No title

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

I.1.

PE M ht ER tp IN :// T w A w H w .ta KO ng T er A T an A gk NG ot E a. R go AN .id G

BAB I PENDAHULUAN

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada dasarnya LKPD kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun anggaran 2011 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

Catatan atas Laporan Keuangan - 181 -


I.2.


1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan; 3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang serta hasil-hasil yang dicapai; 4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; 5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Tangerang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan 6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2011.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Catatan atas Laporan Keuangan - 182 -



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44368); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5); 12. Peraturan Walikota Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8.A tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 13. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 14). 14. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

I.3.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.3.1.

Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD. LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 terdiri dari: Catatan atas Laporan Keuangan - 183 -


1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).


2. Neraca Data mengenai Kas Umum Daerah, Investasi Daerah, Dana Cadangan, Tuntutan Perbendaharaan, Piutang Dana Perimbangan, Aset Tetap, Utang Bunga, dan Utang Luar Negeri (jangka pendek dan jangka panjang), Pendapatan Diterima Di muka didasarkan pada Neraca PPKD (BUD), sedangkan data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Tuntutan Ganti Rugi, Persediaan, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Utang Pemotongan Pajak didasarkan pada Neraca SKPD konsolidasi. 3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2011. 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan mengenai kondisi umum Pemerintah Kota Tangerang, penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Angaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. I.3.2

Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2011, entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang meliputi: 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Pemadam Kebakaran 5. Dinas Tata Kota Catatan atas Laporan Keuangan - 184 -


Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Daerah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Sosial Dinas Ketenagakerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Inspektorat Kecamatan Tangerang Kecamatan Jatiuwung Kecamatan Batu Ceper Kecamatan Benda Kecamatan Cipondoh Kecamatan Ciledug Kecamatan Karawaci Kecamatan Periuk Kecamatan Cibodas Kecamatan Neglasari Kecamatan Pinang Kecamatan Karang Tengah Kecamatan Larangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kantor Arsip Daerah Dinas Informasi dan Komunikasi Kantor Perpustakaan Daerah Dinas Pertanian


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

LKPD Kota Tangerang Tahun Angaran 2011 mencakup Transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.



LKPD ini tidak mencakup entitas: 1. Pemerintah Pusat; dan 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). I.3.3.

Kebijakan Konversi


Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk memenuhi amanat UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya lampiran II dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi. Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan dan pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 ini disusun berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi yang mengacu Catatan atas Laporan Keuangan - 186 -


kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya lampiran II dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD dengan Laporan keuangan BUD. Laporan keuangan SKPD yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan Laporan keuangan BUD yang merupakan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.4.


Di tengah keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2011, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, dan perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Peratura Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang disajikan dengan urutan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Bab II Ekonomi Makro II.1. Ekonomi Makro II.2. Kebijakan Keuangan Daerah II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang Catatan atas Laporan Keuangan - 187 -


Bab

Bab

Bab

Bab Bab

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja V Kebijakan Akuntansi V.1. Entitas Pelaporan V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan V.3. Kebijakan Akuntansi VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan VI.1. Pendapatan VI.2. Belanja VI.3. Surplus/Defisit VI.4. Pembiayaan VI.5. Aset VI.6. Kewajiban VI.7. Ekuitas Dana VI.8. Komponen-komponen Arus Kas VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan VIII Penutup


Bab III



BAB II EKONOMI MAKRO

II.1.

EKONOMI MAKRO

1.


Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Tangerang tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut: Relatif terjaganya stabilitas ekonomi dengan baik

Tercermin dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang yang dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang berdasarkan harga konstan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2009– 2011). Grafik 1. Laju Pertumbuhan PDRB

4,30%

8,00%

6,10%

6,50%

4,69%

5,94%

6,00%

5,74%

4,00%

6,20%

PDRB Nasional

6,68%

2,00%

7,15%

0,00%

2009

PDRB Kota Tangerang PDRB Propinsi Banten PDRB Nasional

PDRB Propinsi Banten

PDRB Kota Tangerang

2010 2011

Sumber: Bappeda Kota Tangerang Tahun 2011, diolah.

Berdasarkan grafik perkembangan PDRB di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 (perkiraan), PDRB Kota Tangerang selalu berada di atas PDRB Propinsi Banten maupun dengan PDRB Nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan sedikit lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.



2.

Kemampuan ekonomi untuk memperluas lapangan kerja Sebagai kota yang memiliki karakteristik industri perdagangan dan kegiatan jasa, maka penanganan permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Pada Tahun 2011 banyaknya pencari kerja terdaftar di Kota Tangerang adalah sebanyak 21.550 (data sementara), pada tahun 2010 sebanyak 31.679 orang, dan pada tahun 2009 sebesar 33.949 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2010 adalah sebesar 7.770 orang (data sementara), tahun 2009 tenaga kerja yang diserap adalah sebesar 12.859 orang, dan tahun 2008 sebesar 3.983 orang.


Grafik 2. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penyerapannya

38.801

33.949

40.000

30.000

18.708

20.000

10.000

12.859

7.770

3.383

Penyerapan Pencari Kerja

Pencari Kerja

-

Tahun 2008

Penyerapan

Tahun 2009

Tahun 2010*

Sumber: Bappeda Kota Tangerang Tahun 2011

Dengan melihat perkembangan yang ada, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan ekonomi dalam kurun waktu 2008 – 2010 diperkirakan telah mampu meningkatkan banyaknya lowongan kerja yang dapat diisi oleh tenaga kerja, namun dengan semakin tingginya angka pencari kerja maka pertambahan lowongan kerja harus lebih ditingkatkan. 3.

Tingkat perubahan harga (inflasi) Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan agregat makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan distribusi pendapatan. Inflasi dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dalam konteks regional dipengaruhi Catatan atas Laporan Keuangan - 190 -


terutama oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan faktor musiman (hari raya, dan tahun baru). Berikut disajikan data perkembangan inflasi dari tahun 2009 sampai 2011 (perkiraan). Grafik 3. Laju Pertumbuhan Inflasi 6,96% 7,00%

6,10% 6,08%

6,00%

3,79%

5,00%

2,78% 2,99%

Kota Tangerang

3,45% 3,78%


4,00%

3,00%

2,49%

Propinsi Banten Nasional

Nasional

2,00%

Propinsi Banten

1,00%

0,00%

Kota Tangerang

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2010 & Angka Sementara 2011

Berdasarkan grafik 3 di atas terlihat bahwa inflasi di Kota Tangerang dalam kurun waktu 2009 – 2010 relatif lebih rendah dari inflasi nasional maupun propinsi, namun di tahun 2011 inflasi Kota Tangerang lebih besar dari propinsi Banten.

4.

Kemandirian ekonomi daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Tangerang relatif masih belum begitu kuat, yang dicerminkan oleh relatif belum meningkatnya kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan fiskal daerah ini dapat dilihat dari (1) rasio ketergantungan daerah-pusat yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah (minimal 20%) dan (2) tingkat kemampuan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Tidak Langsung (minimal 100%). Berdasarkan grafik 4 terlihat bahwa tingkat ketergantungan Kota Tangerang terhadap Pemerintah Pusat dantara tahun 2006 – 2010 secara ratarata masih di atas 80% dan tingkat kemandirian keuangan daerah sejak tahun 2006 – 2010 masih di bawah 100% yaitu rata-rata masih dibawah 50%.



Grafik 4. Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Fiskal 150,00% 100,00% 86,10% 50,00%

56,00%

87,15%

82,47%

82,48%

Tingkat Ketergantungan 43,17%

Tahun 2007

34,16%

Tahun 2008

43,35%

Tahun 2009

41,03%

Kemandirian Fiskal

Tahun 2010


0,00% Tahun 2006

84,77%

Sumber: Bappeda Kota Tangerang Tahun 2010, diolah.

II.2.

KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan. II.2.1.

Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan dalam bidang Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2011 diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan Pendapatan Daerah sampai dengan 5% melalui upaya stabilisasi dan/atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 5%, Dana Perimbangan Daerah sampai dengan 5%, dan dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 2%. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Stabilisasi dan/atau peningkatan PAD dari Pajak Daerah sampai dengan 10%, yang diupayakan melalui upaya-upaya optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku; b. Peningkatan koordinasi dan pelibatan berbagai SKPD yang terkait dengan manajemen/pengelolaan PAD sesuai dengan regulasi/aturan perundangan/kebijakan yang berlaku serta Catatan atas Laporan Keuangan - 192 -


c.

d.

f.


e.

mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan capaiannya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan; Peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber PAD; Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi SDM pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD; Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan dan keadilan serta tidak memberatkan masyarakat; Pengkajian dan penyempurnaan berbagai regulasi/peraturan perundangan dalam rangka percepatan dan pelancaran pencapaian target PAD melalui berbagai kegiatan yang bersifat reviewing terhadap regulasi/peraturan perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target PAD; dan Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh Teknologi Informasi/Perpajakan.

g.

2. Dana Perimbangan

a. Peningkatan akurasi dan validitas data yang menjadi komponenkomponen atau indeks dalam perhitungan pembagian Dana Perimbangan Daerah; dan b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Propinsi Banten dalam upaya stabilisasi Dana Perimbangan Daerah. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Stabilisasi dan/atau peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 8% yang dilakukan melalui upaya-upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;



b. Peningkatan koordinasi dengan Pemeirntah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dalam upaya peningkatan kerjasama pembangunan regional (upaya pengembangan kerjasama wilayah JABODETABEKJUR) serta upaya peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. II.2.2.

Kebijakan Belanja Daerah


Belanja Daerah Kota Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 disusun dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tangerang, yang terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan. Kebijakan umum belanja daerah pada Tahun Anggaran 2011 dilakukan melalui penerapan strategi yang lebih mengutamakan pada pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan penanganan masalah-masalah khusus yang perlu segera ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Kota Tangerang. II.2.3.

Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2011 lebih ditekankan kepada upaya menutupi perkiraan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2011 sampai dengan 15%, melalui upaya optimalisasi pembiayaan daerah yaitu peningkatan penerimaan pembiayam daerah dan/atau penurunan pengeluaran pembiayaan daerah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

II.3.

INDIKATOR PENCAPAIAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KINERJA

FISKAL

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Tangerang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Catatan atas Laporan Keuangan - 194 -


Anggaran 2011. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 dan yang kedua adalah melalui penetapan Perda Nomor 08 Tahun 2011 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2011;


Tabel 1. Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2011 (dalam milyar rupiah)

Uraian

I.

APBD

Pendapatan

Perubahan APBD

Perubahan Rp %

1.433,095

1.710,644

277,548

19,36

I.1. Pendapatan Asli Daerah

306,729

380,071

73,342

23,91

I.2. Dana Perimbangan

826,417

800,275

(26,142)

(3,16)

I.3. Lain-lain yang Sah

299,947

530,297

230,349

76,79

1.706,679

1.988,072

281,392

16,48

II.1 Belanja Tidak Langsung

768,666

835,317

66,650

8,67

II.2 Belanja Langsung

938,012

1.152,755

214,742

22,89

(273,584)

(277,427)

(3,843)

1,40

299,297

277,427

16,599

7,30

III.1 Penerimaan

291,060

294,904

3,843

1,32

III.2 Pengeluaran

17,476

17,476

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pendapatan

II. Belanja

Surplus/Defisit

III. Pembiayaan

SiLPA Tahun Berjalan

II.4.

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROGRAM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2011 mengangkat isu strategis pembangunan di Kota Tangerang yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2009-2013, yang terdiri dari: 1. Penurunan daya dukung lingkungan; 2. Dominasi kegiatan padat modal yang tidak resource based dan menimbulkan pencemaran;



3. Sistem transportasi yang belum memadai untuk menunjang aksesibilitas internal dan antar kota; 4. Kualitas permukiman dan infrastruktur kota yang belum memadai; 5. Kualitas SDM Kota Tangerang yang relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota di Jabodetabek; 6. Belum optimalnya regulasi dan proses administrasi; 7. Kurangnya koordinasi antar lembaga/institusi; 8. Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan;


Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari: 1. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan perkotaan; 2. Mewujudkan sumber daya manusia Kota Tangerang yang unggul, berkualitas dan sejahtera; 3. Mendorong pertumbuhan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal; 4. Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin kelangsungan daya dukung lingkungan; 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipastif dan inovatif; 6. Mencipatakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mengacu kepada prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2011, maka secara umum sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan masyarakat; 2. Meningkatkan pelayanan dan kualitas KB; 3. Terlindungnya generasi muda dari ancaman narkoba; 4. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang terjangkau di seluruh jenjang pendidikan; 5. Meningkatnya apresiasi serta sarana dan prasarana olahraga; 6. Terwujudnya perlindungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang; 7. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak; 8. Meningkatnya kemandirian pemuda dan partisipasi dalam pembangunan; 9. Terlaksananya kegiatan pembangunan yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang; 10. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan; 11. Terselenggaranya pemerintahan yang menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat; 12. Tercapainya manajemen pemerintahan yang baik; 13. Terwujudnya aparatur daerah yang profesional dan kompeten; Catatan atas Laporan Keuangan - 196 -



14. Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan media informasi, komunikasi publik dan pengaduan masyarakat-pemerintah; 15. Tersedianya perumahan dan pelayanan dasar perkotaan yang layak dan terjangkau; 16. Tercapainya optimalisasi peran sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi daerah; 17. Terberdayakan sektor UMKM sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah dengan basis sumberdaya lokal, dengan indikator dan target pencapaian jumlah UMKM yang diberikan pelatihan 160 orang/tahun peningkatan produk; 18. Tercapainya peningkatan aktivitas sektor primer sebagai alternatif pendukung perekonomian daerah; 19. Terpenuhinya peran sektor tersier sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi kota; 20. Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 21. Terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan pada perencanaan pembangunan yang inovatif; 22. Tersedianya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal; 23. Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

III.1.

