No title

ap

tp :// p

ht ua ba

ps .g o. id

ra t. b

ap

tp :// p

ht ua ba

ps .g o. id

ra t. b

STATISTIK KRIMINAL PAPUA BARAT 2015

: : :

Ukuran Buku Jumlah Halaman

: 16,5 x 21 cm : v + 47 Halaman

ba

ra t. b

Naskah : Seksi Statistik Ketahanan Sosial

ps .g o. id

Nomor publikasi ISBN Katalog BPS

ap

ua

Penyuting : Drs. Simon Sapary, M.Sc

tp :// p

Gambar Kulit : Seksi Statistik Ketahanan Sosial

ht

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

'LODUDQJPHQJXPXPNDQPHQGLVWULEXVLNDQPHQJRPXQLNDVLNDQ GDQDWDXPHQJJDQGDNDQVHEDJLDQDWDXVHOXUXKLVLEXNXLQLXQWXN WXMXDQNRPHUVLDOWDQSDL]LQWHUWXOLVGDUL%DGDQ3XVDW6WDWLVWLN

KATA PENGANTAR Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2015 ini merupakan edisi ketiga yang menyajikan data dan informasi terkait keamanan dan kriminalitas yang terjadi di Papua Barat. Data dari publikasi ini bersumber dari Polda Papua Barat dan data Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 yang diselenggarakan oleh

ps .g o. id

BPS. Data dari Polda menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan masyarakat, atau kejadian

yang

pelakunya

ketangkap

tangan.

Data

Podes

menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang

ra t. b

bersumber dari aparat desa setempat.Untuk data dan informasi dari rumah tangga terkait korban kejahatan tidak ditampilkan karena

ba

terbatasnya ketersediaan data dari Kabupaten/Kota. stakeholders

ua

Akhir kata, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua dan

para

perencana

dan

pengambil

keputusan

ap

pembangunan di Papua Barat. Pembuatan publikasi ini jauh dari

tp :// p

kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik membangun dari pembaca

ht

sangat kami harapkan dalam perbaikan publikasi di masa mendatang.

Manokwari, 01 November 2016 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Drs. Simon Sapary, M.Sc NIP. 196606071993021001 Statistik Kriminal Papua Barat Tahun 2015

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ iii DAFTAR ISI ............................................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. v PENDAHULUAN ..................................................................................................... 2 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 2 1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................................... 4

ps .g o. id

1.3 Ruang Lingkup ............................................................................................ 4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................ 5 METODOLOGI ..................................................................................................

7

2.1 Sumber Data ............................................................................................... 7 2.2 Konsep dan Definisi .................................................................................... 10

ra t. b

GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI PAPUA BARAT ...............................

15

ba

3.1 Tingkat Perkembangan Kriminalitas ........................................................... 15 3.2 Jenis Tindak Kejahatan ............................................................................. 19

ht

tp :// p

ap

ua

3.3 Fenomena Konflik Massal .......................................................................... 23 LAMPIRAN .............................................................................................................. 25

Statistik Kriminal Papua Barat Tahun 2015

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1

Jumlah Tindak Pidana dan Laju Perubahan Jumlah Tindak Pidana di Papua Barat Tahun 2012-2015........................................

17

Gambar 3.2

Jumlah Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota 2015 ..................

18

Gambar 3.3

Persentase Jumlah Tindak Kejahatan Konvesioanal terhadap

Gambar 3.4

ps .g o. id

barang menurut klasifikasi/Jenisnya di Papua Barat, 2015 ………. Persentase Jumlah Tindak Kejahatan Konvensional Pencurian menurut Klasifikasi/Jenisnya di Papua Barat, 2015 ……………… Gambar 3.5

ra t. b

ba

Jumlah Desa dengan Kejadian Konflik Masal yang terjadi sepan-

ua

jang tahun 2014 di Papua Barat …………………………………… Gambar 3.8

21

Persentase Jumlah Tindak Kejahatan Konvensional (2) menurut Klasifikasi/Jenisnya di Papua Barat, 2015 ………...

Gambar 3.7

20

Persentase Jumlah Tindak Kejahatan Konvensional menurut Klasifikasi/Jenisnya di Papua Barat, 2015 …………………………..

Gambar 3.6

20

Kejadian Konflik Masal menurut inisiator penyelesaian kon-

23 24

ht

tp :// p

ap

flik tahun 2014 di Papua Barat …………………………………

22


v

ps .g o. id ra t. b ba ua ap tp :// p ht Statistik Kriminal Papua Barat Tahun 2015

1

BAB I PENDAHULUAN Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang

1.1

ps .g o. id

dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan Latar Belakang fisiologis maupuan psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam teori Hirarki, kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri (Potter dan

ra t. b

Patricia, 1997). Beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih mendasar daripada kebutuhan lainnya. Oleh karena itu beberapa kebutuhan harus

ba

dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Kebutuhan dasar manusia seperti

ua

makan ,air, keamanan dan cinta merupakan hal yang penting bagi

ap

manusia. Dalam mengaplikasikan kebutuhan dasar manusia tersebut dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar

tp :// p

manusia dalam mengaplikasikan ilmu keperawatan di dunia kesehatan. Besarnya kebutuhan dasar yang terpenuhi menentukan tingkat

ht

kesehatan dan posisi pada rentang sehat-sakit. Negara

secara jelas menjamin hak masyarakat untuk

mendapatkan rasa aman, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi..”Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Peryataan tersebut telah dijalaskan secara gamblang bahwa rasa aman semua warga negara telah dijamin oleh UUD 1945. Rasa aman juga


