No title

TCmedia

Positive Personality

TCMedia edisi 22 | Mei 2010

atau ang pejabat adalah seor agai Ombudsman rtugas menyelidiki berb rasal be be ng an ya m n ds bada t. Kata ombu ka tinya ra ar ya n, n as a m m keluhan umbuðs tahan, Swedia kuno dari bahasa Selain di tingkat pemerin m temui dala perwakilan. juga dapat di sa. ombudsman ersitas, dan media mas v ni u , an ha perusa

Mei ini, Pengadilan Pajak banyak dikunjungi oleh lembaga lembaga yang ingin tahu lebih jauh tentang Pe n g a d i l a n Pa j a k , s a l a h s a t u diantaranya adalah lembaga Ombudsman. Malah ada yang tanya siapa sih Om Budsman itu, dia sebagai apa, apa ada hubungannya dengan si Gayus, kok kelihatannya Pengadilan Pajak makin seru aja. Mendengar celoteh teman-teman itu, Bang Kodan lari ke perpustakaan Set PP yang ruangannya harus melewati ruang Majelis 16, tentu saja izin dulu kepada Pak Kaswadi si penguasa Majelis 16. Eh, sampai depan pintu perpustakaan masih terkunci dan sang juru kunci perpustakaan alias Pak Tambah sedang di lantai 6 tempat dia bekerja. Wah, daripada kelamaan untuk menjawab celoteh itu, Bang Kodan lari ke ruang PIU lantai 5 menemui tukang oprak-oprak komputer dan dukun virus Mang Salaman untuk minta tolong cari Om Budsman di Hukum OnLine. Mang Salaman memang jago, ketemulah Om Budsman. Ia bersembunyi dibalik Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lalu Bang Kodan dibimbing oleh Mang Salaman dikenalkan Om Budsman. Ombudsman itu lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagai lembaga negara, ia bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenangnya berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan.

Antonius Sujata, SH Ketua Ombudsman Indonesia

Ombudsman bertujuan: a.mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b.mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; c.Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d.membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Mal-administrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; e.meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Ombud Jl. Ir. H. sman Republik Indones Djuanda ia N Telp : +6 o. 36 Jakarta P 2 2 1 3 51 usat Situs: ht 00 tp://ww w.ombu 71 dsman.g o.id

Ya, begitu saja ya Bang Kodan. Jadi Om Budsman itu berkunjung ke Pengadilan Pajak, ingin tahu lebih dalam dan lebih jauh tentang peran Pengadilan pajak dalam rangka memenuhi tugas, wewenang dan tujuannya. Wah terima kasih Mang Salaman, begok-ku berkurang sedikit alias tambah pinter. (Red.G)

Penanggung Jawab Sekretaris Pengadilan Pajak; Redaktur Gatut Pudjiarto, Adnan Abdullah; Penyunting / Editor Ali Hakim, Endro T Suswardana, Iwan Prianto, Subur Eko Wardoyo; Sekretariat Puri Rahayuningsih, Heru Pitarso Yuwono, Euis Sofiah, Etna Lesly Ramadani, Singgih Rachma Hadi, Faizin, Robby Sumanta; Desainer / Fotografer: Ferry Andika Harmen, Salman Alfarisi, Adi Novandi Widyantama Alamat Redaksi : Gedung D Departemen Keuangan Lt. 1, Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat; e-mail : [email protected] Redaksi menerima tulisan dari seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Pajak. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan hononarium dengan jumlah yang pantas.

2


TCmedia MEDIA PENGADILAN PAJAK

Jembatan Reformasi

Selasa pekan lalu, tepatnya tanggal 27 April 2010, Pengadilan Pajak kedatangan Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) dan Komisi Yudisial (KY). Anggota Satgas yang datang hari itu terdiri dari Dharmono, Denny Indrayana, Yunus Husein, dan Mas Achmad Santosa. Sedangkan KY yang hadir antara lain Eddy Harry Susanto. Hari itu rombongan Satgas dan KY menyaksikan proses persidangan di ruang sidang Majelis yang berada di lantai 9 dan 10 Gedung Sutikno Slamet. Mereka juga berbincang dengan beberapa Wajib Pajak yang sedang menunggu giliran untuk masuk ke ruang sidang di ruang tunggu. Setelah berkeliling menyaksikan proses persidangan di Pengadilan Pajak, rombongan Satgas dan KY melakukan pertemuan terbuka dengan pimpinan Pengadilan Pajak di ruang rapat hakim di lantai 5 Gedung Sutikno Slamet. Pertemuan tersebut diawali dengan presentasi Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Tjip Ismail yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Berbagai hal ditanyakan oleh anggota satgas maupun KY, termasuk isu-isu negatif mengenai Pengadilan Pajak yang berkembang di masyarakat. Berbagai pertanyaan tersebut dijawab oleh Tjip Ismail dibantu oleh Juni Hastoto selaku Sekretaris dan Winarto Suhendro selaku Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak. Kunjungan ini sebenarnya telah cukup lama direncanakan oleh Satgas Mafia Hukum, namun baru terealisasi pada hari itu. Pengadilan Pajak pun sesungguhnya telah lama menantikan kedatangan Satgas Mafia Hukum maupun KY. Kedatangan mereka diharapkan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya tentang Pengadilan Pajak. Sebagaimana kita ketahui dari berbagai media, terungkapnya makelar kasus (markus) yang melibatkan Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, berdampak luar biasa terhadap Pengadilan Pajak. Terutama setelah Koordinator Monitoring dan Analisis Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menyatakan potensi korupsi terbesar dalam kasus pajak ada di Pengadilan Pajak dengan persentase kekalahan yang dialami Negara selama periode 2002-2009 mencapai 81%. Firdaus menduga suap dilakukan dari proses banding hingga hakim pajak. Menurut Firdaus lagi, selama tahun 2008 potensi pendapatan negara yang hilang karena kekalahan Negara di Pengadilan Pajak sedikitnya Rp 12,2 triliun. Ucapan Firdaus tersebut telah menjadi bola panas yang terus menggelinding liar dan membentuk opini di masyarakat bahwa Pengadilan Pajak telah merugikan Negara. Tidak adanya

