

memudahkan

mengetahui

dan

tentang dan

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Wewenang

serta

Kedudukan

mendapatkan akses informasi seluas-

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai

luasnya tentang APBD.

Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

4. partisipatif,

dengan

melibatkan Selain opini Wajar Tanpa Pengecualian

masyarakat 5. memperhatikan azaz keadilan dan

(WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penetapan Perda

kepatutan. 6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

tentang APBD tepat waktu dan tersedianya dokumen secara lengkap Hal yang paling utama, Penetapan Perda APBD tepat waktu akan membantu Rencana

Selain itu Berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Nomor : 050/1932/SJ Tanggal 17 April 2013 perihal

Usulan Penetapan Rencana

Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD, menjadi Salah Satu Unsur Kriteria Utama, Penghitungan Alokasi Dana Insentif Daerah. Selanjutnya Pemberian Dana Insentif kepada Daerah yang

alokasinya

ditentukan oleh

kriteria opini atas LKPD dan ketepatan waktu penetapan APBD yang sangat dipengaruhi kelengkapan dokumen rencana SKPD yang

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 untuk Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan

Kesejahteraan

Rakyat

yang

Berkeadilan, dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu: 1. Pencapaian

target

pertumbuhan

ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2

persen;

Penurunan

angka

pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;

memuat indikator kinerja sebagai tolok ukur

2. Penurunan angka kemiskinan menjadi

penilaian yang sesuai dengan jadwal dan

8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan

keketentuan :

3. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.

10

Buletin


Triwulan II / 2013


Kemudian

dalam rangka mengantasipasi

3. Pengendalian tahapan perencanaan dan

keterlambatan penyusnan penganggaran, maka

penganggaran harus diintegrasikan dalam

yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah

tugas pokok dan fungsi perencana sebagai

adalah dengan Penetapan Renja dan RKPD

bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah

yang tepat waktu, Sinergiritas Kepentingan

(TAPD); yang salah satu tugasnya adalah

Eksekutif

menjaga konsistensi implementasi RKPD

dan

Legislatif,

Memperkuat

koordinasi antar SKPD dan Meningkatkan

dengan APBD;

Sumber Daya Perencana.

4.

Adapun dalam FP3B dihasilkan kesepakatan-

mengimplementasikan Pasal 229 Peraturan

kesepakatan yang akan mendorong percepatan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

pembanguan

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

di

Provinsi

Bengkulu,

kesepakatan tersebut adalah:

Menyepakati

untuk

segera

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata pembangunan

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah,

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

dengan Peraturan Gubernur;

Pelaksanaan Peraturan Pemerimtahan Nomor

5. Menindaklanjuti butir 4 sebagaimana

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

tersebut di atas, Kepala Bappeda Provinsi

Penyusunan,

Bengkulu

1.Tahapan

perencanaan

Pengendalian,

dan

Evaluasi

melakukan

konsultasi

kepada

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral

untuk menghindari terjadinya inkonsistensi

Bina Pembangunan Daerah;

tahapan perencanaan pembangunan sampai

6. Bappeda Provinsi Bengkulu memfasilitasi

dengan tersusunnya RKPD;

akselerasi percepatan pembangunan antar

2. Tahapan penganggaran APBD berpedoman

wilayah

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

infrastruktur antara wilayah kabupaten/kota

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

untuk

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

konektivitas terhadap potensi ekonomi yang

beberapa

ada di masing-masing wilayah;

kali

terakhir

diubah

dengan

regional,

melalui

mewujudkan

pengembangan

aksesibilitas

dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

7. Pelaksanaan Forum Percepatan Perencanaan

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Pembangunan Bengkulu (FP3B) Tahap II

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

direncanakan

Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan

Kabupaten Bengkulu Selatan pada bulan

Keuangan Daerah;

September 2013 dan Tahap III di Kabupaten

akan

diselenggarakan

di

11

Buletin


Triwulan II / 2013


Seluma pada bulan November 2013 dengan

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu.. Maju

tema yang akan ditentukan kemudian.

terus Bengkulu.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Kepala Bappeda seluruh Kabupaten/ Kota dan

Foto-Foto Rangkaian Acara FP3B Bengkulu Utara

12

Buletin


Triwulan II / 2013


RAPAT KOORDINASI REGIONAL MANAGEMENT (RM) JANGHIANGBONG

BENGKULU- KOTA BENGKULU pada

menghasilkan kesepakatan yang mendukung

tanggal 7 Juni 2013 yang lalu Bidang

kemajuan RM Janghiangbong.

Perencanaan Pembanguan Wilayah Strategis

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh

Bappeda Provinsi Bengkulu melalui Kegiatan

unsur Bappeda Provinsi Bengkulu, Bappeda

dana Dekonsentrasi Pengembangan Wilayah

yang

Strategis

Janghiangbong

melalaui

Regional

Management

termasuk

dalam

unsur

(Bappeda

RM

Kabupaten

(RM) Tahun Anggaran 2013 mengadakan

Kepahiang, Rejang Lebong dan Bappeda

Rapat

Lebong), General Manager dan Sekretaris RM

Koordinasi

Regional

Management

Janghiangbong. Setelah beberapa tahun tak

Janghiangbong,

terdengar sepak terjang Regional Management

Kebudayaan Provinsi Bengkulu, dan Dinas

Janghiangbong,

Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu.,

akhirnya melalui Kegiatan

yang difasilitasi Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal

(KPDT),

dalam

satu

Pariwisata

dan

serta Narasumber dari KP DT.

Regional

Managemeng Janghiangbong dapat kembali dipertemukan

Dinas

forum

untuk

Adara teresebut dibuka oleh Kepala Bappeda

Provinsi

sambutannya

Bengkulu. Kepala

Dalam Bappeda, 13

Buletin


Triwulan II / 2013


Ir. Eddy Waluyo, SH, MM mengatkan bahwa dalam

RPJM

Nasional

2010-2014

Sedangkan Drs. Supriadi, MSi Asisten Deputi Urusan Wilayah

Strategis Deputi

diamanatkan bahwa percepatan pembangunan

Bidang Pengembangan Daerah Khusus KPDT

dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat

dalam paparannya mengatakan bahwa Menteri

tumbuh

PDT

perlu

didorong

sehingga

dapat

melimpahkan

sebagian

urusan

mengembangkan ekonomi yang sinergis antar

pemerintahan bidang pembangunan kepada

wilayah.

Gubernur

Adapun upaya tersebut dapat

sebagai

perwakilan

pemerintah

dilakukan melalui pengembangan produk

pusat dalam mengembangkan RM Daerah

unggulan

Tertinggal.

daerah

serta

mendorong

Adapun

maksud

dan

tujuan

terwujudnya koordinasi dalam sinkronisasi

fasilitasi KPDT dalam pengembangan daerah

keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar

tertinggal adalah untuk meningkatkan sinergi

pemerintah,

dalam

koordinasi, fasilitasi dan pengembangan RM

mendukung peluang berusaha dan investasi di

Bersinergi dengan Revitalisasi Kapet di DT.

daerah. Oleh karena itulah kerjasama antar

serta meningkatkan efektivitas peran dan

daerah

posisi Gubernur selaku wakil pemerintah

serta

dalam

dunia

usaha

mengakselerasi

pembangunan

daerah

percepatan

tertinggal

adalah

dalam melaksanakan urusan pemerintahan

merupakan kebutuhan yang sangat penting

bidang

dalam mendorong pembangunan ekonomi

melalui pengembangan RM. Adapun Kegiatan

wilayah

Utama dalam pengembanagn RM adalah:

melalui

pendekatan

Regional

Management (RM).

ada di Indonesia banyak yang mati suri, termasuk RM Janghiangbong,

tertinggal,

RM (bagi yang belum terbentuk); 2. Penguatan

oleh karena

itulah untuk mendorong terselenggaranya

tertinggal,

termasuk

RM

Kelembagaan

Pengelola

RM (bagi yg sudah terbentuk); 3. Penyusunan Rencana Pengembangan

proses pembentukan dan pengembangan RM daerah

daerah

1. Pembentukan Kelembagaan Pengelola

Namun pada kenyataannya RM yang

di

pembangunan

RM (Revisi / Review / Updating); 4. Implementasi

Rencana:

Janghiangbong, pada Tahun 2013 ini KPTD

Komunikasi/Sosialisasi,

Koordinasi,

mengalokasikan

Kontribusi/Komitmen;

Pemantauan,

pemerintah koordinasi

dana

provinsi secara

dekonsentrasi guna

bagi

melakukan dengan

Selain itu perlu ditetapkan target-target

pemerintah kabupaten/kota yang terkait, dan

secara kuantitatif dalam jangka 5-10 tahun di

memfasilitasi

dalam

pengembangan RM.

bersama-sama

Pengendalian dan Evaluasi

pembentukan

dan

renstra,

sehingga

memudahkan

pelaksanaan reaksi RM yang sudah ada

14

Buletin


Triwulan II / 2013


tersebut, untuk itu perlu disempurnakan target

tingkat

tersebut

sehingga daerah tidak menghadapi kendala

dan

ditindaklanjuti

dengan

penyusunan rencana aksi dan rencana bisnis.

pusat

jauh

hari

sebelumnya

berkoordinasi dengan K/L.

dan

2. Koordinasi penyusunan rencana aksi

Reaksi RM Janghiangbong direview kembali,

sudah pernah dilakukan pada tahun

maka selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi

2009

dan koordinasi untuk pembahasannya dan

Provinsi bersama Tim KPDT. Tahun 2011

dukungan

dengan

sudah diadakan rapat-rapat koordinasi oleh

Forum

Bappeda

Selanjutnya

Setelah

pelaksanaannya,

mengkomunikasikan Musrenbang

Renstra

di

RM,

dalam

Forum

yang

dilakukan

Provinsi

oleh

Bappeda

Bengkulu

ke

3

Musrengkab,

kabupaten, dan Bappeda Provinsi Bengkulu

K/L,

sudah melakukan pengusulan rencana aksi

jejaring

RM tersebut di setiap acara musrenbang

RM/stakeholders swasta, atau forum-forum

kab/prov, dan nasional, namun belum

temu usaha. Peran KPDT adalah membantu

banyak terealisasi karena banyak kendala

mendorong, memfasilitasi koordinasi bagi

baik di pusat, provinsi maupun di tingkat

daerah-daerah dalam mendapatkan dukungan

kabupaten

untuk implementasi Reaksi RM ini.

pengembangan

Musrenbangprov, Musrenbangnas,

alot

Konreg dan

semua

RM

implementasi

belum

Selanjutnya dalam diskusi yang cukup

Permasalahan/Kendala

dan

diantaranya adalah:

penuh

kekeluargaan

didapati

permasalahan yang selama ini dihadapi oleh RM

sehingga

Janghiangbong,

sebagaimana

yang

a) Usulan

rencana

disampaikan

tersebut

aksi

dalam

terlaksana.

