No title

Positive Personality

J E M B A T A N

R E F O R M A S I

Lebih Dekat Dengan Pencari Keadilan TC MEDIA EDISI 45 | MEI 2012

dari change agent

J E M B A T A N

R E F O R M A S I

Positive Personality

Penanggung Jawab: Sekretaris Pengadilan Pajak Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak Redaktur: Yung K. Pontoh M. Adnan Abdullah Penyunting/Editor: Ali Hakim Subur Eko Wardoyo Abdul Azis Hady Tata Letak dan Fotografi: Salman Alfarisi Dedy Pramono Charliet Trisuligna Sekretariat: Jeffry Wagiu Selvy Robby Sumanta Anggita Oktria Muhammad Diaz Arda Kusuma Syarifah Mawardi Triesna Eka Putri Karna

Alamat Redaksi: Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan Lt. 6, Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat; Redaksi menerima tulisan dari seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Pajak. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan honorarium dengan jumlah yang pantas.

Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dikunjungi di: Gedung Sutikno Slamet Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat; Situs: www.setpp.depkeu.go.id; surel: [email protected]; Pusat SMS: 0813 8033 3333

2

TC MEDIA EDISI 45 | MEI 2012

Pengawasan Hakim dan Panitera Pengadilan Pajak

B

eberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Mei 2012, para Hakim dan Panitera Pengadilan Pajak serta para Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di Sekretariat Pengadilan Pajak mengikuti sosialisasi Pengawasan Mahkamah Agung di aula Gedung R.M. Notohamiprodjo, Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat. Sosialisasi yang bertajuk Pengawasan Mahkamah Agung Terhadap Para Hakim dan Panitera Pengadilan Pajak itu dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Pada acara sosialisasi tersebut, Ketua Pengadilan Pajak, Dr. Saroyo Atmosudarmo juga memberikan sambutannya. Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi yang diselenggarakan selama sehari penuh itu adalah pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan, pedoman pelayanan informasi di Pengadilan, tata cara pembentukan, tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim, dan kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung terhadap Hakim dan Panitera Pengadilan Pajak tersebut merupakan pelaksanaan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dalam Udang-undang tersebut menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa Ketua Pegadilan Pajak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, para Hakim dan Panitera/Sekretaris. Namun demikian dalam ayat (3) juga disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pada akhirnya kita tentu berharap agar pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para Yang Mulia Hakim Pengadilan Pajak terus berlanjut. Pembinaan dan pengawasan yang efektif tentu akan berdampak positif terhadap upaya Pengadilan Pajak dalam memberikan kepastian hukum untuk penyelesaian sengketa pajak. InsyaAllah. Adnan (Red)

fokus

Pengadilan Pajak mulai menyelenggarakan Sidang Diluar Tempat Kedudukan (SDTK) di Yogyakarta D

alam rangka memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak maka Pengadilan Pajak mulai tanggal 7 Juni 2012 telah memulai penyelenggarakan sidang di luar tempat kedudukan Pengadilan Pajak, yaitu di Yogyakarta. Penyelenggaraan sidang di luar tempat kedudukan tersebut merupakan implementasi dari pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Daerah Istimewa Yogyakarta, dipilih sebagai tempat pertama diadakannya Sidang di Luar Tempat Kedudukan (SDTK) oleh Pengadilan Pajak karena terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Seperti diketahui sesuai pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tempat Sidang Diluar Tempat Kedudukan tersebut dilaksanakan di Lantai 3 Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Jalan Jl. Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta 55166; Penyelenggaraan persidangan di Yogyakarta saat ini, dilaksanakan dengan mempertimbangkan tidak terganggunya persidangan yang dilaksanakan di Jakarta mengingat masih terbatasnya jumlah Hakim Pengadilan Pajak serta terbatasnya Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka penyelenggaraan SDTK di Yogyakarta secara teknis dilaksanakan sebagai berikut: a. Persidangan dilaksanakan seminggu sekali, setiap hari Kamis oleh 1 (satu) Majelis Hakim, dan dilakukan secara bergantian oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yang ditunjuk; b. Majelis Hakim dan Staf Kepaniteraan yang bertugas di Yogyakarta bersifat mobile;

