No title

__________________ MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2013 Tanggal : 18 Februari 2013

KOMPETENSI INTI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Selain kompetensi hakim umum yang sudah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI, hakim lingkungan hidup memiliki kompetensi inti yang membedakannya dari hakim-hakim lain. Kompetensi ini terdiri dari: (1) Pemahaman Dasar Ilmu Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (3) Etika Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (4) Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (5) Hukum Acara untuk Perkara Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (6) Integritas; dan (7) Judicial Activism (penalaran legal, argumentasi legal dan rechtsvinding/penemuan hukum).

Wawasan yang luas mengenai lingkungan hidup dan sumber daya alam diperlukan oleh hakim lingkungan hidup agar ia dapat memahami kasus pidana lingkungan hidup yang secara substantif memiliki kekhususan. Pengetahuan tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, keterampilan menggunakan pengetahuan itu dalam memeriksa berkas perkara, mencermati berbagai pendapat dalam sidang, dan membuat putusan, serta keyakinan, orientasi, motif dan sikap positif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup yang didasari keadilan perlu dimiliki hakim lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya. Kelompok kompetensi ini perlu dimiliki baik oleh hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan TUN.

Integritas secara umum merupakan kompetensi hakim, tetapi dalam menangani perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam selain berpedoman pada Pedoman Perilaku Hakim, hakim lingkungan hidup juga harus memegang kuat prinsip pertumbuhan berkelanjutan dengan equity. Hakim lingkungan hidup dituntut untuk mampu memelihara kaidah dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan equity. Dalam menjalankan tugasnya memimpin sidang, hakim lingkungan hidup menggunakan hukum acara sebagai dasar dan panduan pelaksanaan sidang. Meski hukum acara yang digunakan dalam persidangan perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam pada intinya sama dengan hukum acara yang digunakan dalam persidangan perkara umum, ada kekhususan dalam hak gugat (legal standing) dan jenis gugatan dalam pengadilan perdata

lingkungan hidup, serta dalam mengidentifikasi jenis tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kompetensi hukum acara untuk hakim lingkungan hidup termasuk dalam kompetensi inti karena membedakan hakim lingkungan hidup dengan hakim lainnya.

Kompetensi metode ilmiah dalam pembuktian diperlukan karena dalam sidang perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam melibatkan bukti ilmiah dan saksi ahli hakim lingkungan hidup perlu memahami kaitan antara sains dan hukum sehingga dapat menentukan apakah bukti-bukti ilmiah yang diajukan para pihak berkaitan dengan bukti-bukti hukum. Hakim lingkungan hidup pidana dituntut untuk mampu menilai konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum yang diajukan oleh JPU. Hakim lingkungan hidup perdata dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis alat bukti ilmiah terkait dengan perkara (hasil penelitian, laboratorium, saksi ahli).

Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan yang dinamis, bisa jadi ada banyak kasus pelanggaran lingkungan hidup yang belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Di sisi lain, pengadian dan hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap. Dengan dasar ini, hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Dalam konteks ini hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat (living law). Ia harus terjun ke masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum menggunakan kemampuan penalaran dan argumentasi legal. Oleh karena itu penalaran legal, argumentasi legal dan rechtsvinding (penemuan hukum) merupakan kompetensi yang harus dimiliki hakim lingkungan hidup.

Rincian Kompetensi Inti Hakim Lingkungan Hidup

Kompetensi adalah perpaduan tiga komponen, yaitu (1) pengetahuan, (2) keterampilan atau kemampuan dan (3) ciri kepribadian. Oleh karena itu dalam merumuskan kompetensi perlu juga dirinci ketiga komponen tersebut. Berikut ini rincian ketiga komponen untuk setiap kompetensi inti hakim lingkungan hidup.

1. PENGETAHUAN DASAR ILMU LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Definisi: Kompetensi pemahaman dasar ilmu lingkungan dan sumber daya alam adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang memudahkan hakim 2

lingkungan mengenali gejala dan isu lingkungan serta mendorong kecenderungan untuk memandang gejala dan isu lingkungan berdasarkan orientasi pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan (equity).

Pengetahuan

Keterampilan/Kemampuan

Ciri Kepribadian

Pengertian, prinsip, konsep 1. Kemampuan mengenali gejala 1. Keterbukaan, dan

istilah,

struktur

dan

lingkungan dan menggunakan

keteraturan

dinamika lingkungan, serta

prinsip lingkungan hidup untuk

disiplin

isu

mengidenfikasi

rasa

utama

mengenai

lingkungan hidup

permasalahan

lingkungan

dan berpikir,

ingin

tahu,

pikiran luas (broad

2. Kemampuan mengenali isu dan

minded),

serta

tren permasalahan lingkungan

kebutuhan

menata

hidup dari berbagai sumber

informasi

secara

3. Kemampuan membuat resume

terstruktur.

dan abstraksi dari beragam 2. Gaya informasi yang kompleks 4. Kemampuan

pemaknaan

dengan level abstrak

mengenali

tanpa mengabaikan

dimensi-dimensi yang ada pada

ciri-ciri

sebuah obyek atau masalah dan

gaya kognitif yang

menemukan

memungkinkan

benang

merah

antara dimensi-dimensi itu. 5. Kemampuan berpikir strategis,

kongkret;

pemahaman terhadap banyak hal

metode berpikir futuristik, dan

dan

menemukan

analisis dampak.

hubungan

antara

berbagai hal; motif untuk

memahami

kompleksitas masalah

disertai

dengan

kebutuhan

menata

informasi

secara

terstruktur;

orientasi ke masa depan. 1. Pertumbuhan berkelanjutan

1. Kemampuan berpikir analisis Orientasi dengan

equity 2. Penciutan

dan sintesis terhadap berbagai depan; kebutuhan

planet

shrinking of planet)

(the

ke

dan

orientasi

masalah pertumbuhan

lingkungan hidup, ekonomi, berkelanjutan sosial dan budaya.

masa

equity;

sikap

dengan positif 3

Pengetahuan

Keterampilan/Kemampuan 2. Kemampuan

Ciri Kepribadian

mengenali terhadap

kelestarian

dimensi-dimensi yang ada pada lingkungan hidup; motif sebuah obyek atau masalah dan untuk menemukan

benang

menjaga

merah keberlanjutan dunia dan

antara dimensi-dimensi itu.

masyarakat

3. Analisis dampak

belief

manusia;

bahwa

4. Kemampuan berpikir strategis adalah dan futuristik

alam ajang

membangun

harmoni;

pola

penalaran

sistematis. Kondisi bumi di Indonesia 1. Kemampuan

mengenali Keterbukaan,

dan nilai sumberdaya alam

kondisi

lingkungan

hidup keteraturan dan disiplin

Indonesia

Indonesia dan menggunakan berpikir, prinsip lingkungan hidup untuk tahu, mengidenfikasi

rasa

ingin

pikiran

luas

permasalahan (broad minded), serta

lingkungan hidup di Indonesia.

kebutuhan

menata

2. Kemampuan mengenali isu dan informasi

secara

tren permasalahan lingkungan terstruktur; hidup

di

Indonesia

pola

dari penalaran sistematis.

berbagai sumber. 3. Kemampuan membuat resume dan abstraksi dari beragam informasi

yang

kompleks

mengenai kondisi bumi dan nilai

sumberdaya

alam

diIndonesia. Posisi kelompok masyarakat 1. Kemampuan marginal

dan

sintesis

analisis

untuk

dan Keterbukaan,

membuat keteraturan dan disiplin

ketergantungannya terhadap

dan/atau memanfaatkan peta berpikir,

sumber daya alam

sosial masyarakat Indonesia.

rasa

ingin

tahu, gaya pemaknaan

2. Kemampuan mengenali posisi dengan

level

abstrak

kelompok masyarakat marginal tanpa mengabaikan ciridan

ketergantungannya ciri

kongkret,

serta

terhadap sumber daya alam kebutuhan

menata

serta kaitannya dengan hukum informasi

secara

dan perundang-undangan.

terstruktur;

pola

penalaran sistematis. 4

Pengetahuan Mismanajemen


ekosistem Kemampuan

dan kemiskinan

Ciri Kepribadian

menemukan Gaya

pemaknaan

hubungan antara pengelolaan dan dengan

level

abstrak

mismanajemen ekosistem dengan tanpa mengabaikan cirikesejahteraan dan/atau kemiskinan ciri

kongkret;

pola

penalaran sistematis.

masyarakat

2. ETIKA LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

Definisi: Kompetensi etika lingkungan dan sumber daya alam adalah kemampuan penalaran untuk menghasilkan putusan mengenai apa yang baik bagi lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, prinsip-prinsip etika lingkungan dan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup.

Pengetahuan


Prinsip-prinsip etika umum

Penalaran moral umum

Ciri Kepribadian Orientasi kepada etika; pola

penalaran

sistematis. Hierarki nilai moral

Kemampuan

abstraksi

kategorisasi

dan Orientasi kepada etika lingkungan; kompleksitas yang

pikiran

terintegrasi;

berpegang pada prinsip etis;

pola

penalaran

sistematis. Prinsip-prinsip lingkungan

etika Penalaran

moral

permasalahan lingkungan

terkait Orientasi kepada etika lingkungan;

pola

penalaran sistematis. Hubungan

antara

lingkungan

dan

lingkungan

etika Kemampuan abstraksi mencakup Gaya hukum analisis dan sintensis.

kognitif

yang

memungkinkan pemahaman banyak

terhadap hal

dan

menemukan hubungan antara

berbagai

hal;

motif untuk memahami kompleksitas disertai

masalah dengan 5

Pengetahuan


Ciri Kepribadian kebutuhan

menata

informasi

secara

terstruktur. Hubungan antara nilai moral Kemampuan abstraksi mencakup Gaya

kognitif

dan norma hukum, terutama analisis dan sintensis.

memungkinkan

hukum lingkungan.

pemahaman banyak

yang

terhadap hal

dan

menemukan hubungan antara

berbagai

pola

hal;

penalaran

sistematis.

3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SUMBER DAYA ALAM

Definisi: Kompetensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam adalah kemampuan memanfaatkan kerangka pengetahuan lingkungan dan isinya secara konsisten dan koheren untuk mengenali dan menilai praktek manajemen lingkungan hidup baik oleh pemerintah, LSM/NGO maupun pengusaha yang bisnisnya terkaitan dengan lingkungan hidup.

Pengetahuan Kaidah pengelolaan

dan


standar Menerapkan

prinsip

hak

Ciri Kepribadian atas 1. Adil

lingkungan lingkungan hidup yang baik dan 2. Jujur

hidup yang berkelanjutan sehat; hak untuk berperan serta dalam 3. Arif dan Bijaksana dan adil Perangkat

rangka pengelolaan lingkungan hidup

4. Profesional

manajemen Kemampuan analisis-sintesis untuk Pola

penalaran

Lingkungan (Inventarisasi dapat melakukan penalaran guna sistematis; Lingkungan

Hidup

, memahami

implikasi

orientasi

dari pertumbuhan

KLHS, RTRW, AMDAL, penggunaan perangkat manajemen berkelanjutan Izin)

lingkungan.

equity;

sikap

terhadap lingkungan

dengan positif

kelestarian hidup;

motif untuk menjaga keberlanjutan dunia dan

6

Pengetahuan


Ciri Kepribadian masyarakat manusia.

Prinsip

dan

praktek Kemampuan menerapkan prinsip dan Pola

penalaran

pengelolaan lingkungan di mengidentifikasi kesesuaian antara sistematis; Indonesia

praktek

dan

prinsip

pengelolaan pada prinsip lingkungan

lingkungan di Indonesia.

