No title

A.PENDAHULUAN 1. Deskripsi Singkat Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terjadi reformasi dalam pengelolaan keuangan Negara. Hal ini ditindaklanjuti dengan adanya reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diantara proses dan prosedur yang dilakukan perubahan adalah prosedur pencairan anggaran belanja daerah. Pada modul ini dibahas hal-hal yang terkait dengan pencairan anggaran daerah diantaranya adalah pejabat pengelola keuangan daerah, mekanisme pengeluaran daerah, mekanisme pengeluaran dengan Uang Persediaan, mekanisme Pengeluaran dengan pembayaran langsung, aspek perpajakan dalam belanja daerah, dan mekanisme penerbitan SP2D 2. Prasyarat Kompetensi Sebelum mempelajari modul ini, peserta diklat harus memiliki prasyarat pengetahuan tentang reformasi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini diperlukan mengingat mekanisme pencairan anggaran daerah harus didasari dengan pengetahuan yang baik tentang mekanisme baru dalam pengelolaan anggaran belanja daerah. 3. Standar Komptensi dan Kompetensi Dasar Standar kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta diklat setelah mempelajari modul ini antara lain : a. Mampu melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan daerah pada SKPD b. Mempu melaksanakan tugas dalam rangka belanja daerah Setelah mempelajari modul ini, kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki oleh peserta diklat adalah a. Peserta mampu memahami pejabat pengelola keuangan daerah dalam mekanisme belanja daerah Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

1

b. Peserta mampu memahami mekanisme belanja daerah c. Peserta mampu memahami mekanisme belanja daerah dengan uang persediaan d. Peserta mampu memahami mekanisme belanja daerah dengan pembayaran langsung e. Peserta mampu memahami aspek perpajakan dalam belanja daerah f.

Peserta mampu memahami mekanisme penerbitan SP2D

4. Relevansi Modul Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap pelaksanaan terdiri dari pelaksanaan pendapatan daerah dan pengeluaran daerah. Modul ini membahas tentang pencairan anggaran belanja daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahap pelaksanaan anggaran.

Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

2

KEGIATAN BELAJAR 1 : PELAKSANAAN APBD Indikator 1.

Menjelaskan Gambaran umum pelaksaaan APBD

2.

Menjelaskan Struktur APBD

3.

Menjelaskan landasan hukum Pelaksanaan APBD

1.a. Uraian dan Contoh 1.a.1. Gambaran Umum Pelaksanaan APBD Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumbersumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Implikasi ketentuan ini gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, sesuai pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

3

atas sesuai pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. 1.a.2. Pengertian APBD APBD mempunyai pengertian sebagai berikut : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara). 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

(Pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah) 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 PP No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

1.a.3. Struktur APBD Pasal 20 PP No. 58 tahun 2005 menjelaskan struktur APBD yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1. pendapatan daerah. 2. belanja daerah. 3. pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD).


4

b) Dana Perimbangan. c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

Klasifikasi

belanja menurut fungsi terdiri dari: a)

Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan. Klasifikasi

belanja

berdasarkan

urusan

pemerintahan

diklasifikasikan

menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. b)

Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: 1)

pelayanan umum;

2)

ketertiban dan keamanan;

3)

ekonomi;

4)

lingkungan hidup;

5)

perumahan dan fasilitas umum;

6)

kesehatan;

7)

pariwisata dan budaya;

8)

agama;

9)

pendidikan; serta

10) perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja modal;


5

d) bunga; e) subsidi; f)

hibah;

g) bantuan sosial; h) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan i)

belanja tidak terduga. Pembiayaan daerah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan

Pembiayaan daerah

maupun

pada

tahun-tahun

anggaran

berikutnya.

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; b) pencairan dana cadangan; c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d) penerimaan pinjaman; dan e) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: a) pembentukan dana cadangan; b) penyertaan modal pemerintah daerah; c) pembayaran pokok utang; dan d) pemberian pinjaman. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. 1.a.4. Landasan Hukum Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain : 1.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.


6

4.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

5.

Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

1.b. Latihan 1. Jelaskan pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ! 2. Belanja daerah dilaksanakan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi, sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan klasifikasi organisasi ! 3. Belanja daerah dilaksanakan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi, sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan klasifikasi fungsi ! 4. Belanja daerah dilaksanakan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi, sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan klasifikasi jenis belanja ! 5. Sebutkan dasar hukum dalam pelaksanaan APBD!

1.c. Rangkuman 1. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Implikasi ketentuan ini gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas

pengelolaan

keuangan

daerah

sebagai

bagian

dari

kekuasaan

pemerintahan daerah.


7

2. Dalam melaksanakan kekuasaannya, sesuai pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan

antara

yang

memerintahkan,

menguji,

dan

yang

menerima/mengeluarkan uang. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 PP No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). 5. struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

1.d. Tes Formatif 1. Dasar hukum reformasi pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah a. UU No. 17 tahun 2003 b. UU No. 32 tahun 2003 Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

8

c. UU no. 17 tahun 2004 d. UU No. 33 tahun 2004 2. Pengelolaan kekuasaan keuangan daerah dilaksanakan oleh a. Presiden b. Kepala Daerah c. Sekretaris daerah d. Kepala SKPD 3. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara lain a. menguji, menandatangani SPM dan yang menerima/mengeluarkan uang. b. memerintahkan, menandatangani SPM, dan yang menerima/mengeluarkan uang. c. memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang. d. memerintahkan, menguji, dan menandatangani SPM. 4. Pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah a. rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. b. rencana keuangan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c. rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d. rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah a. pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah. b. penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. c. pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. d. penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah. 6. Penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah merupakan pengertian dari a. pendapatan daerah, b. penerimaan daerah, Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

9

c. piutang daerah d. pembiayaan daerah. 7. Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah adalah pengertian dari : a. pengeluaran daerah, b. belanja daerah, c. hutang daerah d. pembiayaan daerah. 8. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan adalah a. Klasifikasi organisasi b. Klasifikasi fungsi c. Klasifikasi jenis belanja d. Klasifikasi program 9. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana tersebut dibawah ini kecuali : a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja tidak terduga. d. Belanja lain-lain 10. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya adalah pengertian dari : a. Penerimaan pembiayaan; b. Pengeluaran pembiayaan; c. Pembiayaan daerah d. Pinjaman Daerah

1.e Umpan Balik dan Tindak Lanjut Apabila Anda telah menyelesaikan latihan dan tes formatif tersebut diatas, silahkan mencocokkan hasilnya dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Untuk mengukur tingkat penguasaan materi modul ini, hitunglah hasil penilaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

10

Rumus penilaian: Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar x 100% Jumlah soal Kriteria tingkat penguasaan materi: 90%

-

100% = baik sekali

80%

-

89% = baik

70%

-

79% = sedang

-

69% = kurang

Apabila hasil penilaian mencapai tingkat penguasaan materi 80% keatas, berarti Anda telah menguasai materi dengan baik. Akan tetapi, apabila hasilnya masih dibawah 80%, Anda diminta untuk mempelajari kembali materi pelajaran ini.


11

KEGIATAN BELAJAR 2 : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Indikator 1.

Menjelaskan pejabat penanggung jawab dalam belanja daerah

2.

Menjelaskan

tugas dan wewenang pejabat dalam pengelolaan

belanja daerah

1.a. Uraian dan Contoh 1.a.1. Pejabat Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. Pemegang

kekuasaan

pengelolaan

keuangan

daerah

mempunyai

kewenangan: a.

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b.

menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

c.

menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;

d.

menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

e.

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

f.

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.


12

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah, Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a.

sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

b.

kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c.

kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

1.a.2. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai peran dan fungsi untuk membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Tugas koordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu di bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f.

penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

g. memimpin TAPD; h. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; i.

menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

j.

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan

k. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. 1.a.3. Kepala SKPKD selaku PPKD Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

13

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi BUD; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f.

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai BUD, PPKD berwenang: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan

petunjuk

teknis

pelaksanaan

sistem

penerimaan

dan

pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f.

menetapkan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; i.

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j.

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f.

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

g. menyimpan uang daerah; Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

14

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; i.

melakukan

pembayaran

berdasarkan

permintaan

pejabat

pengguna

anggaran atas beban rekening kas umum daerah; j.

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan I. melakukan penagihan piutang daerah. Disamping melimpahkan kewenangan BUD kepada kuasa BUD, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan pajak daerah; d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; f.

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. 1.a.4. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f.

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i.

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang


15

dipimpinnya; j.

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l.

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugastugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangan didasarkan pada pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pejabat

pengguna

anggaran/pengguna

barang

dan

kuasa

pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK. Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung

jawab

atas

pelaksanaan

tugasnya

kepada

pengguna

anggaran/pengguna barang. Sedangkan PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna

anggaran/kuasa

pengguna

barang

bertanggung

jawab

atas

pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. PPTK mempunyai tugas mencakup: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD. Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

16

PPK-SKPD mempunyai tugas: a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. 1.a.5. Bendahara Pengeluaran Dalam rangka proses pencairan anggaran belanja daerah, Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional. Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.

2.b. Latihan 1. Dalam pengelolaan APBD, Kepala Darah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebutkan tugas dan wewenangnya! 2. Jelaskan kedudukan sekretaris daerah dalam Pelaksanaan APBD! 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menjabat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, jelaskan tugas dan wewenang KPA! 4. KPA dapat menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, jelaskan kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh KPA! Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

17

5. Jelaskan tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan! 6. Jelaskan kedudukan Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan APBD!

2.c. Rangkuman 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah

yang

karena

jabatannya

mempunyai

kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 2. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai peran dan fungsi untuk membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. 3.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

4. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan dalam

melaksanakan

tugas-tugas

dapat

melimpahkan

sebagian

kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna

anggaran/kuasa

pengguna

barang.

Pelimpahan

sebagian

kewenangan didasarkan pada pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 5. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung

jawab

atas

pelaksanaan

tugasnya

kepada

pengguna

anggaran/pengguna barang. Sedangkan PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

18

6. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD. 7. Dalam rangka proses pencairan anggaran belanja daerah, Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional. Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

2.d. Tes Formatif 1.

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipimpin oleh : a. Sekretaris Daerah b. Kepala SKPKD selaku PPKD c. Kepala SKPD selaku PA d. Bendahara Umum Daerah

2.

Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dijalankan oleh : a. Kepala Bagian Keuangan b. Kepala SKPKD c. Kepala SKPD d. Kepala Daerah

3.