c. Sengketa Pajak yang disidangkan di Yogyakarta, adalah sengketa Banding/ Gugatan dengan kriteria :  Domisili Pemohon Banding/ Gugatan berada di wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta  Penandatangan Keputusan yang di ajukan banding/ gugatan adalah Kakanwil DJP D.I. Yogyakarta, Kanwil DJP Jawa Tengah I dan II, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakn di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. d. Surat-menyurat yang terkait dengan persidangan di Yogyakarta seperti Surat Permohonan Banding/ Gugatan, Surat Uraian Banding/ Surat Tanggapan dan Surat Bantahan korespondensinya tetap ditujukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta, dengan alamat di Gedung Sutikno Slamet lantai V, Jl. Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710; e. Keterangan/ penjelasan tertulis terkait dengan sengketa yang sedang disidangkan dapat disampaikan kepada Majelis Hakim pada saat dilangsungkan persidangan di Yogyakarta, sesuai dengan jadwal persidangan majelis hakim tersebut; f. Proses beracara di persidangan di Yogyakarta dilaksanakan sebagaimana halnya dengan persidangan yang dilaksanakan di Jakarta dengan tetap mengacu pada Hukum Acara sesuai Undang-undang Pengadilan Pajak; Diharapkan dengan dimulainya Sidang Diluar Tempat Kedudukan oleh Pengadilan Pajak, akan memudahkan akses masyarakat wajib pajak pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum serta tercapainya proses peradilan cepat, murah dan sedehana. (AH)


3

fokus

Berbagai Persiapan Menjelang Pembukaan Tempat Sidang Pengadilan Pajak di Yogyakarta Awal bulan Juni ini, Pengadilan Pajak memulai era baru. Setelah hampir 10 tahun sejak diundangkannya UU No.14 tahun 2002 , maka tanggal 7 Juni 2012 kemarin telah dimulai implementasi dari pasal 4 UU Pengadilan Pajak. Seperti diketahui, selama ini Pengadilan Pajak selalu mengadakan persidangan di Jakarta, terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak yang sesuai pasal 3 UU Pengadilan Pajak, ada di ibukota negara, dalam hal ini di Jakarta. Pada tanggal 14 Mei 2012 , Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan KEP-006/PP/2012 yang menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Sengketa Pajak yang melaksanakan persidangan di Yogyakarta. Dalam keputusan tersebut, yang ditunjuk adalah Majelis II, III dan IV (Harsinom Kamis). Penunjukan tersebut didasarkan pada pertimbangan supaya tidak terganggunya persidangan yang dilaksanakan di Jakarta mengingat masih terbatasnya jumlah Hakim Pengadilan Pajak serta terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Sehingga penyelenggaraan persidangan di Yogyakarta saat ini dilaksanakan seminggu sekali, setiap hari Kamis oleh 1 (satu) Majelis Hakim, dan dilakukan secara bergantian oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yang ditunjuk dan Majelis Hakim dan Staf Kepaniteraan yang bertugas di Yogyakarta bersifat mobile; Pembukaan Tempat Sidang di Yogyakarta yang sering disebut dengan istilah Sidang Diluar Tempat Kedudukan (SDTK), diawali dengan berbagai persiapan. Baik mencakup masalah berkas yang akan disidangkan, majelis yang akan ditunjuk, sosialisasi , peresmian tempat sidang, maupun persiapan dilaksanakannnya sidang perdana.

dikedepankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka didesain baik teknis maupun majelis yang akan ditunjuk, yaitu : 1. Persidangan di Yogyakarta dilaksanakan setiap Hari Kamis secara bergantian oleh 3 (tiga) Majelis Hakim, sedemikian rupa sehingga masing-masing majelis yang ditunjuk, bertugas setiap 3 minggu sekali; 2. Majelis Hakim yang melaksanakan persidangan di Yogyakarta adalah Majelis Hakim yang dibentuk sesuai dengan Kep-002/PP/2012, dengan Harsinom Selasa Kamis; 3. Pelaksanaan persidangan di Yogyakarta (karena terbatasnya Hakim) tidak menambah Hari sidang baru; sehingga masih cukup waktu bagi majelis hakim dalam mempersiapkan persidangan dan mengkonsep putusan; 4. Persidangan yang akan dilaksanakan di Yogyakarta diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan persidangan di Jakarta; 5. Desain waktu persidangan untuk Hari Kamis, pada Majelis Harsinom Selasa-Kamis yang ditunjuk digambarkan sebagai berikut :