2

secara eksplisit tersirat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi (HAM) pada pasal 30 yang berbunyi “...Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman....”. Walaupun negara dan pemerintah sudah melindungi dan menjamin kemanan setiap warga negara, tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat berdampak langsung dalam memberikan rasa aman bagi warga

ps .g o. id

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dengan kejadian kriminal yang sekarang marak menjadi pembicaraan di media. Perkembangan tingkat kriminal itu sendiri sangatlah sulit untuk diukur. Kecenderungan penilaian tentang rasa aman itu sendiri lebih mengarah

ra t. b

kepada hal-hal negatif, seperti jumlah kejadian kejahatan di suatu daerah dengan indikasi apabila angka jumlah kejahatan meningkat,

ba

artinya tingkat keamanan di daerah tersebut menjadi buruk atau

ua

masyarakat daerah tersebut merasa semakin tidak aman.

ap

Keamanan merupakan salah satu faktor yang tak terpisahkan dari proses pembangunan di Papua Barat yang sedang berlangsung saat ini.

tp :// p

Pemerintah Daerah hendaknya dapat lebih apresiatif dalam melihat tingkat keamanan yang secara langsung mempengaruhi pembangunan

ht

di Papua Barat. Apabila tercipata kondisi yang aman dan kondusif, maka secara langsung akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan yang ditargetkan, serta warga akan melaksanakan aktifitas ekonomi dengan baik dan terbebas dari rasa takut.


3

1.2

Pengukuran tingkat keamanan sebagimana telah disebutkan

Maksud dan sebelumnya bahwa sangat luas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor Tujuan sosial ekonomi dan faktor lainnya. Penulisan Publikasi Statistik Kriminal Papua Barat 2015 ini untuk memperoleh suatu gambaran tingkat keamanan yang berkesinambungan. Dengan adanya publikasi ini ketersediaan data kemanan yang berkesinambungan tersebut dapat

ps .g o. id

dipakai sebagai alat ukur pembangunan serta analisis sektoral bidang keamanan di Papua Barat dalam kurun waktu yang dimaksud. Secara garis besar tujuan pembuatan publikasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara makro tentang situasi keamanan di

ra t. b

Papua Barat dalam kurun tiga tahun terakhir , dan secara eksplisit menjelaskan tentang jenis kejahatan serta kejadian perkelahian massal

ua

ba

yang terjadi di Papua Barat selama kurun waktu dimaksud.

Publikasi Statistik Kriminal Papua Barat ini menyajikan data dan

Ruang Lingkup

informasi tentang kejadian kejahatan, korban kejahatan yang terjadi di

tp :// p

ap

1.3

Papua Barat untuk tingkat kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Ketersediaan data dan indikator kejadian kejahatan, jenis kejahatan dan

ht

korban kejahatan disajikan tahun 2003-2015. Publikasi tahun 2015

berbeda dengan tahun sebelumnya karena sumber data yang dipakai dari Polda Papua Barat, sedangakan data tahun 2013-2015 merupakan data yang bersumber dari Kepolisian resort (Polres) kabupaten/kota. Untuk data kejadian perkelahian masal dan upaya warga menjaga keamanan disajikan tahun 2014 yang bersumber dari PODES 2014.


4

1.4

Sistematika penulisan publikasi ini terdiri dari empat bagian yang

Sistematika Penulisan

terdiri dari Bab 1 yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup serta sistematika penulisan publikasi. Bab 2 metodologi yang menyajikan tentang sumber data dan konsep dan definisi yang dipakai dalam publikasi ini. Bab 3 menyajikan tentang perkembangan kriminal di Papua Barat yang meliputi banyaknya

ps .g o. id

kejadian kejahatan, jenis-jenis tindak kejahatan serta korban kejahatan yang terjadi selam tiga tahun terakhir, serta informasi tentang perkelahian masal yang terjadi tahun 2014, dan pada bagian keempat menyajikan tentang upaya yang dilakukan warga untuk menjaga

ht

tp :// p

ap

ua

ba

ra t. b

keamanan.


5


6

BAB II METODOLOGI

2.1

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari beberapa

Sumber sumber diantaranya : Data 1. Polda Papua Barat, Polres/Polresta di Papua Barat yang mencakup

ps .g o. id

data jumlah kejadian kejahatan, jenis kejahatan, serta pelaku kejahatan yang bersumber dari data Survei Statistik POLKAM tahun 2013-2015

2. Data jenis dan jumlah kejadian konflik massal yang diolah dari raw

ba

ra t. b

data Podes 2014

ua

Survei Statistik Politik dan Keamanan (Polkam)

ap

Survei Statistik Politik dan Kemanan (POLKAM) merupakan

tp :// p

survei rutin yang diselenggarakan oleh BPS setiap tahun, dengan mengumpulkan data-data terkait politik dan keamanan. Responden/ sumber data dari survei POLKAM ini adalah instansi terkait yang antara

ht

lain mencakup Pemerintah Daerah (Pemda), Sekertaris Dewan

(Setwan), Kepolisian, KPU, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN). Untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal Papua Barat 2011 hanya diambil data yang bersumber dari Kepolisian level kabupaten/kota yang mencakup karakteristik kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan dan jumlah kerugian akibat tindak kejahatan.


