http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/tinggi_tingkat_kelulusan_s1_akuntansi_dalam_ujian_cpa.php diakses 17 Pebruari 2014 (08:40) Tinggi Tingkat Kelulusan S1 Akuntansi Dalam Ujian CPA! Jakarta, 12 November 2013. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Takosunaryo, memaparkan bahwa tingkat kelulusan peserta ujian CPA of Indonesia yang berlatarbelakang pendidikan S1 akuntansi saja tinggi bahkan melebihi rata-rata tingkat kelulusan pada periode ujian Augustus – September 2013 ini. Demikian penjelasan Tarko dalam acara Diskusi Nasional Akuntan dengan tema “Penyatuan Visi Pendidikan Akuntansi dan Profesi Akuntan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di Surabaya, 9 Nopember 2013 bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dalam kesempatan diskusi yang dihadiri para akademisi, dosen, ketua jurusan akuntansi, pengelola program PPAK dari seluruh Indonesia tersebut, Tarko memaparkan tingkat kelulusan hasil ujian CPA of Indonesia periode Agustus-September 2013. Seperti diketahui bahwa sejak 1 September 2013, syarat untuk mengikuti ujian CPA of Indonesia telah diubah, semula peserta diharuskan memiliki register Akuntan terlebih dahulu sebelum ujian diubah menjadi cukup sarjana S1 akuntansi saja dapat mengikuti ujian CPA. Selain itu IAPI juga meluncurkan program free dua mata ujian bagi staf KAP yang direkomendasikan oleh pimpinan KAP. “Peserta ujian CPA of Indonesia pada periode ini sebanyak 372 peserta, dengan rata-rata tingkat kelulusan secara umum sebesar 12%. Sedangkan untuk peserta yang direkomendasikan KAP tingkat kelulusannya lebih tinggi lagi, karena telah melalui seleksi terlebih dahulu oleh pimpinan KAP,” ujar Tarko dalam kesempatan diskusi yang dipandu oleh Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono selaku Ketua IAI Wilayah Jawa Timur. Tarko menjelaskan bahwa peserta rekomendasi KAP yang menempuh 310 mata ujian terbagi dalam dua kategori, yaitu: peserta yang memiliki register Akuntan dan peserta yang hanya memiliki ijazah S1 akuntansi saja. “Tingkat kelulusan peserta ujian pemegang register Akuntan sebesar 16%, sedangkan peserta dengan latar belakang S1 akuntansi saja tingkat kelulusannya 21%. Hal ini paling tidak menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kelulusan peserta ujian dengan latar belakang PPAK atau hanya S1 akuntansi saja, bahkan tingkat kelulusannya lebih tinggi”, terang Tarko. Tarko juga menjelaskan bahwa dari peserta rekomendasi KAP yang lulus mata ujian, sebanyak 62% peserta berlatar belakang S1 akuntansi saja usianya masih dibawah 30 tahun, sedangkan untuk peserta dengan latar belakang register Akuntan sebanyak 40% berusia kurang dari 30 tahun. Hal ini menunjukan bahwa semakin cepat menempuh ujian bagi lulusan pendidikan akuntansi semakin besar peluangnya untuk lulus ujian CPA. “Kami menyarankan agar para lulusan sarjana akuntansi segera untuk ujian CPA begitu selesai pendidikan, dan tidak perlu menunda-nunda lagi karena masih fresh. Ini berdasarkan data hasil ujian tersebut”, terang Tarko. Selain untuk menyikapi perkembangan profesi yang terjadi, penyelenggaraan Diskusi Nasional Akuntan tersebut juga dalam rangka untuk menyikapi perkembangan profesi akuntan di Indonesia yang tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Dalam acara tersebut, Tarko menjelaskan berbagai hal tentang IAPI dan CPA of Indonesia yang mendapat respon positif dari para hadirin. Acara diskusi tersebut juga menghadirkan pembicara lainnya, yaitu: DR. Poppy Sofia dari Otoritas Jasa Keuangan, DR. Khomsiyah Ketua DSAP – IAI, DR. Dwi Martani dari IAI-KAPd, Prof. Dr. M. Syafrudin dari BAN PT, Prof. DR. Ainun Na’im Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta Agus Suparto dari Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan RI. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/iapi_siap_menjadi_anggota_ifac.php diakses 17 Pebruari 2014 (08:50) IAPI Siap Menjadi Anggota IFAC
1
IAPI NEWS IAPI Siap Menjadi Anggota IFAC Jakarta, 22 Januari 2014. Tanggal 31 Desember 2013 lalu, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) resmi mengajukan berkas permohonan menjadi anggota International Federation of Accountants (IFAC) yang bermarkas di New York – USA. Proses registrasi ke IFAC tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Pengurus IAPI periode 2008 – 2012 yang telah disampaikan kepada anggota dalam Rapat Umum Anggota 12 Desember 2012. Saat itu pengajuan berkas permohonan ke IFAC ditunda untuk sementara waktu. Setelah terpilihnya Pengurus IAPI yang definitif (periode 2013 – 2017) pada 5 Juni 2013 yang lalu, Pengurus semakin fokus untuk segera merealisasikan rencana untuk menjadi anggota IFAC. Semua persiapan dimatangkan, terutama dalam penyiapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Keputusan untuk IAPI menjadi anggota IFAC juga dilatarbelakangi dengan hasil Kongres Luar Biasa IAI tanggal 27 Juni 2012 yang memutuskan untuk mengembalikan keanggotaan IAI pada perorangan. Perubahan status keanggotaan IAI tersebut menimbulkan implikasi bahwa IAPI yang selama ini merupakan anggota asosiasi di IAI, kini diposisikan sebagai mitra sejajar yang memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk membangun profesi yang lebih baik. Ketua IAPI – Tarkosunaryo mengatakan bahwa dampak dari perubahan status keanggotaan IAI tersebut mengakibatkan IAPI tidak serta merta masih dianggap sebagai anggota IFAC. Padahal dalam pemenuhan Statements of Membership Obligations (SMO) yang ditetapkan oleh IFAC, sebagian besar ada di profesi akuntan publik. “Untuk itu sudah saatnya IAPI secara mandiri mendaftar menjadi anggota IFAC. Apalagi dalam ketentuan yang berlaku di IFAC, membolehkan satu negara memiliki lebih dari satu asosiasi yang terdaftar di IFAC. Selain itu dengan menjadi anggota IFAC tentunya ada benefit yang diperoleh, seperti sebagai bentuk pengakuan kesetaraan profesi Akuntan Publik di Indonesia dengan profesi global, serta menambah daya tarik profesi dan pengenalan CPA of Indonesia, termasuk untuk kemudahan peningkatan kualitas profesi”, demikian ujar Tarko. Menurut Ahmadi Hadibroto – anggota IFAC Board, "...keputusan Pengurus IAPI untuk tidak menunda lagi pengajuan IAPI untuk menjadi anggota IFAC sangat tepat. Secara teknis IAPI seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota IFAC, terutama dalam hal pemenuhan SMO karena bersama-sama dengan IAI hal ini sudah dilakukan. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan untuk IAPI bisa langsung menjadi full member, atau jika harus terlebih dahulu menjadi associate member, yang merupakan jalur normal untuk menjadi anggota IFAC, status sebagai associate member tersebut bisa jadi hanya selama satu tahun. Bedanya associate atau full member adalah associate belum punya hak suara, selebihnya sama. Namun demikian perlu diketahui bahwa karena IAI sudah terlebih dahulu menjadi anggota IFAC, maka sesuai peraturan yang berlaku di IFAC bahwa apabila telah ada asosiasi dalam suatu negara yang sudah menjadi anggota IFAC, asosiasi tersebut harus mensponsori asosiasi lain yang akan menjadi anggota IFAC.”, demikian jelas Ahmadi. Mengenai sponsor dari IAI, pada tanggal 30 Desember 2013 IAPI telah menerima surat sponsor sebagaimana dimaksud beserta Attestation of Support and Report on IAPI, sehingga tepat sebelum deadline IAPI berhasil mengirimkan aplikasi pendaftaran secara lengkap ke IFAC. Hal ini sesuai korespondensi yang langsung dilakukan oleh Irhoan Tanudiredja – anggota kepengurusan IAPI Bidang Hubungan Internasional – kepada Marta Russell, Technical Manager, Member Body Development IFAC. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/jurusan_akuntansi_perlu_update_kurikulum.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:00) Jurusan Akuntansi Perlu Update Kurikulum IAPI NEWS Jurusan Akuntansi Perlu Update Kurikulum
2
