PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI ・‐ NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH(RPIPD) TAHUN 2006・ 2026
pEMERINTAH DAERAH KABuPATEN TOLITOLI
BADAN pERENCANAAN pEMBANGuNAN DAERAH
(BAppEDA) 2005
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pembangunan di Kabupaten Tolitoli dapat dilaksanakan hingga saat ini. Kabupaten Tolitoli termasuk salah satu kabupaten dari Propinsi Sulawesi Tengah adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.
Beberapa
pengalaman daerah yang telah didapatkan sejak berdirinya daerah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi Kabupaten Tolitoli dalam melangkah ke depan. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tolitoli disusun dengan memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Oleh karena sampai saat penetapan RPJP Daerah Kabupaten Tolitoli belum ada acuan tetap tentang RPJP Propinsi Sulawesi Tengah yang seharusnya menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, maka RPJP Proponsi tersebut belum dijadikan bahan rujukan dalam penyusunan RPJP daerah ini. Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan
dari
tahap
pembangunan
sebelumnya
untuk
mencapai
tujuan
pembangunan daerah Kabupaten Tolitoli. Rencana Pembangunan Jangka Panjang diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Tolitoli akan melakukan penataan kembali kelembagaan dan sekaligus membangun daerah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain.
1
B. PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional untuk masa 20 tahun ke depan dengan kurun waktu mulai tahun 2006 hingga tahun 2026. C. MAKSUD DAN TUJUAN RPJP Daerah sebagai dokumen perencanaan umum pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati oleh semua stakeholder di Kabupaten Tolitoli, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. D. LANDASAN Landasan Idiil dari RPJP ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (disesuaikan dengan Raperda) 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. E. HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Keterkaitan RPJP Daerah Kabupaten Tolitoli dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJP Nasional dan RPJP Propinsi merupakan acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Tolitoli yang memuat secara jelas upaya-upaya peningkatan penanganan bidang Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, kemiskinan disamping bidang-bidang lainnya. Selain itu juga disyaratkan bahwa dalam penyusunan RPJP Daerah juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Tolitoli sehingga terjadi sinkronisasi dalam penyusunannya. F. TATA URUT Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabuapeten Tolitoli Tahun 2006–2026 disusun dalam tata urut sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Kondisi, Analisis, dan Prediksi Kondisi Umum Daerah
Bab III
: Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah
Bab IV
: Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026
Bab V
: Penutup
3
BAB II KONDISI UMUM DAERAH A. KONDISI SAAT INI 1. Agama Kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmonisasi dan hubungan dalam dan antar umat beragama yang damai dan saling menghargai. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalin kehidupan beragama pemerintah berusaha membangun suasana rukun dan saling menghargai di antara sesama ummat beragama yang diarahkan pada peningkatan amal untuk kepentingan bersama dalam membangun masyarakat yang religius sehingga dapat mengatasi berbagai macam masalah sosial yang dapat menghambat kemajuan pembangunan di segala bidang. Untuk memantapkan kehidupan beragama, telah dibangun sarana ibadah Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Jumlah saranah ibadah Agama Islam di Kabupaten Tolitoli sampai dengan tahun 2004 sebanyak 349 buah sedangkan jumlah saranah ibadah Agama Kristen sebanyak 39 buah, saranah Agama Katolik 2 buah, sarana ibadah Agama Hindu sebenyak 7 buah dan sarana ibadah Agama Budha sebanyak 2 buah. 2. Kemanan dan Ketertiban Keamanan dan ketertiban mengalami perbaikan yang terus menerus, sehingga pelayanan publik pada masyarakat cenderung terus mengalami perbaikan pula. Berbagai fasilitas layanan masyarakat (layanan publik) yang vital terus dibangun, anatara lain jalan dan jembatan, sekolah, maupun rumah sakit untuk melayani kesehatan masyarkat. Pada satu sisi, keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Tolitoli mencerminkan keadaan yang relatif aman yang memnggambrkan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin membaik sehingga tidak terpengaruh oleh adanya berbagai
4
bentuk provokasi dan teror serta kebutuhan masyarakat akan kehidupan dan kebersamaan yang lebih harmonis, tenteram dan damai demi terjaminnya suasana dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Namun pada sisi lain, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum saat ini masih menjadi
pemicu
terjadinya
gangguan
keamanan
sehingga
menurunkan
tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama lembaga peradilan di daerah. Selain itu, berbagai peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah. Pembaruan Peraturan Daerah (Perda) terus menerus dilaksanakan melalui pergantian dan penyempurnaan atau penggantian peraturan lainnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan dan dinamika masyarakat. Penyempurnaan praktek hukum dengan memberdayakan lembaga-lembaga hukum di daerah termasuk lembaga adat. Pemberdayaan lembaga adat dan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur perikehidupan masyarakat, memberi ruang lembaga adat dan hukum adat akan diberi penguatan dan legitimasi dalam bentuk Perda untuk mengisi celah-celah kebutuhan pelayanan hukum yang disepakati masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
3. Pendidikan Tingkat pendidikan penduduk telah membaik, antara lain diukur dengan persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mampu membaca baik huruf latin maupun lainnya (tingkat melek huruf) telah mencapai 94,80 persen pada tahun 2003, meskipun demikian jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang sedang menjalani pendidikan masih relatif rendah yaitu sebesar 16,90 persen. Keadaan pendidikan ini salahsatunya ditandai oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS atau persentasi penduduk bersekolah pada semua kelompok usia) yang makin kecil pada kelompok usia dewasa. Pada tahun 2003, APS penduduk kelompok usia: 7-12 tahun mencapai 96,64 persen, kelompok usia 13-15 tahun sebesar 80,67 persen, kelompok usia 16-18 tahun sebesar 11,06 persen.
5
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hidup, dapat dilihat dari tiga dimensi berupa: kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas SDM membaik antara lain ditandai meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat. Kualitas SDM di Kabupaten Tolitoli yang ditandai oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif menurun dari 64,8 (1996) menjadi 64,2 (2002) dengan penurunan peringkat dari 197 menjadi 237. Walaupun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pelengkap SDM
mengalami
peningkatan,
namun
berbagai
prototipe
hasil
penelitian
dan
pengembangan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan belum banyak dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. 4. Ekonomi Penekanan akan perlunya pembangunan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat idealnya menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. Selama periode tahun 2002 – 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Sumber Penerimaan Daerah masih relatif rendah, rata-rata sebesar 3,28 persen per tahun. Pada periode yang sama perekonomian daerah mengalami pertumbuhan ratarata sebesar 4,5 persen per tahun dengan stabilitas ekonomi dapat terjaga, kesejahteraan masyarakat cenderung membaik yang ditunjukan antara lain melalui peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1,18 persen per tahun, dan pada tahun 2004 pendapatan per kapita telah mencapai 1,2 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian penting yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Struktur ekonomi walaupun belum berubah dari dominasi sektor pertanian, namun terjadi perbaikan dari pertanian tradisional kearah kegiatan ekonomi pertanian moderen berbasis agribisnis dan agroindustri. Selain itu ekonomi daerah diwarnai pula oleh kegiatan perdagangan yang hingga saat ini ekspor antarpulau Kabupaten Tolitoli khususnya Cengkeh dan Kopra terus mengalami peningkatan.