sanggahan dan tidak memadainya informasi lain sebagai penyeimbang menyebabkan Pengadilan Pajak semakin terdeskriditkan, hingga kemudian Satgas dan KY datang. Bagi pihak lain, kedatangan Satgas dan KY mungkin dianggap akan menjadi bencana bagi Pengadilan Pajak yang selama ini dinilai tertutup dan tidak transparan, namun yang terjadi justru kedatangan Satgas dan KY disambut dengan hangat. Kedatangan Satgas dan KY bagai oase di padang yang tandus akan berita yang berimbang tentang Pengadilan Pajak. Pada kesempatan itu, di depan Satgas dan KY serta berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, pimpinan Pengadilan Pajak menggambarkan secara komprehensif bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan. Oleh karena itu, bukan merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Pajak untuk mengaitkan penyelesaian sengketa pajak dengan implikasinya terhadap penerimaan Negara. Berdasarkan data putusan Pengadilan Pajak antara tahun 2002 s.d. 2009, diketahui dari 22.105 putusan, ada 13.678 putusan atau 61% yang dimenangkan oleh Wajib Pajak. Meski demikian satu hal yang perlu dipahami adalah suatu penetapan pajak yang masih menjadi sengketa, belum dapat dianggap sebagai hak Negara. Apalagi kalau kemudian terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka penetapan pajak tersebut tidak sah dan bukan merupakan hak Negara. Oleh karenanya dalam hal ini Negara tidak mengalami kerugian, akan tetapi Pengadilan Pajak justru telah memberikan keadilan dalam perpajakan. Meskipun Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun apabila pihak yang kalah, baik Pemohon Banding/Penggugat atau Terbanding/Tergugat menganggap putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu atau terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, yang bersangkutan masih dapat melakukan upaya hukum berikutnya dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Pimpinan Pengadilan Pajak juga menyampaikan informasi tambahan bahwa berdasarkan data yang ada, selama tahun 2002 s.d. 2008 diketahui putusan Pengadilan Pajak yang diajukan PK ke bersambung ke halaman 4


3

Perdebatan panjang mengenai kedudukan Pengadilan Pajak (PP) terus terjadi sampai saat ini, terlebih dengan adanya kasus hukum oknum pegawai DJP. Untuk mengalihkan isu besar kasus hukum yang melanda oknum pegawai DJP ini, tidak tanggung-tanggung Pimpinan “institusi lain” mengumbar opini dan menghakimi PP dianggap sebagai “locus delicti” terjadinya kasus besar abad ini, tak ayal PP menjadi bulan-bulanan institusi lain dan sorotan masyarakat, namun demikian segenap insan PP tidak terpengaruh dengan 'character assassination”institusi PP, bahkan segenap insan PP tetap fokus dan bekerja keras, hal ini ingin membuktikan bahwa karya nyata untuk bangsa tidak hanya sekedar “pandai berkata-kata” tetapi siap menyelesaikan tugas yang diembannya. Berkenaan dengan perdebatan yang menyangkut kedudukan PP, Penulis dapat dapat menyampaikan bahwa kedudukan PP telah jelas diatur dalam berbagai perundang-undangan. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan TUN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jis. UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009. Atas kuasa ketentuan tersebut di atas, eksistensi PP

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tetap diterima keberadaannya dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun perdebatan yang sengit terjadi dalam hal berkenaan dengan materi Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) antara lain pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi PP dilakukan oleh Departemen Keuangan, karena apabila PP berada dibawah MA seharusnya baik pembinaan teknis, organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh MA. Sebenarnya ketentuanketentuan dalam UU PP secara yuridis formal tidak bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945, karena lahirnya UU PP juga merupakan 'pendelegasian atribusi' Pasal 24 UUD 1945 dengan disahkannya UU Kekuasaan Kehakiman dan UU PTUN. Didalam Pasal Pasal 9A UU PTUN, tersirat bahwa pembentukan Pengadilan Khusus dalam hal ini Pengadilan Pajak dibentuk dengan UU. Namun secara yuridis materiil, Pasal 5 ayat (2) UU PP ini tidak sejiwa dengan kedudukan PP secara keseluruhan yang harus berada dibawah MA. Untuk menentukan posisi PP ini, terdapat pilihan yaitu menentukan apakah PP ini akan dijadikan sebagaimana layaknya pengadilan artinya pembinaan teknis, organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh MA ataukah mengembalikan PP menjadi lembaga eksekutif yang diberi kewenangan yudisial (banding administrasi) Penulis teringat pernyataan Bp Ali Kadir yang mendukung dalam hal lembaga

PP menjadi lembaga eksekutif yang diberi kewenangan yudisial akan dapat dilihat dari sisi kewenangan absolut PP, maka mengalihkan organisasi, administrasi dan finansial PP ke MA secara substansial kurang tepat. Pengalihan tersebut baru dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan terhadap kewenangan absolut PP, yaitu setelah PP menjadi pengadilan yang menangani masalah yudisial dibidang pajak. Memperhatikan reposisi Pengadilan Pajak tersebut bersifat mendasar dan juga akan menyangkut perubahan pada UU lainnya seperti UU KUP maka sebaiknya posisi organisasi, administrasi dan finansial PP seperti sekarang ini tetap dipertahankan, sampai dengan terbentuknya amandemen UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Di sisi lain perlu dipikirkan secara mendalam adalah pegawai yang berada di Sekretariat PP apabila pembinaan teknis, organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh MA, maka harus dipikirkan kemanakah pegawai Sekretariat PP akan bernaung. Dikembalikan lagi ke lingkungan semula (Departemen Keuangan) ataukah s t a t u s n y a a d a l a h Pe g a w a i y a n g dipekerjakan di MA ataukah harus mengalami masa transisi (periode tertentu) yang pilihan akhirnya adalah setiap pegawai Sekretariat PP diberi pilihan akan memilih untuk menjadi pegawai MA ataukah pegawai Departemen Keuangan. -ETS-

sambungan dari halaman 3

Mahkamah Agung relatif kecil dengan kata lain Direktorat Jenderal Pajak telah menyetujui sebagian besar putusan Pengadilan Pajak. Bahkan dari 515 permohonan PK yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, sebanyak 501 putusan Mahkamah Agung justru menguatkan putusan Pengadilan Pajak, sedangkan yang membatalkan putusan Pengadilan Pajak hanya 14 putusan. Pada kesempatan itu, pimpinan juga menepis isu yang menyebutkan adanya upaya seorang oknum di Pengadilan Pajak untuk menghilangkan jejak dengan memusnahkan berita acara sidang. Kertas-kertas yang dimusnahkan tersebut ternyata adalah dokumen yang terkait dengan hakim yang pensiun yang tidak dibutuhkan lagi, bukan berita acara