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan pajak daerah; d. menyimpan uang daerah;

4.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dalam SKPD merupakan kewenangan : a. Kepala SKPD b. PPTK c. Bendahara Pengeluaran d. PPK SKPD

5.

PPTK mempunyai tugas mencakup di bawah ini kecuali :


19

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 6.

Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah merupakan tugas dari : a. Kepala SKPD b. Kuasa BUD c. Bendahara Pengeluaran d. Bendahara Barang

7.

Dalam permintaan pembayaran ke BUD, SPM disiapkan oleh : a. Bendahara Pengeluaran b. PPTK c. PPK SKPD d. Kepala SKPD

8.

Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional. Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada a. Kepala SKPD selaku PA. b. PPKD selaku BUD. c. Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. d. PPK SKPD.

9.

PPK SKPD dapat merangkap jabatan di bawah ini : a. Kepala Seksi teknis pada SKPD b. Kepala SKPD c. Bendahara Pengeluaran d. PPTK

10. Penetapan Kuasa PA dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dilakukan oleh : a. Kepala SKPD b. Sekretaris Daerah c. PPKD d. Kepala Daerah Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

20

2.e Umpan Balik dan Tindak Lanjut Apabila Anda telah menyelesaikan latihan dan tes formatif tersebut diatas, silahkan mencocokkan hasilnya dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Untuk mengukur tingkat penguasaan materi modul ini, hitunglah hasil penilaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Rumus penilaian: Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar x 100% Jumlah soal Kriteria tingkat penguasaan materi: 90%

-

100% = baik sekali

80%

-

89% = baik

70%

-

79% = sedang

-

69% = kurang



21

KEGIATAN BELAJAR 3 :

BELANJA DAERAH Indikator 1.

Menjelaskan asas umum pengelolaan keuangan daerah

2.

Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah

3.

Menjelasakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

3.a. Uraian dan Contoh 3.a.1. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Asas-asas ini ditetapkan dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rincian mengenai asas-asas ini dijelaskan dalam pasal 4 Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagai berikut : 1. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan. 3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

22

6. Transparan

merupakan

prinsip

keterbukaan

yang

memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasIuasnya tentang keuangan daerah. 7. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 8. Keadilan

adalah

keseimbangan

distribusi

kewenangan

dan

pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3.a.2. Prinsip-prinsip Belanja Daerah Belanja daerah merupakan bagian dari belanja Negara secara umum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam belanja Negara. Sesuai pasal 12 Keppres No. 42 tahun 2002 prinsip-prinsip belanja negara adalah : 1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. 2. Efektif,

terarah

dan

program/kegiatan,

terkendali

sesuai

sesuai

dengan

fungsi

rencana, setiap

departemen/lembaga/pemerintah daerah. 3. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Prinsip-prinsip pembayaran atas beban APBD diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 pada Pasal 132 sampai dengan 136. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

23

penggunaan bukti. 2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 3. Pemberian

subsidi,

hibah,

bantuan

sosial,

dan

bantuan

keuangan

dan

bantuan

keuangan

dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah. 4. Penerima

subsidi,

hibah,

bantuan

sosial,

bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya

dan

wajib

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

penggunaannya kepada kepala daerah. 5. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 6. Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau

bencana

sosial,

termasuk

pengembalian

atas

kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. 7. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 8. Pimpinan

instansi/lembaga

penerima

dana

tanggap

darurat

bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah. 9. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 10. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

24

Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Untuk

kelancaran

pelaksanaan

tugas

SKPD,

kepada

pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. 3.a.4. Larangan Pembebanan pada Belanja Daerah Belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya dapat digunakan untuk untuk mendanai program dan kegiatan dari masing-masing SKPD. Program dan kegiatan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari SKPD.

Oleh karena itu dalam pasal 13 Keppres No. 42 tahun 2002 diatur

larangan pembebanan belanja atau keperluan pada belanja Negara/daerah sebagai berikut : 1. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah. 2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa. 3. Pesta

untuk

berbagai

peristiwa

dan

pecan

olah

raga

pada

departemen/lembaga/pemerintah daerah. 4. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas. 3.a.5. Pengertian Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. (Pasal 1 PP No. 58 tahun 2005). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 3.a.6. Format DPA-SKPD Format DPA-SKPD sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdiri dari lima bagian yaitu : Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

25

No. 1.

Kode DPA-SKPD

Nama Formulir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.

DPA-SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.

DPA-SKPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja

Tidak

Langsung

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah 4.

DPA-SKPD 2.2

Rekapitulasi Program

Belanja

dan

Langsung

Kegiatan

Satuan

menurut Kerja

Perangkat Daerah 5.

DPA-SKPD 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.a.6. Penyusunan DPA-SKPD Pasal 123 dan pasal 124 Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan tata cara penyiapan DPA-SKPD. Beberapa ketentuan mengenai penyusunan DPA-SKPD adalah sebagai berikut : 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. 2. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan. Format DPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (format terlampir). 3. Tim Anggaran Pemerintah Darah (TAPD) melakukan verifikasi rancangan Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

26

DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 4. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan rancangan DPASKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. 5. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

3.a.7. Anggaran Kas Anggaran kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan setiap periode. Penyusunan anggaran kas diatur dalam pasal 125 dan 126 Permendagri No. 13 Tahun 2006. Ketentuan penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut : 1. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Format anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.II Permendagri No. 13 Tahun 2006. 2. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. 3. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaranpengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 4. Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

27

peraturan kepala daerah. 3.a.8. Surat Penyediaan Dana (SPD) Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Sesuai pasal 196 dan 197 Permendagri No. 13 tahun 2006, SPD disusun sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.

Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran D.VI Permendagri No. 13 tahun 2006. 2. Guna

penerbitan

SPD,

kuasa

BUD menyiapkan

draft

SPD

untuk

ditandatangani oleh PPKD. 3. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

3.b. Latihan 1. Jelaskan yang dimaksud dengan azas-azas umum dalam belanja daerah! 2. Hal-hal apa saja yang dilarang dalam belanja daerah! 3. Jelaskan prinsip-prinsip umum belanja daerah! 4. Jelaskan yang dimaksud dengan anggaran kas! 5. Dalam pelaksanaan anggaran terdapat dokumen DPA-SKPA, jelaskan dokumen isi dari DPA-SKPD

3.c. Rangkuman 1. Keuangan daerah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat 2. Belanja daerah merupakan bagian dari belanja Negara secara umum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam belanja Negara diantaranya adalah Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, sesuai fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah; Mengutamakan Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

28

penggunaan produksi dalam negeri. 3. Belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya dapat digunakan untuk untuk mendanai program dan kegiatan dari masing-masing SKPD. Program dan kegiatan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari SKPD. 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 5. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan setiap periode. 6. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

3.d. Tes Formatif 1. Asas efektif dalam pelaksanaan belanja daerah berarti : a. Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung

dengan

bukti-bukti

administrasi

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. b. Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. c. Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. d. Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 2. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Suatu bukti pengeluaran dinyatakan sah apabila

memenuhi persyaratan di bawah ini kecuali : a. Ditanda tangani penerima pembayaran. b. Dicap instansi/lembaga penerima pembayaran. c. Menyebutkan nilai pembayaran dalam angka dan huruf. d. Ditanda tangani BUD. Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

29

3. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke : a. Rekening kas daerah. b. Rekening kas negara. c. Rekening bendahara pengeluaran SKPD. d. Rekening khusus. 4. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan : a. Peraturan Kepala daerah. b. Peraturan Daerah. c. Peraturan Menteri dalam negeri. d. Peraturan Presiden. 5. Belanja daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran di bawah ini : a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah. b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa. c. Pesta

untuk

berbagai

peristiwa

dan

pekan

olah

raga

pada

departemen/lembaga/pemerintah daerah. d. Pemberian hadiah bagi siswa sekolah lanjutan pertama yang berprestasi. 6. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dituangkan dalam DPA SKPD pada form : a. DPA SKPD 2.2.1. b. DPA-SKPD 2.2. c. DPA-SKPD 2.1. d. DPA-SKPD 1.2. 7. Ketentuan mengenai Penyusunan DPA-SKPD antara lain adalah sebagai berikut kecuali: a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja

setelah

memberitahukan

peraturan kepada

daerah semua

tentang

kepala

APBD

SKPD

agar

ditetapkan, menyusun

rancangan DPA-SKPD. Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

30

b. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan. c. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan. d. Tim Anggaran Pemerintah Darah (TAPD) melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 8. Pejabat yang diberi tugas menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaranpengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan adalah : a. PPKD selaku BUD. b. Kepala SKPD selaku PA. c. PPK SKPD. d. Bendahara Pengeluaran. 9. Anggaran kas digunakan mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan setiap periode. Oleh karena itu anggaran kas memuat : a. Perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan. b. Perkiraan arus kas keluar. c. Perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar. d. Tidak ada jawaban yang benar. 10. Pengeluaran kas dapat dilakukan setelah SKPD memiliki dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan yaitu : a. DPA SKPD. b. RKA SKPD. c. SP2D. d. SPD.

3.e Umpan Balik dan Tindak Lanjut Apabila Anda telah menyelesaikan latihan dan tes formatif tersebut diatas, silahkan mencocokkan hasilnya dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

31

modul ini. Untuk mengukur tingkat penguasaan materi modul ini, hitunglah hasil penilaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Rumus penilaian: Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar x 100% Jumlah soal Kriteria tingkat penguasaan materi: 90%

-

100% = baik sekali

80%

-

89% = baik

70%

-

79% = sedang

-

69% = kurang



32

KEGIATAN BELAJAR 4:

PROSEDUR PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN Indikator 1.

Menjelaskan

pengertian

pembayaran

dengan

mekanisme

uang

persediaan 2.

Menjelaskan karakteristik uang persediaan

3.

Menguraikan mekanisme pembayaran dengan uang persediaan

4.

Menjelaskan syarat-syarat kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU

5.

Menjelaskan pengertian pembayaran dengan mekanisme langsung

6.

Menguraikan mekanisme pembayaran langsung

7.

Menjelaskan syarat-syarat kelengkapan SPP-LS Belanja Pegawai dan SPP-LS Non Belanja Pegawai.