IKHTISAR REALISASI KINERJA FISKAL

PENCAPAIAN

SASARAN


Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2011 anggaran Belanja Daerah Kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp1.988.072.305.657,22 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp380.071.981.676,26, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp800.275.203.401,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp530.297.141.466,96, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran yang sebesar Rp277.427.979.113,00 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2 berikut ini:



Tabel 2. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 (dalam milyar rupiah)

Uraian

Target (Anggaran)

Realisasi

Selisih Rp

%

1.710,644

1.839,864

129,220

7,55

I.1. Pendapatan Asli Daerah

380,071

499,080

119,008

31,31

I.2. Dana Perimbangan

800,275

819,401

19,125

2,39

I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

530,297

521,382

(8,914)

(1,68)

1.635,6733

352,398

17,73

717,932

117,384

14,05

I. Pendapatan

II. Belanja

835,317


II.1 Belanja Tidak Langsung

1.988,072

1.152,755

917,741

235,013

20,39

(277,427)

204,190

(481,618)

(73,60)

277,427

(204,190)

481,618

(73,60)

III.1 Penerimaan

294,904

294,904

0,00

0,00

III.2 Pengeluaran

17,476

17,476

0,00

0,00

0,00

481,618

(481,618)

II.2 Belanja Langsung Surplus/Defisit

III. Pembiayaan

SiLPA Tahun Berjalan

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.839.864.606.792,00 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.710.644.326.544,22 atau 107,55%. Pelampauan tertinggi realisasi terhadap target terdapat pada pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp499.080.750.732,00 atau 131,31% dari target yang telah ditetapkan. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2006 sampai dengan 2011 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik 5 berikut ini:



Tabel 3 Perkembangan PAD dari TA 2006 s.d. 2011 (dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran

Target

Realisasi

1.

2006

122,288

131,224

2.

2007

133,412

156,523

3.

2008

145,417

181,850

4.

2009

187,198

193,575

5.

2010

188,406

230,634

6.

2011

380,071

499,080


No.

Grafik 5 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Tahun 2006 - 2011 (dalam Milyar Rupiah) 500 400

Target dan Realisasi

300 200

TARGET REALISASI

100

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tahun

Secara Keseluruhan dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2011 baik target maupun realisasi PAD Kota Tangerang terus menerus mengalami kenaikan. Dilihat dari sisi target anggaran, dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2007 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp11,124 milyar atau 9,10%, dari tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp12,005 milyar atau 9,00%, dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp41,781 milyar atau 28,73%, dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp1,208 milyar atau 0,65%, dan tahun Catatan atas Laporan Keuangan - 200 -


anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2011 mengalami kenaikan Rp191,665 milyar atau 101,73%.


Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2007 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp25,299 milyar atau 19,28%, dari tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2008 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp25,327 milyar atau 16,18%, kemudian tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp11,725 milyar atau 6,45%, kenaikan sebesar Rp37,059 milyar atau 19,14% terjadi dari tahun anggaran 2009 sampai tahun anggaran 2010, dan terakhir terdapat kenaikan sebesar Rp268,446 milyar atau 116,40%. Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp819.401.102.604,00 (102,39%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp800.275.203.401,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 4 dan grafik 6 berikut ini: Tabel 4. Perkembangan Dana Perimbangan T.A. 2006 – 2011

(dalam milyar rupiah)

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TAHUN ANGGARAN 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TARGET 642,103 627,116 700,864 826,763 856,197 800,275

REALISASI 623,078 616,391 728,775 793,362 823,213 819,401



Grafik 6. Perkembangan target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2006 - 2011 (dalam Milyar Rupiah)

1000 Target dan Realisasi

826,763856,197800,275 642,103627,116700,763

500 TARGET

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

REALISASI


Tahun

Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2010, baik sisi target maupun realisasi terjadi penurunan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp3,812 milyar atau 0,46%. Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan sebesar Rp530.297.141.466,96 dapat direalisasikan sebesar Rp521.382.753.456,00 atau 98,32%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: 1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; 2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; 3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; 4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan 5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah. pada Tahun Anggaran 2011 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.988.072.305.657,22 dan direalisasikan sebesar Rp1.635.673.957.311,00 atau 82,27% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp352.398.348.346,22. Berdasarkan tabel 2 di atas tampak bahwa belanja langsung mendapatkan alokasi dana



yang terbesar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 57,98% dari total APBD tahun anggaran 2011. Grafik 7. Perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung


42% 58%

Belanja Langsung

Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masingmasing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Tangerang terhadap pelayanan publik sangat besar, hal ini terlihat dari persentase belanja langsung yang cukup besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp835.317.156.379,19 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp717.932.743.181,00 atau sebesar 85,95%. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:



Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2011 NO

JENIS BELANJA Belanja Pegawai

2.

REALISASI

%

759.022.446.819,19

649.560.943.676,00

85,58

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

3.

Belanja Hibah

45.678.800.000,00

41.061.725.000,00

89,89

4.

Belanja Bantuan Sosial

24.985.186.320,00

22.709.900.000,00

90,89

5.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

988.000.000,00

954.550.461,00

96,61

6.

Belanja Tidak Terduga

4.642.723.240,00

3.645.624.044,00

78,52

835.317.156.379,19

717.932.743.181,00

85,95


1.

TARGET

Jumlah

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program. Pada tahun anggaran 2011, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.152.755.149.278,03 dan terealisir sebesar Rp917.741.214.630,00 atau 79,61%. Dengan perincian sebagai berikut: Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2011 NO

JENIS BELANJA

TARGET

(dalam rupiah)

REALISASI

% 93,39

1.

Belanja Pegawai

300.130.667.516,63

280.290.653.306,00

2.

Belanja Barang dan Jasa

360.232.084.014,51

313.745.346.144,00

87.10

3.

Belanja Modal

492.392.397.746,89

323.705.215.180,00

65,74

1.152.755.149.278,03

917.741.214.630

79,61

Jumlah

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp294.904.799.113,00 dapat direalisasikan sebesar 100,00%, realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp294.904.799.113,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp17.476.820.000,00 (100%) dari alokasi anggaran sebesar Rp17.476.820.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan ini ditujukan untuk penyertaan modal kepada PDAM Tirta Benteng sebesar Rp17.476.820.000,00. Catatan atas Laporan Keuangan - 204 -


Defisit anggaran yang ditargetkan di tahun 2011 sebesar Rp277.427.979.113,00. Dalam realisasinya, belanja lebih kecil dari pendapatan, sehingga terjadi surplus sebesar Rp204.190.649.481,00. Realisasi pendapatan pun dapat melebih target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.839.864.606.792,00 atau 107,55%, sehingga SiLPA Tahun berjalan yang dihasilkan sebesar Rp481.618.628.594,00.

III.2.

FAKTOR PENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA

DAN

PENGHAMBAT


Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2011, yaitu: 1. Bertambahnya Wajib Pajak (WP) baru untuk sebagian jenis pajak yang tidak signifikan; Khusus untuk pajak reklame, terdapat WP yang tidak memperpanjang media reklamenya. 2. Obyek retribusi yang tidak mengalami peningkatan;

3. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami pertambahan sehingga potensi obyek retribusi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal 4. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber daya yang tersedia; 5. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja; 6. Banyak alternatif/usulan program menurut bidang pembangunan yang perlu dilaksanakan; 7. Kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas/Badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; 8. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD telah berjalan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah: 1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;



2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan; 3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pemerintah Propinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan

Pusat,


5. Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.



BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IV.1.

IKHTISAR PROGRAM

REALISASI

PENCAPAIAN

KINERJA


Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran. Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2011, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp753.921.738.188,91 atau 37,92% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 9 program dengan 75 kegiatan. Tabel 7 di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan. Tabel 7. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2011 NO

URUSAN

JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

199

1.900.490.563.644,22

1.557.152.803.884,00

I.

WAJIB

1

Pendidikan

9

753.921.738.188,91

698.138.141.188,00

2

Kesehatan

19

126.255.577.579,94

110.150.265.355,00

3

Pekerjaan Umum

16

143.035.011.194,24

121.685.850.069,00

4

Perumahan

9

28.009.181.842,85

24.888.417.834,00

5

Penataan Ruang

6

58.183.433.773,00

51.801.245.216,00

6

Perencanaan Pembangunan

9

15.632.407.408,00

12.357.747.937,00

7

Perhubungan

10

34.712.280.441,56

27.765.655.126,00

8

Lingkungan Hidup

11

116.568.782.020,32

99.462.271.533,00

9

Pertanahan

2

140.732.689.593,57

29.810.242.960,00

Kependudukan dan Catatan Sipil

4

16.479.942.671,00

14.085.989.845,00

10



NO

URUSAN

JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

Pemberdayaan Perempuan

2

1.567.098.450,00

729.837.625,00

12

Keluarga Berencana

6

1.329.295.250,00

1.205.471.000,00

13

Sosial

9

11.528.528.611,00

9.054.088.175,00

14

Tenaga Kerja

6

11.666.934.252,00

10.395.443.514,00

15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

6

6.076.180.034,00

5.115.063.712,00

16

Penanaman Modal

1

524.505.500,00

304.081.500,00

17

Kebudayaan

7

11.401.312.165,20

5.932.179.508,00

18

Pemuda dan Olahraga

7

11.874.841.100,00

10.874.639.600,00

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

12

30.802.899.366,00

26.881.832.160,00

20

Pemerintahan Umum

18

347.444.307.451,20

268.042.227.911,00

21

Ketahanan Pangan

1

585.722.100,00

523.718.900,00

22

Pemberdayaan Masyarakat Desa

5

7.505.519.261,00

5.944.710.064,00

23

Statistik

6

4.289.722.604,00

3.784.696.081,00

24

Kearsipan

5

3.602.279.360,00

3.036.457.722,00

25

Komunikasi dan Informatika

7

13.130.574.887,43

12.176.454.555,00

26

Perpustakaan

4

3.629.798.539,00

3.006.074.794,00

II.

PILIHAN

24

11.287.032.453,00

10.149.353.922,00

1

Pertanian

11

7.318.683.953,00

6.645.856.112,00

2

Kelautan dan Perikanan

3

406.152.500,00

380.462.881,00

3

Pariwisata

3

1.373.996.000,00

1.150.799.555,00

4

Perdagangan

3

1.425.000.000,00

1.312.784.500,00

5

Perindustrian

4

763.200.000,00

659.450.874,00

6

Transmigrasi

0

0

0

1.911.777.596.097,22

1.567.302.157.806,00


11

Jumlah

223

Catatan : Tidak termasuk Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, gudang farmasi, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.



Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2011.

IV.2.

FAKTOR PENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA

DAN

PENGHAMBAT


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai; 2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali; 3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja. Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain: 1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan; 2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya; 3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan 4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.



BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1.

ENTITAS PELAPORAN

V.2.


Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 adalah Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang tahun Anggaran 2011 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

V.3.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran II dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi adalah: 1. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Tangerang dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pendapatan diakui pada Catatan atas Laporan Keuangan - 210 -


saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.


2. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Tangerang. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. 3. Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). 4. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Tangerang maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu Catatan atas Laporan Keuangan - 211 -


12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya (SKPD dan SKRD).


Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

b. Investasi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi Jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2011 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i)

Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan - 212 -


pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. (ii)

Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.


c. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tangerang maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan pada harga perolehan. Menurut Lampiran VIII tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, seluruh aset tetap yang dikelola oleh Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini sesuai dengan paragraf 64 pada Lampiran VIII tersebut di atas, bahwa pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual. Kapitalisasi aset tetap untuk tahun anggaran 2011 mengacu kepada Lampiran VIII tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi, dimana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.




Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud tersebut diperlakukan sebagai berikut: (1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin. (2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin. Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas diperlakukan sebagai berikut: (1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan. (2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

d. Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain. Catatan atas Laporan Keuangan - 214 -



TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komiten untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota Tangerang yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Tangerang, dan piutang tidak tertagih (macet) juga termasuk dalam kelompok aset Lain-lain. 5. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Tangerang. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena Catatan atas Laporan Keuangan - 215 -



perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki Kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Tangerang pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Tangerang dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kota Tangerang dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah Kota Tangerang merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk hedge bonds menggunakan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terakhir.

c.


Kebijakan Akuntansi telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (past service liability). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah Kota Tangerang di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah Kota Tangerang, sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. Past service liability berupa pensiun dan tunjangan hari tua (THT) diungkapkan dalam Catatan Penting lainnya pada LKPD ini. Kewajiban Kontijensi Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Tangerang, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

6. Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Tangerang, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Kota Tangerang. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. 7. Selisih Kurs Menurut Kebijakan Akuntansi, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Utang Pemerintah Kota Tangerang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadi transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan Catatan atas Laporan Keuangan - 217 -



menggunakan kurs bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. Namun, LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 ini tidak menyajikan selisih kurs atau aset atau kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam neraca.



BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN


Bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan, dimana pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2011. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2011, dan saldo kas serta setara kas pada tanggal 31 Desember 2011.

VI.1.

PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2011 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.710.644.326.544,22 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.839.864.606.792,00 atau 107,55% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2011 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari: Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011

Realisasi 2010 (Rp)

No

Uraian

1

Pendapatan Asli Daerah

380.071.981.676,26

499.080.750.732,00

131,31

230.634.138.004,00

2

Pendapatan Transfer

1.316.572.344.867,96

1.326.783.891.060,00

100,78

1.105.286.707.629,00

3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

14.000.000.000,00

13.999.965.000,00

100,00

2.999.965.000,00

Jumlah

1.710.644 .326.544,22

1.839.864.606.792,00

107,55

1.338.920.810.633,00

Rp.

%



Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh pos Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi diatas 100%. Pendapatan Asli Daerah melampaui target sebesar Rp119.008.769.055,74. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2010, maka realisasi Tahun Anggaran 2011 lebih tinggi 37,41% atau Rp500.943.796.159,00. Grafik 8 Perbandingan Realisasi Pos-pos Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 0,76%


27,13%

Pendapatan Asli Daerah

72,11%

Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Tangerang masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 72,11% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

VI.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2011 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari: No

Uraian

1

Pajak Daerah

2

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011 Rp.

%

Realisasi 2010 (Rp)

328.273.003.231,28

418.009.723.877,92

127,34

159.764.134.972,00

Retribusi Daerah

33.053.454.053,98

39.610.718.193,00

119,84

30.180.376.347,00

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

12.477.626.548,00

12.515.469.587,00

100,30

13.663.131.582,00

4

Lain-lain PAD yang Sah

6.267.897.843,00

28.944.839.074,08

461,81

27.026.495.103,00

380.071.981.676,26

499.080.750.732,00

131,31

230.634.138.004,00

Jumlah



Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa seluruhnya melampaui target penerimaan yang telah ditentukan. Dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2010 maka terjadi peningkatan sebesar Rp268.446.612.728,00 atau 116,40%.

VI.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

No


Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2011 terdiri dari:

Uraian

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011 Rp.

Realisasi 2010 %

(Rp)

1.

Pajak Hotel

18.089.481.839,93

20.025.182.710,00

110,70

14.930.644.869,00

2.

Pajak Restoran

77.886.022.553,10

89.889.646.197,00

115,41

46.755.157.759,00

3.

Pajak Hiburan

3.852.696.132,83

4.422.498.720,00

114,79

2.825.504.440,00

4.

Pajak Reklame

12.442.622.724,90

15.412.753.562,00

123,87

16.240.810.965,00

5.

Pajak Penerangan Jalan Umum

76.065.695.428,95

86.865.125.450,00

114,19

64.588.013.404,00

6.

Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Swasta

17.500.754.920,05

20.040.174.613,00

114,51

14.424.003.535,00

7

Pajak Air Tanah

4.779.717.498,52

4.859.949.888,00

101,68

0,00

8

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

117.656.012.133,00

176.494.392.737,92

150,00

0,00

328.273.003.231,28

418.009.723.877,92

127,34

159.764.134.972,00

Jumlah

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa seluruh pos Pajak melampui target penerimaan yang ditetapkan, dengan pelampauan target tertinggi pada realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 150,00% atau melebihi target sebesar Rp58.838.380.604,92.



Realisasi

Grafik 9 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2010 - TA 2011 (dalam Milyar Rupiah)

TA 2011 TA 2010

200,00 176,49

180,00 160,00 140,00 120,00 100,00

89,89 86,87

80,00 64,59 60,00


46,76 40,00

20,03

20,00

15,41

14,93

4,42

0,00

Pajak Hotel

Pajak Restoran

20,04

16,24

14,42 4,86

2,83

Pajak Hiburan

Pajak Reklame


Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Sw asta

Pajak Air Tanah


Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2011 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2010, kecuali Pajak Reklame yang mengalami penurunan sebesar Rp828.057.403,00 atau 5,09%.

VI.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2011 terdiri dari:

No

Uraian

I.

Retribusi Jasa Umum

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Realisasi 2010

(Rp)

Rp

%

9.958.104.949,98

9.833.092.434,00

98,74

9.212.532.726,00

(Rp)

1.

Pelayanan Kesehatan

5.594.150.858,84

5.855.105.000,00

104,66

4.358.984.510,00

2.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1.500.000.000,00

1.463.245.535,00

97,55

719.978.000,00

3.

Penggantian Biaya Cetak Akte Casip

0,00

182.679.500,00

4.

Pelayanan Pemakaman

122.620.000,00

125.932.000,00

102,70

102.543.500,00

5.

Pengujian Kendaraan Bermotor

1.841.674.680,00

1.957.440.300,00

106,28

1.767.573.500,00

6.

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

149.333.916,60

149.334.183,00

100,00

121.305.241,00

1.708.359.000,00



Anggaran 2011

Realisasi 2011

Realisasi 2010

No

Uraian

7.

Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa lahan utk reklame)

750.325.494,54

97.455.916,00

8.

Ret. Pelayanan Perizinan Kesehatan

00,00

1.900.000,00

II.

Retribusi Jasa Usaha

4.346.669.104,00

3.145.337.420,00

72,36

3.943.285.750,00

9.

Pemakaian Kekayaan Daerah

740.675.332,80

879.018.720,00

118,67

532.553.250,00

10.

Terminal

1.689.094.771,20

988.286.200,00

58,51

1.662.795.000,00

11.

Ret. Parkir Khusus

1.403.565.000,00

770.023.500,00

54,86

1.273.926.500,00

12.

Penyedotan Kakus

323.334.000,00

344.275.000,00

106,47

296.650.000,00

13.

Rumah Potong Hewan

190.000.000,00

163.734.000,00

86,16

177.361.000,00

III.

Retribusi Perijinan Tertentu

18.748.680.000,00

26.632.288.339,00

142,04

17.024.557.871,00

16.000.000.000,00

23.637.304.659,00

147,73

13.065.391.744,00

2.500.000.000,00

2.740.633.680,00

109,62

2.041.017.149,00

248.680.000,00

239.250.000,00

96,20

241.860.000,00

Rp

%


(Rp)

12,98

(Rp) 433.788.975,00

0,00

14.

Ijin Mendirikan Bangunan

15.

Ijin Gangguan

16.

Ijin Trayek

17.

Penggantian Biaya SIUP dan TDP

0,00

5.650.000,00

190.425.000,00

18.

Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

0,00

0,00

167.825.000,00

19.

Ret. Tanda Daftar Perusahaan

0,00

9.450.000,00

362.250.000,00

20.

Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

0,00

0,00

720.122.558,00

21.

Ret. Izin Usaha Kepariwisataan

0,00

0,00

90.499.395,00

22.

Ijin Bongkar Muat Barang

0,00

0,00

24.040.000,00

23.

TDI/IUI/IP

0,00

0,00

52.125.000,00

24.

Gudang

0,00

0,00

69.002.025,00

33.053.454.053,98

39.610.718.193,00

Jumlah

119,84

30.180.376.347,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 23 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2011, hampir seluruhnya memiliki realisasi di atas 100%, kecuali untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 97,55%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa lahan utk reklame) sebesar 12,98%, Retribusi Terminal 58,51%, Retribusi Parkir Khusus sebesar 54,86%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 86,16%, dan Retribusi Izin Trayek sebesar 96,20%. Peningkatan realisasi tertinggi pada Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, yaitu sebesar 147,73,% atau melampaui target sebesar Rp7.637.304.659,00. Selain itu jika dibandingkan dengan realisasi Catatan atas Laporan Keuangan - 223 -


penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2010 terdapat kenaikan sebesar Rp9.430.341.846,00 atau 31,25%.

VI.1.1.3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No


Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk tahun anggaran 2011 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari: Uraian

Realisasi 2011

Anggaran 2011 (Rp)

Rp.

Realisasi 2010 (Rp)

%

1

Pendapatan Deviden dari Bank Jabar

7.131.176.548,00

7.131.176.548,00

100,00

8.052.500.867,00

2

Pendapatan Deviden dari PDAM

5.346.450.000,00

5.342.709.039,00

99.93

5.361.129.715,00

3

Pendapatan Deviden dari PD Pasar

0.00

41.584.000,00

12.477.626.548,00

12.515.469.587,00

Jumlah

249.501.000,00 100,30

13.663.131.582,00

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh dari penerimaan pendapatan deviden yang berasal dari Bank Jabar sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2010, maka terjadi penurunan sebesar Rp1.147.661.995,00 atau sebesar 8,40%.

VI.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun anggaran 2011 pos ini terdiri dari:

No

Uraian

1

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

2 3

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011 Rp.

%

Realisasi 2010 (Rp)

0,00

638.799.000,00

1.945.341.000,00

Penerimaan Jasa Giro

4.189.285.843,00

9.367.927.550,00

223,61

7.178.115.511,00

Penerimaan Bunga Deposito

2.000.000.000,00

14.527.671.283,00

726,38

13.060.890.419,00



No

Realisasi 2011

Anggaran 2011 (Rp)

Uraian

4

Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)

5

Rp.

%

132.265.497,00

Denda atas Keterlambatan Pekerjaan

0,00

1.103.736.552,00

416.856.507,00

6

Pendapatan Denda Pajak

0,00

1.065.294.431,08

1.366.027.233,00

7

Pendapatan Denda Retribusi

0,00

32.525.319,00

42.484.552,00

8

Pendapatan dari Pengembalian

0,00

1.209.782.559,00

101.594.177,00

9

Lain-lain Penerimaan

0,00

866.836.883,00

2.706.266.341,00


78.612.000,00

Jumlah

6.267.897.843,00

28.944.839.074,08

168,25

Realisasi 2010 (Rp)

461,80

208.919.363,00

27.026.495.103,00

Rincian penerimaan di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2011, pos penerimaan bunga deposito memberikan kontribusi realisasi penerimaan terbesar yaitu Rp14.527.671.283,00. Jika dibandingkan dengan realisasi peneriman Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2010, maka penerimaan Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan realisasi yaitu sebesar Rp1.918.343.971,08 (7,10%).

VI.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Propinsi. Untuk Tahun Anggaran 2011 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Kas Daerah terdiri dari: No

Uraian

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011 Rp.

Realisasi 2010 %

(Rp)

1

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

800.275.203.401,00

819.401.102.604,00

102,39

823.213.829.019,00

2

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

237.804.792.800,00

236.396.432.300,00

99,41

74.612.559.600,00

3

Transfer Pemerintah Provinsi

278.492.348.666,96

270.986.356.156,00

97,30

1.316.572.344.867,96

1.326.783.891.060,00

Jumlah

100,78

207.460.319.010,00 1.105.286.707.629,00



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2011 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 100,74% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2010, maka terjadi peningkatan sebesar Rp221.497.183.431,00 atau 20,04%.

VI.1.2.1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No 1.


Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2011 realisasi penerimaan pos ini terdiri dari: Uraian

Dana Bagi Hasil Pajak 1.1 PBB

1.2 BPHTB

1.3 PPh Orang Pribadi 2.

Bagi Hasil SDA

2.1 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan 2.2 Cukai Hasil Tembakau

2.3 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan 2.4 Sumber Daya Alam Kehutanan 2.5 Iuran Eksploitasi (Royalty) 3.

Dana Alokasi Umum

4.

Dana Alokasi Khusus Jumlah

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011

Realisasi 2010 (Rp)

Rp.

%

234.074.012.235,00

252.820.943.640,00

108,01

326.163.761.946,00

161.887.659.934,00

172.811.594.252,00

106.74

161.887.659.934,00

0,00

0,00

72.186.352.301,00

80.009349.388,00

110.83

72.186.352.301,00

527.115.166,00

906.082.964,00

171,89

518.187.073,00

249.099.085,00

261.048.242,00

104,79

225.374.683,00

98.105.400,00

0,00

8.623.700,00

76.567.886,00

887.87

133.334.511,00

171.286.981,00

152.769.247,00

89,18

124.441.600,00

0,00

415.697.589,00

554.055.976.000,00

554.055.976.000,00

100,00

488.979.280.000,00

11.618.100.000,00

11.618.100.000,00

100,00

7.552.600.000,00

800.275.203.401,00

819.401.102.604,00

102,39

823.213.829.019,00

92.089.749.711,00

0,00

35.036.279,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 102,39% dimana sebagian besar pos penerimaan memiliki Catatan atas Laporan Keuangan - 226 -


realisasi di atas 100%, dan hanya penerimaan yang berasal dari Sumber Daya Alam Kehutanan yang memiliki realisasi di bawah 100,00% yaitu 89,18%.

VI.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pos Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari:

Uraian

Realisasi 2011

Anggaran 2011 (Rp)


No 1

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

2

Dana BOS

3

Rp.

%

Realisasi 2010 (Rp)

99.630.706.800,00

99.630.706.800,00

100,00

73.712.559.600,00

106.504.124.000,00

106.504.125.000,00

100,00

0,00

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

0,00

0,00

0,00

3

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana

2.816.723.000,00

1.408.361.500,00

50,00

4

Dana Insentif Daerah

28.853.239.000,00

28.853.239.000,00

100,00

0,00

237.804.792.800,00

236.396.432.300,00

99,40

74.612.559.600,00

Jumlah

450.000.000,00

450.000.000,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pada Tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2010, yaitu sebesar Rp161.783.872.700,00 atau 216,83%. Peningkatan yang signifikan ini terutama berasal dari adanya penerimaan Dana BOS sebesar Rp106.504.125.000,00 (100,00%).

VI.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi Pos Transfer Pemerintah Provinsi merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2011 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:



No 1.

PKB

2.

Realisasi 2011

Anggaran 2011

Uraian

(Rp)

Realisasi 2010

Rp.

(Rp)

%

74.058.495.548,00

74.058.495.548,00

100,00

57.805.974.387,00

BBNKB

129.783.156.639,00

118.386.779.220,00

91.21

80.210.753.928,00

3.