4


sidang atau berkas sengketa. Satu hal yang perlu dipahami juga adalah berita acara sidang yang asli adalah dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari berkas sengketa yang sudah diputus apalagi sampai dimusnahkan karena akan disimpan di bagian dokumentasi dan wajib ada di dalam berkas apabila putusan atas sengketa pajak terkait diajukan PK ke Mahkamah Agung. Kalaupun ada berita acara yang dimusnahkan, maka dapat dipastikan berita acara tersebut hanyalah salinan atau fotokopinya, sedangkan aslinya tetap ada di dalam berkas. Terlepas dari adanya tudingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tersebut, harus diakui memang Pengadilan Pajak yang masih berusia delapan tahun ini masih banyak

kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Salah satu masalah yang hingga saat ini masih menjadi hambatan, antara lain adalah masih menumpuknya berkas sengketa yang belum diputus di Pengadilan Pajak. Kekurangan lainnya adalah belum efektif dan efisiennya proses pelayanan administrasi dan informasi dalam penyelesaian sengketa pajak, serta masih belum jelasnya pola mutasi dan promosi pegawai, dan sebagainya. Namun demikian dengan semangat yang tinggi dari pimpinan dan segenap pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak, diyakini pelaksanaan program reformasi ini akan terus berkelanjutan dan berproses ke arah yang lebih baik. Semoga.

Kedudukan suatu institusi ditunjukkan dengan alamat dimana institusi tersebut berkantor. Menurut UU No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada pasal 3 secara jelas diatur bahwa “ Dengan Undang-undang ini d i b e n t u k Pe n g a d i l a n Pa j a k y a n g berkedudukan di ibukota Negara”.

“1. Gedung Sutikno Slamet: Lantai 1 s.d. 20 dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Anggaran (untuk sementara waktu, sambil menunggu diperolehnya tempat yang memadai; Pengadilan Pajak masih menempati ruang kerja sebagaimana saat ini);”

Dengan ketentuan tersebut secara eksplisit diatur bahwa kantor Pengadilan Pajak harus berkedudukan di Jakarta. Makanya selama ini (sewindu lebih usia PP) Pengadilan Pajak berkantor di Gedung D (Sutikno Slamet) Departemen Keuangan Lantai 5 s.d 10 ditambah sebagian Lantai Dasar dan Lantai 20.

Nah… dengan keluarnya surat tersebut, sebenarnya kemana Pengadilan Pajak akan diberikan tempat kedudukan oleh Departemen Keuangan? Mengingat sesuai dengan pasal 5 ayat (2) UU Pe n g a d i l a n Pa j a k s e c a r a t e g a s menyatakan: “ Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”

Namun melalui surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor S- 777 /SJ/2010, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan rencana relokasi gedung di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Hal ini sehubungan dengan selesainya renovasi penyempurnaan/penggantian sistem pelindung kebakaran pada Gedung Radius Prawiro dan Gedung R.M. Notohamiprodjo, yang salah satu isinya dalam angka 1 adalah sebagai berikut :

Sejak mencuatnya kasus GT sejenak kita terhenyak, dimana ya kelemahannya. Secara spontan publik langsung menilai kelemahan ada di Pengadilan Pajak yaitu karena minimnya pengawasan. Namun pengawasan seperti apa yang akan efektif diterapkan. Membaca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1966 tanggal 7 September 1966 antara lain disebutkan : “Dalam Bidang Tata Laksana Administratif diberikan pedoman-pedoman sebagai berikut : Secara periodik (misalnya 6 bulan sekali) kami harap Kepala Pengadilan Negeri dibantu oleh Wakilnya atau Hakim yang berpengalaman mengadakan eksaminasi terhadap penyelesaian perkara-perkara (sekurang-kurangnya 3 perkara perdata dan 3 perkara pidana) dari para Hakim dalam lingkungannya, dengan meneliti perkara-perkara yang telah diselesaikan itu, baik mengenai tuduhannya, berita-berita acaranya persidangan, putusan, berita acara pelaksanaannya dan lain-lain.” Memang surat edaran itu tidak ditujukan ke Pengadilan Pajak karena pada saat itu penyelesaian sengketa Pajak masih melalui Majelis Pertimbangan Pajak. Namun karena sekarang penyelesaian sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak yang bermuara ke Mahkamah Agung maka seyogyanya kita juga mengikuti aturan tersebut. Seperti jamak dilakukan di perusahaan

Menurut kabar terakhir, berdasarkan pengumuman dari Biro Perlengkapan Setjen Depkeu No. Peng-175/SJ/2010 tanggal 6 Mei 2010, Sekjen telah mengumumkan kebutuhan tanah untuk gedung kantor dengan luas 5000m2 sampai dengan 10.000m2, dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Lokasi strategis dan bebas banjir, berada di wilayah Jalan Jenderal Sudirman/Jalan M.H. Thamrin/Jalan

privat untuk menjaga kualitas produk yang mereka hasilkan dilakukan kontrol kualitas secara sampling. Nah apakah hal ini dapat diterapkan di Pengadilan Pajak. Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 11 ayat (2) menyebutkan : “Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera.” Apabila kita melihat Surat Edaran Mahkamah Agung dan Pasal 11 undangundang Pengadilan Pajak tersebut sebenarnya sudah sejalan, yaitu pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Sekarang tinggal kita pikirkan bentuk eksaminasi itu seperti apa. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dijelaskan lebih lanjut : “Hasil daripada masing-masing eksaminasi tersebut (dengan catatan pembetulan kesalahan-kesalahan atau kekurangankekurangan seperlunya) disampaikan tertulis kepada Hakim yang bersangkutan.” Minimal hal ini dapat mengurangi kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, serta memastikan dipenuhinya Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan : “Putusan Pengadilan Pajak harus memuat : a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BEREDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA';

