BAB IV PEMBAHASAN Sejarah Kota Gorontalo Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 64,79 Km2 atau sekitar 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo. Curah hujan di wilayah ini tercatat sekitar 11 mm sampai dengan 266 mm per tahun. Secara umum, suhu udara di Gorontalo rata-rata pada siang hari 32oC, sedangkan suhu udara rata-rata pada malam hari 23oC. Kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata 79,9%. Secara geografis wilayah Kota Gorontalo terletak antara 000 28’ 17” - 000 35’ 56” Lintang Utara (LU) dan 1220 59’ 44” 1230 05’ 59” Bujur Timur (BT) dengan batas-batas sebagai berikut : Batas Utara
: Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango
Batas Timur
: Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango
Batas Selatan
: Teluk Tomini
Batas Barat
: Kecamatan Telaga dan Batuda’a Kabupaten Gorontalo
Kini Kota Gorontalo terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu : 1.Kec. Kota Barat. 2.Kec. Dungingi. 3.Kec. Kota Selatan. 4.Kec. Kota Tengah. 22
5.Kec. Kota Timur. 6.Kec. Kota Utara. 7. Kec. Dumbo Raya. 8. Kec. Sipatana. 9. Kec. Hulondhalangi. Dalam catatan sejarah, HULONTALO singkatan dari HULONTALANGI selanjutnya disebut GORONTALO. Pendiri Kota Gorontalo, Sultan Botutihe melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atas dasar ke-Tuhanan dan prinsipprinsip masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kota ini resmi terbentuk tanggal 20 Mei 1960 sebagai pelaksanaan UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati II di Sulawesi, meskipun Gorontalo telah ada dan terbentuk sejak tahun 1728. Wilayah hukum Kotapraja Gorontalo dibagi 3 Kecamatan berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 tersebut, dan dengan Keputusan Kepala Daerah Sulawesi Utara No. 102 tanggal 4 Maret 1960 ditetapkan 39 Kampung yang masih wilayah Kotapraja Gorontalo terbagi atas 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan
Kota
Utara.
Sebutan
Kotapraja sesuai dengan istilah yang digunakan dalam UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 5 Tahun 1974 23
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menggantikan istilah Kotapraja menjadi Kotamadya dan saat ini disebut Kota. Sejak terbentuknya Kota Gorontalo hingga saat ini telah dipimpin oleh 8 orang Walikota yang masing-masing adalah sebagai berikut : 1.
A.T.J.E. Slamet
Tahun 1961 - 1963
2.
Taki Niode
Tahun 1963 - 1971
3.
Letkol. Drs. Jusuf Bilondatu
Tahun 1971 - 1978
4.
Drs. H.A. Nusi
Tahun 1978 - 1983
5.
A.H. Nadjamudin
Tahun 1983 - 1988
6.
Ir. Hi. Jusuf Dalie
Tahun 1988 - 1993
7.
Drs. Achmad Arbie
Tahun 1993 - 1997
8.
DR. Hi. Medi Botutihe
Tahun 1998/2003- 2008
9.
Hi. Adhan Dambea. S.Sos., MA.Tahun 2008 s/d Sekarang. Khusus periode tahun 2008-2013 Kota Gorontalo dipimpin oleh
Bapak Hi. Adhan Dambea, S.Sos., MA., sebagai Walikota dan Hi. Feriyanto Mayulu, S.I.Kom.MH sebagai Wakil Walikota. Jumlah penduduk Kota Gorontalo sampai dengan tahun 2010 mencapai 180.127 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.780 org/km2 berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang terdiri dari 88.283 jiwa laki-laki dan 91.844 jiwa perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
24
VISI & MISI KOTA GORONTALO
Kota Enterpreneur Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri Dan Religius
4.1. Faktor-Faktor yang menjadi penyebab timbulnya judi togel di Kota Gorontalo. Antisipasi dan ancaman yang dikemukakan oleh pimpinan Polri saat ini yaitu Kapolri Jendral Polisi. Timur Pradopo. dengan memberikan pernyataan terhadap para pelaku tindak pidana baik perjudian, premanisme, prostitusi, maupun korupsi akan diberantas sampai tuntas demi mencapai supremasi hukum dan penegakan hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
25
Pengawasan pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai suatu institusi yang dapat melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas di lapangan. Sehingga bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam hal ini penjual dan pembeli kupon judi togel agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Untuk menelusuri perjudian sampai saat ini ternyata masih ada dan merupakan persoalan yang sangat besar dan sulit, terutama Pemerintah Kota Gorontalo dan Aparat Penegak Hukum Polresta Kota Gorontalo sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah yang dianggap terdapat tempat terjadinya perjudian. Kelemahan mendasar dari mudahnya perjudian ini, karena tindakan pemerintah maupun aparat serta masyarakat lingkungan setempat yang kurang koordinasi, sehingga pelaksanaan di lapangan aparat tidak dapat melakukan tindakan yang maksimal. Walaupun pimpinan Aparat Negara sudah memberikan sinyalemen kuat untuk dapat memberantas perjudian. Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks terutama di Kota Gorontalo yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat Kota Gorontalo rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif. Semua komponen masyarakat yang dapat melakukan pencegahan terhadap adanya penyakit masyarakat (pekat) yaitu para tokoh agama, pimpinan dan tokoh
26
masyarakat, harus dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan pemberantasan perjudian. Pengaruh dan faktor masyarakat Kota Gorontalo terhadap perjudian, maraknya penyakit masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh Aparat Penegak Hukum. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan perjudian secara ringkas dalam uraian berikut ini. 4.1.