Berkas yang disidangkan

Keterangan : M x , M y , M z adalah majelis Hakim sesuai Kep-002/PP/2012 dengan Harsinom Selasa Kamis yang ditunjuk untuk melaksanakan persidangan di Yogyakarta; Y = bersidang di Yogyakarta J = bersidang di Jakarta

Sengketa yang disidangkan di Yogyakarta adalah sengketa banding/ gugatan dengan kriteria : a. Domisili pemohon/ wajib pajak berada di wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah; b. Penandatangan Keputusan adalah Kanwil DJP Yogyakarta, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, serta Gubernur/ Bupati/ Kepala Daerah di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penunjukan Majelis Ditunjuknya Majelis II, III dan IV Harsinom Kamis sebagai Majelis yang melaksanakan persidangan di Yogyakarta, tentunya ada berbagai pertimbangan. Utamanya adalah karena terbatasnya jumlah Hakim saat itu dan banyaknya hakim yang bersidang di lebih dari satu majelis, sehingga kalau yang bersangkutan ditunjuk untuk bersidang di Yogyakarta, maka akan mengganggu persidangan yang ada di Jakarta. Sebagaimana diketahui berkas yang di sidangkan di Jakarta sangat banyak sekali, sedangkan berkas sengketa yang disidangkan di Yogyakarta tidaklah terlalu signifikan. Dan sebagaimana diketahui, SDTK Yogyakarta merupakan pilot project bagi Pengadilan Pajak , sehingga prinsip pro bono publico sangat

4


Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terpilih Majelis II, III dan IV Harsinom Kamis. Sosialisasi Sebenarnya tidak ada perbedaan antara persidangan yang dilaksanakan di Jakarta maupun di SDTK Yogyakarta, hukum acara yang digunakan juga mengacu pada UU Pengadilan Pajak, sehingga sosialisasi hanya dimaksudkan untuk lebih mengenalkan Pengadilan Pajak kepada para stake holder terutama Pemerintah Daerah, dan untuk memperkenalkan dibukanya tempat sidang (SDTK) di Yogyakarta tersebut. Sebelum dibukanya persidangan di Yogyakarta, Pengadilan Pajak telah mengadakan sosialisasi pada tanggal 6 Juni 2012 di Aula Lantai 1 GKN Yogyakarta ,Jalan Kusumanegara No.11 Yogyakarta, dengan mengundang wakil dari berbagai instansi terutama DJP (Direktorat Keberatan dan Banding), Kanwil DJP Jawa Tengah I dan II, beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang ada

fokus

Acara diakhiri pada sekitar pukul 12.00 WIB yang dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang bersama. Peresmian Tempat Sidang Peresmian tempat sidang dilaksanakan pada pukul 9.30 WIB bertempat di Lantai 3 Blok C GKN Yogyakarta. Hadir para undangan yang mewakili DJP, DJBC, Pemda, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan N e g e r i Yo g y a k a r t a , Pe n g a d i l a n Ag a m a Yogyakarta, Mahkamah Agung, dan tentunya para pimpinan dan beberapa Hakim Senior Pengadilan Pajak selaku tuan rumah. Diawali dengan laporan dari Sekretaris PP, Bp Samsuar Said dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan , Bp.K.A. Badaruddin , mewakili Kementerian Keuangan dan Bp. Widayatno Sastro Hardjono selaku Tuada Pembinaan, mewakili Mahkamah Agung RI. Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Tempat Sidang Pengadilan Pajak, di Yogyakarta kemudian dianjutkan dengan peninjauan ke ruang sidang dan ruang kerja kepaniteraan dan majelis hakim Pengadilan Pajak. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah sambil menunggu dilaksanakannya sidang perdana. Sidang Perdana