H.R. Rasuna Said/Jalan M.T. Haryono/Jalan Gatot Subroto/Jalan Kebon Sirih. 2. Bersertifikat Hak Milik dan tidak sedang dalam sengketa. 3. Te l a h m e l u n a s i k e w a j i b a n perpajakan. 4. Mudah diakses (angkutan umum, stasiun kereta, jalur busway, jalan tol, dll) Ini adalah hal yang menggembirakan karena selama ini PP sebagai institusi tidak memililiki gedung yang mandiri, karena menumpang dengan Kantor Departemen Keuangan yang lain sehingga menimbulkan kritikan menyangkut masalah independensi. Kejelasan tentang hasil dari pengumuman tersebut, kita tunggu tanggal 12 Mei nanti. Apakah ada pemilik tanah yang mau menjual tanahnya, atau ada tanah dengan luas seperti tersebut yang masih belum di bangun gedung di daerah-daerah tersebut. Mudah-mudahan semakin jelas nasib Pengadilan Pajak. Semoga. Pengadilan Pajak cepat memiliki gedung yang mandiri. Amin (AH)

b. nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat; c. nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat; d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan; e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas; f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; g. pokok sengketa; h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; i. amar putusan tentang sengketa; dan j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Bilamana tidak dipenuhinya salah satu ketentuan tersebut menyebabkan putusan d i m a k s u d t i d a k s a h d a n Ke t u a memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat. Lebih lanjut pengawasan Ketua Pengadilan Pajak tersebut dapat memberikan kepastian kepada publik bahwa pemungutan pajak telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga integritas para Hakim dan Panitera. Semoga. (iwan p)


5

Pagi itu, Selasa, tanggal 18 Mei 2010, aula Mezanine di gedung Juanda I, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, dipenuhi oleh pejabat eselon I hingga IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Semuanya terlihat mengenakan batik. Biasanya para pejabat dikumpulkan seperti itu dalam rangka rapat dinas atau pengarahan umum yang memang lazim dilakukan di Kementerian Keuangan, namun kali ini bukanlah rapat dinas atau pengarahan biasa. Pagi itu mereka berkumpul dalam rangka perpisahan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Sri Mulyani Indrawati yang biasa disapa dengan Ibu Ani. Sebagaimana telah kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui permohonan pengunduran diri Ibu Ani dari jabatannya selaku Menteri Keuangan. Pengunduran diri tersebut terkait dengan pengangkatan Ibu Ani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Acara perpisahan itu diawali dengan kata sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mulia P. Nasution yang selama ini mempimpin Sekretariat Jenderal sebagai unit yang membantu Menteri Keuangan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Pada kesempatan berikutnya, Ibu Ani menyempatkan diri untuk menyampaikan kesan dan pesannya sekaligus ucapan perpisahan. Disusul dengan pemberian kenangan-kenangan dari pejabat dan pegawai, dan diakhiri dengan persembahan lagu perpisahan dari ibu-ibu Dharma Wanita dan paduan suara pegawai. Ibu Ani juga sempat menyanyikan lagunya Koes Plus, “Andaikan Kau Datang” berduet dengan Pak Mulia, dan diakhiri dengan bersalaman dan foto bersama. Pada kesempatan tersebut, Ibu Ani menyampaikan terima kasihnya kepada para pejabat dan segenap pegawai di Sekretariat Jenderal yang selama 5 (lima) tahun lebih secara bersama-sama telah melayaninya dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Ibu Ani bercerita, Sekretaris Jenderal sering tertegun karena dirinya sering menyampaikan ide-ide yang ekstrim, seperti misalnya ketika baru pertama kali menduduki jabatan Menteri Keuangan, Ibu Ani pernah meminta diberitahu mana yang boleh dan tidak boleh dia lakukan sebagai Menteri. Ibu Ani mengingatkan pentingnya etika dan moralitas bagi pejabat publik. Banyak pejabat publik yang berjanji akan

6


mengutamakan kepentingan publik, namun pada prakteknya mereka tidak dapat memisahkan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kekuasaan yang absolut cenderung korup. Menurutnya lagi, Kementerian Keuangan memang merupakan instansi yang kekuasaannya sangat besar. Oleh karenanya untuk menjaga agar dirinya tidak tergelincir, Ibu Ani selalu menerapkan sistem check and balance. Ibu Ani mengakui tugas dan beban pejabat di Kementerian Keuangan jauh lebih berat dibandingkan dengan pejabat di instansi pemerintah lainnya. Alasannya karena sikap skeptisme dari masyarakat terhadap pegawai Kementerian Keuangan yang identik dengan uang Negara. Menurutnya, karena sikap skeptisme itu, meskipun kita telah berusaha untuk bekerja dengan jujur dan tidak korup, namun masyarakat akan tetap curiga. Ibu Ani juga mengakui dirinya sebagai manusia biasa tentu ada ucapan, perbuatan, atau keputusannya yang membuat para pegawai merasa tidak nyaman atau sakit hati. Menurutnya, hal tersebut dilakukan tanpa adanya niat jahat sedikit pun, akan tetapi semata untuk kepentingan Kementerian Keuangan, bangsa dan Negara. Oleh karenanya terhadap pegawai yang pernah merasa tidak nyaman dan sakit hati, Ibu Ani menyampaikan permohonan maafnya dengan tulus. Pada akhir sambutannya, Ibu Ani menyampaikan titipan agar reformasi birokrasi yang telah dirintisnya dapat dilanjutkan. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini telah dicanangkan sebagai program prioritas di Kementerian Keuangan sejak tahun 2007, meliputi penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ibu Ani menegaskan reformasi itu yang paling penting karena merupakan keinginan rakyat Indonesia. Ibu Ani sangat berharap Kementerian Keuangan akan menjadi ikon dan jangkar reformasi birokrasi, oleh karenanya pegawai Kementerian Keuangan harus memiliki kompetensi, integritas, dan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Akhirnya, selamat bertugas Ibu Ani, semoga sukses di tempat tugas yang baru sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. InsyaAllah. Adnan (Red)

