No title

in a responsible way

2

3

Tata Kelola Perusahaan

Secara terus menerus, BN I mengedepankan agenda agresif untuk mendorong upaya perbaikan implementasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaannya. BNI continues to pursue a progressive agenda to ensure ongoing improvement in its GCG implementation practices.

Tahun 2009 merupakan tahun kebangkitan bagi kinerja BNI. Pada tahun ini laba BNI meningkat sebesar 103% (seratus tiga persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Prestasi yang dicapai oleh BNI tersebut tidak lepas dari peran pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di BNI. Dengan dilaksanakannya GCG maka risikorisiko dapat dikendalikan dengan baik dan berdampak pada semakin baiknya kinerja BNI. Manajemen BNI menyadari penerapan prinsipprinsip GCG sangat diperlukan dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank. Oleh sebab itu Dewan Komisaris dan Direksi BNI membuat komitmen bersama untuk melaksanakan GCG di BNI. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, BNI secara terus menerus berupaya secara konsisten melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap implementasi GCG dilingkungan internal BNI antara lain dengan melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan internal BNI sehingga kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, dan sistem reward dan punishment dilaksanakan dengan konsekuen. Peningkatan kualitas dan standar penerapan GCG pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan berlandaskan pada budaya kerja yang bersih dan sesuai standar etika dalam

4

2009 is a revival year for BNI's performance. During the year, profit jumped 103% compared to the previous year's performance. This achievement was inseparable from BNI's continuing commitment to uphold adherence to GCG principles in all aspects of its operations, so that improved control can be realized in many areas, including risk management. BNI realizes that firm commitment to stringent implementation of GCG Principles is a key success factor in managing the Bank's operations and therefore, the Bank's BOC and BOD has issued a joint commitment for implementing GCG Principles. In realizing such cornmitment, BNI continues to pursue a progressive agenda of improving the quality and standards of GCG implementation throughout the organization. This is carried out mainly through continuous improvements of internal systems and procedures in alignment with GCG Principles and improvements in the reward and punishment system and its implementation. The Bank expects that improvements in quality and standards of GCG implementation will lead to a strengthening of the working climate and ethics, which will ultimately enhance public trust as well as

3 I Good Corporate Governance

praktek sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BNI, memberikan manfaat yang optimal serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) BNI. Untuk semakin mendukung penegakan GCG di BNI, kepada segenap stakeholder dimungkinkan penyampaian pengaduan atas pelanggaranpelanggaran GCG melalui sarana email [email protected] atau PO Box GCG BNI. Untuk memberikan informasi kepada para stakeholder mengenai laporan pelaksanaan GCG pada tahun 2009 sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, BNI telah menyusun laporan Pelaksanaan GCG untuk tahun 2009 yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

93/ Corporate Social Responsibility

create optimum value, while protecting the interests of all stakeholders. To improve the implementation of GCG at BNI, stakeholders can submit information about violations of GCG by email to [email protected] or by mail to PO Box GCG BNI. To inform the stakeholders with regards to the implementation of GCG in 2009 as mandated by prevailing regulations, namely Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/4/PBI/2006 on GCG Implementation for Commercial Banks that has been amended by PBI No. 8/14/PBI/2006 on Amendments to PBI No. 8/4/PBI/2006 on GCG Implementation for Commercial Banks, this section presents a report of the Implementation of GCG at BNI in 2009, which covers the following aspects:

5


Rapat Umum Pemegang Saham 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. 2. RUPS Tahunan merupakan forum dimana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja BNI kepada pemegang saham. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Pada tahun 2009, BNI menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 4. RUPS Tahunan Tahun Buku 2008, menghasilkan keputusan sebagai berikut : a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan BNI, Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young). b. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young). c. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:

6

General of Shareholders 1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is Company Apparatus holding the authority that is not delegated to the Board of Directors (BOD) and/ or Board of Commissioners (BOC) with boundaries set forth in prevailing laws and/or Articles of Association. 2. Annual GMS is a forum in which the BOD and BOC present BNI Performance Reports to the shareholders. Amongst the authority held by the GMS are appointment and release of members of the BOC and BOD, determining the remuneration for the BOC and BOD and evaluating the perfot·mance of the BOC and BOD. 3. In 2009, BNI held 1 (one) Annual GMS (AGMS) and 1 (one) GMS (EGMS). 4. The resolutions of the 2008 Fiscal Year AGMS are as follows: a. To approve and ratify the BNI Annual Report, Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal year ended on December 31, 2008, which consisted of a Report of the BOD, a of the Supervisory Duties of the BOC, Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2008 and its accompanying notes, which were audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young). b. To endorse the Annual Report for Partnership and Community Development Programs for the year ended December 31, 2008, that was audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young). c. To grant full acquittance and exemption of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors from management actions and to all members of the Board of Commissionet·s from supervisory actions carried out in the fiscal year ended December 31, 2007, including the management and supervision of the Partnership Program and Community Program, providing:


1). Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan 2). Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. d. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp 1.222.485.370.048,- (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat puluh delapan rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun 2008" sebagai berikut : 1). Sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 122.248.537005,- (seratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada 15.273.940.510 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh) saham, sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp 8,00 (delapan koma nol rupiah). 2). Sebesar 1% (satu persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 12.224.853.700,- (dua belas miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk dana Program Kemitraan. 3). Sebesar 3% (tiga persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 36.674.561.101,- (tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus satu rupiah) digunakan untuk dana Program Bina Lingkungan. 4). Sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 122.248.537005,- (seratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima rupiah) digunakan untuk cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

d.

93 I Corporate Social Responsibility

1). Such actions were not criminal acts; and 2). Such actions were reflected in the Annual Financial Statements and the Annual Report of and for the fiscal year ended on December 31, 2008. To approve and determine the allocation of Company's net for the year ended on December 31, 2008, that amounted to 1,222,485,370,048 (one trillion two hundred twenty two billion four hundred five million three hundred seventy thousand and eight Rupiah) which hereinafter is referred to as "Net Profit 2008',' as follows: 1). 10% (ten percent) of Net Profit 2008 or Rp 122,248,537,005 (one hundred twenty two billion two hundred million five hundred thirty seven thousand and five to be distributed as cash dividends to 15,273,940,510 (fifteen billion two hundred seventy three million nine hundred thousand and five hundred in each one (1) share entitled to receive a dividend of 8.00

2). 1% (one of Net Profit 2008 or Rp 12,224,853,700 (twelve billion two hundred twenty four million hundred three thousand and seven hundred Rupiah) to be allocated for the Program. 3). 3% (three of Net Profit 2008 or Rp 36,674,561,101 six billion six hundred seventy four million five hundred one thousand one hundred and one Rupiah) to be used tor the Community 4). 10% (ten of 1\let Profit 2008 or 122,248,537,005 (one hundred twenty two billion two hundred million five hundred thirty seven thousand and five is allocated for reserves pursuant to Article 70 (1) Law No. 40 Year 2007 on Limited Corporation.