RM

yang

musrenbangnas

dikemukakan oleh GM RM janghiangbong

belum

RM di antaranya adalah:

Kementerian/lembaga di pusat. Yang

1. Kinerja

Manajer RM

banyak

ditanggapi

oleh

dirasa belum

masuk ke daerah baru ke dinas koperasi

optimal di dalam implementasi reaksi,

UKM untuk pembiayaan koperasi yang

karena

share

terkait dengan produk unggulan di RM.

pembiayaan

Tahun 2011 pada saat Asdep pak Rudi

lemahnya

Akil, Manajer RM Janghiangbong sudah

koordinasi pemerintah provinsi maupun

membahas soal rencana aksi ini dengan

pusat khususnya dari KPDT, sehingga

K/L

banyak Kementerian/Lembaga yang tidak

Kementerian PU sudah membuat jalan

mengenal apa itu RM, padahal seharusnya

di danau wilayah Kab. Lebong dan dari

KPDT sudah mensosialisasikan RM ini di

PU Provinsi juga sudah mengucurkan

kurangnya

kabupaten/kota manajerial/Sekber

dukungan

terhadap RM,

dan

yang

ada.

Hasilnya

adalah

15

Buletin


Triwulan II / 2013


dana untuk jalan pariwisata di Lebong. Sementara K/L yang lainnya belum ada.

Selanjutnya dalam rapat ini dihasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah

b) Komitmen pendanaan untuk gaji dan operasional manajer RM (sekber RM) belum

optimal,

hanya

berupa

1) Dekonsentrasi adalah upaya KPDT untuk mendorong,

memperkuat

dan

sumbangan 25 juta dari Rejang Lebong,

mengoptimalkan program/kegiatan yang

dan 10 juta dari Kepahiang dan Lebong.

sudah ada di daerah untuk dikerjasamakan

Dana ini belum ada peraturan menteri

secara

juknis tentang penganggaran RM ini

kabupaten, karena yang lebih memahami

agar dapat dukungan dari anggaran

kondisi

pemerintah daerah.

wilayah adalah pemerintah daerah bersama

c) Manajer RM sulit melakukan koordinasi dengan

Bupati-Bupati,

mufakat

antar

dan kebutuhan pengembangan

stakeholders lainnya.

dan

2) Dalam Renstra dan Reaksi RM sudah

dengan perusahaan daerah yang sudah

terdapat fokus komoditi yang dipilih dalam

ada di kabupaten sepertinya RM ini

RM

dianggap

perikanan darat/air tawar, dan pariwisata.

sebagai

SKPD,

musyawarah

kompetitor

oleh

perusahaan daerah.

Janghiangbing

adalah

budidaya

3) Agar pengembangan RM ini dapat berjalan

d) Koordinasi antar SKPD dan antar Bupati

dan berkelanjutan, sangat perlu kontinuitas

untuk pengembangan RM ini sangat

koordinasi, pemantauan dan dukungan

kurang.

fasilitasi dari KPDT terhadap pengelola

e) Sekber RM berada di Bappeda Rejang Lebong, bukan dipimpin oleh Bupati

RM di provinsi dan kabupaten. 4) Perlu

revitalisasi

RM

melalui

suatu

secara bergantian berdasarkan mufakat

keputusan menteri PDT disertai dengan

antar Bupati di dalam MoU.

juklak/juknis

f) Sebagaimana arahan dari Tim Asdep Wilayah

Strategis

KPDT,

kami

melaporkan sejak tahun 2007 sampai

tentang

revitalisasi

RM,

sebagai dasar hukum bagi daerah untuk menganggarkan kegiatan. 5) Perlu

dukungan

dari

memfasilitasi

Musrenbang

lemahnya

tentang revisi MoU, dan hasil MoU yang

dengan

baru ini perlu di SK - kan dengan SK

koordinasi

antara

pemkab dan KPDT.

karena pemprov

surat

prov

saat ini kami belum pernah mengadakan RM,

dengan

Bappeda

Gubernur

Gubernur, dan kendali imppementasinya seharusnya

dilakukan

oleh

Bupati

langsung, dan DPRD agar dilibatkan untuk

16

Buletin


Triwulan II / 2013


mendukung

penganggaran

pelaksanaan

rencana aksi. 6) Perlu

pengembangan sekretariat dan operasional manajerial

sosialisasi

dari

kabupaten

dan

ke

provinsi, dan hal ini perlu difasilitasi oleh

kementerian/lembaga, agar usulan RM

Gubernur untuk mengadakan pertemuan

yang

antar

disampaikan

RM

RM

oleh

daerah

dapat

disambut baik oleh kementerian/lembaga. 7) Perlu

penguatan

penguatan

kelembagaan

fasilitasi

untuk

Bupati,

kesepakatan

sehingga

didapatkan

dukungan

pendanaan

RM,

pengembangan RM ini bisa didukung

operasional

dengan dana dari provinsi untuk badan

manajer RM sehingga mampu melakukan

pengembangan

tugas-tugas

dilakukan oleh BPKRS Sulawesi, dan di

koordinasi

dengan

Bupati,

SKPD, Kementerian/Lembaga, dan pelaku

tingkat

usaha/swasta terkait.

dukungan

8) Perlu

pertemuan

Bupati-Bupati

Bupati

regional

juga

pendanaan

seperti

yang

bisa

diberikan

dari

kabupaten

yang

melalui surat Gubernur. Selain itu untuk

difasilitasi oleh Gubernur, bisa dilakukan

implementasi reaksi akan diupakan melalui

melalui moment atau kegiatan rapat-rapat

dukungan Kementerian/lembaga, lembaga

pada tingkat Gubernur, sehingga bisa

donor, swasta, APBD provinsi dan APBD

dititipkan upaya sosialisasi pengembangan

Kabupaten.

RM ini terhadap Bupati dan SKPD.

12) Setelah renstra dan reaksi tersusun, segera

9) Perlu evaluasi kelembagaan, agar lebih mengefektifkan

kinerja

kelembagaan,

diantaranya harus dipimpin langsung oleh Bupati

langsung

secara

bergiliran

berdasarkan mufakat. 10) Perlu

ditetapkan

dilakukan sosialisasi dan koordinasi untuk pelaksanaan, dengan mengkomunikasikan ke dalam jejaring RM/stakeholders. 13) Di tingkat pusat sedang diupayakan oleh KPDT ada forum komunikasi lintas sektor

target-target

secara

antar K/L untuk pengembangan RM,

kuantitatif dalam jangka 5-10 tahun di

supaya

dalam

implementasi

renstra,

sehingga

memudahkan

reaksi

RM oleh

ini K/L,

dipercepat dan

akan

pelaksanaan renaksi RM yang sudah ada

diupayakan ada provinsi pilot project RM

tersebut, untuk itu perlu disempurnakan

yang

target tersebut dan ditindaklanjuti dengan

ditawarkan ke seluruh stakeholders di

penyusunan rencana aksi dan rencana

pusat, prov dan kabupaten termasuk swasta.

bisnis. 11) Untuk mengatasi masalah pembiayaan

paling

baik

reaksinya

untuk

14) Contoh arah pengembangan RM bisa kita lihat model pengembangan RM di Naroso.

manajerial RM, Perlu kontribusi untuk

17

Buletin


Triwulan II / 2013


Sebagai bukti dan upaya tindak lanjut,

Bidang

rumusan diskusi ini menjadi landasan laporan

Kepahiang

kepada

dan

Daerah Kab. Lebong (Ir. Eddy Ramlan, Msi);

Gubernur, dan rumusan diskusi ini telah

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ditandatangani

Perencana

Prov. Bengkulu (Drs. Buyung Asril, MM.Par);

Pembangunan Wilayah Strategis Bappeda

Kasubag Perencanaan Dinas Kelautan dan

Prov. Bengkulu (Ir. Abriyani, MT); Kepala

Perikanan Prov. Bengkulu (Syahritawati SH);

Bidang Bappeda Fisik Prasarana Bappeda

Manajer RM Janghiangbong (Ir. Ahmed

Kab. Rejang Lebong (Sutrisni, SP); Kepala

Reza).

Kepala

daerah

oleh:

kabupaten

Kabid

Ekonomi

Bappeda

(Yandalos,

S.Sos);

Kabupaten Sekretaris

Foto-Foto Rangkaian Acara Rapat Koordinasi Regional Management (RM) Janghiangbong

18

Buletin


Triwulan II / 2013


RAPAT TINDAK LANJUT FORUM KOORDINASI ANTAR PROVINSI SE-WILAYAH SUMATRA TAHUN 2013

MEDAN-SUMTARA

UTARA,

sebagai

sarana mengembangkan pola komunikasi antar

Sumatera Tahun 2013 Garden International Hotel Medan Sumatera Utara.

pemerintah daerah se-wilayah Sumatera serta wadah evaluasi hasil kerjasama yang telah terjalin

dalam

upaya

meningkatkan

pembangunan di daerah masing-masinga pada tanggal 22 s.d.24 Juni 2013 Bappeda Provinsi Bengkulu yang diwakili Sekretaris Bappeda, Pirman Romzi, S.Sos. M.Si dan Kasubbid Kerjsama Pembangunan Elly Setiawati, S.IP menghadiri acara Rapat Tindak Lanjut Forum Koordinasi

Antar

Provinsi

se-wilayah

Rapat tindak lanjut forum koordinasi antar provinsi se-wilayah Sumatera Tahun 2013 membahas hasil evaluasi atas kesepakatan Gubernur se-wilayah Sumatera tahun 2011 di kota Palembang dan hasil evaluasi atas kesepakatan Gubernur se-wilayah Sumatera tahun 2012 di kota Medan. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Sumatera Utara dan dihadiri oleh unsur bappeda, SKPD terkait dan unsur perguruan Tinggi seWilayah sumatra. 19

Buletin


Triwulan II / 2013


moderator yakni perwakilan dari Bappeda Adapun bentuk kegiatan dalam Rakornas

Provinsi Aceh

tersebut adalah:

Selanjutnya

1.

Rapat evaluasi dan rencana aksi tindak

beberapa kesepakatan, yaitu:

lanjut kesepakatan Gubernur se-wilayah

I.

Sumatera 2.