4.a. Uraian dan Contoh 4.a.1. Uang Persediaan Definisi Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Berdasarkan definisi UP, karakteristik UP adalah 1) Uang muka kerja. Uang persediaan diberikan kepada bendahara pengeluaran pada awal periode pelaksanaan anggaran untuk digunakan membayar pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Permintaan uang persediaan sebagai uang muka kerja hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. 2) Revolving /berdaur ulang,


33

Uang persediaan yang telah digunakan untuk pembayaran belanja dapat diminta penggantian sejumlah belanja yang telah dilakukan dengan batasan minimal belanja yang telah ditetapkan. 3) Belum membebani anggaran. Uang persediaan sebagai uang muka kerja belum dapat dibebankan pada kode rekening tertentu sampai dengan uang persediaan tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran atas beban rekening pada DPA-SKPD 4) Untuk keperluan operasional kantor. Untuk menghindari adanya idle cash/money pada bendahara maka uang persediaan pada dasarnya adalah pilihan yang dapat diambil oleh bendahara sebagai cara untuk melakukan pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme langsung. 5) Jumlahnya tertentu. Jumlah uang persediaan juga ditentukan dalam rangka menghindari adanya idle cash/money. Sebagaimana diuraikan diatas, dalam pelaksanaan belanja daerah, mekanisme uang persediaan digunakan sebagai pilihan untuk pengeluaran yang dianggap tidak efisien dan tidak efektif apabila dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Hal ini mengingat kaidah pembayaran belanja semestinya dilakukan langsung kepada pihak yang berhak menerima yaitu pihak ketiga tanpa melalui perantara termasuk bendahara pengeluaran. Mekanisme Uang persediaan perlu diatur secara khusus dengan peraturan kepala daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 1) Belanja yang boleh dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Kaidah umum pembayaran belanja daerah dilaksanakan secara langsung oleh karena itu perlu diatur batasan-batasan pembayaran yang bisa dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Batasan dilakukan terhadap jenis-jenis belanja/rekening belanja yang secara umum lebih efisien dan efektif dibayarkan dengan UP. Rekening tersebut diantaranya adalah belanja barang. 2) Jumlah Uang Persediaan sebagai Uang Muka Kerja. Untuk menghindari adanya idle cash/money maka perlu ditetapkan besaran nominal uang persediaan yang boleh diminta oleh bendahara pengeluaran. Jumlah uang yang diperlukan oleh bendahara pengeluaran tergantung pada Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

34

periode pertanggungjawaban yang wajar dalam pelaksanaan belanja. Secara umum keperluan belanja dalam SKPD akan lebih mudah dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dalam periode bulanan. Sehingga kebutuhan dana oleh bendahara untuk membayara keperluan SKPD secara umum adalah 1/12 dari nilai pagu dana yang boleh dimintakan uang persediaan sebagaimana point 1. Dengan alasan yang lebih penting, dimungkinkan melakukan pembatasan jumlah uang persediaan menjadi kurang dari 1/12 apabila jumlah uang persediaan untuk semua SKPD dianggap akan menyebabkan idle cash/money.

Hal ini mengingat

dimungkinkan untuk melakukan pemanfaatan uang oleh BUD untuk kepentingan lainnya yang menguntungkan dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dengan menggunakan idle cash/money tersebut. Contoh : Apabila pada Pemerintah Daerah terdapat dua puluh SKPD yang masing-masing meminta UP sebesar Rp.100.000.000,- maka jumlah uang yang harus disediakan oleh BUD pada awal periode pembayaran adalah sebesar dua Milyar. Dana UP yang diterima bendahara tentu tidak langsung digunakan

secara

keseluruhan

pada

satu

waktu,

mungkin

dalam

pelaksanaannya, pembayaran dilakukan pada waktu yang masih lama pada periode bulan berkenaan. Sehingga terdapat uang mengendap pada bendahara pengeluaran. Apabila uang mengendap tersebut rata-rata Rp.10.000.000,- maka secara keseluruhan jumlah uang mengendap pada bendahara SKPD adalah Rp.200.000.000,-. Bagi BUD dana sebesar Rp.200.000.000,- tersebut pada satu periode bulanan dimungkinkan untuk dapat dikelola yang berpeluang meningkatkan pendapatan daerah. 3) Minimal penggunaan dana pada satu periode Batasan minimal penggunaan dana uang persediaan juga diperlukan dalam rangka menghindari adanya idle cash/money dan kelemahan perencanaan belanja. Uang persediaan pada bendahara pengeluaran seharusnya dipergunakan secara efektif untuk pembayaran belanja keperluan SKPD. Oleh karena itu dihindari adanya sisa uang persediaan pada akhir periode bulanan pada bendahara pengeluaran yang disebabkan kurang baiknya perencanaan belanja. Oleh karena itu harus dilakukan pembatasan minimal


35

belanja yang harus dilakukan oleh SKPD sebagai syarat dilakukannya penggantian uang persediaan. Contoh : Batas minimal penggunaan Uang persediaan yang dijadikan syarat dalam penggantian uang persediaan adalah 90%. Apabila uang persediaan pada bendahara pengeluaran sebesar Rp.100.000.000,- maka untuk dapat meminta penggantian uang persediaan, bendahara pengeluaran harus melakukan

pembayaran

minimal

Rp.90.000.000,-.

Apabila

jumlah

pembayaran tersebut tidak terpenuhi maka dianggap keperluan SKPD tersebut pada satu periode dibawah nilai Rp.90.000.000,- atau perencanaan belanja pada SKPD tidak baik. Sehingga dimungkinkan untuk mengurangi jumlah uang persediaan pada SKPD tersebut. 4.a.2. Prosedur Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan. Prosedur pembayaran dilakukan dengan melakukan permintaan pembayaran menggunakan formulir Surat Permintaan Pembayaran/SPP. Jenis-jenis SPP dalam mekanisme uang persediaan adalah 1) SPP Uang Persediaan/SPP-UP. SPP Uang Persediaan/SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 2) SPP Ganti Uang Persediaan/SPP-GU SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung. 3) SPP Tambahan Uang Persediaan/SPP-TU SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan. Mekanisme Penerbitan SPP sampai dengan SPM sebagaimana gambar dibawah ini :


36

Gambar 1 Alur Proses Pembayaran Uang Persediaan

Prosedur pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan mengacu pada Surat Penyediaan Dana. SUrat Penyediaan dana yang diterima oleh

Pengguna

ANggaran

dari

PPKD

diserahkan

kepada

Bendahara

Pengeluaran dan PPK-SKPD. Berdasarkan SPD, Bendahara pengeluaran membuat dokumen SPP UP/GU/TU. Selanjutnya Bendahara pengeluaran mengajukan dokumen SPP beserta kelengkapannya kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi berdasarkan DPA dan SPD yang telah diterima dari Pengguna Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian SPP, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

37

dokumen maka PPK-SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM untuk dilengkapi dan diajukan kembali kepada PPK-SKPD. Apabila dokumen SPP beserta kelengkapannya sudah benar maka PPK-SKPD membuat konsep SPM untuk diajukan ke pengguna anggaran. Pengguna anggaran setelah meneliti kemudian mengesahkan SPM dengan menandatangani SPM tersebut. 4.a.2.1. Prosedur Pengajuan SPP UP Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu. Bendahara

mempersiapkan

dokumen-dokumen

yang

diperlukan

sebagai

lampiran dalam pengajuan SPP UP, selain dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 1) surat pengantar SPP-UP; 2) ringkasan SPP-UP; 3) rincian SPP-UP; 4) salinan SPD; 5) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan 6) lampiran lain yang diperlukan. Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran. 4a.2.2. Prosedur Pengajuan SPP-GU Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

38

kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bendahara

mempersiapkan

dokumen-dokumen

yang

diperlukan

sebagai

lampiran dalam pengajuan SPP GU, selain dari dokumen SPP GU itu sendiri. Dokumen yang dilampirkan dalam SPP-GU terdiri dari: 1) surat pengantar SPP-GU; 2) ringkasan SPP-GU; 3) rincian SPP-GU; 4) surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; 5) salinan SPD; 6) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan 7) lampiran lain yang diperlukan. 4.a.2.3. Prosedur Pengajuan SPP_TU Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam

SPP-TU ini harus

dipertanggung-jawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali. Dokumen yang dilampirkan dalam SPP-TU terdiri dari: 1) surat pengantar SPP-TU; 2) ringkasan SPP-TU; 3) rincian SPP-TU; 4) salinan SPD; 5) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

39

6) surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan 7) lampiran lainnya. Dalam permintaan tambahan uang persediaan, batas jumlah pengajuan kebutuhan dana harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan. Disamping itu tambahan uang persediaan dibatasi hanya untuk keperluan satu bulan, apabila terdapat sisa maka harus disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk: a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang

diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA; 4. a.3. Pembayaran Langsung Pembayaran langsung adalah mekanisme pembayaran untuk keperluan belanja daerah melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembayaran belanja daerah, kaidah umum mekanisme yang digunakan dalah dengan pembayaran langsung. Pembayaran langsung dapat dipergunakan untuk membayar semua jenis belanja daerah dalam jumlah yang tidak dibatasi baik minimal maupun maksimal. Artinya pembayaran langsung dapat dilakukan untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan lain-lain. Disamping itu pembayaran langsung dapat dilakukan terhadap belanja dengan nilai minimal, seperti sepuluh ribu, dan nilai maksimal yang tidak terbatas sesuai dengan pagu yang tersedia. Dokumen pembayaran yang digunakan dalam mekanisme pembayaran langsung adalah SPP Langsung/SPP-LS. SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.


40

4.a.4.Mekanisme Pembayaran Langsung Prosedur Pembayaran dengan mekanisme Langsung sebagaimana dalam alurproses pembayaran langsung dibawah ini.

Gambar 2 Alur Proses Pembayaran Langsung

Mekanisme pembayaran langsung berdasarkan jenis belanja dibagi menjadi dua yaitu : 1)

Pembayaran langsung keperluan belanja pegawai.

2)

Pembayaran langsung keperluan non belanja pegawai.