Jakarta, 22 Januari 2014. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terlibat aktif dan sangat peduli terhadap pengembangan di sektor hulu profesi, yaitu universitas/perguruan tinggi. Kampus perlu menyesuaikan kurikulum agar lulusannya dapat memenuhi kebutuhan profesi. Hal ini diperlukan sebagai respon terhadap perkembangan yang cepat standar akuntansi dan auditing, serta profesi secara umum. Demikian disampaikan Ketua IAPI – Tarkosunaryo dalam acara diskusi profesi Akuntan Publik dan program S1 jurusan akuntansi yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung, Rabu 15 Januari 2014. Tujuan utama diadakannya kegiatan diskusi tersebut dikarenakan Unpad akan mereview kembali silabus S1 akuntansi. Dalam acara diskusi tersebut, Tarko berkesempatan memberikan pemaparan terkait pelaksanaan CPA of Indonesia Exam oleh IAPI sebagai respon terhadap amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang penetapan IAPI sebagai Asosisasi Profesi Akuntan Publik yang memiliki kewenangan antara lain menyelenggarakan ujian profesi Akuntan Publik. “Ujian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses sertifikasi CPA of Indonesia yang diselenggarakan di IAPI, serta bertujuan untuk menguji kompetensi individu yang akan berprofesi, atau menginginkan untuk memiliki keahlian yang diperlukan sebagai Akuntan Publik. Sedangkan materi ujian CPA of Indonesia mengacu pada International Education Standards – IFAC.”, demikian terang Tarko. Lebih lanjut Tarko menjelaskan bahwa sejak November 2012, CPA of Indonesia Exam dilaksanakan dengan
Computer Based Test (CBT), secara online melalui testing center yang direkomendasikan. Penyelenggaraan CBT CPA of Indonesia bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada anggota dan calon anggota melalui ujian sertifikasi yang fleksibel, konsisten, equal treatment, aman, dan kualitas yang setara dengan ujian CPA yang diselenggarakan asosiasi akuntan publik negara lain. Peserta dapat mengikuti ujian di testing center di seluruh dunia yang menyelenggarakan CPA of Indonesia Exam sepanjang tahun. Syarat peserta yang akan mengikuti ujian minimal berpendidikan S1/D4 akuntansi.
Proses sertifikasi Akuntan Publik termasuk melalui CPA of Indonesia Exam dilakukan dalam rangka untuk memenuhi area kompetensi, yaitu melalui mekanisme ujian dan mekanisme penilaian pengalaman kerja. Untuk menjalankan profesi sebagai Akuntan Publik seseorang harus memiliki kompetensi profesional di bidang auditing dan asurans, yaitu: (1) memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bidang lain yang relevan; (2) memiliki keahlian profesional meliputi keahlian secara intelektual, hubungan personal dan komunikasi yang baik, serta kemampuan dalam berorganisasi; dan (3) memiliki nilai-nilai profesional, etika dan perilaku, yaitu skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional, prinsip-prinsip etika, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Aspek kompetensi tersebut dapat ditempuh melalui dunia pendidikan di bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bidang terkait yang dibuktikan melalui lulus ujian CPA of Indonesia; serta pengalaman kerja penugasan bidang asurans. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia profesi Akuntan Publik yang lebih baik, IAPI memberikan masukan dan pandangan terhadap hal-hal penting yang harus disiapkan sehingga lulusan S1 Unpad dapat memenuhi ekspektasi kebutuhan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk itu Tarkosunaryo menyampaikan rekomendasi bahwa agar kurikulum S1 akuntansi dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di KAP terutama untuk level staf junior di KAP yg memiliki kompetensi aspek-aspek mendasar teknikal, professional skills, etika dan nilai-nilai profesional, serta pentingnya menanamkan semangat untuk memperbaharui perkembangan teknis bidang akuntansi, dan bidang lain yang relevan. Semangat tersebut perlu ditanamkan sejak mahasiswa agar setelah lulus tahu bagaimana melakukan update kompetensi, mengingat materi yang diajarkan di dunia kampus sudah menjadi usang ketika yang bersangkutan masuk ke dunia kerja. Jurusan akuntansi program studi di kampus tidak harus mengikuti sama persis dengan silabus ujian CPA of Indonesia, namun kurikulum S1 perlu dirancang guna mempersiapkan agar lulusannya lebih siap untuk mengikuti ujian. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/ketut_muliartha_terpilih_sebagai_ketua_korwil_bali_dan_nusa_ten ggara.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:10)
3
Ketut Muliartha Terpilih Sebagai Ketua Korwil Bali dan Nusa Tenggara Jakarta, 10 September 2013. Sesuai kebijakan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk memperluas jangkauan pelayanan anggota di daerah, maka untuk pertama kalinya anggota di wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki Kordinator Wilayah (Korwil) sendiri. Dalam proses pemilihan yang dihadiri oleh Pengurus IAPI Hari Purwantono dan berlangsung di Hotel Puri Ayu di Denpasar Bali pada tanggal 9 September 2013, Ketut Muliartha RM terpilih menjadi Ketua Korwil Bali dan Nusa Tenggara periode 2013-2017. Sebelum dilaksanakan pemilihan Korwil, anggota IAPI wilayah Bali dan Nusa Tenggara terlebih dahulu mengikuti PPL “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan ETAP Sesuai SAK Terkini serta Aplikasinya terhadap BPR dan PDAM”. Selesai mengikuti PPL, 8 anggota IAPI Wilayah Bali dan Nusa Tenggara melakukan pemilihan Korwil Bali dan Nusa Tenggara meliputi provinsi Bali dan Nusa Tenggara. Melalui proses musyawarah mufakat, 8 pemegang hak suara yang hadir secara aklamasi memilih Ketut Muliartha RM sebagai Ketua, I Wayan Sunasdyana sebagai Sekretaris dan I Gede Oka sebagai Bendahara Korwil Bali dan Nusa Tenggara. Pengurus IAPI Hari Purwantono dalam sambutannya mengharapkan Korwil Bali dan Nusa Tenggara ini dapat mengembangkan profesi akuntan publik di wilayahnya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pariwisata yang kian tumbuh di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dengan berkembangnya perekonomian daerah tersebut, peran profesi akuntan publik juga diharapkan tumbuh, terutama dalam mengawal Good Coorporate Governance. Kinerja Korwil akan terlihat nyata jika terjadi pertumbuhan anggota, terlaksananya kegiatan, dan kecukupan pendanaan secara mandiri. Akhirnya, Pengurus mengucapkan selamat atas terpilihnya kepengurusan Korwil Bali dan Nusa Tenggara “Semoga dengan terpilihnya Bapak Ketut Muliartha akan lebih dapat memajukan profesi akuntan publik di wilayah Bali dan Nusa Tenggara“ ujar Hari. Korwil menjadi bagian tak terpisahkan dari kepengurusan IAPI di daerah-daerah, dengan fungsi utama antara lain: menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi anggota berdasarkan ketentuan yang berlaku; menyelenggarakan kegiatan seminar, public training, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kompetensi anggota atau stakeholders; melakukan sosialisasi profesi Akuntan Publik kepada para stakeholders; menyelenggarakan komunikasi internal anggota di wilayah Bali dan Nusa Tenggara; mendorong pertumbuhan anggota CPA of Indonesia dan Akuntan Publik; mendorong tumbuhnya tempat-tempat pelatihan untuk persiapan ujian CPA of Indonesia maupun tempat ujian CPA of Indonesia, serta kegiatan lainnya dalam rangka pencapaian tujuan asosiasi. Dengan terbentuknya Korwil Bali dan Nusa Tenggara ini, maka hingga saat ini IAPI telah berhasil menyusun kepengurusan di 6 Korwil, yakni Korwil Jawa Timur dan Kalimantan, Korwil Sumatera Bagian Selatan, Korwil Sumatera Bagian Tengah, Korwil Sumatera Bagian Utara, Korwil DI Yogyakarta, serta Korwil Bali dan Nusa Tenggara. Sementara itu hari ini akan segera dibentuk kembali Korwil baru yakni Korwil Jawa Barat. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2013 akan dilakukan pemilihan kepengurusan Korwil Jawa Tengah. Dan terakhir pada tanggal 16 September 2013 akan dilaksanakan pembentukan Korwil baru yang lain yaitu Korwil Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan terbentuknya Korwil tersebut maka anggota IAPI disekitarnya dapat mengikuti PPL di Korwilnya masingmasing. Oleh karenanya Korwil akan mengadakan PPL sebanyak kebutuhan SKP (Satuan Kredit PPL) anggota. Pengurus IAPI, senantiasa mendorong terbentuknya Korwil-Korwil baru seiring dengan pertumbuhan jumlah anggota IAPI yang telah menyebar. Dalam proses pemilihan Korwil, anggota IAPI di wilayah yang bersangkutan diberi keleluasaan untuk menentukan mekanisme pemilihan Korwilnya. Pemilihan dengan musyawarah mufakat akan lebih banyak manfaatnya, namun bila tidak tercapai kesepakatan maka mekanisme voting dapat dilakukan. Dengan catatan, pelaksanaan pemilihan diharapkan selesai pada hari itu juga.