6
Untuk melanjutkan keberhasilan pembangunan jangka panjang pertama dan sekaligus mempertahankan momentum pembangunan yang ada, dirumuskan rencana pembangunan jangka panjang kedua. Upaya perwujudan sasaran pembangunan jangka panjang kedua tersebut sempat terhenti akibat krisis ekonomi yang melumpuhkan perekonomian nasional maupun daerah pada tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode sebelumnya lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal dan tenaga kerja, dan bukan oleh peningkatan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Selain itu, krisis ekonomi juga menunjukan bahwa pembangunan ekonomi selama ini tidak disertai dengan peningkatan efisiensi kelembagaan ekonomi dan banyaknya praktik ekonomi biaya tinggi yang telah menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Perekonomian daerah masih rentan, tidak saja terhadap gejolak eksternal (nasional), tetapi juga terhadap gejolak di daerah. Ancaman krisis air disebabkan oleh memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat. Deforestasi ini disebabkan oleh peralihan fungsi kawasan hutan mejadi pemukiman, perkebunan, perindustrian dan pertambangan serta terjadinya kebakaran hutan. Berkurangnya kawasan hutan selanjutnya menyebabkan terganggunya kondisi tata air. Gejala ini terlihat dari berkurangnya debit air sungai yang mengancam pasokan air bagi pertanian. Sementara itu, laju kebutuhan air bersih terus bertambah diperkirakan rata-rata sebesar 10 persen per tahun. Berkurangnya luas hutan berdampak pula pada berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada didalamnya, yang mempunyai potensi untuk pengembangan jasa-jasa lingkungan diversifikasi pangan. Ketersediaan
pangan
semakin
terbatas
yang
disebabkan
oleh
semakin
meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktifitas hasil pertanian, buruknya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi dilahan produksi. Perkembangan produksi pangan padi cenderung konstan, kondisi pasokan air bagi lahan beririgasi semakin terbatas kerena menurunnya kemampuan penyediaan air yang menjadi andalan pasokan air. Sementara itu, daya saing produk pertanian masih rendah dibandingkan dengan produk luar negeri sehingga pasar produk pertanian dalam negeri dibanjiri dengan produk impor. Berbeda dengan sumberdaya alam lainnya, bidang kelautan memungkinkan daerah untuk memiliki hak pengelolaan di
7
wilayah zona ekonomi yang jaraknya 1/3 dari zona propinsi yaitu hingga 12 mil dari laut. Bidang
kelautan
yang
mencakup
perhubungan
laut,
perikanan,
pariwisata,
pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan harus dipersiapkan sebagai tumpuan masa depan. Hal tersebut dikuatkan pula oleh Laporan Bank Dunia tahun 2003 dalam Indonesia Beyond Macro Economic Stabilit menekankan daya saing industri saat ini telah bergeser kearah industri berbasis kelautan. Kontribusi bidang kelautan (khususnya Perikanan) terhadap perekonomian daerah Tolitoli pada tahun 2004 relatif rendah yaitu sebesar 4,88 persen. Oleh karena itu dalam jangka panjang diperlukan arahan kebijakan yang mendukung bidang kelautan ini, baik dukungan keputusan politik maupun pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Mengingat besarnya cakupan bidang kelautan dan prospek yang sangat luas akan kebijakan yang diperlukan tidak bersifat sektoral, namun multisektoral karena keterkaitan antar sektor yang sangat tinggi. Kualitas tenaga kerja Kabupaten Tolitoli relatif rendah yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Pada tahun 2003 jumlah kesempatan kerja masih
sebesar
36,6
persen
berpendidikan
SLTP
ke
bawah,
sementara
yang
berpendidikan tinggi atau diploma ke atas hanya 6,72 persen. Tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah, dapat berakibat pada rendahnya daya serap atau adaptabilitas masyarakat terhadap teknologi, pada gilirannya berdampak pada kurang berkembangnya teknologi dan kurang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) serta status gizi masyarakat terutama gizi ibu hamil dan Balita. UHH di Kabupaten Tolitoli telah meningkat menjadi 61,5 tahun (2002) dari kondisi sebelumnya (1996) yang mencapai 59,9 tahun. Selanjutnya AKB relatif tinggi yaitu sebesar 66 per 1.000 kelahiran hidup dibanding keadaan Sulawesi Tengah sebesar 63 per 1.000 kelahiran hidup.
8
6. Pelayanan Umum Manajemen pemerintah saat ini lebih menitikberatkan pada penyediaan pelayanan dasar kepada rakyat yang kondisinya sangat memprihatinkan dalam situasi politik yang belum mapan, sehingga jenis pelayanan yang diberikan kapada masyarakat masih sangat terbatas. Hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik sebagai mandat UUD 1945, belum dapat diberikan secara penuh karena daerah tidak cukup memiliki sumberdaya yang memadai. Dalam perjalanannya kemudian, hak-hak ini juga belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Saat ini, birokrasi belum banyak mengalami perubahan mendasar, masih banyak permasalahan yang dihadapi pada masa sebelumnya belum terselesaikan. Pemberian pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan merupakan sedikit sasaran pembangunan yang belum dapat dicapai. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan terjadinya perubahan besar terutama yang disebabkan oleh desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Desentralisasi pada dasarnya memberi ruang penataan mekanisme pengelolaan kebijaksanaan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien, sehingga otonomi bukanlah tujuan akhir namun merupakan cara mencapai tujuan. Salah satu persyaratan untuk sukses dalam mengarungi perubahan yang besar dan tiada henti (arus globalisasi) adalah tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam diri masyarakat dan organisasi pemerintahan. Kemandirian merupakan hakekat dari kemerdekaan, berupa hak setiap warga negara untuk menentukan nasib sendiri dan yang terbaik bagi dirinya. Pembangunan sebagai usaha mengisi kemerdekaan haruslah merupakan upaya membangun kemandirian (bukan keterisolaisian). Perkembangan dunia yang cepat menuju kearah kehidupan global harus membangkitkan perhatian yang lebih besar pada masalah kemandirian, yaitu kemanjuan yang ingin dicapai (peningkatan kesejahteraan rakyat) haruslah bersamaan dengan peningkatan kemandirian.
9
Dicanangkannya pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Tolitoli telah meletakan landasan bagi proses kemandirian masyarakat sekaligus mengadapi tantangan untuk mendapatkan hasil seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan otonomi daerah membawa tuntutan akan penyerahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan. Proses pelaksanaan otonomi daerah terutama yang terkait dengan pelayanan umum masih memerlukan banyak perbaikan untuk meredam dampak negatif akibat kurangnya pemahaman akan otonomi daerah itu sendiri. Demokratisasi sebagai akibat dari pelaksanaan reformasi dan desetralisasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat Kabupaten Tolitoli semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Namun demikian, sebagai akibat dari tidak dipenuhinya hak dan tanggung jawab masyarakat pada masa lampau, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proses demokratisasi, utamanya rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. 7. Perumahan dan Fasilitas Umum Sarana perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk ketersediaannya. Tahun 2003, jumlah rumah yang terbangun sebanyak 40.029 unit yang dibangun baik oleh pengembang pemerintah dan swasta maupun oleh individu masyarakat. Namun masih diperlukan pembangunan yang lebih banyak lagi dengan adanya penambahan jumlah penduduk baik secara alamiah maupun mobilitas penduduk. Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Pembangunan prasarana jalan mengalami kendala sejak pelaksanaan desentralisasi yang turut mewarnai pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, hal ini karena terbatasnya dana pemerintah. Untuk angkutan udara, perusahaan jasa penerbangan masih belum mampu menyediakan pelayanan yang terjangkau karena sarana maupun prasarana masih sangat terbatas. Pada era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu daerah sehingga mutlak diperlukan suatu kemampuan untuk mendapatkan informasi. Beberapa masalah yang
10
dihadapi antara lain: terbatasnya ketersediaan infrastruktur telematika yang hingga saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; tidak meratanya penyebaran infrastruktur telematika yang masih konsentrasi pada ibu kota kabupaten; terbatasnya kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur telematika dengan belum berkembang pembiayaan lain untuk mendanai pemerintah masyarakat, serta swasta-masyarakat; dan kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong tingkat penetrasi layanan telematika. Rendahnya kemampuan masyarakat Kabupaten Tolitoli untuk memperoleh informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan dengan daerah lain. Dalam kaitan itu perlu segera dilakukan berbagai perbaikan dan perubahan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan daerah dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat. Penyediaan air minum mengalami stagnasi. Pada tahun 2004, jumlah produksi air minum yang dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar 2.264.344 M 3 menurun 0,6 persen dari tahun 2001. Penurunan produksi air minum tersebut dikuatkan pula oleh menurunnya jumlah pelanggan sebanyak 3,26 persen per tahun. Sementara untuk penerangan pada periode waktu yang sama mengalami peningkatan, produksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) meningkat rata-rata 4 persen per tahun dibarengi oleh peningkatan jumlah langganan rata-rata 2,4 persen pertahun. Namun demikian pelayanan penerangan perumahan ini masih perlu ditingkatkan, pada tahun 2004 jumlah rumahtangga pelanggan baru mencapai 58 persen dari 41.374 rumahtangga di Kabupaten Tolitoli. Penanganan persampahan dan drainase juga mengalami stagnasi dengan cakupan penanganan persampahan dan drainase hanya di kawasan perkotaan. 8. Lingkungan Hidup Kasus–kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat. Disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup kearah konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi ramah lingkungan memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. Masalah pencemaran
11
ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Keadaan tersebut menimbulkan kekuatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistim lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) akan mempengaruhi kondisi lingkungan termasuk di wilayah Kabupaten Tolitoli. Sumberdaya
alam
(SDA)
memiliki
peran
ganda
yaitu
sebagai
modal
pembangunan dan juga sebagai penopang sistim kehidupan. Peranan SDA dapat dilihat dari sumbangsih terhadap PDRB. Pada tahun 2000, kontribusi SDA dalam pembentukan PDRB sebesar 48,2 persen dan cenderung meningkat menjadi 50,6 persen pada tahun 2004. Menyimak kontribusi SDA yang dominan tersebut, dapat dipastikan terjadi intensitas eksploitasi yang cukup tinggi. Sehingga perlu diperhatikan aspek pelestarian lingkungan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan agar daya dukung lingkungan dapat terus dipertahankan. 9. Perlindungan Sosial Pemberdayaan perempuan telah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan program–program pembangunan yang makin responsif terhadap issu gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Demikian pula partisipasi pemuda dalam pembangunan makin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di masyarakat. Kesejahteraan sosial masyarakat telah meningkat dengan adanya pemberdayaan,
pelayanan
rehabilitasi,
perlindungan
sosial
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Lemahnya
kemampuan
daerah
dalam
mengelola
keragaman
yang
ditandai
menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama, berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disitegrasi sosial. Masalah ini makin serius dengan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat di gunakan dan dikelola bersama masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi. Saat ini muncul kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat karena desakan ekonomi. Disamping itu pluralisme dikembangkan untuk menghidupkan hubungan sosial guna mencapai masyarakat madani.