7

Statistik Potensi Desa (Podes) 2011 Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan

ps .g o. id

Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT).

Respoden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan nara sumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan

ra t. b

desa), guru/kepala sekolah, petugas penyuluh pertanian (PPL) dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB). tentang

desa/kelurahan

ua

informasi

ba

Salah satu fungsi pendataan Podes adalah menyajikan data atau untuk

memenuhi

keperluan

ap

perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain

tp :// p

adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah desa/ kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan

ht

topografis, jumlah dan struktur penduduk, dan struktur perekonomian.

Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus. Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, mesjid, gereja


8

dan tempat ibadat lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, super market, KUD, sarana transportasi, Bank dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan dan konflik massal,

ht

tp :// p

ap

ua

ba

ra t. b

ps .g o. id

baik antar warga desa maupun antar desa.


9

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan

2.2

publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, Konsep dan Definisi konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep

ps .g o. id

dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

2.2.1. Konsep-Konsep Kriminalitas Dalam Laporan Data Kriminalitas

a. Tindak

ra t. b

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran kejahatan/kriminalitas

atau

pelanggaran

merupakan

ba

perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan

ap

Indonesia.

ua

KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di

tp :// p

b. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan

ht

ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

c. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :  Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah

diserahkan kepada jaksa.  Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang

waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang


10

 Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan

azaz Plichmatigheid.  Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.  Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.

B. Pelaku Kejahatan a. Pelaku Kejahatan adalah :

ps .g o. id

 Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

 Orang yang melakukan kejahatan.

 Orang yang turut melakukan kejahatan.

ra t. b

 Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.

 Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.

ua

ba

 Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

ap

b. Klasifikasi pelaku kejahatan menurut umur :  Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.

tp :// p

 Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.

ht

 Umum adalah anak-anak dan dewasa.

C. Tahanan Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.


11

D. Kerugian Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan. E. Korban

ps .g o. id

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan.

ra t. b

2.2.2. Konsep-Konsep Kriminalitas Dalam Susenas dan Podes

ba

A. Kejahatan/ Kriminalitas

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang

ua

dan Podes

ap

digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini

tp :// p

ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada

ht

pengakuan, pemahaman dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih terfokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.


12

B. Korban Kejahatan Konsep korban kejahatan

dalam Susenas adalah korban/

sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan

ps .g o. id

responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Rumah tangga korban kejahatan adalah rumah tangga yang selama setahun lalu pernah mengalami kejadian atau usaha/percobaan tindak kejahatan yang sasarannya adalah harta atau kekayaan milik

ra t. b

rumah tangga, misalnya pencurian televisi milik rumah tangga, pencurian ternak, termasuk pembunuhan terhadap salah satu anggota rumah

ba

tangga.

ua

Individu dikatakan sebagai korban kejahatan jika individu yang

ap

bersangkutan selama setahun yang lalu pernah mengalami kejadian

tp :// p

atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

ht

C. Konflik Massal Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk

pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:  Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara

kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.


13

 Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian

antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/ kelurahan/ nagari lainnya.  Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perke-

lahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.

ps .g o. id

 Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perke-

lahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.

 Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar

ra t. b

pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

 Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/

ba

etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.

ua

 Perkelahian Lainnya adalah perkelahian antar warga dengan

ap

pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar

2.3

tp :// p

aparat keamanan dan sebagainya.

 Angka Indeks Kejahatan ( It )

ht

Penjelasan Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t Teknis It = Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t0 X 100 2. Angka kejahatan per 10.000 Penduduk (Crime Rate) =

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t Jumlah penduduk


X 10.000

14

3. Skala waktu kejahatan tahun t (Crime clock) =

365 x 24 x 60 x 60 Jumlah peristiwa kejahatan tahun t

X (Detik)

4. Persentase penyelesaian Peristiwa Kejahatan (Crime clearence)

X 100 (%)

ps .g o. id

Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan

ht

tp :// p

ap

ua

ba

ra t. b

=


15


16

BAB III GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI PAPUA BARAT TAHUN 2015

3.1

cukup berfluktuatif. Kondisi criminal tahun 2015. Hal ini ditunjukan dengan jumlah tindak pidana yang meningkat tiap tahunnya. Dalam

ps .g o. id

Tingkat Perkembangan Kriminaliitas

Perkembangan kriminalitas di Papua Barat tahun 2012-2015

kurun waktu empat tahun terakhir (tahun 2012-2015), laju perubahan jumlah kejadian tindak pidana di Papua Barat meningkat sebesar

ra t. b

23,95 persen. Kondisi tingkat kriminal tahun 2015 dengan total kasus sebanyak 2.281 kasus adalah cermin keadaan keamanan yang tidak stabil. Tahun 2014 jumlah kasus 2.039 meningkat 242. Kondisi

ba

memprihatinkan yaitu kurun waktu tiga tahun terakhir (2013-2015)

Gambar 3.1

Jumlah Tindak Pidana di Papua Barat Tahun 2012-2015

ht

tp :// p

ap

ua

jumlah kasus kriminal selalu diatas 2000 kasus.