Sistem kerja

dan

dan hukum lingkungan.

mekanisme Kemampuan memahami sistem dan Pola

pemerintah

dalam mekanisme

pengelolaan

kerja

penalaran

pengelolaan sistematis;

berpegang

dan lingkungan hidup serta memahami pada prinsip lingkungan

penanganan lingkungan

berpegang

masalah kekuatan dan keterbatasannya. hidup

dan hukum lingkungan.

di

Indonesia

Peta bisnis/pelaku usaha Kemampuan analisis dan sintesis Keterbukaan, terkait lingkungan hidup di untuk

membuat

dan/atau keteraturan dan disiplin

Indonesia dan organisasi memanfaatkan peta sosial masyarakat berpikir,

rasa

ingin

sipil/non pemerintah yang Indonesia.

tahu, gaya pemaknaan

bergerak

bidang

dengan level abstrak

hidup

tanpa mengabaikan ciri-

lingkungan (LSM/NGO

di

lingkungan

ciri

hidup)

kongkret,

serta

kebutuhan

menata

informasi

secara

terstruktur;

pola

penalaran sistematis. Potensi pengembangan dan 1. Kemampuan analisis dan sintesis Orientasi kerusakan

lingkungan

terhadap berbagai kebutuhan dan depan;

hidup akibat praktek bisnis

masalah

terkait lingkungan hidup di

ekonomi, sosial dan budaya.

Indonesia

ke

lingkungan

orientasi

hidup, pertumbuhan berkelanjutan

2. Kemampuan mengenali dimensi- equity;

atau

masalah

dengan

sikap

dimensi yang ada pada sebuah terhadap obyek

masa

positif

kelestarian

dan lingkungan

hidup;

menemukan benang merah antara motif untuk menjaga dimensi-dimensi itu. 3. Analisis dampak 4. Kemampuan dan futuristik

berpikir

keberlanjutan dunia dan masyarakat strategis belief adalah

manusia;

bahwa

alam ajang

membangun harmoni; 7

Pengetahuan


Ciri Kepribadian pola

penalaran

sistematis.

4. HUKUM LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Definisi: Kompetensi hukum lingkungan adalah pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara.

Pengetahuan Hukum lingkungan umum


Ciri Kepribadian

1. Kemampuan mengaitkan gejala Gaya

pemaknaan

(GEL), hukum lingkungan

dan permasalahan lingkungan dengan

sektoral (SEL), hukum

hidup dengan pasal-pasal yang tanpa mengabaikan ciri-

lingkungan provinsial (PEL),

ada

dan hukum lingkungan lokal

termasuk

(LEL) disertai pengetahuan

mengenai pengelolaan sumber gaya

mengenai kekuatan dan

daya alam.

kelemahannya

dalam

undang-undang, ciri

level

kongkret;

undang-undang penalaran

pola

sistematis;

kognitif

yang

memungkinkan

2. Kemampuan sintensis

abstrak

analisis

untuk

dan pemahaman

menerapkan banyak

terhadap hal

dan

GEL, SEL, PEL dan LEL menemukan hubungan dalam

penanganan

lingkungan

hidup

menyadari

kekuatan

kelemahan perangkat itu.

perkara antara

berbagai

hal;

dengan motif untuk memahami dan kompleksitas

perangkat- disertai

masalah dengan

kebutuhan

menata

informasi

secara

terstruktur.

8

5. HUKUM ACARA PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

Definisi: Kompetensi hukum acara perkara lingkungan dan sumber daya alam adalah pengetahuan mengenai ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara termasuk menilai valid atau tidaknya bukti ilmiah dan menilai sahih atau tidaknya bukti ilmiah itu sebagai bukti hukum.

Pengetahuan Asas-asas

dalam

Keterampilan/Kemampuan hukum Kemampuan

untuk

acara pidana, perdata dan pengetahuan

hukum

Ciri Kepribadian

menerapkan Detil, runut, teliti acara

yang

administrasi dalam perkara sesuai dengan tahap persidangan dan lingkungan

hidup

dan jenis perkara yang ditangani.

Sumber Daya Alam Teknis Hukum Acara pidana, Tata cara menerima, memeriksa, 1. Jujur, runut, teliti, perdata

dan

administrasi memutus

dan

menyelesaikan

dan cermat;

dalam perkara lingkungan gugatan atau tuntutan sesuai dengan 2. Keterbukaan; hidup dan Sumber Daya hukum acara perkara lingkungan

orientasi

Alam

pertumbuhan

hidup

kepada

berkelanjutan dengan

equity;

cermat;

Pola

penalaran sistematis; berpegang

pada

prinsip lingkungan dan

hukum

lingkungan; sikap positif

terhadap

kelestarian lingkungan hidup Metode ilmiah

1. Kemampuan

membedakan Teratur,

pola

metode, teknik dan prosedur penalaran sistematis ilmiah dari metode, teknik dan prosedur lainnya 9

Pengetahuan

Keterampilan/Kemampuan 2. Kecermatan

dan

mengenali

Ciri Kepribadian

ketelitian

langkah-langkah

pembuktian ilmiah Kaidah-kaidah

pembuktian Kemampuan

ilmiah

menilai

valid

atau Tidak

tidaknya sebuah pembuktian ilmiah.

begitu

menolak

saja atau

menerima

informasi;

teratur, pola penalaran sistematis;

gaya

pemaknaan level

dengan

abstrak

tanpa

mengabaikan ciri-ciri kongkret,

serta

kebutuhan

menata

informasi

secara

terstruktur. Kaitan

antara

ilmu 1. Kemampuan abstraksi

pengetahuan dan hukum

2. Memahami

Pola

persamaan

perbedaan

dan sistematis

antara

level

kedudukan

konstruksi

dengan

abstrak

tanpa

hasil mengabaikan ciri-ciri

pembuktian ilmiah dalam hukum 4. Kemampuan

gaya

ilmu pemaknaan

pengetahuan dan hukum 3. Memahami

penalaran

kongkret,

serta

bukti kebutuhan

ilmiah menjadi bukti hukum

menata

informasi

secara

terstruktur Syarat

kesahihan

ilmiah

untuk

sebagi bukti hukum

bukti 1. Kemampuan abstraksi

dijadikan 2. Kemampuan keterkaitan

Tidak

begitu

memahami menolak antara

bukti-bukti menerima

ilmiah dan bukti hukum

atau informasi;

teratur, pola penalaran

3. Kemampuan menilai konstruksi sistematis; bukti hukum

ilmiah

menjadi

saja

bukti pemaknaan level

abstrak

gaya dengan tanpa


serta

kebutuhan

menata

informasi

secara

terstruktur

10

6. INTEGRITAS

Definisi: Kompetensi integritas yang didasari prinsip pertumbuhan berkelanjutan dengan equity adalah kemampuan untuk memelihara norma sosial, etis dan profesi hakim, serta kaidah dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adil.

Pengetahuan Pedoman Perilaku Hakim


Ciri Kepribadian

Bertindak sesuai dengan norma- 1.

Adil

norma

Jujur

yang

masyarakat

hidup

baik

dalam 2.

norma-norma 3.

Arif

hukum, norma- norma keagamaan,

Bijaksana

kebiasaan-kebiasaan

Mandiri

maupun 4.

dan

kesusilaan dengan memperhatikan 5.

Berintegritas

situasi dan kondisi pada saat itu,

Tinggi

serta

Bertanggung

mampu

memperhitungkan 6.

akibat dari tindakannya

jawab 7.

Menjunjung Tinggi

Harga

Diri 8.

Disiplin

9.

Rendah Hati

10.

Profesional

7. JUDICIAL ACTIVISM

Definisi: Kompetensi judicial activism adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang mendukung dan mendorong hakim untuk dapat menemukan dan menggali nilai-nilai hukum terkait lingkungan hidup tidak tertulis yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum.

11

Pengetahuan Penalaran legal


Ciri Kepribadian

Kemampuan penalaran logis yang Tidak

begitu

saja

sesuai dengan prinsip dan aturan menolak hukum

atau

menerima

informasi;

teratur, pola penalaran sistematis;

gaya

pemaknaan level

dengan

abstrak

tanpa


serta

kebutuhan

menata

informasi

secara

terstruktur Argumentasi legal

Kemampuan mengekspresikan baik Teratur;

pola

secara lisan maupun tertulis hasil penalaran

sistematis;

penalaran logis yang sesuai dengan kebutuhan

menata

prinsip dan aturan hukum

informasi

secara

terstruktur. Nilai-nilai hukum dan local

1. Kemampuan melakukan riset

wisdom

2. Kemampuan untuk memahami begitu saja menolak

mengenai

dan

cara

Keterbukaan;

lingkungan hidup yang tidak

adat-istiadat

hidup atau

tertulis dalam masyarakat

masyarakat tempat hakim berada

menerima

informasi; teratur, pola

3. Kemampuan memperhatikan dan penalaran mencermati

berlaku, didalam

sistematis;

kebiasaan, gaya

pandangan-pandangan cita-cita

tidak

pemaknaan

yang dengan level abstrak

yang

hidup tanpa

masyarakat,

mengabaikan

serta ciri-ciri kongkret, serta

perasaan keadilannya sendiri.

kebutuhan

menata

informasi

secara

terstruktur Syarat, kriteria dan prosedur 1. Kemampuan mengklasifikasi dan Menghargai dan mau penggalian dan penemuan

membandingkan

hukum

dengan

hukum

memilah

dan

local

wisdom memanfaatkan

lingkungan; wisdom memilih

local lingkungan

wisdom tentang lingkungan hidup sebagai

local tentang hidup bahan

yang dapat dijadikan pertimbangan pertimbangan pembuatan putusan.

membuat putusan.

2. Kemampuan penelitian ilmiah. 12

Pengetahuan


Ciri Kepribadian

Kondisi problematis yang 1. Kemampuan identifikasi problem Keterbukaan;

tidak

menuntut hakim melakukan

yang menuntut hakim melakukan begitu saja menolak

penemuan hukum

penemuan hukum

atau

menerima

2. Kemampuan memberi penjelasan, informasi; teratur, pola penambahan, peraturan

atau

melengkapi penalaran

sistematis;

perundang-undangan gaya

pemaknaan

yang ada mengenai lingkungan dengan level abstrak hidup,

dikaitkan

dengan tanpa

mengabaikan

perkembangan yang terjadi di ciri-ciri kongkret, serta dalam masyarakat

kebutuhan

menata

informasi

secara

terstruktur

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

13

LAMPIRAN II Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2013 Tanggal : 18 Februari 2013


TAHAPAN PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

No.

Tahap

Jangka Waktu

I.

ANALISA KEBUTUHAN HAKIM

1.

Mahkamah Republik

Agung Ditentukan

Keterangan

a.

Indonesia berdasarkan

Direktur

Jenderal

Badan

Peradilan Umum, Direktur

(selanjutnya disebut MA kebijakan MA RI

Jenderal

Badan

RI) menetapkan jumlah

Militer

hakim lingkungan hidup

Negara, dan Kepala Badan

sesuai dengan kebutuhan

Penelitian

dan

Pengembangan

dan

dan

Pendidikan Hukum

Peradilan

Tata

dan dan

Usaha

Pelatihan Peradilan

(selanjutnya

disebut

Balitbang Diklat Kumdil) secara

bersama-sama

melakukan

analisa

kebutuhan hakim lingkungan hidup

di

setiap

pengadilan

wilayah dengan

mempertimbangkan konsentrasi

penanganan

perkara dan potensi sengketa lingkungan hidup. b. Analisa kebutuhan hakim lingkungan

hidup

harus

diperbaharui setiap 2 (dua) tahun. c.

Pelaksanaan seleksi calon peserta

sertifikasi

hakim

lingkungan hidup dilakukan 1

No.