di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Direktorat PPKC DJBC, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan beberapa KPBC yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah , Seluruh Pemerintah Provinsi, Pemkot/ Pemkab yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Acara yang dimulai pada pukul 9.30 WIB tersebut berlangsung sangat meriah, karena hampir seluruh tamu yang diundang hadir dalam acara tersebut, sehingga tidak ada bangku dan kursi yang kosong pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Acara dimulai dari laporan Sekretaris Pengadilan Pajak, dilanjutkan dengan keynote speaker dari Ketua Pengadilan Pajak, Bapak Saroyo Atmosudarmo, dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Andre Irwanda dan sebagai narasumber adalah Bapak Samsuar Said, Bapak Arif Setiawan dan Ali Hakim sebagai Ali Hakim , serta dipandu oleh Moderator Arif Wiyono. Disela-sela acara, ditayangkan film dokumenter tentang Pengadilan Pajak yang menceritakan tentang lahirnya Pengadilan Pajak sejak masa Kolonial , Majelis Pertimbangan Pajak, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak hingga Pengadilan Pajak saat ini. Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta sosialisasi, sehingga Bapak/ Ibu Hakim ikut menjelaskan yaitu Ibu Sri Rahayu , Bp IGN Mayun Winangun, dan Bp Kusumasto Subagyo.

Sidang Perdana diluar tempat kedudukan Pengadilan Pajak dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB, bertempat di Lantai 3 GKN Yogyakarta. Majelis II Harsinom Kamis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan mendapat giliran untuk menyidangkan perkara sengketa pajak di Yogyakarta. Persidangan berlangsung hidmat dan tertib. Semua pihak yang bersengketa hadir. Termasuk sebagian tamu yang hadir pada saat peresmian SDTK Yogyakarta, antara lain Sekjen Kemenkeu, Sekretaris dan Wakil Sekretaris PP, beberapa hakim Pengadilan Pajak, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Direktur Keberatan dan Banding , Direktur PPKC, Kepala KPU Tanjung Priok dan beberapa undangan lainnya yang mengikuti sidang perdana.. Sidang Perdana tersebut berakhir kira-kira pukul 13.00. WIB. Selanjutnya persidangan akan secara rutin digelar di Yogyakarta setiap hari Kamis, setiap minggunya. Syukuran & Tumpengan Setelah selesai persidangan perdana, dilanjutkan dengan syukuran , atas lancarnya pelaksanaan pembukaan persidangan di Yogyakarta tersebut. Syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Pengadilan Pajak dan diserahkan secara berturut turut kepada Bp Indra Rivai dan Ibu Sri Rahayu yang pada minggu-minggu selanjutnya secara bergantian akan melaksanakan sidang di Yogyakarta. Selanjutnya acara diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Bp. Haryono dan dilanjutkan makan siang bersama. Demikianlah liputan yang bisa disampaikan tentang persiapan peresmian SDTK di Yogyakarta, semoga menjadi awal dibukanya Tempat Sidang lainnya diluar tempat kedudukan. Amin.. (AH)


5

fokus

6


fokus


7

lokus

8


lokus


9

profil

10


profil


11

action

Pelantikan Hakim Baru Pengadilan Pajak 2012 Jakarta Rabu, 13 Juni 2012, telah dilaksanakan pengucapan sumpah atau janji 12 (dua belas) orang Hakim Pengadilan Pajak yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2012 Tanggal 11 Mei 2012, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

12

Drs. Gunawan, M.Si.; Sdr. Rasono, Ak., M.Si.; Sdr. Naseri, S.E., M.Si.; Sdr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.; Sdr. Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.; Sdr. Entis Sutisna, S.H., M.Hum.; Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A.; Sdr. Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.; Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si.; Sdr. Wishnoe Saleh Thaib, Ak. M.Sc.; Drs. Firman Siregar, M.A.; Sdr. Hadi Rudjito, S.H.


Acara yang diadakan di Lantai Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan ini dihadiri pula oleh Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan PTUN, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia serta Perwakilan dari Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pada sambutannya, Ketua Pengadilan Pajak mengingatkan kembali akan 5 nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Dan juga, agar ke depannya Hakim Pengadilan Pajak yang baru juga dapat berpedoman pada nilai-nilai sebagai Hakim, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. [IIS]

Dua pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik.