Sumber : Polda Papua Barat, Polres/Polresta Se-Papua Barat


17

Jumlah tindak kejahtan tahun 2015 dirinci menurut Kabupaten/Kota seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.2 berikut ini menunjukan suatu keprihatinan. Gambar 3.2

ra t. b

ps .g o. id

Jumlah Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota 2015

ba

Sumber : Polda Papua Barat

ua

Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua barat justru

ap

memiliki tingkat kejahatan tertinggi di Papua Barat dengan total kasus sebanyak 575 kasus. Kota Sorong dengan kepadatan penduduk

tp :// p

tertinggi kedua di Papua Barat memiliki jumlah tingkat kriminal yang sama dengan Kabupaten manokwari dengan jumlah kasus kejahatan

ht

sebanyak 555 Kasus. Kendati demikian Kota Sorong berhasil menekan laju jumlah tindak kejahatan di tahun 2015 cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan jumlah kasus 919 kasus. Kabupaten Teluk bintuni memiliki jumlah kasus terkecil se-Papua Barat dengan total 89 kasus.


18

3.2

Bentuk/jenis tindak kejahatan diklasifikasi menjadi 6 yakni kejahatan

Jenis Tindak konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kekayaan negara, Kejahatan kejahatan kontijensi, gangguan dan bencana alam/non alam. Data Polda Papua Barat tahun 2015 menyebutkan tingkat kejahatan tertinggi yaitu kejahatan konvensional dengan jumlah kasus mencapai 2.257 kasus atau 98,95 persen total kasus kejahatan selama tahun

ps .g o. id

2015. Jumlah kasus transnasional sebanyak 7 kasus, 16 kasus kekayaan Negara dan 1 kasus kejahatan kontijensi.  Kejahatan Konvensional

ra t. b

Kejahatan konvensional memiliki ciri-cir seperti tidak ada penggunaan Teknoogi Informasi secara langsung, alat bukti berupa bukti fisik

ba

( terbatas menurut pasal 184 KUHAP ), pelaku dan korban biasanya

ua

berada dalam satu tempat, pelaksanaan penyidikan melibatkan

ap

laboratorium computer, proses penyidikan dilakukan di dunianyata,

tp :// p

tidak ada penanganan komputer sebagai TKP dan dalam proses persidangan, keterangan ahli tidak menggunakan ahli TI. Jenis-jenis kejahatan konvensional berupa penganiayaan, pencurian,

ht

penipuan, penggelapan, KDRT, pembunuhan dll.

Jenis kejahatan konvensional di Papua Barat tahun 2015 tercatat sebanyak 399 kasus pencurian dengan pemberatan, pengeroyokan sebanyak 269 kasus, pencurian biasa 260 kasus, penganiayaan berat 195 kasus, penipuan 163 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 135 kasus.


19

Gambar 3.3

ra t. b


ps .g o. id

Persentase Jumlah Tindak Kejahatan Konvesioanal terhadap barang menurut klasifikasi/Jenisnya di Papua Barat, 2015

Jika dikelompokan menurut jenisnya, kejahatan konvensional tertinngi

ba

adalah jenis kejahatan pencurian (36,24%). Berikutnya kejahatan

ua

terhadap fisik manusia sebesar 26,36 persen.

ap

Setengah dari kasus pencurian di Papua Barat adalah pencurian dengan pemberatan. Kasus pencurian dengan kekerasan sekitar 16,50 persen

ht

tp :// p

dan pencurian biasa sebesar 31,78 persen.

Gambar 3.4

Persentase Jumlah Tindak Kejahatan Konvensional Pencurian menurut Klasifikasi/ Jenisnya di Papua Barat, 2015 Sumber : Polda Papua Barat


20

Gambar 3.5

ra t. b


ps .g o. id

Persentase Jumlah Tindak Kejahatan Konvensional menurut Klasifikasi/ Jenisnya di Papua Barat, 2015

Tindak kejahatan berikutnya yaitu tekait barang. Jenis tindakan

ba

kejahatan penipuan/perbuatan curang memiliki jumlah kasus tertinggi

ap

(26,53%).

ua

sekitar 41,58 persen dan berikutnya adalah kasus penggelapan

tp :// p

2. Kejahatan Transnasional Tindak kejahatan transnasional yang terjadi di Papua Barat selama

ht

tahun 2015 sebanyak 7 kasus yang terdiri dari 3 kasus Perdagangan manusia (Traffic in person) dan kasus transnasional lainnya sebanyak 4

kasus.


21

3. Kejahatan terhadap harta kekayaan negara Jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara selama tahun 2015 di Papua Barat sebanyak 16 kasus kejahatan. Adapun jumlah kejahatan Terbanyak yaitu kasus imigrasi (8 kasus), kasus BBM illegal (6 kasus), kasus penyeludupan 1 kasus dan 1 kasus lagi terkait pajak.

ps .g o. id

4. Kejahatan Kontinjensi

Kejahatan Kontinjensi selama tahun 2015 hanya berjumlah 1 kasus yaitu

ra t. b

kasus perkelahian antar pelajar/mahasiswa.

Gambar 3.6

ht

tp :// p

ap

ua

ba

Persentase Jumlah Tindak Kejahatan Konvensional (2) menurut Klasifikasi/Jenisnya di Papua Barat, 2015



22

3.3

Lingkungan aman adalah dambaan semua masyarakat Indonesia. Tetapi

Fenomena Konflik Massal Tahun 2014

ternyata keadaan aman yang diidamkan belum terpenuhi sepenuhnya. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah konflik yang muncul di lingkungan rumah tangga. Perkelahian antar warga masih terjadi, perkelahian pelajar sering kita lihat, pertentangan antar suku masih terjadi dan yang paling sering dilihat adalah bentrok warga dengan

ps .g o. id

aparat penegak hukum.