3.

tentang

percepatan

dalam

rapat

ini

dihasilkan

Bidang Infrastruktur 1. Percepatan pembangunan infrastruktur

pembangunan se-wilayah Sumatera.

se-wilayah

Rapat evaluasi hasil rapat koordinasi

Sumatera Railway, Sumatera Highway

teknis

(termasuk

Kepala

Bappeda

dan

SKPD

Sumatera

jalan

tol),

meliputi

;

peningkatan

provinsi terkait serta Rektor PTN se-

struktur dan kelas jalan Feeder Road

wilayah Sumatera tahun 2012

Sumatera, Jembatan Selat Sunda (JSS)

Rapat evaluasi usulan isu-isu strategis se-

dan Jembatan Selat Malaka.

wilayah Sumatera. Selanjutnya Rapat dilaksanakan dalam 4 (empat) sesi yang dibagi berdasarkan Pokja. -

Rapat pokja infrastruktur dipimpin oleh perwakilan Bappeda

Provinsi Medan

Sumatera Utara dan sebagai moderator yakni perwakilan Bappeda Provinsi Riau. -

Rapat pokja ekonomi dan ketahanan pangan

-

-

dipimpin

oleh

perwakilan

2. Segera merealisasikan pembangunan Sumatera

Power

dan

mendorong

Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam gas, batubara, panas bumi, air dan lain-lain

untuk

pemenuhan

energi

listrik di daerah; 3. Pelestarian sumber daya air dan hutan

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan

se-wilayah Sumatera;

sebagai

4. Isu Strategis; mendorong percepatan

moderator

yakni

perwakilan

Bappeda Provinsi Lampung.

pengembangan jalan nasional menuju

Rapat pokja Sosial Budaya dan SDM

highgrade

dipimpin

Sumatera

oleh

perwakilan

Bappeda

–

highway

melalui

se-wilayah

pembinaan

dan

Provinsi Kepulauan Riau dan sebagai

koordinasi

moderator yakni perwakilan Bappeda

Umum dan Kementerian Perhubungan,

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kementerian

Rapat pokja Tata Ruang dan Kawasan

Kementerian

Perbatasan dipimpin oleh perwakilan

Pembangunan Nasional/Bappenas;

Bappeda Provinsi Bengkulu dan sebagai

Kementerian

Pekerjaan

Keuangan

dan

Perencanaan

II. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi 20

Buletin


Triwulan II / 2013


Pada sesi II, rapat membahas rencana aksi

6. Mendukung kebijakan nasional terhadap

tindak lanjut Bidang Pembangunan dan

ketahanan

Pengembangan Ekonomi yang dipimpin

secara

oleh

infrastruktur

Sekretaris

Bappeda

Provinsi

Sumatera Selatan.

pangan luas)

(sektor

pertanian

melalui irigasi

perbaikan

dan

waduk,

pencetakan sawah dan serta memberikan pelaksanaan

insentif bagi investor yang tertarik masuk

Masterplan Percepatan dan Perluasan

ke sektor pangan melalui pembinan dan

Pembangunan

koordinasi

1. Mendorong

percepatan

Ekonomi

Indonesia

Kementerian

Koordinator

Perekonomian, Kementerian Pekerjaan

(MP3EI) koridor Sumatera;

Umum, 2. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat

Kementerian

Pertanian

dan

Kementerian Negara BUMN;

untuk memberlakukan kebijakan Visa on Arrival menjadi Multiple Entry bagi para

7. Peningkatan patroli dan pengamanan

melalui

pantai dan laut se-wilayah Sumatera

pelabuhan laut dan udara internasional di

melalui peningkatan koordinasi dengan

seluruh provinsi se-wilayah Sumatera;

Kementerian Perikanan dan Kelautan,

wisatawan

manca

negara

Kementerian 3. Mengintegrasikan

Forum

Kerjasama

Ekonomi Regional IMT-GT dan Forum

Kementerian

Pertahanan Dalam

Negeri

dan serta

Kementerian Perhubungan.

Kerjasama Regional lainnya ke Forum Rapat Koordinasi Gubernur se-wilayah Sumatera;

III. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia

4. Kesepakatan dukungan untuk divestasi saham PT. Sumatera Shipping Line, PT. Sumatera Promotion Center dan PT. Riau Air Line;

Pada sesi III, Rapat membahas Rencana aksi tindak lanjut Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

5. Isu strategis, percepatan realisasi dana

dengan moderator Kabid Perencanaan SDM/

bagi hasil sektor perkebunan melalui

Sosial Budaya Bappeda Provinsi Sumatera

pembinaan dan koordinasi Kementerian

Utara.

Keuangan, Kementerian

Kementerian Dalam

Pertanian,

Negeri

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

Materi yang dibahas adalah :

dan 1. Menetapkan program studi unggulan dari masing-masing provinsi se-wilayah Sumatera untuk membentuk Center of Excellence; 21

Buletin


Triwulan II / 2013


2. Isu strategis, mendukung kebijakan nasional

Tata ruang dan Kawasan Perbatasan yang

terkait dengan penciptaan 1 juta pengusaha

dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi

pemula (job creation) dengan menyusun

Bengkulu

rencana aksi untuk mewujudkannya melalui

Bappeda Provinsi Aceh.

pembinaan

Materi yang dibahas adalah :

dan

Koordinator

koordinasi

Kementerian

Perekonomian,

Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian,

Kementerian

Perdagangan,

Kementerian Negara BUMN, Kementerian

Menyepakati

perdagangan

percepatan

orang

Mendorong

moderator

percepatan

Sekretaris

penyelesaian

rencana tata ruang baik wilayah Pulau Sumatera

maupun

provinsi

se-wilayah

Sumatera;

Koperasi dan UKM; 3.

1.

dengan

penghapusan

se-wilayah

Sumatera

melalui MoU penanganan perempuan dan anak korban kekerasan khususnya kekerasan dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking), melalui pembinaan dan koordinasi

Kementerian

Perempuan

dan

Pemberdayaan

Perlindungan

Anak,

2. Agar Pemerintah Pusat segera menetapkan Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah yang telah disepakati antar Pemerintah Daerah se-wilayah

Sumatera

dan

memfasilitasi

penyelesaian sengketa batas daerah dan atau cakupan wilayah (pulau-pulau kecil) yang masih bermasalah se-wilayah Sumatera; 3. Isu strategis, meningkatkan penanganan dan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

pencegahan

serta Kepolisian RI.

Sumatera melalui peningkatan koordinasi

IV. Bidang Pengembangan Wilayah, Tata ruang dan Kawasan Perbatasan

dengan

kebakaran

Kementerian

Penanggulangan

hutan

se-wilayah

Kehutanan,

Bencana

Nasional

Badan dan

Kementerian terkait lainnya. Pada sesi IV, Rapat membahas Rencana aksi tindak lanjut Bidang Pengembangan Wilayah,

22

Buletin


Triwulan II / 2013


Foto-Foto Rangkaian Acara Rapat Tindak Lanjut Forum Koordinasi Antar Provinsi Se-Wilayah Sumatra Tahun 2013

23

Buletin


Triwulan II / 2013


SOSIALISASI PERDA RTRW NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU

LEBONG,

alasan, hal ini dikarenakan Kabupaten Lebong

Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2012

merupakan salah satu Pusat Kegiatan Lokal

tentang

(PKL) yang ada di Provinsi Bengkulu, artinya

TUBEI-KABUAPTEN

RTRW

dilaksanakan

dalam

Provinsi rangka

Bengkulu menyamakan

Kabupaten

Lebong

merupakan

kawasan

persepsi terhadap esensi penyelenggaraan

perkotaan yang berfungsi dan berpotensi

ketataruangan di Provinsi Bengkulu

dan

sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang

untuk penyelarasan perencanaan tata ruang

melayani skala kabupaten/kota atau beberapa

dengan Pemda Bengkulu. Tahap Pertama,

kecamatan dan Kabupaten Lebong merupakan

Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Lebong

kawasan

pada tanggal 26 Juni 2013 yang lalu, acara

berpotensi sebagai simpul transportasi yang

tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah

melayani skala kabupaten/kota atau beberapa

Kabupaten

BKPRD

kecamatan. Selain itu, secara Administratif

Kabupaten Lebong, Para Asisten, Kepala

Kabupaten Lebong yang berbatasan langung

Badan,

dengan Provinsi lain, dalam hal ini Sumatera

Lebong,

Dinas,

Anggota

Kantor,

dan

Bagian

di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

Adapun

dipilihnya

perkotaan

yang

berfungsi

dan

Selatan.

Kabupaten

Lebong sebagai tempat sosialisasi bukan tanpa 24

Buletin


Triwulan II / 2013


Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah

Ir. Eddy Ramlan juga mengucapakn terima

Kabupaten Lebong, Ir, Eddy Ramlan. Dalam

kasih kepada Bappeda Provinsi Bengkulu

sambutannya Sekretaris Daerah mengatakan

karena telah memilih Kabupaten Lebong

bahwah

sebagai tempat diadakaannya sosialisasi, hal

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

mempunyai nilai dan posisi yang sangat

ini

strategis dalam pembangunan. Dalam Undang-

Kabupaten

undang nomor 26 tahun 2007 pasal 26 ayat (2)

memberikan pemahaman yang lebih baik lagi

menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang

bagi seluruh Stakeholder yang terkait dengan

Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk

Penataan ruang di Kabupaten Lebong

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Sedangkan

Panjang

Rencana

adalah Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu.

Daerah

Dalam paparannnya Kepala Bappeda, Ir. Eddy

Daerah

Pembangunan

(RPJPD)

Jangka

dan

Menengah

(RPJMD).

suatu

Lebong

pembicara

kebanggan

bagi

tentunya

bisa

dan

dalam

Sosialisasi

Waluyo, SH, MM menyatakan bahwa Tujuan

Masa berlaku Rencana Tata Ruang Wilayah selama 20 tahun dan dapat di tinjau kembali satu kali dalam lima tahun atau dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam sekala besar dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan hak-hak

merupakan

masyarakat.

Penataan

ruang

penataan ruang wilayah adalah: terwujudnya pertumbuhan

daya alam dan peningkatan produktivitas pertanian sebagai sektor unggulan berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

pemenfaatan

RTRWP

lingkungan

sehingga

berwawasan

tercipta

pemafaatan

Bengkulu

aman melalui pengembangan potensi sumber

Selanjutnya

yang

Provinsi

yang merata dan terpadu dengan ruang yang

ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan ruang

wilayah

subtansi

adalah:

yang

Tujuan,

diatur kebijakan

dalam dan

Strategi Penataan ruang, Rencaa Struktur

ruang yang berkualitas.

Penataan ruang

ruang,

merupakan

instrumen

yang

kawasan Strategis, dan Arahan pemanfaatan

dianggap strategis untuk mewadahi proses

ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan

pembangunan,

ruang, sedangkan Kebijakan penataan ruang

upaya-upaya

salah

satu

karena dalam

didalannya aspek

tersirat

penanganan

lingkungan, pembangunan ekonomi, upaya pemerataan,

keadilan

kesejahtraan masyarakat.

dan

peninggatan

rencana

Pola

Ruang,

Penetapan

wilayah Provinsi Bengkulu adalah: a.

Meningkatkan

aksesibilitas

dan

pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah Provinsi;

25

Buletin


Triwulan II / 2013


b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan

hidup,

serta

mengurangi

resiko bencana alam; c.

Mengoptimalkan

pemanfaatan

kawasan budidaya sesuai dengan

d.

e.

f.

ruang daya

Sedangakan Rencana pola ruang, meliputi: a.

pola ruang kawasan lindung; dan

b.

pola kawasan budidaya.

Kemudian Rencana struktur ruang yang memperhatikan

daya

dukung

dan

dukung dan daya tampung lingkungan;

tampung lingkungan hidup, meliputi:

Meningkatkan produktifitas sektor-sektor

(1) sistem perkotaan;

unggulan sesuai dengan daya dukung

(2) sistem jaringan trasportasi;

lahan;

(3) sistem jaringan energi;

Membuka peluang investasi dalam rangka

(4) sistem jaringan telekomunikasi;

meningkatkan perekonomian wilayah;

(5) sistem jaringan sumberdaya air;

Mengentaskan kemiskinan di kawasan

(6) sistem prasarana lingkungan.

daya

tertinggal; g.

Mendukung

fungsi

kawasan

untuk

Selanjutnya Rencana struktur ruang yang daya

dukung

terselenggaranya

sosialisasi

ini,

diharapkan mampu mewujudkan pemahaman

pertahanan dan keamanan

memperhatikan

Dengan

dan

tampung lingkungan hidup, meliputi: a.

sistem perkotaan;

b.

sistem jaringan trasportasi;

c.

sistem jaringan energi;

d.

sistem jaringan telekomunikasi;

e.

sistem jaringan sumberdaya air;

f.

sistem prasarana lingkungan.

daya

yang sama bagi masyarakat, aparat Pemerintah kabupaten

Lebong,

Anggota

BKPRD

Kabupaten Lebong, SKPD yang terkait, dan Pemda

Provinsi

Bengkulu

dalam

mengimplementasikan peraturan daerah ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkahi usaha dan amal ibadah bagi kita semua Amin.