Tahap

Jangka Waktu

Keterangan dengan

memprioritaskan

hakim yang berasal dari wilayah

pengadilan

sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. d. Dalam

hal

pengadilan

di

wilayah

sebagaimana

dimaksud pada huruf a tidak terdapat

hakim

memenuhi administrasi

yang syarat

berdasarkan

Pasal 6 ayat (2) Keputusan Ketua

Mahkamah

Agung

tentang Sertifikasi maka Tim Pelaksana dapat: 

mengalihkan kuota bakal calon peserta sertifikasi hakim lingkungan hidup (selanjutnya

disebut

bakal calon peserta) di wilayah

pengadilan

tersebut kepada wilayah pengadilan lainnya yang membutuhkan berdasarkan hasil analisa kebutuhan

hakim

lingkungan

hidup;

dan/atau 

mengalihkan kuota bakal calon peserta hidup ke wilayah

pengadilan

terdekat

berdasarkan

hasil analisa kebutuhan hakim lingkungan hidup.

2

No.

Tahap

Jangka Waktu

II.

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

2.

Pengumuman

14 hari kerja

Keterangan

Pengumuman dilakukan terbuka

penerimaan pendaftaran

melalui:

calon peserta sertifikasi

a. situs dan papan pengumuman

lingkungan hidup

MA RI , Direktorat Jenderal Badan

Peradilan

Umum,

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara,

Balitbang

Diklat Kumdil , Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata

Usaha

Negara,

Pengadilan

Negeri,

Pengadilan

Tata

dan Usaha

Negara; b. Ketua

Tim

Pengarah

menerbitkan

surat

pemberitahuan

tentang

pendaftaran

peserta

kepada

calon

Ketua

Pengadilan

Tinggi (selanjutnya disebut KPT) dan Ketua Pengadilan Tata

Usaha

(selanjutnya

Negara

disebut

KPT

TUN). 3.

Bakal

calon

peserta 14 hari kerja

Bakal calon peserta melakukan

melakukan pendaftaran

pendaftaran dengan mengisi dan

kepada Tim Pelaksana

mengirimkan

Formulir

Kelayakan Administratif, surat rekomendasi (usulan) dari KPT atau KPT TUN beserta dokumen pendukung

kepada

Tim

Pelaksana. III. 4.

SELEKSI ADMINISTRASI Tim melakukan

Pelaksana 14 hari kerja

a. Seleksi administrasi meliputi

seleksi

tahap verifikasi, klarifikasi,

administrasi bakal calon

dan validasi persyaratan dan 3

No.

Tahap

Jangka Waktu

peserta

Keterangan penilaian

Formulir

Kelayakan Administratif dan dokumen pendukung; b. Tim Pelaksana melakukan pemeriksaan

kelengkapan

dokumen

persyaratan

administrasi

dan

dapat

meminta bakal calon peserta untuk

melengkapi

persyaratan dalam jangka waktu

tertentu

sebelum

dilakukan tahap verifikasi; c. Tahap

verifikasi

adalah

pemeriksaaan

terhadap

kebenaran

Formulir

Kelayakan Administratif dan dokumen pendukungnya; d. Apabila

dalam

verifikasi

Tim

menemukan atau

tahap Pelaksana

permasalahan ketidaksesuaian

informasi didalam Formulir Kelayakan Administratif dan dokumen

pendukungnya,

Tim Pelaksana melakukan klarifikasi

dengan

surat

tertulis kepada bakal calon peserta yang bersangkutan melalui media komunikasi yang paling efektif; e. Penilaian

Formulir

Kelayakan Administratif dan dokumen dilaksanakan

pendukung berdasarkan

indeks administratif. 5.

Rapat Tim Seleksi mengenai penentuan

1 hari kerja

Hasil

dari

penilaian

sebagaimana dimaksud dalam 4

No.

Tahap

Jangka Waktu

Keterangan

kelulusan atas seleksi

Angka

4

administrasi

pedoman

huruf bagi

e

menjadi

Tim

untuk

menetapkan

bakal

calon

Seleksi kelulusan

peserta

dalam

seleksi administrasi. 6.

Pengumuman nama

calon

daftar 30 hari kerja

a. Pengumuman dilakukan oleh

peserta

MA RI di situs MA RI dan

hakim lingkungan hidup yang

lulus

Balitbang Diklat Kumdil.

seleksi

b. Pengumuman tersebut juga

administrasi

memberikan

kesempatan

bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi

dalam

hal

memberikan informasi atau pengaduan atas calon peserta yang

lulus

seleksi

administrasi dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja kepada Tim Pelaksana, dimulai sejak pengumuman daftar nama calon

peserta

yang

diumumkan di situs MA RI dan situs Balitbang Diklat Kumdil. 7.

Tim Seleksi memanggil

5 hari kerja

calon peserta

Pemanggilan dilakukan melalui KPT atau KPT TUN dengan tujuan untuk mengikuti tahapan seleksi

selanjutnya

yaitu

seleksikompetensi dan seleksi integritas. IV.

SELEKSI KOMPETENSI

10.

Penyelenggaraan seleksi kompetensi.

1 hari kerja

Seleksi kompetensi meliputi: 

Tes tertulis



Wawancara

Pelaksanaan wawancara untuk seleksi ini disatukan dengan

5

No.

Tahap

Jangka Waktu

Keterangan wawancara

untuk

seleksi

integritas. Bahan

tes

tertulis

dan

wawancara bersifat rahasia dan metode penilaian atas seleksi kompetensi diatur sesuai kriteria kelulusan. V.

SELEKSI INTEGRITAS

11.

Penyelenggaraan seleksi

2 hari kerja

integritas

Seleksi integritas meliputi: a. Tes tertulis; b. Wawancara; c. Hasil

masukan

atau

pengaduan masyarakat atas calon peserta; dan d. Hasil rekomendasi Badan Pengawasan MA RI.

Pelaksanaan tes tertulis untuk seleksi ini dilakukan bersamaan dengan tes tertulis pada saat tes kompetensi. 12.

Tim

Pelaksana 2 hari kerja

melakukan atas

jawaban

penilaian

Pelaksanaan jawaban

tes

penilaian

atas

tertulis

dan

calon

wawancara

dalam

peserta atas tes tertulis

kompetensi

dan

dan wawancara

dilakukan bersama-sama dengan bantuan

psikolog

seleksi integritas

atau

ahli

Sumber Daya Manusia. 13.

Rapat Tim Seleksi untuk

1 hari kerja

Calon hakim lingkungan yang

menentukan kelulusan

lulus seleksi kompetensi dan

seleksi kompetensi dan

integritas

integritas.

pelatihan sertifikasi. Sedangkan bagi

berhak

yang

dikembalikan tugasnya dapat

mengikuti

tidak ke

lulus tempat

masing-masing diusulkan

dan

kembali

menjadi calon hakim lingkungan 6

No.

Tahap

Jangka Waktu

Keterangan pada

angkatan

kecuali

untuk

berikutnya

calon

peserta

untuk yang tidak lulus seleksi integritas. VI.

PELATIHAN SERTIFIKASI

14.

Pendidikan dan

9 hari kerja

Pelatihan diselenggarakan

Pelatihan Sertifikasi

dengan menggunakan

Hakim Lingkungan

kurikulum, materi ajar, dan

Hidup

metode yang telah disiapkan.

VII. TES TAHAP AKHIR 15.

Tes tahap akhir

1 hari kerja

Tes tahap akhir diselenggarakan

(Pasal 12 ayat (2) SK

di akhir masa pelatihan dalam

KMA 134/2011)

bentuk

tertulis

dan

pada

prinsipnya

dilakukan

untuk

mengukur

kualifikasi

peserta

sebagai

hakim

lingkungan

hidup. Selain tes tertulis komponen lain yang digunakan adalah penilaian selama

pelatihan.

Penilaian

terhadap peserta meliputi: a. Kehadiran Penilaian kehadiran meliputi jumlah

kehadiran

peserta

pelatihan dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan minimal 90% dari total JPL. Pengecualian terhadap hal ini apabila peserta pelatihan mengalami

sakit

atau

kemalangan keluarga inti; b. Hasil

penilaian

atas

observasi peserta. 16.

Tim melakukan

Pelaksana 1 hari kerja penilaian

jawaban peserta atas tes

Pelaksanaan

penilaian

atas

jawaban tes akhir dilakukan di Balitbang Diklat Kumdil.

tahap akhir. 7

No. 17.

Tahap Rapat kelulusan akhir

Jangka Waktu 1 hari kerja

Keterangan Penentuan

peserta

pelatihan

yang dinyatakan lulus dilakukan berdasarkan

hasil

rapat

kelulusan Tim Seleksi. 18.

Pengangkatan Hakim

1 hari kerja

Ketua

Mahkamah

Agung

Lingkungan Hidup

mengangkat hakim yang telah

melalui Keputusan

dinyatakan

Ketua MA

Seleksi

lulus

oleh

Tim



8


LAMPIRAN III Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2013 Tanggal : 18 Februari 2013

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan kurikulum harus berisi komponen – komponen sebagai berikut:

a. Materi ajar Judul materi ajar pelatihan/mata ajaran mengenai pengetahuan atau keterampilan yang dilatihkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

b. Tujuan instruksional Tujuan instruksional adalah arah yang harus dicapai setelah sesi materi berakhir. Adapun tujuan intruksional meliputi: 

Tujuan Instruksional Umum (TIU) yaitu menggambarkan kompetensi yang harus dapat dicapai peserta setelah mengikuti sesi materi pelatihan; dan



Tujuan Instruksional Khusus (TIK) yaitu uraian secara spesifik, dapat diukur dan dinilai secara konkrit dari tahapan kompetensi inti hakim lingkungan hakim lingkungan hidup untuk mencapai tujuan instruksional umum. Dalam perumusannya selalu menggunakan kata kerja operasional yang mengacu pada Taksonomi Bloom. Misalnya: Peserta pelatihan mampu memberikan definisi mengenai….

c. Pokok bahasan Penulisan pokok bahasan disusun dengan mengacu pada tujuan instruksional sehingga pokok bahasan harus mendukung tujuan instruksional agar dapat tercapai.

d. Durasi Menjelaskan waktu yang diperlukan untuk memberikan suatu materi ajar dimana 1 Jam Pelajaran (JPL) sama dengan 45 menit.

e. Metode pembelajaran Menjelaskan metode yang akan digunakan dalam proses pemberian materi ajar dimana pemilihan metode mengacu kepada pendidikan untuk orang dewasa Pada dasarnya, orang dewasa lebih efektif dalam mempelajari sesuatu apabila ia terlibat dalam proses

pembelajaran itu sendiri. Pelibatan orang dewasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada mereka (peserta diklat) untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Metode diklat bagi orang dewasa adalah metode pendidikan dan pelatihan yang menghargai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang dewasa, sehingga peserta diklat dewasa merasa terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri.

Paling tidak terdapat enam prinsip metode pembelajaran ini (diambil dari Knowles, Holton dan Swanson, The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (6th ed.), Burlington, MA: Elsevier, 2005): 1. Peserta harus tahu tujuan pembelajaran (apa, mengapa, bagaimana). 2. Peserta mendapat kesempatan mengembangkan, sekaligus bertanggungjawab, atas konsepnya sendiri (pembelajaran otonom). 3. Pembelajaran dilakukan berdasar pengalaman dari peserta (termasuk kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pembelajaran tersebut). 4. Adanya kesiapan peserta untuk belajar (ada kebutuhan nyata terkait kehidupan atau pekerjaannya). 5. Pembelajaran lebih ditujukan untuk memecahkan suatu permasalahan, ketimbang hanya berupa penjelasan suatu materi. 6. Motivasi untuk belajar harus tumbuh dari diri peserta sendiri (motivasi internal), bukan berupa paksaan dari pihak lain (motivasi eksternal).

Dalam

pemberian

materi

didalam

kelas

maka

pengajar/narasumber

sebaiknya

menyampaikan materi dengan cara: 1.

Sistimatis Berarti pemberian materi yang runut dan sistimatis sesuai dengan tahapantahapannya.Materi ajar dalam kurikulum ini disusun secara runut dan sistimatis sehingga ketrampilan dan logika hakim terbangun sesuai dengan tugas hakim.