12
Kesejahteraan
masyarakat
ditentukan
pula
oleh
jumlah
penduduk.
Laju
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tolitoli menurun dari 2,52 persen per tahun (19801990) menjadi 0,98 persen (1990-2000). Berdasarkan SP 2000 jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli sebesar 173.525 jiwa dengan kepadatan penduduk per KM 2 sebesar 43 jiwa, menunjukkan bahwa keadaan tersebut lebih padat dabandingkan kondisi Sulawesi Tengah dengan kepadatan 34 jiwa per KM2. 10.
Pariwisata dan Budaya Pembangunan pariwisata Kabupaten Tolitoli tidak dapat dipisahkan dengan
pembangunan pada bidang lain, koordinasi dan integrasi pembangunan sangat mutlak diperlukan dalam membangun bidang kepariwisataan. Kabupaten Tolitoli memiliki potensi pariwisata yang cukup kaya dengan jumlah 14 obyek wisata baik alam maupun wisata bahari.
Obyek wisata alam yang memiliki daya saing tinggi seperti obyek wisata
alam/cagar alam Gunung Dako dengan keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya merupakan khas dari obyek wisata tersebut. Disamping itu, masih terdapat obyek wisata berupa Gua Pampaile yang kedepan dapat dijadikan sebagai obyek wisata ilmiah. Selain wisata alam, Kabupaten Tolitoli memiliki pula wisata bahari yang terdapat di berbagai wilayah Kabupaten Tolitoli. Wisata bahari yang cukup memiliki daya tarik adalah Pulau Koko, Lutungan dan Tumpangan serta Sabang Tende. Budaya masyarakat Tolitoli yang relatif heterogen merupakan pula potensi dalam rangka pembangunan masyarakat yang perlu dijaga keberadaannya untuk memelihara kearifan lokal dalam rangka perwujudan jatidiri dan memperkokoh ketahanan dari masuknya pengaruh budaya luar baik melalui hubungan sosial, dan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Dengan kondisi budaya yang tetap terpelihara akan dapat menunjang dalam pembangunan bidang pariwisata, yang pada akhirnya memperluas pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. B. DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS Terjadinya berbagai perubahan dan kecenderungan lingkungan strategis, baik dalam skala global, regional, nasional maupun lokal, akan berpengaruh secara langsung
13
maupun tidak terhadap keberlangsungan proses pembangunan daerah Kabupaten Tolitoli. Dalam lingkup global, dinamika lingkungan strategis yang dipicu oleh kecendrungan perdagangan global, pesatnya kemajuan teknologi, tuntutan dan kesadaran masyarakat akan demokrasi, lingkungan hidup serta hak asasi manusia (HAM). Dinamika tersebut selain mengharuskan kesiapan yang memadai, baik berupa kelembagaan dan regulasi maupun sarana dan prasarana lainnya (transportasi, informasi dan telekomunikasi), juga kesiapan sumberdaya manusia yang mampu berkompetisi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu berperan baik sebagai regulator, inisiator, fasilitator, mediator maupun protektor yang baik dalam mengatur dan mendorong agar pembangunan daerah dapat tumbuh secara signifikan. Sebagai regulator, pemerintah daerah menciptakan aturan main (rule of the game) yang mampu memberikan akses terhadap masyarakat dalam pengambilan keputusan; sebagai inisiator, pemerintah
daerah berperan di dalam memunculkan proses-proses inovatif
dalam mengembangkan berbagai program/kegiatan; sebagai fasilitator, pemerintah daerah memberikan kemudahan-kemudahan proses bagi keberlangsungnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan; sebagai mediator, pemerintah daerah menjadi penghubung di dalam membangun pengembangan kerjasama interkoneksitas yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pihak lain; dan sebagai protektor, pemerintah daerah menjadi pelindung terhadap upaya pihak-pihak tertentu yang merugikan masyarakat dan atau proses pembangunan, dalam artian dibutuhkan upaya antisipasi dalam pengelolaan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan serta upaya memperkuat tata nilai budaya dan kearifan lokal sebagai perisai. Dalam lingkup regional, dinamika lingkungan strategis mengarah pada kesepakatan hubungan kerjasama kawasan antarregion negara yang berbatasan dengan wilayah yurisdiksi negara Indonesia, khususnya yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tolitoli. Dinamika tersebut dinilai sangat strategis menjadi pasar barang dan jasa serta produk unggulan lainnya dari masing-masing negara yang memberi nilai tambah bagi pembangunan Kabupaten Tolitoli.
14
Regionalisasi tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa untuk optimalisasi potensi bersama menghadapi globalisasi, perlu upaya pengelompokan daerah-daerah dalam suatu kawasan, lebih-lebih dalam menghadapi sumberdaya yang semakin langka, ikatan kerjasama antara
daerah maju dengan daerah berkembang untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku industri dan eksploitasi sumberdaya alam yang saling menguntungkan semakin diperlukan. Kondisi demikian perlu dicermati guna mencegah terjadinya intervensi pihak luar yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam lingkup regional, dinamika lingkungan strategis dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah melalui beberapa perubahan yang dinilai strategis, yaitu : 1. Implementasi otonomi daerah yang telah menjadi realitas, dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan kemandirian daerah (lokal) sesuai dengan hak otonomi yang dimilikinya. Menjadi peluang bilamana daerah mampu mengelola dan memanfaatkan dengan sebaikbaiknya seluruh potensi yang dimilikinya. Sebaliknya menjadi tantangan manakala sumberdaya yang tersedia tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2. Perubahan sistem dalam kehidupan politik dan tumbuh-suburnya berbagai jenis kelembagaan politik dan kemasyarakatan dewasa ini pada prinsipnya sangat diharapkan menjadi media yang efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta menjadi sarana bagi penciptaan nuansa kehidupan yang
demokratis.
Akan
tetapi
kecenderungan
yang
muncul,
kelembagaan-
kelembagaan yang ada justru belum sepenuhnya mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan, dan bahkan cenderung menjadi media ajang konflik bagi kelompok atau golongan tertentu. 3. Fenomena ini perlu diwaspadai melalui berbagai kebijakan, sehingga kelembagaan politik dan kemasyarakatan yang ada mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam kehidupan politik yang demokratis dan
bukan sebaliknya menjadi media
penciptaan kehidupan politik yang anarkis .