7


5). Sebesar 10,27 % (sepuluh koma dua puluh tujuh persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 125.571.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) digunakan untuk cadangan yang telah ditentukan penggunaannya. 6). Sisa Laba Bersih tahun buku 2008 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan. e. Menyetujui melimpahkan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik termasuk melakukan proses pengadaan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2009 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2009 serta menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. f. Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan internal Perseroan termasuk melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008. g. Menetapkan penyesuaian gaji Direktur Utama sebesar 11,06% (sebelas koma no I enam persen) dari gaji yang berlaku saat ini. Penyesuaian gaji bagi Wakil Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya sesuai dengan proporsi gaji yang berlaku, sedangkan penyesuaian honorarium anggota Dewan Komisaris serta Sekretaris Dewan Komisaris sesuai proporsi sebagai berikut: Komisaris Utama sebesar 50% (lima puluh persen), Wakil Komisaris Utama sebesar 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen), anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen)

8

5). 10.27% (ten point twenty seven percent) of Net Profit 2008 or Rp 125,571 ,000,000 (one hundred twenty five billion five hundred seventy one million Rupiah) is allocated for reserves with predetermined purposes. 6). The remaining amount of Net Profit 2008 for which an allocation was not defined shall be determined as Retained Earning. e. To approve the delegation of authority and to provide power of attorney to the BOC to appoint the Public Accountant to conduct an audit on the Company's 2009 Financial Statements and the 2009 Annual Reports for the Partnership and Community Development Programs, as well as to determine the compensation for such Public Accountant based on prevailing regulations. f. To approve and ratify Minister of State Owned Enterprise Regulation No. PER-05/MBU/2008 dated September 3, 2008 on General Guidelines on Procurement of Services in State Owned Enterprise to be the guidelines for BOD in determining the Company's procurement procedures and to authorize the BOD to amend internal procedures accordingly, including amendments pursuant to the revisions of State Owned Enterprise Regulation No. PER-05/MBU/2008 dated September 3, 2008. g. To approve the 11.06% (eleven point zero six percent) increase of the President Director's salary, based on the current salary. The salary increase of Vice President Director and other Directors are set in accordance with the existing proportions, while compensation increase for members of the BOC were declared as follows: President Commissioner 40%, the Vice President Commissioner 47.5% (forty seven point five percent), other members of the Board of Commissioners 45% (forty five percent), and the Secretary of the Board of Commissioners 18.75% (eighteen point seventy five percent), in respect to

3/ Good Corporate Governance

dari masing-masing dari gaji Direktur Utama. Penyesuaian gaji tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009. h. Menyetujui pemberian tantiem sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) gross yang dihitung dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang telah dianggarkan, untuk dibayarkan secara proporsional kepada segenap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2008. Proporsi tantiem Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Komisaris adalah Direktur Utama sebesar 100% (seratus persen), Wakil Direktur Utama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen), anggota Direksi lainnya sebesar 90% (sembilan puluh persen), Komisaris Utama sebesar 40% (empat puluh persen), Wakil Komisaris Utama sebesar 38% (tiga puluh delapan persen), anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dan Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 15% (lima belas persen) masing-masing dari tantiem Direktur Utama. i. Mengukuhkan pengunduran diri dan dengan demikian memberhentikan dengan hormat, Komisaris Utama yaitu Erry Riyana Hardjapamekas, terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat, serta mengucapkan terima kasih atas tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Dengan pengukuhan pengunduran diri tersebut, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan yang belum dipertanggungjawabkan dan diterima dalam RUPS. j. Menyetujui dan mengangkat Peter B. Stok sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris lndependen, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut adalah untuk sisa masa jabatan Komisaris Utama yang digantikan yaitu sampai dengan RUPS Tahun Buku 2009 yang diselenggarakan pada tahun 2010.

h.

i.

j.


the President Director's salary. Such salary increase shall be effective from January 1, 2009. To endorse distribution of tantiem of 2.95% (two point ninety five percent) gross based on the Company's net income for the period of January 1, to December 31, 2008 which had been budgeted, to be paid proportionally to all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners serving in 2008. The proportion of tantiem paid to the Board of Directors, the Board of Commissioners and Commissioners' Secretary is as follows: President Director 100% (one hundred percent), Vice President Director 95% (ninety five percent), other members of the Board of Directors 90% (ninety percent), President Commissioner 40% (forty percent), Vice President Commissioner 38% (thirty eight percent), other members of the Board of Commissioners 36% (thirty six percent), and Secretary of the Board of Commissioners 15% (fifteen percent), respectively based on the President Director's salary. To endorse the resignation and therefore to respectfully release Mr. Erry Riyana Hardjapamekas as President Commissioner, effective on the date of this AGMS, along with highest appreciation for the thoughtful contribution to the Company during his service. With this resignation endorsement, the outgoing President Commissioner shall remain responsible for the supervisory duties that have not been reported and approved in a GMS. To approve and appoint Peter B. Stok as President Commissioner as well as Independent Commissioner, becoming effective upon approval from Bank Indonesia pertaining to the fit and proper test. Mr Peter Benyamin Stok shall serve as President Commissioner until 2009 AGMS that will be held in 2010.

9


Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Peter B. Stok sebagai Komisaris Utama Perseroan tersebut, menjadi sebagai berikut: 1). Peter B. Stok, Komisaris Utama merangkap Komisaris lndependen 2). Suwarsono, Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris lndependen 3). Achjar lljas, Komisaris lndependen 4). Parikesit Suprapto, Komisaris 5). H.M.S. Latif, Komisaris 6). Achil Ridwan Djayadiningrat, Komisaris lndependen 7). Fero Poerbonegoro, Komisaris k. Memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. DEWAN KOMISARIS Komposisi, Kriteria dan lndependensi Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) orang dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. a. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS. b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. c. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melalui proses uji kelayakan (Fit and Proper Test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia d. Setiap tahun anggota Dewan Komisaris tersebut diharuskan untuk memperbaharui daftar rincian hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi. e. Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. 10

k.

Accordingly, the composition of the BOC shall become as follows: 1). Peter B. Stok, President Commissioner and Independent Commissioner. 2). Suwarsono, Vice President Commissioner and Independent Commissioner. 3). Achjar lljas, Independent Commissioner. 4). Parikesit Suprapto, Commissioner. 5). H.M.S. Latif, Commissioner. 6). Achil Ridwan Djayadiningrat, Independent Commissioner. 7). Fero Poerbonegoro, Independent Commissioner. To authorize, with substitution rights, to the BOD to take any further actions necessary in accordance with the above resolutions, including but not be limited to writing such resolutions into Notarial Deeds and submitting the newly appointed Board of Commissioner into Company Registration pursuant to Law No. 3 Year 1982 on Company Registration.

BOARD OF COMMISSIONERS .nrnn.n<::ITin>n

Criteria and

The Board of Commissioners (BOC) comprising 7 (seven) members who are all domiciled in Indonesia. a. The appointment of the BOC was conducted in the AGMS. b. All members of BOC have no family relationships with other members of BOC or with members of the BOD. c. All BOC members have passed the Fit and Proper Test and have been approved by the Bank Indonesia. d. Every year, members of the BOC are required to update the detailed list of family relationships and financial relationships with other members of the BOC and/or members of the BOD. e. The Board of Commissioners has disclosed their share ownership in the Company or in other banks and companies incorporated both within Indonesia and outside, in a report that shall be updated annually.


Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Untuk memastikan hal tersebut, Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan pemeriksaan dan kesimpulan hasil pemeriksaannya dimuat dalam Laporan Tahunan Bank. g. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi di bidang keuangan yang memadai. h. Adapun susunan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS tahunan tanggal 27 Mei 2009 adalah sebagai berikut:

f.


Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal gain from the Bank other than the remuneration and other facilities defined in the GMS. To ensure compliance to this principle, the BOC has assigned the Audit Committee to conduct a review and the result of such review shall be published in the Bank's Annual Report. g. All members of the Board of Commissioners shall maintain integrity, competence and financial reputation. h. The composition of the BOC based on resolution of the AGMS held on May 27, 2009 is as follows: f.