2.

Praktis Materi disajikan langsung dengan kemampuan praktis yang ingin dicapai dalam satu materi ajar tertentu.

3.

Interaktif Peserta diklat dewasa selalu ingin didengar pengalaman dan pendapatnya.Pengajar harus mempersiapkan diri dan menyediakan waktu bagi peserta untuk ikut terlibat secara dua arah dalam proses belajar mengajar. Dengan keterlibatan aktif mereka, maka proses belajar akan berjalan efektif dan proses transfer pengetahuan akan terjadi. Standar interaktif proses belajar dilakukan dengan urutan pengajaran berikut ini:

2

a.

Pembukaan

b.

Ceramah/Narasi

c.

Diskusi Kelompok dengan pertanyaan terstruktur

d.

Presentasi Kelompok

e.

Tanggapan Pengajar/Trainer

f.

Tanya Jawab

g.

Kesimpulan

Silabus memberikan beberapa metode alternatif penyampaian materi dengan beberapa cara berikut ini baik secara sendiri-sendiri ataupun kombinasi diantaranya: 1.

Ceramah/Narasi Apabila Pengajar diminta untuk menyiapkan materi, maka materi yang dipersiapkan minimal harus membahas sub-pokok bahasan. Apabila ada tambahan materi, maka harus diperhatikan agar tidak ada tumpang tindih (overlapping) dan pengulangan (repetisi)

2.

Studi Kasus Studi kasus harus selalu mengarah pada pencapaian TIK dan konsisten dengan materi yang diberikan.Studi kasus harus dilengkapi dengan daftar pertanyaan atau permasalahan yang harus dianalisis peserta diklat.

3.

Tanya Jawab Tanya jawab juga harus mengarah pada pencapaian TIK dan mencerminkan kompetensi analisa peserta diklat.Pengajar harus mengfasilitasi arah pertanyaan peserta untuk lebih mempertegas arahan pencapaian TIK.

4.

Tugas Terstruktur (Belajar Mandiri) Peserta diklat diberikan daftar bahan bacaan ketika mereka diundang ke diklat terpadu. Dari waktu ke waktu selama masa diklat, Course Manager/Penyelenggara Diklat memberikan daftar tugas terstruktur/materi yang harus dibaca dan sebelum kelas mulai ada “pop quiz” atau pertanyaan singkat tentang apa yang mereka pelajari/baca.

h. Referensi Bahan – bahan literatur yang dapat menjadi acuan bagi peserta diklat.

3

DAFTAR MATERI AJAR DAN JAM PELAJARAN (JPL)

HAKIM PERADILAN UMUM

HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

No

Materi Ajar

JPL

No

Materi Ajar

JPL

1.

Peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan

3

1.

Peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup

3

hidup dan SDA 2.

Judicial Activism

3.

Paradigma

dan SDA

Pembangunan

Berkelanjutan

dalam

5

2.

Judicial Activism

5

5

3.

Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum

5

Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional 4.

Pemetaaan

Kebijakan

dan

Pertanggungjawaban

Lingkungan Internasional dan Nasional 3

4.

Hukum dalam Konteks Perubahan Iklim 5.

Penataan ruang dan penerapannya dalam perlindungan

Politik

hukum

perlindungan

4

5.

Penataan ruang dan penerapannya dalam perlindungan

4

dan pengelolaan SDA dan

pengelolaan

2

6.

lingkungan hidup 7.

3

dalam Konteks Perubahan Iklim

dan pengelolaan SDA 6.

Pemetaaan Kebijakan dan Pertanggungjawaban Hukum

Keterkaitan penegakan hukum administrasi, hukum

Politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan

2

hidup 2

7.

Keterkaitan penegakan hukum administrasi, hukum

pidana dan hukum perdata dalam penegakan hukum

pidana dan hukum perdata dalam penegakan hukum

lingkungan

lingkungan

2

4

8.

Aspek Prosedural dan Substansial Hukum Pidana

8

8.

Lingkungan Hidup dan SDA

Perizinan,

pengawasan

dan

penegakan

sanksi

8

administrasi di bidang perlndungan dan pengelolaan lingkungan hidup

9.

Aspek Prosedural dan Substansial Hukum Perdata

8

9.

Lingkungan Hidup dan SDA

Aspek

Prosedural

dan

Substansial

Hukum

8

Administrasi/Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dan SDA

10.

Observasi lapangan

8

10.

Observasi lapangan

8

11.

Pembuktian ilmiah dalam aspek pencemaran dan/atau

8

11.

Pembuktian ilmiah dalam aspek pencemaran dan/atau

8

12.

kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan

kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan

dan/atau lahan

dan/atau lahan

Pembuktian ilmiah dalam aspek kerusakan lingkungan

4

12.

hidup akibat pembalakan liar (illegal logging) 13.


Pembuktian ilmiahdalam aspek pencemaran akibat

4

13.

Analisa Konflik

TOTAL


4

hidup akibat kegiatan pertambangan 4

14.

kegiatan industri dan non – industri 15.

4

hidup akibat pembalakan liar (illegal logging)

hidup akibat kegiatan pertambangan 14.


Pembuktian ilmiah dalam aspek pencemaran akibat

4

kegiatan industri dan non – industri 3 71

15.

Analisa Konflik

TOTAL

3 71

KETERANGAN: Jumlah Materi Ajar bagi peserta pelatihan baik dari hakim Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara adalah 15 Materi Ajar dengan total 71 JPL. Masing-masing peserta mendapatkan Materi Ajar yang sama kecuali untuk Materi Ajar No. 8 dan No. 9. Khusus untuk Materi Ajar No. 8 dan No. 9 disesuaikan dengan latar belakang peserta yang 5

membedakan antara peserta dari Peradilan Umum dengan peserta dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Oleh karena itu, pada saat pemberian Materi Ajar No. 8 dan No. 9 ini, peserta dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

6

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

No 1.

Materi Ajar Peran

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Hakim Peserta mampu untuk 1. Peserta dapat menjelaskan 1. Tinjauan tentang kondisi

3

Metode 

Referensi

Pemutaran video dan/atau

dalam Penegakan bertindak sesuai dengan

kondisi lingkungan hidup

lingkungan hidup dan SDA

penugasan

Hukum

serta

di Indonesia;

dengan mengambil foto

norma

Lingkungan Hidup profesi dan SDA

standar

sosial, hakim

etika

sebab

dan

penurunan

pengelolaan

lingkungan

lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adil

dan

akibat

kualitas 2. Sebab hidup

di

Indonesia; 2. Peserta pelatihan mampu menjelaskan nilai – nilai

dan

akibat

penurunan

perkara

lingkungan hidup dan SDA; 3. Peserta

mampu

mengenai

kualitas

potret

lingkungan

hidup

dan


SDA di wilayah masing –

terhadap

masing

kehidupan

berbangsa dan bernegara; 

hakim dalam permasalahan lingkungan

hidup

kelompok

(30

kelompok

(45

menit)

dan visi lingkungan dalam 3. Identifikasi posisi strategis penanganan

mandiri

di

Indonesia;

Diskusi menit)



Presentasi kelompok dan diskusi pleno (60 menit)

menyebutkan contoh (role 4. Nilai – nilai yang harus model) para hakim yang

dimiliki

oleh

memiliki visi lingkungan.

lingkungan hidup;

hakim

5. Contoh (role model) para hakim yang memiliki visi lingkungan

hidup

di

tingkat internasional atau

7

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan nasional

serta

JPL

Metode

Referensi

preseden

putusan

yang

dihasilkannya 2.

Judicial Activism

Peserta

memiliki 1. Peserta

keterampilan melakukan logis dengan

dalam penalaran

yang prinsip

aturan hukum

mampu 1. Definisi

mendeskripsikan judicial

activism

istilah disertai

diperlukannya

alasan judicial

activism

sesuai

dengan contoh – contoh

penanganan

dan

yang dialami oleh hakim

lingkungan

dalam menangani perkara

SDA;

lingkungan hidup;

dan

dalam perkara hidup

dan

Research

hubungan antara judicial

Legal

activism,

(Penalaran);

proses

 Perkenalan Pengajar oleh Course

Manager

dan -

(Penelusuran); Reasoning Legal

KUHP KUHAP

penjelasan instruksi untuk -

UU

melakukan refleksi dalam

mengenai

kelompok (15 menit)

lingkunga

 Refleksi dalam kelompok

2. Tinjauan mengenai Legal

2. Peserta mampu menjelaskan

5

(50 menit)

n

hidup

dan SDA

 Presentasi hasil refleksi (45 menit)

serta peraturan

 Ceramah singkat Pengajar

pelaksana

rechtsvinding, yurisprudensi

Argumentation

dimana masing – masing

nya

dan landmark decision;

(Argumentasi Hukum)

Pengajar

Yurisprud

3. Peserta menceritakan

mampu 3. Putusan pengadilan dalam

waktu

untuk

kembali

selama

20

(merefleksikan perkara – perkara

yang

pernah

ditangani

yang

mungkin

sebagai

judicial

masuk

mendapatkan -

pembentukan

hukum

di

Indonesia: a. Yurisprudensi

menit

(40

menit) tetap

(constant jurisprudence) b. Putusan

berbicara

penting

ensi Tetap Mahkama h Agung

 Diskusi kelas/tanya jawab -

Konvensi

dengan Pengajar mengenai

– konvensi

materi

mengenai

presentasi

8

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

activism;

(landmark decision)

4. Peserta

mampu 4. Penerapan

menyimpulkan proses

judicial

tentang

activism

dalam

JPL

Metode (klarifikasi

Referensi presentasi

lingkunga

judicial

yang kurang jelas) (45

n

putusan

menit)

dan SDA

 Kesimpulan dari masing – -

activism

perkara lingkungan hidup

dalam pemeriksaan perkara

dan SDA melalui contoh

masing


kasus

menit)

Pengajar

(30

hidup

Buku

II

Mahkama h

Agung

RI -

Buku Pedoman Penangana n Perkara Lingkunga n Hidup

-

Buku

–

buku mengenai penemuan hukum dan judicial activism

9

No 3.

Materi Ajar

TIU

TIK

 Perkenalan para Pengajar -

menerapkan prinsip –

paradigma pembangunan

berkelanjutan berdasarkan

oleh Course Manager (10

32 Tahun

Berkelanjutan

prinsip

berkelanjutan berdasarkan

lintasan sejarah

menit)

2009

Lingkungan Internasional Nasional

dalam dan perkara

lintasan sejarah;

penyelesaian 2. Peserta mampu lingkungan

hidup dan SDA

2. Perkembangan prinsip –

5

Referensi

Pembangunan

Hukum lingkungan internasional

pembangunan

Metode

Peserta

hukum

1. Paradigma

JPL

Paradigma

dalam

mampu 1. Pesertamampu menjelaskan

Pokok Bahasan

 Presentasi dan ceramah

No.

tentang

prinsip hukum lingkungan

singkat

menguraikan penerapan

dan

masing

prinsip-prinsip

prinsip

pembangunan berkelanjutan

internasional dan nasional

dalam hukum internasional,

(termasuk

definisi

 Tanya

hukum nasional dan putusan

(deklarasi, konvensi dan

materi

hakim.

undang – undang) dan

klarifikasi presentasi yang -

UU

contoh

kurang jelas dilanjutkan

23 Tahun

dengan

1997

penerapan ini

prinsip-

di

tingkat

kasus

(International

Court

of

oleh

UU

Pengajar

gan

dan

Pengelola

menit)

an jawab

instruksi

Trade

mengerjakan

Human Right, European

Perlindun

maksimum 20 menit (40

Justice, arbitrase, World Organization,

masing-

mengenai

Lingkunga

presentasi/

n Hidup

penjelasan untuk

tentang

studi

Pengelola

kasus(30 menit)

an

Court of Justice, Import

 Diskusi kelompok untuk

Limbah B3 dan lain – lain)

membahas studi kasus (50 menit)  Presentasi

No.

