KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: KEP. 042/DJ-P2SDKP/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENGAWASAN PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan
pengawasan pengolahan,
pengangkutan dan pemasaran ikan telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan; b. bahwa agar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir a dapat dilaksanakan secara tertib dan mencapai sasaran, pelaksanaannya;
maka
dilakukan
pengawasan
atas
c. bahwa agar tercipta pengertian yang sama, kesepahaman dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya bagi petugas pengawas, dipandang perlu adanya petunjuk teknis operasional pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal. Mengingat
:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2006; 2. Keputusan Presiden Nomor 13/1997 tentang Standar Nasional Indonesia; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 Pasal 3 Ayat 1 tentang Bahan Tambahan Makanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan; 5.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2002 tentang Persuratan dan Tata Cara Pemeriksaan Mutu Hasil perikanan yang Masuk ke Wilayah Republik Indonesia;
6.
7.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan;
di
Keputusan
dan
Menteri
Kelautan
Lingkungan
Departemen
Perikanan
Nomor
KEP.21/MEN/2004 tentang Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan untuk Pasar Uni Eropa; 8.
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007; 9.
Peraturan
Menteri
PER.04/MEN/2006
Kelautan tentang
dan Unit
Perikanan
Nomor
Pelaksana
Teknis
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 10.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
11.
Keputusan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses Produksi, Pengolahan dan Pengangkutan (Pemasaran); 12.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
13.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
14.
Surat
Keputusan
Dirjen
Perikanan
No.3511/DPT.0/PI.320.S4/ VII/2004
:
Tangkap
tentang Persyaratan
higiene di kapal penangkap ikan yang hasilnya untuk pasar Uni Eropa;
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENGAWASAN PENGOLAHAN, PEMASARAN IKAN
PENGANGKUTAN
DAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil, baik yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan maupun non-Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan.
2.
Tugas Pengawas
Perikanan
adalah mengawasi
tertib
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan di bidang perikanan. 3.
Produksi adalah rangkaian kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum termasuk kekerangan hidup.
4.
Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi manusia.
5.
Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, mengawetkan.
6.
menyimpan,
mendinginkan dan/atau
Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
7.
Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki perorangan, atau badan hukum.
8.
Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan dari suatu tempat ke tempat lain sejak produksi, pengolahan sampai pemasaran.
9.
Sertifikat Pengolah Ikan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan yang menerangkan bahwa seseorang telah memperoleh pendidikan tertentu dan menguasai pengetahuan di bidang pengolahan ikan.
10.
Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia
11.
Produk Perikanan adalah setiap bentuk produk pangan berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
12.
Sistem Jaminan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya-upaya yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk memperoleh hasil perikanan yang memenuhi persyaratan keamanan hasil perikanan konsumsi.
13.
Hazard Analisis Critical Control Point yang selanjutnya disebut HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan yang mendasarkan kesadaran bahwa dapat timbul pada tahap-tahap proses, namun dapat dikendalikan melalui tindakan pencegahan dan pengendalian titik-titik kritis.
14.
Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disebut SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Good Manufactaring Practice (GMP) serta memenuhi persyaratan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) dan
Good Hygiene Practices (GHP) sesuai dengan standar dan regulasi dari Otoritas Kompeten. 15.
Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.
16.
Surat izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17.
Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah memenuhi standar mutu.
18.
Pengawas Mutu Hasil Perikanan adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari otoritas kompetensi.
19.
Nomor Registrasi adalah nomor yang diberikan kepada unit pengolahan yang telah memenuhi persayaratan sanitasi dan teknik pengolahan untuk memberikan jaminan mutu kepada konsumen.
20.
Produk Olahan adalah setiap hasil perikanan yang telah mengalami proses kimia atau fisika seperti pemanasan, pengasapan, penggaraman, pengeringan atau pengacaran dan lain-lain, baik yang berasal dari produk yang didinginkan atau produk beku, baik yang dikombinasikan dengan bahan makanan lain atau kombinasi dari beberapa proses.
21.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
22.
Satuan Unit Kerja adalah Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
23.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Petunjuk teknis operasional pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan.
(2) Petunjuk teknis operasional pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan ditetapkan dengan tujuan terciptanya satu kesatuan kesepahaman dalam melaksanakan pengawasan. BAB III OBYEK DAN TEMPAT PENGAWASAN Pasal 3 (1) Obyek pengawasan pengolahan meliputi: a. SIUP; b. SKP; c. Sertifikat PMMT/HACCP; d. Bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia; e. Izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA); f. Produk hasil perikanan; g. Kapal penangkap/pengangkut ikan yang melakukan pengolahan. (2) Obyek pengawasan pengangkutan dan pemasaran Ikan meliputi: a. SIKPI; b. SKP; c. Sertifikat Kesehatan untuk konsumsi manusia; d. e. f. g.
