BAB II LANDASAN TEORI Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, misalnya untuk perpajakan, agar dapat memberikan informasi dalam rangka memenuhi tujuan perpajakan perlu dilakukan lagi penyesuaian fiskal yang menurut sifatnya dibagi dua yaitu penyesuaian karena beda tetap dan penyesuaian karena beda waktu terhadap laporan komersial menjadi laporan fiskal yang dikenal dengan rekonsiliasi.
2.1 Prinsip dan Metode Pembukuan 2.1.1 Pengertian Pendapatan Definisi pendapatan menurut IFRS Pendapatan adalah arus masuk bruto atas manfaat ekonomi selama periode tertentu yang timbul dari aktivitas biasa dari suatu perusahaan/entitas dimana arus kas masuk tersebut menghasilkan peningkatan ekuitas, selain dari peningkatan yang terkait kontribusi dari para pemilik modal (IAS -18 Revenue). Dalam ilmu akuntansi terdapatan beberapa pandangan mengenai
7
8
pengertian pendapatan. Vernon Kam “ berpendapat bahwa pendapatan adalah kenaikan kotor dalam jumlah atau nilai aktiva dan modal, dan biasanya kenaikan tersebut berwujud aliran kas masuk ke unit usaha. Aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat penciptaan melalui produksi dan penjualan output perusahaan”. FASB SFAC No.6 menekankan pengertian pendapatan pada arus masuk penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajibankewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti. PSAK No.23 mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
2.1.1.2 Pengukuran Pendapatan Pengukuran diukur dalam satuan nilai tukar produk/jasa dalam suatu transaksi yang bebas, n ilai tukar tersebut menunjukan ekivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. IAI menganut sistem yang sama yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. 2.1.1.3 Pengakuan Pendapatan Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pengakuan penghasilan dalam laporan
laba-rugi
dapat
diakui
apabila
kenaikan manfaat ekonomi yang terjadi dimasa yang akan datang berkaitan
9
dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban sebuah perusahaan dan aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar. Pada umumnya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu pada saat ada kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan aktiva yang diterima, akan tetapi ketentuan umum ini tidak selalu dapat diterapkan sehingga timbul beberapa ketentuan
lain
mengenai saat untuk mengakui pendapatan pengecualian-pengecualian itu: 1. Pengakuan Pendapatan pada saat produksi
selesai,
dapat
digunakan
pada perusahaan pertambangan logam mulia dan pertanian, pengakuan ini boleh digunakan bila produk-produk tersebut memenuhi syarat antara lain pemasaran produk pasti dan terjamin, harga jual dapat ditentukan dengan andal, harga pokok sulit ditentukan, satuan produk dapat saling dipertukarkan dan tidak ada biaya pemasaran yang berarti. 2. Pengakuan pendapatan selama masa produksi, pendapatan diakui dalam periode-periode/tahap-tahap dimana pekerjaan dilaksanakan, pengakuan ini biasanya diterapkan oleh perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyekproyek jangka panjang yang selesai setelah beberapa periode akuntansi. 3. Pengakuan pendapatan pada saat diterimanya kas, pengakuan ini bisanya digunakan
dalam
penjualan
angsuran,
dimana
kepastian
tentang
penerimaan atas tagihan piutang kecil karena lamanya waktu angsuran. Selain pendapatan sebagaimana yang diuraikan diatas terdapat juga beberapa pendapatan yang perlu diketahui karena pendapatan-pendapatan ini
10
mempunyai perlakuan yang berbeda antara akuntansi dengan perpajakan antara lain : laba bruto, bunga dan pembebanan hutang.