Konflik yang muncul di masayarakat bisa diukur dari statistik konflik yang bisa dikeluarkan dari sensus desa POTENSI DESA (Podes) yang

ra t. b

dilakukan BPS. Data terakhir diukur pada tahun 2014. Gambar 3.7

ht

tp :// p

ap

ua

ba

Jumlah Desa dengan Kejadian Konflik Masal yang terjadi sepanjang tahun 2014 di Papua Barat

Sumber : Podes 2014

Secara keseluruhan, terdapat 59 desa/kelurahan (3,37%) total desa/ kelurahan di Papua Barat yang pernah terjadi konflik di masyarakatnya.


23

yang terjadi sepanjang tahun 2014. Kabupaten teluk Wondama dan Kabupaten Sorong Selatan adalah wilayah dengan jumlah desa dengan kejadian konflik masal terbanyak se-Papua Barat. Dari 75 desa yang mengalami konflik masal, persentase penyelesaian konflik sebesar 97,96 persen terselesaikan dan 2,04 persen tidak dapat terselesaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa modal sosial dalam

ps .g o. id

masyarakat perlu ditanamkan lebih baik lagi, sehingga penyelesaian masalah atau konflik dalam masyarakat dapat terselesaikan dan tidak berbuntut panjang.

ra t. b

Untuk inisiator yang aktif dalam menyelesaikan masalah,persentase terbanyak adalah tokoh masyarakat (38,54 persen) dan aparat keamanan (27,08 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa konflik masal

ba

yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat apabila tokoh masyarakat

tp :// p

ap

ua

atau tokoh agama yang menyelesaikan konflik.

ht

Gambar 3.8

Jumlah Desa dengan Kejadian Konflik Masal menurut inisiator penyelesaian konflik tahun 2014 di Papua Barat Sumber : Podes 2014


24

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana (Crime Total) di Papua Barat Tahun 2013-2015

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

290

Kaimana

130

Teluk Wondama

58

Teluk Bintuni

55

Manokwari

tp :// p

ap

ua

Sorong Kota Sorong

270

204

163

99

106

114

89

678

-

575

172

170

121

162

222

297

48

82

105

669

919

555

2.262

2.039

2.281

ba

Sorong Selatan Raja Ampat

229

ra t. b

Fakfak

ps .g o. id

Kabupaten/Kota

Papua Barat

ht

Sumber : Polres/Polresta Se-Papua Barat Catatan : Data Tahun 2015 bersumber dari POLDA Papua Barat


25

Tabel 2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan di Papua Barat Tahun 2013-2015

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

270

64

Kaimana

105

171

74

Teluk Wondama

45

83

23

Teluk Bintuni

39

83

21

525

-

82

99

109

24

99

146

110

44

75

30

393

589

123

1,619

1,476

551

ra t. b

220

ba

Fakfak

Manokwari


tp :// p

ap

Kota Sorong

ua

Sorong

Papua Barat

ps .g o. id

Kabupaten/Kota

ht



26

Tabel 3. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (Clearence Rate) di Papua Barat Tahun 2013-2015

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

Fakfak

93.10

Kaimana

80.77

Teluk Wondama

77.59

Teluk Bintuni

70.91

ps .g o. id

Kabupaten/Kota

23.70

84.00

45.39

83.80

21.69

72.17

23.59

77.43

-

14.74

57.56

64.12

19.83

61.11

66.00

37.03

91.67

63.50

28.57

58.57

64.09

22.16

64.73

72.39

24,36

ra t. b

96.00

Manokwari

ba


tp :// p

ap

Kota Sorong

ua

Sorong

Papua Barat

ht



27

Tabel 4. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (Crime clock) di Papua Barat Tahun 2013-2014 2013

2014

(1)

(2)

(3)

Fakfak

32.07’44”

13.77’11”

Kaimana

69.21”36”

42.56’24”

Teluk Wondama

6.37”29”

3.18’54”

144.15'06"

-

ra t. b

ps .g o. id

Kabupaten/Kota

13.23”24”

-

50.39’05”

50.21’10”

53.19”12”

39.27’36”

182.15’00”

163.35’5”

13.05’24”

10.15’36”

-

-

Teluk Bintuni Manokwari Sorong

ua

Raja Ampat

ba

Sorong Selatan

tp :// p

ap

Kota Sorong

Papua Barat

ht



28

Tabel 5. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (Crime Rate) per 100.000 penduduk Tahun 2013-2014 2013

2014

(1)

(2)

(3)

ps .g o. id

Kabupaten/Kota

37.66

96.00

Kaimana

238.00

3.00

Teluk Wondama

20.60

2.85

Teluk Bintuni

1.55

-

ra t. b

Fakfak

Manokwari Sorong Selatan

22.83

22.53

106.00

145.00

-

30.50

23.32

32.04

-

-

tp :// p

ap

Kota Sorong

ua

Raja Ampat

-

ba

Sorong

27.80

Papua Barat

ht



29

Tabel 6. Jumlah Kejahatan Konvensional menurut jenisnya di Papua Barat Tahun 2015 Jumlah Tindak Kejahatan

(1)

