No title

PENGADILAN AGAMA KANDANGAN BUKU SAKU REFORMASI BIROKRASI DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG RI

Jln. Jend.Sudirman Km.2 No.35 Hamalau-Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan Prov.Kalimantan Selatan Telp/Faks. (0517) 21114 Website : pa-kandangan.pta-banjarmasin.go.id Email : [email protected] Copyright : Tim IT PA.Kandangan@2012

Pengadilan Agama Kandangan

1

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Buku Saku Reformasi Birokrasi dan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI dapat diselesaikan. Penyusunan Buku Saku ini dimaksudkan agar setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance) dan pergaulan sehari-hari. Buku Saku ini telah diupayakan secara optimal,namun kami menyadari kemungkinan masih ada kekurangannya.Demi penyempurnaan Buku Saku ini maka saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dan efektifitas pelaksanaannya dimasa mendatang. Atas kerjasama dan kerja keras Penyusunan Buku Saku ini, diucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi serta semoga Buku Saku ini dapat diimplementasikan dengan baik dan sungguh-sungguh dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Amin. Kandangan, Juni 2012


2

DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DEPAN ................................................................

i

KATA PENGANTAR .. ……..........………………………..….

ii

DAFTAR ISI ……………………………………………........... iii I. TUGAS POKOK PENGADILAN........................................ 1 II. REFORMASI BIROKRASI BADAN PERADILAN/MA........ 1 III.INFORMASI DI PENGADILAN........................................... 5 IV.HAL-HAL YANG TELAH DICAPAI DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.......................................... 8 V. CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN....................... 10 VI.VISI DAN MISI BADAN PERADILAN............................... 12 ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG RI ( KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI NOMOR : 008-A / SEK / SK/I/2012 TANGGAL 6 JANUARI 2012 ) ............................. 13


3


4

Sekilas Hal-hal Yang Perlu Diketahui Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan Lain Dibawahnya Disusun oleh : H.M. Gapuri (Ketua PA Kandangan) dan Tim IT PA Kandangan I.

TUGAS POKOK PENGADILAN a. Bidang Yudisial, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. b. Bidang Non Yudisial, yaitu administrasi kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, keuangan dan umum. Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan (yudisial), oleh karena itu petugas inti pengadilan adalah hakim dan kepaniteraan, seperti halnya di rumah sakit petugas intinya adalah dokter dan paramedis. Adapun bidang Non Yudiasial pada dasarnya adalah pendukung, karena tugas yudisial tidak akan berhasil tanpa didukung oleh bidang non yudisial.

II. REFORMASI BIROKRASI BADAN PERADILAN / MAHKAMAH AGUNG Pengadilan Agama Kandangan

5

a. Sejarah singkat RB di Lingkungan MA Yang dimaksud Reformasi Birokrasi (RB) adalah sebuah proses perubahan, dengan menata ulang, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih profesional, efesien, efektif dan produktif. Pada Tahun 2003 MA sudah melaksanakan RB yang difokuskan pada 6 (enam) arena, yaitu : 1. Manajemen perkara; 2. Teknologi informasi; 3. Pendidikan dan pelatihan; 4. Sumber daya manusia; 5. Manajemen keuangan; 6. Pengawasan. Pada Tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang melaksanakn pilot project Reformasi Birokrasi dengan quick wins sebagai berikut : 1. Transparansi putusan 2. Manajemen informasi teknologi 3. Pelatihan PPH (Pedoman Perilaku Hakim) 4. Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) 5. Manajemen SDM RB Gelombang II ditandai dengan keluarnya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pengadilan Agama Kandangan

6

Grand Design Reformasi Birokrasi 20120 – 2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Kemudian MA menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 71 KMA / SK / III /2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan. Dibentuklah 5 (lima) Kelompok Kerja yang meliputi : Manajemen Perkara (Penataan dan penguatan organisasi, penetaan tata laksana), Manajemen SDM, perencanaan dan keuangan (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur), Pendidikan dan Pelatihan (Penataan dan penguatan organsasi, penataan manajemen SDM aparatur), Pengawasan Internal (penguatan pengawasan internal, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan), Akses terhadap Keadilan (manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik). b. Tujuan Reformasi Birokrasi : Pengadilan Agama Kandangan