Tekatekisilang

Lihat halaman 12 Majalah TC Media edisi ini. Ada foto Hakim-Hakim baru yang baru saja dilantik. Tercantum pula susunan nama-nama Hakim Baru tersebut sesuai urutan SK. Sayangnya nama-nama tersebut tidak sesuai dengan urutan di foto.

KUPON EDISI 45

Soal TTS TCM edisi 45

Tulis jawaban dan tempel kupon di selembar KERTAS YANG TELAH TERPAKAI dan kirimkan jawaban berserta identitas diri ke sekretariat TCMedia (saudari Syarifah - Majelis XV, lantai 7) sebelum tanggal 20 Juli 2011.

TCM

action

Urutkan nama-nama Hakim baru tersebut sesuai dengan urutan yang ada di foto dari kiri ke kanan. Hadiah menarik menanti Anda!


13

lokus

Catatan dari Faizin: Ajang Lari “Jakarta International 10K 2012” Minggu 20 Mei 2012 yang lalu, saya berkesempatan untuk mengikuti ajang Lomba Lari bertajuk “Jakarta International 10K 2012” yang menempuh jarak 10 kilometer, mulai dari Monumen Nasional s.d. Universitas Atmajaya PP. Acara ini merupakan agenda rutin PB PASI dan Dinas Olahraga DKI Jakarta yang sudah digelar sejak tahun 2004. Animo masyarakat terhadap ajang ini sangat besar, terbukti dari jumlah peserta yang mencapai 35.000 orang. Lomba terbagi ke dalam 4 kategori: Elit Internasional, Elit Nasional, Umum, dan Pelajar. Untuk kategori Elit Internasional, peserta paling banyak berasal dari Kenya. Saya yang bukan atlet dan juga bukan pelajar, masuk ke dalam kategori Umum. Pelayanan dari Panitia tahun ini jauh lebih baik ketimbang 2 tahun lalu saat saya mengikuti lomba bersama 2 rekan Bagian Umum, Rio Mardianto Putra dan Rizki Maulidi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website: http://jakartainternational10k.com/. Tidak dipungut biaya pendaftaran alias gratis. Setelah mendaftar dan mendapatkan nomor pendaftaran, saya kemudian melakukan daftar ulang ke Sekretariat PB PASI di Stadion Madya Senayan. Saat daftar ulang, saya mendapatkan 1 buah kaos dengan nomor dada 33352. Pada hari pelaksanaan lomba, tepat pukul 06.30 WIB seluruh peserta melakukan start dari Silang Monas Barat Daya. Pelari Kenya langsung memimpin di depan meninggalkan para pesaingnya. Yang agak mencengangkan, ketika saya baru berlari sampai Bundaran HI, para pelari Kenya sudah balik. Sesuai prediksi, Pelari Kenya, Silas Kipruto akhirnya merebut gelar juara di kategori Elit Internasional Putra, dengan catatan waktu 29 menit 20 detik. Sementara itu, pelari putri kebanggaan kita, Triyaningsih berhasil merebut gelar juara di kategori elit nasional putri dengan catatan waktu 34 menit 53 detik. Jarangnya latihan membuat catatan waktu saya menurun. Kalau 2 tahun lalu bisa finish dengan catatan waktu 67 menit, tahun ini hanya bisa finish dengan catatan waktu 75 menit. Faktor U (Usia) juga sepertinya.