------··--··-·~·--~--·------·--·-~~----------

--------------------~·-·-·

Nama Name

Jabatan Position

Peter B. Stok *)

Komisaris Utama/Komisaris lndependen

Suwarsono

Wakil Komisaris Utama/Komisaris lndependen

President Commissioner/Independent Commissioner

Vice President Commissioner/Independent Commissioner Achjar lljas

Komisaris/Komisaris lndependen Commissioner/Independent Commissioner

Achil Ridwan Djayadiningrat

Komisaris/Komisaris lndependen Commissioner/Independent Commissioner

Fero Poerbonegoro

Komisaris Commissioner

H.M.S. Latif


Parikesit Suprapto


Keterangan: Note: Peter B. Stok efektif menjabat sejak tanggal 4 Agustus 2009 sebagaimana Surat Bank Indonesia Nomor 11/101/GBIIDPIPIRahasia tanggal 4 Agustus 2009, menggantikan Erry Riyana Hardjapamekas sebagai Komisaris Utama yang mengundurkan diri per tanggal 27 Mei 2009. Peter B. Stok became President Commissioner effective on August 4, 2009 as stated in Bank Indonesia letter No. 11/101/GBI/DPIP/Rahasia dated August 4, 2009. replacing Erry Riyana Hardjapamekas who resigned on May 27. 2009.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, Dewan Komisaris bertugas untuk: a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan BNI oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta evaluasi berkalanya.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners Pursuant to BNI's Article of Association, the duties of Commissioners are: a. To conduct supervision of management policies and implementation of such policies by the BOD, including supervision of the realization of Long Term Planning, Annual Planning and Budget, in accordance with GMS Resolutions, Articles of Association and other prevailing laws and regulations. b. To offer opinion, review and approval of the Long Term Planning, Annual Planning and Budget proposed by the BOD. c. To direct, monitor and evaluate implementation of the Bank's strategic policies, including Corporate Plan and Business Plan and their periodic reviews.

11


d. Melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain melalui: 1). Evaluasi kinerja keuangan atau realisasi RKAP setiap bulan. 2). Evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester. 3). Evaluasi atas pokok-pokok hasil audit dari Satuan Pengawas Intern (SPI) yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester. 4). Evaluasi atas internal control atau SPI setiap tahun. 5). Evaluasi posisi dan perkembangan risiko BNI setiap tahun. 6). Konsultasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu. 7). Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti bisnis, organisasi, SDM, dan lain-lain. e. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan BNI, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan BNI. f. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BNI disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. g. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan. h. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsipprinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BNI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. j. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. k. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

12

d. To supervise and provide advice to the BOD, among others, by means of: 1) Monthly evaluations of the financial performance and Annual Planning and Budget. 2) Semi-annual evaluation of realization of the Bank's Annual Work Plan and Budget to be submitted to Bank Indonesia. 3) Semi-annual evaluation of Internal Audit Results to be submitted to Bank Indonesia 4) Annual evaluation of the internal control unit. 5) Annual evaluation of BNI's position and risks. 6) Consultations pertaining to credit approvals for certain large amounts. 7) Meetings with members of the BOD to discuss certain topics, including business, organization and human resources. e. To monitor and evaluate the dynamics of BNI's activities, as well as to provide advice to the GMS pertaining to key issues and policies. f. To provide timely reports to the GMS should there be indications of declining BNI performance, along with recommended actions to be taken. g. To review, analyze and provide opinion regarding Periodic Reports and the Annual Report that have been submitted by the BOD, as well as to sign the Annual Report. h. To provide reports to the GMS pertaining to the supervisory duties that have been carried out throughout the year. i. To ensure that GCG principles are implemented in every aspect of BNI's activities, and throughout all levels of the organization. J. To ensure that the BOD has conducted proper follow-up actions in relation with audit findings and recommendations submitted by the Bank's Internal Audit Unit, external auditor, Bank Indonesia inspection results and/or results from other authorities. k. To notify Bank Indonesia within 7 (seven) working days, should there by any violations in financial and banking laws and regulations, or any situations/ predictions that threaten the Bank's sustainability.


I.

Memastikan agar Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SPI) dan auditor eksternal (Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya), baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam hal ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. m. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. n. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsipprinsip GCG. o. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan terus memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal pemberian persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait. dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Angaran Dasar Bank seperti untuk melepas atau menjual dan menghapus aktiva tetap milik BNI yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris atau mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama lisensi Bangun Guna Serah (Built Operate and Transfer/BOT) dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris memiliki "Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi" yang bersifat mengikat. yang terus dievaluasi dan di up date untuk disempurnakan. Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit sebulan sekali. Rapat tersebut dapat berupa rapat internal Dewan Komisaris maupun dengan mengundang Direksi atau Direktur sektor.


I.

To ensure that the BOD properly follow-up findings of the Internal Audit and external audit (Bank Indonesia auditor and/or other authorities). in writing as well as verbally. In this case, the BOC is assisted by the Audit Committee. m. To perform other duties pursuant to the Articles of Association and to the GMS Resolutions. n. To ensure compliance to the GCG principles. o. To perform its duties, the BOC has established the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration & Nomination Committee. The BOC continue to ensure that the Committees perform their duties in an effective manner. The BOC is prohibited from being involved in the Bank's operational decision making, except in relation to approval of lending to related parties and to other matters stipulated in the Bank's Articles of Association, such as release or sale or write-off of the Bank's assets with a value above certain limit set at a BOC meeting, or to establish cooperation with other companies or other parties in the form of Built Operate Transfer (BOT) and/or the prevailing laws and regulations related to its supervisory function. The BOC has issued a Guide Book on BOC and BOD Working Procedures that is binding and continually being updated. Board of Commissioners The BOC holds a minimum 1 (one) meeting in a month. These meetings comprise internal meetings of the BOC and meetings in which the BOD or sectoral Director are invited.

Results of the BOC meeting are written in the Minutes of Meetings and shall be documented properly, including any dissenting opinion.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik, juga dicatat apabila terdapat dissenting opinions.

13

Tata Kelola Perusahaan Good

Governance

51

Jumlah Rapat Total Number of Meetings Dewan Komisaris Board of Commissioners

No.

Jumlah Kehadiran Attendance

1.

Erry Riyana Hardjapamekas *)

20

2.

Peter B. Stok **)

17

3.

Suwarsono

48

4.

Achjar lljas

45

5.

Achil Ridwan Djayadiningrat

51

6.

Fero Poerbonegoro

7

H.M.S. Latif

"----------· · - -

--~---

48

I

42 42

• Suprapto

Keterangan: Note: *) Mengundurkan diri per tanggal 27 Mei 2009 Resigned as of May 27. 2009 **) Efektif menjabat tanggal 4 Agustus 2009 sebagaimana Surat Bank Indonesia Nomor 11/101/GBI/DPIP/ Rahasia tanggal 4 Agustus 2009 Effective since 4 August 2009, as stated in Bank Indonesia Letter No. 11/101/GBI/DPIP/ Rahasia dated August 4. 2009

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris & Direksi tahun 2009 Meeting Agenda of Board of Commissioners & Board of Directors in 2009 Bulan Month Januari January

Agenda Rapat Rapat Internal Dewan Komisaris • Catatan akhir tahun Dekom 2008 • Laporan pengawasan Dekom dan data-data lain dalam Annual Report 2008 • Rencana kerja Dekom tahun 2009 • Business Review Semester 11/2008 • Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait (anak perusahaan) • Evaluasi atas Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) • Evaluasi atas Kebijakan Umum Penerapan Manajemen Risiko (KUMR) • Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bl posisi Maret 2008 • Self Assestment Report Bl posisi Desember 2008 Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi • Konsultasi atas persetujuan Direksi terkait pemberian kredit kepada 1 (satu) perusahaan asuransi BUMN • Kinerja BNI posisi Desember 2008 • Laporan pelaksanaan manajemen risiko posisi Desember 2008 • Laporan perkembangan penyelesaian debitur bermasalah posisi Desember 2008