26

Buletin


Triwulan II / 2013


Foto Dalam Rangka Pelaksanaan Acara Sosialisasi Perda No. 02 Tahun 2013 tentang RTRWP Bengkulu. Lebong, 26 Juni 2013

27

Buletin


Triwulan II / 2013


RAPAT KOORDINASI NASIONAL BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) TAHUN 2013

Selama ini Direktorat Jenderal (Ditjen)

Nasional

Penataan Ruang sedang memprioritaskan

Ruang Daerah (Rakornas BKPRD) di

percepatan penyelesaian rencana tata ruang

Padang (11/4).

dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan

Rakornas BKPRD ini diselenggarakan oleh

rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Ditjen Bina Bangda Kemendagri bekerja

Maka kini tiba saatnya Ditjen Penataan

sama dengan Pemprov Sumatera Barat.

Ruang

aspek

Pemahaman tersebut perlu ditingkatkan

penyelenggaraan penataan ruang yang

karena salah satu fungsi penataan ruang

ketiga yaitu pengendalian pemanfaatan

sebagai alat sinkronisasi program selama

ruang.

ini belum dilaksanakan secara optimal.

“Untuk itu penekanan yang pertama adalah

“Hal ini terjadi karena energi kita selama

meningkatkan pemahaman terhadap fungsi

ini

penataan ruang,” ujar Direktur Jenderal

RTRW,” tambah Basuki. Penekanan yang

Penataan Ruang M. Basuki Hadimuljono

kedua adalah bahwa Ditjen Penataan

dalam diskusi panel di Rapat Koordinasi

Ruang

mulai

fokus

kepada

Badan

cukup

Koordinasi

terkuras

memiliki

untuk

Penataan

menyusun

keinginan

untuk

28

Buletin


Triwulan II / 2013


menegakkan wibawa UU Penataan Ruang.

pemerintahan. Untuk itulah diperlukan

“Dasar hukumnya adalah niat baik,” ujar

optimalisasi peran dan fungsi BKPRD

Basuki.

dalam

Ia

juga

mengatakan

akan

rangka

mewujudkan

mendorong penataan ruang untuk menjadi

penyelenggaraan penataan ruang daerah

dasar sinkronisasi program pembangunan,

yang berkualitas, yang juga diangkat

yang saat ini sudah mulai dilakukan di

menjadi tema Rakornas BKPRD kali ini.

lingkungan

PU,

Rakornas BKPRD ini dihadiri oleh Sekda

sehingga penataan ruang itu tidak hanya

Provinsi se-Indonesia, Kepala Bappeda

menjadi

arahan

saja.

dengan

Provinsi se-Indonesia, Kepala Biro Hukum

Basuki,

dalam

sambutan

pembukaan

se-Indonesia, serta Sekda Kabupaten/Kota

Gubernur Sumatera Barat yang dibacakan

se-Provinsi Sumatera Barat. Sementara

oleh Sekda Provinsi Sumbar disampaikan

sebagai narasumber adalah Dirjen Penataan

pula

Ruang,

internal

bahwa

khususnya

Senada

Pemda telah

menempatkan

Kementerian

Prov.

Sumbar

berusaha

untuk

penataan

ruang

sebagai

Sekda

Prov.

Jatim,

Direktur

Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Kemendagri,

pengamat

unsur dasar penyusunan peraturan di

perkotaan

daerah, walaupun sampai saat ini hal itu

Supriyatna.

belum menjadi perhatian utama. Hal ini

merupakan awal dari pelaksanaan Rakernas

terlihat antara lain dari masih adanya alih

BKPRN yang akan diselenggarakan bulan

fungsi lahan yang tidak sesuai dengan

September mendatang juga menghadirkan

rencana

jajaran eselon II anggota BKPRN sebagai

tata

kewenangan

ruang, antar

serta berbagai

masalah tingkat

dari

serta

Univ.

Trisakti

Yayat

Rakornas

BKPRD

yang

narasumber pada sidang komisi.

29

Buletin


Triwulan II / 2013


Foto Rangkaian Acara Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Tahun 2013

30

Buletin


Triwulan II / 2013


Rapat Koordinasi Perubahan Iklim di sektor Transportasi

Pada tanggal 12 – 15 Juni 2013

Bengkulu Drs. Eko Agusrianto dan Staff

yang lalu telah di selenggarakan Rapat

Bappeda Provinsi Bengkulu Nilawati, SP.

Koordinasi Perubahan Iklim di sektor

Dari hasil Rapat Koordinasi tersebut Ada 6

Transportasi

bertempat

(enam)

Ambarukmo

Yogyakarta.

mengambil

tema

di

Hotel

Rapat

“Sinkronisasi

ini dan

harmonisasi RAN dan RAD disektor

Kebijakan

Kementerian

yang

perkuatan

dokumen

Perhubungan

disektor

 Perumusan kerangka kebijakan dan strategi,

menyelesaikan

Strategi

transportasi, yaitu :

Transportasi” sebagai salah satu Provinsi telah

dan

hukum

dan

regulasi,

organisasi

dan

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi

tatalaksana yang inklusif dengan

Gas Rumah Kaca (RAD – GRK) maka

tupoksi

provinsi

peningkatan kapasitas SDM

Bengkulu

telah

berkomitmen

untuk berperan serta dalam kegiatan ini. Pada acara ini, Provinsi Bengkulu diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi

 Penurunan

enviromental,

Emisi

Karbon

serta

pada

operator penerbangan  Penurunan

emisi

karbon

pada

Bengkulu Ir. Edy Waluyo, SH, MM,

pelayanan navigasi dan manajemen

Kepala

lalulintas udara

Dinas

Perhubungan

Provinsi

31

Buletin


Triwulan II / 2013


 Penurunan

emisi

karbon

pada

penerapan

emisi

karbon

penggunaan

b)

Pemanasan

Global

(Global

Warning) c) Prubahan Iklim (Global

pengoperasian bandar udara  Penurunan

Gas)

pada

Warning) d) Pembangunan berkelanjutan

sumber

(Sustainable Transport) dan e) Transportasi yang

energi baru dan terbarukan  Penerapan kebijakan pembatasan

berkelanjutan

(Sustainable

Transportasi). Kata kunci ini memegang peranan dalan arah kebijakan serta program

emisi berbasis bahan karbon

yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam

paparannya

perhubungan

kementerian

telah menatapkan

umum dari RAN-GRK bidang Transportasi Udara dan Indonesia Green Aviation Initiatives

yang

antara

lain

Untuk

sasaran

berisi

transportasi

penurunan di

emisi

RAD-GRK

Provinsi

Bengkulu sudah sinkron dengan penurunan emisi RAN untuk sektor transportasi, dimana sektor transportasi penyumbang

mengenai:  kontribusi dalam target penurunan emisi GRK nasional sebesar 26% pada tahun 2020.  Kontribusi dalam ICAO Global Goal,

penurunan

emisi/pertumbuhan

netral

pada

2020

terbesar

nomor

dua

setelah

sektor

kehutanan dan lahan gambut dengan kontribusi sebesar 798,798 ton CO2-eq atau 14,97 % dengan usulan aksi mitigasi antara

lain

;

a)

Perbaikan

sistem

transportasi angkutan umum b) Metode berkendaraan yang smart/eco driving c) Penertiban emisi gas buang kendaraan

 Kontribusi dalam target konservasi

bermotor d) penerapan pajak progresif bagi

energi nasional dan target bauran

kendaraan bermotor

energi terbarukan

fasilitas keselamatan jalan.

 Mendorong kerjasama lokal dan internasional

sektor

dalam

penurunan

emisi Bidang Transportasi Udara

dan e) Pengadaan

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi ini antara lain ditargetkan untuk tahun 2014 – 2020 kita akan memasukkan Program baru di matrik mitigasi sektor

Terdapat 5 (lima) kata kunci dalam

transportasi yaitu : Penerapan Pengendalian

penurunan emisi untuk sektor transportasi

Dampak

yaitu : a) Gas Rumah Kaca (Green House

Parking Manajemen, Peremajaan Angkutan

Lalu

lintas

(ANDALALIN),

32

Buletin


Triwulan II / 2013


Umum dan Car Free Day. Sedangkan untuk

Format

untuk

penurunan

emisi

akan

RAD-GRK Provinsi atau daerah dilaporkan

disosialisasikan lagi oleh Kementerian

ke pusat per semester. Untuk semester I

Lingkungan Hidup bersama Sekretariat

disampaikan pada bulan Oktober 2013 dan

RAN-GRK,

Sumatera

Semester ke II disampaikan pada bulan

dijadwalkan tanggal 25 – 28 Juni 2013

Januari 2014 ke Sekretariat RAN-GRK

karena format yang ada dalam Juklak dan

Pusat. (Andre/PP3)

untuk

pelaporan

Pelaporan

daerah

Juknis belum final dan masih bersifat uji coba (jadwal bersifat tentatif). Foto Rangkaian Acara Rapat Koordinasi Perubahan Iklim Di Sektor Transportasi

Para Narasumber dari Kementerian Perhubungan dan Bappenas berfoto bersama selesai acara pembukaan Rakor

Para peserta Rakoor berfoto bersama setelah acara pembukaan

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dan Staf mengikuti acara Rakor untuk sesi panel 1

33

Buletin


Triwulan II / 2013


Narasumber dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Bappenas sedang mempresentasikan bahan dari Kementerian dengan moderator Kepala PKKPJT Bapak : Imam Hambali

Narasumber dari Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Ditjen Perhubungan Darat. Oleh Bapak Joko Suseno

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu sedang berdiskusi interaktif dengan Narasumber tentang rencana pengembangan Kereta Api di Provinsi Bengkulu

Bappeda Provinsi Bengkulu dan Dinas Perhubungan dan Kominfo, sedang mempresentasikan tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi RAN dengan Dokumen RAD-GRK Provinsi Bengkulu tahun 2012-2020 di sektor Transportasi.

34

Buletin


Triwulan II / 2013


Rapat Diseminasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu

Pada hari Kamis 27 Juni 2013 yang lalu telah di laksanakan Rapat Diseminasi

lainnya adalah dari Bappeda Provinsi, Kabupaten dan kota se Provinsi Bengkulu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan

Rapat ini menghadirkan narasumber

Kabupaten / Kota se Provinsi Bengkulu

dari Direktorat Jenderal Bina Bangda

yang diadakan oleh Badan Perencanaan

Kementerian

Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Indonesia Ibu Tya Setiawaty dan Sari

sebagai

dekonsentrasi

Kurniaty. Acara ini dibuka oleh Kepala

Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Negeri Republik Indoneisia. Bertempat di

Provinsi Bengkulu Ir. Edy Waluyo, SH,

Hotel Nala Sea Side Jalan Pariwisata Pantai

MM. dalam sambutannya Kepala Bappeda

Panjang Bengkulu. Acara ini dihadiri oleh

Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya

Anggota

Provinsi

pelaporan dan korrdinasi dalam pelaksana

Bengkulu yang telah di SK kan oleh

kegiatan yang bersumber dari dana DAK

Gubernur Bengkulu. Selain itu perwakilan

kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan

satker

tim

kegiatan

Pokja

DAK

Dalam

Negeri

Republik

35

Buletin


Triwulan II / 2013


evaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh

Bappeda Provinsi Bengkulu Firman Surya

masing-masing kabupaten dan kota se

SE. dalam paparannya beliau menekankan

Provinsi Bengkulu. Selain itu pentingnya

pada pentingnya koordinasi antara Pokja

kegiatan ini sebagai penilaian kepatuhan

DAK yang sudah di bentuk oleh Gubernur

kepada sekber DAK di tingkat pusat.