PBBKB

72.215.293.526,00

75.585.670.478,00

104.66

62.626.533.181,00

4.

Pajak ABT

0,00

520.007.956,00

5.

Pajak Pengambilan Air Permukaan

2.435.402.953,96

2.435.402.954,00

100,00

3.091.690.446,00

278.492.348.666,96

270.986.356.156,00

97,30

207.460.319.010,00

Jumlah

3.725.367.068,00


Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan untuk pos ini tidak mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp278.492.348.666,96, dimana pos yang tidak mencapai target adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 91,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2010, maka terjadi peningkatan sebesar Rp63.526.037.146,00 atau 30,62%.

VI.1.3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2011 seluruhnya berasal dari pendapatan hibah dari Pemerintah Propinsi Banten dan Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No

Uraian

1.

Pendapatan Hibah

2. 3.

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011 Rp.

Realisasi 2010 % 100,00

(Rp)

14.000.000.000,00

13.999.965.000,00

Pendapatan Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

0,00

Pendapatan Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah

14.000.000.000,00

13.999.965.000,00

100,00

2.999.965.000,00

2.999.965.000,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2011 seluruhnya terdiri dari pendapatan hibah, yang berasal dari hibah Propinsi Banten sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.999.965.000,00. Catatan atas Laporan Keuangan - 228 -


VI.2.

BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2011 pos Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1.988.072.305.657,22 dan direalisasikan sebesar Rp1.635.673.957.311,00 atau 82,27% sehingga terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp352.398.348.346,22. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut: Realisasi 2011

Anggaran 2011


No

Uraian

1.

Belanja Operasi

2.

Belanja Modal

3.

Belanja Tak Terduga

4.

Transfer

Jumlah

(Rp)

Realisasi 2010

Rp.

(Rp)

%

1.491.037.184.670,33

1.308.323.118.087,00

87,75

1.082.159.884.283,00

492.392.397.746,89

323.705.215.180,00

65,74

313.453.111.408,00

4.642.723.240,00

3.645.624.044,00

78,52

120.840.800,00

0,00

0,00

1.988.072.305.657,22

1.635.673.957.311,00

0,00 82,27

1.395.733.836.491,00

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp352.398.348.346,22 atau 17,73%.

VI.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No

Uraian

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

3.

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011 Rp.

Realisasi 2010 %

(Rp)

1.059.153.114.335,82

929.851.596.482,00

87,79

822.923.326.701,00

360.232.084.014,51

313.745.346.144,00

87,10

228.843.052.471,00

Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Hibah

45.678.800.000,00

41.061.725.000,00

89,89

11.522.829.650,00



No

Uraian

6.

Bantuan Sosial

7.

Bantuan Keuangan Jumlah

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011 Rp.

Realisasi 2010 %

(Rp)

24.985.186.320,00

22.709.900.000,00

90,89

17.916.125.000,00

988.000.000,00

954.550.461,00

96,61

954.550.461,00

1.491.037.184.670,33

1.308.323.118.087,00

87,75

1.082.159.884.283,00


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2011 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp1.308.323.118.087,00 (87,75%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.491.037.184.670,33 dengan sisa anggaran sebesar Rp182.714.066.583,33. Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.082.159.884.283,00 maka terjadi peningkatan realisasi pengeluaran sebesar Rp226.163.233.804,00 (20,90%). Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2011: 1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp929.851.596.482,00 (87,79%) dengan sisa anggaran sebesar Rp129.301.517.853,82 (13,91%), realisasi ini terutama di gunakan untuk : a. Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp649.560.943.176,00, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp280.290.653.306,00, diantaranya dalam bentuk honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli. Termasuk dalam realisasi belanja pegawai ini adalah untuk, pembayaran insentif guru sebesar Rp97.154.635.325,00 dan belanja pegawai dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp14.270.207.889,00. 2. Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2011 direalisasikan sebesar Rp313.745.346.144,00 atau 87,10% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp46.486.737.870,51. Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan Catatan atas Laporan Keuangan - 230 -


bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD. Belanja Barang ini terdiri dari:


a. Belanja Barang dan Jasa, guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp265.938.410.406,00 dan direalisasikan sebesar Rp238.588.507.828,53 (89,72%). Realisasi belanja ini diantaranya menghasilkan barang inventaris sebesar Rp15.609.970.651,38 yang merupakan barang-barang yang tidak habis pakai namun memiliki nilai kapitalisasi per satuan barang dibawah batasan minimum kapitalisasi aset tetap. b. Belanja Pemeliharaan, belanja ini lebih diutamakan untuk mempertahankan kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan awal. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp43.998.568.969,64 dan direalisasikan sebesar Rp36.196.706.100,00 (82,27%). Belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional dan jabatan, pemeliharaan rutin bangunan kantor, pemeliharaan rutin gedung sekolah, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, dan pemeliharaan rutin saluran drainase. c. Belanja Perjalanan Dinas, belanja ini ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas baik dalam maupun ke luar daerah. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp50.295.104.638,76 dan direalisasikan sebesar Rp38.960.132.215,47 (77,46%). 3. Pos Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan sebesar Rp45.678.800.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp41.061.725.000,00 atau 89,89%. Rincian realisasi pos belanja ini adalah sebagai berikut: No.

Badan/Lembaga/Organisasi Penerima Hibah

Realisasi (Rp)

1.

APEKSI

50.000.000,00

2.

PKK

600.000.000,00

3.

Dharma Wanita

150.000.000,00

4.

Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

125.000.000,00

5.

Forum Komunikasi Ustadzah

100.000.000,00

6.

P2TP2A

100.000.000,00

7.

Dewan Masjid Indonesia

300.000.000,00

8.

KONI

9.

PMI

6.000.000.000,00 300.000.000,00



No.

Badan/Lembaga/Organisasi Penerima Hibah

Realisasi (Rp)

10.

BKPRMI

150.000.000,00

11.

KNPI

300.000.000,00

12.

PPI

100.000.000,00

13.

PRAMUKA

250.000.000,00

14.

KORSIK

15.

PPIH

400.000.000,00

16.

LPTQ

400.000.000,00

17.

PPMI

75.000.000,00

18.

MUI

750.000.000,00


75.000.000,00

19.

BKMT Kota Tangerang

20.

Dewan Kesenian Tangerang

21.

FKTS Kota Tangerang

22.

FKUB

50.000.000,00

23.

Yayasan Anak Langit

40.000.000,00

24.

Sekolah Swasta (BOS)

J umla h

170.000.000,00 50.000.000,00 500.000.000,00

30.026.725.000,00 41.061.725.000,00

4. Pos Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan sebesar Rp24.985.186.320,00 dan direalisasikan sebesar Rp22.709.900.000,00 atau 90,89%. Realisasi pos belanja ini diperuntukan bagi pemberian bantuan sosial keagamaan sebesar Rp13.514.400.000,00; bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp463.500.000,00; Bantuan Posyandu sebesar Rp6.132.000.000,00; dan Bantuan PNPM sebesar Rp2.600.000.000,00. 5. Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan sebesar Rp988.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp954.550.461,00 atau 96,61%. Realisasi pos belanja ini diperuntukan seluruhnya bagi pemberian bantuan kepada partai politik.

VI.2.2. Belanja Modal Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Tangerang adalah pada Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:



No

Uraian Belanja Tanah

2.

Belanja Peralatan dan Mesin

3.

(Rp)

Realisasi 2011 Rp.

Realisasi 2010 %

(Rp)

140.289.665.593,57

29.793.306.010,00

21,24

65.655.552.847,00

87.630.038.205,64

73.348.704.433,00

83,70

57.268.523.762,00

Belanja Gedung dan Bangunan

147.394.258.124,00

121.157.002.423,00

82,20

119.639.593.798,00

4.

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

109.279.834.170,00

92.809.077.975,00

84,93

66.170.660.460,00

5.

Belanja Aset Tetap Lainnya

7.798.601.653,68

6.597.124.339,00

84,56

4.718.780.541,00

65,74

313.453.111.408,00


1.

Anggaran 2011

Jumlah

492.392.397.746,89

323.705.215.180,00

Pada Tahun Anggaran 2011 ini Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp492.392.397.746,89 dan direalisasikan sebesar Rp323.705.215.180,00 atau 65,74%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp313.453.111.408,00 maka secara keseluruhan dapat dilihat terjadi kenaikan sebesar Rp10.252.103.772,00 (3,27%). Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama tahun anggaran 2011, termasuk dalam realisasi ini diantaranya adalah pelaksanaan: 1. Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebesar Rp29.627.021.710,00; 2. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SD dan SMP sebesar Rp28.476.687.055,00; 3. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp67.290.699.600,00; 4. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp.35.657.269.713,00; 5. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp13.134.460.450,00; dan 6. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong sebesar Rp4.424.643.250,00. Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masingmasing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2011.



Grafik 10 Realisasi Belanja Modal TA 2011

2,04%

9,20%

28,67%


22,66%

37,43%

Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011, hal ini di sebabkan karena: 1. Tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan di kelompokkan dalam barang inventaris. 2. Terdapat komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya. Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp323.705.215.180,00 hanya sebesar Rp294.392.801.310,33 yang masuk menghasilkan aset tetap dengan rincian Tanah sebesar Rp29.392.284.010,00; Peralatan dan Mesin Rp59.875.560.833,44; Bangunan dan Gedung Rp109.163.127.498,09; Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp89.474.134.299,01; dan Aset Tetap Lainnya Rp6.487.694.669,79. Sisanya merupakan Belanja Pegawai Rp205.346.419,97, Belanja Barang Rp29.008.314.226,56; dan menjadi aset lainnya berupa software sebesar Rp98.753.223,14. Distribusi realisasi Belanja Modal secara lengkap adalah sebagai berikut:



REALISASI (Rp) 205.346.419,97 29.008.314.226,56 29.392.284.010,00 59.875.560.833,44 109.163.127.498,09 89.474.134.299,01 6.487.694.669,79 98.753.223,14 323.705.215.180,00


URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Tanah Peralatan Dan Mesin Bangunan Dan Gedung Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya TOTAL



Matrik Rekap Belanja Modal DISTRIBUSI REALISASI PENAMBAHAN ASET TETAP, ASET LAINNYA, DAN BIAYA (EX PENSES ) BIAYA PEGAWAI

BELANJA MODAL TANAH

0,00

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA JUMLAH


REALSIASI BELANJA MODAL

BIAYA BARANG

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

BANGUNAN DAN GEDUNG

JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

TOTAL

ASET LAINNYA

401.022.000,00

29.392.284.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.793.306.010,00

76.610.751,86

13.196.993.260,16

0,00

59.626.652.225,33

0,00

0,00

349.694.972,51

98.753.223,14

73.348.704.433,00

127.934.136,10

7.375.285.426,09

0,00

81.199.643,71

108.764.861.498,09

4.807.721.719,01

0,00

0,00

121.157.002.423,00

0,00

7.656.709.395,00

0,00

87.690.000,00

398.266.000,00

84.666.412.580,00

0,00

0,00

92.809.077.975,00

801.532,01

378.304.145,31

0,00

80.018.964,40

0,00

0,00

6.137.999.697,28

0,00

6.597.124.339,00

29.008.314.226,56

29.392.284.010,00

59.875.560.833,44

109.163.127.498,09

89.474.134.299,01

6.487.694.669,79

98.753.223,14

323.705.215.180,00

205.346.419,97

Matrik tersebut mengambarkan distribusi realisasi belanja modal terhadap penambahan aset tetap dan aset lainnya di kegiatan Tahun Anggaran 2011. untuk penambahan aset tetap berasal dari realisasi belanja modal sebesar Rp294.392.801.310,33 dan aset lainnya sebesar Rp98.753.223,14. Untuk realisasi belanja modal yang tidak menambah nilai aset tetap dan aset lainnya adalah sebesar Rp29.213.660.646,53 yang



merupakan biaya (expenses) dalam bentuk pengeluaran untuk pegawai sebesar Rp205.346.419,97 dan pengeluaran dalam bentuk barang sebesar Rp29.008.314.226,56. VI.2.3

Belanja Tak Terduga

No

1.


Pos belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang. Pada Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp4.642.723.240,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.645.624.044,00 (78,52%).

Uraian

Belanja Tak Terduga

Jumlah

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011 Rp.

%

Realisasi 2010 (Rp)

4.642.723.240,00

3.645.624.044,00

78,52

120.840.800,00

4.642.723.240,00

3.645.624.044,00

78,52

120.840.800,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2011 seluruhnya merupakan pengembalian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diterima pada Tahun Anggaran 2010 yang terdiri dari pengembalian kelebihan Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp2.479.873.540,00 dan pengembalian kelebihan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.165.750.504,00.

VI.2.4. Transfer Pos Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Tangerang ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Tangerang tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran Transfer.

VI.3.

SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kota Tangerang mengalami defisit anggaran sebesar Rp277.427.979.113,00, namun dalam realisasinya terjadi surplus anggaran sebesar Catatan atas Laporan Keuangan - 237 -


Rp204.190.649.481,00. Surplus anggaran yang terjadi sebabkan oleh realisasi penerimaan daerah melebihi target yang ditetapkan dan realisasi belanja daerah lebih rendah dari pada alokasi anggaran. No 1

(Rp)

Surplus/Defisit Jumlah

Rp.

Realisasi 2010 %

(Rp)

(277.427.979.113,00)

204.190.649.481,00

(73,60)

(56.813.025.858,00)

(277.427.979.113,00)

204.190.649.481,00

(73,60)

(56.813.025.858,00)

PEMBIAYAAN


VI.4.