(2)

ps .g o. id

Jenis Kejahatan

TERHADAP KETERTIBAN UMUM / PENGEROYOKAN MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM

269 0 0

KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN

9

MEMBERI SUAP

1 0

PEMALSUAN MATERAI

0

PEMALSUAN SURAT

13

PERJINAHAN

36

PERKOSAAN

22

PERMAINAN JUDI

17

PENGHINAAN

43

PENCULIKAN

5

PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN KEJAHATAN TERHADAP JIWA ORANG/PEMBUNUHAN

36

PENGANIAYAAN BIASA

0

ht

ap

ua

ba

SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

tp :// p

ra t. b

SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN

Papua Barat

1

452



30

Lanjutan Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan

(1)

(2)

ps .g o. id

Jenis Kejahatan

PENGANIAYAAN RINGAN PENGANIAYAAN BERAT

0 195 15

MENGAKIBATKAN ORANG LUKA / LAKA LANTAS

18

ra t. b

MENGAKIBATKAN ORANG MATI / LAKA LANTAS PENCURIAN BIASA

260 399

PENCURIAN RINGAN

24

ba

PENCURIAN DG PEMBERATAN

135

PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

20

ua

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

104

PENIPUAN/PERBUATAN CURANG

163

MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG

77

MENERIMA SUAP

2

tp :// p

ap

PENGGELAPAN

ht

9

PENADAHAN UUPA

72

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

72

PENYALAHGUNAAN SENJATA API/BAHAN PELEDAK

8

KEJAHATAN NARKOTIKA (DLM.NEGERI/LOKAL)

8

Papua Barat

1.581



31

Lanjutan Tabel 6.

Jenis Kejahatan

Jumlah Tindak Kejahatan

(1)

(2)

4

TERORISME (DLM.NEGERI/LOKAL)

0

ps .g o. id

KEJAHATAN PSIKOTROPIKA (DLM.NEGERI/LOKAL)

PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEGERI/LOKAL)

0

PERDAGANGAN MANUSIA ATAU TRAFFICKING IN PERSON

0 10

HKI

0

0

KEJAHATAN DUNIA MAYA/CYBERCRIME (DLM.NEG/LOKAL)

0

KEJAHATAN PASAR MODAL

0

CURANMOR R2

56

CURANMOR R4

0

CURAS SENPI

1

CURAS SAJAM

2

tp :// p

ua

ba

PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY (DLM.NEG/LOKAL)

ap

ra t. b

MELARIKAN PEREMPUAN / GADIS

0

THDP KAM NEGARA

0

THDP PRES/WA

0

UANG PALSU

0

ht

OBAT KERAS PEMILIKAN SENPI ILEGAL / HANDAK / SAJAM

Papua Barat

0

73



32

Lanjutan Tabel 6.

Jenis Kejahatan


(1)

(2)

0

HAN BERBAHAYA

0

ps .g o. id

MENELANTARKAN ORG YG MENJADI TANGGUNG JWBNYA PENYELUNDUPAN

ra t. b

PERBANKAN POA PROD & DAGANG

1 0 0

1 0 0

PEMBAJAKAN

0

KENAKALAN RMJ

0

KARA KONEKSITAS

0

LAKA KA

0

tp :// p

ap

CURI KAYU

ua

CURWAT TLP

ba

SARA

1

0

ABORSI

3

MIRAS

1

THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA

0

ht

LAKA LAUT LAKA UDARA

0

Papua Barat

7



33

Lanjutan Tabel 6.

Jenis Kejahatan


(1)

(2)

0

THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN

8

MERSK, GAR KESOPANAN/KESSLAAN DI MK UMUM

0

PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA

0

ps .g o. id

THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN

0

PENYEROBOTAN TANAH

19

ra t. b

MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK

0

LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)

0

LAKA LANTAS KORBAN MATI

2 0

ap

ua

ba

PENERBITAN DAN PERCETAKAN

108

LAKA UDARA KORBAN MATI

0

LEDAKAN BOM

0

LAKA KERETA API KORBAN MATI

tp :// p

LAKA LAUT KORBAN MATI

0

PREMANISME

0

GUL POK ANARKIS

0

GUL POK RADIKAL

0

ht

PENGANCAMAN KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA

Papua Barat

0

138



34


(1)

(2)

ps .g o. id

Jenis Kejahatan

CABUL TKI ILLEGAL IMIGRAN GELAP UNJUK RASA RAWAN

ra t. b

UNJUK RASA AMAN

ba

Papua Barat

0 0 0 7 0

7

ht

tp :// p

ap

ua



35

Tabel 7. Jumlah Kejahatan Transnasional menurut jenisnya di Papua Barat Tahun 2015 Jumlah Tindak Kejahatan

(1)

(2)

NARKOTIKA TERORISME

ra t. b

IMIGRAN GELAP

ps .g o. id

Jenis Kejahatan

0 0 0

PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON

3

PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY

0 0

PENYELUNDUPAN HEWAN

0

PELINTAS BATAS ILLEGAL

0

PSIKOTROPIKA

0

tp :// p

ap

ua

ba

KEJAHATAN DUNIA MAYA / CYBER CRIME

ht

KEJAHATAN TRANS NASIONAL LAINNYA

Papua Barat

4

7



36

Tabel 8. Jumlah Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara menurut jenisnya di Papua Barat Tahun 2015 Jumlah Tindak Kejahatan

(1)

(2)