Jargon baru dalam berkomputer sudah diperkenalkan, “Cloud Computing”. Apa sebenarnya cloud computing ini? Komputer diawan? Atau komputer mengawang-awang? Wah tambah bingung deh… baru aja belajar visual basic atau nyoba-nyoba program hacker kecil-kecilan koq muncul istilah baru lagi… apaan lagi nich??? Belum lama ini Kaspersky telah melakukan pertemuan executive round table dalam rangka menjajaki pemanfaatan cloud computing dalam kehidupan ber-TI di Indonesia. Hadir dalam diskusi yang diadakan di Meridien Hotel tanggal 14 April 2009 Eko Indrajit ketua ID-SIRTII, Teguh Sri Pambudi Editor Majalah SWA, Magnus Kalkuhl Senior virus analyst, German, Kaspersky lab, wakil wakil dari Kementerian (Kemenkeu, Kemenlu), BUMN (Indosat), Media (Jakarta Post) dan praktisi IT lainnya Pada pemaparan pertama disampaikan oleh bpk Teguh mengenai Cloud computing sebagai Creating opportunity in the new wave. Beliau menyampaikan bahwa cloud computing adalah langkah kedepan secara natural dalam evolusi layanan IT. Didalamnya terdapat opportunity (kesempatan) dalam mengembangan jasa di bidang TI. Jenis jasa yang dapat diberikan dalam cloud computing antara lain Infrastruktur,Platform dan software. Pada kesempatan kedua bpk Eko Indrajit memaparkan masalah aspek keamanan dalam cloud. Ada yang beliau highlight yaitu isu teknis, bisnis dan Sosial. Dari sisi teknis diperlukan perangkat yang lebih handal, software patch yang cepat dll. Sisi bisnis hal perlu diperhaitkan masalah cost benefit, ISO compliance, Bisnis contingency dll. Dan yang terakhir terkait sosial menyangkut peraturan, etika, reward punisment dan lain-lain. Dari ketiga hal tersebut harus dipadu sehingga menghasilkan relasi rantai yang kuat. Sehingga “the claud security is my security” merupakan kaliamat penutup session beliau.

memasarkan produknya. Cloud computing akan sukses menurut beliau karena lebih murah, cocok dengan customer (tidak perlu beli hardware), dan sesuai dengan kebutuhan (content industry) untuk aplikasi seperti finance, hrd dll. Kaspersky melakukan 2 hal preventif dalam menhadapi trend baru ini yaitu secara internal KAV akan melakukan investasi besar, hire trained virus analysts, mencari programmer yang lebih murah dan lain sebagainya. Secara eksternal kasperky menyarankan para customer untuk memilih service provider yang handal dalam maslaah Antivirus, ini tentunya pasti bahasa iklan he he he he.

Mr Magnus menyampaikan bahwa cloud computing sudah dirasakan saat ini. Layanan seperti google, Microsoft azure, Kaspersky Security Network, Ghostnet, layanan email, chating, social networking (Facebook, tweeter dll) merupakan bentuk layanan cloud computing. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa cloud computing hanya cara marketing

Jadi dalam cloud computing sebenarnya adalah sharing resource dan/atau data. Seperti di Kemenkeu, cloud computing dikembangkan dalam dalam peraturan yang sedang digodok oleh pusintek mengenai Penyelenggaraan Layanan Bersama (Shared Services) teknologi informasi dan Komunikasi kementerian keuangan. Dengan perangkat aturan ini

nantinya diharapkan segala jasa layanan baik resource (hardware, software) dan/atau data dapat dibagi(share) dengan aturan tertentu sehingga pemanfaataannya dapat membantu kinerja kementrian keuangan. Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai salah satu unit organisasi di kemenkeu juga mendukung adanya share services (cloud computing) ini. Apakah semua data dan sumber daya harus dipegang oleh sebuah organisasi TI ataupun hanya unit yang bersangkutan? Saya tentunya tidak setuju. Aplikasi/Data sepanjang mendukung kegiatan dalam membangun citra kemenkeu pada umumnya dan Sekretariat Pengadilan Pajak pada khususnya mengapa tidak bisa dishare? Jadi dengan cloud computing ini kita hilangkan egosentris dalam membangung aplikasi TI ataupun memelihara data dilingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Setuju gan? Yang nggak setuju cloud aja… :) SEW@2010


7

Beberapa waktu yang lalu, kantor kita tercinta, Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP), kedatangan beberapa tamu yang berkunjung. Tamu-tamu ini tergolong spesial karena mengusung misi khusus, yaitu dalam rangka pemeriksaan. Salah satu dari tamu tersebut adalah dari Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lebih beken disebut BPK. Institusi yang dipimpin oleh Hadi Purnomo ini melakukan audit atas pengelolaan dan pertanggung-jawaban atas penggunaan dana APBN sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 23E ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK ini sendiri berdiri dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Audit yang dilakukan BPK adalah audit atas laporan keuangan serta audit atas ketaatan terhadap peraturan. Audit atas laporan keuangan ini bertujuan untuk menguji kewajaran atas penyajian angka pada laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terintegrasi di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), misalnya penyajian Aset Tetap, Persediaan, pengakuan piutang, kewajiban dan lain-lain. Sedangkan audit ketaatan terhadap peraturan ini ditujukan untuk menguji apakah pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran yang mengakibatkan pengeluaran negara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, misalnya pembayaran gaji, kegiatan pengadaan barang/jasa, manajemen kas, dan lain-lain. Demikian berlaku pula untuk kegiatan yang mengakibatkan penerimaan negara. Set PP sebagai bagian dari Eselon I Sekretariat Jenderal (Setjen) kali ini kembali mendapatkan 'jatah' untuk diperiksa setelah pemeriksaan terakhir pada tahun 2008. Dari pertemuan pertama antara Subbagian Keuangan dengan BPK telah disampaikan bahwa trigger BPK untuk memeriksa Set PP adalah terkait minimnya realisasi atas anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang ditujukan untuk proyek Independent Verification dan Validation for Case Management and Court Administration System (IVV-CMCAS). Pemeriksaan dimulai pada awal Maret 2010. Selama pemeriksaan auditor menempati Ruang Ketua Pengadilan Pajak sebagai ruang kerja sementara. Keterbatasan ruang adalah problem utama mengapa Ruang Ketua sampai dipakai untuk kepentingan lain. Auditor yang menjadi person-in-charge untuk Set PP hanya satu orang, berinisial FWSD. Dara kelahiran 1982 yang merupakan fresh-graduated STIE Perbanas Jakarta ini bergabung di BPK pada tahun 2007 merupakan orang yang sama ketika memeriksa pada tahun 2008. Baik pada pemeriksaan tahun 2008 dan 2010, sosok kehadirannya menjadi obrolan menarik di kalangan pegawai Set PP, baik yang masih single maupun yang sudah tidak single lagi. Parasnya yang anggun dan feminin membuat auditee (sebutan untuk pihak yang diaudit) menjadi betah untuk diperiksa. Bahkan ada yang hampir cinta lokasi dari sisi pria. Siapa dia atau mereka? Maaf, bukan untuk konsumsi