Penjelasan dari kedua mekanisme tersebut adalah sebagai berikut : 1)

Pembayaran langsung keperluan belanja pegawai


41

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD. Dokumen yang harus dilampirkan dalam SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan terdiri dari: 1)

surat pengantar SPP-LS;

2)

ringkasan SPP-LS;

3)

rincian SPP-LS;

4)

pembayaran gaji induk;

5)

gaji susulan;

6)

kekurangan gaji;

7)

gaji terusan;

8)

uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;

9)

SK CPNS;

10) SK PNS; 11) SK kenaikan pangkat; 12) SK jabatan; 13) kenaikan gaji berkala; 14) surat pernyataan pelantikan; 15) surat pernyataan masih menduduki jabatan; 16) surat pernyataan melaksanakan tugas; 17) daftar keluarga (KP4); 18) fotokopi surat nikah; 19) fotokopi akte kelahiran; 20) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 21) daftar potongan sewa rumah dinas; 22) surat keterangan masih sekolah/kuliah; 23) surat pindah; 24) surat kematian; 25) SSP PPh Pasal 21; dan 26) peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

42

daerah. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana tersebut diatas digunakan sesuai dengan peruntukannya. 2)

Pembayaran LS keperluan Non Belanja Pegawai Pembayaran langsung keperluan non belanja pegawai digunakan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keppres No.80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa terdiri dari: 1)

surat pengantar SPP-LS;

2)

ringkasan SPP-LS;

3)

rincian SPP-LS;

4)

salinan SPD;

5)

salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

6)

SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

7)

surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

8)

berita acara penyelesaian pekerjaan;

9)

berita acara serah terima barang dan jasa;

10) berita acara pembayaran; 11) kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 12) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 13) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pirrjaman/hibah luar negeri; 14) berita

acara

pemeriksaan

yang

ditandatangani

oleh

pihak

ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

43

15) surat

angkutan

atau

konosemen

apabila

pengadaan

barang

dilaksanakan di luar wilayah kerja; 16) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 17) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; 18) potongan

jamsostek

(potongan

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan 19) khusus

untuk

pekerjaan

konsultan

yang

perhitungan

harganya

menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan

sesuai

pentahapan

waktu

pekerjaan

dan

bukti

penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana

uraian

tersebut

diatas

digunakan

sesuai

dengan

peruntukannya. Dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa disampaikan oleh PPTK kepada bendahara pengeluaran. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. Apabila dokumen yang diajukan PPTK sudah sesuai dengan persyaratan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. PPK-SKPD setelah menerima SPP-LS beserta dokumen pendukung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen. Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung yang diajukan oleh Bendahara tidak lengkap maka PPKSKPD menerbitkan surat pengembalian dokumen yang telah diotoriasi oleh pengguna anggaran kepada bendahara untuk dilengkapi dan selanjutnya dapat diajukan kembali. Apabila dokumen telah lengkap dan benar, PPK-SKPD menerbitkan konsep SPM untuk ditandatangai oleh Pengguna Anggaran.


44

4.b. Latihan 1. Jelaskan pengertian Uang Persediaan dan jelaskan karakteristik uang persediaan! 2. Dalam proses pembayaran, Bendahara Pengeluaran menyiapkan dokumen SPP, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dokumen SPP dalam mekanisme uang persediaan! 3. Jelaskan alasan diperbolehkannya Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan tambahan uang persediaan! 4. Jelaskan mekanisme pembayaran langsung! 5. Jelaskan syarat-syarat pembayaran langsung!

4.c. Rangkuman 1. Definisi Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada

bendahara

operasional

kantor

pengeluaran sehari-hari

hanya

yang

untuk

tidak

membiayai

dapat

kegiatan

dilakukan

dengan

pembayaran langsung. 2. Prosedur

pembayaran

dilakukan

dengan

melakukan

permintaan

pembayaran menggunakan formulir Surat Permintaan Pembayaran/SPP. Jenis-jenis SPP dalam mekanisme uang persediaan adalah SPP Uang Persediaan/SPP-UP, SPP Ganti Uang Persediaan/SPP-GU dan SPP Tambahan Uang Persediaan/SPP-TU 3. Prosedur pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan mengacu pada Surat Penyediaan Dana. SUrat Penyediaan dana yang diterima oleh Pengguna ANggaran dari PPKD diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD. Bendahara pengeluaran membuat dokumen SPP UP/GU/TU. Selanjutnya Bendahara pengeluaran mengajukan dokumen

SPP

beserta

kelengkapannya

kepada

PPK-SKPD

untuk

diverifikasi berdasarkan DPA dan SPD yang telah diterima dari Pengguna Anggaran. 4. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

45

pembebanan pada kode rekening tertentu. 5. Bendahara

Pengeluaran

SKPD

dapat

melimpahkan

sebagian

uang

persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.

6. Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. 7. Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggung-jawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali. 8. Pembayaran langsung adalah mekanisme pembayaran untuk keperluan belanja daerah melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembayaran belanja daerah, kaidah umum mekanisme yang digunakan dalah dengan pembayaran langsung.

4.d. Tes Formatif 1. Uang persediaan adalah salah satu mekanisme dalam melakukan belanja pada SKPD, karakteristik uang persediaan adalah sebagai berikut kecuali : a. Uang muka kerja; b. revolving; c. sudah membebani anggaran d. berjumlah tertentu 2. Uang persediaan diberikan kepada bendahara pengeluaran pada awal periode pelaksanaan anggaran untuk digunakan membayar pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu adalah karakteristik UP Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

46

dibawah ini : a. Uang muka kerja; b. revolving; c. sudah membebani anggaran d. berjumlah tertentu 3. Uang persediaan yang telah digunakan untuk pembayaran belanja dapat diminta penggantian sejumlah belanja yang telah dilakukan dengan batasan minimal belanja yang telah ditetapkan adalah karakteristik UP dibawah ini : a. Uang muka kerja; b. revolving; c. sudah membebani anggaran d. berjumlah tertentu 4. Dokumen permintaan pembayaran berupa SPP UP adalah perwujudan dari karakteristik UP dibawah ini : a. Uang muka kerja; b. revolving; c. sudah membebani anggaran d. berjumlah tertentu 5. Dokumen permintaan pembayaran berupa SPP GUP adalah perwujudan dari karakteristik UP dibawah ini : a. Uang muka kerja; b. revolving; c. sudah membebani anggaran d. berjumlah tertentu 6. Permintaan untuk keperluan yang mendesak dalam satu periode UP dapat dilakukan dengan pengajuan permintaan berupa : a. SPP UP; b. SPP GU; c. SPP TU d. SPP LS 7. Mekanisme pembayaran untuk keperluan belanja daerah melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan adalah mekanisme pembayaran dengan cara : a. Uang Persediaan; Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

47

b. Penggantian Uang Persediaan; c. Tambahan Uang Persediaan d. Pembayaran Langsung 8. Dokumen dalam rangka pembayaran langsung dipersiapkan oleh : a. Kuasa Pengguna Anggaran; b. Pejabat Penguji Tagihan; c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan d. Bendahara Pengeluaran 9. Dokumen dalam rangka pembayaran langsung diverifikasi oleh : a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan d. Bendahara Pengeluaran 10. Dokumen yang menjadi dasar dalam pembayaran langsung diverifikasi adalah : a. Surat permintaan Pembayaran b. Berita Acara Serah Terima barang c. Surat Perintah Kerja d. Semua Jawaban Salah

4.e Umpan Balik dan Tindak Lanjut Apabila Anda telah menyelesaikan latihan dan tes formatif tersebut diatas, silahkan mencocokkan hasilnya dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Untuk mengukur tingkat penguasaan materi modul ini, hitunglah hasil penilaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Rumus penilaian: Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar x 100% Jumlah soal Kriteria tingkat penguasaan materi: 90%

-

100% = baik sekali

80%

-

89% = baik

70%

-

79% = sedang


48

-

69% = kurang



49

KEGIATAN BELAJAR 5:

PERSYARATAN ADMINISTRATIF DOKUMEN BELANJA DAERAH Indikator 1. Menjelaskan dokumen yang manjadi syarat dalam pembayaran belanja daerah 2. Menjelaskan syarat-syarat dokumen yang sah sebagai lampiran dalam pembayaran belanja daerah.

5.a. Uraian dan Contoh Dalam pembayaran belanja daerah, pada kelompok belajar 6 dan 7 telah diuraikan prosedur pembayaran yang harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat permintaan pembayaran. Agar proses pembayaran dapat dilakukan dengan tepat dan cepat maka dokumen-dokumen sebagai tanda bukti tersebut harus benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebenaran pengisian dokumen tanda bukti pengeluaran meliputi: 1.

Kuitansi Kuitansi digunakan untuk semua jenis pembayaran. Kuitansi dianggap sebagai SPK/Perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan lima juta rupiah. Kuitansi sekurang-kurangnya memuat : a.

Nama wajib bayar yang tertulis dalam kuitansi harus atas nama jabatan. Contoh : Sudah terima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran …………

b.

Nama yang berhak menerima yang tertulis dalam kuitansi adalah nama dan jabatan orang yang menerima pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan

kegiatan/pekerjaan

dan

ditandatangani

oleh

yang

bersangkutan. Untuk Badan Hukum (perusahaan) diberikan pula stempel perusahaan. Apabila yang menerima adalah kuasa penerima,


50

maka harus didukung dengan Surat Kuasa dari orang yang berhak kepada yang dikuasakan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,c.

Tanda tangan lunas oleh

penyimpan uang/kasir dan tanda tangan

setuju dibayar oleh Pemegang Kas. d.

Uraian

pembayaran

memuat

uraian

mengenai

obyek

kegiatan/

pekerjaan yang dilaksanakan. e.

Jumlah yang dibayarkan harus sama antara yang tertulis dengan angka dan huruf.

f.

Tahun anggaran dan pasal/mata anggaran keluaran yang tertulis dalam kuitansi adalah tahun anggaran berjalan dan pasal/mata anggaran sesuai dengan pembebanan anggaran.

g.

Bea materai tempel

Rp.6.000,-untuk SPK/Kontrak. Untuk kuitansi

dengan nilai Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000 dikenakan Rp.3.000,- Bila bernilai nominal di atas Rp.1.000.000,-dikenakan Rp.6.000.000 h.

NPWP pihak rekanan harus dicantumkan dalam kuitansi pembayaran

i.

Dalam

redaksi penulisan pada kuitansi tidak dibenarkan adanya

coretan/ hapusan/tindisan khususnya penulisan jumlah uang dengan angka dan jumlah uang dengan huruf. 2.

Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perintah Kerja(SPK) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai kontrak diatas lima juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah. SPK sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan: a. Pejabat yang memerintahkan mempunyai kewenangan. b. SPK ditandatangani oleh yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah. c. Pokok/bidang, ruang lingkup dan spesifikasi teknis pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak. d. Harga yang pasti serta syarat pembayaran. e. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan f.

Sanksi

dalam

hal

yang

menerima

perintah

tidak

memenuhi

kewajibannya g. Diberi materai tempel Rp.6.000.3.

Surat perjanjian/Kontrak


51

Surat Perjanjian/Kontrak digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas limapuluh juta rupiah. SUrat Perjanjian/Kontrak sekurangkurangnya mememuat ketentuan seperti pada SPK ditambah dengan: a. Jaminan teknis hasil pekerjaan yang diserahkan. b. Penyelesaian perselisihan c. Hak dan kewajiban para pihak

yang terikat dalam perjanjian yang

bersangkutan d. Penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri secara tegas dan terinci dalam lampiran kontrak. e. Rumusan mengenai penyesuaian harga kontrak (price adjusment). f. 4.