KORUPSI ILLEGAL LOGGING

ra t. b

ILLEGAL FISHING ILLEGAL MINING

ba

LINGKUNGAN HIDUP

ua

FISKAL BBM ILLEGAL

ps .g o. id

Jenis Kejahatan

0 0 0 0 0 0 6 1

CUKAI

0

ap

PENYELUNDUPAN

0

KARANTINA

0

PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

0

IMIGRASI

8

LALULINTAS PAJAK

0

PEL DI LANDAS KONTINEN INDONESIA

0

ht

tp :// p

TELEKOMUNIKASI

1

Papua Barat

16



37


(1)

(2)

PEL DI WIL ZEE INDONESIA PEL KETENTUAN PERIKANAN PEL WIL PERAIRAN

ps .g o. id

Jenis Kejahatan

ra t. b

KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA HAKI

ba

Papua Barat

0 0 0 0 0

0

ht

tp :// p

ap

ua



38

Tabel 9. Jumlah Kejahatan Terhadap Berimplikasi Kontinjensi menurut jenisnya di Papua Barat Tahun 2015 Jumlah Tindak Kejahatan

(1)

(2)

ps .g o. id

Jenis Kejahatan

KONFLIK SARA / PENODAAN AGAMA (PENCEMARAN

0

SEPARATISME

0

ra t. b

THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR

0 0

KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT

0

BENTROK MASSA

ba

TERHADAP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES

0 6

UNJUK RASA ANARKIS

1

PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA

0

ap

ua

PEMOGOKAN BURUH

0

KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA

0

ht

tp :// p

PERKELAHIAN ANTAR POK / KAMPUNG

Papua Barat

16



39

Tabel 10. Jumlah dan Persentse Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Pekelahian Massal di Wilayahnya Tahun 2014

N

N

%

N

%

(2)

(3)

(2)

(3)

121

98.37

123

100.00

85

98.84

86

100.00

(3)

Fakfak

2

4.07

Kaimana

1

1.16

Teluk Wondama

20

20.78

57

74.03

77

100.00

Teluk Bintuni

2

0.84

236

99.16

238

100.00

Manokwari

9

151

94.38

160

100.00

12.40

112

92.56

121

100.00

2

1.42

139

98.58

141

100.00

Raja Ampat

0

0.00

121

100.00

121

100.00

Tambrauw

4

5.26

72

94.74

76

100.00

Maybrat

3

0.64

154

98.09

157

100.00

7

21.05

50

87.72

57

100.00

10

5.59

169

94.41

179

100.00

6

35.48

25

80.65

31

100.00

75

4.79

1.492

95.21

1567

100.00

ht

tp :// p

Sorong

9

ap

Sorong Selatan

Manokwari Selatan Pegunungan Arfak

Kota Sorong Papua Barat

ba

ra t. b

(2)

10.63

ua

(1)

%

Jumlah Desa/ Kelurahan

ps .g o. id

Kabupaten/ Kota

Tidak Ada Kejadian Perkelahian Massal

Ada Kejadian Perkelahian Massal

Sumber : Podes 2014


40

Tabel 11. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang Lalu Menjadi Lokasi Konflik Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pekelahian Massal Tahun 2014 Warga Dengan Aparat Keamanan

Warga Dengan Aparat Pemerintah

(3)

(4)

(5)

Fakfak

-

1

-

-

Kaimana

1

-

-

-

Teluk Wondama

7

9

1

1

Teluk Bintuni

1

1

-

-

Manokwari

8

1

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tambrauw

4

-

-

-

Maybrat

2

1

-

-

2

3

1

1

4

5

1

-

3

-

3

-

36

23

6

2

tp :// p

Raja Ampat

ap

Sorong

ua

Sorong Selatan

ht

Manokwari Selatan Pegunungan Arfak Kota Sorong

Papua Barat

ra t. b

(2)

ba

(1)

Warga Antar Desa/ Kelurahan

ps .g o. id

Antar Kabupaten/Kota Kelompok Warga

Sumber : Podes 2014


41

Lanjutan Tabel 11.

Kabupaten/Kota

Antar Pelajar/ Antar Suku Mahasiswa

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(3)

Fakfak

-

-

1

2

Kaimana

-

Teluk Wondama

1

Teluk Bintuni

-

Manokwari

-

Sorong Selatan

-

Sorong

-

ps .g o. id

(1)

Lainnya

-

1

1

-

20

-

-

2

-

-

9

2

1

9

1

1

2

-

-

-

0

-

-

-

4

-

-

-

3

-

-

-

7

Pegunungan Arfak

-

-

-

10

Kota Sorong

-

-

-

6

1

4

3

75

ba

tp :// p

Maybrat

ua

Tambrauw

ap

Raja Ampat

ra t. b

-

ht

Manokwari Selatan

Papua Barat Sumber : Podes 2014


42

Tabel 12. Persentase Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang Lalu Menjadi Lokasi Konflik Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pekelahian Massal Tahun 2014 Warga Dengan Aparat Keamanan

Warga Dengan Aparat Pemerintah

(3)

(4)

(5)

0.00

50.00

0.00

0.00

Kaimana

100.00

0.00

0.00

0.00

Teluk Wondama

35.00

45.00

5.00

5.00

Teluk Bintuni

50.00

50.00

0.00

0.00

Manokwari

88.89

11.11

0.00

0.00

Sorong Selatan

44.44

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tambrauw

100.00

0.00

0.00

0.00

Maybrat

66.67

33.33

0.00

0.00

28.57

42.86

14.29

14.29

40.00

50.00

10.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

48.00

30.67

8.00

2.67

(1)