8


publik. Hehehe. Adanya faktor hampir cinta lokasi seperti yang diuraikan di atas tidak membuat adanya conflict-of-interest. Hubungan kerja secara profesional tetap terjalin. Justru jarak usia yang tidak terlalu berbeda jauh memudahkan komunikasi menjadi lebih santai, rileks namun tetap on-the-track. Beberapa kegiatan pemeriksaan dilakukan, seperti cek fisik Aset Tetap, stockopname Persediaan, pemeriksaan atas pencatatan kas, dokumendokumen kontrak pengadaan barang/jasa dan realisasi belanja Rupiah Murni (RM) dan PHLN. Proyek IVV-CMCAS ini sebenarnya merupakan ruang lingkup audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memang spesial mengaudit dana PHLN, namun pemeriksaan BPK hanya sebatas menguji pencatatan transaksi atas proyek IVV-CMCAS yang baru terjadi realisasi pembayaran uang muka kepada konsultan. Ada beberapa catatan dari BPK yang menjadi perhatian oleh Set PP dimana sebagian besar telah ditindaklanjuti. Terdapat wanprestasi dari Penyedia Barang atas pengadaan kertas fotokopi tahun 2009. Timbulnya wanprestasi tersebut diawali ketika Penyedia Barang mengalami kesulitan cash-flow yang mengakibatkan pengiriman kertas fotokopi termin 3 yang merupakan termin terakhir mengalami keterlambatan. Atas pertimbangan bahwa Penyedia Barang merupakan usaha kecil dan stok kertas yang tersedia masih cukup, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang untuk memenuhi kewajibannya. Menurut ketentuan pengadaan barang/jasa, Jaminan Pelaksanaan atau Garansi Bank harus dicairkan apabila penyedia barang wanprestasi dan dana pencairan tersebut disetor ke Kas Negara. Hingga masa berlaku jaminan berakhir, Penyedia Barang masih belum juga menunaikan kewajibannya dan PPK tidak mencairkan jaminan tersebut. Auditor berkesimpulan bahwa terdapat hak negara sejumlah nominal Jaminan Pelaksanaan yang harus disetor ke Kas Negara dan dalam hal ini PPK-lah yang dianggap lalai dan bertanggung-jawab. Dan akhirnya PPK telah menyetorkan ke Kas Negara sebagai bagian dari pertanggungjawaban tugas dan untuk pengadaan barang/jasa berikutnya supaya lebih cermat dalam memperhatikan setiap fase dan dokumen yang terkait. Sedangkan Penyedia Barang itu sendiri telah dimasukkan dalam daftar hitam. Pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan oleh BPK, Tim Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan penilaian atas Aset Tetap di Set PP. BPK sempat memberikan catatan mengenai beberapa Aset Tetap yang belum dilakukan penilaian ulang namun dengan telah diterbitkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang hampir bersamaan dengan catatan BPK, maka penilaian beberapa Aset Tetap tersebut dianggap telah selesai. Kegiatan cek fisik Aset Tetap dilakukan oleh BPK

didampingi oleh staf dari Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Subbag Keuangan, meliputi Aset Tetap yang masih digunakan maupun yang sudah dihentikan penggunaannya. Khusus untuk Aset Tetap kategori yang kedua ini, tersimpan secara terpisah di beberapa gudang yang masih berada di lingkungan Set PP. Karena keterbatasan waktu cek fisik, tidak semua gudang termonitor oleh auditor sehingga timbul keraguan keberadaan aset-aset ini. Set PP telah melakukan klarifikasi bahwa Aset Tetap tersebut dapat ditelusuri keberadaannya dan menyatakan bersedia apabila diperlukan cek fisik ulang. BPK juga menyoroti manajemen dan sistem pengendalian internal atas Aset Tetap di lingkungan Set PP yang masih lemah. Ditulis dalam catatan BPK bahwa ada beberapa Aset Tetap yang salah kodefikasi, baik tahun perolehan maupun nomor akun. Set PP mengakui dan sistem pengendalian internal atas Aset Tetap masih lemah dan terus dilakukan perbaikan. Menurut catatan pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Set PP, Aset-aset Tetap yang dikelola oleh Set PP per 31 Maret 2010, yang tersebar di seluruh ruangan Set PP dari lantai 5-10, 20, dan lantai dasar, mencapai 3347 buah yang terbagi menjadi 88 jenis. Jumlah personel pada Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan Aset Tetap dan Persediaan secara total adalah sebanyak 5 orang. Beberapa fakta ini tentunya bisa digunakan menjadi alat oleh Pimpinan untuk memonitor dan mengevaluasi

kinerja untuk meningkatkan pelayanan internal, manajemen, dan sistem pengendalian internal terkait hal ini. Tentu saja peningkatan ini akan cepat tercapai berkat dukungan kooperatif dari seluruh pengguna Aset Tetap di lingkungan Set PP. Terdapat pula catatan berupa jurnal koreksi untuk mencatat Persediaan yang sudah usang dan dua jurnal terkait dengan transaksi pada proyek IVV-CMCAS merupakan konsekuensi dari pelakuan akrual pada Akuntansi Pemerintah yang mulai diberlakukan akhir Desember 2009. Ketiga jurnal koreksi ini telah dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Akhir kata, Laporan Keuangan Set PP Tahun Anggaran 2009 telah bebas dari temuan BPK dimana temuan BPK yang tergolong serius akan terkompilasi menjadi temuan Kementerian Keuangan dan dapat menjadi temuan Pemerintah Pusat. Selamat kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Keuangan ini. Ke depan, semakin banyak bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dituntut oleh publik terhadap pemerintah. Tantangan tidak membuat kita menjadi lemah tapi justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk mencari cara yang lebih baik dalam mewujudkan goodgovernance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Aditya Kusuma Rachman - Dum spiro spero* -