14

Meeting Agenda BOC Meeting • BOC Notes for End of Year 2008 • BOC Supervisory Report and Other Data in 2008 Annual Report • BOC 2009 Work Program • Business Review for Semester 11/2008 • Credit Approval for related parties (subsidiaries) • Evaluation to the Bank's Credit Policy (KP8) • Evaluation to Risk Management General Policy (KUMR) • Discussion of 81 Audit Report (LHP-81) for March 2008 position • Self Assessment Report to 81 as at December 2008 BOC & BOD Meeting • Credit consultation • 8NI Performance as of December 2008 • Risk Management Implementation Report as of December 2008 • Resolution Report for Non-performing Debtors as of December 2008


Februari February

Maret March

Rapat Internal Dewan Komisaris • Evaluasi sistem remunerasi BNI • Evaluasi sistem remunerasi Direksi Komisaris • Evaluasi fasilitas Direksi Komisaris (1) • Laporan BMPK pihak terkait

BOC Meeting • Evaluation of BNI Remuneration System Evaluation of BOC and BOD Remuneration System Evaluation of Facilities provided to BOC and BOD (1) • LLL Report for related parties

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi • Rencana kerja dan pengorganisasian penanganan NPL dan kredit Hapus Buku sektor Korporasi • Rencana kerja dan pengorganisasian penanganan NPL dan kredit Hapus Buku sektor Usaha Kecil, Menengah dan Syariah • Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait (anak perusahaan) • Evaluasi kinerja posisi Desember 2008 dan target tahun 2009 anak perusahaan • Laporan perkembangan proses spin off BNI Syariah • Konsultasi atas persetujuan Direksi terkait pemberian kredit kepada 2 (dual grup perusahaan swasta nasional • Laporan realisasi program kerja & anggaran PKBL tahun 2008 dan rencana program kerja & anggaran tahun 2009 • Optimalisasi peran Quality Assurance (QA) • Kinerja BNI posisi Januari 2009 • Strategi dan kebijakan SDM terkait dengan peningkatan dan optimalisasi SDM

BOC & BOD Meeting • Organization and Work Plan for Corporate NPL Resolution and Write-off • Organization and Work Plan for SME and Syariah NPL Resolution and Write-off • Credit Approval for related parties (subsidiaries) • 2008 Performance Review and 2009 Goal Setting for Subsidiaries • Progress Report for BNI Syariah Spin-off Initiative • Consultation pertaining to BOD Credit Approval for 2 (two) national corporation. • PKBL 2008 Performance Report and 2009 Work Planning and Budget • Optimalization of Quality Assurance (QA) function • BNI Performance as of January 2009 • HR Strategy and Policy Session: HR Improvement and Optimalization

Rapat Internal Dewan Komisaris • Evaluasi organisasi BNI • Kewenangan memutus kredit Direksi • Persetujuan Corporate Plan 2009-2013 • Tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) periode tw. IV/ 2008

BOC Meeting Review on BNI Organization Structure Review on Credit Approval Authority within the BOD • Approval of 2009-2013 Corporate Plan • Follow-up on Audit Findings in Quarter IV/ 2008

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi • Strategi dan kebijakan SDM terkait dengan program PPS dan kajian upaya peningkatan kesejahteraan pensiunan • Persetujuan proposal spin off BNI Syariah (1) dan Persetujuan Corporate Plan 2009-2013 (1) • Kinerja BNI posisi Februari 2009 April April


BOC & BOD Meeting • HR Strategy and Policy Session: PPS and Review on Prosperity Improvement for Retirees • Approval of BNI Syariah Spin-off proposal (1) and Approval of 2009-2013 Corporate Plan (1) • BNI Performance as of February 2009

Rapat Internal Dewan Komisaris • Agenda RUPS Mei 2009 • Evaluasi fasilitas Direksi Komisaris (2)

BOC Meeting • Agenda for GMS in May 2009 • Evaluation of Facilities provided to BOC and BOD (2)

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi • Konsultasi kredit • Pendalaman hasil audit Satuan Pengawas Intern • Kinerja BNI posisi Maret 2009 • Laporan kepatuhan posisi Maret 2009 • Laporan kepatuhan, laporan manajemen risiko dan Laporan perkembangan kredit-kredit yang dikonsultasikan ke Dekom posisi Maret 2009

BOC & BOD Meeting • Credit Consultation • In-depth assessment of Internal Audit Findings • BNI Performance as of March 2009 • BNI Compliance Report as of March 2009 • Risk Management Implementation Report and Cedit Performance Report for Credit Consulted with BOC as of March 2009

15


Bulan Month Mei May

Agenda Rapat

.• .• .• .

Rapat Internal Dewan Komisaris Evaluasi fasilitas Direksi Komisaris (Final) Keanggotaan komite Dekom Management letter dari KAP E&Y Pembahasan LHA pada 2 (dua) Kantor Cabang Utama Rencana divestasi saham Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait (anak perusahaan) Pengakhiran dan perpanjangan jangka waktu pengangkatan anggota komite/sekretaris komite Dekom

. .. . . .•

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi Prospek ekonomi dan perbankan Semester II/ 2009 Buku Pedoman Perusahaan (BPP/SOP) On line Konsultasi kredit Persetujuan proposal spin off BNI Syariah (2) dan Persetujuan Corporate Plan 2009-2013 (akhir) Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait Kinerja BNI posisi April 2009 Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bl terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Juni June

.•

Rapat Internal Dewan Komisaris Penetapan ketua Komite Audit Pembahasan pembentukan PPAP dan Hapus Buku tahun 2007 dan tahun 2008 • Konsep Kebijakan Umurn Manajemen Risiko (KUMR) • Kajian asuransi kesehatan Direksi Kornisaris Kajian rnengenai peran Dekom dalam penetapan struktur organisasi perseroan Penetapan Kantor Akuntan PublikTahun Buku 2009 (1)

. . .. .• .

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi Prospek ekonomi dan perbankan tahun 2009 Persetujuan atas pembentukan Divisi Transactional Banking & Financial Services (TBF) Konsultasi kredit Kinerja BNI posisi Mei 2009 Penjelasan mengenai kondisi dan penerapan manajemen risiko perusahaan anak secara konsolidasi • Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait

16

Meeting Agenda

.. .. .. . .. .. ...

BOC Meeting Evaluation of Facilities provided to BOC and BOD (Final) Membership of Committees under BOC Review of Management Letter from KAP E&Y Discussions of Audit Report (LHA) for 2 (two) Main Branch Offices Discussions on Divestment Plan Credit Approval for related parties (subsidiaries) Appointments and Dismissals of members and secretaries of Committees under BOC

BOC & BOD Meeting Economic and banking Outlook for Semester Ill 2009 BNI SOP Online Program Credit consultation Approval of BNI Syariah Spin-off proposal (2) and Approval of 2009-2013 Corporate Plan (Final) Credit Approval for related parties BNI Performance as of April 2009 Discussions on Bl Audit Report (LHP-BI) on Syariah Supervisory Board (DPS)

.• ..• . .. .. .

