No title

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Teori Umum 1. Theory of Planned Behavior (TPB) Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (noncompliance) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: 1.1 Attitude (Sikap) Sikap merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Lo Choi Tung (2011) mengatakan bahwa attitude toward the behavior is the degree to which a person has a favorable or unfavorable evaluation of a behavior. It depends on the person’s assessment of the expected outcomes of the behavior.

15

http://digilib.mercubuana.ac.id/

16

Menurut Assael dalam Manda dan Iskandarsyah (2012) sikap

merupakan

kecenderungan

yang

dipelajari

untuk

memberikan respon kepada obyek atau kelas obyek secara konsisten baik dalam rasa suka maupun tidak suka. Sebagai contoh apabila seseorang menganggap sesuatu bermanfaat bagi dirinya maka dia akan memberikan respon positif terhadapnya, sebaliknya jika sesuatu tersebut tidak bermanfaat maka dia akan memberikan respon negatif. 1.2 Subjective Norm (Norma Subjektif) Subjective norm (norma subjektif) merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Subjective norm mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lo Choi Tung (2011: 79) mengatakan bahwa “subjective norm refers to the social pressures perceived by individuals to perform or not to perform the behavior. It relates to the beliefs that other people encourage or discourage to carry out a behavior” (norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku). Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa orang lain mendorong atau menghambat untuk melaksanakan perilaku.


17

Seorang individu akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain yang menyetujuinya untuk melakukan perilaku tersebut. 1.3 Perceived Behavioral Control (Kontrol Perilaku) Kontrol perilaku adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Lo Choi Tung (2011) mengemukakan bahwa kontrol perilaku relates to the beliefs about the availability of supports and resources or barriers to performing an entrepreneurial behavior (control beliefs) (berkaitan dengan keyakinan tentang ketersediaan dukungan dan sumber daya atau hambatan untuk melakukan suatu perilaku kewirausahaan). Menurut Tony Wijaya (2007) kontrol perilaku merupakan persepi terhadap kekuatan faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit. 2. End-User Computing Satisfaction (EUCS) End-User Computing Satisfaction (EUCS) yang merupakan satu metode yang menggunakan pengukuran kepuasan sebagai satu bentuk evaluasi sistem informasi. Adapun end-user diartikan dengan: 1) “the ultimate source or destination of information flowing through a system” (sumber utama atau tujuan dari informasi yang mengalir melalui sistem); 2) a person, process, program, device, or system that employs a user-aplication network for the purpose of data processing


18

and information exchange (orang, proses, program, perangkat, atau system yang menggunakan jaringan pengguna aplikasi untuk tujuan pengolahan data dan pertukaran informasi. End-user computing (EUC) mengacu pada sistem di mana non-programmer dapat membuat kerja aplikasi. Model evaluasi dengan EUC kemudian dikembangkan oleh Doll &

Torkzadeh

dimana

keduanya

menekankan

pada

kepuasan

(satisfaction) pengguna akhir terhadap aspek teknologi. Penilaian kepuasan tersebut dilihat dari 5 buah perspektif/dimensi yakni, isi (content), keakuratan (accuracy), format, kemudahan pengunaan (ease of use), dan waktu (timeliness), dan model ini dinamakan End-User Computing Satisfaction (kepuasan pengguna akhir komputer). 3. Regulation Theory Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hokum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan ( Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, budaya masyarakat setempat,

untuk

berkelanjutan

mewujudkan

guna

pembangunan

meningkatkan

kualitas

ekonomi

yang

kehidupan

dan

lingkungannya (http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi).


19

4. Teori Persepsi Sebelum memahami persepsi tentang perilaku penggelapan pajak, kita harus mengerti arti dari persepsi yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli. Persepsi memiliki berbagai pengertian menurut para ahli antara lain: 1. Menurut Hanurawan (2007: 22) “persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya”. 2. Menurut Thoha (2004: 141) persepsi pada hakikatnya adalah “proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi

tentang

lingkungannya,

baik

lewat

penglihatan,

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman”. 3. Krech (dalam Thoha, 2004: 142) persepsi adalah “suatu proses kognitif yang komplek dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya”. Jadi, persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini dikatakan bahwa persepi penggelapan pajak timbul akibat pengalaman Wajib Pajak itu sendiri, dari keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia


20

yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar. B. Teori Literatur 1. Pajak Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangundang perpajakan. Definisi pajak menurut Soemitro (2009) menjelaskan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksanakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” . Beberapa sistem pemungutan, yaitu official assesstment system, self assesstment system, dan with holding system. Mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak harus memenuhi persyaratan empat asas (Smith dalam Prawoto, 2010; 56) yaitu asas equalit, asas certainty, asas convenience of payment dan asas efficiency.