Bengkulu

dengan

masing-masing

Dalam paparannya Narasumber dari

kabupaten dan kota yang menerima dana

Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam

DAK tahun 2013. Disini peran monev dari

Negeri Republik Indonseia Tya Setiawaty

Bappeda

dan Sari Kurniaty menekankan pentingnya

pengumpulan

peran Bappeda baik di Tingkat Provinsi

kendala yang dihadapi oleh masing-masing

maupun di Kabupaten dan Kota dalam

SKPD dalam mengelola dana DAK yang

mengkordinasikan

ada di masing-masing daerahnya.

dan

memonitoring

kegiatan yang bersumber dana DAK di

menjadi

Pada

data

rapat

penting

dalam

mengenai

berbagai

ini

masing-masing daerahnya. Permasalahan

Bappeda

mengenai pelaporan yang dihadapi oleh

memaparkan mengenai kondisi realisasi

daerah menjadi catatan tersendiri dalam hal

fisik dan keuangan terakhir dari setiap

kepatuhan satker sebagai pertimbangan

bidang DAK yang ada di daerahnya.

untuk

tahun

Paparan ini memperlihatkan kondisi riil di

seperti

masing-masing kabupaten dan kota dengan

rendahnya penyerapan dana DAK di daerah

berbagai kendala yang dihadapi dalam

juga harus menjadi perhatian seluruh pihak

pelaksanaan penyerapan dana DAK tahun

di daerah agar kegiatan pembangunan yang

anggaran 2012. Terhadap berbagai kendala

bersumber dari dana DAK ini bisa terserap

yang

secara maksimal. Permasalahan lainnya

kabupaten

yang sering dihadapi adalah juknis yang

tersendiri untuk pokja yang ada di Provinsi

sering terlambat keluar dari masing-masing

Bengkulu.

alokasi

berikutnya.

dana

DAK

Permasalahan

di

lain

kementerian teknis, untuk masalah teknis

Kabupaten

masing-masing

dihadapi dan

dan

oleh kota

kota

juga

masing-masing menjadi

catatan

Kegiatan ini ditutup oleh kepala

ini memang sudah menjadi kewenangan

Bidang

pendataan

dan

masing-masing kementerian / lembaga.

Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi

Dari Bappeda Provinsi Bengkulu

Bengkulu

Firman

diwakili oleh kepala Bidang pendataan dan

penutupan

acara

pengelolaan

masing-masing anggota Pokja DAK untuk

Pembangunan

Daerah

Surya

pengelolaan

ini

SE.

diminta

dalam kepada

36

Buletin


Triwulan II / 2013


dapat lebih aktif dalam pengumpulan data

kabupaten dan kota berdasarkan masing-

penyerapan

masing bidangnya.(Andre/PP3)

realisasi

DAK

di

setiap

Foto rangkaian kegiatan rapat diseminasi dana alokasi khusus (dak) dengan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu

37

Buletin


Triwulan II / 2013


SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT (PPKE-BM) DENGAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU

Pada tanggal 16 Mei 2013 yang lalu

Bengkulu Ir. Sorjum Ahyan, MT. dalam

telah diselenggarakan rapat Sosialisasi

paparan ini disinggung mengenai sektor

Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan

pariwisata

Ekowisata berbasis masyarakat (PPKE-

Bengkulu, strategi pengembangan daya

BM) dengan kabupaten/kota se Provinsi

tarik

Bengkulu. Bertempat di hotel Nala Sea

pemasaran dan obyek wisata yang ada di

Side, acara ini dibuka dengan Laporan

Bengkulu.

Ketua Pantia Penyelenggara dilanjutkan

mengenai

dengan

ekowisata

Sambutan

Kepala

Bappeda

dalam

wisata

di

RPJMD

Provinsi

Bengkulu,

Paparan

kedua

rencana Provinsi

strategi

dilanjutkan

pengembangan Bengkulu

yang

Provinsi Bengkulu sekaligus membuka

menginggung mengenai tujuan, sasaran

acara secara resmi.

dan waktu pelaksanaan. Selain itu ruang

Sesi

kedua

dilanjutkan

dengan

paparan kebijakan dan potensi Pariwisata Provinsi Bengkulu oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi

lingkup kegiatan dan pelaksanaan kegiatan PPKE-BM di Bengkulu. Pada sesi ke dua di isi dengan paparan

dari

ditjen

Bina

Bangda 38

Buletin


Triwulan II / 2013


Kementerian Dalam Negeri oleh bapak

daerah ekowisata di kabupaten. Menurut

Bambang

Bambang

Kristiyantoro,

ST

mengenai

Kristiyantoro,

ST

Secara

pengelolaan dan pengembangan kawasan

nasional lokasi ekowisata memang berada

ekowisata berbasis masyarakat. Dalam

di hutan lindung. Untuk program PPKE-

paparannya disebutkan mengenai gambaran

BM dari Kemendagri berkoordinasi dengan

potensi ekowisata di Indonesia, negara

Kementerian

kedua terbesar di dunia yang memiliki

kreatif. Arahan dari Dirjen Kemendagri

keanekaragaman ekowisata, Permasalahan

agar jangan ada tumpang tindih dengan

dan

kewenangan Kementerian kehutanan dan

tantangan

pengertian

pokok

ekowisata

pembangunan, dan

jenis-jenis

Kementerian

pariwisata

pariwisata

dan

ekonomi

dan

ekonomi

ekowisata. Kriteria lokasi pemilihan daerah

kreatif. Untuk pemilihan lokasi yang

ekowisata, Tujuan program PPKE-BM dan

tanahnya milik Pemda, untuk menghindari

Pengembangan

konflik dengan masyarakat (terkait dengan

ekowisata

Danau

Tes

Kabupaten Lebong.

mekanisme pendanaan dekon dan TP)

Paparan terakhir diberikan oleh Ir.

sedangkan Solusi untuk mengembangkan

Gunawan Wibisana, M, SP, MM mengenai

ekowisata di Hutan Lindung adalah di ring

bantuan

2 (buffer zone)

teknis

pengelolaan

dan

pengembangan kawasan ekowisata (PPKEBM).

Dalam

paparannya

dijelaskan

Untuk tahun 2013 ini pemerintah Kabupaten Lebong telah mendapatkan

mengenai tujuan bantuan teknis PPKE-

bantuan

BM, output dari bantuan teknis PPKE-BM

Kementerian Dalam Negeri. Sebagai pilot

yang diberikan serta timeline rencana kerja

project Lokasi di Kabupaten Lebong

PPKE-BM

merupakan lahan milik Pemda seluas 3

yang

nantinya

akan

dilaksanakan.

dari

Ditjen

bina

bangda

hektar. Sebelumnya memang cagar alam

Para peserta dari kabupaten dan

namun sudah beralih fungsi menjadi wisata

kota se-Provinsi Bengkulu cukup antusias

alam.

mengikuti acara ini, banyak informasi yang

memang

diberikan

daerah-daerah

terealisasi sekitar 3 hektar, diharapkan

dikembangkan

kedepannya lokasi pengembangan bisa di

potensial

mengenai yang

dapat

Usulan

dari

seluas

Tes.

50

Dan

Dinas

pariwisata

hektar,

untuk

namun

menjadi daerah ekowisata. Daerah yang

Danau

Fasilitasi

masih alami merupakan daerah yang sangat

penyusunan master plan kawasan wisata

potensial untuk dikembangkan menjadi

alam. 39

Buletin


Triwulan II / 2013


Dari hasil rapat ini diharapkan kabupaten/kota mengidentifikasi

sudah potensi

bisa

ekowisata

di

Untuk tahun depan, kabupaten/kota dapat mengirimkan

proposal/usulan

pengembangan ekowisata di daerahnya

daerah masing-masing. Setiap potensi yang

masing-masing

ada di masing-masing daerah bisa menjadi

Bengkulu

ke

Bappeda

Provinsi

data base yang disusul dan Foto rangkaian Acara

40

Buletin


Triwulan II / 2013


Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 dan Tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Dalam rangka Sosialisasi Peraturan

Bengkulu Nindya Anggreyni, S.STP, MM.

Pemerintah No 37 Tahun 2012 tentang

selain itu BKSDA Provinsi Bengkulu juga

pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

ikut

dan menindaklanjuti surat edaran Menteri

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012

Dalam Negeri No.188.32/1703/SJ perihal

tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Inventarisasi

(DAS) dan menindaklanjuti surat edaran

Data

dan

Pembentukan

Peraturan Daerah. Maka telah dilaksanakan Sosialisasi

yang

dalam

acara

Sosialisasi

Menteri Dalam Negeri.

oleh

Acara dibuka pada hari senin

Bina

tanggal 24 juni 2013 pukul 20.00 WITA

Pengelolaan DAS dan Perhutanan Nasional

dengan dihadiri antara lain oleh BPDAS

Republik Indonesia, bertempat di hotel

seluruh

Aston Kuta

Hotel and Residences Kuta

seluruh Indonesia, Dinas Kehutanan dan

Bali pada tanggal 24 – 26 Juni 2013 yang

Unit terkait di Kementerian Kehutanan dan

lalu.

Kementerian

Dalam

Sosialisasi

ini

Kementerian

diselenggarakan

hadir

Kehutanan

Dirjen

Provinsi Bengkulu pada acara ini di

Indonesia,

Bappeda

Negeri. mengambil

Provinsi

Kegiatan tema

wakili oleh Kepala Bappeda Provinsi

“Mewujudkan persamaan persepsi dan

Bengkulu Ir. Edy Waluyo, SH, MM dan

pemahaman mengenai perlunya

Kasubbid

pengelolaan DAS tingkat daerah”

Lingkungan

Sumber Hidup

Daya

Alam

Bappeda

dan

regulasi

Provinsi

41

Buletin


Triwulan II / 2013


Peraturan Pemerintah Nomor 37

Nomor

:

188.32/1703/SJ

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah

inventarisasi

Aliran

peraturan daerah mengenai pengelolaan

Sungai

mengatur

mengenai

data

Daerah

dari hulu ke hilir dan bertujuan untuk

diperlukan regulasi mengenai pengelolaan

mengkoordinasikan,

mengintegrasikan,

DAS tingkat daerah untuk mengembalikan

mensinkronisasikan, dan mensinergikan

fungsi DAS yang selama ini banyak

pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS)

masalah. Dengan demikan diharapkan

dalam rangka meningkatkan daya dukung

permasalahan

Daerah Aliran Sungai.

pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang

Aliran

sungai

(DAS)

sesuai Peraturan Pemerintah nomor 37

Sungai

pembentukan


Daerah

Aliran

dan

perihal

yang

(DAS),

muncul

maka

akibat

sering terjadi bisa diatasi dengan sebaik mungkin.

tahun 2012 adalah suatu wilayah daratan

Provinsi di Indonesia yang telah

yang merupakan satu kesatuan dengan

memiliki

sungai dan anak-anak sungainya, yang


berfungsi menampung, menyimpan dan

antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT)

mengalirkan sungai yang berasal dari curah

dan Jambi, sedangkan untuk Propinsi

hujan ke danau atau ke laut secra alami,

Bengkulu,

yang batas di darat merupakan pemisah

Pengelolaan DAS masih dalam tahap

topografis dan batas laut sampai dengan

pembahasan dengaan Dewan Perwakilan

daerah perairan yang masih terpengaruh

Rakyat

aktifitas daratan.