1. Faktor Keimanan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nlai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatanperbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatanperbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut.
27
Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh. Bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan akhlak agama. 4.1.2. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para pelaku perjudian secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Pada umumnya penghasilan masyarakat dapat digolongkan berpenghasilan menengah tetapi ada juga yang berpenghasilan rendah yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian, Sehingga pelaku perjudian merasa tertarik dan menjalankannya. Sebagai penerapan sanksi terhadap pelaku judi togel oleh aparat hukum, antara lain : a) Pertanggungjawaban Pidana Pertanyaan yang timbul ialah kapan orang mempunyai kesalahan. Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana, seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi
28
masyarakat patut dicela. Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua) hal : a.
Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.
b.
Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Menurut
Martiman
Prodjohamidjojo
mengenai
pemidanaan
mendefinisikan sebagai berikut : “Suatu perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana di samping perbuatan yang melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu unsur kesalahan ada dalam arti kata bertanggung jawab”.3 Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum pidana kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan yang dilarang Undang-Undang atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan Undang-Undang. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Dalam 3
hukum
pidana
adalah
http://www.hukumonline.com di akses tanggal 13 mei 2012.
29
mengenai
perbuatan
pidana,
pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Perbuatan pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana atas perbuatan tersebut untuk mampu bertanggungjawab. Mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan diatur pada KUHPidana. Menurut Jonkers yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo : “Istilah dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya perbuatan. Jangan dicampuradukkan dengan dasar penghapus pertanggungjawaban, karena kurang sempurnya akal atau karena sakit berubahnya akal tersebut dalam KUHP : perkataan yang dipakai Negeri Belanda, semula bunyinya sama. Sekarang perluas dan perkataan akal diganti dengan jiwa, di dalam praktek di Indonesia seperti juga di Negeri Belanda sebelum adanya perubahan, maka akal diartikan jiwa. Penghapus ini termasuk orang dungu, goblok, pikiran tidak sehat, gila dan sebagainya”.4 Roeslan Saleh yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa : “Dalam hal kemampuan bertanggungjawab ada 2 (dua) faktor, yaitu : akal dan kehendak. Akal atau daya pikir, orang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dan dengan kehendak atau dengan kemauan, atau keinginan orang dapat menyesuaikan tingkahlaku mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Lebih lanjut Roeslan Saleh menjelaskan, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor. Akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sedangkan faktor kehendak bukan faktor yang menentukan mampu bertanggungjawab melainkan salah 4
http://www.hukumonline.com di akses tanggal 13 mei 2012.
30
satu faktor dalam menentukan kesalahan. Karena faktor kehendak adalah tergantung dan kelanjutan dari faktor akal, lagipula bahwa kemampuan bertanggung jawab hanya salah satu faktor dari kesalahan”.5 Dari pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan Bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas ialah : a. Kemampuan pertanggung jawaban orang yang melakukan perbuatan. b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya. c. Tidak ada kesalahan menghapus pertanggung jawaban pidana pembuat. Adapun dalam proses upaya hukum pertanggungjawaban terhadap kasus Judi Togel di Kota Gorontalo, maka penulis setelah melakukan wawancara dengan Lesman Katili sebagai kanit reskrim Polresta Gororantalo (Senin, 29 Oktober 2012, Pukul 10.00 Wita) beserta Reni Ayi sebagai penyidik reskrim polresta gorontalo tersebut penulis mendapatkan data. Sehingganya dapat tergambar pada Tabel tentang keberadaan Jumlah kasus Judi Togel di Kota Gorontalo yang berhasil dibekuk aparat kepolisian berdasarkan Koordinasi, laporan masyarakat dan Pihak Pemerintah Kota atau yang dalam hal ini Pemerintah Kelurahan selama tahun 2007-2011. 5
http://www.hukumonline.com di akses tanggal 13 mei 2012.