BOC Meeting Appointment of Audit Committee Chairman Discussions on Allowances for Possible Losses on Earning Assets and Write-offs for 2007 and 2008 Risk Management General Policy (KUMR) Review on Medical Insurance for BOC and BOD Review on the Roles of BOC in Establishment of the Bank's Organization Structure Appointment of Public Accounting Office for Fiscal Year 2009 (1) BOC & BOD Meeting Economic and banking outlook for 2009 Approval for the Creation ofTransactional Banking & Financial Services (TBF) Division Credit consultation BNI Performance as of May 2009 0 Presentations on Consolidated Performance and Implementation of Risk Management of Subsidiaries Credit Approval for related parties


Bulan Month Juli July

Agenda Rapat Rapat Internal Dewan Komisaris • Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait (perorangan) • Pembentukan tim penetapan KAP tahun buku 2009 • Laporan keuangan konsolidasian BNI tahun buku 2009 • Management letter KAP PSS (EY) berkaitan dengan audit atas laporan keuangan konsolidasian PT BNI Tbk dan anak perusahaan tahun 2008 • Pembentukan tim pengadaan jasa KAP tahun 2009 Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi • Konsultasi kredit • Persetujuan proposal spin off BNI Syariah (akhir) • Kinerja BNI posisi Juni 2009 • Laporan kepatuhan, laporan manajemen risiko, laporan perkembangan kredit-kredit yang dikonsultasi kan ke Dewan Komisaris dan laporan pokok-pokok hasil audit posisi Juni 2009 • Evaluasi business plan semester 1/2009 • Konsep organisasi : persiapan menuju customer centric

Agustus August

Rapat Internal Dewan Komisaris • Evaluasi sistem penilaian kinerja Direksi (1) • Perpanjangan jangka waktu pengangkatan anggota Komite/sekretaris Komite Dekom • Laporan pengawasan Dekom atas Realisasi Rencana • Bisnis (RBB) tahun 2009-2011 periode Semester 1/2009 • Evaluasi hasil kunjungan Dekom pada Business Review Semester 1/2009 • Penetapan pimpinan RU PS LB tanggal 05.10.2009 Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi • Realisasi kinerja sektor Operasional semester 1/2009 dan kebijakan, program dan target kuantitatif semester 11/2009 sektor Operasional • Kinerja BNI posisi Juli 2009 • Laporan realisasi program kerja & anggaran PKBL semester 1/2009 dan rencana program kerja & anggaran semester 11/2009 • Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait • Konsultasi kredit

93 i Corporate Social Responsibility

Meeting Agenda

• •

Cmdit Approval for related parties (individual) Appointment of KAP Selection Team for Fiscal Year 2009 Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2009 Review of Management Letter from KAP PSS (EY) pertaining to Audit Results on 2008 Consolidated Financial Statements for PT BNI Tbk and its subsidiaries Appointment of KAP Selection Team for Fiscal Year 2009

BOC & BOD Meeting Credit consultation Approval of BNI Syariah Spin-off proposal (Final) • BNI Performance as of June 2009 Bf\JI Compliance Report as of June 2009 Risk Management Implementation Report, Credit Performance Report for Credit Consulted with BOC and Business Plan Review as of June 2009 Organizational Blue Print: Toward a Customer-centered Organization

Meeting Review on BOD Performance Evaluation System ( 1) Service-period Extension of mernbers and secretaries of Committees under BOC BOC Supervisory Report on Realization of 2009-2011 Business Plan (RBB) as of Semester 1/2009 Evaluation of BOC Attendance in Semester 1/2009 Business Review Session Appointment of EGfV1S Leadership on 10.05.2009 BOC & BOD Meeting Operation Performance Report for Semester 1/2009 and Operational Policies, Work Plan and Quantitative Targets for Semester 11/2009 BNI Performance as of July 2009 PKBL Performance Report for Semester 1!2009 and Work Planning and Budget for Semester 11/2009 Credit Approval for related parties Credit consultation The Bank's Communication Strategy BNI's membership in banking association Presentation on Code of Conduct

17


Bulan Month September

.. .• . .. . . .

Rapat Internal Dewan Komisaris • Pembahasan konsep KUMR Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi (LKP) tw. 11/2009 Penetapan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan BNI tahun buku 2009 • Evaluasi sistem penilaian kinerja Direksi (final)

. .

I

BOC & BOD Meeting Credit consultation Risk Management: Preparedness tor Basel II Implementation Latest Updates on Credit Policy and Risk Management BNI Performance as of August 2009 Progress Report on BNI Syariah Spin-off Progress Report on Preparation of EGMS 011 5-10-2009 Report on Legal Subjects for Semester 1/2009 and its follow-up plan Evaluation of Subsidiaries' Performance as of September 2009 and Targets tor Quarter IV/2009 Work Plan and Budget Realizations for Quarter 111/2009 and Work Plan and Budget for Quarter IV/2009 for General Affairs Division

... .. . .

BOC Meeting Discussions on the concept of Risk Management General Policy (KUMR) Review of Published Financial Statements (LKP) for Quarter 11/2009 Appointment of KAP to audit BNI's 2009 Financial Statements Review on BOD Performance Evaluation System (Final)

•

.

. . .

.. .

. .

..

.

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi Realisasi kinerja termasuk perkembangan portfolio, pencapaian target/pipeline debitur & penanganan NPL tw. 111/2009 dan kebijakan, strategi, program kerja dan target kuantitatif tw. IV/2009 sektor komersial, sektor korporasi dan sektor konsumer Permohonan persetujuan Hapus Buku 4 Kinerja BNI posisi September 2009 Laporan kepatuhan, laporan manajemen risiko, laporan perkembangan kredit-kredit yang dikonsultasikan ke Dewan Komisaris dan laporan pokok-pokok hasil audit posisi September 2009 • Laporan perkembangan penyusunan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Konsultasi Kredit Realisasi kinerja sektor tresuri dan internasional. termasuk likuiditas, pengembangan produk tresuri & kinerja cabang luar negeri tw. 111/2009 dan kebijakan, strategi, program kerja & target kuantitatif semester II/ 2009

18

BOC Meeting $ Review on BOD Performance Evaluation System (2) $ Submission of Interim Audit Result by KAP for Fiscal year 2009

Rapat Internal Dewan Komisaris Evaluasi sistem penilaian kinerja Direksi (2) Penyampaian draft HPS KAPTahun Buku 2009 Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi Konsultasi kredit Manajemen Risiko : kesiapan implementasi Basel!! Up dating kebijakan perkreditan dan manajemen risiko Kinerja BNI posisi Agustus 2009 Progress spin off BNI Syariah Laporan perkara BNI per semester 1/2009 dan rencana tindak lanjut Evaluasi kinerja posisi September 2009 dan target tw. IV/2009 anak perusahaan Realisasi program kerja & anggaran posisi tw. 111/2009 dan rencana program kerja & anggaran posisi tw. IV/ 2009 Divisi Umum

October October

Meeting Agenda

Agenda Rapat

BOC & BOD Meeting Review on Performance Evaluation, including Portfolio Status, Target/Pipeline Achievements for Debtors and NPL Resolutions for Quarter 111/2009; and Policies, Strategies, Work Plan and Quantitative Targets in Commercial Sector, the Corporate Sector and the Consumer Sector for Quarter IV 2009 Approval for Proposal to Write-Off 4 (four) Housing Units BNI Performance as of September 2009 BNI Compliance Report, Risk Management Implementation Report, Credit Performance Report and Progress Report on the Development of the Bank's Credit Policy Guidelines for Credit Consulted with BOC as of September 2009 Credit consultation • Review on Treasury and International Division Performance Evaluation, including liquidity and product development for Quarter 111/2009; and Policies, Strategies, Work Plan and Quantitative Targets in Consumer Sector for Semester II 2009


Desember December


Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi • Realisasi kebijakan, strategi, program kerja & anggaran tw. 111/2009 dan rencana kebijakan, strategi, program kerja semester 11/2009 sektor Wakil Direktur Utama • Hasil piloting Business Risk Review (BRR) • Konsultasi kredit • Penjelasan mengenai RBB 2010-2012 • Progress penangangan NPL sektor komersial • Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait • Kinerja BNI posisi Oktober 2009