7

1. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN 2. Efektifitas dan efesiensi kegiatan pemerintahan 3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik c. 8 (delapan) Area Perubahan : 1. Pola pikir dan budaya kerja 2. Penataan peraturan perundangundangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tata laksana 5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur 6. Penguatan pengawasan 7. Penguatan akuntabilitas kerja 8. peningkatan kualitas pelayanan publik d. 8 (delapan) program unggulan prioritas Badilag : 1. Pengawasan 2. Peningkatan SDM 3. Pelayanan Publik 4. Meja Informasi 5. Penyelesaian Perkara 6. Pengembangan situs website Pengadilan Agama Kandangan

/

8

7. Pos Bantuan Hukum, Sidang Keliling dan Prodeo 8. SMS Gate way III. INFORMASI DI PENGADILAN Jenis-jenis Informasi di Pengadilan a. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala : 1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan (Profil Pengadilan, Prosedur beracara, biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara dan agenda/jadwal sidang). 2. Informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat (hak mendapat bantuan hukum, prodeo, tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai, hak-hak pemohon informasi, biaya untuk memperoleh salinan informasi). 3. Informasi Program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan (ringkasan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan, ringkasan LAKIP (Laporan Pengadilan Agama Kandangan

9

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), ringkasan daftar asset dan inventaris, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa). b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik : 1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan (seluruh putusan / penetapan baik yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, informasi dalam buku register perkara, statistik perkara, tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara, laporan penggunaan biaya perkara). 2. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan (gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan masyarakat serta tindak lanjutnya, langkah yang dilakukan pengadilan dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim/pegawai, jumlah hakim/pegawai yang dijatuhi hukuman Pengadilan Agama Kandangan

10

disiplin, inisial nama dan unit/satuan kerja hakim/pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan, putusan Majelis Kehormatan Hakim). 3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan (pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan, standard an maklumat pelayanan pengadilan, profil hakim dan pegawai, statistik kepegawaian, anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya, surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, surat menyurat pimpinan pengadilan dalam rangka tugas pokok dan fungsinya, agenda kerja pimpinan). c. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik : 1. Musyawarah majelis hakim. Pengadilan Agama Kandangan

11

2. Identitas hakim / pegawai yang diberikan sanksi. 3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim/pegawai. 4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim / pegawai. 5. Identitas hakim/pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik. 6. Catatan dan dokumen dalam proses mediasi di pengadilan. 7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan/penetapan dalam perkaraperkara tertentu). IV. HAL-HAL YANG TELAH DICAPAI DALAM PELAKSANAAN RB a. Transparansi Peradilan (KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang disempurnakan dengan KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011). Salah satu bentuk transparansi peradilan adalah uploading putusan ke website Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kandangan

12

b. Pengembangan Teknologi Informasi. Hampir semua pengadilan mengembangkan website untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Di Pengadilan Agama juga dikembangkan SIADPA untuk mempermudah dan mempercepat menyelesaikan proses administrasi perkara seperti pembuatan PMH. PHS, BAP, Putusan, Akta Cerai dan sebagainya.\ c. Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Penerimaan PNBP yang dimaksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan biaya perkara. PNBP tersebut tidak dikelola oleh badan peradilan, tetapi langsung disetorkan ke kas Negara (PP 53 Tahun 2008). d. Kode Etik Hakim. Terbitnya Pedoman Perilaku Hakim (PPH) melalui SK KMA No.104A/KMA/SK/XII/2006 yang disempurnakan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : : 047/KMA/SKB/IV/200902/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik Pengadilan Agama Kandangan