21

2. Korupsi Pajak Pemahaman korupsi berdasarkan pasal 2 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU no. 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengambil keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang - kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas


22

jasa

juga

termasuk

dalam

korupsi.

Selanjutnya,

Wertheim

menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat. 3. Kepercayaan Pada Petugas Pajak Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik

terhadap

integritas, kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji (Luarn dan Lin, 2003:156). Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (ability), niat baik (benevolence), dan integritas (integrity) (Mayer et al., dalam Rofiq, 2009:32). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kemampuan (Ability) Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual/organisasi

dalam

mempengaruhi

dan

mengotorisasi

wilayah yang spesifik. Kim dan Tadisina (2003) menyatakan


23

bahwa ability meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuam dalam ilmu pengetahuan. 2. Niat baik (Benevolence) Niat baik merupakan kemauan penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan dengan konsumen. Menurut Kim dan Tadisina (2003), benevolence meliputi “perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima”. 3. Integritas (Integrity) Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kim dan Tadisina (2003) mengemukakan bahwa “integrity dapat dilihat dari sudut kewajaran (fairness), pemenuhan (fulfillment), kesetiaan (loyalty), keterus - terangan (honestly), keterkaitan (dependability), dan kehandalan (reliabilty)”. 4. Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

dasarnya

pengertian

kepuasan

pelanggan

mencakup

perbedaan antara tingkat kepentingan dan hasil kinerja atau hasil yang dirasakan.

Kepuasan

pelanggan

didefinisikan

sebagai

respon

pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian.


24

Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 : KEP/M.PAN/2/2004 untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan perlu adanya indeks kepuasan. Indeks kepuasan pelanggan tersebut dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliable sebagai unsur minimal yang harus ada. Adapun pengukuran indeks kepuasan pelanggan tersebut meliputi : 1. Prosedur pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 2. Prasyarat pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan. 3. Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya). 4. Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.


25

5. Tanggung jawab petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 6. Kemampuan petugas pelayanan yaitu tingkat keahlian dan keterampilan

yang

dimiliki

petugas

dalam

memberikan/

menyelesaiakan pelayanan kepada masyarakat. 7. Kecepatan pelayanan yaitu terget waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 8. Keadilan mendapatkan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golonga/ status masyarakat yang dilayani. 9. Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 10. Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 11. Kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.


26

13. Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 14. Keamanan

pelayanan

yaitu

terjaminnya

tingkat

keamanan

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan,

sehingga

masyarakat

merasa

tenang

untuk

mendapatkan pelayanan tarhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Dalam penelitian ini kepuasan pelanggan akan diukur dengan 14 unsur indeks kepuasan pelanggan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24:KEP/M.PAN/2/2004 yang tersebut di atas. 5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (James dalam Santoso,2008). Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu : “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :


27

a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

C. Penelitian Terdahulu Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang kepatuhan membayar pajak, baik pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Variabel yang digunakan oleh para peneliti tersebut pun berbeda-beda, menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak memang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian terdahulu menurut Md. Aminul Islam, Dayang Hasliza Muhd Yusuf dan Abul Bashar Bhuiyan (2015) mengemukakan bahwa kualitas informasi, kualitas layanan, dan kualitas sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasaan wajib pajak. Widodo (2012) yang berjudul pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak, kepercayaan Wajib Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukan kepercayaan dan kepuasan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan sedangkan persepsi Wajib Pajak mengenai petugas