Selain hadiah untuk para juara, disediakan juga doorprize untuk para peserta, antara lain: Yamaha MIO Motor cycle sebanyak 3 buah; TV 21 inch sebanyak 5 buah; Sepeda MTB sebanyak 8 buah, dan Hand Phone GSM sebanyak 4 0 b u a h . Ya n g namanya undian ya untung-untungan. Setelah menunggu sekian jam, sampai semua hadiah habis diundi, nomor saya tetap nggak keluar. Hehe… Nggak seberuntung Bu Rokhayati yang sering menang undian tiap kali ada acara di Pengadilan Pajak. Yang tak kalah menarik dari acara kali ini adalah partisipasi dari komunitas Indo Runners. Indo Runners adalah komunitas lari terbesar di Indonesia yang terbuka bagi para amatir/profesional, pemula/berpengalaman, tua/muda, laki-laki/perempuan, lebih tepatnya bagi siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap olah raga Lari. Anggota komunitas ini memakai baju-baju unik saat berlari. Ada yang memakai pakaian wayang, suster, dan baju seragam kantor. Indo Runners memiliki slogan, “Mari lari!” Teman-teman yang tertarik dengan komunitas ini bisa mengikuti timeline mereka di twitter @IndoRunners. Sekitar jam 11.00 WIB seluruh rangkaian acara berakhir. Sampai jumpa di gelaran Jakarta International 10 K 2013. Mari Lari! Inilah dia rincian hadiah yang diterima oleh para Juara:

@faizingituloh

Triyaningsih menerima hadiah dari Gubernur DKI Jakarta

Saya berpose bersama Duta Milo, sponsor acara.

14


Beberapa penggiat lari dari Indo Runners yang berlari dengan mengenakan pakaian Wayang.

lokus

Keamanan dalam Komputasi Awan (Cloud Computing)

Pernahkan kita bayangkan apa yang dilakukan oleh para pengelola TI dalam mengelola suatu layanan seperti Google, Facebook, Tweeter dan lain sebagainya. Berapa banyak pengguna yang secara bersama-sama melakukan akses kedalam server mereka? Apakah server-server yang dikelola memudahkan mereka dalam memberikan layanan yang saat ini sangat beragam dan menuntut realibilitas yang sangat sempurna? Inilah trend Teknologi Informasi(TI) yang mau tidak mau, suka ataupun tidak suka harus dijadikan contoh/benchmark dalam mengelola infrastruktur TI yang ada. Realibilitas sangat tergantung dari jumlah pengelola TI dan atau kemudahan/flexiblility pengelolaan infrastruktur yang ada. 2 (dua) variable itu yang dipergunakan untuk lebih meningkatkan/enchance layanan TI yang diberikan. Salah satu penggunaan virtualisasi/ virtual computing/cloud computing merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan realibilitas dengan memberikan kemudahan dalam pengelolaan infrastruktur. Dalam customer event yang diadakan oleh Optima dan bekerjasama dengan Kaspersky di FX Lifestyle X'nter lantai 5 tanggal 23 Mei 2012 yang dihadiri oleh 2 (dua) orang pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak ini, disampaikan mengenai pengelolaan ancaman baru terhadap virtual computing. Ancaman yang dikemukakan dalam acara tersebut adalah masalah keamanan yang akan dihadapi oleh teknologi virtual computing dan optimalisasi resource dalam pengamanan virtual computing. Salah satu penyedia/principle produk virtual computing ini adalah VMware (www.vmware.com ). VMware dengan teknologinya dapat menciptakan sejumlah komputer baik server ataupun desktop dengan hanya menggunakan sebuah perangkat keras. Jadi dapat dibayangkan kita bekerja dengan sebuah desktop/server tetapi didalamnya terdapat sejumlah operating sistem yang masing-masing mempunyai alokasi hardisk, memori dan prosesor secara terpisah. Penggunaan virtualisasi mempermudah pekerjaan pengelola infratruktur TI untuk membuat membuat backup dari sebuah server. Backup tersebut berupa sebuah file yang sangat mudah berpindah/ moveable dengan cara copy/paste. Selain itu pembuatan standby server yang selalu uptodate dapat dilakukan dan secara otomatis. Hal ini mempermudah penggantian server utama bila sewaktu-waktu menghadapi masalah/ down. Permasalah timbul ketika mengimplementasikan perangkat lunak keamanan antivirus pada komputer virtual. Instalasi antivirus pada setiap server virtual yang dibuat ternyata membuat kinerja dari virtual menjadi turun sangat drastis. Pokok utama permasalahan adalah kinerja layanan TI akan menjadi sangat turun. Untuk itulah kaspersky www.kaspersky.com membuat produk Kaspersky Security for Virtualization (KSV) yang sudah mendukung dilingkungan virtual Vmware. Produk ini akan melakukan sentralisasi keamanan dalam suatu virtual computing/komputasi awan sehingga penggunaan resource dapat dilakukan secara optimal. [SEW]