Realisasi 2011

Anggaran 2011

Uraian

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Tangerang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Pos Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2011 terdiri dari: No

Uraian

1.

Penggunaan SILPA

2.

Anggaran 2011 (Rp)

Realisasi 2011 Rp.

Realisasi 2010 %

294.904.799.113,00

294.904.799.113,00

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0,00

0,00

0,00

0,00

294.904.799.113,00

294.904.799.113,00

Jumlah

100,00

(Rp)

100,00

366.717.824.971,00

366.717.824.971,00

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2011 seluruhnya berasal dari penggunaan



SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp294.904.799.113,00

VI.4.2. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Kota Tangerang untuk tahun anggaran Tahun Angaran 2011 terdiri dari: Anggaran 2011

Uraian

Realisasi 2011


No

(Rp)

Rp.

1.

Pembentukan Dana Cadangan

0.00

0.00

2.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

17.476.820.000,00

17.476.820.000,00

3.

Pembayaran Pokok Pinjaman

0,00

0,00

17.476.820.000,00

17.476.820.000,00

Jumlah

Realisasi 2010 (Rp)

% 0,00 100,00

0.00 15.000.000.000,00

0,00 100,00

0,00 15.000.000.000,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17.476.820.000,00 direalisasikan sebesar Rp17.476.820.000,00 atau sebesar 100%. Adapun pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Tahun Anggaran 2011 direalisasikan kepada PDAM Tirta Benteng seluruhnya.

VI.4.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pos Sisa Lebih Pembiayaan Angaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Angaran 2011. No

Uraian

Anggaran 2011 (Rp)

1.

SILPA Jumlah

Realisasi 2011 Rp.

Realisasi 2010 %

(Rp)

0,00

481.618.628.594,00

100,00

294.904.799.113,00

0,00

481.618.628.594,00

100,00

294.904.799.113,00

SILPA untuk Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp481.618.628.594,00 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2010 sebesar



Rp294.904.799.113,00 maka terjadi Rp186.713.829.481,00 atau 63,31%.

VI.5.

kenaikan

realisasi

sebesar

ASET

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kota Tangerang. Aset terbagi dalam:

1. 2. 3. 4.

Uraian

31 Desember 2011

31 Desember 2010

(Rp)

(Rp)

Aset Lancar

532.474.799.591,07

348.234.388.950,22

Investasi Jangka Panjang

107.234.219.381,55

91.288.380.404,73

4.191.990.236.437,26

3.913.414.185.173,39

24.371.961.581,77

27.614.943.983,98

4.856.071.216.991,65

4.380.551.898.512,32


No

Aset Tetap

Aset Lainnya

Jumlah

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebesar Rp475.519.318.479,33 atau 10,86%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 86,32% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Tangerang.

Grafik 11 Komposisi Aset Pemerintah Kota Tangerang TA 2011

0,50%

10,97%

2,21%

Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap

86,32%

Aset Lainnya



VI.5.1. Aset Lancar Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari: No

31 Desember 2011 (Rp)

Uraian Kas di Kas Daerah

481.617.759.844,00

294.904.799.113,00

2.

Kas di Bendahara Penerimaan

1.505.000,00

0,00

3.

Kas di Bendahara Pengeluaran

19.090.794,64

65.852.534,00

4.

Piutang Pajak

2.672.803.728,00

5.032.587.377,00

5.

Piutang Retribusi

7.510.859.976,00

322.180.571,00

6.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi

470.350.303,33

273.485.826,33

7.

Piutang Lainnya

22.262.681.178,75

28.361.642.716,70

8.

Persediaan

17.919.748.766,35

19.273.840.812,19

532.474.799.591,07

348.234.388.950,22


1.

31 Desember 2010 (Rp)

Jumlah

Berdasarkan tabel rincian aset lancar di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan pada posisi Aset Lancar tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp184.240.410.640,85 atau 52,91%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp186.712.960.731,00 atau 63,31%.

VI.5.1.1 Kas di Kas Daerah Pos Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro, dengan rincian: Uraian - Kas di Bendahara Umum Daerah Jumlah

31 Desem ber 2011 (R p)


481.617.759.844,00

294.904.799.113,00

481.617.759.844,00

294.904.799.113,00

Pada Tahun Anggaran, jumlah kas yang berada di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2011 merupakan saldo rekening giro Kas Daerah dengan nomor rekening 0120030203017. Catatan atas Laporan Keuangan - 241 -


Berdasarkan hasil rekonsiliasi Buku Kas Umum (BKU) BUD dengan rekening kas daerah di bank bjb pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat perbedaan antara saldo kas menurut BKU BUD dengan laporan bank sebesar Rp63.236.000. Dengan rincian sebagai berikut: Uraian

31 Desem ber 2011

- Saldo BKU

481.617.759.844,00

- Saldo Laporan Bank

481.680.995.844,00 (63.236.000,00)


Selisih Lebih (Kurang)

Perbedaan ini merupakan nilai bilyet giro No HAA 02 158340 untuk CV Benteng Putra yang dicairkan pada tanggal 02 Januari 2012. Dalam rangka pengelolaan kas, selama TA 2011 Pemerintah Kota Tangerang mendepositokan dana kas daerah sebesar Rp280.000.000.000,00 dengan jangka waktu satu bulan. Deposito tersebut terbagi atas 28 (dua puluh delapan) sertifikat masing-masing senilai Rp10.000.000.000,00, yang seluruhnya ditempatkan di bank bjb. Bunga deposito atas transaksi tersebut sebesar Rp14.527.671.283,00, diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah (Penerimaan Bunga Deposito). Deposito ini pada tanggal 31 Desember 2011 seluruhnya telah dicairkan dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

VI.5.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Uraian - Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah



1.505.000,00

0,00

1.505.000,00

0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.505.000,00 seluruhnya berasal dari kas penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Rumah Susun yang diterima oleh Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Desember 2011 dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Catatan atas Laporan Keuangan - 242 -


VI.5.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung sisa kas belanja, kas pajak Pemerintah Pusat yang dipungut, dan saldo kas yang berasal dari jasa giro atas rekening koran Bendahara Pengeluaran yang masih berada di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Uraian

31 Desember 2010 (R p)

868.750,00 17.199.952,64 1.022.092,00

65.852.534,00

19.090.794,64

65.852.534,00


Kas Belanja Kas Pajak Pemerintah Pusat Kas Jasa Giro


Jumlah

0,00 0,00

a. Saldo kas belanja sebesar Rp868.750 berasal dari sisa kas belanja yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember oleh Bendahara Dinas Tata Kota sebesar Rp900,00; Bendahara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp100,00; dan Bendahara Kecamatan Benda sebesar Rp867.750,00. b. Saldo kas pajak Pemerintah Pusat seluruhnya berasal dari saldo kas pajak Bendahara Pengeluaran Kecamatan Benda yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember c. Saldo kas Jasa Giro sebesar Rp1.022.092,00 ini di dipindahbukukan oleh bank bjb pada Tanggal 31 Desember 2011 pukul 00.00 WIB ke rekening Dinas Informasi dan Komunikasi sebesar Rp200.767,00; Kantor Arsip Daerah sebesar Rp6.236,00; dan Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan sebesar Rp815.089,00.

VI.5.1.4. Piutang Pajak Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan, termasuk dalam pos ini adalah piutang pajak daerah yang berumur lebih dari 12 (dua belas) bulan tapi belum dikategorikan sebagai piutang pajak daerah yang kedaluwarsa. Piutang Pajak Pemerintah Kota Tangerang dapat dirinci sebagai berikut:



Uraian

-



18.170.000,00

2.576.104.515,00

Pajak Restoran

365.479.987,00

239.354.004,00

Pajak Hiburan

73.266.763,00

106.098.738,00

Pajak Penyelenggaraan Parkir Swasta

60.161.500,00

334.251.000,00

2.017.198.614,00

1.774.460.098,00

846.958,00

2.319.022,00

109.247.406,00

0,00

Pajak Hotel

Pajak Reklame Pajak PJU Non PLN Pajak Air Bawah Tanah BPHTB

28.432.500,00

0,00

2.672.803.728,00

5.032.587.377,00


Jumlah

VI.5.1.5. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan pos untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan tapi belum dikategorikan sebagai piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari: Uraian

-

Retribusi Izin Limbah Cair Retribusi PKD-Sewa Lahan Retribusi IUJK Retribusi SIUP/TDP dan IG Retribusi IPPT/IMB Retribusi HO (UUG)/Ijin Gangguan Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jumlah



5.011.197,00 104.619.096,00 0,00 0,00 7.264.488.420,00 124.706.263,00 1.300.000,00 10.735.000,00

5.011.197,00 150.172.146,00 6.100.000,00 20.966.950,00 136.730.278,00 0,00 3.200.000,00 0,00

7.510.859.976,00

322.180.571,00

VI.5.1.6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan bagian tagihan yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Ganti Rugi para pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2011. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:



Uraian -

Tuntutan Ganti Rugi Jumlah



470.350.303,33

273.485.826,33

470.350.303,33

273.485.826,33

VI.5.1.7. Piutang Lainnya


Piutang Lainnya merupakan pos untuk menampung piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, dan Piutang Retribusi. Pos Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari Piutang Denda Pajak dan Retribusi Daerah. Rincian pos Piutang Lainnya adalah sebagai berikut: Uraian

1. 2. 3.

Piutang Pihak Ketiga Piutang Denda Pajak dan Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil

a. b. c. d. e.

PBBKB PKB BBNKB ABT AP

Jumlah



1.798.961.037,00

0,00

1.336.709.183,00

1.305.156.965,00

10.458.248.467,37 3.921.670.477,35 4.447.673.013,00 299.419.001,03

8.754.990.911,90 5.135.145.548,02 12.255.407.382,00 520.007.955,82 390.933.953,96

22.262.681.178,75

28.361.642.716,70

a. Saldo Piutang Pihak ketiga terdiri dari: 1). Piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.631.622.237,00 akibat rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2). Piutang kesalahan transfer bank, dimana pada tanggal 20 dan 22 Desember telah terjadi kesalahan penginputan SSPD BPHTB oleh banj bjb sebesar Rp167.338.800,00. Atas kesalahan transfer tersebut pihak bank telah melakukan pemindahbukuan pada tanggal 02 Januari 2012. b. Saldo Piutang Denda Pajak dan Retribusi sebesar Rp1.336.709.183,00 berasal dari denda pajak reklame, denda pajak PJU Non PLN, denda pajak restoran, denda pajak hotel, denda pajak parkir, denda pajak hiburan, dan denda retribusi sewa lahan yang dikenakan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi sampai dengan 31 Desember 2011. Catatan atas Laporan Keuangan - 245 -


c. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil merupakan piutang dana bagi hasil


pajak daerah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp19.127.010.958,75 berasal dari sisa dana bagi hasil untuk tahun 2011 dan pelampauan target bagi hasil yang sampai tanggal 31 Desember 2011 belum disetorkan kepada Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 991/Kep.69Huk/2012 tentang Target Penerimaan dan Mekanisme Pendistribusian Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012, Sisa Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Pelampauan Target Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten tanggal 13 Pebruari 2012.

VI.5.1.8. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2011 terdiri dari Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan blanko KTP/KK dan barang berupa bangunan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat di tahun 2012. Uraian

- Supplies - Untuk dihibahkan Jumlah



12.374.875.984,70 5.544.872.781,65

13.939.182.664,79 5.334.658.147,40

17.919.748.766,35

19.273.840.812,19

a. Supplies. Saldo persediaan ini merupakan hasil opname yang dilakukan

oleh Inspektorat Kota Tangerang pada akhir tahun 2011 pada 41 (empat puluh satu) SKPD dengan berdasarkan Laporan Kompilasi Hasil Pemeriksaan/Opname kas, Persediaan, Piutang dan Utang Akhir Tahun Anggaran 2011 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang No. 700/09-IRBAN.IV/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 dan hasil penghitungan oleh Dinas Kesehatan. Saldo persediaan ini meliputi persediaan Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan blanko KTP/KK. Saldo persediaan pada Dinas Kesehatan termasuk di dalamnya persediaan obat pada puskesmas dan Balai Kesehatan. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan - 246 -


NO

NAMA SKPD

NILAI PERSEDIAAN

1.

Dinas Pendidikan

2.306.550,00

2.

Dinas Kesehatan

8.026.869.535,79

3.

Dinas Pekerjaan Umum

362.380.775,00

4.

Dinas Pemadam Kebakaran

108.697.870,00

5.

Dinas Tata Kota

6.

Badan Perencanaan Daerah

7.

Dinas Perhubungan

8.

BPLH

9.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

10.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

11.

Dinas Sosial

12.

Dinas Ketenagakerjaan

13.

Dinas Perindagkop

14.

BPPT

15.

Dinas Olah Raga, Pariwisata & Keb.

16.

Kantor Kesbanglinmas

17.

Sat Pol PP

1.069.490,00 63.984.640,00 410.836.300,00 2.889.435,00 1.600.301.695,00 847.329.617,00


3.660.260,00 12.358.760,00 4.425.375,00 112.449.900,00 3.701.260,00 615.900,00 236.700,00 49.701.770,00

18.

Sekretariat Daerah dan KDH

19.

Sekreatriat DPRD

20.

DPKAD

21.

BKPP

18.306.333,00

22.

Inspektorat

10.882.400,00

23.

Kecamatan Tangerang

4.415.000,00

24.

Kecamatan Jatiuwung

439.600,00

25.

Kecamatan Batuceper

651.000,00

26.

Kecamatan Benda

8.783.975,00 434.421.797,91

2.206.480,00 13.184.600,00

27.