Lingkunga n Hidup -

kelompok

berdasarkan nomor yang

Konvensi – konvensi mengenai

10

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode diberikan

oleh

Referensi Course

lingkunga

Manager (45 menit)  Kelompok

lain

n dapat

hidup

dan SDA

mendebat pernyataan dari -

Buku

kelompok

yang sedang

buku

melakukan

presentasi(40

menit)  Kesimpulan dari Pengajar (10 menit)

–

mengenai hukum lingkunga n internasio nal prinsip

dan –

prinsip hukum lingkunga n internasio nal 4.

Pemetaaan Kebijakan

Peserta

memiliki 1. Peserta pelatihan mampu 1. Pengertian

dan pengetahuan mengenai

Pertanggungjawab

perubahan iklim dalam

menjelaskan definisi dan

perubahan

iklim;

dampak perubahan iklim di 2. Dampak perubahan iklim

3

 Perkenalan para Pengajar Konvensi

-

oleh Course Manager (10 konvensi menit)

tentang

11

No

Materi Ajar

TIU

TIK

an Hukum dalam perspektif Konteks

hukum

nasional

tingkat

Pokok Bahasan

global

maupun

nasional

Perubahan Iklim

JPL

2. Peserta pelatihan mampu 4. Kebijakan

 Tanya

pemerintah

menjelaskan

kebijakan

terkait

pemerintah

mengenai

adaptasi perubahan iklim;

dan

mitigasi

adaptasi 5. Kerangka

perubahan iklim

dan

memetakan

hukum

Penataan

ruang Peserta

pertanggungjawaban hukum

dikaitkan

dalam

kelompok

dalam

perubahan iklim.

pertanyaan

diberikan

oleh

 Presentasi kelompok dan refleksi diskusi kelompok (30 menit) 4



UU

menit)

32 Tahun 2009

definisi, peran, dan fungsi

ruang

(filosofi,

penataan ruang dalam

tata ruang dan penataaan

peran

dan

tata



Tanyajawab (40 menit)

ruang;

ruang, prinsip – prinsip



Diskusi

dan

perlindungan

pengelolaan 2. Peserta

lingkungan hidup

menguraikan penataan

ruang

intervensi publik;

definisi,

Presentasi Pengajar (40 -

tentang

perlindungan dan rangka pengelolaan SDA

presentasi UNFCCC,

Pengajar (30 menit)

dengan

memiliki 1. Peserta mampu menjelaskan 1. Pemahaman dasar penataan

dan penerapannya pengetahuan

(klarifikasi

yang

iklim. 5.

presentasi Protocol,

 Diskusi

penegakan

hukum lingkungan hidup

perubahan

materi

membahas

menganalisa kebijakan dan

mengenai iklim (Kyoto

menit)

dan khusus);

dan 6. Permasalahan

bidang

jawab

perubahan

yang kurang jelas) (20 Cancun)

perubahan iklim (umum

3. Peserta pelatihan mampu

Referensi

 Presentasi (45 menit)

di Indonesia; 3. Penyebab perubahan iklim;

mitigasi

Metode

fungsi

mampu

penataan ruang, prosedur

filosofi

penataan ruang)

dan 2. Bentuk

dan

pelanggaran

tata

 kriteria ruang

kelompok

(50

No.

tentang

menit)

Perlindun

Presentasi kelompok dan

gan

diskusi pleno (40 menit)

Pengelola

dan

an

12

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

3. Peserta mampu menjelaskan

dalam

JPL

perundang-undangan

penataan

(administrasi, pidana, dan

dan

pengelolaan SDA; 4. Peserta

Lingkunga n Hidup -

perdata) mampu 3. Mekanisme

penegakan

hukum

pelanggaran tata ruang dan

bidang lingkungan hidup

lingkungan hidup; dan 5. Peserta mampu menganalisa pemanfaatan

UU

No.

26 Tahun

menyebutkan bentuk-bentuk

inkonsistensi

Referensi

peraturan

bentuk-bentuk inkonsistensi ruang

Metode

administrasi

4. Korelasi penataan

2007

di

tentang Penataan

pelanggaran ruang

dengan

peraturan

dan

pelaksana

perlindungan

ruang berdasarkan contoh

pengelolaan

kasus yang diberikan.

hidup

Ruang dan

lingkungan

-

Buku

–

buku

5. Identifikasi

modus

mengenai

operandi , pelaku serta

dasar tata

dampak/kerugian

ruang

ditimbulkan

yang akibat

pelanggaran tata ruang bagi lingkungan

hidup

dan

manusia perkara tata ruang 6. Scientific evidence yang dapat

dihadirkan

dalam

13

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi

persidangan pada perkara penataan ruang dan contoh kasus 7. Sistem pengawasan dan pengendalian.

14

No 6.

Materi Ajar Politik

TIU

Hukum Peserta

TIK

Pokok Bahasan

memiliki 1. Peserta

mampu 1. Argumen

dalam Pengelolaan pengetahuan mengenai

menguraikan

dan Perlindungan kerangka berpikir UU

perubahan

Lingkungan Hidup

lingkungan hidup;

No. 32 Tahun 2009

argumen

undang-undang

perubahan

2009

Perlindungan

Lingkungan Hidup dan

Tahun

Pengelolaan

perangkat

Perlindungan

yang

terdapat

didalamnya dan undang –

undang

SDA lainnya.

Pengelolaan

mengenai 3. Peserta

mengenai dan Lingkungan

 Presentasi Pengajar (30

tentang

menit)

Perlindun

 Tanya jawab dan diskusi

gan

pleno (50 menit)

mampu

Hidup;

an dan

wujud

Lingkunga

makna

dan

wujud

ekoregion;

pemanfaatan

menerangkan dan

mampu

tampung

mengenai

Strategis

pengaturan

5. Peserta menyimpulkan

mampu hubungan

dan

dukung, dan

kebijakan hidup.

UU

No.

23 Tahun 1997

daya

tentang

Kajian

Pengelola

Lingkungan

an

Hidup; dan

pemanfaatan sumber daya 6. Politik alam dan lingkungan hidup;

SDA

-

lingkungan hidup; 5. Daya

4. Peserta

n Hidup

menarik 4. Integrasi dan pengaturan mengenai

dan

Pengelola

ekoregion;

kesimpulan

integrasi

2009

Lingkungan 3. Makna

Hidup;

No.

menit)

kerangka isi dari UU No. 32

dan

UU

hidup;

dan

manajemen

 Perkenalan para Pengajar -

32 Tahun

2. Kerangka isi UU No. 32

mengenai

Referensi

oleh Course Manager (10

Tahun

2009

2

Metode

undang-undang lingkungan

mengenai Perlindungan 2. Peserta mampu menjelaskan Pengelolaan

JPL

Lingkunga pelaksanaan lingkungan

n Hidup -

UU

No.

26 Tahun 2007

15

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi

antara daya dukung, daya

tentang

tampung

Kajian

Penataan

Hidup

Ruang

dan

Lingkungan Strategis; dan

-

6. Peserta dapat memahami

–

Buku buku

politik pelaksaaan kebijakan

mengenai

lingkungan hidup/

lingkunga n

hidup,

tata ruang, pengawas an

dan

penegakan hukum lingkunga n

di

Indonesia 7.

Keterkaitan

Peserta

memiliki 1. Peserta pelatihan memiliki 1. Perkembangan

penegakan hukum kemampuan administrasi,

untuk

menerapkan

pengetahuan korelasi

hukum pidana dan pengetahuan

hukum

penegakan

hukum

dengan

Indonesia;

perdata acara

sesuai

mengenai

antara

bidang

hukum

kebijakan

legislasi lingkungan

hidup;

di 2. Bentuk-bentuk penegakan hukum

administrasi,

2

 Pemutaran

video

dan -

UU

No.

presentasi Pengajar (45

32 Tahun

menit)

2009

 Tanya materi

jawab

mengenai

tentang

presentasi

Perlindun

16

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi

dalam penegakan hukum acara dan jenis 2. Peserta pelatihan memiliki

pidana dan perdata dari

(klarifikasi

hukum lingkungan

aspek lingkungan hidup;


Pengelola

menit)

an

perkara yang ditangani

keterampilan menguraikan korelasi

antar

penegakan

bidang 3. Fungsi hukum

dan

prosedur

penegakan

presentasi

gan

hukum


administrasi, pidana dan

di Indonesia.

perdata

dari

aspek

Lingkunga n Hidup -

lingkungan hidup;

remedium

penegakan

No.

1997

dan

tentang

ultimum remedium; 5. Perbandingan

UU

23 Tahun

4. Pengertian mengenai asas premum

dan

Pengelola

pengaturan

an

hukum

Lingkunga

administrasi, pidana dan perdata dalam UU No. 4

n Hidup -

Buku

–

Tahun 1982, UU No. 23

buku

Tahun 1997 dan UU No.

mengenai

32 Tahun 2009.

korelasi antar penegakan hukum lingkunga

17

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi n hidup -

8.

Aspek Prosedural Peserta dan

memiliki 1. Peserta mampu menjelaskan 1. Definisi pencemaran dan

Substansial keterampilan

Hukum

Pidana menerima,

dalam

ketentuan

pidana

kerusakan

8

 Perkenalan Pengajar oleh -

lingkungan

Course

kaitannya

menit)

(10 -

lingkungan yang diatur di

hidup

Lingkungan Hidup memutus perkara yang

dalam UU No 32 Tahun

dengan

dan

2009 tentang Pengelolaan

lingkungan hidup/ kriteria

dan

Perlindungan

baku kerusakan lingkungan

materi

presentasi

tentang

PESERTA DARI peraturan perundang –

Lingkungan

Hidup

hidup

(klarifikasi

presentasi

Perlindun

PERADILAN

perbandingannya

dengan

No. 32 Tahun 2009 tentang

yang kurang jelas dan

gan

ketentuan

pidana

Perlindungan

pengantar ke studi/bedah

Pengelola

diatur

Pengelolaan

kasus) (80 menit)

an

(KHUSUS

UMUM)

acara

pidana

dan

undangan yang terkait

lingkungan

dan

yang

baku

mutu

(berdasarkan

UU

dan Lingkungan

dalam UU sebelumnya serta

Hidup

yang diatur di dalam UU

perbandingannya

lain yang terkait dengan

UU No. 23 Tahun 1997)

pengelolaan SDA/LH; 2. Peserta menguraikan

dan

2. Ketentuan

dengan

pidana

mampu

lingkungan

konsep

berdasarkan UU No. 32

ultimum

Tahun

remediumsebagaimana

Perlindungan

diatur dalam UU No 32

Pengelolaan

hidup

2009

tentang dan

Lingkungan

-

KUHAP

memeriksa,

SDA sesuai dengan hukum

dan

Manager

KUHP

UU

No.


32 Tahun

 Tanya jawab mengenai

2009

 Diskusi

kelompok

Lingkunga

(studi/bedah kasus) (90 menit)  Presentasi kelompok dan diskusi pleno (100 menit)  Kesimpulan oleh Pengajar (35 menit)

dan

n Hidup -

UU

No.

23 Tahun 1997 tentang Pengelola an Lingkunga

18

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

Tahun 2009 tentang PPLH 3. Peserta

mampu

menerangkan delik

jenis-jenis

lingkungan

serta

unsur-unsur deliknya

JPL

Hidup perbandingannya

Metode

Referensi

dan dengan

n Hidup -

UU

No.

UU No. 23 Tahun 1997

41 Tahun

a. Jenis – jenis baku mutu

1999

lingkungan hidup dan

tentang

mampu

kriteria baku kerusakan

Kehutanan

menyimpulkan konsep baku

lingkungan hidup dan

mutu

pengaturannya

4. Peserta

dan

kriteria

baku

-

dalam

UU

No.