15
4. Walaupun telah mengalami kemajuan, pembangunan yang berlangsung selama ini ternyata
belum
sepenuhnya
mampu
menciptakan
kehidupan
ekonomi
yang
berkeadilan, karena pembangunan ekonomi hanya bertumpu pada upaya mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya dan mengabaikan aspek pemerataan. Pendekatan ini telah menciptakan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, ketertinggalan dan kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Masalah kesenjangan dapat menjadi memicu potensi konflik sosial di masyarakat, sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pemberdayaan ekonomi rakyat. 5. Heterogenitas masyarakat di Kabupaten Tolitoli di samping sebagai kekuatan pembangunan juga sangat rentan memicu terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA bila tidak dicermati dan dikelola dengan tepat. Kerusuhan Poso merupakan contoh faktual yang menjadi catatan hitam dalam kehidupan daerah yang selama ini dirajut oleh toleransi, harmonisasi, kebersamaan, keakraban dan kesetiakawanan sosial, ternyata terganggu oleh kecemburuan sosial dari kelompok/komunitas masyarakat tertentu terhadap komunitas masyarakat lainnya. 6. Penegakkan supremasi hukum dan keadilan, demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai lambat dalam penerapannya dan cenderung belum secara utuh dirasakan masyarakat, masalah tuntutan pemerintahan yang profesional dan amanah (Good Governance), bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, adalah masalah-masalah yang sangat berpengaruh dan mendesak untuk ditata kembali, sehingga tatanan masyarakat madani yang menjadi prasyarat mewujudkan masyarakat madani tidak sekadar impian. 7. Tuntutan reformasi yang menginginkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan tatanan kehidupan bermasyarakat ternyata belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan daerah dalam mempersiapkan berbagai piranti kelembagaan dan peraturan daerah serta kesadaran dan kepatutan masyarakat.
16
8. Pemilikan beberapa sumberdaya alam dan komoditas perdagangan yang tersedia namun sudah sangat terbatas di negara/daerah lain, memiliki nilai komparatif yang perlu dikelola secara arif dan bijaksana agar memberi manfaat sebesarnya kepada masyarakat secara tepat waktu dan optimal serta berkelanjutan. Dalam skala lokal, dinamika lingkungan strategis sebenarnya sudah terakomodasi dalam dinamika lingkungan strategis pada lingkup nasional seperti digambarkan di atas, namun demikian secara spesifik Kabupaten Tolitoli tentunya memiliki variasi lokal yang lebih khusus dan berbeda dengan daerah lainnya pada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah di masa mendatang. Aspek dimaksud, meliputi: 1. Adanya kemauan pejabat dan elit pemerintahan serta lembaga lainnya di Kabupaten Tolitoli untuk suatu proses transformasi yang mengeliminiasi gejolak dan potensi konflik, dipihak lain, mengindikasikan masih ada segelintir pejabat yang enggan bersahabat dengan tuntutan reformasi, sehingga praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme dan penyimpangan yang terselubung masih mengganggu dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2. Kekerasan sporadis yang mungkin terjadi perlu diantisipasi sedini mungkin, melalui upaya yang serius untuk merajut kehidupan yang aman, tentram, akrab, harmonis dan bersahabat di daerah melalui peran bersama semua pemangku kepentingan (stakeholders), dengan jiwa besar dan kesadaran yang tinggi, mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi pembangunan daerah ini khususnya, serta pembangunan bangsa dan negara pada umumnya. 3. Posisi geografis
yang terbuka dan dapat dicapai dari berbagai alur laut, darat,
maupun udara, merupakan faktor yang dapat menguntungkan disamping merugikan dari segi intervensi kekuatan luar dari segi pertahanan-keamanan yang perlu diwaspadai. Dalam konteks Kabupaten Tolitoli, posisi ruangnya bisa mendapat penguatan yang menguntungkan di samping kecenderungan eksploitasi yang merugikan dari posisi ruang Kabupaten Buol, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Donggala, dalam mengakses peluang ke Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia lainnya ataupun dalam konteks Asia Pasifik yang terus berkembang saat ini.
17
Untuk merumuskan visi, misi dan program daerah Kabupaten Tolitoli dalam perjalanan waktu lima tahun ke depan, adalah tidak cukup jika hanya mendasarkan pada dinamika lingkungan strategis sebagaimana diuraikan di atas, melainkan masih harus dilakukan serangkaian upaya inventarisasi, identifikasi, eksplorasi, terhadap berbagai aspek pembangunan dan perkembangan aspirasi masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka pendekatan yang ditempuh adalah dengan menggunakan analisis lingkungan starategis. Fokus kajian dengan pendekatan analisis ini dititikberatkan pada : kondisi lingkungan internal yang mencakup faktor kekuatan dan kelemahan; dan kondisi lingkungan eksternal yang mencakup faktor peluang dan tantangan. Secara ringkas, substansi dari hasil analisis SWOT tersebut dirumuskan sebagai berikut:
1. KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL a. KEKUATAN: i). Secara
geografis
pengembangan
Kabupaten
jaringan
Tolitoli
interkoneksitas
memiliki
posisi
pembangunan
penting
dalam
kewilayahan
di
Kabupaten Tolitoli khususnya, dan dengan kawasan lainnya pada umumnya, baik dalam lingkup pembangunan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban. ii). Kemajemukan dan karakter masyarakat Kabupaten Tolitoli yang terbuka, memiliki nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan serta modal sosial yang tinggi, merupakan
modal
dasar
pembangunan,
khususnya
dalam
hal
mengembangkan kemitrasejajaran dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban. iii). Kabupaten Tolitoli memiliki potensi Sumberdaya Alam (SDA) yang cukup prospektif dikembangkan untuk usaha-usaha ekonomi produktif, terutama sumberdaya lahan untuk pertanian dan perkebunan, sumberdaya alam untuk
18
pertambangan, sumberdaya air untuk industri dan energi
dan sumberdaya
kelautan untuk perikanan serta pariwisata. iv). Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan serta masih dipertahankannya semangat keagamaan yang dibarengi oleh kemauan politik
pemerintah
daerah
Kabupaten
Tolitoli
melakukan
reformasi
kelembagaan sebagai upaya pemantapan implementasi otonomi daerah, merupakan
pondasi
yang
kuat
dalam
rangka
mempertahankan
keberlangsungan pembangunan. b. KELEMAHAN: i). Topografi wilayah Kabupaten Tolitoli yang sebagian besar terdiri dari kawasan perbukitan dan pegunungan serta kawasan pesisir, menyebabkan aksesibilitas antarkawasan tersebut sangat sulit. ii). Kondisi ini merupakan kelemahan yang perlu ditangani dalam rangka pengembangan
interkoneksitas
antarkawasan
dan
keseimbangan
pembangunan antarwilayah. iii). Mutu Modal Manusia (SDM) yang relatif masih rendah, masih menonjolnya sikap elitis masyarakat Kabupaten Tolitoli, belum terbangunnya budaya melayani (fungsi fasilitator) di kalangan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan masih lemahnya upaya penegakan hukum, merupakan titik-titik
lemah
yang
mengakibatkan
penerapan,
pengembangan
dan
penguasaan teknologi masih rendah serta belum optimalnya layanan publik. iv). Keterbatasan penyediaan sumberdaya energi, belum memadainya pemberian insentif bagi perluasan usaha ekonomi dan penguatan dunia usaha, belum memadainya sarana dan prasarana ekonomi, masih rendahnya upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, merupakan permasalahan yang dihadapi dalam rangka upaya optimalisasi pembangunan. v). Kecenderungan makin menurunnya solidaritas sosial, merebaknya potensi konflik, masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, masih relatif rendahnya kemandirian infrastruktur politik daerah, serta belum terciptanya
19
suasana yang kondusif bagi perwujudan rasa aman dan tentram di kalangan masyarakat, merupakan titik-titik lemah yang perlu diatasi dalam upaya mempertahankan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tolitoli, termasuk dalam hal pengelolaan SDA dan penguatan kemandirian lokal.
2. KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL a. PELUANG: i). Kecenderungan
perubahan
lingkungan
global
yang
mengarah
pada
perdagangan bebas lintas negara, merupakan peluang pasar yang lebih besar dalam pemanfaatan potensi SDA dan komoditas unggulan Kabupaten Tolitoli. ii). Globalisasi ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya akses informasi pasar, investasi dan teknologi serta menguatnya semangat otonomi daerah, merupakan peluang yang lebih besar bagi pengembangan interkoneksitas dalam kerangka percepatan pembangunan daerah Kabupaten Tolitoli. iii). Menguatnya arus reformasi dan demokratisasi secara nasional serta komitmen pemerintah pusat dalam memandirikan daerah seiring dengan upaya pemantapan implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten Tolitoli, merupakan peluang
bagi
upaya
perbaikan
dan
pembaharuan
di
segala
bidang
pembangunan. iv). Menguatnya wacana pembangunan berkelanjutan dan perlindungan HAM serta perhatian dunia terhadap kesetaraan dan keadilan jender, merupakan peluang bagi terwujudnya pembangunan yang lebih berkeadilan. b. TANTANGAN: i). Konsekuensi logis dari proses globalisasi dan pasar bebas adalah perlunya kesiapan SDM yang bermutu modal tinggi, baik pada tataran masyarakat maupun pada sumberdaya aparatur pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin ketatnya persaingan antardaerah dan atau antarnegara pada berbagai aktivitas
ekonomi,
terutama
dalam
hal
merebut
pasar
ekspor
dan
20
mempertahankan pasar domestik; perluasan lapangan kerja dan peningkatan layanan publik. ii). Menguatnya arus globalisasi seiring dengan diimplementasikannya Otonomi Daerah, menuntut adanya peran daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung
jawab
dalam
mengelola
pembangunannya.
Karena
itu,
kemungkinan terjadinya pemisahan kegiatan ekonomi antardaerah sulit dihindarkan. Pada gilirannya, hal ini akan berakibat pada mengecilnya skala aktivitas ekonomi daerah yang cenderung tidak efisien. iii). Seiring dengan arus globalisasi, variasi kejahatan konvensional maupun transnasional makin berkembang, pada sisi lain masih adanya kejadian yang bersifat sporadis, dapat mengurangi minat investor untuk memasukan modalnya ke daerah. Oleh karena itu, penciptaan suasana yang tentram, aman dan tertib menjadi keniscayaan untuk diwujudkan.
21
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006 – 2026
A. V I S I Berdasarkan kondisi daerah saat ini baik kondisi eksternal maupun internal yang akan dihadapi 20 tahun ke depan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Tolitoli dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006–2026 adalah: ”KABUPATEN TOLITOLI YANG MAJU, DAMAI, SEJAHTERA, MANDIRI DAN AGAMIS” dengan pengertian: Maju,
Menggambarkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tolitoli
Damai,
Masyarakat yang taat hukum dan beradab,
Sejahtera, Menggambarkan
terpenuhinya
kebutuhan
masyarakat,
khususnya
kebutuhan primer, Mandiri
Menggambarkan masyarakat Tolitoli sebagai daerah otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dengan tetap menjalin kerjasama dengan semua pihak,
Agamis,
Menggambarkan masyarakat Tolitoli yang taat dan percaya kepada agamanya masing-masing, serta toleransi antar satu dengan yang lainnya.
B. M I S I Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:
22
1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas a. Terselenggaranya Pembangunan Mutu Modal Manusia b. Berkurangnya Jumlah penduduk Miskin c. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat 2. Mewujudkan Suasana Aman, Damai dan Teteram Bagi Seluruh Masyarakat Yang Berlandaskan Hukum a. Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Melalui Peningkatan Peran Aktif dan Partisipasi Aktif Masyarakat b. Terselenggaranya Perlindungan Dan Pelayanan Ketertiban dan Keamanan Pada Masyarakat c. Terciptanya Supremasi Hukum dan HAM 3. Meningkatnya Daya Saing Daerah a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan b. Tersedianya infrastruktur yang memadai c. Pemberdayaan ekonomi rakyat 4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan . a. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan bermatra keruangan. b. Meningkatnya profesionalisme penggunaan SDA yang tercermin oleh terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang serasi. 5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berahlak mulia. a. Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan kompetitif. b. Mantapnya budaya lokal untuk memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat. c. Terciptanya keharmonisan sosial antar golongan dan antar umat beragama.
23
6. Mewujudkan
pemerintahan
yang
partisipatif,
transparansi
dan
akuntabilitas. a. Meningkatnya profesionalisme aparatur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab. b. Menumbuhkan
kerjasama dan
saling kepercayaan
antar pemerintah
dan
masyarakat. 7. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Berkeadilan a. Mengurangi kesenjangan sosial antar wilayah b. Adanya keberpihakan kepada kelompok/wilayah yang masih tertinggal c. Menyediakan akses yang sama kepada semua masyarakat
24
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2006-2026 Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2006–2026 adalah mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera dan mandiri sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur. IV.1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tolitoli adalah peningkatan kualitas SDM, yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama, sering diupayakan dengan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk, yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mencapai terwujudnya masyarakat Tolitoli yang sehat, cerdas, produktif dan berahlak mulia. 1. Terselenggaranya Pembangunan Mutu Modal Manusia a. Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, maju dan mandiri sehingga mampu mengelola sumberdaya alam daerah. Dalam kaitan itu, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan potensi daerah. b. Penurunan
laju
pertumbuhan
Penduduk diarahkan
pada peningkatan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas serta Penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
25
c. Pembangunan pendidikan
dan kesehatan merupakan investasi dalam
meningkatkan kualitas dan potensi SDM dan perannya sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
tanpa
diskriminasi. d. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin, melalui peningkatan pelayanan pendidikan prasekolah dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan persekolahan, pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun sebagai kelanjutan Wajib Belajar 9 Tahun, dan peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan belajar dan perbaikan tingkat, melalui penyediaan pelayanan yang merata dan berkeadilan terhadap pendidikan berkelanjutan, yang didukung oleh penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, serta pemantapan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua dan sepanjang hayat. e. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing, melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat melayani keberagaman peserta didik, jenis, dan jalur pendidikan, serta kebutuhan pasar kerja dan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya,
penyediaan
sarana
pendidikan
yang
bermutu,
peningkatan
pengabdian pada masyarakat. f. Pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan maju. g. Peningkatan
kualitas
hidup
seluruh
masyarakat
dengan
memberikan
perhatian khusus bagi anak, remaja, pemuda, perempuan, keluarga serta
26
masyarakat miskin dan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan. Peningkatan akses dan partisipasi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta berprinsip pada kesetaraan dan keadilan gender. h. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektivitas
SDM, dan memenuhi struktur
kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh lapangan kerja yang berorientasi pada potensi daerah. i. Penyediaan tenaga kerja trampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi international dalam era global. j. Peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan hidup intern dan antar ummat beragama, menuju terwujudnya manusia yang berahlak mulia, melalui peningkatan pelayanan termasuk pemberi fasilitas kemudahan umat dalam menjalankkan ibadahnya, peningkatan kualitas pendidikan agama, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan agama. k. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pembangunan sumberdaya manusia, yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, kerangka peraturan mendorong
pengelolaan
menerapkan
prinsip-prinsip
pembangunan dengan
sumberdaya
mengedepankan
untuk
manusia
yang
akuntabilitas
dan
transparansi, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasaannya, serta dengan menerapkan sistem pembiayaan yang berprinsip pada pemerataan dan keadlian. l. Peningkatan pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangan iptek, pengaturan hukum serta administrasi pembangunan sumberdaya manusia secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai kualitas sumberdaya manusia yang setinggi tingginya.