Kecamatan Cipondoh

28.

Kecamatan Ciledug

29.

Kecamatan Karawaci

30.

Kecamatan Periuk

1.744.500,00

31.

Kecamatan Cibodas

8.273.175,00

32.

Kecamatan Neglasari

3.562.100,00

33.

Kecamatan Pinang

34.

Kecamatan Karang Tengah

1.673.000,00

35.

Kecamatan Larangan

2.438.350,00

36.

BPMKB

1.191.275,00

37.

Kantor Litbang dan Statistik

1.463.550,00

38.

Kantor Arsip Daerah

2.148.650,00

39.

Dinas Informasi dan Komunikasi

1.855.500,00

40.

Kantor Perpustakaan Daerah

8 41.

Dinas Pertanian JUMLAH PERSEDIAAN

1.887.300,00 51.317.550,00

458.000,00

744.000,00 189.012.016,00 12.374.875.984,70



b. Barang berupa bangunan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2012 berupa sarana air bersih/minum, MCK Komunal, dan sumur resapan dan biopori, dengan rincian sebagai berikut: Nilai (R p)

Uraian - Sarana air bersih/minum - MCK Komunal - Sumur resapan dan biopori

5.544.872.781,65


Jumlah

1.275.338.000,00 193.744.781,65 4.075.790.000,00

VI.5.2. Investasi Jangka Panjang

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah Kota Tangerang memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada : Uraian



- Bank Jabar

29.875.848.500,00

29.875.848.500,00

- PDAM Tirta Benteng

47.290.619.327,55

31.567.351.639,73

- PD Pasar

30.067.751.554,00

29.845.180.265,00

Jumlah

107.234.219.381,55

91.288.380.404,73

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2011. a.

Jumlah Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten adalah sebesar Rp29.875.848.500,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten Nomor A:/II-06/106468914 tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp26.617.228.500 (terdiri dari 106.468.914 lembar) dan Nomor A: II-06/13034480 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.258.620.000,00 (terdiri dari 13.034.480 lembar). Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Tangerang terhadap Bank Jabar yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Jabar dicatat dengan menggunakan metode biaya.

b. Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp50.047.015.554,00 yang terdiri dari penyertaan modal tunai sebesar Rp44.476.820.000,00 dan penyertaan modal Catatan atas Laporan Keuangan - 248 -


dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, bangunan, dan alat angkutan) sebesar Rp5.570.195.554,00. Nilai ini telah sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam Neraca PDAM Tirta Benteng per 31 Desember 2011 (unaudited), dan telah sesuai dengan bukti penyertaan modal yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Benteng berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang.


Adanya penambahan penyertaan modal pada tahun 2010 sebesar Rp17.476.820.000,00 menyebabkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta Benteng sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 menjadi 55,86%. Peningkatan persentase kepemilikan ini menyebabkan pencatatan atas penyertaan modal kepada PDAM Tirta Benteng menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mengakui bagian laba ditahan dan/atau rugi yang dimiliki oleh PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dalam nilai penyertaan modal sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebesar 55,86%. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Benteng tahun 2011 (unaudited), diketahui bahwa terdapat Laba Bersih Setelah Pajak sebesar Rp4.629.830.537,58. Berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas nilai penyertaan modal pemerintah Kota Tangerang menjadi: Uraian

31 Desember 2011

Bagian Laba Berjalan Bagian Laba yang Disetorkan 31 Desember 2011

c.

Nilai P enyertaan (R p) 50.047.015.554,00 2.586.312.812,55 (5.342.709.039,00) 47.290.619.327,55

Penyertaan Modal pada PD Pasar didasarkan pada Gabungan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dimana modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp34.820.181.011,00 terdiri dari setoran modal tunai sebesar Rp415.000.000,00 dan aset tetap berupa tanah senilai Rp28.490.250.000,00 dan Bangunan senilai Rp5.914.931.011,00. Catatan atas Laporan Keuangan - 249 -


Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PD Pasar Kota Tangerang yang lebih dari 50%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PD Pasar Kota Tangerang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mengakui bagian laba ditahan dan/atau rugi yang dimiliki oleh PD Pasar Kota Tangerang dalam nilai penyertaan modal sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebesar 100%. Rincian penyertaan kepada PD Pasar Kota Tangerang sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut:


Nilai Nom inal (R p)

Jenis P enyertaan M odal

Uang Tunai Tanah Bangunan

415.000.000,00 28.490.250.000,00 5.914.931.011,00

Jumlah

34.820.181.011,00

Berdasarkan Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun Buku 2011 (audited), diketahui bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat Akumulasi Rugi Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.752.429.457,00 yang menyebabkan penurunan Modal PD Pasar. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PD Pasar adalah sebagai berikut: Nilai P enyertaan (R p)

Uraian

31 Desember 2011 Akumulasi Rugi 31 Desember 2011

34.820.181.011,00 (4.752.429.457,00) 30.067.751.554,00

Selain itu, terdapat 4 (empat) pasar lainnya senilai Rp31.903.714.990,94 yang dikelola oleh PD Pasar berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan PD Pasar, yaitu: Nilai Tanah (R p)

Nilai Bangunan (R p)

Jum lah (R p)

No

Nam a P asar

1

Pasar Lembang Ciledug

2

Pasar Cikokol

3

Pasar Jatiuwung

4

Pasar Gerendeng

1.697.400.000,00

7.946.509.851,84

9.643.909.851,84

Jumlah

22.893.000.000,00

9.010.714.990,94

31.903.714.990,94

2.545.600.000,00

1.015.151.508,00

3.560.751.508,00

18.000.000.000,00

33.173.310,98

18.033.173.310,98

650.000.000,00

15.880.320,12

665.880.320,12



VI.5.3. Aset Tetap Jumlah pada pos aset tetap sebesar Rp4.191.990.236.437,26 merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember 2011, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama tahun anggaran 2011 sebagai berikut: JENIS ASET

Tanah

NILAI AKTIVA (Rp.000.000) MUTASI PENAMBAHAN 29.392,28

PENGURANGAN 1.047,18

KOREKSI TAMBAH 494.132,22


1.110.052,80

Peralatan dan Mesin

339.334,25

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

915.701,73

1.522.512,98

18.591,44

Konstruksi dalam Pengerjaan JUMLAH

SALDO 31 DESEMBER 2010

7.220,98

3.913.414,18

KOREKSI KURANG

SALDO 31 DESEMBER 2011

494.132,22

1.138.397,90

60.003,05

1.058,95

1.984,22

1.984,22

398.278,35

92.218,83

11.893,57

173.468,55

170.842,82

998.652,71

86.161,79

1.960,01

4.595,25

0,00

1.611.310,02

6.489,54

56,99

0,00

0,00

25.023,98

20.327,26

0,00

0,00

7.220,98

20.327,27

294.592,78

16.016,73

674.180,24

674.180,24

4.191.990,24

Pada Tahun Anggaran 2003 Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Tangerang melakukan inventarisasi dan penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga (appraisal), sehingga untuk pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Juli 2003 merupakan hasil penilaian pihak ketiga (appraisal) sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Juli 2003 dicatat sebesar nilai perolehan. Nilai aset tetap yang tercantum dalam Neraca tidak memperhitungkan penyusutan, dan kerusakan. Mutasi aset tetap selama tahun 2011 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010, (2) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, dan karena perpindahan (reclass) antar SKPD dan antar jenis, dan (3) koreksi atas pencatatan aset tetap sebelumnya. a. Tanah: a. Mutasi Tambah Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp29.392.284.010,00 seluruhnya berasal dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2011 pada Dinas Tata Kota.



b. Mutasi Kurang Pengurangan aset tetap tanah selama tahun 2011 adalah sebesar Rp1.047.184.279,36 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/Kep.Setda 113DPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang.


c. Koreksi Koreksi Tambah Koreksi tambah sebesar Rp494.132.219.221,57 berasal dari (1) adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD pada tahun 2011 sebesar Rp483.591.710.221,57; dan (2) koreksi karena kesalahan pencatatan sebesar Rp10.540.509.000,00 terdiri dari koreksi untuk kesalahan klasifikasi sebesar Rp10.341.981.000,00 dan kesalahan alokasi SKPD sebesar Rp198.528.000,00. Koreksi Kurang Koreksi kurang sebesar Rp494.132.219.221,57 ini berasal dari (1) adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD pada tahun 2011 sebesar Rp483.591.710.221,57; dan (2) koreksi karena kesalahan pencatatan sebesar Rp10.540.509.000,00 terdiri dari koreksi untuk kesalahan klasifikasi sebesar Rp10.341.981.000,00 dan kesalahan alokasi SKPD sebesar Rp198.528.000,00.

b. Peralatan dan Mesin

1). Mutasi Tambah Penambahan Peralatan dan mesin pada tahun 2011 adalah sebesar Rp60.003.054.001,33, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Peralatan dan Mesin Alat Berat Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi Alat Ukur Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Total

Nilai (Rp) 2.646.437.164,76 27.989.849.086,38 2.055.470.311,65 295.706.230,84 14.738.998.795,60 8.869.446.673,30 493.510.412,65 1.220.103.899,19 1.468.068.295,88 225.463.131,07 60.003.054.001,33




2). Mutasi Kurang Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.058.950.104,47 terdiri dari: a. penghapusan alat-alat angkutan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebesar Rp535.429.958,22 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/Kep.Setda.44-DPKD/2011 Tanggal 26 April 2011 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Tangerang dan Nomor 024/Kep.Setda 101-DPKD/2011 Tanggal 10 September 2011 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang. b. penghapusan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp315.322.054,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/kep.Setda.112-DPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Tangerang. c. pengghapusan alat studio dan komunikasi sebesar Rp38.336.104,40 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/kep.Setda.112-DPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Tangerang. d. penghapusan alat Kedokteran sebesar Rp38.499.800,00 berdasarkan Keputusan Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Nomor 030/kep.179/UK/DINKES/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang. e. penghapusan alat laboratorium sebesar Rp131.362.187,85 berdasarkan Keputusan Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Nomor 030/kep.179/UK/DINKES/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang dan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/Kep.Setda.44DPKD/2011 Tanggal 26 April 2011 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Tangerang. 3). Koreksi Koreksi Tambah Terdapat koreksi tambah sebesar Rp1.984.220.662,48 yang merupakan perpindahan penggunaan peralatan dan mesin antar SKPD pada Tahun 2011.



Koreksi Kurang Terdapat koreksi kurang sebesar Rp1.984.220.662,48 yang merupakan perpindahan penggunaan peralatan dan mesin antar SKPD pada Tahun 2011. c. Gedung dan Bangunan 1). Mutasi Tambah Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp92.218.836.887,92 seluruhnya berasal dari Pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2011.


2). Mutasi Kurang Pengurangan gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp11.893.583.781,25, yang terdiri dari: a. pengurangan gedung kantor sebesar Rp5.728.400.687,69 berdasarkan Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 011/Kep.Setda 17-DPKD/2011 Tanggal 08 Maret 2011 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Kota Tangerang, dan Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/Kep.Setda 72-DPKD/2011 Tanggal 08 Juli 2011 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang. b. pengurangan gedung rumah dinas sebesar Rp619.135.288,20 berdasarkan Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 011/Kep.Setda 17-DPKD/2011 Tanggal 08 Maret 2011 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Kota Tangerang. c. pengurangan bangunan posyandu sebesar Rp22.500.000,00 berdasarkan Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 011/Kep.Setda 48-DPKD/2011 Tanggal 29 April 2011 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Kota Tangerang. d. pengurangan gedung sekolah sebesar Rp5.141.886.281,96 berdasarkan (1) Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 011/Kep.Setda 17-DPKD/2011 Tanggal 08 Maret 2011 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Kota Tangerang, (2) Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 011/Kep.Setda 48-DPKD/2011 Tanggal 29 April 2011 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Kota Tangerang, dan (3) Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/Kep.Setda 72Catatan atas Laporan Keuangan - 254 -



DPKD/2011 Tanggal 08 Juli 2011 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang. e. pengurangan bangunan sarana olahraga sebesar Rp334.493.042,40 berdasarkan Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/Kep.Setda 72DPKD/2011 Tanggal 08 Juli 2011 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang. f. Pengurangan bangunan sarana pertemuan sebesar Rp47.168.481,00 berdasarkan Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 011/Kep.Setda 48DPKD/2011 Tanggal 29 April 2011 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Kota Tangerang. 3). Koreksi Koreksi Tambah Terdapat koreksi tambah sebesar Rp173.468.547.974,14 yang berasal dari (1) mutasi perpindahan penggunaan bangunan gedung antar SKPD sebesar Rp170.601.036.296,20, (2) koreksi pencatatan karena kesalahan pegurangan pada DPKD bangunan gedung kantor sebesar Rp241.783.250,00, dan (3) adanya penambahan bangunan gedung yang berasal dari penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan untuk bangunan Laboratorium SMPN 13 dan SMAN 15 sebesar Rp2.625.728.427,95. Koreksi Kurang Terdapat koreksi kurang sebesar Rp170.842.819.546,20 yang berasal dari (1) mutasi perpindahan penggunaan bangunan gedung antar SKPD sebesar Rp170.601.036.296,20 dan (2) koreksi pencatatan karena kesalahan pegurangan pada DPKD bangunan gedung kantor sebesar Rp241.783.250,00 yang seharusnya dikurangkan di Kecamatan Jatiuwung.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1). Mutasi Tambah Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp86.161.785.342,42 berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2010. 2). Mutasi Kurang Pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.960.008.455,72 berupa jalan paving blok dan trotoar berdasarkan Keputusan sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/Kep.Setda 72-DPKD/2011 Tanggal 08 Juli Catatan atas Laporan Keuangan - 255 -


2011 tentang Tangerang.