Sertifikat Kesehatan Ikan; SKAI; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
h. Produk hasil perikanan; i.
Lalu lintas ikan hidup dan jenis ikan yang membahayakan manusia dan lingkungan. Pasal 4
Pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan dilakukan di: a. Penanganan ikan dan/atau UPI, Lokasi pengumpul; b. Pelabuhan laut, pelabuhan udara dan tempat pendaratan ikan; c. Kapal penangkap/pengangkut ikan yang melakukan pengolahan ikan.
BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN PENGAWAS PERIKANAN Pasal 5 (1) Pengawas Perikanan dibidang pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan. (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan: a. memasuki tempat-tempat yang akan dilakukan pemeriksaan; b. memeriksa dokumen perizinan;
c. memeriksa sertifikat kelayakan pengolahan; d. memeriksa sertifikat penerapan PMMT/HACCP; e. memeriksa sertifikat kesehatan, untuk konsumsi manusia; f.
memeriksa sertifikat kesehatan ikan;
g. memeriksa asal bahan baku, penggunaan bahan tambahan, penggunaan bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia; h. memeriksa Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA); i.
memeriksa kesesuaian produk ikan;
j. memeriksa Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI); k. memeriksa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); l. (3)
memerika Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam melaksanakan tugasnya pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berkoordinasi dengan pihak terkait. Pasal 6
(1)
Dalam rangka pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan dapat dilakukan verifikasi.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan kesesuaian dokumen perijinan dengan fisik. BAB V PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAWASAN Pasal 7
Prosedur pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan meliputi: a. Pengawas perikanan sebelum melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) terlebih dahulu memberitahukan kepada penanggung jawab UPI; b. Mendatangi lokasi usaha pengolahan ikan serta menunjukkan Surat Perintah Tugas; c. Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dan hal lainnya yang menjadi objek pengawasan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 3; d. Dalam hal ditemukan ada dugaan tindak pidana perikanan, Pengawas Perikanan menyerahkan kepada PPNS perikanan untuk dilakukan proses penyidikan.
Pasal 8 Pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan, dilakukan dengan cara memeriksa: a. Kesesuaian dokumen perizinan, meliputi: 1. SIUP untuk usaha pengolahan; 2. SIKPI untuk usaha pengangkutan hasil perikanan. b. Kesesuaian sertifikat UPI meliputi:
1. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); 2. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; 3. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate). c. d. e. f.
Kesesuaian Sertifikat Kesehatan Ikan; Kesesuaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); Kesesuaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB); Kesesuaian bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dengan yang diizinkan sebagaimana tercantum pada
lampiran 4; g. Kesesuaian penggunaan tenaga kerja asing (IMTA) dengan yang diizinkan; h. Kesesuaian pemasukan ikan (impor); i.
Kesesuaian pengeluaran ikan (ekspor);
j.
Kesesuaian produk (jenis, jumlah dan ukuran) hasil perikanan dengan yang diijinkan.
Pasal 9 (1) Dalam hal hasil pemeriksaan diduga terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis, Pengawas Perikanan merekomendasikan kepada Direktur Jenderal untuk: 1. diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku; 2. diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Setiap hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan form hasil pemeriksaan usaha pengolahan dan/atau pengangkutan dan/atau pemasaran ikan, sebagaimana tercantum pada lampiran 5.
BAB VI PELAPORAN Pasal 10 (1)
Setiap Pengawas Perikanan yang melakukan pengawasan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan wajib melaporkan hasil pengawasannya kepada satuan unit kerjanya;
(2)
Satuan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi pelaporan hasil pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan dan hasil pengawasan lainnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang membawahinya, selambat-lambatnya setiap bulan pada minggu pertama;
(3)
Form laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum pada lampiran 6.
BAB VII PENUTUP Pasal 11 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 28 Juli 2008 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dr.Ir. AJI SULARSO, MMA NIP. 950 000 116
Lampiran 1.
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. No. KEP.042 / DJ-P2SDKP/2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
Lampiran 2.
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No. KEP. 042/DJ-P2SDKP/2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
Lampiran 3.
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No. KEP.042 /DJ-P2SDKP/2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
Lampiran 4. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No. KEP. 042/DJ-P2SDKP/2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM MAKANAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 1168/MENKES/PER/X/1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR:722/MENKES/ PER/IX/1988 TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN
No.
Jenis Bahan Tambahan
Nama Latin
1.
Asam Borat dan senyawanya
Boric acid
2.
Asam Salisilat dan garamnya
Salicylic Acid and its salt
3.
Dietilpirokarbonat
Diethylpirocarbonate DEPC
4.
Dulsin
Dulcin
5.
Kalium Klorat
Potassium Chlorate
6.
Kloramfenikol
Chloramphenicol
7.