27
2. Berkurangnnya Jumlah Penduduk Miskin Upaya
penanggulangan
kemiskinan
diarahkan
untuk
mendorong
menumbuhkan rasa tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga jumlah masyarakat miskin dapat dikurangi. Harapan itu dapat dicapai melalui : a. Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang diarahkan untuk mendorong pasar kerja yang fleksibel termasuk upaya penurunan biaya ekonomi tinggi agar tercipta sebanyak mungkin lapangan pekerjaan formal serta peningkatan pelayanan publik dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. b. Perlindungan sosial bagi keluarga miskin yang berada diwilayah terpencil melalui peningkatan dan perluasan pelayanan kebutuhan dasar. c. Meningkatkan koordinasi dan jaringan kerja guna mengoptimalkan kemitraan antara pemerintah swasta dan masyarakat
3. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat a. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan prilaku sehat masyarakat. Peningkatan kualitas gizi penduduk, terutama bayi balita, ibu hamil, dan perempuan dewasa, yang didukung oleh produksi dan distribusi pangan yang mencukupi dengan harga yang terjangkau, b. Pengembangan tenaga kesehatan yang menunjang peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran yang merata, sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan,
peningkatan
dan pengembangan kesehatan dasar
yang telah bermutu serta peningkatan efesiensi, peningkatan kesehatan jasmani dan mental masyarakat, melalui pembinaan dan bermasyarakat olahraga menuju pembentukan budaya olahraga, peningkatan pembiayaan kesehatan, melalui alokasi pembinaan pembiayaan pemerintah yang lebih memadai, dan pengembangan asuransi kesehatan.
28
IV.2. Mewujudkan Suasana Aman, Damai dan Teteram Bagi Seluruh Masyarakat Yang Berlandaskan Hukum Dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta suku, agama dan Ras yang beragam kita memerlukan kemampuan pertahanan wilayah yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya NKRI. Adanya gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan
potensi konflik horizontal membuat masyarakat
resah dan berakibat tidak merasa aman, terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan di Kabupaten Tolitoli. 1. Pembangunan keamanan diarahkan untuk profesionalisme aparat keamanan beserta institusi terkait dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan
terjaminnya
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat,
serta
terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Mengembangkan pembinaan dinamika masyarakat kearah kehidupan yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam membela negara, perlindungan masyarakat dan pelayanan kemanusiaan serta membina dan mengembangkan harmonisasi heterogenitas masyarakat sebagai potensi budaya daerah dan nasional guna menjaga keutuhan NKRI. 3. Upaya menciptakan supremasi hukum dan penegakan HAM sesuai kewenangan yang dimiliki oleh daerah, dilaksanakan melalui pembangunan hukum terutama yang terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan norma dan standar Hak Asasi Manusia. a. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya suasana yang kondusif dalam berbagai aspek pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran hukum serta penegakan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Dalam pembangunan hukum senantiasa memperhatikan kearifan lokal atau kaidah yang berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat. 29
b. Pembangunan hukum juga diikuti pula dengan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pembangunan hukum di daerah diarahkan pada inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tidak sesuai lagi dan menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan perkembangan masyarakat kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
melibatkan
komponen yang terkait termasuk anggota masyarakat. i
Dalam pembangunan hukum perlu memperhatikan kearifan lokal yang berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat. Kearifan lokal, adat istiadat dan norma yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat perlu didata/diteliti serta dibina dan diberdayakan untuk menunjang pembangunan daerah.
ii
Pendataan/penelitian hukum adat didahului dengan penguatan dan legitimasi melalui pengakuan terhadap komunitas masyarakat yang menganut adat istiadat dan norma tertentu selama masih hidup dan berkembang dalam suatu wilayah.
iii Untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum termasuk
Peraturan
Daerah
dan
Peraturan
Kepala
Daerah
perlu
mengadakan Penyuluhan Hukum baik secara tatap muka maupun melalui media cetak dan media elektronik serta penerbitan bulletin, brosur dan leaflet. iv Untuk penegakan hukum termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diperlukan aparat penegak hukum yang handal termasuk Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. v
Penegakan hukum termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu dikoordinasikan dengan instansi penegak hukum dan pengawasan terutama dalam menanggulangi kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu koordinasi dalam penurunan pelanggaran hukum dan kriminalitas.
30
IV.3. Meningkatnya Daya Saing Daerah 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan Tingkat kemajuan daerah Kabupaten Tolitoli dapat dinilai berdasarkan berbagai ukuran perkembangan ekonomi, yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Kamajuan tersebut dapat dicapai melalui arah kebijakan : a. Pengembangan perekonomian dengan mekanisme pasar yang berdasarkan persaingan sehat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan sosial sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dengan mengembangkan produk lokal. b. Optimalisasi
peranan
pembangunan
pemerintah
diupayakan
di
sebagai
dalam
fasilitator
berbagai
sekaligus
tingkat,
guna
katalisator menjaga
berlangsungnya mekanisme pasar melalui pengembangan institusi pasar sesuai dinamika kebutuhan, pengembangan kerangka regulasi yang non diskriminasi, serta perbaikan fasilitas subsidi dan intensif yang dapat sasaran, baik dari segi jangka waktu maupun kelompok penerima dengan mekanisme transparan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus menjamin terciptanya iklim usaha
yang
berdasar
persaingan
secara
sehat
pada
setiap
segmen
perekonomian. c. Mengembangkan dan meningkatkan daya saing perekonomian lokal dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas dan inovasi yang dikelola secara berkelanjutan melalui kontinuitas perbaikan kemampuan sumberdaya manusia, terciptanya penguasaan dan penerapan teknologi, serta dukungan stabilitas ekonomi dan penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi yang seluruhnya diarahkan bagi terwujudnya keunggulan kompetetif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris yang disesuaikan dengan kompetensi dan keunggulan di setiap daerah, baik pada sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, pertambangan, pariwisata, maupun pada sektor industri dan jasa. d. Kebijakan industri dikelola dengan pengembangan jaringan rumpun industri yang sehat dan kompetitif melalui perkuatan fondasi ekonomi mikro secara terarah
31
dengan pola kebijakan yang tidak distorsi terhadap mekanisme pasar seperti antara lain penyediaan infrastruktur fisik, ekonomi dan teknologi yang responsif. Selanjutnya pengembangan jaringan rumpun industri perlu didorong untuk membuka akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi kompetensi lokal untuk dan regional. e. Dalam rangka memperkuat daya saing global, kebijakan industri diintegrasikan
dengan
kebijakan
perdagangan
dan
investasi
perlu karena
kepentingannya yang saling terkait. Kepentingan kebijakan perdagangan adalah memperkuat sistem perdagangan dalam negeri yang kuat dan efisien, memperkuat posisi nasional dalam berbagai perdagangan global dan regional, pengembangan citra produk nasional yang berkualitas internasional, dan perkuatan sistem distribusi yang menjamin efisiensi sekaligus integrasi pasar domestik dengan pasar global. Sementara itu kepentingan investasi adalah untuk menggairahkan iklim usaha melalui kemudahan berbagai regulasi terkait serta pengembangan berbagai paket insentif yang dirumuskan secara efektif dan selaras dengan arah peningkatan daya saing dan produk-produk industri. f. Dalam rangka memperbesar sekaligus memperkuat basis produksi secara nasional, proses industrialisasi perlu mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan dan pertambangan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional. Kepentingan ini menduduki peranan yang strategis karena berkenaan dengan kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat, berkaitan erat dengan perkuatan ketahanan pangan secara nasional, merupakan sumberdaya alam, serta memiliki rantai keterkaitan nilai tambah yang besar di masa yangakan datang. g. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk berkembang menjadi pelaku,
ekonomi
yang
berkeunggulan
kompetitif
melalui
perkuatan
kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Pengembangan UMKM menjadi bagian integral di dalam
32
perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri, antara lain melalui pola pengembangan klaster, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Koperasi berkembang semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi. h. Peningkatan ketahanan pangan dengan perluasan produksi dalam negeri untuk kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Peningkatan ketahanan pangann merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah di segala tingkatan bersama masyarakat. Peranan pemerintah dari tingkat pusat sampai pada pemerintah daerah adalah memfasilitasi dan menyelenggarakan peraturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kesediaan pangan. i. Memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas penyediaan bahan pangan, serta meningkatkan akses rumah tangga untuk memperoleh pangan. Dalam kaitan itu ditingkatkan produksi pangan multi komoditas dari dalam negeri berdasarkan keungggulan komparatif dan kompetitifnya, efektivitas dan efisiensi distribusi pangan, akses masyarakat terhadap
bahan
pengan,
kemampuan
penyediaan
pangan,
kemampuan
penyediaan cadangan pangan, pengetahuan masyarakat tentang pengadaan gizi. j. Sumber-sumber air dikelola dengan prinsip “One river one management and consolidated planning” (Suatu daerah aliran sungai dikelola oleh satu unit pengelola
dan
tidak
berdasarkan
batas-batas
administrasi).