4
Untuk kelancaran dan kesuksesan pembentukan kepengurusan Korwil tersebut, tentunya sangat diharapkan kehadiran anggota di masing-masing Korwil tersebut. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/peran_penting_profesi_akuntan_publik_dalam_perekonomian_nasi onal.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:15) Peran Penting Profesi Akuntan Publik Dalam Perekonomian Nasional IAPI NEWS Peran Penting Profesi Akuntan Publik Dalam Perekonomian Nasional Jakarta, 31 Oktober 2013. Profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan. Mengingat pentingnya peranan AP tersebut, sudah sepantasnya AP selalu menjaga dan meningkatkan kompetensi, independensi, dan integritas sehingga dapat mewujudkan profesi AP yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan, serta dapat bersaing di tingkat global. Hal tersebut diungkapkan Langgeng Subur – Kepala Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan RI – saat menyampaikan keynotes speech dalam acara pembukaan Rapat Kerja Tahunan Pengurus dan Kelengkapan Kepengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2013 di Swiss-belhotel Jakarta. “Selain kualitas kita juga perlu melakukan regenerasi dan meningkatkan jumlah AP agar dapat memenangkan persaingan dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Juga perlu meningkatkan komunikasi di lingkup internasional. Kita sudah harus memikirkan keluar, jangan hanya internal saja. Kita bisa lihat negara lain sudah mulai melakukan langkah-langkah yang harus segera diantisipasi. Yang tidak kalah penting adalah sinergi seluruh pihak yang berkepentingan dengan profesi AP, seperti akademisi; praktisi; asosiasi profesi; pengguna jasa; dan regulator.”, demikian kata Langgeng. Di akhir sambutannya, Langgeng mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja kepada Pengurus beserta seluruh jajaran kelengkapan kepengurusan IAPI. Rapat kerja tahunan Pengurus dan Kelengkapan Kepengurusan dibuka oleh Tarkosunaryo – Ketua IAPI, yang dihadiri oleh seluruh Pengurus IAPI: Hari Purwantono; Suhartono; M. Achsin; dan Florus Daeli, serta seluruh kelengkapan kepengurusan: Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan; Komite Keanggotaan dan Advokasi; Dewan Sertifikasi; Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi; Dewan Standar Profesional Akuntan Publik; Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi; Komite Disiplin dan Investigasi; Komite Kehormatan Profesi; Korwil Sumatera Bagian Utara; Korwil Sumatera Bagian Tengah; Korwil Sumatera Bagian Selatan; Korwil Jawa Barat; Korwil Jawa Tengah; Korwil Daerah Istimewa Yogyakarta; Korwil Jawa Timur da Kalimantan; Korwil Bali dan Nusa Tenggara; serta Korwil Sulawesi, Maluku dan Papua. Masing-masing komite/dewan/ korwil memaparkan usulan program kerja dan anggaran untuk periode sampai dengan Desember 2014. “Tujuan dilaksanakannya rapat kerja ini adalah untuk menyepakati program kerja secara konkrit yang akan dijalankan, serta membangun sinergi antar semua bidang kerja dalam kepengurusan IAPI, dalam rangka menjadikan IAPI sebagai asosiasi profesi yang penting untuk memperkuat profesi Akuntan Publik dan bermanfaat bagi masyarakat.”, demikian ujar Tarko dalam sambutannya. Di acara pembukaan rapat kerja yang juga dihadiri oleh Pengawas IAPI, peserta rapat juga berkesempatan menyimak presentasi yang disampaikan oleh Executive Director Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) – Mark Protherough yang menjelaskan antara lain tentang organisasi ICAEW, keanggotaan, ujian sertifikasi, serta sistim pendidikan dan pelatihan yang dijalankan. Rapat kerja tahunan Pengurus dan Kelengkapan Kepengurusan IAPI yang berlangsung satu hari penuh diisi dengan pemaparan usulan program kerja dan anggaran dari semua komite/ dewan/korwil, serta dilanjutkan dengan diskusi pembahasan. Pada bagian akhir rapat kerja, Pengurus juga menjelaskan tentang program kerja prioritas meliputi: revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; penyusunan 36 Peraturan Asosiasi; Rapat
5
Umum Anggota; Rapat Kerja Tahunan; penyusunan Laporan Tahunan, rapat koordinasi dengan Pengawas; serta penguatan Manajemen Eksekutif. Di bagian current issue, Pengurus menjelaskan mengenai progress pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Praktik Akuntan Publik. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/menteri_keuangan_meminta_akuntan_publik_menjadi_tuan_rum ah_di_negeri_sendiri.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:20) Menteri Keuangan Meminta Akuntan Publik Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
IAPI NEWS Menteri Keuangan Meminta Akuntan Publik Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri Jakarta, 31 Oktober 2013. Menteri Keuangan Republik Indonesia meminta Akuntan Publik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan – Sony Loho, yang membacakan keynotes speech dalam acara seminar “Strategi dan Tantangan CPA of Indonesia dalam ASEAN Economic Community (AEC) 2015” yang berlangsung hari ini di Swiss-belhotel Jakarta. Keterbukaan ekonomi semakin nyata dengan dibentuknya AEC 2015 dalam waktu dekat. Suatu kabar perubahan yang membawa peluang dan tantangan bagi pelaku ekonomi di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai negara besar di ASEAN harus siap menghadapi perubahan ini. “Kita perlu mewaspadai kemungkinan banyaknya akuntan asing yang akan masuk ke Indonesia. Apabila kita tidak siap, dikhawatirkan akuntan asing ini akan mendominasi para akuntan lokal di “rumah” kita sendiri. Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bahkan apabila diperlukan, kita harus bisa melebarkan pasar ke negara ASEAN lainnya”, lanjut Sony. AEC dimaksudkan untuk menciptakan single market dan production base dari arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, modal, dan pekerja terampil/profesional; dan menciptakan kawasan ekonomi regional yang berdaya saing tinggi. Dalam rangka menjembatani dan merealisasikan arus perdagangan bebas untuk sektor jasa dan pekerja terampil/profesional khususnya di bidang akuntansi, telah ditandatangani ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services (MRA Framework) pada tanggal 26 Pebruari 2009. Untuk mengimplementasikan MRA Framework dimaksud, saat ini telah disusun konsep MRA akuntansi, yang pada perundingan terakhir berada dalam posisi bahwa untuk dapat berpraktik di negara ASEAN, harus memnjadi anggota ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA). Salah satu persyaratan untuk menjadi anggota ACPA harus memiliki sertifikasi profesi akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi di masing-masing negara ASEAN. Menteri meminta agar disiapkan strategi untuk dapat bersaing dalam AEC 2015. Pihak regulator telah dan sedang menyiapkan strategi antara lain: memperkuat regulasi profesi akuntan, seperti UU AP, rancangan PMK tentang Akuntan Beregister Negara; serta konsep Blueprint Pengembangan Profesi Akuntansi Indonesia yang akan menjamin kualitas akuntan publik yang bekerja di Indonesia. Strategi lain dengan mendorong kerjasama antara sesama asosiasi profesi akuntan di Indonesia dan dengan asosiasi profesi akuntan negara lain. Dari sisi profesi, perlu peningkatan kualitas dan profesionalisme akuntan Indonesia melalui peningkatan kualitas sertifikasi profesi, penerapan standar akuntansi dan standar profesi yang berbasis standar internasional, serta PPL. Lebih lanjut Menteri mengharapkan, dalam rangka mempersiapkan Indonesia menghadapi implementasi AEC 2015, maka regulator, praktisi serta pencetak tenaga profesional jasa akuntansi di Indonesia perlu segera berkonsolidasi dan bersinergi. Agar dapat memenangkan persaingan dalam menghadapi AEC 2015, Akuntan Publik Indonesia perlu meningkatkan komunikasi di lingkup internasional. Dalam rangka mempersiapkan Indonesia menghadapi implementasi AEC 2015, maka regulator, praktisi serta pencetak tenaga profesional jasa akuntansi di Indonesia perlu segera berkonsolidasi dan bersinergi. Agar dapat memenangkan persaingan dalam menghadapi AEC 2015, Akuntan Publik Indonesia perlu meningkatkan komunikasi di lingkup internasional.
6
Seminar yang dibuka oleh Ketua IAPI - Tarkosunaryo, diikuti oleh 226 peserta dari kalangan Akuntan Publik, staf KAP, dan masyarakat umum. Seminar yang dipandu oleh Agung Nugroho Soedibyo – Ketua Bidang Hubungan Internasional IAPI tersebut, menghadirkan pembicara Langgeng Subur – Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan RI; Dr. Iskandar Panjaitan – Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan RI; Agus Suparto – Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik, PPAJP; Triyanto – Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik, PPAJP ; dan M. Achsin – Ketua Dewan Sertifikasi IAPI.. Sementara itu dalam pemaparannya, M. Achsin – salah seorang pemateri, menyebutkan bahwa merupakan tugas kita bersama antara profesi, regulator dan masyarakat serta seluruh anak bangsa untuk segera meningkatkan kuantitas dan sekaligus kualitas tenaga profesional Indonesia dalam bidang akuntansi dan auditing, serta khususnya CPA of Indonesia. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/ojk_minta_ap_siap_bersaing_di_tingkat_asean.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:20) OJK Minta AP Siap Bersaing di Tingkat ASEAN
IAPI NEWS OJK Minta AP Siap Bersaing di Tingkat ASEAN Jakarta, 25 Oktober 2013. Akuntan Publik (AP) terutama yang berpaktik di pasar modal diminta untuk terus meningkatkan profesionalisme dan good governance, sehingga AP dapat berkontribusi membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan tugas pengawasan dan pembinaan emiten dan perusahaan publik terkait dengan laporan keuangan. Selain itu AP Indonesia juga diminta untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional dan global, terutama dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) tahun 2015. AP maupun asosiasi profesi diminta siap menghadapi era globalisasi yang sudah didepan mata. Hal tersebut diungkapkan Nurhaida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – OJK dalam kesempatan menerima audiensi Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang berlangsung hari ini di gedung OJK, Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh M. Noor Rachman – Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II dan Kristianti Puji Rahayu – Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, lebih lanjut Nurhaida mengatakan bahwa OJK tengah menyiapkan program pemeriksaan terhadap AP. “OJK telah membuat pedoman pemeriksaan. Dalam waktu dekat OJK akan melakukan pemeriksaan terhadap AP. Semoga hal ini dapat menjadi semangat kita untuk terus bekerjasama untuk bisa menjadi AP yang bekerja dengan baik khususnya di bidang pasar modal.”, jelas Nurhaida. Sementara itu Tarkosunaryo – Ketua IAPI yang hadir dalam pertemuan tersebut, yang didampingi oleh Florus Daeli – Pengurus; Merliyana Syamsul – Ketua Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan; Handoko Tomo – Ketua Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi; E. Batara Manurung – Ketua Komite Disiplin dan Investigasi; serta kepengurusan FAPM – LK & Perbankan yang diwakili oleh Ratnawati Setiadi; Indra Sri Widodo; Susanto; Tenly Widjaja dan Liana Lim, dalam pemaparannya menjelaskan tentang fungsi dan wewenang IAPI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik (APAP) sesuai Undang Undang Nomor 5 tahun 2011 dan KMK Nomor 443 tahun 2011. Dalam kesempatan tersebut Tarko juga menerangkan apa yang menjadi tujuan IAPI, dan misi yang akan dijalankan guna menjadikan profesi Akuntan Publik sebagai salah satu profesi pilihan oleh generasi muda. “Dalam menjalankan fungsi dan wewenang yang diamanahkan tersebut, IAPI memiliki program kerja prioritas yang akan dilaksanakan, yakni terkait dengan registrasi membership IFAC; sertifikasi online; adopsi standar internasional dan penyediaan berbagai panduan; penyelenggaraan PPL yang berkualitas; program reviu mutu anggota; penguatan kelembagaan KAP; dan menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan.