Ketentuan mengenai pemberian uang muka.

Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan. Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : a. Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak. b. Prestasi fisik pekerjaan yang akan diserahkan. c. Hari dan tanggal pembuatan berita acara. d. Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan. e. Pernyataan besarnya pembayaran yang berhak diterima oleh rekanan. f.

5.

Nama dan tanda tangan kedua belah pihak.

Berita Acara Pembayaran. Berita Acara Pembayaran, sekurang-kurangnya memuat : a. Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak. b. Hari dan tanggal pembuatan berita acara. c. Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan. d. Harga kontrak. e. Perhitungan pembayaran meliputi: 1) Jumlah yang telah dibayarkan sampai dengan angsuran yang lalu 2) Jumlah angsuran dalam berita acara 3) Perhitungan Uang muka dan potongan lainnya 4) Jumlah yang berhak diterima dengan berita acara pembayaran ini.

6.

Surat Jaminan Pelaksanaan Surat Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat : a. nama dan alamat pengguna barang/jasa,


52

b. penyedia barang/jasa, dan pihak penjamin, c. nama paket kontrak, d. nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, e. kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan pelaksanaan dengan segera kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan, f.

masa berlaku surat jaminan pelaksanaan, mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan

g. tanda tangan penjamin; 7.

Surat Jaminan uang muka Surat Jaminan uang muka memuat hal-hal sebagai berikut : a. nama dan alamat pengguna barang/jasa, b. penyedia barang/jasa yang ditunjuk, dan hak penjamin, c. nama paket kontrak, d. nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, e. kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka dengan segera kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam jaminan uang muka, f.

masa berlaku jaminan uang muka, mengacu kepada Kitab Undangundang Hukum Perdata Pasal 1831 dan 1832, dan

g. tanda tangan penjamin. 8.

Surat Jaminan Pemeliharaan. Surat Jaminan Pemeliharaan yang memuat : a. nama dan alamat pengguna barang/jasa, b. penyedia barang/jasa, dan pihak penjamin, c. nama paket kontrak, d. nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, e. kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan pemeliharaan dengan segera kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pemeliharaan, f.

masa berlaku surat jaminan pemeliharaan, mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan

g. tanda tangan penjamin;


53

5.b. Latihan 1. Dalam pengajuan pembayaran, salah satu syarat adalah kuitansi, sebutkan syarat sah kuitansi ! 2. Jelaskan perbedaan antara SPK dan Surat Perjanjian/Kontrak! 3. Jelaskan perbedaan antara surat jaminan pelaksanaan dan surat jaminan pemeliharaan! 4. Jelaskan syarat minimal data yang harus dimuat dalam Berita Acara Pembayaran! 5. Jelaskan syarat minimal data yang harus dimuat dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan!

5.c. Rangkuman 1. Kuitansi digunakan sebagai lampiran untuk semua jenis pembayaran. Kuitansi dianggap sebagai SPK/Perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan lima juta rupiah. 2. Surat Perintah Kerja(SPK) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai kontrak diatas lima juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah. 3. Surat Perjanjian/Kontrak digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas limapuluh juta rupiah. 4. Dokumen yang menjadi lampiran dalam pembayaran antara lain berita acara penyelesaian

pekerjaan,

Berita

Acara

Pembayaran,

Surat

Jaminan

Pelaksanaan, Surat Jaminan uang muka, Surat Jaminan Pemeliharaan,

5.d. Tes Formatif 1. KPA memerintahkan untuk mengadakan barang dengan nilai sebesar Rp.8.000.000,00 maka dokumen yang perlu disiapkan untuk menjadi dasar pembayaran adalah adalah a. Hanya kuitansi b. Surat perintah kerja c. Kontrak d. MOU 2. KPA memerintahkan untuk mengadakan barang dengan nilai sebesar Rp.4.000.000,00 maka dokumen yang perlu disiapkan untuk menjadi dasar pembayaran adalah adalah


54

a. Hanya kuitansi b. Surat perintah kerja c. Kontrak d. MOU 3. Pernyataan yang paling benar terkait dengan dokumen yang menjadi dasar pembayaran adalah a. Kuitansi dianggap sebagai SPK/Perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan sepuluh juta rupiah b. Kuitansi dapat dijadikan dasar untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan sepuluh juta rupiah c. Kuitansi dianggap sebagai SPK/Perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan lima juta rupiah d. Kuitansi dianggap sebagai SPK/Perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan sepuluh juta rupiah 4. Pernyataan yang paling benar terkait dengan syarat-syarat kuitansi adalah a. Nama yang berhak menerima yang tertulis dalam kuitansi adalah nama orang yang menerima pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. b. Tanda tangan lunas oleh Pemegang Kas. c. Uraian pembayaran memuat uraian mengenai obyek kegiatan/ pekerjaan yang dilaksanakan. d. NPWP

pihak

rekanan

tidak

harus

dicantumkan

dalam

kuitansi

pembayaran 5. Surat Perintah Kerja(SPK) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai pekerjaan … a. Sampai dengan limah puluh juta b. diatas sepuluh juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah c. diatas lima puluh juta rupiah. d. diatas lima juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah 6. Pernyataan yang paling benar terkait dengan syarat-syarat minimal dalam SPK adalah a. SPK ditandatangani oleh yang memberi perintah b. Pokok/bidang, ruang lingkup dan spesifikasi teknis pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

55

c. Harga yang pasti tanpa mencantumkan syarat pembayaran. d. Sanksi tidak perlu dicantumkan karena hanya SPK 7. Surat Perintah/Kontrak digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai pekerjaan … a. Sampai dengan limah puluh juta b. diatas sepuluh juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah c. diatas lima puluh juta rupiah. d. diatas lima juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah 8. Pernyataan yang paling benar terkait dengan syarat-syarat minimal dalam Surat Perjanjian/Kontrak kecuali a. Surat Perjanjian sama dengan SPK b. Jaminan teknis hasil pekerjaan yang diserahkan. c. Hak dan kewajiban para pihak

yang terikat dalam perjanjian yang

bersangkutan d. Penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri secara tegas dan terinci dalam lampiran kontrak. 9. Pernyataan yang tepat tentang Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut kecuali a. Prestasi fisik pekerjaan yang akan diserahkan. b. Hari dan tanggal pembuatan berita acara. c. Dasar pembuatan berita acara pemeliharaan d. Pernyataan besarnya pembayaran yang berhak diterima oleh rekanan. 10. Pernyataan yang tepat tentang Berita Acara Pembayaran sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut kecuali a. Hari dan tanggal pembuatan berita acara. b. Dasar pembuatan berita acara pelaksanaan pekerjaan. c. Harga kontrak. d. Perhitungan pembayaran

5.e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Apabila Anda telah menyelesaikan latihan dan tes formatif tersebut diatas, silahkan mencocokkan hasilnya dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Untuk mengukur tingkat penguasaan materi modul ini, hitunglah hasil penilaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

56

Rumus penilaian: Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar x 100% Jumlah soal Kriteria tingkat penguasaan materi: 90%

-

100% = baik sekali

80%

-

89% = baik

70%

-

79% = sedang

-

69% = kurang



57

KEGIATAN BELAJAR 6: ASPEK PERPAJAKAN PADA BELANJA DAERAH Indikator 1. Menjelaskan peran bendahara sebagai wajib pungut dan wajib potong 2. Menerangkan objek dan tarif PPh pasal 21 3. Menerangkan objek dan tarif PPh pasal 22 4. Menerangkan objek dan tarif PPh pasal 4(2) dan PPh pasal 23 5. Menerangkan objek dan tarif PPN

6.a. Uraian dan Contoh 6. a.1. Bendaharawan Sebagai Wajib Potong dan Wajib Pungut Dalam pelaksanaan belanja daerah, setiap transaksi yang dilakukan dibebani kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada transaksi tersebut dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran. Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD. Bendaharawan Pemerintah dalam rangka tugas untuk mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat Bendaharawan tersebut berada. Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai WP adalah: 1. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran 2. Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor ) 3. Fotocopy SK Penunjukan sebagai Bendahara

Dalam hal terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftarkan NPWP baru, tetapi memberitahukan kepada KPP dengan melampirkan: 1. Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor) Bendahara baru 2. Fotocopy SK Penunjukan sebagai Bendahara yang baru


58

Apabila

institusi

pemerintah

karena

sebab

tertentu

dibubarkan

maka

Bendaharawan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak diharuskan meminta penghapusan NPWP dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumendokumen pendukungnya. Kewajiban Bendahara pemerintah dibidang perpajakan adalah : 1. memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji/honor 2. memotong PPh Pasal 22 atas pengadaan barang 3. memotong PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa 4. memotong PPh Pasal 26 atas imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang diterima Wajib Pajak luar negeri 5. Memungut PPN dan PPnBM Atas pengadaan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. 6.a.2. PPh pasal 21 Bendaharawan wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang pembayarannya bersumber dari APBN/APBD. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang meliputi : 1. Penghasilan pegawai atau penerima pensiun secara teratur 2. Penghasilan pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur 3. Upah harian, mingguan, satuan, borongan 4. Uang tebusan pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon 5. Honorarium, uang saku, hadiah, komisi, bea siswa dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang terdiri dari tenaga ahli, pemusik, penyanyi, olahragawan, pengajar, penceramah, penyuluh, peserta sidang dsb. 6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain. Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

59

Dalam menghitung PPh Pasal 21, bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap kecuali pembayaran yang tidak dihitung atas dasar banyaknya hari dan pembayaran kepada tenaga ahli, diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP untuk pegawai tetap mulai tahun pajak 2009 adalah sebagai berikut: 1. Rp.15.840.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Rp. 1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 3. Rp.15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 4. Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga Terhadap pegawai tidak tetap kecuali yang tidak dihitung atas dasar banyaknya hari dan tenaga ahli, diberikan pengurangan sebesar Rp.150.000 sehari tetapi tidak lebih dari Rp. 1.320.000 sebulan. Sedangkan terhadap penghasilan yang tidak dihitung atas dasar banyaknya hari dan penghasilan tenaga ahli tidak diberikan pengurangan PTKP. Pembayaran Honorarium yang dibayarkan tidak dihitung berdasarkan banyaknya hari menggunakan tarif sebagaimana dalam Undang-undang PPh pasal 17 dihitung berdasarkan jumlah bruto. 6.a.3. PPN dan PPnBM Bendaharawan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya. Pemungutan PPnBM dilakukan terhadap pengadaan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut (rekanan yang merupakan pabrikan BKP) sehingga pada umumnya bendaharawan jarang melakukan pemungutan PPnBM. Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

60

Pada dasarnya PPN adalah pajak yang dikenakan atas semua barang dan jasa di dalam daerah pabean, kecuali yang dikecualikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok barang yang dikecualikan /tidak dikenakan PPN adalah: 1. Barang hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya 2. Barang kebutuhan pokok berupa beras/gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Kelompok Jasa yang dikecualikan /tidak dikenakan PPN diatur dalam Pasal 4A UU PPN. Bendahara Tidak melakukan PPN dan PPnBM atas transaksi sebagai berikut : 1. Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- termasuk PPN dan PPnBM 2. Untuk Pembebasan Tanah 3. Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan 4. BBM dan Non-BBM oleh PERTAMINA 5. Rekening Telepon 6. Jasa Angkutan Udara yang diserahkan perusahaan penerbangan 7. Untuk penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan PPN. 6.a.4. PPh Pasal 22 Berdasarkan UU PPh pasal 22 Menteri Keuangan dapat menetapkan: 1. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan 3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.