13

dan PPH ini dapat menciptakan disiplin tata kerja bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan profesinya. e. Peningkatan Disiplin Kerja. Terbitnya KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dapat meningkatkan disiplin kerja aparat peradilan. V. CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN Cetak Biru (blue print) dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Adanya berbagai inisiatif pembaruan dan dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi Birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta berbagai kondisi baru dan perundangan baru yang menambah tantangan terhadap proses perubahan, maka dinilai perlu untuk Pengadilan Agama Kandangan

14

mengembangkan lebih lanjut Cetak Biru yang disusun Tahun 2003. Untuk itu diperlukan pengembangan suatu alur peencanaan strategis yang meliputi pembenahan di seluruh aspek peradilan dalam kerangka pembaruan peradilan yang komprehensif dan sistematis. Dalam rangka merespon kondisi tersebut di atas, MA mengambil langkah membuat Perencanaan Strategis untu 25 tahun mendatang yang dirumuskan dalam Cetak Biru Pembruan Peradilan 2010 – 2035. Cetak Biru tersebut berisi 7 (tujuh) Bab : - Bab I Pendahuluan - Bab II Permasalahan - Bab III Visi, Misi dan Organisasi - Bab IV Arahan Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen - Bab V Arahan Pebaruan Fungsi Pendukung - Bab VI Arahan Pembaruan Akuntabilitas - Bab VII Penutup VI. VISI DAN MISI BADAN PERADILAN a. Visi dan Misi Mahkamah Agung - Visi : Pengadilan Agama Kandangan

15

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.” - Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. b. Visi dan Misi Badan Peradilan Agama / Pengadilan Agama Kandangan - Visi : “Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.” - Misi : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama. 2. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern. 3. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali. 4. Meningkatkan Kajian Syariah sebagai Sumber Hukum Materil Peradilan Agama.


16

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 008-A/SEK/SK/I/2012 TENTANG ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance); b. Bahwa untuk mendukung maksud tersebut huruf a diperlukan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Pengadilan Agama Kandangan

17

perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Pengadilan Agama Kandangan

18

dan Badan Bawahnya;

Peradilan

Yang

Berada

Di

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri dan Calon Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk tenaga harian. 2. Aturan Perilku Pegawai Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Aturan Perilaku adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Mahkamah Agung baik dalam rangka pelaksanan tugas pokok Pengadilan Agama Kandangan

19

3.

4. 5. 6.

dan fungsi Mahkamah Agung maupun dalam pergaulan sehari-hari. Majelis Kehormatan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Majelis Aturan Perilaku adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Aturan Perilaku yang dilakukan pegawai dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Aturan Perilaku. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Mahkamah Agung RI atau Pejabat lain yang ditunjuk. Stakeholder Mahkamah Agung adalah pihakpihak yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung. BAB II TUJUAN KODE ETIK PEGAWAI Pasal 2

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Kandangan

20

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI. BAB III NILAI-NILAI DASAR ATURAN PERILAKU Pasal 3 Nilai Dasar Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, yaitu : 1. Transparansi, adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta pemberian informasi kepada semua stakeholder Mahkamah Agung RI meliputi ketepatan waktu pelayanan, serta kejelasan mengenai standar prosedur operasional yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Akuntabilitas, adalah bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung RI; 3. Kemandirian, adalah keadaan dimana tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung Pengadilan Agama Kandangan

21

dilaksanakan secara profesional tanpa pengaruh pihak dari luar Mahkamah Agung RI; 4. Integritas, adalah tindakan dan sikap serta perilaku yang jujur baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan disekitarnya sehingga bisa lebih obyektif dalam menghadapi suatu permasalahan serta memiliki disiplin dan tanggungjawab pelaksanaan tugas sehari-hari; 5. Profesionalisme, adalah suatu bentuk pelaksanaan tugas dan kegiatan yang didasarkan atas pengetahuan yang luas, ketrampilan, kedisplinan, kemandirian dan ketaatan terhadap peraturan sehingga dapat memenuhi kompetensi yang disyaratkan; 6. Religiusitas, adalah kesadaran bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu memiliki konsekuensi untuk diberikan penghargaan atau hukuman oleh Tuhan sehingga ketekunan dan ketaatan menjalankan ajaran agama dapat menjamin setiap yang dilakukan menjadi lebih baik. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 4 Pegawai Mahkamah Agung RI wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Aturan Perilaku yang terdiri dari kewajiban dan larangan sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini. Pengadilan Agama Kandangan