7
Di bagian akhir pemaparannya, Tarko mengingatkan bahwa berdasarkan data statistik, mayoritas AP saat ini banyak yang sudah berusia lanjut. Untuk itu Pengurus berusaha meningkatkan jumlah CPA, sebagai pintu gerbang untuk masuk ke profesi Akuntan Publik. “Anak-anak muda fresh graduated dan staf KAP kami dorong untuk mengikuti ujian CPA, agar nantinya tersedia sumber daya manusia yang siap untuk menggantikan AP yang sudah berusia lanjut. Untuk itu kami mendorong untuk meningkatkan tingkat kelulusan dengan memberikan insentif, dan fleksibilitas ujian online dengan membuka testing centre”, ujar Tarko. Dalam kesempatan tersebut IAPI membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada OJK, sekiranya ada program peningkatan SDM di lingkungan staf OJK yang dipandang sesuai dengan program CPA yang diselenggarakan IAPI. Pada akhir pertemuan, Nurhaida mengapresiasi langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pengurus IAPI melalui program kerja yang konkrit dalam memajukan profesi Akuntan Publik, dan kembali menekankan bahwa peranan IAPI sangat penting agar AP di Indonesia siap bersaing. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/akuntan_publik_diminta_untuk_meningkatkan_fee_audit.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:30) Akuntan Publik Diminta Untuk Meningkatkan Fee Audit
IAPI NEWS Akuntan Publik Diminta Untuk Meningkatkan Fee Audit Jakarta, 23 Oktober 2013. Para Akuntan Publik diminta untuk menaikan fee audit dalam rangka untuk menaikkan kualitas jasa asurans, mengingat pada saat ini rasio pendapatan fee per kapita jasa Akuntan Publik hanya sekitar 1,2 dari pendapatan per kapita nasional. “Pendapatan per kapita industri jasa Akuntan Publik ini hanya sekitar USD 4.167 per kapita atau 20% diatas pendapatan per kapita nasional tahun 2012 sekitar USD 3.420”, demikian diungkapkan oleh Tarkosunaryo, Ketua IAPI, pada saat memberikan paparan dengan tema Peranan Akuntan Publik dalam Perekonomian Nasional dalam rangka acara Certified Public Accountant of Indonesia Professional Recognition Program (CPA PRP) yang berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2013 di Jakarta. Pendapatan per kapita jasa Akuntan Publik tersebut tergolong rendah, menurut Tarko, mengingat profesi Akuntan Publik adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan salah satu profesi yang terhormat di negeri ini. “Pendapatan per kapita jasa Akuntan Publik yang hanya sedikit diatas rata-rata pendapatan per kapita nasional kurang mencerminkan peran pentingnya profesi Akuntan Publik, karena hanya sedikit diatas parameter umum masyarakat Indonesia dan tidak mencerminkan arti pentingnya profesi ini”, demikian sambung Tarko. Menurut Tarko, nilai pendapatan per kapita industri jasa Akuntan Publik sebesar USD 4.167 tersebut didapatkan dari perhitungan total pendapatan Kantor Akuntan Publik (KAP) seluruh Indonesia sebesar Rp 2,2 triliun dibagi dengan jumlah orang yang terlibat dalam profesi Akuntan Publik termasuk tanggungannya. “Total pendapatan KAP Rp 2,2 triliun tersebut dibagi dengan jumlah seluruh 1000 Akuntan Publik, plus 15.000 staf KAP dan tanggungan keluarganya yang diasumsikan setiap orang adalah 3 orang dan asumsi kurs Rp 11.000/USD sehingga didapatkan nilai per kapita industri KAP USD 4.167”, demikian terang Tarko ketika ditanya salah seorang peserta CPA PRP dari mana angka tersebut didapatkan. Selaku Ketua IAPI, Tarko mengajak semua Akuntan Publik di Indonesia untuk memperhatikan fee jasa audit dan jasa lainnya dan tidak menjual dengan harga murah, seraya berharap rasio pendapatan per kapita jasa Akuntan Publik dapat ditingkatkan berlipat ganda. “Yakinlah bahwa Anda semua tidak akan kekurangan klien ketika Anda menjual dengan harga yang lebih tinggi”, terang Tarko sambil meminta para Akuntan Publik juga meningkatkan kualitas jasanya. Peningkatan fee tersebut penting agar industri Akuntan Publik menjadi profesi
8
yang menarik bagi anak-anak muda dan diidam-idamkan oleh anak muda. “Seorang peneliti di Universitas Padjajaran menyebutkan bahwa sekitar 15-20 tahun yang lalu 80% mahasiswa akuntansi bercita-cita menjadi Akuntan Publik, namun sebuah riset menyatakan bahwa pada tahun 2005 hanya 21% mahasiswa di Pulau Jawa yang berminat menjadi Akuntan Publik, dan mungkin sekarang turun lagi karena beberapa kesempatan bertemu mahasiswa ketika ditanya tentang profesi Akuntan Publik hanya beberapa gelintir saja yang merespon”, terang Tarko. Tentu hal ini merupakan sinyal buruk bagi profesi. Fee yang rendah akan membuat industri tidak menarik, karena tidak mampu bersaing dengan industri lainnya dalam memberikan salary bagi anak-anak muda. “Saat ini rate salary best talent yang diinginkan oleh fresh graduate dari kampus-kampus terkemuka pada kisaran Rp 5 – 6 juta per bulan. Kalau KAP tidak mampu memberikan salary yang bersaing maka berpotensi tidak mampu meretained sumber daya manusia yang bertalenta tinggi, termasuk tidak tersedia dana yang cukup untuk dana investasi pengembangan KAP”, demikian lanjut Tarko. Acara CPA PRP yang diselenggarakan oleh Dewan Sertifikasi IAPI berlangsung selama 5 hari dimulai sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, yang diikuti oleh para pemegang izin Akuntan Publik yang belum memiliki CPA. Acara dibuka oleh Agus Suparto – Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik, mewakili Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan RI yang berhalangan hadir. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/sudahkah_an da_memiliki_paspor?.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:35) Sudahkah Anda Memiliki Paspor?
IAPI NEWS Sudahkah Anda Memiliki Paspor?
Jakarta, 21 November 2013. Sudahkah Anda memiliki paspor? Itulah pertanyaan pembuka yang dilontarkan oleh Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo, ketika mengawali paparannya dalam acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret dengan tema “Peningkatan Profesionalisme Kinerja Akuntan Sebagai Langkah Strategis Menuju AEC 2015” di Surakarta, Senin 18 November 2013. Dari hampir lima ratus hadirin yang mayoritas mahasiswa S1 akuntansi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ternyata hanya beberapa saja yang mengaku telah memiliki paspor. Paspor, kata Tarko, sepertinya sepele tetapi ketika seseorang tidak memiliki paspor maka tidak siap untuk bersaing di ASEAN Economic Community (AEC) 2015 dan global. “Ketika Anda para mahasiswa telah memiliki paspor maka Anda akan terdorong untuk menggunakannya untuk sekedar jalan-jalan di luar negeri atau menghadiri acara lainnya. Ketika hal tersebut Anda lakukan maka akan bermanfaat menambah wawasan lingkungan persaingan, mendorong Anda belajar bahasa Inggris”, terang Tarko. Dalam kesempatan tersebut, Tarko juga mengajak kepada para anak muda mahasiswa S1 akuntansi untuk segera ujian CPA of Indonesia ketika telah lulus kuliah dalam rangka untuk bersama-sama menghadapi AEC 2015. Ajakan tersebut disampaikan Tarko pada saat memberikan paparan dalam acara seminar tersebut. “Kita memerlukan dukungan dan partisipasi dari para mahasiswa akuntansi dan anak muda Indonesia untuk secara bersama-sama memenangkan persaingan dalam AEC 2015. Tanpa dukungan dari para mahasiswa sulit
9