Penghapusan

Barang

Milik

Pemerintah

Kota

3). Koreksi Koreksi Tambah Terdapat koreksi tambah sebesar Rp4.595.253.746,25 yang berupa bangunan turap yang berasal dari konstruksi dalam pengerjaan, dimana pihak rekanan (kontraktor) telah menyelesaikan pekerjaan memperluas Penampang Basah sebagai bentuk Ganti Rugi atas pekerjaan turap yang dilaksanakan pada tahun 2008.


e. Aset Tetap Lainnya

1). Mutasi Tambah Sampai dengan 31 Desember 2011 aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp6.489.544.669,78 terdiri dari buku dan perpustakaan sebesar Rp5.790.184.016,91 dan barang bercorak kesenian/kebudayaan sebesar Rp699.360.652,87. 2). Mutasi Kurang

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp57.000.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/Kep.Setda.44-DPKD/2011 Tanggal 26 April 2011 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Tangerang.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1). Mutasi Tambah Penambahan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp20.327.272.973,23 yang terdiri dari KDP gedung dan bangunan sebesar Rp16.950.532.737,83 dan KDP jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp3.376.740.235,40. Konstruksi dalam pengerjaan timbul sebagai akibat belum selesainya pekerjaan pembangunan fisik konstruksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Berikut rincian penambahan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan:



No.

I

Nama Kegiatan

Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2011 (Rp)

KDP Gedung dan Bangunan

16.950.532.737,83

DINAS TATA KOTA

16.874.145.137,38

1.

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Cipadu

2.

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sumur Pacing

1.166.891.561,06

3.

Pembangunan Gedung Perpustakaan Kec. Tangerang

4.

Pembangunan Gedung SDN Poris Plawad 4, 6& 11

2.883.084.587,39

5.

Pembangunan Gedung SDN Uwung Jaya

1.704.276.596,40

6.

Pembangunan Gedung SDN Rawacana (Baru)

1.816.005.656,36

7. 8.

Pembangunan Gedung SMAN 4 (Kec. Karawaci) Pembangunan Gedung SMKN 10 (Kec. Cibodas)

2.146.243.624,98 1.506.630.292,96

9.

Pembangunan Gedung SMKN 6 (Kec. Neglasari)

2.445.225.815,90

10.

Pembangunan Posyandu Paket 2

458.248.311,39

11. 12.

Pembangunan Posyandu Paket 11 Pembangunan Posyandu Paket 17

502.738.663,95 500.712.790,75

13.


406.770.372,75

14.


15.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Pembangunan Saran Penangkap Gas Metan

II

KDP Jalan, Irigasi dan Jaringan

3.376.740.235,40

DINAS PEKERJAAN UMUM

3.376.740.235,40

541.758.277,27


257.397.708,84

538.160.877,40 76.387.600,45 76.387.600,45

1. 2.

Pembangunan Jalan Agus Salim Pembangunan Trotoar Satria Sudirman

492.054.139,79 182.933.722,82

3.

Pembangunan Trotoar Depan Dinas Kesehatan dsk

379.815.286,19

4.

Pembangunan Jalan pajajaran

343.055.747,34

5. 6.

Pembangunan Jalan Inpres Raya Pembangunan Jl. Kel. Belendung, Jl Adisucipto Rt.002/010

420.208.025,88 59.725.643,99

7.

Pembangunan Jl. Lingk RT 06 RW 06 Komp Puri Kartika Lama

8.

Pembangunan Jl. Lingk Dharma Bakti dsk Kel Pabuaran

171.757.472,68

9.

Pembangunan Jl. Lingk Rt 03, 04 RW 07 Ke. Pedurenan

77.455.123,41

10.

Pembangunan Jl. Lingk RW 08 Pertukangan Selatan

11.

Pembangunan Jl. Lingk Taman Asri Lama

134.194.060,42

12.

Turap Saluran Pembuang Rawa Cipondoh

942.203.120,85

13.

Turap Kel. Jurumudi Baru

39.255.926,65

45.876.672,08

88.205.293,28 Jumlah

20.327.272.973,23

2). Mutasi Kurang Pengurangan sebesar Rp7.220.982.174,21 pada tahun 2011 terdiri dari reclass dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar kepada aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.625.728.427,95 dan kepada aset tetap jalan, irigasi, dan Catatan atas Laporan Keuangan - 257 -


jaringan sebesar Rp4.595.253.746,25. Reclass dilakukan karena kegiatan pekerjaan fisik konstruksi untuk aset tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2011. Berikut rincian pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan: No.

Nama Kegiatan

Nilai KDP (Rp)

I

Gedung dan Bangunan

2.625.728.427,95

DINAS PENDIDIKAN

2.625.728.427,95

1.

Pembangunan Ruang Laboratorium SMPN 13

2

Pembangunan SMAN 15

II

Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.235.687.735,39 1.390.040.692,56


DINAS PEKERJAAN UMUM

4.595.253.746,25 4.595.253.746,25 4.595.253.746,25

1.

Jl. Imam Bonjol (Penurapan Cisadane)

Jumlah

7.220.982.174,21

Khusus untuk penyelesaian aset tetap KDP jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp4.595.253.746,25 berupa ganti rugi atas pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2008. Pihak rekanan melakukan pekerjaan tidak pada lokasi turap bersangkutan tetapi melakukan pekerjaan memperluas penampang basah yang berhadapan dengan lokasi turap sebagai usaha normalisasi atas kerusakan krib di wilayah sungai.

Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut : a. Realisasi belanja modal yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama tahun anggaran 2011 sebesar Rp323.705.215.180,00 dengan penambahan aset tetap sebesar Rp278.576.051.263,88 sehingga terjadi perbedaan penambahan aset tetap sebesar Rp45.129.163.916,12. perbedaan ini terjadi karena adanya: 1). Tidak seluruh realisasi belanja modal dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, antara lain adalah pada antara lain adalah pada (1) kegiatan pelaksanaan pembangunan SPAM senilai Rp1.275.338.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak dapat diakui sebagai aset tetap karena hasil dari kegiatan tersebut dimaksudkan untuk diserahkan pada tahun 2012. Realisasi belanja modal yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap adalah sebesar Rp294.392.801.310,33, sedangkan sisa realisasi belanja modal sebesar Rp29.312.437.869,67 terdistribusi kepada (1) aset lainnya sebesar Rp98.753.223,14 dan (2) biaya (expenses) Catatan atas Laporan Keuangan - 258 -


dalam bentuk pengeluaran untuk pegawai sebesar Rp205.346.419,97 dan barang/jasa sebesar Rp29.008.314.226,56. 2). Terdapat sebagian dari realisasi belanja pegawai dan belanja barang yang merupakan bagian dari upaya memperoleh aset tetap, sehingga harus dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap sebesar Rp199.976.574,35 terdiri dari realisasi belanja pegawai untuk aset tetap sebesar Rp120.161.374,60 dan realisasi belanja barang dan jasa untuk aset tetap sebesar Rp79.815.199,75.


3). Terdapat pengurangan aset tetap sebesar Rp16.016.726.620,80 karena penghapusan (sebagaimana telah dijelaskan di atas pada setiap kelompok aset tetap). 4). Terdapat koreksi tambah dan koreksi kurang aset tetap sebesar Rp674.180.241.604,44 yang berasal dari adanya (1) perpindahan penggunaan aset tetap antar SKPD, (2) koreksi pencatatan, dan (3) perpindahan karena reclass konstruksi dalam pengerjaan kepada gedung dan bangunan dan jalan, irigasi dan jaringan (sebagaimana telah dijelaskan di atas pada setiap kelompok aset tetap). b. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp4.595.253.746,25 pada tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2010 dikelompokkan dalam aset Konstruksi dalam Pengerjaan karena belum selesainya pekerjaan pembangunan fisik konstruksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Nilai berasal dari Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum. Penyelesaian pekerjaan ini terhambat karena pada tanggal 4 Januari 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Imam Bonjol (Penurapan Cisadane) sebesar Rp4.595.253.746,25 pada Dinas Pekerjaan Umum runtuh. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, pihak rekanan pada tahun 2011 telah melakukan pekerjaan memperluas penampang basah sungai sebagai bentuk ganti rugi sesuai dengan alternatif solusi yang berasal dari Hasil Kajian Tim Independen dari Universitas Trisakti. c. Tanah 1). Per 31 Desember 2011, masih terdapat 351 lokasi tanah milik Pemerintah Kota Tangerang senilai Rp507.544.923.750,00 yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan sebanyak 87 bidang/lokasi senilai Rp60.359.310.250,00 telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang. 2). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Neraca Awal Kota Tangerang, terdapat (6) enam lokasi tanah dan bangunan kantor yang tercatat pada Neraca Awal Kota Tangerang senilai Catatan atas Laporan Keuangan - 259 -


Rp19.986.000.000,00 yang belum disertai Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Provinsi Banten. 3). Terdapat akta hibah satu bidang tanah yang diperuntukkan Pembangunan Fly Over (Jalan Layang) Jalan Gatot Subroto masih diagunkan di PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,00. d. Peralatan dan Mesin


1). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Neraca Awal Kota Tangerang, terdapat 31 unit Alat Kedokteran pada Puskesmas Sukasari, Cipondoh, Ciledug, Karawaci Baru, Cibodasari, Baja, dan Pondok Bahar yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Banten belum tercatat pada Neraca per 31 Desember 2007 karena belum dapat ditentukan nilainya dan 6 (enam) unit lainnya yang tidak jelas keberadaannya. 2). Selama tahun 2011 terjadi kehilangan kendaraan milik Pemerintah Kota Tangerang, terdiri dari: Nilai (R p)

Uraian

Toyota Avanza – B 1106 CNQ Honda Supra Fit – B 5762 CQ Honda Revo – B 6374 CQ Toyota Avanza – B 7503 CQ

137.246.106,35 10.349.050,27 13.170.000,00 110.572.470,26

Toyota Avanza – B 1102 CQN

137.322.663,44

Honda Supra X – B 6359 CJQ

13.322.663,44

Total

421.982.953,76

Berdasarkan hal tersebut di atas aset Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan penghapusan melalui mekanisme yang berlaku atas 2 unit toyota avanza dan 2 unit sepeda motor.

3). Berdasarkan Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengadaan Sarana Angkutam Perkotaan Kementrian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan dengan Walikota Tangerang Nomor: 033/BAST/PSAP/VII/2011 tanggal 20 Juli, Pemerintah Kota Tangerang menerima 10 (sepuluh) unit Bus Besar AC Euro II Engine (Bantuan untuk Pengembangan Angkutan Umum Massal/BRT) Model 2 pintu senilai Rp9.199.800.000,00 untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional sebagai angkutan umum massal berbasis jalan di wilayah Kota Tangerang. Catatan atas Laporan Keuangan - 260 -


Berdasarkan pasal 4 dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, pencatatan 10 (sepuluh) unit bus tersebut dicatat dalam daftar Inventarisasi Barang Sesditjen Perhubungan Darat.

VI.5.4. Aset Lainnya Pos Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari:

-



Uraian

111.379.166,67 15.122.312.800,00 7.668.203.892,10 1.470.065.723,00

Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah

24.371.961.581,77


8.509.133,34 15.122.312.800,00 6.773.153.000,44 5.710.969.050,21

27.614.943.983,98

VI.5.4.1. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi merupakan pos untuk menampung sisa cicilan pembayaran Tuntutan Ganti Rugi pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Piutang ini dibayar melalui pemotongan langsung dari gaji pegawai. Posisi Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah: URAIAN

- Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2011 (Rp) 111.379.166,67

31 Desember 2010 (Rp) 8.509.133,34

111.379.166,67

8.509.133,34

VI.5.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Tangerang yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Susun Manis I sampai dengan Manis VII, dan tanah yang digunakan untuk Plaza Baru Ciledug Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Tangerang dalam pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:



Aktiva BOT

1

Rusunawa Manis I, II, III, dan IV

2

Rusunawa Manis V, VI, dan VII

3

Plaza Baru Ciledug

AKTIVA YANG DIAKUI (Rp) BANGUNAN TANAH -

195.412.800,00

KETERANGAN - Tanah milik Pemerintah Kota Tangerang - Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT Perumnas dengan masa pengembalian 25 tahun

3.654.900.000,00 -

Tanah milik Pemerintah Kota Tangerang. - Bangunan dibangun oleh Departemen Kimpraswil. - Sebelum ada penyerahan aset dari Departemen Kimpraswil bangunan masih menjadi milik Pemerintah Pusat. -

11.272.000.000,00

-

Tanah seluas 11.272 m² senilai Rp11.272.000.000,00 berlokasi di Jl. HOS Cokro Aminoto, Sudimara Barat, Ciledug dikerjasamakan dengan PT Putra Cita Nusa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Ciledug Plaza No. 644/01-Kumdang/PKS/01 dan No. 007/K-CLG/PCN/IV-01 tanggal 2 April 2001, dan telah diaddendum dengan No. 644/02- Kumdang/PKS/02 dan No. 008/K-CLG/PCN/X-02 tanggal 1 Oktober 2002. Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 32 tahun.