Minyak Nabati yang dibrominasi
Brominated vegetable
8.
Nitrofurazon
Nitrofurazone
9.
Formalin
Formaldehyde
10
Kalium Bromat
Potassium bromate
Lampiran 5.
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No. KEP.042/DJ-P2SDKP/2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
FORM HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN PENGOLAHAN DAN PENGANGKUTAN/PEMASARAN HASIL PERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama UPT/Satker Pengawasan SDKP BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN PENGOLAHAN DAN PENGANGKUTAN/PEMASARAN HASIL PERIKANAN
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN No.
Pemeriksaan Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
Data Pada Izin
Hasil Pemeriksaan
Sesuai Izin (Ya/Tidak)
A. Data Umum UPI 1. Nama Perusahaan 2. Penanggung Jawab Perusahaan 3. Jenis kapal yang dimiliki (penangkap/pengangkut) a. Penangkap (Nama & No. SIPI) b. Pengangkut (Nama & No. SIKPI) 4. Alamat a. Kantor Pusat b. Unit Pengolahan Ikan c. Telepon/ Faksimil 5. Jenis ikan yang diolah 6. Status Modal 7. Kapasitas a. Produksi rata-rata perhari(ton/hari) b. Gudang penyimpanan bahan baku (ton) c. Gudang penyimpanan hasil produksi (ton) 8. Asal bahan baku a. Tangkapan (dari perairan) b. Budidaya (lokasi) c. Pembelian dari Depo (alamat) 9. Bahan tambahan makanan yang dipakai 10. Pengangkutan/Pemasaran a. Dalam Negeri (jenis & jumlah) b. Luar Negeri (jenis, tujuan, jumlah) 11. Merk Produk 12. Jumlah Karyawan a. Tenaga Kerja Indonesia b. Tenaga Kerja Asing B Dokumen Unit Pengolahan Ikan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan 1. SIUP 2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan 3. Sertifikat PMMT / HACCP 4. Sertifikat Kesehatan untuk konsumsi manusia 5. Sertifikat Kesehatan Ikan 6. Surat Keterangan Asal Ikan/ SKAI 7. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 8. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: Mengetahui, Penanggung Jawab UPI/Pelaku Usaha
( ……………………………………………………………….. ) Nama dan Tanda Tangan
Pengawas Perikanan
( ……………………………………………………………….. ) Nama, NIP dan Tanda Tangan
Analisa Hasil Pemeriksaan …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Lembar Lembar Lembar Lembar
I (Putih) II (Merah) III (Kuning) IV (Biru)
: : : :
Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengawas Perikanan Penanggung Jawab UPI/Pelaku Usaha UPT Pengawasan SDKP
Lampiran 6
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. No. KEP.042/DJ-P2SDKP/2009 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
FORM PEMERIKSAAN PRODUK PERIKANAN HASIL OLAHAN (UNTUK KEPERLUAN EKSPOR) DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE AND CONTROL OF MARINE RESOURCES AND FISHERIES) Nama Unit Pengawasan Perikanan
Name of Fisheries Surveillance Unit BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRODUK PERIKANAN HASIL OLAHAN
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES SURVEILLANCE OFFICER) Berdasarkan (On the bases of) : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap No.
Rincian Pemeriksaan Dokumen Produk Perikanan
Hasil Pemeriksaan
Sesuai Izin (Ya/Tidak)
ASAL PRODUK
I.
ORIGIN OF PRODUCT 1. 2.
Nama dan Alamat Perusahaan
Name and Adrress of Company Nomor Registrasi/Lisensi (SKP)
Register Number/License DESKRIPSI PRODUK
II.
DESCRIPTION OF COMMODITY 1. 2. 3. 4.
III. 1. 2. 3.
Jenis Pengolahan
Type of Processing Nama Ikan
Name of Fish Jumlah Kemasan
Number of Packages Berat Bersih
Net Weight
TUJUAN PRODUK
DESTINATION OF PRODUCT Produk Perikanan dikirim dari
The fishery product are to be dispatched from Ke
To Dengan Menggunakan Cara Transportasi
By the following means of transport a. Angkutan Darat
Road Vehicle
b. Kapal Laut
Ship
c. Pesawat Terbang
Aeroplane
4.
d. Lainnya Other Nama dan Alamat Pembeli
Name and Address of Importer
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan/Place and Date of Inspection: Analisa Hasil Pemeriksaan (Analysis of Result Inspection)
Menyetujui, Penanggung Jawab Perusahaan (…………………………………….)