15

lokus

Pengarahan Ketua Pengadilan Pajak (Bagian pertama) Dalam artikel ini akan dituliskan beberapa pengarahan Ketua Pengadilan Pajak dalam pembinaan rutin di Sekretariat Pengadilan Pajak yang akan dibagi dalam beberapa bagian. Dalam kesempatan ini, yang akan dituliskan adalah: 1. Simpulan Tentang Sengketa Versi Murni Pemohon Banding 2. Simpulan Tentang Koreksi Yang Tidak Dapat Diajukan Ketidaksetujuan Dan Koreksi Yang Dinyatakan Batal 3. Matriks Perkembangan Sengketa Banding 4. Tabel Nilai Sengketa Terbukti 5. Simpulan Tentang Pemeriksaan Per Pos Koreksi Mari kita simak bersama.

1. VERSI MURNI PEMOHON BANDING Interpretasi atas isi Surat Banding. Tujuan interpretasi: memperoleh data materi banding versi murni Surat Banding, dengan menyelesaikan problem: “ketidaksetujuan tidak jelas”, dan “ketidaksetujuan tidak konsisten antara yang ada pada suatu halaman dengan yang ada pada halaman atau halamanhalaman lainnya dari surat banding itu sendiri (an sich)”. Data versi murni Pemohon Banding adalah parameter paling legal untuk mengukur seberapa besar Majelis mengabulkan atau menolak banding. Perbedaan antara versi murni dengan versi yang diperkenankan undang-undang: dalam data tentang materi sengketa versi murni tersebut termasuk ketidaksetujuan Pemohon yang tidak diperkenankan undang-undang. Dapat dikatakan merupakan kesimpulan Majelis paling awal sebelum beranjak ke tahap pemeriksaan materi banding berikutnya, walaupun kesimpulan tersebut tentu bersifat sementara.

2. PEMBATALAN KETIDAKSETUJUAN DAN PEMBATALAN KOREKSI Terdiri dari: 1. pembatalan ketidaksetujuan (ketidaksetujuan tidak dapat diperiksa lebih lanjut), karena ketidaksetujuan itu tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan 2. pembatalan koreksi Terbanding karena koreksi Terbanding itu tidak dibenarkan oleh undang-undang.

16


Simpulan tersebut berasal dari 3 simpulan sbb: 1. Simpulan mengenai ketidaksetujuan Pemohon pada waktu keberatan: a. yang seharusnya menjadi patokan Pemohon mengajukan banding dan b. yang seharusnya menjadi patokan Terbanding memutus keberatan. 2. Simpulan mengenai saldo koreksi pada posisi keputusan keberatan yang seharusnya menjadi patokan Pemohon mengajukan banding. 3. Simpulan mengenai koreksi pada waktu ketetapan: a. yang seharusnya menjadi patokan Pemohon mengajukan keberatan dan b. yang seharusnya menjadi patokan Terbanding memutus keberatan atas ketetapan itu.

3. MATRIKS PERKEMBANGAN SENGKETA BANDING Posisi matriks perkembangan sengketa adalah SETELAH simpulan-simpulan sementara Majelis tentang koreksi yang dapat diperiksa lebih lanjut karena diperkenankan undangundang. Oleh karena itu, data pada matriks sudah NETO data mengenai: 1. koreksi Terbanding yang tidak dapat diajukan ketidaksetujuan oleh Pemohon, dan 2. koreksi Terbanding yang dinyatakan batal karena koreksi Terbanding itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Inti data matriks adalah data-data mengenai: A. Tb - Pb pada ketetapan awal = Ketetapan SPT, B. Tb - Pb pada keberatan = Ketetapan Surat Keberatan, C. Tb - Pb pada Keputusan Keberatan = SK Keb Srt Keb, D. Tb - Pb pada banding = SK Keb Srt Banding,

lokus

dengan keterangan mengenai sebab-sebab penurunan atau kenaikan sengketa dari suatu tahap sengketa ke tahap sengketa berikutnya.