No

Jumlah

195.412.800,00

14.926.900.000,00

VI.5.4.3. Aset Tak Berwujud

Pos Aset Tak Berwujud terdiri dari aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari software yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2011. Aset ini dicatat sebesar nilai perolehannya. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- Aset Tak Berwujud


31 Desember 2010 (R P )

7.668.203.892,10

6.773.153.000,44

7.668.203.892,10

6.773.153.000,44



VI.5.4.4. Aset Lain-lain


Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2011 terdiri dari: (1) saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah untuk umur piutang yang melebihi 5 (lima) tahun yang pembayarannya sulit diharapkan, (2) saldo tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi Daerah untuk umur piutang yang melebihi 3 (tiga) tahun yang pembayarannya sulit diharapkan, (3) sisa cicilan pembayaran Tuntutan Ganti Rugi pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang telah lewat masa jatuh temponya dan pegawai yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun, (4) aset yang sudah rusak berat, dan (5) aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut : Uraian

-

Pajak Restoran Pajak Hotel Pajak Hiburan Pajak Parkir Swasta Pajak Reklame Pajak PJU Non PLN Pajak Air Bawah Tanah Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retibusi Ijin Gangguan Retribusi IPPT Retribusi IUJK Retribusi Sewa Lahan Piutang Denda Retribusi TPTGR yang lewat jatuh tempo Aset Tetap yang Rusak Berat Bangunan Rusun Alam Jaya Jumlah

VI.6.


266.757.734,00 41.213.571,00 256.573.628,00 22.300.000,00 175.534.319,00 148.762.773,00 5.272.580,00 118.071.288,00 5.679.750,00 18.658.990,00 6.100.000,00 15.585.300,00 3.274.200,00 38.274.166,00 0,00 348.007.424,00 1.470.065.723,00


251.358.084,00 14.797.191,00 213.359.328,00 17.475.000,00 84.199.606,00 147.290.709,00 5.272.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.274.166,00 4.590.934.962,21 348.007.424,00 5.710.969.050,21

KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Tangerang. Sampai dengan 31 Desember 2011, kewajiban Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

Uraian

- Kewajiban Jangka Pendek - Kewajiban Jangka Panjang Jumlah



17.199.952,64

4.216.960.075,00

0,00

0,00

17.199.952,64

4.216.960.075,00



Kewajiban Pemerintah Kota Tangerang seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek.

VI.7.


Pos Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Tangerang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk Tahun Anggaran 2011 seluruhnya berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa potongan pajak Pemerintah Pusat yang berlum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Neglasari sampai dengan tanggal 31 Desember sebesar Rp17.199.952,64.

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tangerang. Pos Ekuitas Dana terdiri dari: Uraian

a. Ekuitas Dana Lancar b. Ekuitas Dana Investasi c. Ekuitas Dana Cadangan Jumlah

VI.8.

31 Desem ber 2011 (R P )

532.457.599.638,44 4.323.596.417.400,58 0,00 4.856.054.017.039,01

31 Desem ber 2010 (R P)

344.017.428.875,22 4.032.317.509.562,10 0,00 4.376.334.938.437,32

KOMPONEN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2011. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

VI.8.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp529.042.698.273,00 Untuk Tahun Anggaran 2011, aktivitas operasi terutama terdiri dari:



VI.8.1.1 Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah Arus masuk kas dari Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari: No

Uraian

Realisasi 2011 (Rp)

Pajak Hotel

20.025.182.710,00

2.

Pajak Restoran

89.889.646.197,00

3.

Pajak Hiburan

4.422.498.720,00


1.

4.

Pajak Reklame

15.412.753.562,00

5.


86.865.125.450,00

6.

Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Swasta

20.040.174.613,00

7.

Pajak Air Tanah

8.


4.859.949.888,00

Jumlah

176.494.392.737,92

418.009.723.877,92

VI.8.1.2. Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah Arus masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari: No

Uraian

Realisasi 2011 (Rp)

I

Retribusi Jasa Umum

9.833.092.434,00

1.

Pelayanan Kesehatan

5.855.105.000,00

2.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1.463.245.535,00

3.

Penggantian Biaya Cetak Akte Casip

182.679.500,00

4.

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

125.932.000,00

5.

Pengujian Kendaraan Bermotor

6.

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

7.

Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa Lahan)

8.

Retribusi Pelayanan Perizinan Kesehatan

1.957.440.300,00 149.334.183,00 97.455.916,00 1.900.000,00



No

Uraian

Realisasi 2011 (Rp)

Retribusi Jasa Usaha

3.145.337.420,00

1.

Pemakaian Kekayaan Daerah

879.018.720,00

2.

Terminal

988.286.200,00

3.

Tempat Khusus Parkir

770.023.500,00

4.

Penyedotan Kakus

344.275.000,00

5.

Rumah Potong Hewan

163.734.000,00


II

III

Retribusi Perijinan Tertentu

26.632.288.339,00

1

Ijin Mendirikan Bangunan

2.

Ijin Gangguan

3.

Ijin Trayek

4.

Penggantian Biaya SIUP dan TDP

5.

Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah

6.

Tanda Daftar Perusahaan

7.

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

0,00

8.

Ijin Usaha Kepariwisataan

0,00

11.

TDI/IUI/IP

0,00

12.

Gudang

0,00

Jumlah

23.637.304.659,00 2.740.633.680,00 239.250.000,00 5.650.000,00 0.00 9.450.000,00

39.610.718.193,00

VI.8.1.3 Arus Kas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Arus masuk dari Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:



No

Uraian

Realisasi 2011 (Rp)

1.

Pendapatan Deviden dari Bank Jabar

7.131.176.548,00

2.

Pendapatan Deviden dari PDAM

5.342.709.039,00

3.

Pendapatan Deviden dari PD Pasar

41.584.000,00

Jumlah

12.515.469.587,00


VI.8.1.4. Arus Masuk Kas dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Arus masuk kas dari Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uraian

Realisasi 2011 (Rp)

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Bunga Deposito

Penerimaan (TP/TGR)

Ganti

Rugi

atas

Kekayaan

Daerah

638.799.000,00 9.367.927.550,00 14.527.671.283,00 132.265.497,00

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

1.103.736.552,00

Pendapatan Denda Pajak

1.065.294.431,08

Pendapatan Denda Retribusi

32.525.319,00

Pendapatan dari Hasil Eksekusi Atas Jaminan

9.

Pendapatan dari Pengembalian

10.

Lain-lain Penerimaan Jumlah

0,00 1.209.782.559,00 866.836.883,00 28.944.839.074,08

VI.8.1.5. Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Pajak Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:



No

Uraian

1.

PBB

2.

PPh Orang Pribadi

Realisasi 2011 (Rp) 172.811.594.252,00

Jumlah

80.009.349.388,00 252.820.943.640,00

VI.8.1.6. Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam


Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari: No

Realisasi 2011 (Rp)

Uraian

1.

Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan

2.

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

3.

Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum

4.

Bagi Hasil SDA Kehutanan

5.

Iuran Eksploitasi (Royalty) Jumlah

261.048.242,00 0.00 76.567.886,00 152.769.247,00 415.697.589,00

906.082.964,00

VI.8.1.7. Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Umum Arus masuk kas dari Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp544.055.976.000,00.

VI.8.1.8. Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Khusus Arus masuk kas dari Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp11.618.100.000,00. VI.8.1.9. Arus Kas Masuk dari Dana Penyesuaian Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:



No

Realisasi 2011 (Rp)

Uraian

99.630.706.800,00

1.

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

2.

Dana BOS

3.

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

4.

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana

5.

Dana Insentif Daerah

106.504.125.000,00 0,00 1.408.361.500,00 28.853.239.000,00 236.396.432.300,00

Jumlah

VI.8.1.10. Arus Masuk Kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak


Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, yang terdiri dari: No

Uraian

Realisasi 2011 (Rp)

1.

PKB

2.

BBNKB

118.386.779.220,00

3.

PBBKB

75.585.670.478,00

4.

Pajak Pengambilan ABT

5.

Pajak Air Permukaan Jumlah

74.058.495.548,00

520.007.956,00

2.435.402.954,00

270.986.356.156,00

VI.8.1.11. Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah Arus Masuk Kas ini merupakan penerimaan dalam bentuk hibah dari pemerintah Propinsi Banten sebesar Rp10.000.000.000,00 dan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.999.965.000,00 , sehingga jumlah yang telah diterima dan di setorkan ke kas daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp13.999.965.000,00.

VI.8.1.12. Arus Masuk Kas dari Contra Pos dan UUDP Arus masuk kas ini merupakan penerimaan dalam bentuk pengembalian atas Belanja Daerah dan penyetoran sisa kas tahun anggaran 2011 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2011 sebesar Rp17.491.288.797,00



VI.8.1.13. Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2011 sebesar Rp938.806.979.542,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.


VI.8.1.14. Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2011 sebesar Rp319.312.131.949,00. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang.

VI.8.1.15. Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2011 sebesar Rp41.061.725.000,00.

VI.8.1.16. Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Sosial Arus keluar kas dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Belanja Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2011 sebesar Rp24.532.186.320,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukan bagi pemberian bantuan untuk sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, PNPM, dan bantuan Posyandu

VI.8.1.17. Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2011 sebesar Rp954.550.461,00. Pengeluaran arus kas ini di Catatan atas Laporan Keuangan - 270 -


peruntukan bagi pemberian bantuan untuk partai politik diantaranya Hanura, PKB, Golkar, PDI-P, GERINDRA , PPP, PKS, PAN, Demokrat, PKNU, dan GOLKAR.

VI.8.1.18. Arus Keluar Kas untuk Belanja Tidak Terduga


Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2011 sebesar Rp3.645.624.044,00, pengeluaran kas ini merupakan pengembalian sisa dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun anggaran 2010 yang harus disetorkan ke Kas Negara.

VI.8.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp324.852.917.542,00) yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2011 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasana bagi masyarakat. Rincian Arus kas ini terdiri dari:

VI.8.2.1. Arus Keluar Kas untuk Belanja Tanah Arus kas keluar dari Belanja tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp.30.582.471.511,00.

VI.8.2.2. Arus Keluar Kas untuk Belanja Peralatan dan Mesin Arus keluar kas dari Belanja Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Selama tahun anggaran 2011 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp73.438.219.429,00.



VI.8.2.3. Arus Keluar Kas untuk Belanja Gedung dan Bangunan Arus keluar kas dari Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun anggaran 2011 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp121.366.120.168,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor.


VI.8.2.4 Arus Keluar Kas untuk Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Arus keluar kas dari Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp92.828.223.450,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

VI.8.2.5. Arus Keluar Kas untuk Belanja Aset Tetap Lainnya Arus keluar kas dari Belanja Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa buku dan barang perpustakaan, dan barang bercorak seni dan budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp6.637.882.984,00.

VI.8.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2011 adalah sebesar (Rp17.476.820.000,00) terdiri dari:

VI.8.3.1. Arus Keluar Kas Pemerintah Daerah

untuk

Penyertaan

Modal

Arus keluar kas ini merupakan penyertaan modal ke PDAM Tirta Benteng sebesar Rp17.476.820.000,00. Catatan atas Laporan Keuangan - 272 -


VI.8.4. Aktivitas Non Anggaran Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD Kota Tangerang. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2011 adalah (Rp0,00). Rincian arus kas ini terdiri dari:

VI.8.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)


Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp31.909.282.544,00 yang sebagian besar berasal dari pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai. VI.8.4.2. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, nilai penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp31.909.282.544,00 yang sebagian besar berasal dari pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI.9.

PENGUNGKAPAN LAIN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGARAN 2011

VI.9.1. Peristiwa Kemudian VI.9.1.1 Setoran Kas dari SKPD Terdapat setoran-setoran kas dari SKPD ke Kas Daerah sebesar Rp1.890.842,00 yang disetor antara tanggal 2 Januari s.d. 28 Pebruari 2011.



BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN VII.1.

GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG


Kota Tangerang berdiri sejak tanggal 28 Pebruari 1993 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1993. Karena letak geografisnya yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta, maka Kota Tangerang berfungsi sebagai daerah permukiman, industri dan perdagangan. Kota Tangerang mempunyai luas wilayah 183,78 km2 (termasuk kawasan Bandara Soekarno Hatta dengan luas 19,69 km2), dimana secara administratif terbagi atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, di mana batas wilayah administratifnya berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

VII.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tangerang yang

diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 11 Lembaga Teknis, 15 Dinas, 2 BUMD, 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut : 1.

2.

Lembaga Teknis terdiri dari: • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan • Inspektorat • Badan Pelayanan Perijinan Terpadu • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana • Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Kantor Arsip Daerah • Kantor Perpustakaan Daerah • Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat • Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik • Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Daerah terdiri dari : • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan • Dinas Pertanian • Dinas Tata Kota • Dinas Pekerjaan Umum Catatan atas Laporan Keuangan - 274 -


• • • • • • • • • •

4.

Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Perhubungan Ketenagakerjaan Sosial Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kependudukan dan Catatan Sipil Kebersihan dan Pertamanan Pemadam Kebakaran Informasi dan Komunikasi

BUMD terdiri atas : • PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang • PD Pasar Kota Tangerang


3.

Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas

Kecamatan terdiri atas : • Kecamatan Tangerang • Kecamatan Cipondoh • Kecamatan Ciledug • Kecamatan Jatiuwung • Kecamatan Batuceper • Kecamatan Benda • Kecamatan Karawaci • Kecamatan Cibodas • Kecamatan Pinang • Kecamatan Larangan • Kecamatan Karang Tengah • Kecamatan Priuk • Kecamatan Neglasari



BAB VIII PENUTUP


Di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2011 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah, selain itu LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2011 ini, Pemerintah Kota Catatan atas Laporan Keuangan - 276 -


Tangerang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.


WALIKOTA TANGERANG

H. WAHIDIN HALIM


No title

Recommend Documents