2.1.2 Beban 2.1.2.1 Pengertian beban Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan ekuitas yang tidak terkait dengan distrbusi kepada penanaman modal. Mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar data berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan laba rugi biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Dari
pengertian
diatas
terlihat
bahwa
yang
termasuk
dalam
penyusutan beban adalah biaya-biaya rutin perusahaan dan kerugian-kerugian yang mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian mencerminkan
berkurangnya
manfaat
ekonomi, misalnya
kerugian
yang
11
ditimbulkan oleh bencana kebakaran, banjir, pelepasan aktiva tidak lancar, juga termasuk kerugian yang belum direalisasi, seperti rugi karena pengaruh kurs valas. 2.1.2.2 Saat Pengakuan Beban Begitu kita telah menentukan jika keluar adalah beban kepada perusahaan, langkah selanjutnya untuk memutuskan kapan harus diakui. Kerangka tersebut menetapkan dua kriteria untuk pengakuan beban dalam ayat 83 : Sebuah item yang memenuhi defenisi suatu unsur harus diakui jika: a) Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas, dan b) Item ini biaya atau nilai yang dapat diukur dengan kehandalan. Untuk beban yang diakui dalam statements keuangan, itu harus memenuhi kedua kriteria pengakuan. Pertama, hal itu harus 'kemungkinan bahwa arus keluar manfaat ekonomi masa depan telah terjadi. Kerangka menyatakan bahwa konsep probabilitas yang sejalan dengan ketidakpastian yang menjadi ciri khas lingkungan di mana suatu entitas beroperasi. Ketetapan dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat dari dasar bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun (ayat 85). Jika kriteria probabilitas diinterpretasikan sebagai lebih atau kurang dari 50 persen, penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehatihatian (kerangka, ayat 37). Prudence adalah masuknya gelar hati-hati dalam exerciseof dalam penilaian yang diperlukan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau pendapatan tidak
12
berlebihan dan kewajiban atau beban tidak bersahaja. Ingatlah bahwa karakteristik kualitatif yang lain, netralitas, membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang akan bebas dari bias (paragraf 36). Dengan demikian, menyiapkan idealnya harus berhati-hati dalam jugdements mereka dan estimasi, namun tidak menciptakan bias dalam informasi yang dilaporkan. Sebagai contoh, beban berlebihan mencerminkan kehati-hatian yang berlebihan dan kurangnya netralitas tidak akan diterima sebagai informasi tidak akan handal. Kriteria kedua mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur dengan kehandalan. Ini memberikan kasus di mana perkiraan sare diperlukan (misalnya beban penyusutan, penyisihan piutang ragu-ragu) tapi bukti yang tepat untuk mendukung keabsahan perkiraan akan diperlukan.
Kerangka, ayat 31,
menunjukkan informasi yang handal, ketika bebas dari kesalahan material dan bias dan dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili faitfully bahwa yang baik dimaksudkan untuk mewakili atau secara wajar dapat diharapkan untuk mewakili. Kerangka kerja ini menunjukkan sehat beban harus diakui dalam laporan laba rugi pada saat penurunan manfaat ekonomi masa depan berhubungan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah timbul dan dapat diukur dengan andal (paragraf 94). Ini berarti, pada dasarnya, bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Misalnya, perubahan nilai aset menimbulkan depresiasi, amortisasi atau beban penurunan nilai. Perubahan nilai kewajiban imbalan kerja menimbulkan keuntungan atau kerugian untuk dimasukkan dalam pendapatan. Dari sudut pandang pembuat standar, beban atau kerugian yang timbul setelah perubahan
13
nilai kewajiban. Dalam prakteknya, menentukan kapan harus mengakui beban atau kerugian bisa menjadi subyek perdebatan. Studi kasus 10.2 menyajikan materi tentang pengakuan pendapatan, biaya dan kewajiban yang berkaitan dengan program frequent flyer sebuah perusahaan penerbangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktek akuntansi yang berlaku untuk titik-titik frequent flyer telah berubah dari waktu ke waktu, terakhir dalam menanggapi bimbingan dari IFRIC (standar IASB's interpretasi komite).
2.1.3 Persediaan 2.1.3.1 Pengertian Persediaan PSAK No 14 par 3 mendefinisikan persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi/pemberian jasa. Persediaan merupakan sumber ekonomis yang dikelompokan dalam aktiva lancar, disebabkan karena persediaan tersebut diharapkan dapat dijual atau digunakan habis dalam proses produksi dalam waktu tidak lebih dari setahun atau satu siklus kegiatan normal perusahaan. Dalam hal persediaan tersebut rusak atau hilang sehingga tidak dapat dijual atau digunakan dalam proses produksi, harus dikeluarkan dari persediaan aktiva lancar dan dimasukan dalam aktiva lainnya. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya barang dagang yang dibeli oleh pengecer untuk dijual
14
kembali atau pengadaan tanah dan property lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian produksi, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa.
2.1.3.2 Pengukuran dan Pencatatan Persediaan Persediaan harus diukur dan dicatat berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. PSAK No.14 par 6. Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konsumsi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi siap untuk dijual atau dipakai. PSAK No. 14 par 3 : Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.