18 Tahun

kerusakan lingkungan yang


2004

diatur

dan UU No. 23 Tahun

tentang

1997

Perkebuna

dalam

rezim

pengelolaan lingkungan; 5. Peserta

mampu

b. Delik formil dalam UU

menguraikan perbandingan

No. 32 Tahun 2009 dan

ketentuan


Tahun

pidana di dalam UU No. 23

(termasuk

2009

Tahun 1997 dan UU No. 32

limbah B3)

hukum

acara

Tahun 2009 6. Peserta

antara

c. Delik formil lainnya mampu

menunjukkan tindak

import

hubungan

n -

UU No. 4

tentang Pertamban

dalam berbagai undang

gan

– undangan sektoral

Mineral

pidana

d. Delik materiil dalam

pencucian uang dan korupsi


dan Batubara

19

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

dan UU No. 23 Tahun

Metode

Referensi -

1997

Buku

II

Mahkama

e. Delik materiil lainnya dalam

h

berbargai –

undang

undang

Agung

RI -

sektoral

Buku Pedoman

f. Asas

ultimum

Penangana

remedium berdasarkan

n Perkara


Lingkunga

dan UU No. 23 Tahun

n Hidup

1997

-

3. Tindak pidana korporasi

Buku

–

buku

berdasarkan UU No. 32

mengenai

Tahun

2009

dan

Asas

perbandingannya

dengan

asas


hukum

a. Definisi tindak pidana

pidana,

korporasi

berdasarkan

undang – undang b. Pihak yang dimintakan pertanggungjawaban

–

hukum acara pidana dan tindak

20

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan pidana

JPL

(korporasi,

Metode

Referensi pidana

pemberi

lingkunga

perintah/pemimpin

n

dalam

dan

melakukan

pidana)

hidup

sumber

c. Ketentuan

mengenai

daya alam

sanksi pidana korporasi d. Kriteria

pemidanaan

korporasi 4. Perbandingan ketentuan pidana

tentang

hukum

acara

berdasarkan

UU

No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009 a. Peran strategis PPNS dalam

pembuktian

tindak

pidana

lingkungan hidup dan SDA b. Alat bukti yang sah menurut UU No. 23

21

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi

Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009 5. Undang – undang terkait pengelolaan SDA – LH 6.

Hubungan pidana pencucian

lingkungan, uang

dan

korupsi: a. Modus

operandi

korupsi dan pencucian uang

terkait

tindak

dengan pidana

kehutanan; dan b. Pengaturan

dan

pembuktian.

22

No 9.

Materi Ajar

TIU


TIK

memiliki 1. Peserta mampu menjelaskan 1. Konsep

Substansial keterampilan tata cara

Hukum

Perdata menerima,

memeriksa,

Lingkungan Hidup memutus perkara yang dan (KHUSUS

Pokok Bahasan

mengenai

konsep

perdata/tanggung

perdata dan strict liability;

perdata dan strict liability

perdata

dan

mampu 2. Hak

menguraikan

aspek

gugat

prosedural

Metode

8

 Perkenalan Pengajar oleh Course

pertanggungjawaban

SDA sesuai dengan hukum 2. Peserta acara

pertanggungjawaban

JPL

dalam

Referensi

Manager

(10

menit)  Presentasi (45 menit)  Tanya jawab mengenai

pengajuan gugatan perdata

materi

presentasi presentasi

PESERTA DARI peraturan perundang –

prosedural dari pemeriksaan

lingkungan hidup:

(klarifikasi

PERADILAN

gugatan

a. Class action


action),

b. Legal standing


Legal standing, Citizen law

c. Citizen law suit

kasus) (80 menit)

UMUM)

undangan yang terkait

perwakilan

kelompok (class

suit,

Anti

–

SLAPP

suitdanHak

gugat

pemerintah; 3. Peserta

d. Anti – SLAPP suit e. Hak gugat pemerintah 3. Aspek pembuktian perkara

mampu

menerangkan

aspek

perdata lingkungan hidup a. Asas

dan

pembuktian dalam proses

pembuktian

penanganan

perkara

pemeriksaan

khususnya

dalam

pengubahan bukti ilmiah menjadi bukti hukum; 4. Peserta mampu menganalisa

perdata

prinsip dalam gugatan

 Diskusi

kelompok

(studi/bedah kasus) (90 menit)  Presentasi kelompok dan diskusi pleno (100 menit)  Kesimpulan oleh Pengajar (35 menit)

lingkungan

hidup b. Prosedur absorbsi bukti ilmiah

(scientific

23

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

penghitungan

ganti

rugi

dalam suatu gugatan; 5. Peserta

evidence)

JPL

Referensi

menjadi

(legal evidence)

mampu 4. Konsep ganti kerugian

menguraikan

tentang

a. Pengertian

tindakan-tindakan

tertentu

b. Jenis – jenis ganti rugi

dalam perkara LH yang

akibat

dapat dibebankan kepada

dan/atau

Tergugat

lingkungan hidup

6. Peserta

Metode

mampu

menerapkan

untuk

pertimbangan

hukum dalam mengabulkan ganti rugi dan dalam suatu perkara perdata.

pencemaran kerusakan

c. Pihak yang berwenang menghitung

ganti

kerugian d. Metode

penghitungan

ganti kerugian e. Identifikasi tertentu

tindakan

atau

ganti

kerugian f. Prosedur

distribusi

ganti kerugian dalam perkara

lingkungan

hidup 5. Pemahaman

makna

24

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan alternatif

JPL

Metode

Referensi

penyelesaian

sengketa dengan pengajuan gugatan perkara perdata 10.

Teori perundang – Peserta

memiliki 1. Peserta mampu menjelaskan 1. Rezim

perizinan

dalam

8


undangan

pengetahuan mengenai

tentang jenis-jenis perizinan

pengelolaan

lingkungan

Course

mengenai

tipologi

lingkungan

hidup dan sumber daya

menit)

perizinan,

bidang lingkungan dan

pengawasan,

dan ketentuan

penegakan sanksi bidang administrasi

di dan

bidang

perizinan

sanksi

di

di

perlindungan

dan

daya alam yang terdapat

alam

dalam

perkebunan, pertambangan

peraturan

perundangan-undangan;

pengelolaan 2. Peserta

lingkungan hidup

sumber

dan pertanahan)

mampu 2. Izin lingkungan dalam UU

menguraikan

aspek


Peradilan

materi

presentasi

Tata

(klarifikasi

presentasi

Usaha

kasus) (80 menit)

Tahun

sanksi

Pengelolaan

lingkungan hidup

administrasi

bidang

Hidup

(KHUSUS

perlindungan

PESERTA DARI

pengelolaan

PERADILAN

hidup.

NEGARA)

tentang

UU No. 9

penegakan

USAHA


pengantar ke studi/bedah -

pengelolaan

lingkungan

1986

Negara

Perlindungan

dan

Tahun


perizinan, pengawasan, dan

di

(10

No. 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan

TATA

(kehutanan,

Manager

UU No. 5

dan Lingkungan

 Diskusi

a. Jenis – jenis perizinan lingkungan

(termasuk

perizinan

2004

(studi/bedah kasus) (90

tentang

menit)

Perubahan

 Presentasi kelompok dan

AMDAL) b. Hubungan

kelompok

antara lingkungan

dan penegakan hukum lingkungan hidup dan

diskusi pleno (100 menit)  Kesimpulan oleh Pengajar

atas

UU

No.

5

Tahun

(35 menit)

1986 -

UU

No.

25

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi

SDA c. Bentuk

51 Tahun –

bentuk

2009

pelanggaran izin 3. Pengawasan lingkungan

tentang izin

dan

Perubahan

sumber

Kedua

daya alam 4. Penegakan administrasi perlindungan pengelolaan

di

atas

UU

sanksi

No.

5

bidang

Tahun

dan lingkungan

1986 -

hidup

UU

No.

32 Tahun 2009 tentang Perlindun gan

dan

Pengelola an Lingkunga n Hidup -

UU

No.

41 Tahun

26

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi 1999 tentang Kehutanan

11.


memiliki 1. Peserta mampu menjelaskan 1. Penegakan

Substansial keterampilan tata cara

Hukum Acara Tata menerima, Usaha

memeriksa,

Negara memutus perkara yang

mengenai hukum

penegakan administrasi

lingkungan

dan

Lingkungan Hidup sesuai dengan hukum

membedakannya

dan

penegakan hukum perdata

SDA acara administrasi dan

(KHUSUS

peraturan perundang –

PESERTA DARI undangan yang terkait

dengan

serta pidana

hukum

Course

a. Mekanisme penegakan

menit)

hukum administrasi b. Perangkat

penegakan

hukum administrasi terkait

(standing)

pengeakan

hukum

perdata

pidana.

dapat 2. Hak gugat dalam sengketa

mengajukan gugatan beserta

administrasi

persyaratan

dan persyaratannya

memenuhi hak gugatnya; 3. Peserta membandingkan

mampu obyek


Peradilan

materi

presentasi

Tata

(klarifikasi

presentasi

Usaha

Tahun

da

dalam

tentang

kasus) (80 menit)

lingkungan

yang


UU No. 9

berhak mengajukan gugatan

subyek

1986

pengantar ke studi/bedah -

TATA

mengidentifikasi kualifikasi

Tahun

Negara

sengketa

dan

(10


contoh subyek hukum yang

NEGARA)

Manager

UU No. 5

dengan penyelesaian

PEARDILAN USAHA


administrasi lingkungan:

c. Bilamana

2. Peserta mampu memberikan

8

lingkungan

a. Subyek hukum yang dapat gugatan

mengajukan (individu,

 Diskusi

kelompok

2004

(studi/bedah kasus) (90

tentang

menit)

Perubahan

 Presentasi kelompok dan diskusi pleno (100 menit)  Kesimpulan oleh Pengajar

atas

UU

No.

5

Tahun

(35 menit)

1986 -

UU

No.

27

No

Materi Ajar

TIU

TIK sengketa

TUN

Pokok Bahasan dalam

perkara-perkara lingkungan

NGO

JPL

dan

Metode

Referensi

badan

51 Tahun

hukum perdata)

2009

hidup yang diatur saat ini

b. Prosedur

beracara

tentang

dan batasan waktu dalam

dalam

penanganan

mengajukan gugatan.

sengketa

Kedua

administrasi

atas

UU

lingkungan hidup

No.

5

Perubahan

3. Isu-isu kritis dalam

Tahun

penanganan sengketa

1986

lingkungan hidup

-

4. Instrumen-instrumen

lingkup

No.

32 Tahun

hukum di PTUN 5. Ruang

UU

2009 KTUN

tentang

lingkungan sebagai obyek

Perlindun

sengketa

gan

6. Penanganan administarasi

sengketa

dan

Pengelola

lingkungan

an

berdasarkan asas – asas

Lingkunga

hukum

n Hidup

administrasi

dan

hukum lingkungan hidup a. Penerapan

AAUPB

-

Buku

II

Mahkama

28

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi

(termasuk tata kelola

h

pemerintahan

RI

yang

baik)

dalam

penanganan

-

perkara

Agung

Buku Pedoman

administrasi lingkungan

Penangana

hidup

n Perkara

b. Penerapan asas – asas lingkungan

Lingkunga

hidup

dalam

penanganan

perkara

administrasi

n Hidup -

–

Buku buku

lingkungan hidup

tentang hukum acara tata usaha negara dan perizinan

12.

Observasi

Peserta

memiliki Peserta mampu

lapangan

kepekaan

terhadap permasalahan

menguraikan Observasi lingkungan

di pembuatan analisa hukum

permasalahan-

sekitarnya serta menganalisa

permasalahan

untuk memberikan solusi secara

lingkungan

melalui hukum

lapangan

dengan

dan

8

 Observasi

lapangan.field -

trip (180 menit)  Diskusi

UU

No.