Bengkulu.

Menindaklanjuti

Surat

Peraturan

Peraturan

Daerah

Daerah

Daerah

(DPRD)

mengenai

tentang

Propinsi

Edaran

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Foto Rangkaian Acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 dan Tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

42

Buletin


Triwulan II / 2013


KINERJA TKPKD DITUNTUT LEBIH AKTIF

Bengkulu,

Sekretaris

Tim

Rejang Lebong, Senin (3/6) di Aula Pemda

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Rejang Lebong.

Daerah (TKPKD) Provinsi Bengkulu, Ir.

Hasil sensus BPS 2012 jumlah penduduk

Edy Waluyo, SH. MM meminta kinerja

miskin dan tingkat kemiskinan Provinsi

anggota atau tim pokja TKPKD lebih aktif

Bengkulu sendiri berada pada peringkat

dalam

dua di Pulau Sumatera 17,51 persen atau

percepatan

pengentasan

penanggulangan kemiskinan.

sebanyak 310,470 penduduk miskin.

"TKPKD provinsi sendiri tidak bisa ikut

Masih

campur tangan lebih jauh terkait kinerja

kemiskinan nasional yaitu 11,66 persen.

TKPK daerah. Karena yang lebih tahu

Bahkan dalam Rancangan Pembangunan

permasalahan di daerah adalah TKPK

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-

daerah itu sendiri," kata Edy disela-sela

2015 pada misi pertama sasarannya antara

Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan

lain

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten

menjadi sebesar 14,14 sampai 13,26 persen

terpaut

menurunnya

jauh

dengan

angka

garis

kemiskinan

pada 2015.

43

Buletin


Triwulan II / 2013


Target tersebut sungguh sangat berat, karena untuk menurunkan satu tingkat persentase kemiskinan saja memerlukan biaya

miliaran. Sedangan kemampuan

keuangan

daerah

sangat

terbatas.

Diakuinya memang untuk ketua masingmasing pokja mobilitasnya sangat tinggi, belum lagi mutasi pegawai yang sering dilakukan. Sehingga pejabat yang baru

TKPKD sendiri mempunyai tugas dan

kurang memahami kondisi pekerjaanya dan

fungsi untuk pengoordinasian penyusunan

harus beradaptasi terlebih dahulu.

Strategi

Edy yang juga menjabat Kepala Bappeda

Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan

Provinsi Bengkulu menambahkan, dimasa

RPJMD

yang akan datang akan ada kebijakan yang

Kemiskinan,

dikeluarkan pemerintah pusat bahwa tidak

SKPD atau Forum Gabungan SKPD di

bisa lagi sembarangan memutasi pejabat

Bidang

yang juga anggota Pokja/PPTK harus ada

dalam hal penyusunan Renstra SKPD,

izin khusus, kecuali kalau promosi jabatan.

penyusunan

Rancangan

Banyak anggapan keliru bahwa persoalan

penyusunan

Renja

di TKPKD adalah sepenuhnya tanggung

pengevaluasian

jawab

Penanggulangan

di

bidang

Kemiskinan

Penanggulangan

Pengoordinasian

Penanggulangan

Forum

Kemiskinan

RKPD,

SKPD

dan

selain

itu,

terhadap

pelaksanaan

perumusan

dokumen

Rencana

dianggap keliru karena Bappeda sendiri

Pembangunan

Daerah

mempunyai keterbatasan kewenangan dan

Penanggulangan Kemiskinan.

berbeda

terkait

Dijelaskanya lebih jauh, bahwa tugas

permasalahan

TKPKD telah diatur sehingga jangan ada

Bappeda.

lainnya.

dengan

Pandangan

dinas/instansi

Selama

ini

tersebut

di

bidang

serius

lagi keraguan. Dasar hukum TKPKD

se-Indonesia.

adalah Peraturan Presiden No. 15 Tahun

Padahal jika koordinasi sudah berjalan

2010 tentang Percepatan Penanggulangan

dengan baik maka, semua program dapat

Kemiskinan

lancar terlaksana.

Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim

koordinasi

menjadi

masing-masing

persoalan

daerah

Peraturan

Menteri

Dalam

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 44

Buletin


Triwulan II / 2013


"TKPK juga dituntut dalam bertugas dapat

Karena seperti di daerah lain sudah ada

memberikan ide baru dalam percepatan

kegiatan

penanggulangan kemiskinan, seperti di

memberikan penambahan pendapatan bagi

daerah lain dengan memberikan tanda

keluarganya.

khusus bagi rumah keluarga miskin dan

sendiri memiliki sungai yang aliranya

tidak miskin. Sehingga tidak ada lagi

cukup jernih dan belum tercemar.

masyarakat yang mengaku miskin agar

Seperti di Kali Code Yogyakarta, yang

mendapat bantuan pemerintah," tambah

dahulunya

Edy.

Kepala

tetapi saat ini sudah berkembang dengan

Bappeda Rejang Lebong, Elwan Effendi

baik. Bahkan tadinya merupakan bagian

mengatakan, bahwa saat ini pihaknya

belakang rumah, saat ini rumah-rumah

tengah memikirkan untuk memanfaatkan

warga sudah menghadap ke kali. (dedi/pp2)

Sementara

itu

menurut

serupa,

Daerah

merupakan

sehingga

Rejang

daerah

dapat

Lebong

kumuh,

aliran sungai di daerahnya guna peternakan keramba ikan.

Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Tahun 2007-2012

Jumlah Penduduk Miskin

450.000

22,13

25,00 20,64 18,59 18,30

400.000

17,50 17.51

20,00

350.000

300.000

15,00

250.000 352.000

200.000 150.000 370.600

310,470

324.930 324.130

10,00

303.600

100.000

5,00

Tingkat Kemiskinan (%)

500.000

50.000 0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan

Sumber : BPS 2012 diolah

45

Buletin


Triwulan II / 2013


CAMAT DAN LURAH UJUNG TOMBAK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan Bengkulu, Para camat dan lurah serta kepala desa dituntut untuk berperan aktif dalam

percepatan

penanggulangan

kemiskinan. Sebab pemangku kebijakan ditingkat daerah tersebut dianggap lebih mengetahui kondisi wilayahnya masingmasing.

yang

juga

sekretaris

Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bengkulu Ir. Edy Waluyo, SH. MM, saat memberikan arahan

Kabupaten

pada

Rakor

Tim

Rejang

Daerah Lebong,

Senin (3/6) di Aula Pemda Rejang Lebong. "Keputusan ini merupakan salah satu kesimpulan atas rekomendasi dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Musyawarah

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bappeda,

(TKPKD)

Kemiskinan

serta

disampaikan

Rencana

saat

Pembangunan

Nasional (Musrenmbangnas) 2013 lalu," kata Edy. Nantinya camat dan lurah serta kepala desa tersebut,

dalam

penanggulangan

kemiskinan berperan sebagai pengawas

Koordinasi 46

Buletin


Triwulan II / 2013


kegiatan hingga penanggung jawab seluruh

dilakukan.

kegiatan

nasional hingga kebijakan penganggaran

percepatan

penanggulangan

kemiskinan.

Serta

menetapkan

target

guna membiayai kegiatan.

Dicontohkanya,

bahwa

kebijakan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

tidak

sepenuhnya

(BPS) 2012, jumlah penduduk miskin dan

diterima oleh masyarakat karena seperti di

tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu

wilayah Indoensia bagian timur (Papua)

sebesar

makanan sehari-hari masyarakat bukan

penduduk miskin. Pada 2011 posisi relatif

beras tetapi sagu, jagung hingga singkong.

kondisi kemiskinan masing-masing daerah

Makanan

memiliki

adalah di Kabupaten Bengkulu Selatan

kandungan yang sama dengan nasi, tetapi

(22,55), Kota Bengkulu (22,23), Kaur

karena faktor kebiasaan ketika makan nasi

(22,26), Seluma (22,90), Rejang Lebong

beras, dianggap belum dirasa makan.

(16,79, Kepahiang (15,02), Bengkulu Utara

Kondisi ini berbeda dengan masyarakat di

(14,40),

wilayah barat pada umumnya.

(12,43) dan Bengkulu Tengah (6,49).

Sedangkan bupati/walikota hanya berperan

Sementara itu, pernyataan yang sama juga

mengkoordinir

diungkapkan

pembagian

raskin

tersebut

memang

dan

memfasilitasi

17,51

persen

Mukomuko

oleh

atau

370,470

(13,28),

Kepala

Lebong

Bappeda

pelaksanaan kegiatan. Untuk gubernur

Kabupaten Rejang Lebong, Elwan Effendi.

diharapkan

mengkoordinir

Bahwa pada saat ini camat dan kepala

pelaksanaan,

desa/lurah dituntut untuk berperan aktif

berperan

perencanaan

dan

mendistribusikan kabupaten/kota,

target merumuskan

kepada kegiatan

dalam pelaksanaan pembangunan. "Selaku ujung tombak pemerintah, mereka

serta mengalokasikan anggaran.

harus lebih dekat dengan masyarakat

"Untuk memastikan tingkat kemiskinan

sehingga

dan

peran

kepentingan warganya masing-masing,"

kewenangan gubernur harus diperkuat lagi

tutur Elwan. Bappeda Rejang Lebong

dalam

sendiri akan mengakomodir seluruh usulan

pengangguran

menentukan

berkurang,

kebijakan

dalam

mengetahui

desa/kelurahan,

kebutuhan

perceptan penanggulangan kemiskinan,"

dari

tambah Edy. Dijelaskanya lagi, pada

pendanaan untuk kegiatan yang diajukan

tingkat pusat, kementerian dan lembaga

walaupun secara bertahap karena harus

diharapkan hanya berperan pada tataran

juga

kebijakan umum terkait program yang akan

(dedi/pp2)

mengakomodir

beserta

dan

kegiatan

usulan

lain.

47

Buletin


Triwulan II / 2013


DUA TAHUN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PERTAHANKAN WTP

Dua

tahun

Pemerintah

berturut-turut Daerah

Provinsi

(2011-2012) Bengkulu

opini WTP sebagai tanda bangga dan motivasi

atau

tuntutan

untuk

tetap

berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa

mempertahankan pada 2013 dan tahun-tahun

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

mendatang Selain itu, pemasangan PIN

Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa

dimaksudkan sebagai sebuah simbol lahiriah

Keuangan(BPK-RI).

atas

dari sebuah komitmen kita untuk terus

kerja keras seluruh Satuan Perangkat Dinas

memujudkan sistem tata kelola keuangan

Daerah

yang transparan dan akuntabel sesuai dengan

(SKPD)

"Alhamdulillah

kita

berhasil

mempertahankan prestasi tersebut," kata Gubernur

Bengkulu,

Junaidi

peraturan yang berlaku.

Hamsyah,

dalam sambutannya saat penyerahan LHP (12/5). Keberhasilan tersebut juga patut disyukuri, dengan ditandai pemasangan PIN tanda

Lebih jauh, Gubernur Bengkulu menjelaskan bahwa untuk mempertahankan WTP di 2013 diperlukan langkah-langkah strategis lewat optimalisasi tugas pokok dan fungsi SKPD.