31
Tabel Jumlah Kasus Judi Togel di Kota Gorontalo Tahun 2007 – 2011 No
Periode
Jumlah
Persentase (%)
1
2007
5
45,46
2
2008
2
18,18
3
2009
2
18,18
4
2010
1
9,09
5
2011
1
9,09
11
100
Jumlah
Sumber Data : Polresta Gorontalo 2012 Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tercatat Jumlah Kasus Judi Togel di Kota Gorontalo yang diterima oleh Polresta Gorontalo sebanyak 11 ( sebelas) Jumlah Kasus Judi Togel di Kota Gorontalo yang diproses atau dilaporkan di Polresta Gorontalo dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Sedikitnya Jumlah Kasus Judi Togel di Kota Gorontalo yang diterima oleh Polres Kota Gorontalo disebabkan kurang adanya koordinasi dari pemerintah setempat sehingga kasus yang ada menggambarkan kurang maksimalnya laporan yang ada sehingga dampak dari kasus ini menggambarkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat kota Gorontalo
32
terhadap sanksi hukum sudah mulai dirasakan efek jeranya. 4.2. Kendala – kendala yang dihadapi pemerintah dalam memberantas judi togel di Kota Gorontalo. Adapun kendala-kendala yang dihadapi untuk memberantas judi togel di Kota Gorontalo adalah dengan minimnya aparat penegak hukum dilihat dari segi kuantitas, kuranganya koordinasi antara pihak-pihak terkait, tingkat SDM serta minimnya anggaran sebagai penunjang dalam pelaksanaan tehknis terutama menyangkut pemberantasan judi togel di Kota Gorontalo. Sehingga dibutuhkan
upaya pencegahan terhadap perjudian Aparat
Penagak Hukum Polresta Kota Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo menjalankan beberapa kegiatan adalah patroli, pemantauan, penyuluhan, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku perjudian. maka dalam hal penyelesaian suatu tindakan untuk memberantas judi togel adalah dengan upaya-upaya, antara lain : 4.2.1 Upaya Represif Adapun upaya refresif oleh aparat Penegak Hukum Polresta Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan hasil wawancara penulis, maka akan dilakukan langkah-langkah antara lain :
33
1.
Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terutama Polresta Kota Gorontalo. Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat)
besar
artinya.
Berkesinambungan
dimaksudkan
selain
menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut. Tampaknya Aparat Penyidik dalam menangani masalah hasil-hasil razia tersebut masih lamban, karena terpengaruh terhadap hal-hal formil yang dikhawatirkannya. Jika tidak demikian, akan tidak diterima penuntut umum atau pengadilan akan membebaskan tersangka. Permasalahan dalam hal ini terletak pada pemahaman terhadap alat bukti yang memadai. dengan barang-barang hasil razia dan Berita Acara Pelaksanaan Razia/Berita Acara. Pasal 13 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisan Negara Republik Indonesia : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum. c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
34
Pasal 14 (1) melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 : a.
Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b.
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
c.
Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
d.
Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
e.
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
f.
Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk arsa.
2. Peranan Penyuluhan Aparat Penegak Hukum di dalam Masyarakat Pada umunya di negara-negara berkembang, sebagian masyarakat masih dikategorikan “miskin” dimana untuk memenuhi kebutuhan seharihari makan/minum secara memadai, mengalami kesulitan. Suatu keganjilan dalam pemikiran maupun benar sanubari bahwa golongan masyarakat ini, umumnya memiliki anak lebih dari dua bahkan ada yang melebihi setengah lusin. Keganjilan lain adalah adanya pria dari golongan ini yang beristri
35
dua atau tiga. Kemungkinan hal ini terjadi karena, yang bersangkutan mencari kepuasan pengganti, menurut istilah Calvins’ Hall. Mengenai kebutuhan manusia, Prof. Dr. Mirat mengatakan, antara lain sebagai berikut : “Mula-mula kebutuhan itu hanya bersifat kebutuhan biologis semata-mata yaitu, makan, minum dan seks saja. Selanjutnya kebutuhan ini ditambah dengan kebutuhan sosial, mengembangkan diri dan untuk dicintai dan mencintai serta kebutuhan fisik misalnya agama dan ideologi”. 6 Pada era globalisasi ini, tampaknya nilai kebendaan lebih menonjol dari nilai budi/norma/akhlak. Hal ini memerlukan perhatian agar nilai kebendaan dan nilai budi/rohani selalu serasi. Keserasian tersebut seyogianya ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini, sejak anak-anak. Perkembangan anak-anak di daerah pedalaman/perkampungan masih memerlukan perhatian. Masih banyak orang tua yang belum memahami perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak. Dengan demikian, terasa sangat penting informasi-informasi kepada orang tua berkenan dengan hal-hal yang dapat menghambat pembangunan jiwa anak/remaja/pemuda/pemudi agar kelak menjadi pemuda/pemudi yang berbudi dan terhindar dari kejahatan terhadap kesusilaan. Sebagai anak, remaja, pemuda serta pemudi adalah hal yang wajar tidak diliputi oleh kekurangan-kekurangan khususnya dalam bertingkah laku 6
http://materipelajaranfh.blogspot.com di akses tanggal 13 mei 2012
36