32 Tahun kelompok

2009

pembuatan analisa hukum

tentang

(90 menit)

Perlindun

29

No

Materi Ajar

TIU

TIK

observasi lapangan dan mempertimbangkan

Pokok Bahasan

JPL

materi

mampu menganalisanya pelatihan yang telah diberikan. secara

hukum

untuk

Metode

Referensi

 Diskusi pleno (60 menit)

gan

 Kesimpulan oleh Pengajar

Pengelola

(30 menit)

dan

an

mendapatkan solusi

Lingkunga n Hidup -

UU

No.

23 Tahun 1997 tentang Pengelola an Lingkunga n Hidup -

UU Sektoral

13.

Pembuktian Ilmiah Peserta dalam Pencemaran kemampuan

memiliki 1. Peserta mampu menjelaskan 1. Kriteria pencemaran dan

8


untuk

penggunaan bukti ilmiah

kerusakan

lingkungan

Course

pendekatan

menit)

dan/atau

memahami

keterkaitan

(scientific evidence) dalam

hidup:

Kerusakan

antara bukti – bukti

tahap pembuktian perkara

scientific dan legal/hukum.

Lingkungan


pencemaran dan perusakan 2. Identifikasi

modus

lingkungan hidup, termasuk

beserta

Akibat Kebakaran dan kemampuan menilai

operandi

Manager

(10

UU

No.

32 Tahun 2009


tentang


Perlindun

materi

presentasi

gan

dan

30

No

Materi Ajar Hutan Lahan

TIU

dan/atau konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum

TIK

Pokok Bahasan

apabila terdapat perbedaan

pengetahuan

hasil/pendapat

penyebab

dari

bukti

ilmiah di persidangan 2. Peserta

mampu

mengidentifikasi jenis

alat

jenis

bukti

berdasarkan

–

yang

mampu

teknis, dan

pembuktian

masing – masing alat bukti

(klarifikasi

Referensi presentasi

Pengelola


an

pencemaran dan kerusakan


Lingkunga

lingkungan hidup dalam

kasus) (80 menit)

n Hidup

perspektif

scientific

dan

legal/hukum scientific

 Diskusi

kelompok -

dari

scientific evidence menjadi legal evidence.

perusakan

menjadikan

menit)

1997 tentang

diskusi pleno (100 menit)

Pengelola


an

(35 menit)

lingkungan hidup

evidence

3. Pesertamenunjukkan

evidence.

hubungan evidence

Lingkunga

legal

evidence; 4. Peserta

mampu

menggunakan

metode

penghitungan

valuasi

menjadi

n Hidup -

legal

UU Sektoral

-

KUHAP

metode

-

HIR

scientific

untuk

-

Buku

membangun

legal

antarascientific 6. Teknik menjadi

scientific

No.

23 Tahun

dalam perkara pencemaran 5. Prinsip – prinsip untuk dan/atau

UU

(studi/bedah kasus) (90  Presentasi kelompok dan

evidence.

mengidentifikasi 4. Tahap-tahapan

kekuatan

Metode

dampak

peraturan 3. Macam-macam

perundang – undangan dan

JPL

dan

II

Mahkama

evidence.

h

Agung

RI -

Buku

31

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

kerusakan

JPL

Metode

Referensi

lingkungan

Pedoman

dalam putusan.

Penangana n Perkara Lingkunga n Hidup

14.

Pembuktian Ilmiah Peserta dalam Kerusakan kemampuan

untuk


kerusakan

lingkungan

keterkaitan


hidup:

pendekatan

antara bukti – bukti



Lingkungan Hidup memahami Akibat Pembalakan


Liar ilmiah dan bukti hukum

(illegal logging)

4


-


UU

No.

32 Tahun

materi

presentasi

2009

(klarifikasi

presentasi

tentang


modus


Perlindun

dan kemampuan menilai


operandi

beserta

menit)

gan

konstruksi bukti ilmiah


pengetahuan

teknis,

menjadi bukti hukum

hasil/pendapat

penyebab

dari

bukti


jenis

alat

jenis

bukti

berdasarkan

–

yang

kekuatan

lingkungan hidup dalam perspektif

scientific

studi/bedah

kasus

Pengelola

(60

an

menit)

Lingkunga

 Presentasi kelompok dan diskusi pleno (60 menit)

n Hidup -

UU

No.

23 Tahun scientific

evidence.

mengidentifikasi 4. Tahap-tahapan pembuktian

dan

legal/hukum


perundang – undangan dan mampu

dampak


mampu

mengidentifikasi

dan


dan

1997 tentang

dari

scientific evidence menjadi

Pengelola an

32

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan


JPL

Metode

Referensi

legal evidence.

Lingkunga


perusakan

menjadikan

lingkungan hidup

evidence


evidence.

hubungan evidence

legal


mampu

menggunakan

metode

penghitungan

valuasi

kerusakan

scientific menjadi

-

legal

UU Sektoral

-

KUHAP

metode

-

HIR

scientific

untuk

-

Buku

membangun

legal


n Hidup

dan

II

Mahkama

evidence.

h

Agung

RI -

lingkungan

Buku Pedoman

dalam putusan.


15.

Pembuktian Ilmiah Peserta dalam Kerusakan kemampuan

untuk


kerusakan

lingkungan

keterkaitan


hidup:

pendekatan

Kegiatan antara bukti – bukti



Lingkungan Hidup memahami Akibat


Pertambangan



modus

4

 Presentasi (30 menit)  Tanya jawab mengenai

-

UU

No.

32 Tahun

materi

presentasi

2009

(klarifikasi

presentasi

tentang


Perlindun

33

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL



operandi

beserta



pengetahuan

teknis,

menjadi bukti hukum

hasil/pendapat

penyebab

dari

bukti


jenis

alat

jenis

bukti

berdasarkan

–

yang

lingkungan hidup dalam perspektif

scientific

pembuktian


menit)

gan

 Diskusi kelompok untuk studi/bedah

kasus

Pengelola

(60

an

menit)

Lingkunga


n Hidup -

scientific

perusakan

evidence.

tentang dari

Pengelola an

legal evidence.

Lingkunga

menjadikan evidence


evidence.

evidence

legal

evidence; 4. Peserta menggunakan

mampu metode

scientific menjadi

n Hidup -

legal

UU Sektoral

-

KUHAP

metode

-

HIR

scientific

untuk

-

Buku

membangun

legal


No.


lingkungan hidup

hubungan

UU

1997


dan

23 Tahun


kekuatan

dan

Referensi

legal/hukum



dampak


mampu

mengidentifikasi

dan

Metode

evidence.

dan

II

Mahkama h

Agung

RI

34

No

Materi Ajar

TIU

TIK penghitungan kerusakan

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi

evaluasi

-

lingkungan

Buku Pedoman

dalam putusan.


16.

Pembuktian Aspek Peserta Kerusakan

kemampuan

untuk


kerusakan

lingkungan

keterkaitan


hidup:

pendekatan

Kegiatan antara bukti – bukti



Lingkungan Hidup memahami Akibat


4


-


UU

No.

32 Tahun

materi

presentasi

2009

(klarifikasi

presentasi

tentang

Industri dan Non - ilmiah dan bukti hukum


modus


Perlindun

Industri



operandi

beserta

menit)

gan



pengetahuan

teknis,

menjadi bukti hukum

hasil/pendapat

penyebab

dari

bukti


dan

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam

mampumengidentifikasi

perspektif

jenis – jenis alat bukti yang

legal/hukum

berdasarkan

scientific



dampak

dan

studi/bedah

kasus

Pengelola

(60

an

menit)

Lingkunga


n Hidup -

UU

No.

23 Tahun scientific

evidence.



dan

1997 tentang

dari

Pengelola

35

No

Materi Ajar

TIU

TIK kekuatan

Pokok Bahasan pembuktian


JPL

Metode

Referensi


an

legal evidence.

Lingkunga


perusakan

menjadikan

lingkungan hidup

evidence


evidence.

hubungan evidence

legal


mampu

menggunakan

metode

penghitungan

valuasi

kerusakan

scientific menjadi

-

legal

UU Sektoral

-

KUHAP

metode

-

HIR

scientific

untuk

-

Buku

membangun

legal


n Hidup

dan

II

Mahkama

evidence.

h

Agung

RI -

lingkungan

Buku Pedoman

dalam putusan.


17.

Analisa Konflik

Peserta

memiliki 1. Peserta mampu menjelaskan 1. Definisi konflik;

pengetahuan mengenai

tentang pengertian konflik 2. Hubungan antara konflik

analisa konflik

dan kaitannya dengan tugas seorang

mediator

dan sengketa;

dan 3. Bentuk–bentuk konflik;

3

 Ceramah

singkat

oleh - UU No. 32

Pengajar (20 menit);  Tanya

jawab

Tahun dan

penjelasan instruksi untuk

2009 tentang

36

No

Materi Ajar

TIU

TIK seorang

Pokok Bahasan

hakim

dalam 4. Lingkaran

memutus perkara;

penyebab

2. Peserta

mampu

menguraikan bentuk-bentuk konflik;

intervensinya.

dan

JPL

Metode

Referensi

konflik:

mengerjakan studi kasus

Perlindung

cara

dalam bentuk simulasi (30

an

menit);

Pengelolaa

 Diskusi

kelompok

(40

n

menit)

3. Peserta mampu melakukan pemetaan atas jenis konflik dan

kemunkinan

penyelesaian permasalahan;

Lingkunga

 Presentasi kelompok (30 menit)

n Hidup -


dalam

UU

No.

23 Tahun

(15 menit)

1997

4. Peserta mampu menganalisa konflik

dan

tentang

kaitannya

Pengelola

memberikan putusan yang

an

adil

Lingkunga

dalam

perkara

lingkungan hidup.

n Hidup -

UU Sektoral

-

KUHAP

-

HIR

-

Buku

II

Mahkama h

Agung

37

No

Materi Ajar

TIU

TIK

Pokok Bahasan

JPL

Metode

Referensi RI -

Buku Pedoman Penangana n Perkara Lingkunga n Hidup



38

LAMPIRAN IV Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2013 Tanggal : 18 Februari 2013


KRITERIA KELULUSAN

Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup adalah sistem evaluasi terhadap kompetensi calon hakim lingkungan hidup untuk menentukan seberapa tinggi kompetensi yang dimiliki calon hakim lingkungan hidup sehingga dapat diangkat atau tidak sebagai hakim lingkungan hidup.

Evaluasi adalah pemeriksaan informasi mengenai berbagai komponen dari sesuatu yang dievaluasi.Dalam sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup ini yang diperiksa adalah informasi mengenai kompetensi calon hakim lingkungan hidup.Metode evaluasi dilakukan melalui asesmen yang melibatkan pengukuran yang mengacu pada skala dan teknik analisis data berdasarkan teori psikometrik dan statistik.

Dalam proses sertifikasi calon hakim lingkungan kinerja yang diukur adalah kinerja hakim yang mengindikasikan kompetensi yang dimilikinya menggunakan alat ukur tes, wawancara, dan observasi.

Proses seleksi sebelum pelatihan dalam sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup menggunakan tes dan wawancara memgacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor. 134/KMA/SK/IX/2011 yang terdiri dari: 1. Tes tertulis (Awal) terkait profil kompetensi hakim LH mencakup tes pengetahuan, tes keterampilan dan tes ciri-ciri kepribadian. 2. Wawancara untuk mengetahui profil kompetensi hakim LH

Penyusunan instrumen tes dan panduan wawancara yang akan digunakan dalam seleksi hakim lingkungan hidupditurunkan dari kompetensi Hakim Lingkungan yang terdiri dari:(1)Pemahaman dasar ilmu lingkungan; (2) Etika lingkungan; (3) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan (equity); (4) Hukum Lingkungan; (5) Hukum acara untuk perkara lingkungan hidup; (6) Integritas; dan (7) Judicial activism (penalaran legal, argumentasi legal dan rechtsvinding/ penemuan hukum).