Indonesia untuk bersaing di kawasan ini”, ujar Tarko seraya menjelaskan berbagai hal terkait dengan ujian CPA of Indonesia dan profesi Akuntan Publik di Indonesia. Lebih lanjut Tarko juga menjelaskan bahwa basis yang digunakan pada saat AEC 2015 adalah sertifikasi profesi. Seseorang yang telah memegang CPA of Indonesia nanti berkesempatan untuk mendapatkan Asean CPA melalui mekanisme pendaftaran, tanpa ada ujian lagi. Ketika memegang sebutan Asean CPA maka orang tersebut berkesempatan untuk bekerja di bidang akuntansi dan auditing di kawasan ASEAN, namun tidak diperbolehkan untuk menandatangani laporan auditor independen. Dalam kesempatan tersebut Tarko menjelaskan bahwa sejak awal September 2013, terjadi perubahan persyaratan peserta ujian yaitu menjadi cukup dengan S1 atau D4 akuntansi saja. Tarko juga memaparkan hasilhasil ujian pada periode September 2013 tersebut. “Ternyata peserta ujian dengan hanya bermodalkan S1 akuntansi tingkat kelulusannya cukup tinggi bahkan diatas rata-rata kelulusan secara umum pada periode tersebut. Jadi anda tidak perlu khawatir karena senior anda yang lulusan S1 akuntansi juga dapat lulus ujian CPA”, terang Tarko yang sekaligus juga menjelaskan konten materi ujian pada saat ini yang telah menggunakan Standar Akuntansi Keuangan terkini dan Standar Profesional Akuntan Publik. Karena itu Tarko menghimbau kepada hadirin yang berminat ujian untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Selain menghadirkan Ketua IAPI, seminar nasional tersebut juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu, Agus Suparto dari Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, DR. Bambang Irawan dari Sekretariat ASEAN, serta Drs. Hasan Fauzi, PhD, akademisi UNS. Acara seminar dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, DR. Wisnu Untoro, yang kemudian dilanjutkan dengan keynote speech oleh Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian, Dadang Somantri. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/seminar_iapi%3a_strategi_dan_tantangan_cpa_of_indonesia_dal am_aec_2015.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:45) Seminar IAPI: Strategi dan Tantangan CPA of Indonesia dalam AEC 2015
IAPI NEWS Seminar IAPI: Strategi dan Tantangan CPA of Indonesia dalam AEC 2015 Jakarta, 21 Oktober 2013. Mengiringi pelaksanaan Rapat Kerja Tahunan Kepengurusan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) Periode 2013-2017 tanggal 30 Oktober 2013, IAPI akan menyelenggarakan Seminar dengan topik “Strategi dan Tantangan CPA of Indonesia dalam Asean Economic Community (AEC) 2015”, yang akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2013 di Swiss-bel Hotel Jakarta. Menteri Keuangan RI diharapkan akan hadir (dalam konfirmasi) untuk memberikan keynote speech dalam acara pembukaan seminar tersebut. Sementara itu narasumber yang akan memberikan pencerahan dan sharing dalam seminar tersebut adalah Langgeng Subur – Kepala PPAJP Kementerian Keuangan RI; Ir. Sondang Anggraini, MA – Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan RI; dan Dr. M. Achsin, CPA – Ketua Dewan Sertifikasi IAPI. Panel diskusi yang akan dipandu oleh Agung Nugroho Soedibyo – Ketua Bidang Hubungan Internasional, Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan IAPI, akan mengupas mengenai Peran Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Akuntan Indonesia Menembus AEC 2015 serta Implikasi dan strategi Profesi Akuntan khususnya Akuntan Publik dalam menghadapi AEC 2015. Seminar yang bertujuan sebagai wahana komunikasi antara regulator dan profesi Akuntan, serta profesi penunjang lainnya dalam menyongsong AEC 2015, serta sebagai forum bagi para peserta yang berasal dari
10
regulator dan profesi akuntan publik dalam memahami perkembangan MRA Akuntansi ASEAN dan strategi dalam menghadapi AEC 2015, diharapkan akan dihadiri oleh lebih kurang 300 orang peserta terutama dari profesi akuntan khususnya Akuntan Publik dari berbagai Kantor Akuntan Publik seluruh Indonesia dan profesi penunjang lainnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam forum AEC 2015. Sementara itu Suhartono – Pengurus IAPI, mengharapkan seminar ini akan dihadiri oleh banyak peserta terutama dari kalangan Akuntan Publik. “Mudah-mudahan banyak Akuntan Publik yang meluangkan waktu untuk menghadiri seminar ini. Selain mendapatkan 8 SKP, tentunya yang lebih penting adalah upaya mendorong kesiapan profesi Akuntan Publik dalam menghadapi pemberlakukan AEC 2015”, demikian ujar Suhartono. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/cpa_of_indonesia_mengadopsi_konsep_life-long_learning.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:50) CPA of Indonesia Mengadopsi Konsep Life-long Learning
IAPI NEWS
CPA of Indonesia Mengadopsi Konsep Life-long Learning Jakarta, 21 Oktober 2013.
CPA of Indonesia merupakan sertifikasi profesi akuntan publik yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dengan mengadopsi konsep life-long learning yang harus dianut oleh setiap pemegang designasi CPA of Indonesia, demikian terang Tarko dalam paparan sosialisasi CPA of Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura yang bekerjasama dengan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan RI (“PPAJP”) dan IAI Wilayah Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat 18 Oktober 2013. Acara dihadiri oleh para akademisi beberapa kampus di Pontianak, para mahasiswa, termasuk pegawai BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, dan karyawan perusahaan. Konsep life-long learning tersebut diterapkan melalui kegiatan maintenance competency yang harus dilakukan oleh pemegang CPA sejak seseorang dinyatakan layak oleh IAPI untuk menyandang sebutan tersebut. “CPA of Indonesia ini bukan gelar akademik atau gelar sejenis yang melekat selamanya bagi pemiliknya, namun sebagai sebutan profesional sertifikat CPA dapat dibatalkan ketika sudah tidak layak lagi secara kompetensi”, demikian terang Tarko. Seorang pemegang CPA yang tidak melakukan maintenance competency, tidak layak untuk menyandang sebutan CPA dan masyarakat berhak mengetahui agar kepentingannya terlindungi. Ketika kewajiban tersebut telah dilakukan maka sertifikat CPA-nya dapat dipulihkan kembali, demikian penjelasannya lebih lanjut. Proses tersebut dilakukan dalam rangka untuk melindungi kepentingan publik, dan asosiasi memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa ketika seseorang mengaku sebagai CPA maka kompetensinya diyakini tidak diragukan lagi. Inilah benefit yang diperoleh oleh pemegang CPA selain benefit berupa kesempatan untuk mendapatkan izin Akuntan Publik. Dalam acara tersebut, Tarko menjelaskan berbagai hal tentang CPA of Indonesia termasuk silabus ujian, kiat-kiat persiapan dan mekanisme ujian yang disambut antusias oleh para peserta. Peserta berharap IAPI dapat menyosialisasikan lebih banyak lagi berbagai hal yang terkait dengan CPA dan profesi Akuntan Publik di Kalimantan Barat mengingat posisi geografisnya yang berdekatan dengan Malaysia. Tentu pada saat ASEAN Economic Community 2015 berlaku, sangat penting bagi anak-anak muda di Kalimantan Barat untuk mendapatkan sertifikat profesi seperti CPA of Indonesia agar dapat berkiprah di level ASEAN dan global. Sementara itu dalam sambutannya Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, DR. Jamaliah berharap melalui kegiatan sosialisasi tersebut akan mendorong semangat dan minat mahasiswa akuntansi untuk mempersiapkan diri menyongsong perkembangan global, termasuk para akademisi dalam mempersiapkan metode pengajaran yang tepat.
11
http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/cpa_of_indonesia_sebagai_global_passport_professional_accoun tant.php diakses 17 Pebruari 2014 (09:55) CPA of Indonesia Sebagai Global Passport Professional Accountant
IAPI NEWS
CPA of Indonesia Sebagai Global Passport Professional Accountant Jakarta, 21 Oktober 2013.