61

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Besarnya tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah 1,5% dari harga/nilai pembelian tidak termasuk PPN. 6.a.5. PPh pasal 4(2) dan PPh pasal 23 Bendahara wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) atas pembayaran penghasilan berupa persewaan tanah dan atau bangunan dengan syarat tertentu. Disamping itu bendahara wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran penghasilan berupa antara lain sewa, hadiah, jasa teknik, jasa manajeman, jasa profesi, dan jasa-jasa lainnya yang dibayarkan kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jenis-jenis penghasilan dan tarif pemotongan yang dikenakan PPh Pasal 4 (2) diantaranya adalah: 1. Persewaan tanah dan atau bangunan besarnya tariff 10% dari nilai bruto 2. Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut: a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan Jenis-jenis penghasilan dan tarif pemotongan yang dikenakan PPh Pasal 23 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 adalah Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

62

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh. Tarif PPh pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN untuk Jenis jasa lain yang terdiri dari: 1. Jasa penilai (appraisal); 2. Jasa aktuaris; 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 4. Jasa perancang (design); 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan mimyak dan gas bunii (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas; 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 9. Jasa penebangan hutan; 10. Jasa pcngolahan limbah: 11. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) 12. Jasa perantara dan/atau keagenan; 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; 14. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI; 15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 16. Jasa mixing film; 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau ‘TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 19. Jasa perawatm/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV tabel, alat transportasi/kendaraandan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 20. Jasa maklon; 21. jasa penyelidikan dan Keamanan; Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

63

22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 23. Jasa pengepakan; 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; 25. Jasa pembasmian hama; 26. Jasa kebersihan atau cleaning semice; 27. Jasa katering atau tata boga Dalam hal penerima imbalan tidak menliliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normal.

6.b. Latihan 1. Jelaskan tugas Bendahara Pengeluaran dibidang perpajakan terkait dengan transaksi yang dilakukan di SKPD! 2. Jelaskan kewajiban bendahara pengeluaran dibidang perpajakan terhadap pembayaran belanja pegawai! 3. Jelaskan kewajiban bendahara pengeluaran dibidang perpajakan terhadap belanja barang! 4. Jelaskan kewajiban bendahara pengeluaran dibidang perpajakan terhadap belanja jasa!

6.c. Rangkuman 1.

Setiap

transaksi

yang

dilakukan

dibebani

kewajiban

perpajakan.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada transaksi tersebut dilaksanakan oleh

Bendahara

Pengeluaran.

Bendaharawan

Pemerintah,

yaitu

Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD. 2.

Bendaharawan wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang pembayarannya bersumber dari APBN/APBD.

3.

Bendaharawan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan


64

Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya. 4.

Bendahara wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) atas pembayaran penghasilan berupa persewaan tanah dan atau bangunan dengan syarat tertentu. Disamping itu bendahara wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran penghasilan berupa antara lain sewa, hadiah, jasa teknik, jasa manajeman, jasa profesi, dan jasa-jasa lainnya yang dibayarkan kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

6.d Tes Formatif 1. Dalam pelaksanaan belanja daerah, setiap transaksi dibebani kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan bendahara pengeluaran. Terkait dengan hal ini kedudukan bendahara pengeluaran adalah a. Wajib potong b. Wajib pungut c. Wajib potong dan wajib pungut d. Semua jawaban salah 2. Dalam pembayaran honorarium atas pelaksanaan kegiatan pada SKPD, bendahara pengeluaran wajib memotong pajak … a. PPh pasal 21 b. PPh pasal 22 c. PPh pasal 23 d. PPh pasal 4(2) 3. Pembelian barang pada SKPD, bendahara pengeluaran wajib memotong pajak … a. PPh pasal 21 b. PPh pasal 22 c. PPh pasal 23 d. PPN 4. Pembelian barang pada SKPD, bendahara pengeluaran wajib memungut pajak … a. PPh pasal 21 Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

65

b. PPh pasal 22 c. PPh pasal 23 d. PPN 5. Pengadaan jasa konsultansi barang pada SKPD, bendahara pengeluaran wajib memotong pajak … a. PPh pasal 21 b. PPh pasal 22 c. PPh pasal 23 d. PPN 6. Kelompok Jasa yang dikecualikan/tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut : a. Pembayaran yang diatas Rp. 1.000.000,- termasuk PPN dan PPnBM b. Untuk Pembebasan Tanah c. Pengadaan barang diatas Rp.10.000.000,d. Pengadaan jasa 7. Tarif pajak untuk pengadaan barang pada SKPD adalah : a. 10% b. 15% c. 1,5% d. 3% 8.

Dalam hal penerima imbalan tidak menliliki NPWP untuk PPh pasal 22, besarnya tarif pemotongan adalah a. lebih tinggi 100% b. tarif normal 100% c. lebih tinggi 200% d. lebih tinggi 110%

9. Pembayaran penghasilan berupa persewaan tanah dan atau bangunan dengan syarat tertentu merupakan objek pajak a. PPh pasal 21 b. PPh pasal 22 c. PPh pasal 23 d. PPh pasal 4(2) 10. Pernyataan yang paling benar tentang pajak pasal 22 adalah


66

a. Besarnya tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah 1,5% dari harga/nilai pembelian termasuk PPN b. Besarnya tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah 1,5% dari harga/nilai pembelian tidak termasuk PPN. c. Besarnya tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah 2% dari harga/nilai pembelian termasuk PPN d. Besarnya tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah 2% dari harga/nilai pembelian tidak termasuk PPN.

6.e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Apabila Anda telah menyelesaikan latihan dan tes formatif tersebut diatas, silahkan mencocokkan hasilnya dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Untuk mengukur tingkat penguasaan materi modul ini, hitunglah hasil penilaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Rumus penilaian: Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar x 100% Jumlah soal Kriteria tingkat penguasaan materi: 90%

-

100% = baik sekali

80%

-

89% = baik

70%

-

79% = sedang

-

69% = kurang



67

KEGIATAN BELAJAR 7:

PROSEDUR PENERBITAN SP2D Indikator 1. Menjelaskan mekanisme penerbitan SP2D 2. Menjelaskan syarat-syarat dokumen kelengkapan dalam penerbitan SP2D

7.a. Uraian dan Contoh 7.a.1. Mekanisme Penerbitan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasaran perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM. Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dilakukan untuk membayar belanja yang menjadi beban APBD melalui mekanisme giralisasi. Mekanisme giralisasi adalah mekanisme pembayaran non tunai melalui perbankan dengan cara melakukan pembayaran kepada pihak yang berhak menerima melalui transfer rekening dari kas daerah kepada rekening yang berhak menerima. Kuasa BUD menerbitkan SP2D sesuai dengan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran yaitu SP2D untuk mekanisme Uang Persediaan dan SP2D untuk mekanisme pembayaran langsung. SP2D untuk mekanisme uang persediaan, SP2D diterbitkan kepada rekening bendahara pengeluaran. Sedangkan SP2D LS diterbitkan kepada rekening pihak ketiga. Dalam proses penerbitan SP2D Kuasa BUD mengesahkan dokumen SP2D dengan membubuhkan tanda tangan pada SP2D. Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D. Alur proses Mekanisme penerbitan SP2D sebagaimana pada gambar dibawah.


68

Gambar 3 Alur Proses Penerbitan SP2D

Pengguna Anggaran mengajukan dokumen SPM beserta kelengkapannya kepada Kuasa BUD. Selanjutnya Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan dokumen yang diperlukan sebagai lampiran SPM adalah sebagai berikut : 1.

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan

tanggung

jawab

pengguna

anggaran/kuasa

pengguna

anggaran. 2.

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;


69

b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan d. bukti atas penyetoran PPN/PPh. 3.

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan

tanggung

jawab

pengguna

anggaran/kuasa

pengguna

anggaran. 4.

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan b. bukti-bukti

pengeluaran

yang

sah

dan

lengkap

sesuai

dengan

kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Setelah dilakukan pengujian atas kelengkapan dokumen, Kuasa BUD menguji kesesuaian pengajuan SPM dengan DPA-SKPD yang terkait dengan alokasi dana untuk jenis-jenis pengeluaran. Disamping itu Kuasa BUD juga menguji batasan jumlah dana yang tertuang dalam SPD agar tidak terjadi kelebihan dalam pembayaran. Setelah dilakukan verifikasi/pengujian, apabila dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. Sedangkan jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Proses Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM oleh Kuasa BUD. Sedangkan penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Hal ini untuk memberi kepastian kepada SKPD terhadap proses penyelesaian SP2D. Dan apabila dikembalikan segera dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan dan dilengkapi kekurangan dokumennya. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa penggguna anggaran. Sengankan untuk keperluan pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.


70

7.a.2. Dokumen SP2D dan Penolakan SP2D Dokumen SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUD terdiri dari empat rangka. Distribusi dokumen SP2D adalah sebagai berikut : 1. Berkas pertama diberikan kepada bendahara pengeluaran SKPKD 2. Berkas kedua digunakan BUD untuk mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan. 3. Berkas ketiga diberikan kepada PPK-SKPD 4. Berkas keempat diberikan kepada pihak ketiga apabila SP2D yang diterbitkan adalah SP2D LS. Dokumen penolakan yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berupa Surat Penolakan Penerbitan SP2D. Surat Penolakan Penerbitan SP2D dibuat dalam dua rangkap yang terdiri dari : 1. Lembar pertama diberikan kepada PPKD disertai dengan dokumen SPM yang kemudian akan diberikan kepada Pengguna Anggaran untuk disempurnakan SPM. 2. Lembar kedua diarsipkan dalam Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D.