48

Buletin


Triwulan II / 2013


Bahkan opini WTP merupakan langkah awal

kepada jajaran terkait, Inspektorat, Bappeda,

dalam

Biro

mewujudkan

menuju

wilayah

tertib

bebas

administrasi korupsi

bagi

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Keuangan,

Ortala,

Pemerintahan

Umum, dan Biro Umum untuk mengawal dan mengambil langkah-langkah strategis serta menyusun rencana aksi untuk itu,"

Gubernur juga menargetkan, perlu naiknya

tambah Gubernur.

nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat

(Lakip) nilai

pada

2013

naik

menjadi

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi

B.

Bengkulu, Ir. Edy Waluyo, SH. MM

Target tersebut, dapat dicapai bila seluruh

mengatakan, bahwa keberhasilan diraihnya

stakeholder bersinergi dan merealisasikan

opini WTP adalah berkat kerja keras semua

rencana ini secara nyata. Tahap awal

pihak

langkahnya dapat diambil dari hasil evaluasi

mengucapkan terima kasih kepada semua

Lakip

Inspektorat.

pihak, yang telah selama ini bekerja keras

Pada tahun ini juga perlu menargetkan

siang-malam. Mulai dari proses penyusunan

perbaikan peringkat nilai Evaluasi Kinerja

Renstra, Renja hingga penyususuna DPA

Penyelenggaraan

Daerah

dan mengawalnya hingga dalam sidang

(EKPPD), yang pada tahun sebelumnya

paripurna bersama dewan," pungkas Edy.

berada pada posisi 28 dan harus naik pada

(dedi/pp2)

yang

CC

yang

telah

disusun

Pemerintah

termasuk

jajarannya.

"Saya

peringkat 10 besar. "Saya perintahkan Penyematan Pin Wtp Oleh Gubernur Bengkulu

49

Buletin


Triwulan II / 2013


PEMBUKAAN PEDA KTNA KE XIV PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN MUKOMUKO

Pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) Kontak

SIP,Msi, Bupati Bengkulu Selatan H.

Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke XIV

Reskan Effendi ,SE, Bupati Bengkulu

Provinsi Bengkulu tahun 2013 dipusatkan

Utara Dr.H. Imron Rosyadi MM, M,Si,

di

Mukomuko.Pelaksanaan

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak

PEDA KTNA ke XIV dengan Tema

Ir.Edy Waluyo,SH,MM beserta para Kabid

"KITA TINGKATKAN IPTEK BAGI

di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.

PEMBUDIDAYA

dibuka

Sedangkan Pejabat dari Pusat Staf Ahli

langsung oleh Gubernur Bengkulu Bapak

Bidang Kelautan Kementerian kelautan dan

H.Junaidi Hamsyah , S,Ag, M.Pd pada

Perikanan, Bapak Dedi H Sutrisna, Plh

Hari Sabtu (22/6/2013)

Kaban BPPSDMP Kementerian Pertanian,

Kabupaten

IKAN"

ini

Bapak Edy Abdul rahman, M,Si, Kapus Acara pembukaan PEDA KTNA ke XIV ini dihadiri sejumlah Pejabat Pusat dan Provinsi

serta

Pimpinan

Daerah

Forum

Penyuluh

Kehutanan

Kementerian

Kehutanan Bapak Paramono.

Komunikasi

Provinsi

(FKPD),

Kegiatan

PEDA

diantaranya Sekda Provinsi, Drs. H Asnawi

berlangsung

A Lamat, Bupati Lebong, H Rosjonsyah,

(27/6/2013).Untuk

KTNA

hingga Lebih

ke

hari

XIV kamis

Memeriahkan 50

Buletin


Triwulan II / 2013


acara pembukaan PEDA KTNA ke XIV ini

menghadirkan produk-produk dan hasil

Pemerintah

Kabupaten

unggulan

menghadirkan

Tarian

khas

Mukomuko Kabupaten

Mukomuko yaitu tarian Massal serta beberapa

stand

pameran

dalam

bidang

Pertanian,Peternakan Maupun Perikanan. (Rozi/pp4)

yang

Foto-Foto Rangkaian Acara PEDA KTNA ke XIV Provinsi Bengkulu di Kabupaten Mukomuko

DOL:Pemukulan Dol secara simbolis yang dilakukan bersama-sama Gubernur,Bupati dan Pejabat lainnya menandai dibukanya PEDA KTNA ke XIV Provinsi Bengkulu

SANTAI: Sekda Provinsi Bengkulu Bapak Drs.H.Asnawi A Lamat,M.Si dan Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Ir.Edy Waluyo,SH,MM berdiskusi santai di sela-sela acara Pembukaan.

UNDANGAN:Sejumlah pejabat di Lingkungan Pemda Provinsi,Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi dan Mukomuko serta Bupati dari sejumlah Kabupaten provinsi Bengkulu, tampak menghadiri Pembukaan KTNA ke XIV

TARIAN MASSAL: Disela-sela upacara pembukaan PEDA, peserta disuguhkan dengan tarian Massal

51

Buletin


Triwulan II / 2013


SEMINAR AWAL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

Acara

Seminar

Awal

Evaluasi

dengan rata-rata regional, serta melakukan

Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)

identifikasi isu startegis regional dan isu

Tahun 2013 diadakan pada hari Kamis

strategis provinsi.

tanggal 30 Mei 2013 bertempat di Hotel

Evaluasi

Kinerja

Pembangunan

Swiss-Bel Hotel International, jalan Kartini

adalah salah satu fungsi penting yang tidak

Raya No. 57 Jakarta yang diselenggarakan

terpisahkan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan

manajemen

Nasional. Peserta Sosialisasi berasal dari

Cakupan pelaksanaan EKPD 2013 : (1)

seluruh Provinsi sesuai dengan undangan.

Analisis pencapaian kinerja pada tahun

Konsep pelaksanaan EKPD 33 Provinsi

2010,

menggunakan perbandingan dengan target

pelaksanaan 2013; (2) Isu strategis prioritas

dalam

daerah,

nasional; (3) Isu startegis provinsi; (4)

perbandingan antar waktu, perbandingan

Proyeksi target capaian kinerja daerah.

dengan capaian nasional dan perbandingan

EKPD Tahun 2013 merupakan tahun ke

dokumen

perencanaan

2011,

dari

keseluruhan

pembangunan

2012

dan

siklus nasional.

kemajuan

52

Buletin


Triwulan II / 2013


empat dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014,

pembangunan daerah dalam 5 tahun ke

walaupun

terdapat

depan sebagai bahan masukan penyusunan

perbedaan periode RPJMD. Hasil-hasil

RPJMN 2015-2019. Selain kerangka umum,

EKPD pada tahun-tahun sebelumnya sudah

perlu dilakukan evaluasi yang lebih spesifik

semakin baik, namun tetap perlu terus

untuk

ditingkatkan

kerjasama yang lebih erat antara Tim

di

tingkat

daerah

kualitasnya.

Selain

masing-masing

EKPD

masing-masing provinsi pada tahun 2013,

universitas dengan pemerintah daerah.

gambaran

tentang

(2) Laporan Akhir dan Ringkasan

kinerja 2010, 2011, 2012 dan kemajuan

Eksekutif

pelaksanaan 2013, maka dapat diidentifikasi

Substansi Materi :

semua masalah dari hasil evaluasi tersebut. dalam

identifikasi

1.

ini,

dikategorisasikan dalam 4 hal, yaitu: 

Indikator

yang

belum

tercapai

Tema dan Prioritas Pembangunan 

Tantangan Pembangunan 2013



Sasaran RPJMN 2010 – 2014



Tema dan Prioritas Pembangunan 2013

targetnya 

Indikator

yang

tidak

mengalami

2.

Highlight Kegiatan dan Sinergi

perbaikan dari tahun sebelumnya 



masing-masing

prospek

Berdasarkan hasil evaluasi capaian

Masalah

dari

Perlu

mengevaluasi kinerja pembangunan daerah diperlukan

Provinsi

daerah.

Indikator

yang

targetnya

tetapi

telah masih

tercapai perlu

Pusat Daerah 

Pendidikan,

Kesehatan,

Penanggulangan

Kemiskinan,

penanganan lebih lanjut

Ketahanan Pangan, Infrastruktur,

Masalah yang tidak ada dalam

Iklim Investasi dan Usaha.

kerangka indikator evaluasi, tetapi

Evaluasi Kinerja Pembangunan melakukan:

diidentifikasi

oleh

tim

evaluasi

1. Langkah awal yang dilaksanakan oleh

provinsi, bahwa hal tersebut adalah

tim

evaluasi

provinsi

adalah

masalah di provinsi.

mengidentifikasi dan mengisi tabel

Pelaksanaan EKPD 2013 mewajibkan Tim

“status pencapaian target” yang ada

EKPD Provinsi untuk menyusun dan

pada

menyampaikan 3 (tiga) jenis laporan, yaitu:

EKPD.

Laporan Awal (1) Draft Laporan Akhir

Buku

Panduan

Pelaporan

2. Indikator output dan outcome yang ada pada tabel di bawah ini digunakan sebagai alat analisis. 53

Buletin


Triwulan II / 2013


3. Selain identifikasi output dan outcome

“mengapa” meningkat atau menurun

yang terkait dengan indikator yang

dibandingkan

akan dianalisis, untuk memperkaya

sebelumnya.

alat

analisis

maka

tim

evaluasi

provinsi dapat mengidentifikasi faktor

perbandingan sebelumnya

dengan maupun

tahun

dari

aspek

perbandingan dengan target kinerja. 4. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah

dilakukan,

selanjutnya

tim

evaluasi provinsi melakukan analisis. 5. Pendekatan analisis yang digunakan adalah: 



yang maka

memiliki



Indikator

sebagai

output

referensi

analisis 8. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja, selanjutnya disusun rekomendasi. 9. Rekomendasi

disarankan

merekomendasikan

untuk

hingga

level

operasional, misalnya kegiatan yang

target

capaian kinerja. Keberhasilan dari pelaksanaan EKPD 2013

menggunakan pendekatan pencapaian

tidak terlepas dari dukungan semua pihak

target dan peningkatan kinerja dari

baik dari Pemerintah, Perguruan Tinggi

tahun sebelumnya.

Negeri, Bappeda Provinsi, BPS Provinsi dan

Indikator yang tidak memiliki target

Stakeholders terkait. Hasil dari kegiatan ini

maka

dianalisis

analisis

menggunakan

hanya

pendekatan

diharapkan

dapat

dijadikan

sebagai

masukan bagi perencanaan pembangunan

pembandingan dengan kinerja tahun

nasional

sebelumnya.

Apabila terdapat perbaikan, Tim Sekretariat

6. Metode



utama

dengan

kinerja:



Indikator outcome sebagai alat analisis

perlu dilaksanakan guna mempercepat

Indikator kinerja:



tahun

7. Alat analisis yang digunakan adalah:

pendukung atau penghambat dalam pencapaian kinerja baik dari aspek

dengan

analisis

yang

digunakan

maupun

daerah

berikutnya.