15
2.1.4 Penghasilan Menurut Peraturan Perpajakan 2.1.4.1 Pengertian Penghasilan Peraturan Perpajakan mendefinisikan penghasilan sbb : Yang
menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun ( UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) tentang PPh ). Pengertian penghasilan dalam UU tidak memperhatikan adanya tambahan kemampuan ekonomis, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak untuk bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah, penghasilan dapat dikelompokan menjadi : 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas gaji, honorarium, notaries dan lain-lain. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari modal. 4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, hadiah, dan sebagainya.
2.1.4.2.PengukuranPenghasilan Untuk kepentingan perpajakan di Indonesia, penghasilan harus diukur dengan menggunakan satuan mata uang Indonesia yaitu rupiah, ini berarti jika
16
terdapat penghasilan atas mata uang asing, maka penghasilan tersebut harus dinilai dalam rupiah terlebih dahulu. Penghasilan-penghasilan yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPH terutang tersebut diukur untuk satu periode tertentu yaitu selama satu tahun pajak, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008.
2.1.4.3 Pengakuan Penghasilan Penghasilan diakui pada saat diterima, artinya penghasilan itu diakui pada saat kas benar-benar diterima, sedangkan penghasilan tersebut diakui pada saat hak atas penghasilan tersebut diperoleh meskipun belum diterima kas.
2.1.5 Biaya Menurut Peraturan Perpajakan 2.1.5.1 Pengertian Biaya Peraturan Perpajakan tidak menggunakan istilah biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak tetapi istilah yang digunakan ”pengurang “. Biaya-biaya yang dimaksud
dalam
definisi diatas lazim disebut
biaya
sehari-hari
yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai
biaya,
pengurang tersebut harus mempunyai hubungan langsung
dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. 2.1.5.2 Saat Pengakuan Biaya Baik dalam akuntansi maupun dalam perpajakan biaya dapat terjadi sekalipun belum ada pembayaran, Selama satu biaya dapat dibuktikan untuk
17
usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dalam menyusun pembukuan wajib pajak boleh memilih system bagi wajib pajak dalam negri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: 1.
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2.
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atauangota.
3.
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
4.
Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna dan bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja & premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan serta daerah tertentu dalam bentuk natural yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diterapkan dengan keputusan menkeu.
6.
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
stelsel
18
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7.
Harta yang dihibahkan, bantuan/sumbangan dan warisan.
8.
Pajak Penghasilan.
9.
Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10.
Gaji
yang
dibayarkan
kepada
anggota
persekutuan,
firma atau
persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11.
Sanksi Administrasi berupa bunga denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan dibidang pajak.
12.
Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih , dan memelihara penghasilan yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan/amortasi.
19
2.1.6 Perbedaan Mendasar Laporan Keuangan Ditinjau dari sudut Akuntansi dan Perpajakan 2.1.6.1 Pengertian Laporan Keuangan
Komersial
Dari
Sudut
akuntansi Perusahaan
perlu
menyusun
laporan
keuangan
adalah untuk
mengetahui hasil dari suatu kegiatan/usaha yang dilakukan atau dijalankan untuk setiap tahun buku yang bersangkutan, menurut sudut pandang akuntansi. laporan keuangan adalah catatan tertulis tentang status keuangan individu, asosiasi atau organisasi bisnis. Dalam laporan keuangan termasuk neraca dan laporan laba rugi atau laporan operasional. Di dalamnya dapat juga termasuk laporan arus kas, laporan dari perubahan dalam laba yang ditahan dan analisa lain. “ ( John Downes dan Jordan Elliot Goodman, 1994 : 89 ). Susunan
laporan
keuangan
menurut
standar
Akuntansi Keuangan
terdiri dari : 1. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan terdiri dari sejumlah aktiva,
hutang
dan
modal
dari
suatu
perusahaan pada tanggal
tertentu. 2. Perhitungan laba rugi yaitu laporan yang menggambarkan hasil yang telah dicapai perusahaan serta biaya yang telah terjadi selama periode tertentu. 3. Laporan arus kas yang menggambarkan arus kas masuk kas dan keluar
20
selama satu tahun buku. Penyusunan laporan keuangan ini dilakukan setiap ahkir tahun dalam akuntansi yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan.