Menarik waktu penulis melakukan kunjungan studi banding ke Mahkamah Konstitusi, setiap pergerakan pengunjung dapat dipantau sejak memasuki halaman parkir sampai ketiap sudut ruangan Mahkamah Konstitusi. Didalam ruang sidang lebih canggih lagi, pantauan kamera sampai dapat menangkap tulisan pada dokumendokumen diatas meja Hakim. Sistem inipun dapat melakukan sidang jarak jauh dengan Hakim dan para pihak yang secara fisik terletak berjauhan di seluruh Indonesia. Masyarakatpun dapat memantau jalannya sidang secara langsung melalui internet. Sementara itu dilingkungan gedung Djuanda kamera dapat menangkap nomor plat mobil dari jarak ratusan meter. Kamera inipun juga pernah menangkap ibu Menteri memungut sampah. Cerita yang lain kamera yang dipasang ditempat parkir telah membantu menangkap pelaku tidakan kriminal pencurian sepeda motor. Sedangkan di lingkungan Pengadilan Pajak sudah hampir sebulan pergerakan pegawai dan para tamu di lantai 5 sampai dengan 10 ditangkap dan direkam 24 jam nonstop. Saat ini monitor dipantau oleh Sekretaris dan Kabag Umum, kedepan akan disambungkan dengan sistem di gedung Djuanda, sehingga Sekretaris Jenderal juga dapat memantau. Rencana pengembangan akan ditambah lagi 10 titik kamera sehingga sebagian besar ruang Pengadilan Pajak dapat terpantau. Kapasitas penyimpanan juga akan diperbesar sehingga targetnya minimal data dapat disimpan selama 2 bulan. (iwan p)

CCTV Sketsa : Pada suatu pagi, seorang pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak tertangkap kamera CCTV keluar dari lift dengan tergesa-gesa sambil membuka resleting celananya lalu berlari menuju toilet. Hikmah : Kita mesti lebih berhati-hati lagi dalam beraktivitas karena setiap tindak-tanduk kita bisa diketahui oleh orang lain.

i an dar ingkat levisi s n a k erupa ion (Te CCTV m ircuit Televis erupakan C gm Closed rtutup) yan ideo untuk e v T a t r i e u m aktu Sik aan ka bar pada w ali n u g g n m ak pe ga pilkan entu. Pertam CTV m a n e m iC ert 42, kin mpat t dan te an tahun 19 rkantoran, k e diguna dipakai di p n, bahkan k a o y k o a ban a, pert han. y a r n a a jal perum

True Story by Iwan Prianto


9

Beberapa waktu yang lalu, Koperasi Pengadilan Pajak bekerja sama dengan salah satu biro perjalanan wisata di Jakarta mengadakan paket perjalanan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Saya dan beberapa pegawai lainnya berkesempatan untuk mengikuti perjalanan ibadah umroh tersebut. Tentu banyak pengalaman spiritual yang kami alami selama di kedua tanah suci tersebut. Meski saya sempat membawa oleh-oleh berupa kurma, air zam-zam, sajadah, peci, tasbih, kerudung, pashmina, dan sebagainya, namun karena keterbatasan dana, saya tidak dapat membeli dan memberikan oleh-oleh tersebut kepada semua pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak. Untuk mengobati kekecewaan sebagian teman-teman yang tidak kebagian oleholeh, saya membawa oleh-oleh berupa sepenggal cerita mengenai pengalaman saya selama di tanah suci yang saya yakin jauh lebih bermanfaat ketimbang oleh-oleh berupa materi. Saya membawa cerita mengenai pengalaman saya berjumpa dengan rumah Allah yang kita kenal dengan sebutan Ka'bah. Bagi umat Islam, Ka'bah tentu sudah sangat dikenal. Ka'bah adalah sebuah bangunan berbentuk kubus yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram, kota Mekah. Bangunan ini adalah situs suci bagi umat Islam yang dijadikan patokan arah kiblat bagi umat Islam di seluruh d u n i a k e t i k a melaksanakan shalat maupun ibadah lainnya seperti haji dan umrah. Pertemuan dengan Ka'bah adalah pengalaman spiritual yang luar biasa yang tidak akan mungkin saya lupakan seumur hidup. Meski Ka'bah hanyalah tumpukan batu hitam yang dibangun menjadi bangunan persegi empat, meski Ka'bah hanyalah benda mati yang dijadikan patokan arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, namun bagi saya bangunan ini mempunyai daya magis yang luar biasa yang tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Tentu masih banyak yang belum begitu mengetahui seperti apa dan bagaimana sejarah Ka'bah yang juga dinamakan Bayt Al Atiq atau Rumah Tua ini hingga menjadi situs suci bagi umat Islam sampai saat ini. Kata Ka'bah berasal dari bahasa Arab, yang berarti bangunan persegi empat, akan tetapi bentuknya tidak sama sisi. Tinggi bangunan Ka'bah dari dasar tanah 15 meter, lebar pada arah pintunya 11,58 meter, lebar pada bagian Hijir Ismail 10,22 meter, lebar antara Hijir Ismail dan Rukun Yamani bagian barat 11,93 meter, lebar antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad

10


10,13 meter. Tidak ada yang tahu persis oleh siapa dan kapan Ka'bah ini pertama kali dibangun. Yang pasti, menurut Al Quran, Ka'bah atau Baitullah ini merupakan rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia (QS Ali'Imran : 96). Kemungkinan Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat atas perintah Allah, kemudian dibangun kembali oleh manusia pertama Nabi Adam Alaihissalam. Menurut sejarahnya, sejak awal dibangunnya sampai tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi, Ka'bah telah mengalami renovasi sebanyak 11 kali. Setelah Nabi Adam Alaihissalam, pembangunan Ka'bah dilanjutkan oleh putranya Syits, dipugar oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail Alaihissalam, kemudian oleh suku Amaliqah, suku Jurhum, dan Qushay bin Kilab. Pada awalnya bangunan Ka'bah, sebagaimana pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam bersama Nabi Ismail Alaihissalam, terdiri atas dua pintu yang terletak tepat di atas tanah, tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi, sedangkan Hijir Ismail termasuk bagian dalam Ka'bah. Pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassallam berusia 30 tahun dan belum diangkat menjadi Rasul, sekitar tahun 600 Masehi, banjir bandang melanda kota Mekah yang mengakibatkan Ka'bah mengalami kerusakan. Bangunan Ka'bah kembali direnovasi oleh suku Quraisy. Pada saat itu bangunan Ka'bah dibuat hanya satu pintu, sedangkan bagiannya yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah yang berbentuk kubus, diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi Ka'bah, yang disebut Hijir Ismail. Pada tahun 683 Masehi, renovasi kesembilan Ka'bah dilakukan oleh Zubeir bin Awwam, kemudian Al Hajjaj bin Yusuf Al Tsaqafi, hingga Ka'bah sebagaimana dapat kita temui sampai saat ini adalah hasil dari renovasi yang dilakukan oleh Sultan Murad, salah seorang Sultan dari Kerajaan Turki Utsmani. Pada saat menjelang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassallam diangkat menjadi Rasul sampai kepindahannya ke kota Madinah, lingkungan Ka'bah penuh dengan patung-patung yang merupakan perwujudan tuhannya bangsa Arab jahilliyah. Ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan patung-patung tersebut, baik yang ada di dalam maupun di luar Ka'bah. Untuk menghilangkan bekas-bekas kemusyrikan, Rasulullah kemudian mencuci Ka'bah. Ketika itu kaum muslimin mengambil air zamzam

dan mencuci luar dan dalam Ka'bah, sehingga bekas-bekas kemusyrikan itu terkikis habis. Upacara pencucian Ka'bah ini kemudian menjadi tradisi dalam Kerajaan Arab Saudi hingga kini. Dalam setahun Ka'bah dicuci dua kali, yaitu pada awal bulan Dzulhijjah dan pada awal bulan Sya'ban. Selanjutnya bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Sya'ibah sebagai pemegang kunci Ka'bah, sedangkan administrasi serta pelayanan haji dan umrah diatur oleh pemerintahan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Dinasti Ummayyah, Dinasti Abbasiyyah, Dinasti Usmaniyah Turki, hingga pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang kini bertindak sebagai pelayan dua kota suci, Mekah dan Madinah. Sejak zaman Nabi Ismail Alaihissalam, Ka'bah sudah diberi penutup yang disebut Kiswah. Kiswah yang terbuat dari kain sutra berwarna hitam yang pertama kali adalah pemberian dari Al Hajjaj pada tahun 684 Masehi. Sementara kiswah yang ada sekarang adalah sutra asli yang dilengkapi dengan kaligrafi dari benang emas yang dibuat di pabrik khusus oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan tenaga ahli berjumlah 240 orang. Kiswah ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam berwarna hijau dan luarnya berwarna hitam. Kiswahnya diganti sekali dalam setahun. Ka'bah sebagai bangunan suci umat Islam dalam beribadah memiliki keistimewaan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia (QS Ali'Imran : 96), Allah juga telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan bagi manusia (QS Al-Maa-idah : 97). Letak Ka'bah oleh para ulama diyakini berada pada garis lurus dengan

Baitul Makmur atau pusat ibadah para malaikat di langit. Allah menurunkan 120 rahmat di Ka'bah. 60 rahmat-Nya diberikan kepada orang yang sedang tawaf, yang 40 diberikan kepada mereka yang shalat, dan yang 20 rahmat-Nya lagi diberikan kepada mereka yang sedang memandangi Ka'bah. Saya merasa sangat dirahmati oleh Allah karena diberi kesempatan bukan hanya sekedar melihat langsung, namun juga melaksanakan tawaf (mengelilingi), menyentuh, mencium Hajar Aswad, bahkan melaksanakan shalat di dalam Hijir Ismail yang termasuk bagian dalam Ka'bah. Entah mengapa, ketika selesai melaksanakan shalat di Hijir Ismail, saya bersimpuh dan merasa begitu tidak berdaya di dalam rumah Allah itu, saya begitu kecil di hadapan Allah, tidak berarti apa-apa. Seketika itu juga saya teringat telah begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah, namun begitu sering pula saya mengingkarinya, tidak melaksanakan perintah-Nya, dan larut dalam perbuatan yang siasia. Saya betul-betul merasa terhina di hadapan-Nya. Saat itu tidak ada yang bisa saya lakukan selain memohon ampunan-Nya dengan berurai air mata. Beruntunglah saya karena masih diberikan kesempatan bertobat di rumah-Nya sebelum pintu tobat ditutup. Demikianlah sepenggal cerita mengenai Ka'bah dan pengalaman spiritual saya ketika mengunjunginya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua senantiasa memperoleh rahmat Allah agar berkesempatan berjumpa dengan Ka'bah sebelum ajal menjemput kita. InsyaAllah.

Adnan Abdullah (dari berbagai sumber)

Pemenang TTS TCM Edisi April adalah: 1. SUKINDAR ARI SANTOSO (MAJELIS 12) 2. RESTIYONO (ASP 1) 3. ROKHAYATI (ASP 1) Pemenang diharapkan menghubungi Faizin (Umum) untuk pengambilan hadiah. SELAMAT KEPADA PARA PEMENANG! TCMedia edisi 22 | Mei 2010

11

Kali ini tim statistik TCMedia menyajikan data permohonan banding dan gugatan yang masuk ke loket Pengadilan Pajak selama Januari s.d. April 2010 rinci dan terbagi berdasar jenis pajaknya. Silakan simak tabel di bawah ini dan tunggu data statistik dari TCMedia berikutnya.

sumber: dj.robrob

12


No title

Recommend Documents