BOC & BOD Meeting Review on Performance Evaluation in Quarter 11112009; and Policies, Strategies, Work Plan and Quantitative Targets in Consumer Sector for Semester II 2009 for functions under supervision of Vice President Director Presentation on Results of Business Risk Review (BRR) Credit consultation Presentation on 2010-2012 Business Plan IRBB) Progress Report on NPLs in Commercial Sector Credit Approval for related parties BNI Performance as of October 2009 • Business Transformation Program

Rapat Internal Dewan Komisaris • Pembahasan mengenai RBB 2010-2012 (2) • Evaluasi mengenai pengelolaan risiko operasional • Evaluasi tahapan proses pemberian dan pengelolaan kredit • Pembahasan mengenai RBB 2010-2012 (final)

BOC Meeting Discussions on 2010-2012 Business Plan IRBB) (2) • Evaluation of Operational Risks • Evaluation of Stages of Credit Approval and Credit Management • Discussion on 2010-2012 Business Plan IRBB) (final)

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi kredit BNI posisi November 2009 Spin OffSyariah

BOC & BOD Meeting • Credit consultation • BNI Performance as of November 2009 • Progress Report on BNI Syariah Spin-off

Rangkap Jabatan Komisaris Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Concurrent Position of Commissioners Member of the Board of Commissioners have no concurrent positions, except in conditions as regulated by Article 7 of Bank Indonesia Regulation No 8/14/ PBI/2006 dated October 5, 2006 on amendment of Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on Implementation of GCG in Commercial Banks.

Komisaris lndependen a. Komisaris lndependen BNI berjumlah 4 (empat) orang. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris lndependen. b. Komisaris lndependen tersebut tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Commissioners a. BNI has 4 (four) Independent Commissioners, in compliance with Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006, which rules that a minimum 50% (fifty percent) of the members of the BOC are Independent Commissioners. b. The Independent Commissioners have no family and financial relationships, as well as crossshareownership with other members of the BOD and BOC, and/or other controlling shareholders nor other relationship that affect the ability to act as required by Bank Indonesia Regulation No 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006.

19


DIREKSI Komposisi, Kriteria dan lndependensi Direksi a. Direksi BNI berjumlah 9 (sembilan) orang Direksi dengan komposisi 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama dan 7 (tujuh) Direktur dengan perincian sebagai berikut:

Nama Gatot M. Suwondo Felia Salim

the Directors a. BNI has 9 (nine) members of BOD, which 1 (one) Vice 1 (one) President President Director, and 7 (seven) Directors, with the following details:

Jabatan Position

Efektif

Eff<:~euvt:

Direktur Utama President Director

6 February 2008

Wakil Direktur Utama Vice President Director

11 April 2008

Yap Tjay Soen

Direktur Director

17 May 2008

Bien Subiantoro

Direktur Director

19 May 2005

Achmad Baiquni

Direktur Director

19 May 2005

Krishna R. Suparto

Direktur Director

12 March 2008

Ahdi J. Luddin

Direktur Director

24 March 2008

Suwoko Singoastro

Direktur Director

11 March 2008

Darwin Suzandi

Direktur Director

11 March 2008

b. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur remunerasi dan nominasi Direksi dan Dewan Komisaris serta kriteria dan calon-calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. c. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank atau institusi keuangan. d. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak BNI. e. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan. f. Direksi telah mengangkat anggota Komite untuk membantu tugasnya.

20

b.

and/or appointment of members of the BOD has been carried out by recommendations from the Remuneration and Nomination Committee. The Remuneration and Nomination Committee has recommended the system and for remuneration and nomination of members of the BOC and BOD, the criteria and candidates of members of the BOC and BOD. c. All members of the BOD have experience of a areas as the Executive Officer in the Bank or in other financial institutions. d. All members of the BOD have no concurrent as a member of a Board of Commissioners, Board of Directors, or as Executive Officer in any Bank or other company, including as member of a Board of Commissioner in a BNI subsidiary. e. Members of the BOD, individually and collectively, do not have share that exceed 25% (twenty five percent) of the total paid-in capital in other companies as evidenced by the Statement Letter that has been signed by each member of the BOD. f. Directors have appointed Committee members to assist in their duties.



g. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. h. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Pemimpin Divisi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

g. Members of the BOD do not have with fellow to second BOD members and/or BOC members. h. power

Rapat Direksi Rapat Direksi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa Direksi mengadakan Rapat Direksi diluar jadwal yang ditentukan tersebut apabila terdapat hal-hal yang mendesak dan segera memerlukan keputusan Rapat Direksi.

once a week, can be scheduled in should there be any urgent matters that need resolution from the BOD.

Jumlah Total Rapat Total Number of Meeting

BOD to the Division Head is aimed to enhance effectiveness in but was not intended to the duties and of the BOD.

64 Jumlah Kehadiran Attendance

57 40

48 41

6.

Krishna R. Suparto

46 49

7.

Ahdi Jumhari Luddin

8.

Suwoko Singoastro

9.

Darwin Suzandi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik, juga dicatat apabila terdapat dissenting opinions. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal serta eksternallainnya.

the BOD ensures that it of Association and other internal and external

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Pengawasan Intern (SPI). Divisi Kebijakan dan Manajemen Risiko (SKMR), Komite Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan).

The BOD has established the Internal Audit Unit (IAU) and Policy Division, Risk Compliance Division.

21


Agenda Rapat Direksi BNI tahun 2009 BNI Board of Directors Meeting Agenda 2009 Bulan Month Januari January • • • • • •

Februari February

• • • • • • • •

Maret March

• • • • • • • •

• • April April

• • • • • • • • • • •

dan Rencana Kerja Anggaran Bisnis Bank 2009 Mutasi, exit policy dan rekrutmen pegawai Marketing communication BNI Aspek legal spin off Unit Usaha Syariah Financial Wealth Corporate Guidance 2009 Pengadaan ATM 2009 kredit

Restrukturisasi kredit Crash program penurunan NPL Kinerja keuangan Januari 2009 Kinerja bisnis unit lntegrasi komunikasi pemasaran Hasil dan tindak lanjut temuan audit Evaluasi jabatan untuk Vice President BNI Cash Management BNI Keputusan kredit Kinerja keuangan Februari 2009 Marketing Communication Program Kinerja bisnis unit sampai Februari 2009 Penyesuaian gaji pegawai 2009 Financial Wealth Hasil sementara audit eksternal tahun buku BNI 2008 Spin off Unit Usaha Syariah Restrukturisasi dan penyelesaian fasilitas kredit debitur besar Wallet sizing group debitur besar Review model dan penetapan loan exposure limit tahun 2009 Pengembangan Sumber Daya Manusia Keputusan kredit Peningkatan Funding Review Value at risk (VaR) Limit & Capital Adequacy Ratio (CaR) Limit SBU Tresuri Campaign Divisi Dana dan Jasa Konsumen Rejeki BNI Taplus Kebijakan SDM spin off Unit Usaha Syariah Progress up date Tim spin off Unit Usaha Syariah Market situation Business Plan Corporate Banking 2009 Sektor Korporasi Program pendidikan ODP (Officer Development Program) Pengadaan jasa pemeliharaan (Maintenance) ATM dan sarana penunjang lainnya tahun 2009 Mutasi, rotasi dan pengisian formasi Pejabat BNI

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Mei May

• • • • •

• •

22

PMS BNI BNI Nakertrans Program hadiah rejeki BNI Taplus Sustainability report USD Funding Transaction Up date scheme SDM dalam rangka spin off BNI USY Pendalaman hasil audit Sentra Kredit Menengah Pembentukan task force restrukturisasi dan recovery kredit