CPA of Indonesia sebagai salah satu media untuk bersaing di persaingan global profesi Akuntan Publik termasuk persiapan dalam ASEAN Economic Community 2015, demikian disampaikan Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo, ketika memberikan paparan dalam acara sosialisasi dan diskusi profesi CPA dan CA menghadapi ASEAN Economic Community 2015 yang diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Barat di Universitas Widyatama, Bandung, 19 Oktober 2013. “ CPA of Indonesia sebagai global passport bagi anak muda Indonesia untuk dapat berkiprah di dunia internasional”, demikian terang Tarko dalam acara yang diikuti oleh para mahasiswa akuntansi, dosen dan ketua jurusan akuntansi perguruan tinggi di Jawa Barat. CPA of Indonesia merupakan sertifikasi profesi akuntansi yang diterbitkan oleh IAPI selaku asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011. Setiap lulusan S-1 atau D-4 akuntansi dapat langsung mengikuti ujian CPA tanpa harus mengikuti pendidikan profesi akuntansi terlebih dahulu, demikian penjelasan Tarko yang disambut dengan beragam dari audiens. Beberapa mahasiswa menyambut baik, namun beberapa peserta masih mempertanyakan kesiapan peserta untuk menghadapi ujian tersebut mengingat ujian CPA terkenal sulit untuk kalangan mahasiswa S-1. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta agar dapat mengikuti ujian lebih dini karena pada umumnya semakin menunda waktu ujian dan semakin bertambah umur maka peluang untuk segera lulus ujian menurun, demikian terang Tarko seraya memaparkan kiat-kiat untuk menghadapi ujian dan mempersiapkan rencana masa depan. Tarko juga menjelaskan bahwa ke depan dengan era globalisasi terutama di kawasan ASEAN, setiap pemegang CPA of Indonesia berkesempatan untuk mendapatkan ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA) sehingga dapat berkiprah di berbagai bidang seperti perusahaan atau kantor akuntan publik. “Pemegang ACPA nanti dapat bekerja di perusahaan-perusahaan kawasan ASEAN, kecuali sebagai partner yang menandatangani laporan auditor independen, karena jasa audit masih dikecualikan dari MRA ASEAN”, terang Tarko. Dalam kesempatan tersebut Tarko juga menjelaskan berbagai hal tentang CPA of Indonesia dan bagaimana untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, kiprah dan peranan yang dapat diperoleh oleh pemegang CPA, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang CPA of Indonesia. Sementara itu, Edi Jaenudin, Ketua IAI Wilayah Jawa Barat menjelaskan bahwa acara tersebut diselenggarakan sebagai wahana untuk melakukan sosialisasi CPA dan CA serta mencari titik temu dengan kurikulum perguruan tinggi, yang dihadiri oleh mahasiswa akuntansi dari perguruan tinggi di Jawa Barat termasuk dosen dan ketua-ketua jurusannya.
PRP CPA Sebagai Grand Fathering Bagi Akuntan Publik Untuk Bersaing di Era Globalisasi http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/prp_cpa_sebagai_grand_fathering_bagi_akuntan_publik_untuk _bersaing_di_era_globalisasi.php
12
diakses 17 Pebruari 2014 (09:55) IAPI NEWS
PRP CPA Sebagai Grand Fathering Bagi Akuntan Publik Untuk Bersaing di Era Globalisasi Jakarta, 22 Oktober 2013. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) kembali menyelenggarakan Professional Recognition Program Certified Public Accountant of Indonesia (PRP CPA) yang berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober
2013 di Bidakara, Jakarta. Kegiatan PRP CPA yang diadakan untuk keempat kalinya ini merupakan salah satu respon dengan adanya perkembangan regulasi di bidang profesi Akuntan Publik. Tujuan dilaksanakannya PRP CPA ini dalam rangka penyetaraan kompetensi bagi Akuntan Publik yang telah memperoleh izin tanpa melalui ujian sertifikasi Akuntan Publik. Ketua Dewan Sertifikasi IAPI – M. Achsin yang juga selaku Ketua Panitia penyelenggara, dalam sambutannya melaporkan bahwa pelaksanaan PRP CPA kali ini didasari pada suatu keinginan yang kuat untuk melengkapi instrumen bagi Akuntan Publik Indonesia, agar dengan sebutan CPA yang disandang menjadi suatu kelengkapan yang utuh bagi praktik Akuntan Publik. “PRP CPA ini merupakan program grand fathering bagi Akuntan Publik Indonesia untuk yang terakhir kalinya. Dari jumlah Akuntan Publik yang belum menyandang CPA sebanyak 202 orang, yang mendaftar untuk mengikuti program ini sebanyak 107 orang AP. Seluruh peserta PRP CPA ini yang berhasil menyelesaikan program sampai selesai, akan mendapatkan kredit sebanyak 40 SKP. Selain itu terdapat juga peserta non PRP CPA sebanyak 85 orang yang mengikuti acara tersebut sebagai peserta PPL. Untuk peserta PPL ini juga diberikan SKP sesuai kehadirannya”, demikian ujar Achsin. Dalam acara pembukaan PRP CPA, Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan RI, dalam keynotes speech yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik PPAJP – Agus Suparto, menyambut baik diselenggarakannya PRP CPA ini. Pelaksanaan program PRP CPA diharapkan dapat memberikan manfaat lain berupa meningkatnya mutu pekerjaan audit, serta penghormatan dari masyarakat dan dunia internasional terhadap profesi Akuntan Publik Indonesia. Mengingat bahwa selama pelaksanaan PRP CPA akan disampaikan materi pelatihan dengan topik bahasan serupa dengan peserta ujian CPA. Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa profesi Akuntan Publik suatu profesi yang cukup menjanjikan karena jumlah Akuntan Publik yang ada di Indonesia belum dapat menjangkau seluruh potensi pasar jasa Akuntan Publik yang masih sangat luas. Jika dilihat dari statistik jumlah Akuntan Pubik yang terdaftar di PPAJP saat ini sejumlah 995 orang, sekitar 37% berusia di atas 60 tahun. Dikhawatirkan dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, akan terjadi penurunan jumlah Akuntan Publik yang cukup signifikan. “Dengan data statistik seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat kita lihat betapa masih sangat potensialnya pasar jasa yang masih belum digarap dan dioptimalkan oleh Akuntan Publik. Potensi pasar yang dapat digarap tentunya tidak hanya jasa audit, tapi dapat mencakup juga jasa asurans lainnya seperti review, maupun jasa non asurans seperti kompilasi, jasa konsultasi manajemen, audit kinerja, perpajakan dan lain-lain. Tentunya dengan jumlah Akuntan Publik yang hanya 995 tersebut, tidak akan dapat mengimbangi potensi pasar jasa Akuntan Publik yang ada tersebut”, terang Agus. Pada akhir sambutannya – sekaligus membuka secara resmi acara PRP CPA, Agus mengucapkan selamat dan berharap kegiatan PRP CPA ini dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kompetensi bagi semua Akuntan Publik, mutu pelaksanaan pemberian jasa Akuntan Publik, dan penghormatan masyarakat dan dunia internasional terhadap profesi Akuntan Publik Indonesia, serta persiapan untuk menyongsong terjadinya liberalisasi sektor jasa, khususnya akuntansi dan auditing.