(2)

tp :// p

Raja Ampat

ba

ua

ap

Sorong

ra t. b

Fakfak

ht

Manokwari Selatan Pegunungan Arfak Kota Sorong

Papua Barat

Warga Antar Desa/ Kelurahan

ps .g o. id

Antar Kabupaten/Kota Kelompok Warga

Sumber : Podes 2014


43

Antar Pelajar/ Mahasiswa

Antar Suku

Lainnya

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

Fakfak

0.00

0.00

50.00

100.00

Kaimana

0.00

0.00

0.00

100.00

Teluk Wondama

5.00

5.00

0.00

100.00

Teluk Bintuni

0.00

0.00

0.00

100.00

Manokwari

0.00

0.00

100.00

Sorong Selatan

0.00

ra t. b

0.00

22.22

11.11

100.00

Sorong

0.00

ba

50.00

50.00

100.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

100.00

Maybrat

0.00

0.00

0.00

100.00

Manokwari Selatan

0.00

0.00

0.00

100.00

Pegunungan Arfak

0.00

0.00

0.00

100.00

Kota Sorong

0.00

0.00

0.00

100.00

1.33

5.33

4.00

100.00

ht

tp :// p

Tambrauw

ap

Raja Ampat

Papua Barat

ps .g o. id

Kabupaten/Kota

ua

Lanjutan Tabel 12.

Sumber : Podes 2014


44

Tabel 13. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Selama Tahun yang Lalu Menjadi Lokasi Konflik Perkelahian Massal dan Cara Penyelesaian Konflik Tahun 2014

Cara Penyelesaian Perkelahian Massal Kabupaten/Kota Dengan Inisiator (1)

%

(2)

(3)

ps .g o. id

N

Tanpa Inisiator

Jumlah Desa/ Kelurahan

N

%

N

%

(2)

(3)

(2)

(3)

0

0.00

5

100.00

0

0.00

1

100.00

5

100.00

Kaimana

1

100.00

Teluk Wondama

16

100.00

0

0.00

16

100.00

Teluk Bintuni

2

100.00

0

0.00

2

100.00

Manokwari

17

0

0.00

17

100.00

ba

ua

100.00

15

100.00

0

0.00

15

100.00

2

100.00

0

0.00

2

100.00

0

0.00

0

0.00

0

-

Tambrauw

4

100.00

0

0.00

4

100.00

Maybrat

1

33.33

2

66.67

3

100.00

12

100.00

0

0.00

12

100.00

10

100.00

0

0.00

10

100.00

11

100.00

0

0.00

11

100.00

96

97.96

2

2.04

98

100.00

Sorong

ht

tp :// p

Raja Ampat

ap

Sorong Selatan

ra t. b

Fakfak

Manokwari Selatan Pegunungan Arfak

Kota Sorong Papua Barat Sumber : Podes 2014


45

Tabel 14. Persentase Desa/Kelurahan yang Menjadi Lokasi Konflik Perkelahian Menurut Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tahun 2014 Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Pekelahian Massal Aparat Keamanan N (1)

(2)

%

Aparat Pemerintah

ps .g o. id

Kabupaten/ Kota

Tokoh Masyarakat

N

%

N

%

(4)

(5)

(6)

(7)

1

20.00

2

40.00

0

0.00

0

0.00

25.00

5

31.25

5

31.25

100.00

0

0.00

0

0.00

(3)

1

20.00

Kaimana

1

100.00

Teluk Wondama

4

Teluk Bintuni

2

Manokwari

4

23.53

4

23.53

6

35.29

3

20.00

4

26.67

8

53.33

2

100.00

0

0.00

0

0.00

Raja Ampat

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Tambrauw

2

50.00

1

25.00

1

25.00

Maybrat

0

0.00

0

0.00

1

100.00

Manokwari Selatan

3

25.00

3

25.00

3

25.00

Pegunungan Arfak

0

0.00

0

0.00

7

70.00

Kota Sorong

4

36.36

1

9.09

4

36.36

26

27.08

19

19.79

37

38.54

ua

ba

ht

tp :// p

ap

Sorong Selatan Sorong

ra t. b

Fakfak



46

Lanjutan Tabel 14. Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Pekelahian Massal

Tokoh Agama

N (2)

(3)

1

20.00

Kaimana

0

0.00

Teluk Wondama

1

Teluk Bintuni

0

Manokwari

3

Jumlah

N

%

N

%

(4)

(5)

(6)

(7)

0

0.00

5

100.00

0

0.00

1

100.00

ra t. b

Fakfak

ua

(1)

%

Lainnya

ps .g o. id

Kabupaten/ Kota

1

6.25

16

100.00

0.00

0

0.00

2

100.00

17.65

0

0.00

17

100.00

0.00

0

0.00

15

100.00

0

0.00

0

0.00

2

100.00

Raja Ampat

0

0.00

0

0.00

0

-

Tambrauw

0

0.00

0

0.00

4

100.00

Maybrat

0

0.00

0

0.00

1

100.00

Manokwari Selatan

3

25.00

0

0.00

12

100.00

Pegunungan Arfak

0

0.00

3

30.00

10

100.00

Kota Sorong

0

0.00

2

18.18

11

100.00

8

8.33

6

6.25

96

100.00

ba

6.25

ht

tp :// p

Sorong

0

ap

Sorong Selatan



47

ap

tp :// p

ht ua ba

ps .g o. id

ra t. b

No title

Recommend Documents