7.b. Latihan 1. Jelaskan pengertian Surat Perintah Pencairan Dana! 2. Jelaskan maksud dari pembayaran secara giralisasi! 3. Dalam

pelaksanaan

pembayaran,

dibedakan

antara

SP2D

dengan

mekanisme UP dan SP2D mekanisme pembayaran langsung, jelaskan perbedaannya! 4. Jelaskan distribusi lembaran SP2D

7.c. Rangkuman 1.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasaran perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM. Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dilakukan untuk membayar belanja yang menjadi beban APBD melalui mekanisme giralisasi.


71

2.

Mekanisme giralisasi adalah mekanisme pembayaran non tunai melalui perbankan dengan cara melakukan pembayaran kepada pihak yang berhak menerima melalui transfer rekening dari kas daerah kepada rekening yang berhak menerima.

3.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D sesuai dengan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran yaitu SP2D untuk mekanisme Uang Persediaan dan SP2D untuk mekanisme pembayaran langsung.

4.

SP2D untuk mekanisme uang persediaan, SP2D diterbitkan kepada rekening bendahara pengeluaran. Sedangkan SP2D LS diterbitkan kepada rekening pihak ketiga.

5.

Dokumen SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUD didistribusikan kepada bendahara pengeluaran SKPKD, BUD untuk mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan, PPK-SKPD dan pihak ketiga apabila SP2D yang diterbitkan adalah SP2D LS.

7.d. Tes Formatif 1. Dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasaran perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran adalah a. SPM b. SP2D c. SPP d. SPK 2. Mekanisme pembayaran belanja daerah dari rekening BUD adalah a. Langsung b. TU c. Tunai d. Giralisasi 3. Mekanisme pembayaran non tunai melalui perbankan dengan cara melakukan pembayaran kepada pihak yang berhak menerima melalui transfer rekening dari kas daerah kepada rekening yang berhak menerima adalah pengertian dari mekanisme a. Langsung b. TU c. Tunai Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

72

d. Giralisasi 4. BUD

menerbitkan

perintah

pencairan

dana

untuk

mekanisme

uang

persediaan kepada rekening a. Bendahara Pengeluaran b. KPA c. Pihak ketiga d. PPTK 5. BUD menerbitkan perintah pencairan dana untuk mekanisme langsung pengadaan barang kepada rekening a. Bendahara Pengeluaran b. KPA c. Pihak ketiga d. PPTK 6. Lampiran SPM Ganti Uang Persediaan adalah a. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; b. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan c. surat pernyataan penggunaan dana untuk waktu satu bulan d. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 7. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas SPM yang digunakan oleh KPA, verifikasi dilakukan terhadap … a. kesesuaian pengajuan SPM dengan DPA-SKPD terkait dengan alokasi anggaran b. kesesuaian pengajuan SPM dengan SPD terkait dengan alokasi anggaran c. kesesuaian pengajuan SPM dengan DPA-SKPD terkait besarnya jumlah dana yang tersedia untuk satu periode tertentu d. semua jawaban salah 8. Proses penerbitan SP2D oleh BUD selama a. paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM oleh Kuasa BUD b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

73

oleh Kuasa BUD c. paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM oleh Kuasa BUD d. paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM oleh Kuasa BUD 9. Proses penolakan SP2D oleh BUD selama a. paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM oleh Kuasa BUD b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM oleh Kuasa BUD c. paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM oleh Kuasa BUD d. paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM oleh Kuasa BUD 10. Pernyataan yang paling tepat terkait dengan distribusi dokumen SP2D adalah a. Berkas pertama diberikan kepada bendahara pengeluaran Bendahara Pengeluaran b. Berkas kedua digunakan BUD untuk mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan. c. Berkas ketiga diberikan kepada PPTK d. Berkas keempat diberikan kepada KPA

7.e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Apabila Anda telah menyelesaikan latihan dan tes formatif tersebut diatas, silahkan mencocokkan hasilnya dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Untuk mengukur tingkat penguasaan materi modul ini, hitunglah hasil penilaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Rumus penilaian: Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar x 100% Jumlah soal Kriteria tingkat penguasaan materi:


74

90%

-

100% = baik sekali

80%

-

89% = baik

70%

-

79% = sedang

-

69% = kurang



75

TES SUMATIF 1.

Dasar hukum reformasi pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah a. UU No. 17 tahun 2003 b. UU No. 32 tahun 2003 c. UU no. 17 tahun 2004 d. UU No. 33 tahun 2004

2. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara lain a. menguji, menandatangani SPM dan yang menerima/mengeluarkan uang. b. memerintahkan, menandatangani SPM, dan yang menerima/mengeluarkan uang. c. memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang. d. memerintahkan, menguji, dan menandatangani SPM. 3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah a. pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah. b. penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. c. pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. d. penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah. 4. Penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah merupakan pengertian dari a. pendapatan daerah, b. penerimaan daerah, c. piutang daerah d. pembiayaan daerah.. 5. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan adalah a. Klasifikasi organisasi b. Klasifikasi fungsi c. Klasifikasi jenis belanja d. Klasifikasi program 6. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

76

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya adalah pengertian dari : a. Penerimaan pembiayaan; b. Pengeluaran pembiayaan; c. Pembiayaan daerah d. Pinjaman Daerah 7. Uang persediaan diberikan kepada bendahara pengeluaran pada awal periode pelaksanaan anggaran untuk digunakan membayar pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu adalah karakteristik UP dibawah ini : a. Uang muka kerja; b. revolving; c. sudah membebani anggaran d. berjumlah tertentu 8.

Dokumen permintaan pembayaran berupa SPP UP adalah perwujudan dari karakteristik UP dibawah ini : a. Uang muka kerja; b. revolving; c. sudah membebani anggaran d. berjumlah tertentu

9. Dokumen permintaan pembayaran berupa SPP GUP adalah perwujudan dari karakteristik UP dibawah ini : a. Uang muka kerja; b. revolving; c. sudah membebani anggaran d. berjumlah tertentu 10. Mekanisme pembayaran untuk keperluan belanja daerah melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan adalah mekanisme pembayaran dengan cara : a. Uang Persediaan; b. Penggantian Uang Persediaan; c. Tambahan Uang Persediaan d. Pembayaran Langsung 11. Dokumen yang menjadi dasar dalam pembayaran langsung diverifikasi Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

77

adalah : a. Surat permintaan Pembayaran b. Berita Acara Serah Terima barang c. Surat Perintah Kerja d. Semua Jawaban Salah 12. KPA memerintahkan untuk mengadakan barang dengan nilai sebesar Rp.8.000.000,00 maka dokumen yang perlu disiapkan untuk menjadi dasar pembayaran adalah adalah a. Hanya kuitansi b. Surat perintah kerja c. Kontrak d. MOU 13. Pernyataan yang paling benar terkait dengan dokumen yang menjadi dasar pembayaran adalah a. Kuitansi dianggap sebagai SPK/Perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan sepuluh juta rupiah b. Kuitansi dapat dijadikan dasar untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan sepuluh juta rupiah c. Kuitansi dianggap sebagai SPK/Perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan lima juta rupiah d. Kuitansi dianggap sebagai SPK/Perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan sepuluh juta rupiah 14. Surat Perintah Kerja(SPK) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai pekerjaan … a. Sampai dengan limah puluh juta b. diatas sepuluh juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah c. diatas lima puluh juta rupiah. d. diatas lima juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah 15. Surat Perintah/Kontrak digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai pekerjaan … a. Sampai dengan limah puluh juta b. diatas sepuluh juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah c. diatas lima puluh juta rupiah. d. diatas lima juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

78

16. Pernyataan yang tepat tentang Berita Acara Pembayaran sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut kecuali a. Hari dan tanggal pembuatan berita acara. b. Dasar pembuatan berita acara pelaksanaan pekerjaan. c. Harga kontrak. d. Perhitungan pembayaran 17. Dalam pelaksanaan belanja daerah, setiap transaksi dibebani kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan bendahara pengeluaran. Terkait dengan hal ini kedudukan bendahara pengeluaran adalah a. Wajib potong b. Wajib pungut c. Wajib potong dan wajib pungut d. Semua jawaban salah 18. Dalam pembayaran honorarium atas pelaksanaan kegiatan pada SKPD, bendahara pengeluaran wajib memotong pajak … a. PPh pasal 21 b. PPh pasal 22 c. PPh pasal 23 d. PPh pasal 4(2) 19. Pembelian barang pada SKPD, bendahara pengeluaran wajib memotong pajak … a. PPh pasal 21 b. PPh pasal 22 c. PPh pasal 23 d. PPN 20. Pembelian barang pada SKPD, bendahara pengeluaran wajib memungut pajak … a. PPh pasal 21 b. PPh pasal 22 c. PPh pasal 23 d. PPN 21. Pengadaan jasa konsultansi barang pada SKPD, bendahara pengeluaran wajib memotong pajak … a. PPh pasal 21 Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

79

b. PPh pasal 22 c. PPh pasal 23 d. PPN 22. Dokumen

yang

diterbitkan

oleh

Kuasa

BUD

berdasaran

perintah

pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran adalah a. SPM b. SP2D c. SPP d. SPK 23. Mekanisme pembayaran non tunai melalui perbankan dengan cara melakukan pembayaran kepada pihak yang berhak menerima melalui transfer rekening dari kas daerah kepada rekening yang berhak menerima adalah pengertian dari mekanisme a. Langsung b. TU c. Tunai d. Giralisasi 24. BUD menerbitkan perintah pencairan dana untuk mekanisme uang persediaan kepada rekening a. Bendahara Pengeluaran b. KPA c. Pihak ketiga d. PPTK 25. BUD menerbitkan perintah pencairan dana untuk mekanisme langsung pengadaan barang kepada rekening a. Bendahara Pengeluaran b. KPA c. Pihak ketiga d. PPTK


80

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KB 1

KB 2

KB 3

KB 4

1. A

1.

A

1. C

1. c

2. B

2.

B

2. D

2. a

3. C

3.

D

3. B

3. b

4. D

4.

A

4. A

4. a

5. C

5.

C

5. D

5. b

6. A

6.