Dengan
memperhatikan berbagai kepentingan di sepanjang Daerah Aliran Sungai dari hulu hingga hilir sehingga terjadi keseimbangan kepentingan, yang akhirnya dapat
mewujudkan
senergi
antara
pihak-pihak
yang
berkepentingan
(stakeholders) dan mencegah konflik horizontal dan vertikal.
33
k. Pengembangan sungai dan Daerah Aliran Sungai dilakukan dengan menurunkan tingkat sedimentasi sungai, menstabilkan kapasitas pengaliran air sungai dan bangunan pengendali banjir, mengurangi perbedaan aliran dasar sungai musim kemarau dan musim hujan, menjaga dan menstabilkan kualitas dan kuantitas air di hulu dan di hilir, memperbaiki daerah tanggapan air (catchment area), menjadikan pengendali sedimen, menyediakan waduk-waduk kecil untuk memenuhi kebutuhan air wilayah setempat pada daerah-daerah rawan kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun irigasi, membangun pengendali daya rusak air di pantai. l. Fungsi air sebagai sosial goods dan economic goods diseimbangkan melalui pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan poko hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. m. Peningkatan pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup
dan
kesejahteraan
pembangunan
daerah
masyarakat
diprioritaskan
antar pada
daerah
maka
daerah-daerah
peningkatan yang
belum
berkembang. Pengelolaan pembangunan daerah ini didasarkan pada 2 strategi pembangunan wilayah: i. Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, yaitu wilayahwilayah yang memiliki potensi sumber daya dan atau memiliki sumber daya tinggi dan atau lokasi strategis. ii. Pengembangan wilayah-wilayah strategis tertinggal, yaitu wilayah-wilayah yang miskin sumber daya atau memiliki wilayah geografis yang terisolir. iii. Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan. n. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada terselenggaranya : i. Pembangunan
perumahan
yang
berkelanjutan,
memadai,
layak,
dan
terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana pemukiman
yang
mencukupi
dan
berkualitas
yang
dikelola
secara
professional, kredibel, mandiri dan efisien.
34
ii. Terselenggaranya
pembangunan
perumahan
dan
prasarana-sarana
permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan. iii. Terselenggaranya
pembangunan
perumahan
dan
prasaranan-sarana
permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. o. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektivitas SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh industri. p. Penyediaan tenaga kerja trampil dan professional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi system standar sertifikasi internasional dalam era global. q. Upaya perluasan kesempatan kerja diarahkan untuk mendorong pasar kerja yang fleksibel, termasuk upaya penurunan biaya ekonomi tinggi agar tercipta sebanyak mungkin lapangan pekerjaan formal, tanpa merugikan pekerjaan informal disamping itu memfasilitasi agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan yang rendah produktivitasnya ke pekerjaan yang lebih tinggi produktivitasnya. Dengan demikian, pekerja yang masih bekerja dipekerjaan yang rendah produktivitasnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. r. Pembagunan kepariwisataan dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja. 2. Tersedianya
infrastruktur
yang
memadai
dengan
menempuh
arah
kebijakan : a. Pembangunan transportasi di masa mendatang diarahkan untuk : i. Meningkatkan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa.
35
ii. Menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda akuntan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, sehingga kemudahan, kelancaran, dan kepastian pelayanan dapat dicapai. iii. Mendorong seluruh stake holders untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan
mulai
dari
tahap
perencanaan,
pembangunan,
dan
pengoperasiannya. iv. Menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan altelnatif pilihan bagi pengguna jasa. v. Memperhatikan
keberpihakan
pemerintah
sebagai
regulator
terhadap
pelayanan kepada masyarakat. vi. Menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa, transportasi dalam konteks global servis. b. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan peningkatan kapasitas pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang telah ada maupun pembangunan pembangkit baru yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, penggunaan bahan baker yang lebih murah. Sistem jaringan transmisi dan distribusi ditingkatan kualitas dan jangkauannya agar mampu menunjang penyediaan tenaga listrik yang handal melalui pembangunan sistem transmisi yang teriintegrasi dengan kapasitas yang memadai, serta pengembangan system jaringan distribusi yang berbasis teknologi informasi. c. Restrukturisasi
industri
ketenagalistrikan
dilanjutkan
dengan
menerapkan
mekanisme pasar dan rasionalisme tarif listrik dalam upaya mendorong partisipasi swasta. d. Pembangunan energi diarahkan pada penyediaan dan pemanfaatan sumber energi; peningkatan prasarana dan sarana produksi; peningkatan fungsi kelembagaan; peningkatan mutu SDM dan penguasaan teknologi; serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi.
36
e. Pembangunan telematika diarahkan dengan: i. Mendorong persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi. ii. Menciptakan leadership dalam penyelenggaraan telematika yang mampu memberikan arahan jelas bagi pengembangan sektor pembangunan. iii. Mengoptimalkan prasarana
dan
mensinergikan
telekomunikasi
dalam
pembangunan
dan
penyelenggaraan
pemanfaatan
telematika
guna
menciptakan efisiensi termasuk efisiensi investasi yang pada akhirnya akan menentukan harga/biaya layanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna. iv. Meningkatkan pengetahuan dan awereness masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika. 3. Pemberdayaan ekonomi rakyat a. Mendorong
upaya-upaya
pemberdayaan
masyarakat
melalui
peningkatan
keahlian dan ketrampilan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi sumber daya alam pertanian, kelautan dan kepariwisataan. b. Pembinaan dan pengembangan sektor pertanian, kelautan dan pariwisata yang aspiratif dan berciri khas daerah. c. Membuka seluas-luasnya peran sektor swasta dalam pembangunan melalui peran aktif masyarakat (kemitraan) d. Pemberdayaan petani, nelayan, masyarakat pesisir dan dunia usaha dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam. IV.4. Mewujudkan
pengelolaan
sumberdaya
alam
yang
berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan 1.Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan bermatra keruangan. a) Sebagai basis pembangunan daerah, pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan dilakukan secara rasional, optimal, dan efisien, serta harus dipelihara dan ditingkatkan
37
kualitasnya. Pengelolaan sumberdaya alam terbarukan saat ini sudah berada dalam kondisi kritis, pola pada pemanfaatan
seperti jasa lingkungan, agar
sumberdaya alam tersebut memiliki nilai sebagaimana mestinya (tidak under valued) serta memiliki waktu yang cukup untuk direhabilitasi. b. Sumberdaya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumberdaya energi, dikelola dan dimanfaatkan dengan diimbangi upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan subtitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan. c. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; sumberdaya manusia yang berkualitas perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya
perubahan
cara
pandang
terhadap
lingkungan
hidup
yang
berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan. d. Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebijakan otonomi daerah terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. e. Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa
lingkungan.
Pemulihan
dan
rehabilitasi
kondisi
lingkungan
hidup
diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
38
2. Meningkatnya profesionalisme penggunaan SDA yang tercermin oleh terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang serasi. a. Efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumberdaya alam, menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam, dan tetap menekankan pada pemeliharaan sumberdaya alam yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan
kuantitasnya.
Disamping
itu
juga
diarahkan
untuk
membangun
keberlanjutan bagi seluruh bidang dan tidak lagi berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekeonomi semata-mata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. Perhatian khusus ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat lokal agar mereka dapat menikmati hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlokasi di daerahnya. b. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan yang terutama digunakan untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur harus ditingkatakan efisiensi dan daya saingnya, guna menurunkan tingkat eksplotasi sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, dan mengurangi ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang tingkat
kerusakannya
sudah
parah.