28

pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nicoleta (2011) melakukan review faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tax compliance (kepatuhan pajak). Dalam penelitian ini penalty (sanksi pajak) dan attitude (sikap subyektif) digunakan sebagai variabel independen dan tax compliance sebagai variabel dependen. Survey penelitian mengungkapkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini karena, sanksi pajak memainkan peranan penting dalam meningkatkan tingkat hukuman untuk perilaku penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, sikap wajib pajak berhubungan positif terhadap kepatuhan pajak dianggap kurang sesuai, dalam penelitian ini sikap wajib pajak memberikan hubungan negative. Hal itu disebabkan karena sikap mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan evaluasi positif atau negative yang individu miliki. Penelitian terdahulu menurut Albari (2009) mengemukakan bahwa adanya pengaruh positif antara kualitas layanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan Kepatuhan membayar pajak. Menurut Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi


29

kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan

secara

intensif

dan

kontinyu

akan

meningkatkan

pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Suciaty (2014) Dalam penelitiannya terkait dengan persepsi wajib pajak mengenai korupsi pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (studi WPOP yang menjalankan usaha di KPP Pratama Malang Utara), dalam hasil penelitiannya, persepsi wajib pajak atas setiap pemberitaan korupsi pajak memiliki pengaruh secara signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian empiris tentang pengaruh akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah belum ada. Pentingnya peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari sulitnya mencari

dan

menggali

informasi

tentang


pentingnya

peran

30

akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi (Teguh Kurniawan, 2009). Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu No. 1.

2.

3.

Peneliti (tahun) Md. Aminul Islam, Dayang Hasliza Muhd Yusuf dan Abul Bashar Bhuiyan (2015)

Variabel Penelitian Variabel Independen : Kualitas informasi, kualitas layanan, dan kualitas sistem

Widodo (2012)

Variabel Independen : Persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak, kepercayaan Wajib Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak

Nicoleta (2011)

Variabel Dependen : Kepuasan wajib pajak

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Penalty (sanksi pajak) dan Attitude (sikap subyektif) Variabel Dependen : Tax compliance (kepatuhan pajak)

Hasil Penelitian Kualitas informasi dan kualitas layanan secara signifikan mempengaruhi: kepercayaan, persepsi layanan, dan fleksibilitas, kualitas informasi: akurasi berkontribusi terhadap kepuasan pengguna sistem efilling di wilayah utara Malaysia. Kualitas sistem memiliki dampak parsial terhadap kepuasan wajib pajak, sistem mutu menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kepuasaan wajib pajak. Kepercayaan dan kepuasan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan sedangkan persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Survey penelitian mengungkapkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini karena, sanksi pajak memainkan peranan penting dalam meningkatkan tingkat hukuman untuk perilaku penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, sikap wajib pajak berhubungan positif terhadap kepatuhan pajak dianggap kurang sesuai, dalam penelitian ini sikap wajib pajak memberikan hubungan negative. Hal itu disebabkan karena sikap mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan evaluasi positif atau negative yang


31

4.

5.

Albari (2009)

Variabel Dependen : Kepatuhan Membayar Pajak Variabel Independen : Kualitas Layanan Variabel Independen : Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD)

Teguh Kurniawan (2009)

Variabel Dependen : Tingkat Korupsi Pemerintah 6.

Rahayu (2010)

Variabel Dependen : Aspek Pengetahuan Perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Pajak Variabel Independen : Sistem Perpajakan yang adil

7.

Suciaty (2014)

Variabel Independen : Persepsi wajib pajak mengenai korupsi pajak. Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak

individu miliki. Adanya pengaruh positif antara kualitas layanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan Kepatuhan membayar pajak.

Pentingnya peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari sulitnya mencari dan menggali informasi tentang pentingnya peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Survey penelitian mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak atas setiap pemberitaan korupsi pajak dimedia massa dan penegakkan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh secara signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.


32

8.