Lembar Lembar Lembar Lembar
Pengawas Perikanan (Fisheries Surveillance Officer)
( ……………………………………………………………….. ) ( ……………………………………………………………….. ) Nama dan Tanda Tangan (Name and Signature) Nama, NIP dan Tanda Tangan (Name and Signature) I (Putih) : Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan II (Merah) : Pengawas Perikanan III (Kuning) : Penanggung Jawab Perusahaan IV (Biru) : UPT/Satker Pengawasan SDKP Nomor Seri Kode
Tahun
Nomor Urut
Lampiran 7
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. No. KEP.042/DJ-P2SDKP/2009 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
FORM PEMERIKSAAN JENIS IKAN LAUT HASIL TANGKAPAN YANG MENURUT SIFATNYA TIDAK MEMERLUKAN PENGOLAHAN (UNTUK KEPERLUAN EKSPOR) DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE AND CONTROL OF MARINE RESOURCES AND FISHERIES) Nama Unit Pengawasan Perikanan
Name of Fisheries Surveillance Unit BERITA ACARA PEMERIKSAAN JENIS IKAN LAUT HASIL TANGKAPAN YANG MENURUT SIFATNYA TIDAK MEMERLUKAN PENGOLAHAN
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES SURVEILLANCE OFFICER) Berdasarkan (On the bases of) : 1. Kep Dirjen P2SDKP Nomor; KEP.019/DJ-P2SDKP tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan 2. Kep. Dirjen P2HP Nomor KEP.033/DJ-P2HP/2008 tentang Jenis Ikan Laut Hasil Tangkapan Yang Menurut Sifatnya Tidak Memerlukan Pengolahan. 3. Kep. Dirjen P2HP Nomor: KEP.083/DJ-P2HP/2008 tentang Perubahan I Kep. Dirjen P2HP Nomor KEP.033/DJ-P2HP/2008 No. Rincian Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Perikanan Hasil Pemeriksaan Sesuai (Ya/Tidak) Nama Perusahaan 1 2 3 4 5 6
Nama Kapal Pengangkut Ikan / Name of Carrier Vessel Bendera Kebangsaan Kapal / Flag Nationality of Vessel No. SIKPI Negara Tujuan / Destination Country Ruang Penyimpanan Ikan / Fish Hold a. Jumlah /Amount (unit) b. Kapasitas / Capacity (m3)
Jumlah Ikan dalam Palkah / Number of Fish Species in Hold Jenis ikan yang diangkut / Carried of fish spesies 1. Tuna Sirip Biru Selatan (Thunnusmaccoyii) 2. Tuna Bersirip Kuning (Thunnus albacares) 3. Tuna Mata Besar (Thunnus Obesus) 4. Kerapu (Epinephelus sp) 5. Bronang/Baronang (Siganus spp) 6. Bawal Hitam (Farnio niger) 7. Bawal Putih (Pampus argenteus) 8. Ekor Kuning (Caesio erythrogaster) 9. Udang Laut (Penaeus semisulcaltus) 10. Udang Pasir (Thenus orientalis) 11. Udang Karang/Lobster (Palinurus spp.) 12. Cumi-cumi (Loligo spp) 13. Gurita 14. Sotong/Blekutak (Sepia spp) 15. Kuwe (Caranx sexfasciatus) 16. Layaran (Istiophorus plalypterus) 17. Scampi (Metanephrops sp) 18. Albaqora (Thunus alalunga) 19. Cakalang (Katsuwonus pelamis) 20. Kakap Merah (Lutjanus Spp) 21. Kakap Putih (Lates calcarifor) 22. Layur (Trichiurus savala) Jumlah Tempat dan Tanggal Pemeriksaan/Place and Date of Inspection: Analisa Hasil Pemeriksaan ( Analysis of Result Inspection ) 8
Hasil Pemeriksaan (Kg)
Menyetujui, Nakhoda Kapal Perikanan
Pengawas Perikanan (Fisheries Surveillance Officer)
(Captain of Fisheries Vessel)
Lembar Lembar Lembar Lembar
Sesuai (Ya/Tidak)
( ……………………………………………………………….. ) ( ……………………………………………………………….. ) Nama dan Tanda Tangan (Name and Signature) Nama, NIP dan Tanda Tangan (Name and Signature) I (Putih) : Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan II (Merah) : Pengawas Perikanan III (Kuning) : Nakhoda Kapal IV (Biru) : UPT/Satker Pengawasan SDKP Nomor Seri Kode
Tahun
Nomor Urut
Lampiran 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No. KEP.042/DJ-P2SDKP/2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
FORM VERIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP USAHA PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan No
Nama
No. SIUP
Dugaan Pelanggaran
Hasil Verifikasi Pasal yang disangkakan
Barang Bukti
Tindak Lanjut Lokasi Pelanggaran
Sanksi Administratif
Proses Penyidikan
Analisa Yuridis dan Teknis: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : …………………………………………………………… Mengetahui Kepala UPT/Satker Pengawasan SDKP
Pengawas Perikanan
(........................................) NIP. .........................
(........................................) NIP. .........................