http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/menteri_koperasi_akan_meminta_akuntan_publik_untuk_mengau dit_koperasi.php diakses 14 Maret 2014 (14:45)
13
Menteri Koperasi Akan Meminta Akuntan Publik Untuk Mengaudit Koperasi
IAPI NEWS Menteri Koperasi Akan Meminta Akuntan Publik Untuk Mengaudit Koperasi
Jakarta, 4 Maret 2014. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”) Pasal 40, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan meminta Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Koperasi. Demikian hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kemenkop”) – Drs. Setyo Heriyanto, MM, dalam kesempatan menerima kunjungan Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) – Tarkosunaryo, yang berlangsung pada tanggal 3 Maret 2014 di Jakarta. Kunjungan Pengurus IAPI tersebut mendapat respon yang sangat positif dan dengan antusias Setyo Heriyanto menjelaskan bahwa Koperasi sebagai badan hukum privat wajib diaudit oleh Akuntan Publik, dengan tujuan apakah penerapan prinsip akuntansi telah berjalan dengan baik. “Dalam waktu dekat Kemenkop akan menyiapkan regulasi mengenai persyaratan Akuntan Publik yang dapat memeriksa Koperasi. Mengenai mekanisme pengaturannya tentu akan didiskusikan lebih lanjut dengan IAPI selaku asosiasi profesi AP. Untuk saat ini best practice yang sudah jalan dengan baik adalah profesi Notaris. Bahwa Notaris yang boleh membuat akta Koperasi adalah Notaris yang terdaftar di Kemenkop. Atau bila perlu dapat mengadopsi aturan yang sudah berlaku di sektor industri lainnya seperti pasar modal”, demikian ujar Setyo. Dalam kesempatan tersebut Tarkosunaryo menyampaikan bahwa peran profesi Akuntan Publik diharapkan mampu mendorong Koperasi di Indonesia untuk transparan dan akuntabel, serta memberikan kontribusi untuk meningkatkan realibilitas kualitas informasi keuangan. Di sisi lain Tarko mengingatkan bahwa banyak ditemukan laporan keuangan yang diindikasikan diaudit oleh auditor palsu (tidak memiliki izin dari Menteri Keuangan). Hal ini sering terjadi pada saat tender/lelang pekerjaan. “Untuk itu IAPI sangat berharap Kemenkop bisa menjadi reminder bagi Koperasi-Koperasi untuk menghindari diaudit oleh akuntan publik palsu. Dengan adanya UU Perkoperasian ini IAPI memandang perlu untuk memberikan awareness kepada para AP.”, demikian jelas Tarko. Lebih lanjut Tarko menambahkan “IAPI berharap dengan adanya ketentuan ini profesi AP dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan realibilitas kualitas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Pemerintah. Mekanismenya bisa melalui audit atas laporan keuangan, atau specific assignment. Dan kedepan kami sangat berharap Koperasi bisa menyusun laporan keuangan secara mandiri agar konsistensi penyajian laporan keuangan tetap terjaga”.
14
Sementara itu Asisten Deputi Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM – Drs. Bagyo Sudarsono, MM menjelaskan bahwa Koperasi terdiri atas tiga komponen yaitu Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus. Pengurus Koperasi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi yang bertugas mengelola kegiatan usaha Koperasi. Untuk itu setiap tahun Pengurus menyusun laporan keuangan (yang diaudit oleh Akuntan Publik) dan mempertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota. Terkait dengan UU Perkoperasian, Kemenkop berencana akan melakukan sosialisasi kepada Akuntan Publik, agar para AP dapat memahami dengan baik ruang lingkup perkoperasian sehingga dapat melakukan audit terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Anggota Kepengurusan IAPI Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, Bidang Koperasi dan UKM – Desman P.L. Tobing, secara khusus membahas mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”), terutama pasal-pasal yang terkait dengan peran Akuntan Publik. Pasal 37 ayat (1) huruf c mengatur bahwa Pengurus Koperasi wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi laporan keuangan; dan ayat (2) menyebutkan Koperasi wajib membuat laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang berlaku. Sementara itu pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila: a. diminta oleh Menteri; atau b. Rapat Anggota menghendakinya. Dan ayat (2) menegaskan bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah. Selanjutnya pasal 120 ayat (1) huruf c mengatur bahwa Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Selain itu terkait pengawasan dan pemeriksaan, pasal 98 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalam hal terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan secara benar; dan ayat (2) mengatur bahwa dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik. "Berdasarkan data Kemenkop per 31 Desember 2013, jumlah Koperasi secara nasional sekitar 203.701 unit, namun yang aktif berjumlah 143.117 unit yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan jumlah Koperasi yang cukup besar tersebut diharapkan memberikan peluang usaha bagi AP untuk memberikan jasanya”, demikian penjelasan Desman. Di akhir pertemuan, Tarkosunaryo kembali menegaskan bahwa IAPI sangat mendukung apa yang menjadi program Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk menyediakan narasumber untuk kegiatan pelatihan mengenai laporan keuangan atau yang terkait dengan masalah akuntansi. IAPI dan profesi AP siap memberikan kontribusi bagi pengembangan perkoperasian di Indonesia. http://www.iapi.or.id/iapi/berita_iapi/berita_iapi/iapi_buka_test_center_ujian_cpa_di_stiesia_surabaya.php diakses 14 Maret 2014 (14:55)
IAPI Buka Test Center Ujian CPA di STIESIA Surabaya
IAPI NEWS 15
IAPI Buka Test Center Ujian CPA di STIESIA Surabaya Jakarta, 21 Februari 2014. Pada hari Sabtu 15 Februari 2014 Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (“STIESIA”) secara resmi membuka Test Center Ujian CPA di kampus STIESIA Surabaya yang ditandai dengan acara peresmian secara sederhana di kampus tersebut. Ditengah-tengah suasana meletusnya gunung Kelud, acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bapak M. Achsin mewakili Pengurus IAPI sekaligus sebagai Ketua Dewan Sertifikasi IAPI, yang dihadiri oleh Bapak Maswar Patuh – Ketua PPAk STIESIA dan Bapak Sutjipto Ngumar selaku pendiri STIESIA serta para Akuntan Publik di Surabaya yang turut memberikan ucapan selamat. Pembukaan test center di Surabaya tersebut dilakukan atas pertimbangan banyaknya peminat lulusan S1 Akuntansi di beberapa perguruan tinggi di Surabaya yang ingin mengikuti ujian CPA secara online. Mengingat Surabaya merupakan kota kedua setelah Jakarta ketika ujian CPA dulu dilakukan dengan sistim paper-based testing. Test center yang berkapasitas sebanyak 6 (enam) orang untuk satu kali ujian tersebut, disiapkan sesuai standar Prometric – konsultan yang ditunjuk oleh IAPI. Dengan dibukanya test center di Surabaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas ujian di daerah, serta mendorong kota-kota lain terutama dibawah koordinasi Korwil untuk merencanakan membuka test center ujian CPA. Satu hari sebelum acara peresmian, pada tanggal 14 Februari 2014 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Ujian CPA oleh Bapak M. Achsin mewakili IAPI, dan Bapak Akhmad Riduwan – Ketua STIESIA, yang disaksikan oleh seluruh peserta PPL – Lokakarya Audit Kepatuhan dan Penerapan AUP atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang bertempat di Gedung Graha Widya Bhakti STIESIA. Dalam sambutannya di acara peresmian tersebut, M. Achsin mengatakan “Mudahmudahan test center ini menghasilkan akuntan-akuntan publik Indonesia yang signifikan jumlahnya dan kualitasnya baik. Dan mudah-mudahan test center ini berkah dan bermanfaat bagi banyak orang”. Penyelenggaraan ujian CPA dengan sistim berbantuan komputer atau Computer Based Testing (CBT) diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas CPA of Indonesia; meningkatkan kredibilitas dan kehandalan ujian; meningkatkan minat peserta; meningkatkan mutu dan akselerasi jumlah CPA of Indonesia; dan menunjang pengakuan CPA of Indonesia secara global. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 dan tahun-tahun mendatang adalah meningkatkan prosentase tingkat kelulusan dan meningkatkan jumlah peserta ujian. Acara peresmian test center yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Ibu Lea C. Buntaran sebagai Ketua Korwil Jawa Timur dan Kalimantan tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. Di hari pertama setelah peresmian, pelaksanaan ujian di test center tersebut berjalan lancar dan sukses yang diikuti secara antusias oleh 4 (empat) orang peserta. Pada hari berikutnya - Minggu 16 Februari 2014 ujian CPA diikuti oleh 5 (lima) orang peserta, dan semua peserta menyatakan puas dengan sistim dan fasilitas ujian yang mereka ikuti. Di bagian akhir acara, diadakan pula syukuran sederhana dengan ditandai pemotongan tumpeng, serta ditutup dengan pembacaan do’a oleh Bapak Achmad Muslim Hamzens – Akuntan Publik senior.
16