Perhatian
khusus
diberikan
pada
pemanfaatan sumberdaya alam yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti sumberdaya laut, sehingga terjadi keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, antara daratan dan lautan. Pemanfaatan sumberdaya kelautan harus diikuti dengan dukungan kebijakan nasional, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. c. Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek keamanan, kemakmuran, guna mencegah serta mengatasi berbagai krisis dan konflik ditengah masyarakat yang diakibatkan oleh persaingan atas pemanfaatannya serta permasalahan sosial lainnya.
39
IV.5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berahlak mulia. Untuk
mewujudkan
masyarakat
yang
berbudaya
dan
berahlak
mulia,
pembangunan dan pengembangan Kabupaten Tolitoli senantiasa dilakukan dengan variasi lingkungan dan budaya daerah masing-masing yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, dan dalam suasana masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis dengan tidak mengabaikan perbedaan antar daerah dalam wilayah Tolitoli, sehingga diharapkan dapat diwujudkan jati diri masyarakat yang tangguh dan kompetitif serta mampu merespon modernisasi. 1. Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan kompetitif. a. Mewujudkan masyarakat yang tangguh dan kompetitif melalui Peningkatan kualitas moral, terlebih lagi di masyarakat yang sedang mengalami berbagai kemajuan dan perubahan global yang semakin kompetitif dewasa ini. Peningkatan kualitas moral masyarakat diwujudkan melalui peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas fisik jasmaniahnya, kualitas sikap mental, moral dan attitude-nya, kualitas penalaran dan pemikirannya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas keterampilannya, etos kerja dan produktivitasnya, serta kualitas disiplin pribadinya. b. Untuk
mewujudkan
peningkatan
masyarakat
kualitas
moral
yang
tersebut,
tangguh
dan
dilaksanakan
kompetitif melalui
melalui
penguatan
kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan sosial kemasyarakatan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. c. Peranan pemerintahan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator sekaligus sebagai katalisator. d. Peningkatan kualitas keagamaan, pendidikan, dan kesehatan merupakan motor penggerak peningkatan kualitas moral dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dan kompetitif. e. Peranan masyarakat yang efektif dan optimal diwujudkan melalui keikutsertaan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
40
2. Mantapnya budaya lokal untuk memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat a. Guna pemberdayaan budaya lokal, jati diri dan kepribadian masyarakat Tolitoli, penguatan
otonomi
daerah
merupakan
wadah
untuk
berekspresi
dan
mengembangkan budaya lokal, jati diti dan kepribadian masyarakat. Kultur dan karakteristik masyarakat lokal yang selama ini tidak dapat teraktualisasikan dengan
baik
akan
dapat
diekspresikan
dalam
proses
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. b. Penguatan otonomi daerah dalam rangka pemberdayaan budaya lokal, jati diri dan kepribadian masyarakat dilakukan melalui: sistem organisasi dan tata kerja; manajemen kerja; orientasi pembangunan; dan proses pengambilan keputusan. c. Sistem organisasi dan tata kerja disesuaikan dengan keinginan masyarakat lokal masing-masing Dengan demikian, daerah berhak untuk membentuk lembaga atau unit birokrasi baru yang dibutuhkan, dan sekaligus juga berhak menghapus lembaga
atau
unit
birokrasi
yang
dipandang
tidak
fungsional.
Namun
kesemuanya disesuaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. d. Manajemen kerja partisipatif, yaitu mengajak rakyat untuk ikut serta terlibat dalam proses-proses yang terjadi dalam birokrasi. Melalui manajemen kerja partisipasi, masyarakat dijadikan subjek yang memiliki hak-hak sosial dan politik, bukan hanya objek yang hanya turut pada semua kebijakan pemerintah. Adanya partisipasi masyarakat akan memperkaya variasi kinerja birokrasi, sehingga masukan dan gagasan masyarakat akan sangat berharga memberikan kontribusi kesempurnaan pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Adanya partisipasi masyarakat akan menyebabkan kepuasan warga masyarakat karena ikut serta dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan serta masyarakat akan merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan otonomi daerah. e. Orientasi pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadikan manusia (masyarakat) sebagai subjek dan objek pembangunan yang utama.
41
f. Proses pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara elitis atau hanya ditentukan oleh orang-orang yang berada di tingkat pimpinan. Semua pengambilan keputusan hendaknya dapat diusulkan dari bawah (masyarakat) sedangkan
pimpinan
hanya melakukan
supervisi
terhadap usulan
yang
disampaikan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun, unit terendah dari birokrasilah yang mengetahui kondisi lapangan sehingga setiap keputusan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
3. Terciptanya keharmonisan sosial antar umat beragama dan etnik a. Agama dan etnik merupakan sumber inspirasi dan kekuatan etis yang dapat memberikan wajah manusiawi terhadap proses pembangunan masyarakat, sekaligus menjadi sumber keluhuran nilai dan memikul tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. b. Pembangunan harmonisasi sosial inter dan antar umat beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna menjadi kemajuan dalam pembangunan.
Disamping
itu,
pembangunan
agama
diarahkan
pula
meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. c. Pembangunan sosial etnik, diarahkan untuk pemberdayaan dan penguatan budaya lokal sekaligus sebagai pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat
Tolitoli.
Pembangunan
etnik
dilakukan
melalui
tranformasi,
revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya lokal yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai-nilai modern yang membangun.
42
IV.6. Mewujudkan
pemerintahan
yang
partisipatif,
transparansi
dan
akuntabilitas. Untuk
mewujudkan
partisipasi,
transparansi
dan
akuntablitas
dalam
penyelenggaraan pemerintahan, sasarannya adalah meningkatnya profesionalisme aparatur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab;
dan
menimbulkan
rasa percaya antar pemerintah
dan
masyarakat. 1. Meningkatnya profesionalisme aparatur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab. a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibutuhkan aparat yang profesional dalam melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. b. Untuk mewujudkan aparatur yang profesional, sasaran yang dilaksanakan adalah meningkatkan Kualitas Aparatur Negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi; meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola
pemerintahan
secara
transparan,
bersih
dan
bebas
dari
penyalahgunaan kekuasaan; meningkatkan pengetahuan keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan pemerintah; menicptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; memantapkan sikap dan pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman,
dan
pemberdayaan
masyarakat;
menciptakan
kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. 2. Menumbuhkan kerjasama dan saling kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat
43
a. Menumbuhkan rasa percaya antara pemerintah dan masyarakat demikian pula sebaliknya yang diwujudkan melalui pelaksanaan komunikasi pemerintahan yang berlangsung secara dua arah. b. Sasaran yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan komunikasi pemerintahan adalah keterbukaan dan saling mengerti antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama sehingga terjadi interaksi antara keduanya; berjalannya check and balance antara eksekutif dan legislatif daerah secara
baik
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan;
terselenggaranya
penyampaian informasi secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. IV.7. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Daerah Yang Berkeadilan Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah akan mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. 1. Mengurangi kesenjangan sosial antar wilayah a. Menghapus segala bentuk diskriminasi guna mewujudkan kesetaraanan baik antar individu maupun antar golongan dan antar wilayah dalam masyarakat b. Membangun harmonisasi kehidupan sosial masyarakat guna mendorong prakarsa dan keswadayaan masyarakat menuju kemandirian berbasis kearifan lokal c. Menghapus segala bentuk diskriminasi guna mewujudkan kesetaraan 2. Adanya keberpihakan kepada kelompok/wilayah yang masih tertinggal a. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang
secara
lebih
cepat
dan
dapat
mengejar
ketertinggalan
pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian kebijakan khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi
44
dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi. b. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal. 3. Menyediakan akses yang sama kepada semua masyarakat a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah guna mewujudkan sistem transportasi yang memadai sehingga mampu menggerakkan dinamika pembangunan. b. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi suatu wilayah merupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi wilayah lainnya dalam sistem pengembangan ekonomi).
45
BAB V PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tolitoli Tahun 2006– 2026 berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. RPJP Daerah ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi KABUPATEN TOLITOLI YANG MAJU, DAMAI, SEJAHTERA, MANDIRI DAN AGAMIS, perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) Konsistensi kebijakan pemerintah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.
46