Menimbang: bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenis-jenis sengketa terbukti mengenai Objek Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 menjadi sebagai berikut :

5. PETUNJUK PENGELOLAAN TABEL DATA KUANTITATIF PADA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Tabel pemilahan nilai sengketa objek pajak ke dalam “dipertahankan” dan “dibatalkan/ditambah” (dalam rupiah)

Menimbang: bahwa sengketa mengenai objek pajak terbukti dalam perkara banding ini sebesar Rp. 2.382.310.000,00; Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding (dalam rupiah)

1. Pengelolaan angka : a. Vertikal penjumlahan (sum / addition). b. Nilai sengketa objek pajak ditampilkan dalam simbol matematik plus untuk koreksi fiskal positif, minus untuk koreksi fiskal negatif. 2. Manfaat tabel adalah sebagai tempat bagi Majelis Hakim Banding untuk : a. Menjelaskan sisi hubungan hukum antara Pemohon Banding dan Terbanding yang merupakan satu dari tiga sisi hubungan hukum dari segitiga hubungan hukum komprehensif yaitu Pemohon Banding vs. Terbanding, Majelis Hakim vs. Terbanding dan Majelis Hakim vs. Pemohon Banding, b. menyatakan hasil pembuktian nilai sengketa sampai dengan surat banding yang merupakan narasi Majelis Hakim terhadap tema hubungan hukum antara Pemohon Banding dan Terbanding dan yang sudah dikontracek kebenarannya melalui analisa perkembangan sengketa yang mendahului tabel ini, c. menyatakan ruang-lingkup sengketa objek pajak yang pengertiannya adalah bahwa seluruh perhitungan nilai objek pajak versi Terbanding dan versi Pemohon Banding adalah sama, kecuali pada pos-pos yang mengalami koreksi sebagaimana tersebut dalam tabel itu (differentiation within integration); ruang-lingkup sengketa disini tidak termasuk yang sudah disimpulkan sebagai ultra petita dan koreksi tak berpreseden pada pemeriksaan perkembangan sengketa,

1.

Pengelolaan angka : A. Horisontal penjumlahan (sum / addition) Vertikal penjumlahan (sum / addition) B. Nilai sengketa objek pajak ditampilkan dalam simbol matematik plus untuk koreksi fiskal positif, minus untuk koreksi fiskal negatif dan minus untuk ,, Ditambah “ pada kolom ,, Dibatalkan / ditambah “, sepanjang penambahan itu perlu ditampilkan tersendiri (eksklusif ). C. Total nilai sengketa terbukti pada tabel ini harus sama dengan total nilai sengketa terbukti versi tabel yang mendahului tabel ini, kecuali karena terdapat penambahan objek pajak oleh Majelis sebagaimana tersebut pada huruf b.

2. Manfaat tabel adalah sebagai tempat bagi Majelis Hakim Banding memilah total nilai sengketa terbukti ke dalam yang ,, Dipertahankan “dan yang ,, Dibatalkan / ditambah ”, yang dari sini diperoleh data akurat dan terukur untuk koreksi Majelis terhadap nilai objek pajak versi Terbanding, sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikutnya. [Bersambung]

d. menggelar platform objek pemilahan guna memilah berapa bagian dari total nilai sengketa di alinea-alinea berikutnya dinyatakan dipertahankan dan berapa dibatalkan.


17

opini

May Da

May Day (Hari Buruh) 1 M menyisakan banyak gambar di Novandi (Yurpenda). Berikut i yang terpilih. Selamat

18


ay

Mei 2012 lalu i kamera Adi ini beberapa t menikmati.

Searah jarum jam dari pojok kiri: Orasi demi orasi berkumandang; Salah satu tuntutan Mayday; Buruh tua; Rombongan ibu-ibu yang juga buruh sebuah perusahaan mencoba menghibur sambil berkeluh; Wanita pun berdemo; Kepung istana negara. TC MEDIA EDISI 45 | MEI 2012

19

lokus

20


No title

Recommend Documents