Selain merujuk kepada kompetensi, materi tes juga disusun berdasarkan tingkatan kemampuan kognitif berdasarkan Taksonomi Bloom berikut ini. a. Pengetahuan – Kemampuan menggunakan ingatan yang berulang dan mengingat (recall) fakta tertentu. 

Pertanyaan tes fokus pada identifikasi dan mengingat informasi: pilihan ganda dan isian.

b. Komprehension – Kemampuan untuk memahami isi materi yang dipelajari, menyimpulkan (extrapolate), dan menafsirkan informasi penting, serta memadukannya dengan ide lain dengan kata-kata sendiri atau kata yang berbeda. 

Pertanyaan tes fokus kepada fakta, aturan dan prinsip dalam bentuk esai atau pilihan ganda.

c. Penerapan (Application) – Kemampuan untuk menggunakan konsep baru dan menerapkannya dalam situasi lain.  Pernyataanya tes fokus pada penerapan fakta atau prinsip d. Analisis – Kemampuan menggunakan informasi baru dan memilahnya menjadi bagian untuk melakukan diferensiasi di antara informasi itu.  Pertanyaan tes fokus kepada pemilahan keseluruhan menjadi bagian-bagian. e. Sintesis – Kemampuan memadukan potongan-potongan informasi dan membentuk keseluruhan melalui penciptaan pola yang sebelumnya tidak ada atau tidak tampak.  Pertanyaan tes fokus pada memadukan berbagai ide untuk membentukan keseluruhan baru. f. Evaluasi – Kemampuan untuk melihat ide atau prinsip orang lain dan menemukan keberhargaan dari karya dan nilai dari kesimpulan  Pertanyaan tes fokus kepada pengembangan opini, penilaian atau keputusan.

Berdasarkan jenis kompetensi dan bobot penggunaan kompetensi dalam pelaksanaan tugas hakim lingkungan hidup, ditentukan proporsi soal per kompetensi sebagai berikut: 1. Pemahaman dasar ilmu lingkungan dan sumber daya alam: 10% 2. Etika lingkungan dan sumber daya alam: 10% 3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berdasarkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan (equity): 10% 4. Hukum lingkungan dan sumber daya alam: 20% 5. Hukum acara untuk perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam: 30% 6. Integritas: 5% (diukur dengan tes psikologis) 7. Judicial activism (penalaran legal, argumentasi legal dan rechtsvinding/ penemuan hukum): 15%

2

Penentuan proporsi soal dilakukan berdasarkan surat KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 134/KMA/SK/IX/2011 dan Hasil Analisis Tugas Hakim Lingkungan Hidup. Dalam SK itu, pada Pasal 6 ayat 3 tentang Persyaratan kompetensi, pada ayat (1) huruf b disebutkan kompetensi yang dimiliki hakim lingkungan hidup sekurang-kurangnya meliputi: a. Mampu memahami norma-norma hukum lingkungan hidup nasional dan internasional; b. Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan; c. Mampu melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mewujudkan keadilan lingkungan; d. Mampu menerapkan Pedoman Beracara dalam mengadili perkara lingkungan hidup.

Soal yang tercakup dalam tes seleksi kompetensi mencakup soal mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit.Perbedaan setiap jenis soal itu terletak pada perbedaan tingkat pengetahuan yang diukurnya masing-masing. Berikut ini kriteria jenis soal dari yang mudah hingga yang sangat sulit:  Soal mudah: mengukur pengetahuan  Soal sedang: mengukur komprehension  Soal sulit: penerapan, analisis dan sintesis  Soal sangat sulit: mengukur evaluasi

Hasil tes calon hakim lingkungan hidup dikelompokkan berdasarkan kategori kelompok nilai berikut ini mulai tingkat Rendah sampai dengan Sangat Tinggi dan menentukan peringkat calon hakim lingkungan hidup yang berhasil dites.

Calon hakim lingkungan hidup dapat lulus seleksi kompetensi awal (sebelum pelatihan) jika dapat menjawab benar soal pada tes tertulis minimum 40% dari soal yang diberikan; selain lulus seleksi administratif, seleksi integritas dan wawancara.

Calon hakim lingkungan hidup dapat lulus sertifikasi jika dapat menjawab benar pada Tes Tertulis minimal 65% dari soal yang diberikan; selain lulus dalam penilaian melalui observasi.

Bobot muatan soal ditentukan berdasarkan proporsi penggunaan kompetensi dalam pelaksanaan tugas hakim.Selain itu, tingkatan kemampuan juga digunakan sebagai dasar penentuan bobot muatan soal.

3

Bentuk soal mencakup soal pilihan ganda, esai dan studi kasus.Ketiga bentuk soal ini digunakan untuk tujuan yang berbeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan keterbatasannya masing-masing.

Sebelum tes dilaksanakan keseluruhan instrumen alat ukur diujicobakan/Tryoutuntuk mengetahui keterbacaan soal, batas waktu pengerjaan soal, tingkat kesulitan soal, reliabilitas dan validitas soal, grading kompetensi dan kepentingan evaluasi pelatihan melalui pre-post test

Selain tes pengetahuan dan keterampilan, dalam mengukur kompetensi disertakan juga pengukuran ciri kepribadian yang merupakan komponen dari kompetensi. Sesuai dengan ciri kepribadian yang tercakup dalam kompetensi hakim lingkungan hidup, digunakan alat ukur psikologis yang mengukur: 1. kemampuan analisis dan sintesis: Tes Logika; 2. gaya kognitif, khususnya pola penalaran sistematis, keterbukaan dan keluasan pikiran, kompleksitas integratif, sikap positif terhadap kelestarian lingkungan hidup, serta keteraturan dan disiplin berpikir: Alat Ukur Kompleksitas Integratif yang menggunakan analisis isi tematik; 3. integritas diri dan kesiapan untuk membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan harapan banyak orang: Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR) atau Inventori kecenderungan berespon sesuai harapan sosial.

Ketiga alat ukur tersebut merupakan alat ukur psikologis yang biasa digunakan untuk mengukur ciri kepribadian atau kemampuan umum dalam seleksi yang melibatkan tim psikologis. Dengan menggunakan tiga alat ukur tersebut dapat dilakukan penilaian terhadap potensi sikap dan perilaku di masa mendatang dari calon hakim lingkungan hidup.

Wawancara terhadap calon hakim lingkungan hidup dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman calon terhadap kompetensi hakim lingkungan hidup.Wawancara juga bertujuan untuk memahami sikap dan sifat calon, serta koherensi dan konsistensi pikirannya dalam kaitannya dengan jabatan hakim lingkungan hidup.Wawancara berfungsi sebagai metode yang digunakan dalam seleksi untuk menilai kompetensi dan integritas.

Pewawancara dalam wawancara untuk seleksi ini adalah orang yang sudah berpengalaman mewawancarai calon hakim untuk pengadilan khusus (seperti hakim pengadilan tipikor, dsb). Hakim yang dilibatkan sebagai pewawancara adalah hakim senior yang dibantu oleh pewawancara lain yang juga hakim atau pihak lain dari bidang SDM atau psikologi yang berpengalaman sebagai pewawancara.Penilaian terhadap jawaban hasil wawancara dilakukan 4

berdasarkan panduan khusus yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

Panduan penilaian mencakup (1) Pertanyaan yang diajukan, (2) ruang lingkup jawaban setiap pertanyaan; (3) Indikator dari setiap aspek yang digali dalam wawancara melalui pertanyaan; (3) aspek yang dinilai dan cara mengenalinya; (4) form penilaian; dan (5) form rekapitulasi skor wawancara.

Dalam panduan penilaian disertakan juga penjelasan tentang cara memberi skor untuk setiap indikator, prosedur pemberian skor total berdasarkan skor setiap indikator, dan prosedur pemaduan skor dari setiap pewancara untuk mendapatkan skor akhir wawancara. Penilaian terhadap kompetensi calon dilakukan berdasarkan jawaban yang menjadi indikator dari kompetensi.Selama wawancara dilakukan juga observasi kualitatif terhadap calon.Catatan hasil observasi dapat dituliskan dibagian yang disediakan pada form penilaian wawancara.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur integritas adalah rekam jejak.Dalam konteks seleksi integritas yang merupakan bagian dari serifikasi hakim lingkungan hidup ini, orang yang direkam jejaknya adalah calon hakim lingkungan hidup dan informasi yang hendak diperoleh adalah informasi mengenai integritasnya sebagai hakim.Dasar dari penilaian integritas adalah Pedoman Perilaku Hakim.

Rekam jejak merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui aspek psikologis yang sifatnya dinamis, terkait dengan situasi, dan tak dapat langsung dikenali pada saat tertentu, umumnya berupa kecenderungan yang relatif menetap.

Seperti yang sudah disingggung terdahulu, aspek yang dinilai dalam seleksi integritas ini mencakup (a) penilaian kondisi mental dan kepribadian (profile assessment) yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas para calon hakim lingkungan hidup; dan (b) penilaian kemampuan serta sikap dan perilaku para calon hakim lingkungan hidup.

Observasi terhadap calon hakim lingkungan hidup secara khusus dilakukan selama calon mengikuti pelatihan.Observasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh calon hakim lingkungan dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan kompetensi hakim lingkungan hidup. Observasi bersama tes tertulis menentukan kelulusan calon hakim lingkungan hidup dalam proses sertifikasi.

Pada dasarnya yang dinilai melalui observasi adalah kompetensi yang dimiliki oleh calon hakim lingkungan hidup berdasarkan indikator tingkahlaku dari setiap kompetensi sesuai dengan masing-masing kegiatan dalam pelatihan. 5

Observasi terhadap setiap jenis kegiatan menggunakan form penilaian khusus yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatannya.Penilaian dari kedua observer diperbandingkan untuk dicek kesesuaiannya.Jika ada penilaian yang tidak sesuai atau berbeda, maka kedua observer harus mendiskusikan hasil penilaian yang berbeda itu.

Observasi dilakukan berdasarkan pedoman observasi yang disusun oleh tim seleksi dan pembuat kurikulum pelatihan mencakup Penjelasan umum mengenai observasi dan teknik yang digunakan, indikator dan skoring.

Seleksi dilakukan menggunakan sistem gugur pada setiap tahap: Seleksi administrasi, seleksi integritas, dan seleksi kompetensi. Calon yang tidak lulus seleksi administrasi tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi dan integritas.Calon yang tidak lulus seleksi kompetensi dan integritas tidak dapat mengikuti pelatihan dan ujian kelulusan sertifikasi.

Kriteria Lulus Seleksi Kompetensi dan Integritas Sebelum Pelatihan 1. Tidak ada indikasi pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dan tidak ada catatan buruk dalam: penilaian atasan, catatan di Dirjen Badan Peradilan Umum dan Militer TUN, Badan Pengawasan dan laporan pengaduan pada Badan Pengawasan MARI, penilaian rekan sejawat, laporan masyarakat, dan berita media massa. 2. Lulus wawancara integritas dan kompetensi non-integritas sesuai dengan kriteria kelulusan 3. Lulus tes tertulis sesuai dengan kriteria kelulusan.

Kriteria nomor 1, yaitu tidak ada indikasi pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dan tidak ada catatan buruk merupakan syarat niscaya untuk lulus seleksi integritas.Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka calon tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi.Untuk kriteria nomor 2 dan 3, calon hakim lingkungan hidup harus memenuhi syarat kelulusan berdasarkan penetapan Tim Seleksi.

Penilaian untuk menentukan kelulusan sertifikasi setelah pelatihan melibatkan 2 komponen nilai, yaitu nilai tes tertulis dan nilai observasi. Kedua nilai ini menghasilkan nilai akhir


DR. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H. 6

No title

Recommend Documents