22

Pasal 5 1. Kewajiban Pegawai Mahkamah Agung RI : a. Menta’ati segala peraturan perundangundangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI; b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab; c. Memberikan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada Stakeholder Mahkamah Agung RI menurut bidang tugas masingmasing; d. Wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang; e. Mentaati ketentuan jam kerja; f. Wajib memelihara barang-barang milik Negara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing; g. Berpakaian rapi dan sopan dan mengenakan tanda pengenal dalam lingkungan kerja; h. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan; i. Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik; Pengadilan Agama Kandangan

23

j.

Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; k. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan institusi Mahkamah Agung RI. 2. Larangan Pegawai Mahkamah Agung RI : a. Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; b. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme; c. Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan Stakeholder Mahkamah Agung RI; d. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan / atau kesusilaan; e. Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik; f. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (conflict of interest); g. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan Pengadilan Agama Kandangan

24

h. i.

j. k.

jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan; Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara tidak sesuai dengan peruntukannya; Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan / atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan / atau minuman keras dan / atau obatobatan psikotropika dan / atau barang terlarang lainnya secara ilegal; Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; Dilarang membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat. BAB V SANKSI Pasal 6

1. Pegawai yang melanggar Aturan Perilaku ini dikenakan sanksi; 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan / atau tertulis atau pernyataan penyesalan, dan / atau; Pengadilan Agama Kandangan

25

3. 4.

5.

6.

b. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; Pengenaan sanksi moral sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertutup atau terbuka; Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Aturan Perilaku yang dilakukan; Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagimana dimaksud ayat (3), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; Penyampaian sanksi moral terbuka sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui : a. Forum pertemuan resmi PNS; b. Upacara bendera; c. Papan pengumuman; d. Media massa; e. Forum lain yang dipandang perlu untuk itu;


26

7. Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup ,berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 8. Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 9. Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral; 10. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral,maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut; 11. Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan; 12. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan Pengadilan Agama Kandangan

27

penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. BAB VI PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI Pasal 7 1.

2.

3.

4.

Dugaan terjadinya pelanggaran Aturan Perilaku diperoleh dari : a. Pengaduan tertulis; b. Hotmail Mahkamah Agung RI; c. Temuan dari Atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Aturan Perilaku; Setiap orang atau Stakeholder Mahkamah Agung RI yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Aturan Perilaku dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran atau ditembuskan kepada Bagian Kepegawaian Mahkamah Agung RI; Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan,bukti-bukti dan identitas pelapor; Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan


28

5.

6.

1. 2. 3.

pelanggaran Aturan Perilaku wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor; Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku, atasan dari pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Aturan Perilaku; Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagimana yang dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Aturan Perilaku dan dikenakan sanksi moral. BAB VII MAJELIS ATURAN PERILAKU Pasal 8 Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Aturan Perilaku dibentuk Majelis Aturan Perilaku; Majelis Aturan Perilaku dibentuk setiap terjadi pelanggaran Aturan Perilaku; Keanggotaan Majelis Aturan Perilaku terdiri dari : a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;


29

c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota; 4. Anggota Mejelis Aturan Perilaku berjumlah ganjil; 5. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Aturan Perilaku tidak lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pejabat/Pegawai yang diperiksa; 6. Majelis Aturan Perilaku berwenang untuk memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. BAB VIII P EN U T U P Pasal 9 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4.

Ketua Mahkamah Agung RI; Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI; Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI; Para Pejabat Eselon I, II, II dan IV Mahkamah Agung RI; 5. Para Pejabat Fungsional Mahkamah Agung RI; 6. Para Pegawai Mahkamah Agung RI; Pengadilan Agama Kandangan

30


31

No title

Recommend Documents