B

6. A

6. c

7. B

7.

C

7. B

7. d

8. B

8.

B

8. A

8. c

9. D

9.

A

9. C

9. d

10. C

10. D

10. D

10.c

KB 5

KB 6

1. B

1.

C

1.

B

2. A

2.

A

2.

D

3. C

3.

B

3.

D

4. C

4.

D

4.

A

5. D

5.

C

5.

C

6. B

6.

B

6.

C

7. C

7.

C

7.

A

8. A

8.

A

8.

B

9. C

9.

D

9.

A

10. B

10. A


KB 7

10. B

81

TES SUMATIF 1. A

14. D

2. C

15. C

3. C

16. B

4. A

17. C

5. B

18. A

6. C

19. B

7. A

20. D

8. A

21. C

9. B

22. B

10. D

23. D

11. C

24. A

12. B

25. C

13. C


82

DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004. 11. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan. 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ Tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2005.


83

15. Laporan Pelaksanaan Tugas Koversi Perubahan Format Anggaran Belanja Negara, Departemen Keuangan, Jakarta, 2002. 16. Draft

Publikasian

Standar

Akuntansi

Pemerintahan,

Komite

Standar

Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta, 2003. 17. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAN, Jakarta, 1999. 18. Beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran yang terkait.


84

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KAPUSDIKLAT KNPK. ........................................................ i KATA PENGANTAR PENULIS.............................................................................. ii DAFTAR ISI........................................................................................................... iii PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ….............................................................. vi PETA KONSEP ...................................................................................................viii DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................ix PENDAHULUAN.................................................................................................... 1 Kegiatan Belajar 1 : Pelaksanaan APBD ............................................................. 3 1.a. Uraian dan Contoh........................................................................................ 3 1.a.1. Gambaran Umum Pelaksanaan APBD................................................... 3 1.a.2. Pengertian APBD................................................................................... 4 1.a.3. Struktur APBD........................................................................................ 4 1.a.4. Landasan Hukum Pelaksanaan APBD ................................................... 6 1.b. Latihan.......................................................................................................... 7 1.c. Rangkuman .................................................................................................. 7 1.d. Tes Formatif.................................................................................................. 8 1.e Umpan Balik dan Tindak Lanjut .................................................................. 10 Kegiatan Belajar 2 : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ................................ 12 1.a. Uraian dan Contoh .................................................................................... 12 1.a.1. Pejabat Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah .......................... 12 1.a.2. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah ...... 13 1.a.3. Kepala SKPKD selaku PPKD ............................................................... 13 1.a.4. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang .. 15 1.a.5. Bendahara Pengeluaran ...................................................................... 17 2.b. Latihan........................................................................................................ 17 2.c. Rangkuman ................................................................................................ 18 2.d. Tes Formatif................................................................................................ 19 2.e Umpan Balik dan Tindak Lanjut .................................................................. 21 Kegiatan Belajar 3 : Belanja Daerah .................................................................. 22 3.a. Uraian dan Contoh .................................................................................... 22 3.a.1. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ....................................... 22 3.a.2. Prinsip-prinsip Belanja Daerah............................................................. 23 Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

iii

85

3.a.4. Larangan Pembebanan pada Belanja Daerah...................................... 25 3.a.5. Pengertian Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD................................. 25 3.a.6. Format DPA-SKPD .............................................................................. 25 3.a.6. Penyusunan DPA-SKPD ...................................................................... 26 3.a.7. Anggaran Kas ...................................................................................... 27 3.a.8. Surat Penyediaan Dana (SPD)............................................................. 28 3.b. Latihan........................................................................................................ 28 3.c. Rangkuman ................................................................................................ 28 3.d. Tes Formatif................................................................................................ 29 3.e Umpan Balik dan Tindak Lanjut .................................................................. 31 Kegiatan Belajar 4: Prosedur Pembayaran Uang Persediaan........................... 33 4.a. Uraian dan Contoh...................................................................................... 33 4.a.1. Uang Persediaan ................................................................................. 33 4.a.2. Prosedur Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan. ............ 36 4. a.3. Pembayaran Langsung ....................................................................... 40 4.a.4.Mekanisme Pembayaran Langsung ...................................................... 41 4.b. Latihan........................................................................................................ 45 4.c. Rangkuman ................................................................................................ 45 4.d. Tes Formatif................................................................................................ 46 4.e Umpan Balik dan Tindak Lanjut .................................................................. 48 Kegiatan Belajar 5: Persyaratan Administratif Dokumen Belanja Daerah........... 50 5.a. Uraian dan Contoh..................................................................................... 50 5.b. Latihan....................................................................................................... 54 5.c. Rangkuman................................................................................................ 54 5.d. Tes Formatif............................................................................................... 54 5.e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ................................................................. 56 Kegiatan Belajar 6: Aspek Perpajakan pada Belanja Daerah............................. 58 6.a. Uraian dan Contoh...................................................................................... 58 6. a.1. Bendaharawan Sebagai Wajib Potong dan Wajib Pungut ................... 58 6.a.2. PPh pasal 21....................................................................................... 59 6.a.3. PPN dan PPnBM ................................................................................. 60 6.a.4. PPh Pasal 22 ....................................................................................... 61 6.a.5. PPh pasal 4(2) dan PPh pasal 23 ........................................................ 62 6.b. Latihan....................................................................................................... 64 Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

iv

86

6.c. Rangkuman................................................................................................ 64 6.d Tes Formatif................................................................................................ 65 6.e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ................................................................. 67 Kegiatan Belajar 7: Prosedur Penerbitan SP2D................................................. 68 7.a. Uraian dan Contoh...................................................................................... 68 7.a.1. Mekanisme Penerbitan SP2D .............................................................. 68 7.a.2. Dokumen SP2D dan Penolakan SP2D................................................. 71 7.b. Latihan....................................................................................................... 71 7.c. Rangkuman................................................................................................ 71 7.d. Tes Formatif............................................................................................... 72 7.e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ................................................................. 74 TES SUMATIF .....................................................................................................76 KUNCI JAWABAN ...............................................................................................81 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 83


v

87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Proses Pembayaran Uang Persediaan ..................................... 37 Gambar 2 Alur Proses Pembayaran Langsung ................................................. 41 Gambar 3 Alur Proses Penerbitan SP2D ........................................................... 69


ix

88

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan modul dengan judul Sistem Dan Prosedur Belanja Daerah.

Modul ini disusun untuk digunakan

dalam Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Selama penyelesaian modul ini penulis menemui beberapa kendala. Namun kendala tersebut dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak I Made Gde Erata selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2. Bapak Dodi Iskandar selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 3. Bapak

Agus

Hermanto

selaku

Kepala

Pusdiklat

Anggaran

dan

Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 4. Bapak Syamsu Syakbani selaku Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 5. Bapak Noor Cholis Madjid selaku penilai modul. 6. Ibu Oktavia Ester P. selaku moderator seminar modul. 7. Rekan-rekan Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 8. Seluruh staf pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, maupun usulan yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga bagi penulis sendiri. Jakarta,

Juni 2010

Tim Penulis


ii

89

Petunjuk Penggunaan Modul Petunjuk ini dimaksudkan untuk memandu pembaca agar dapat belajar dengan optimal dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penggunaan modul ini pembaca perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Cara Belajar Modul merupakan sesuai dengan karakteristiknya bersifat stand alone, sehingga sebenarnya pembaca tidak tergantung dengan modul atau materi lain. Oleh karena itu pembaca diharapkan membaca modul ini dengan seksama bagian demi bagian. Apabila terdapat kesulitan dalam memahami materi dapat dilakukan diskusi dengan peserta diklat yang lain atau menanyakan pada pengajar.

2. Perlengkapan Belajar Dalam proses belajar akan lebih optimal apabila perlengkapan belajar memadai. Hal-hal yang dapat menunjang proses belajar hendaknya dipersiapkan sebelum proses pembelajaran.

Beberapa hal yang perlu

dipersiapkan sebelumnya antara lain modul lengkap, peraturan perundangan terkait, contoh-contoh kasus di instansi masing-masing, dan sebagainya. 3. Waktu Belajar No.

Pokok Bahasan

Estimasi Waktu

1.

Pelaksanaan APBD

1.5 jamlat

2.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

1.5 jamlat

3.

Belanja Daerah

2 jamlat

4.

Prosedur Pembayaran Uang Persediaan

2 jamlat

5.

Persyaratan Administratif Dokumen Belanja

2 jamlat

Daerah 6.

Prosedur Penerbitan SP2D

2 jamlat

4. Evaluasi Belajar Untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran setiap kegiatan belajar, pembaca diharapkan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif. Gunakan kunci jawaban untuk mencocokan jawaban Anda dan petunjuk pada bagian umpan Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah

vi

90

balik untuk mengetahui sejauhmana pemahaman Anda terhadap materi kegiatan belajar tersebut. Untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan, pembaca diharapkan mengerjakan Tes Sumatif. 5. Peningkatan Kompetensi Materi Untuk meningkatkan kompetensi materi maka pembaca perlu menelusuri referensi dalam modul ini.

Pembaca juga disarankan untuk membaca

sumber lain dan menggunakan sarana lain yang berhubungan. 6. Peran Widyaiswara/Tenaga Pengajar Dalam pencpaian tujuan modul ini widyaiswara/pengajar berperan member bimibingan dan motivasi. Dalam pertemuan di kelas widyaiswara/pengajar dapat membagi pengalaman praktik sehingga lebih memudahkan pemserta diklat untuk memahami materi tersebut.


vii

91

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat rakhmat-Nyalah kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghasilkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi orang banyak. Begitu pula dengan modul diklat ini yang tanpa restu-Nya tidak akan terselesaikan dengan baik. Modul “Sistem dan Prosedur Belanja Daerah” ini disusun oleh Saudara Hasan Ashari dan Bambang Sancoko dengan penilai Saudara Noor Cholis Madjid berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Nomor: KEP.001/PP.6/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Daerah. Kami menyetujui modul ini digunakan sebagai bahan ajar bagi para peserta Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Daerah. Modul ini disusun dengan maksud guna membantu pencapaian tujuan pembelajaran dalam diklat tersebut. Akhirnya, semoga Modul Sistem dan Prosedur Belanja Daerah ini dapat bermanfaat bagi peserta diklat khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Jakarta,

Juni 2010

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Syamsu Syakbani NIP 195902241980031001


i

92

PETA KONSEP


viii

93

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH MODUL

SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA DAERAH Oleh : Hasan Ashari dan Bambang Sancoko Widyaiswara Muda Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 2010


94

No title

Recommend Documents