dan menanggapi nilai-nilai tertentu. Keinginan tahu/mengetahui masih sangat tinggi. Dalam hal mengisi kekurangan tersebut, perlu diberikan penyuluhan atau informasi, baik untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan perkembangan budidaya maupun terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dialaminya. 3. Tindakan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisan Republik Indonesia. Pasal 14 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisan Republik Indonesia melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 : a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 37
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian : a. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; b. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI a. Menerima laporan dan/atau pengaduan. b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
38
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian lingkup kewenangan administrasi kepolisian. f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. i. Mencari keterangan dan barang bukti. j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional. k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementra waktu. Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian R.I : a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan. b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. c. Membawa dan menghadapkan orang kepada peyidik dalam rangka penyidikan. d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 39
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan. i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. k. Memberi petunjuk dan bantuan peyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 17 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI : Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI :
40
a. Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia. Pasal 19 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI : a. Dalam melakasanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. 4.2.2. Upaya Preventive Berdasarkan penjelasan yang didapatkan dari Polresta Gorontalo yang dilakukan Aparat Kepolisian untuk menanggulangi Judi Togel, adalah : a.
Penyuluhan Penyuluhan Aparat Kepolisian misalnya melakukan penyuluhan pengetahuan dan pendidikan sosial, pendidikan moral, agama dan
41
sebagainya, guna mengembangkan tanggung jawab warga masyarakat terhadap kejahatan. b.
Patroli Patroli Aparat Kepolisian mengontrol semua aktivitas kegiatan masyarakat.
c.
Melakukan Penyelidikan Melakukan penyidikan untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti perjudian.
d.
Melakukan Penyidikan Melakukan penyidikan serangkaian tugas penyelidikan.
e.
Operasi Khusus Operasi Khusus adalah Aparat Kepolisian melakukan razia mencari barang-barang bukti atau secara terang-terangan.
f.
Melakukan Penangkapan Melakukan penangkapan, aparat kepolisian melakukan penangkapan penjual togel.
g.
Melakukan Penahanan Melakukan penahanan sesudah melakukan penangkapan, Aparat Kepolisian melakukan penahanan.
h. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Barang Bukti dan Tersangka ke Jaksa Penuntut Umum.
42
Sesudah melakukan penahanan Aparat Kepolisian menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) barang bukti dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum. Setelah penerimaan BAP barang bukti togel dan tersangka, kejaksaan melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk membuat surat dakwaan terhadap kasus tersebut. Mengenai penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 4. Peranan Polisi Mitra Masyarakat Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai Aparat Penegak Hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat perjudian yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai
tindakan
dilakukan
antara
lain
dengan
melakukan
penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum. Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum dilakukan melalui upaya pendekatan dan penyuluhan mengenai bahaya judi bagi masyarakat. Disamping itu dilakukan upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma43
norma lainnya yang dianut dalam masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk dan caranya masingmasing, pihak yang menjadi korban dari segala macam perjudian ini adalah masyarakat golongan bawah yang harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit, tetapi mereka justru melakukan hal yang salah dengan melakukan judi dan perjudian, menyandarkan kehidupannya dari judi. Mereka itu antara lain dari kalangan pedagang rokok, penjual makanan dan minuman, pengelola tempat parkir dan sebagainya. Tampaknya para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan kepada mereka. Hukuman yang diberikan dapat berupa penindakan dengan memberi pengarahan, agar tidak melakukan lagi judi dan perjudian. Demikian pula sampai kepada proses peradilan dan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perjudian. namun demikian, tampaknya belum dapat menjerakan para penjudi. Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat ringan sehingga memungkinkan mereka melakukan kembali perjudian karena bagi penyedia sarana perjudian judi dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan. Pihak Aparat Kepolisian dengan berbagai cara telah berupaya untuk memberantas
perjudian,
yaitu
melalui
cara
diantaranya
melakukan
penangkapan dan pengerebekan tempat judi, tetapi hasil yang dicapai belum 44
memuaskan dan sampai saat ini perjudian masih marak di mana-mana. Sehubungan dengan hal itu, perlu dicarikan lagi cara yang dapat dipakai untuk mencegah dan menanggulangi perjudian yang terjadi dalam masyarakat. disamping itu, untuk mencegah agar judi tidak menyebar dan meluas dikalangan masyarakat, yang akibatnya dapat menyengsarakan masyarakat.
45