2.1.6.2 Laporan Keuangan Fiskal ( Dari Sudut Perpajakan ) Lapongan keuangan ini melakukan perhitungan berdasarkan Peraturan perpajakan. Oleh karena itu menghitung penghasilan kena pajak perusahaan laporan keuangan komersial perlu dikoreksi sesuai dengan persyaratan-persyarata fiskal. Untuk menyesuaikan laporan keuangan fiskal terdapat 2 kemungkinan yang timbul dari adanya koreksi ini yaitu : 1. Koreksi Positif yaitu koreksi yang bersifat menambah besarnya laba perusahaan sehingga memperbesar jumlah kewajiban perpajakan. Koreksi ini umumnya terjadi apabila ada pos yang secara komersial dikurangi dari penghasilan tetapi secara fiskal tidak dikurangkan dari penghasilan. 2. Koreksi Negatif yaitu koreksi yang bersifat mengurangi besarnya laba perusahaan sehingga memperkecil jumlah kewajiban perpajakan. Koreksi ini umumnya terjadi apabila ada pos biaya yang secara komersial dibebankan terlalu kecil dan pos biaya yang secara fiskal dibebankan terlalu besar.
21
2.1.6.3 Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Karena
adanya
perbedaan
yang
pokok
antara
laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal maka perlu adanya koreksi fiskal yang terdiri dari beda tetap dan beda waktu. Yang dimaksud dengan beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan dengan SAK yang bersifat permanen, antara lain : 1.
Penerimaan yang menurut akuntansi merupakan penghasilan sedangkan menurut pajak bukan objek pajak. Perbedaan ini menguntungkan wajib pajak karenan memperkecil penghasilan Kena Pajak ( PKP ) dan Pajak Penghasilan (PPh).Bagi perusahaan dalam negeri yang bentuknya Perseroan Terbatas (PT), hanya ada satu jenis penghasilan yang bukan objek pajak yaitu deviden yang diterima/diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesi. Bagi badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Bagi badan usaha yang berbentuk Firma, CV, Kongsi, Persekutuan tidak ada penghasilan yang bukan objek pajak.
2.
Pengeluaran yang menurut akuntansi merupakan beban, sedangkan menurut pajak tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto ( non deductible expenses ), diatur di pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 Tahun 2008, Perbedaan ini sifatnya merugikan wajib pajak karena memperbesar penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan
22
terutang. Beda tetap yang murni yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan, misalnya : pemberian makan siang, beras, gula, kendaraan, tetapi kalau pemberian tersebut dalam bentuk tunjangan maka hal tersebut merupakan pengurangan yang diperkenankan. 3.
Beda tetap yang disebabkan karena praktek-praktek akuntansi yang kurang
sehat atau tidak sehat yaitu keperluan pribadi pemegang
saham/pemilik dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan oleh perusahaan
dibukukan
sebagai
beban usaha. Hal ini secara fiskal
dinyatakan dengan jelas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan juga secara akuntansi tidak boleh. Sedangkan
yang dimaksud
dengan
pengakuan penghasilan dan biaya
beda
waktu
yaitu perbedaan waktu
menurut akuntansi dengan peraturan
perpajakan yang bersifat sementara dan mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan beban
antara satu tahun pajak ke tahun pajak yang lain,
misalnya: 1. Perbedaan pemakaian metode penyusutan Dalam penghitungan fiskal hanya diakui metode penyusutan secara garis lurus atau saldo menurun ganda dengan masa manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan
pada
akuntansi diakui
berbagai macam-macam metode seperti jumlah jam produksi, garis lurus maupun metode saldo menurun berganda. Perbedaan dalam bentuk penilaian persediaan. Dimana banyak metode yang dapat digunakan seperti
23
FIFO, LIFO, Average. Sedangkan menurut fiskal hanya diakui metode penilaian persediaan FIFO dan average saja. Penyisihan kerugian piutang. Menurut
ketentuan
membentuk
perpajakan,
perusahaan
tidak
diperbolehkan
untuk
cadangan/penyisihan kerugian piutang tak tertagih, kecuali bank.
Sewa guna usaha dengan hak opsi dan asuransi.
24
2.2. Penelitian Terdahulu Judul skripsi Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan Badan Terutang Pada PT.Fajar selatan.
Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil untuk menentukan pajak penghasilan (study kasus pada laporan keuangan tahun 2007 PT.BPR Nusamba ngunut Tulungagung)
Penulis
Gracia Sthephany L
Dewi Yuniarti
Isi
Tujuan penelitian ini
Tujuan penelitian ini
adalah untuk menentukan
adalah untuk menentukn
besarnya jumlah pajak
nilai pajak pengtasilan
penghasilan terutang
terutang perusahaandengan
perusahaan dengan
melakukan rekonsiliasi
melakukan rekonsiliasi
laporan keuangan
laporan keuangan
komersial menjadi laporan
komersial menjadi laporan
keuangan fiskal.Dengan
keuangan fiskal pada PT
melakukan rekonsiliasi,
Fajar Selatan Palembang.
P erseroan tidak perlu
25
Penelitian ini
membuat dua pembukuan
menggunakan penelitian
untuk tujuan yang
kualitatif dengan
berbeda. Perseroan cukup
mendeskripsikan hasil
melakukan koreksi
perhitungan rekonsiliasi
terhadap pos-pos yang
(koreksi) fiskal terhadap
berbeda. Koreksi positif
Laporan Keuangan
akan menambah
perusahaan berupa
penghasilan kena pajak,
Laporan Laba/ Rugi dan
sedang koreksi negatif
menghitung besarnya
akan mengurangi
laba kena pajak serta
penghasilan kena pajak.
menentukan pajak
Hasil penelitian ini
penghasilan pada tahun
menunjukkan adanya beda
2011. Hasil penelitian ini
antara laba akuntansi
menunjukan adanya
dengan laba
perbedaan antara laba
tujuan pajak
untuk
menurut akuntansi dan laba untuk tujuan perpajakan. Perbedaan
Persamaan
Objek yang diteliti adalah
Objek yang diteliti adalah
perusahaan dagang.
perusahaan jasa
menunjukan adanya
menunjukan adanya
26
perbedaan antara laba
perbedaan antara laba
menurut akuntansi dan
menurut akuntansi dan laba
laba untuk tujuan
untuk tujuan perpajakan
perpajakan
27
2.3 Kerangka Pikir Pada setiap akhir tahun suatu perusahaan akan membuat laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan PSAK, yang nantinya disusun dalam bentuk laporan
keuangan yang akan digunakan untuk kepentingan
internal maupun kepentingan eksternal perusahaan. Salah satu kepentingan perusahaan adalah untuk kepentingan instansi
perpajakan yang dilaporkan
selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Karena tidak semua kesatuan dalam PSAK juga digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, sehingga jika suatu laporan keuangan yang semata-mata berdasarkan ketentuan P SAK, maka
tetap
harus
dilakukan
penyesuaian-penyesuaian dengan berdasar
ketentuan-ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU No. 9 tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan ( PPh ). Secara garis besar perbedaan tersebut dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Beda Tetap Perbedaan yang benar-benar riil serta bersifat pasti dan tetap karena antara SAKdan UU PPh terjadi pengaturan yang berbeda. Wajib pajak diberikan satu opsi saja untuk mengoreksi perbedaan yang timbul. Contoh beda tetap : 1.
Pengantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
2.
Kerugian usaha di luar negeri.
3.
Biaya-biaya yang tidak didukung bukti-bukti daftar
28
nominatif. 4.
Sanksi administrasi perpajakan, dan lain-lain.
2. Beda Waktu Perbedaan yang sifatnya adalah pengalokasian jumlah dihubungkan dengan waktu antar PSAK dan PPh. Pada prinsipnya jumlah pembebasan antara laporan komersial dan fiskal akan menemui jumlah kumulatif yang sama. Jadi yang membedakan hanyalah alokasi periode yang berjalan. Contoh beda waktu : 1.
Penyusunan.
2.
Penilaian persediaan.
3.
Rugi laba selisih kurs, dan lain-lain.
Setelah
diadakan
penyesuian
atas
pos-pos
tertentu
dalam
laporan
keuangan komersial, maka akan diperoleh hasil berupa koreksi positif yang akan menambah mengurangi koreksi
laba
fiskal
laba bersih kena pajak dan koreksi negatif yang akan bersih
kena
pajak. Laba rugi yang
tersebut
akan
digunakan
telah dilaksanakan
sebagai dasar perhitungan PPh
terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Secara garis besar kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagai berikut :
Perusahaan
Laporan keuangan Komersial
Ketentuan
PSAK Perpajakan
Rekonsiliasi
Beda Waktu
Beda Tetap
Laporan Keuangan Fiskal
Gambar 2.1 Kerangka konseptual
7
