No title

www.djpp.depkumham.go.id

1. UUD Tahun 1945, Psl 5 ayat (1), Psl 20, Psl 21, Psl 22D, dan Psl 22A. 2. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. 3. UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 4. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib


1. DPR memegang kekuasaan membentuk UU (Psl 20 ayat (1) UUD Tahun 1945). 2. DPR membahas RUU bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama (Psl 20 ayat (2) UUD Tahun 1945). 3. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (Psl 5 ayat (1) UUD Tahun 1945). 4. DPD berhak mengajukan RUU tertentu/berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pmekaran daerah, (Psl 22D ayat (1) UUD Tahun 1945).


1. RUU dari DPR (berasal dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi). 2. RUU dari DPD diajukan kepada DPR (menjadi RUU dari DPR). 3. RUU dari Presiden diajukan kepada DPR, penyusunan oleh instansi pemrakarsa. 4. RUU dari DPR, Presiden, dan DPD disusun berdasarkan Prolegnas (dalam keadaan tertentu DPR dan Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas).


1. RUU diajukan sesuai dengan Prolegnas. 2. RUU dari DPR dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. 3. RUU dari DPD diajukan kepada DPR menjadi RUU dari DPR. 4. RUU dari Presiden diajukan kepada Pimpinan DPR. 5. Setiap RUU diajukan dilengkapi dengan Naskah Akademik. 6. Dalam proses pengajukan RUU dari DPR, dapat diadakan kunjungan untuk menyerap aspirasi masyarakat (dalam negeri/luar negeri).


SKEMA PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI DPR Prosedur Pengajuan RUU dari DPR Anggota (Psl 109 (2) TATIB)

Tahap Persiapan s/d Perumusan Komisi/Gabungan Komisi/BALEG (Psl 130(4) TATIB) Pengharmonisasian, Pembulatan, & Pemantapan konsepsi oleh BALEG DPR RI

Pimpinan DPR (Psl 111 (1) TATIB) Rapat Paripurna (Psl 112 (1), (2) & ( ))

Psl 115 ,116,117

Psl 122 a) Persetujuan tanpa perubahan

b) Persetujuan dg Perubahan

BAMUS menugaskan Komisi/Baleg/Pansus u/ menyempurnakan

Pimpinan DPR Psl 130 (10)

c)

Penolakan

Psl 119

Tidak boleh diajukan lg dalam masa sidang itu

PRESIDEN Rapat Paripurna DPR (Pemberitahuan) Menunjuk Menteri (dlm 60 hari)

Penyebarluasan o/ Setjen DPR (Psl 22 (1) UU 10/2004

Psl 130 (11)

Rapat Bamus DPR -Menetapkan jangka waktu penyelesaian RUU, -- menentukan penganan suatu RUU oleh alat kelengkapan DPR Pembahasan


PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI PRESIDEN

Prosedur Pengajuan RUU dari Pemerintah Menteri/Pimpinan Pemerintah Non-departemen

Menhukham -

UU 10/2004; Perpres No. 68/2005 ttg Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPERPU, RPP, RPERPRES

PRESIDEN

Pimpinan DPR Rapat Paripurna DPR (Pemberitahuan & RUU dibagikan)

Penyebarluasan o/ Instansi Pemrakarsa

Disampaikan kpd Pimpinan DPD (u/ RUU*)

Rapat Bamus DPR -Menetapkan jangka waktu penyelesaian RUU, -- menentukan penganan suatu RUU oleh alat kelengkapan DPR

PEMBAHASAN www.djpp.depkumham.go.id

PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI DPD Prosedur Pengajuan RUU dari DPD Pimpinan DPD (Pasal 120 (1)TATIB DPD)

Pimpinan DPR (Psl 120 (2) TATIB DPR) Rapat Paripurna (Pemberitahuan dan dibagikan) Bamus DPR Menunjuk Komisi/Baleg untuk membahas & mengagendakan pembahasannya

Pimpinan DPR menyampaikan surat kpd Pimpinan DPD Mengenai Tanggal Pengumuman RUU

Rapat Komisi/ Baleg (membahas & mengundang 1/3 Anggota Alat Kelengkapan DPR) Rapat Paripurna DPR (Laporan Hasil Pembahasan RUU) Pimpinan DPR

PRESIDEN

Pimpinan DPD

PEMBAHASAN www.djpp.depkumham.go.id

PROSES PEMBAHASAN RUU (Pasal 99 Tatib DPR) RUU dari Presiden

RUU dari DPR

RUU dari DPD

DuaTingkat Pembicaraan di DPR yaitu Tk. I dan Tk.II

Persetujuan di DPR

Disahkan oleh Presiden UU


1. 2.

3. 4. 5. 6.

Setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN, RUU berkaitan dengan pajak, pendikan, dan agama. Dalam proses pembahasan RUU masyarakat diberikan kesempatan berpartisipasi. Penyebarluasan RUU dari DPR diserahkan kepada Sekretaris Jenderal DPR. Penyebarluasan RUU dari Presiden diserahkan kepada instansi Pemrakarsa.


1. Pembahasan Tk. I dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Pansus bersama dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri yang terkait dengan RUU. 2. Pembahasan RUU oleh Komisi, Gab.Komisi, Badan Legislasi, atau Pansus ditugaskan oleh Badan Musyawarah. 3. Penugasan diberikan dengan mempertimbangkan usul RUU, penyempurnaan RUU, materi muatan RUU, dan ruang lingkup tugas komisi. 4. Sebelum pembahasan materi RUU terlebih dahulu disampaikan pengantar musyawarah sebagai berikut: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden memberikan pandangan apabila RUU dari DPR; b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD memberikan pandangan apabila RUU dari DPR berkaitan dengan kewenangan DPD; c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi-fraksi memberikan tanggapan terhadap RUU dari Presiden; d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi-fraksi dan DPD memberikan tanggapan terhadap RUU dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD. www.djpp.depkumham.go.id

5. Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). RUU dari DPR DIM dibuat oleh Pemerintah, RUU dari Pemerintah DIM dibuat oleh fraksi-fraksi. 6. Pembahasan dilakukan dalam Rapat Kerja, Rapat PANJA, Rapat Tim Perumus, dan Rapat Tim Sinkronisasi. 7. Pengambilan keputusan akhir Pembicaraan Tk.I dengan acara; Pengantar Pimpinan alat kelengkapan yang membahas RUU, laporan Panja, pembacaaan naskah RUU, pendapat mini sebagai sikap akhir, penandatangan naskah RUU, pengambilan keputusan untuk melanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.


1. Hasil Pembicaran Tk. I dilanjutkan dalam Pembicaraan Tk.II untuk pengambilan keputusan berupa persetujuan DPR atas RUU dalam Rapat Paripurna yang didahului: a. Penyampaian laporan Pimpinan alat kelengkapan yang membahas RUU yang berisi, proses, pendapat mini fraksi dan pendapat mini DPD, serta hasil Pembicaraan Tk. I. b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan anggota secara lisan. c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri.

2. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah tidak tercapai dilakukan dengan pemungutan suara.


3. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama diajukan kepada Presiden untuk disahkan/ditandatangani. RUU yang tidak mendapat persetujuan bersama tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, RUU sah menjadi UU. 4. RUU yang telah disahkan atau sah menajdi UU diumumkan dalam Lembaran Negara. 5. Pemerintah wajib menyebarluaskan UU yang telah diundangkan.


S E K I A N


No title

Recommend Documents