• • • • • • • •

BNI Performance as of December 2008 and 2009 Work Plan and Budget and Bank Business Plan Employee mutation, exit policy and recruitment BNI Marketing Communication Legal aspects on the Spin-off of Syariah Business Unit Financial Wealth Corporate Guidance 2009 ATM Procurement 2009 Credit Approval Authority Guidelines BNI Performance Measurement System Proposal on L!C Limit for group debtors Credit restructuring NPL Reduction Crash Program Financial Performance as of January2009 Business Unit Performance Integration of Marketing Communication Results of audit findings and follow-ups Evaluation of Job Description for BNI Vice President BNI Cash Management Credit approval Marketing Communication Program Business Unit Performance as of February 2009 Salary adjustments for 2009 Financial Wealth External Audit Interim Result for Fiscal Year 2008 Syariah Business Unit Spin-off Credit Restructuring and Settlement for large debtors Wallet sizing for large group debtors Review and approval of model for determining 2009 loan exposure limit HR Development Credit approval Increasing level of Funding Review Value at risk (VaR) Limit & Capital Adequacy Ratio (CaR) Limit for Treasury SBU Campaign by Funding and Consumer Services Division Rejeki BNI Taplus HR Policies in Syariah Business Unit Spin-off Progress update by Syariah Business Unit Spin-off Tearn Market situation 2009 Corporate Banking Business Plan for sectors under Corporate Division Officer Development Program Procurement of ATM Maintenance Services and other supporting functions in 2009 Mutation, rotation and re-assignment of BNI officials BNI Performance Management System (PMS) BNI Nakertrans Hadiah Rejeki Program for BNI Taplus Sustainability Report USD Funding Transaction Improving HR Policies in Syariah Business Unit Spinoff In-depth assessment of audit findings in SME Loan Center. Establishment of Credit Restructuring and Recovery


Bulan Month


Materi

Juni June • • • • •

terkait dengan BN I kredit baru grup debitur hCHY>hOWm jasa produksi tahun 2009 Laporan perkembangan dan permohonan persetujuan Direksi mengenai pembentukan Bank Umum Syariah Keputusan kredit Susunan Daftar Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Rencana Bisnis Bank Review Pricing Produk tabungan BNI

Juli July

• • •

• • •

related to BNI Credit Approval for new group debtors 2009 BNI Performance and Disbursement of Production Bonus Progress Report and Proposed Approval for Syariah Business Unit Spin-off Credit approval Shareholders, BOC and BOD for Syariah Business Unit Bank Business Plan Pricing Policy Review on 81~1 saving products Sustainability report Optimalization of NPL settlements Progress Report on Business Unit Spin-off Changes in Debtors'

Agustus August

• • •

Progress rencana spin off Unit Usaha Syariah Kinerja Agustus 2009

September September Oktober October

Alignment & integration menuju customer centric Tranformasi bisnis BNI Keputusan kredit

• • • • • • •

Kinerja September 2009 Penanganan bencana gempa bumi Loan Eksposur Limit Rencana Bisnis Bank Keputusan kredit Kewenangan Tim Medium Term Note dan Sub debt Presentasai mengenai progress penerbitan Sub debt

•

Strategy for improving third party liabilities Alignment & integration toward customer centered organization BNI Business Transformation Credit Approvals

• •

Progress Report on Syariah Business Unit Spin-off BNI performance August 2009

• • • •

BNI performance September 2009 Earthquake response team Loan Exposure Limit Bank Business Plan Credit Approval Authorities of Medium Term Note and Sub-debt Teams Progress Report on Sub Debt Issuance

•

• November

• • • • • • • • •

Desember December

• • • • • •

bunga deposito rupiah Perkembangan penerbitan Sub debt and Medium Term Notes Deviden interim Progress spin off Unit Usaha Syariah lmplementasi PSAK 50 & 51 (R 2006) dan LBU 2008 Rencana Binis Bank Tindak lanjut temuan Satuan Pengawasan Intern Pengisian formasi Pemimpin Sentra Kredit Menengah Keputusan kredit Pengembangan KantorWilayah BNI Keputusan kredit Progress implementasi PSAK 50 & 55 serta LBU 2008 Hapus buku Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Pemberian kredit kepada pihak terkait (kartu kredit dan kredit konsumen) BNI Reformasi 1.0 Unit Usaha Syariah

• • • • • • • • • • • • • • • •

Interest Rate Review for Rupiah Time Deposit Progress Report on Issuance of Sub Debt and Medium Term Notes Distribution of interim Dividends Progress Report on Syariah Business Unit Spin-off Implementation of PSAK 50 & 51 (R 2006) and LBU 2008 Bank Business Plan Follow-ups on Internal Audit Findings Appointment of Heads of Commercial Loan Centers Credit approval Development of BNI Regional Office Loan approval Progress/Update on Implementation of PSAK 50 & 55 and LBU 2008 Write-offs Improvements in Bank Credit Policy (KPB) Credit approvals to related parties (credit card and consumer credit) BNI Reformation 1.0 Tax Issues relating to Syariah Business Unit

23


Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

The BOD follows up audit findings and recommendations from IAU and other external auditors, recommendations from Bank institutions. Indonesia and other

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

The BOD is accountable to the GMS for the execution of its duties.

Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai antara lain melalui Newsletter, SMS, intranet, dan majalah internal.

resources policies to the accessible media, including newsletters, SMS, intranet and in-house magazine.

Direksi berusaha untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Untuk selanjutnya, data dan informasi tersebut akan diusahakan untuk disampaikan tepat waktu dan akurat. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Direksi sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komi saris dan Direksi. Direksi terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsipprinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Bank hanya menggunakan konsultan untuk proyek yang bersifat khusus misalnya terkait dengan pengembangan produk atau SDM dan didasarkan pada kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya. Konsultan tersebut merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. Pemilihan konsultan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, Direksi bertugas/ berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan. b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan

24

The BOD puts its best efforts to provide data and information in a complete, timely, updated and accurate manner to the BOC. Going forward, the BOD strives to improve the quality of data and information submitted to the BOC. The BOD currently has guidelines and procedures that contain work ethics, work schedules and meetings of the BOD that are written in the form of Guidelines and Work Procedures of the BOC and BOD. The BOD continues to uphold GCG Principles in every aspect of the Bank's activities and at every level of the organization. At present the execution of BOD's duties and responsibilities has been carried out in an effective manner without any minor weaknesses. Currently, management consulting assistance in the Bank is limited only in relation with Product Development or Human Resource Management function. Consulting services are obtained under a clearly defined agreement that covers scope of work, responsibilities, duration of services and costs. Consultants are independent parties that have the qualification to carry-out specific projects. Selections of consultants are conducted based on the prevailing regulations. Pursuant to BNI Articles of Association, the BOD is responsible for the following tasks: a. To establish the Bank's management policy. b. To set up the Bank's human resources policies, including salary structure,


c.

d. e.

f.

g.

h.

i.

j. k.

I.

gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/ atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahu buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

c.

d. e. f.

g.

h.

i.

J. k.

I.


benefits and other compensation to employees in accordance with the prevailing laws and regulations. To appoint; give commendation or sanction to; and discharge the Bank's employees pursuant to the prevailing laws and regulations. To set up the Corporate Secretary function. To write-off uncollectible loans/receivables to be reported in the Annual Report. To write-off in partial or in whole, loans/ receivables, excluding principal, that were restructured and/or settled with responsibility to be reported to the BOC, under the procedures set forth by the BOC. To conduct other activities pertaining to the management and ownership of the Bank's assets, to make agreements between the Bank and other parties with limitations as stated in the Articles of Association, GMS Resolutions and other prevailing laws and regulations. To give best efforts in executing the business and other activities in order to achieve the Bank's goals and objectives. To develop and submit the Bank's Long Term Planning, Annual Work Program and Budget and other plans, including their revisions at the latest 60 (sixty) days before the commencement of the new fiscal year to the BOC for approval. To prepare List of Shareholders, Special List , GMS Resolutions and Minutes of the BOD Meetings. To prepare an Annual Report as part of the management responsibility and to prepare the Bank's financial documentation in accordance with the Law on Corporate Documentation. To prepare Financial Statement based on the the Financial Accounting Standard to be audited by a Public Accountant.