Sari (2012) dan Susanto (2013)

Variabel Independen : Maraknya Issue Korupsi Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak

Maraknya issue korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak hanya melihat pelaku yang melakukan penggelapan pajak, oleh karena itu issue korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Sumber: Diolah peneliti, 2016

2 RERANGKA PEMIKIRAN Rerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Korupsi Pajak

H4

H1

Kepuasan Wajib Pajak

H2 Kepercayaan pada petugas Pajak

H3

Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian Sumber : Diolah penulis, 2015


H5

Kepatuhan Wajib Pajak

33

3 HIPOTESIS Berdasarkan model rerangka pemikiran diatas, dihasilkan hipotesis sebagai berikut : 1. Pengaruh Korupsi pajak dengan Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Kepuasan wajib pajak terkait dengan teori kepuasan pelanggan. Wajib pajak merupakan pelanggan dari pelayanan yang disediakan oleh Dispenda, dan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan bentuk loyalitas pelanggan. Kotler (2003), menyebutkan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jadi, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Maria Karanta, et al (2000) dalam Suryadi (2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat yang negatif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan persepsi atau kasus korupsi pajak akhir-akhir ini. Jika persepsi wajib pajak orang pribadi atas korupsi pajak negatif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak. H1

: Diduga korupsi pajak berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak


34

2. Hubungan Kepercayaan dengan Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Scholz dan Lubell (1998), tingkat kepercayaan wajib pajak di Amerika terhadap pemerintah menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya dengan pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan warga negara yang tidak percaya dengan pemerintah. Zeithaml dan Bitner (2003) mengemukakan bahwa kepuasan adalah konsep yang jauh lebih luas dari hanya sekedar penilaian kualitas pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas produk, harga, faktor situasi dan faktor pribadi. Dengan demikian, kepercayaan individu mempengaruhi dorongan warga negara untuk berkomitmen dan patuh dengan peraturan. Togler dan Schneider (2004) telah menemukan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum berhubungan positif dengan tax morale di Austria. H2

: Diduga kepercayaan yang didapatkan oleh wajib pajak maka akan

berpengaruh kepuasaan wajib pajak.


35

3. Hubungan Kepercayaan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Burton (2007) menyatakan bahwa, pengetahuan wajib pajak tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan orang lain. Hal tentunya berdampak positif bagi negara karena wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dampak lain adanya pengetahuan yang dimiliki, wajib pajak akan mengerti arti penting pajak bagi negara dan masyarakat dan ini tentunya menumbuhkan kesadaran pajak. Widodo (2012) menyatakan bahwa, kepercayaan dan kepuasan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan sedangkan persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak H3

: Diduga kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. 4. Pengaruh Korupsi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Maria Karanta, et al (2000) dalam Suryadi (2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat yang negative dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan persepsi atau kasus korupsi pajak akhir-akhir ini. Jika persepsi Wajib Pajak atas korupsi pajak


36

negatif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. H4

: Diduga tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak. 5. Hubungan Kepuasan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Widodo (2012) menyatakan bahwa, kepercayaan dan kepuasan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan sedangkan persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Suciaty (2014) menyatakan bahwa, persepsi wajib pajak atas setiap pemberitaan korupsi pajak dimedia massa dan penegakkan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh secara signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. H5

: Kepuasan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Hubungan Langsung Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepuasan Wajib Pajak Suciaty (2014) menyatakan bahwa, persepsi wajib pajak atas setiap pemberitaan korupsi pajak dimedia massa dan penegakkan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh secara signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. H6

: Diduga Korupsi Pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan

wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak


37

7. Hubungan Tidak Langsung Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepuasan Wajib Pajak Maria Karanta, et al (2000) dalam Suryadi (2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat yang negatif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan persepsi atau kasus korupsi pajak akhir-akhir ini. Jika persepsi wajib pajak orang pribadi atas korupsi pajak negatif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak. H6

: Diduga Korupsi Pajak berpengaruh tidak langsung terhadap

kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak 8. Hubungan Langsung Kepercayaan pada Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepuasan Wajib Pajak Menurut Scholz dan Lubell (1998), tingkat kepercayaan wajib pajak di Amerika terhadap pemerintah menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya dengan pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan warga negara yang tidak percaya dengan pemerintah. H6

: Diduga Kepercayaan pada Petugas Pajak berpengaruh langsung

terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak


38

9. Hubungan Tidak Langsung Kepercayaan pada Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepuasan Wajib Pajak Widodo (2012) menyatakan bahwa, kepercayaan dan kepuasan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan sedangkan persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. H6

: Diduga Kepercayaan pada Petugas Pajak berpengaruh tidak

langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak


No title

Recommend Documents