Nasional akan menyampaikan revisi. Hal-

adalah:

hal yang belum diatur dalam panduan ini

Untuk indikator yang memiliki target

akan disampaikan kemudian.

kinerja, maka jelaskan “mengapa”

Pemerintah Daerah berperan sangat

target tersebut tercapai atau tidak

sentral dalam upaya mencapai sasaran

tercapai.

pembangunan

Untuk indikator yang tidak memiliki

peningkatan

target

belanjanya sangat strategis bagi kinerja

kinerja,

maka

jelaskan

nasional kapasitasnya

sehingga dan

kualitas

54

Buletin


Triwulan II / 2013


pembangunan nasional. Evaluasi kinerja

yang

pada

akhirnya

menjadi

penentu

pembangunan daerah sangat sentral untuk

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan

memastikan pencapaian sasaran RPJMD

nasional.(Rozi/PP4)

dan penanganan isu-isu strategis di daerah,

Sambutan Deputi Bidang Evaluasi Kinerja

Peserta dari Bappeda Provinsi Bengkulu dan

Pembangunan

Universitas Bengkulu

55

Buletin


Triwulan II / 2013


RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN II RENCANA AKSI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2013

Rapat Penyusunan Laporan Triwulan II

Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak

Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Inpres

Firman Surya,SE.

Nomor 3 Tahun 2010 Provinsi Bengkulu

Peserta Rapat sebanyak 24 (dua puluh

Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan pada

enam) orang peserta yang terdiri dari 15

hari Senin, 24 Juni 2013 bertempat di

(lima belas) PPTK di SKPD Lingkup

Ruang Pola Bappeda Provinsi Bengkulu

Pemerintah

dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan

(sembilan) orang dari Bappeda Provinsi

selesai. Rapat ini dibagi dalam dua sesi

Bengkulu.

dengan menghadirkan 2 narasumber yang

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini

berbeda dari Bappeda Provinsi Bengkulu

adalah :

yaitu Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

1. Untuk mengumpulkan data pendukung

Bapak Ir. Edy Waluyo, SH,MM ,Kabid

pelaksanaan kegiatan selama Triwulan

Pendataan dan Pengendalian Pembangunan

II yakni periode Bulan April sampai

Provinsi

Bengkulu

dan

9

Juni Tahun 2013.

56

Buletin


Triwulan II / 2013


2. Untuk menyusun Laporan Triwulan II

3. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi

Rencana Aksi Inpres Nomor 3 Tahun 2010

Provinsi

Bengkulu

Bengkulu

Tahun

4. Dinas

Anggaran 2013.

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Proviinsi Bengkulu

Materi kegiatan yang akan dikaji dan

5. Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu

dibahas antara lain :

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat



Penyusunan

Laporan

Triwulan

dan Pemerintahan Daerah Provinsi

II

Bengkulu

Rencana Aksi Daerah Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Provinsi Bengkulu Tahun

Target dan Realisasi pelaksanaan Inpres

Anggaran 2013.

Nomor 3 Tahun 2010 untuk Provinsi

Rapat

diawali

oleh

laporan

Panitia

Bengkulu di Triwulan II (Target B.06), yaitu

Pelaksana kegiatan M. Nashrullah, SE, MT,

:

MSc dilanjutkan dengan sambutan dan

1. Kegiatan Pro Rakyat, ada 5 (lima)

pembukaan oleh Bapak Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Ir. Edy Waluyo, SH,

kegiatan yang terdiri dari : a. Progran Keluarga Harapan

MM.

Target

Rapat dilanjutkan dengan sesi Pemberian

gelombang untuk 100 orang peserta

Materi Evaluasi Laporan Triwulan I dan

di 3 (tiga) Kabupaten.

Pembahasan Target Laporan Triwulan II oleh

Kepala

Bidang

Pendataan

dan

Pengendalian Pembangunan Daerah, Bapak Firman

Surya,

SE.

Kemudian

rapat

dilanjutkan dengan mengumpulkan data

:

Sosialisasi sebanyak 3

Realisas : 0 % dikarenakan belum ada pencairan pendanaan akibat mutasi Pengguna Anggaran. b. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

pendukung pelaksanaan kegiatan selama

Layak Huni

Triwulan II yakni periode Bulan April

Target : Penjajakan, Verifikasi dan

sampai Juni Tahun 2013.

Bimbingan.

Dalam Rapat

Triwulan I terdahulu telah ditetapkan bahwasannya ada 6 (enam) SKPD memiliki kegiatan yang mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2010, yaitu : 1. Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu 2. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Realisasi

:

Penjajakan selesai,

Verifikasi

masih

dalam

proses

sedangkan bimbingan belum dapat dilaksanakan karena verifikasi belum selesai.

57

Buletin


Triwulan II / 2013


c. Pembinaan

Pelaksanaan

Program/Kegiatan

Program

Realisasi baru

: Pendataan dan seleksi

dilaksanakan

di

1

(satu)

Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten yaitu Kabupaten Muko-

Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

Muko, sedangkan 2 (dua) Kabupaten

Target :

lainnya dan

Sekolah Lapangan ke

Penyiapan Dokumen

Makassar untuk 15 (lima belas)

Pengadaan

belum

dapat

orang.

dilaksanakan

karena

masalah

pendanaan

Realisasi : 100 %

Bidang

Usaha

Ekonomi

Produktif Target : Pelatihan bagi 40 (empat puluh) orang

dari

10 (sepuluh)

Kabupaten/Kota.

Persiapan Adminnistrasi

dan Pelaksanaan Rekruitmen di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, Rapat Magang

dan

Rapat

Sosialisasi Magang. Realisasi 2. Kegiatan

Sekolah Target :

Pelatihan Angkatan

Pertama sebanyak 60 (enam puluh) Kerja

Realisas

Peserta

: 100 %

c. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Target : Proses Pengadaan. : Pendataan dan seleksi

Penyandang Untuk

untuk

Pelatihan Angakatan Pertama.

Realisasi

: Keadilan

Belajar Kerja Bagi Anak Putus

Modal

e. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Seleksi

b. Pelatihan Keterampilan dan Praktek

orang serta Pembagian Peralatan dan

Realisasi : 100 %

Target :

pergantian

Pengguna Anggaran.

d. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam

akibat

Cacat

di

3

(tiga)

Semua

Kabupaten, Proses Pengadaan belum

(Justice For All), ada 5 (lima) kegiatan

dapat terealisasi akibat pergantian

yang terdiri dari :

Pengguna Anggaran

a. Sarana Penunjang Pendidikan Bagi Anak Terlantar Target : serta

Pendataan dan Seleksi Penyiapan

Pengadaan.

Dokumen

d. Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Panti Jompo Target :

Pengadaan Obat-obatan,

Wisata Manula Pertama dan

58

Buletin


Triwulan II / 2013


Bimbingan Rohani 2 Minggu Sekali. Realisasi : Pengadaan Obat-obatan

Pemeriksaan sampel Sero Survey (4 & 5 titik).

dan Bimbingan Rohani 2 Minggu

Realisasi

sekali

namun

VCT, Sosialisasi HIV/AIDS pada

dapat

remaja, dan Sosialisasi TB Bagi

sudah

Wisata

terealisasi

Manula

terealisasi

belum

akibat

terkendala

pendanaan.

Pelatihan Balai Pengembangan Anak dan Remaja

Frambusia, karena

Pemeriksaan

terkendala

Tujuan Developments

Sampel

waktu

dengan

survey

Direncanakan

c. Pengembangan

terdiri dari :

Target :

a. Monitoringdan Evaluasi Perbaikan

yang dan akan

Target : Monev dan Penilaian Gizi Teladan.

Pendidikan

Pendataan PKBM yang

memiliki warga belajar, Monev

Gizi Masyarakat

serta

Pendistribusian

ATK di 4 (empat) Kabupaten. Realisasi : -

Realisasi : 100% Pencegahan

dan

Penanggulangan Penyakit Menular Target : Pelatihan VCT sebanyak 5 (lima) orang, Pertemuan LP/LS Zoonis sebanyak 40 (empat puluh) Pelatihan

Kusta

2013.

Keaksaraan

orang,

Pelatihan

Sero Survey belum dapat terealisasi

Goals-Mdg’s), ada 5 (lima) kegiatan yang

b. Pelayanan

Pertemuan

dilaksanakan di awal bulan Juli

Pencapaian (Millenium

Zoonis,

keanggotaan.

Realisasi : 100 %

Millenium

50% yaitu Pelatihan

Sedangkan

berbenturan

Target : Proses Pengadaan.

3. Kegiatan

Pekerja. LP/LS

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana

:

Kusta

dan

Frambusia untuk 81 (delapan puluh satu) orang, Sosialisasi TB bagi

d. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Target : Pengadaan. Realisasi : Masih dalam Proses +/33%,

Pengadaan

belum

dapat

terealisasi karena adanya Mutasi Pejabat. e. Penyidikan dan Perlindungan Hutan

pekerja d1 4 (empat) Kabupaten serta

59

Buletin


Triwulan II / 2013


Target :

Pameran

Kehutan,



Belum

adanya

pencairan

Perpanjangan SIM Senjata Api Polisi

pendanaan

Hutan,

Pengguna Anggaran.

Pengadaan

sebanyak

2

(dua)

Pos

Jaga

Unit,

serta



akibat

Terkendala

Mutasi

waktu

yang

Publikasi ke Media Elektronik dan

berbenturan dengan survey dan

Media Cetak.

keanggotaan.

Realisasi : 25% yaitu Publikasi ke



dilaksanakan pada Bulan Juli dan

Media Elektronik dan Media Cetak sedangkan Pameran Kehutanan baru dapat

dilaksanakan

Pada

bulan

September dalam acara Bengkulu Expo, Perpanjangan SIM Senjata Api Polisi Hutan Pada Bulan Juli, Pengadaan

Pos

Jaga

Belum

terlaksana karena terkendala pada Lokasi.

Ada beberapa target baru dapat Bulan Agustus.



Target terkendala pada Lokasi Pengadaan.

2. Untuk data dukung realisasi di Triwulan II (Target B.06)

pada

pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 2010 paling lambat diterima tanggal 28 Juni 2013. 3. Dukungan

yang

penuh

dan

Kesimpulan dari Rapat Penyusunan

kerjasama dari para PPTK Pelaksana

Laporan Triwulan II Rencana Aksi Daerah

Kegiatan Inpres Nomor 3 Tahun

Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2010

2010 sangat diperlukan agar dapat

Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013

memaksimalkan

yaitu :

kegiatannya dan memberikan data

1. Masih banyaknya target yang belum

pendukung

secara

realisasi lengkap

agar

teralisasi di Triwulan II (Target B.06)

pelaporan setiap triwulannya dapat

pada pelaksanaan Inpres Nomor 10

berjalan

Tahun

lancar.(Rozi/PP4)

2010

disebabkan

oleh

dengan

baik

dan

beberapa kendala, di antaranya yaitu :

60

Buletin


Triwulan II / 2013


Sambutan dan Pembukaan Acara secara

Peserta Rapat Penyusunan Laporan

resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Ir.

Triwulan I Rencana Aksi Inpres Nomor 3 Tahun

Edy Waluyo, SH, MM

2010 Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Sedang Berdiskusi

Paparan oleh Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Ir. Edy Waluyo, SH, MM

Ketua Panitia Rapat Bapak M. Nasrullah,SE,MT,MSc dan Operator Komputer Bapak Fachrurrozi Repado,ST Terlihat Fokus Mengikuti Rapat.

61

No title

Recommend Documents