25


m. Menyampaikan Laporan Tahunan pada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir untuk disetujui dan disahkan. n. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. o. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri. p. Memelihara Dattar Pemegang Saham, Dattar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan. q. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Dattar Pemegang Saham, Dattar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya. r. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. s. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal. t. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. u. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan khususnya peraturan di bidang pasar modal. v. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

26

m. To submit an Annual Report that has been reviewed by the BOC at the latest 5 (five) months after the end of the Bank's fiscal year to the AGMS for approval and ratification. n. To provide necessary explanation on the Annual Report to the GMS. o. To submit the Balance Sheet and Income Statement endorsed by the GMS to the Minister of State Owned Enterprises. p. To maintain the Bank's List of Shareholders, Special List, GMS Resolutions, Minutes of BOC Meetings and Minutes of BOD Meetings, the Annual Report and financial documents. q. To hold in the Bank's domicile: The List of Shareholders, Special List, GMS Resolutions, Minutes of BOC Meetings and Minutes of BOD Meetings, Annual Reports, financial documents and other documents. r. To set up an accounting system in accordance with Standard Financial Accounting principles and based on internal control principles; mainly the segregation of management, accounting, documentation and supervisory functions. s. To prepare periodic reports in the methods and periods according to the prevailing regulations, as well as incidental reports as inquired by the BOC and/or owner of Class A Dwiwarna shares with reference to the prevailing laws and regulations, specifically the Capital Market Law. t. To establish the Bank's organization structure, complete with detailed job description. u. To provide necessary explanation regarding all matters as inquired by members of the BOC and owners of Class A Dwiwarna shares with reference to the prevailing laws and regulations, specifically the Capital Market Law. v. To carry out other duties as mandated by the Articles of Association and GMS Resolutions based on prevailing laws and regulations.



of Financial, and and Restrictions of the Board

Transparansi, Hubungan Keuangan dan Kepengurusan, Keluarga dan Larangan Direksi Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)

of Directors All members of the BOD have disclosed any share ownership of 5% or more in the Bank or other banks and/or companies in Indonesia and overseas.

Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Hal tersebut dituangkan dalam suatu laporan yang diperbaharui setiap tahunnya.

Members of the BOD do not have any financial or family relationship with members of the BOC, members of the BOD and/or Controlling Shareholders of the Bank, as disclosed in a report that is updated on an annual basis.

Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersamasama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Members of the BOD, individually or collectively, do not have share ownership exceeding 25% (twenty five percent) of the paid-in capital in any company as demonstrated with a Statement Letter·.

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Members of the BOD do not concurrently hold another position in the BOC, BOD, or as Executive Officer of any other bank, company, and/or institutions as evidenced with a Statement Letter.

Selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, Direksi tidak memanfaatkan BNI untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BNI.

Members of BOD are not allowed to take advantage of BNI for their personal benefit, nor for the benefit of their family and/or other parties which may cause a loss or reduce BNI's profit, other than the remuneration package and facilities as determined by the GMS.

Seluruh Direksi mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen tersebut juga terwujud dengan adanya pengaturan mengenai etika Direksi dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

All Directors have strong commitment to uphold the GCG principles in executing their tasks and responsibilities. The commitment is also reflected in the rules concerning Directors' ethics in the Guidelines and Procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors.

27


Share Members of the BOC and BOD less than 5% (five nPr~~.nT

Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi kurang dari 5% (Lima Persen) Kepemilikan Saham Share Ownership

Kepemilikan Saham kurang dari 5% (lima persen) Dari Modal Disetor Share Ownership less than 5% (five percent) of Paid-in Capital Nama Name

Bank Lain Other Banks

Lembaga Keuangan Bukan Bank Other NonBank Financial Institutions

-

-

Tidak Ada None

Keterangan Remarks

KOMISARIS COMMISSIONERS Erry Riyana Hardjapamekas *)

Tidak Ada None

Peter B. Stok **) Suwarsono

-

-

-

-

Tidak Ada None

Achjar lljas

-

-

-

-

Tidak Ada None

-

-

··~-~·

D,

vv' uv'

'"8V' v

"""""-"-----~-~-

Tidak Ada None c_-

-

-

-

Tidak Ada None

-

-

-

-

Tidak Ada None

-

-

Gatot M. Suwondo

-

-

Felia Salim

-

-

Yap Tjay Soen

-

-

Achmad Baiquni

-

Bien Subiantoro

-

-

Krishna R Suparto

-

-

-

Tidak Ada None

Ahdi J. Luddin

-

-

-

Tidak Ada None

Suwoko Singoastro

-

-

Tidak Ada None

Darwin Suzandi

-

-

lkAda None

Djayadiningrat S. Latif Parikesit Suprapto

Tidak Ada None

DIREKSI DIRECTORS

I

-

I

-

Tidak Ada None

-

Tidak Ada None Tidak Ada None

I

-

I

I

-

Tidak Ada None

-

Tidak Ada None

Keterangan: *I Mengundurkan diri per tanggal 27 Mei 2009 **I Efektif menjabat tanggal4 Agustus 2009 sebagaimana Surat Bank Indonesia Nomor 11/101/GBI/DPIP/ Rahasia tanggal4 Agustus 2009 Note: *I Resigned as of May 27, 2009 Effective since August 4, 2009, as stated in Bank Indonesia Letter No. 11/101/GBI/DPIP/ Rahasia dated August 4. 2009

Hubungan Keluarga dan Keuangan Antara Direksi dan Dewan Komisaris Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar maka diantara para anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) kecuali salah satu Komisaris mempunyai hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali karena Komisaris tersebut merupakan wakil pemegang saham pengendali.

28

and Financial the Board of Directors and the Board of Commissioners In adherence to the provisions of the Article of Association, amongst members of the BOD and BOC there is no bloodline family relation up to the second degree, both horizontally and vertically or relation by marriage (in-law), except for one member of the Board of Commissioners who has financial relation with the controlling shareholders because the Commissioner is a representative of the controlling shareholder.


Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan lndependensi Komite Audit Per 31 Desember 2009, susunan Komite Audit terdiri dari: a. Ketua Achil Ridwan Djayadiningrat (Komisaris lndependen, sejak Mei 2009) - H.M.S. Latif (Komisaris) b. Anggota - Setyo Buwono (Pihak lndependen) - Darminto (Pihak lndependen) -Alexander Zulkarnain (Pihak lndependen)

Sedangkan per 31 Desember 2008, susunan Komite Audit terdiri dari: Erry Riyana Hardjapamekas a. Ketua (Komisaris Utama/Komisaris lndependen) (sampai Mei 2009) - H.M.S. Latif (Komisaris); b. Anggota - Setyo Buwono (pihak independen) - Darminto (pihak independen) - Teuku Radja Sjahnan (pihak independen) sampai dengan Juni2009 - Alexander Zulkarnain (pihak independen) - Henrajaya (pihak independen) sampai dengan Juni2009 c. Sekretaris: Hasan Mas'ud s.d. Juni 2009 Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota Komite Audit independen terhadap Direksi dan auditor ekstern. Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 38 ayat (1) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris lndependen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau

93 I Corporate Social Responsibiliiy

and the Audit Committee As of December 31, 2009, the Audit Committee was comprised as follows: a. Chairman Achil Ridwan Djayadiningrat (Independent Commissioner, since May 2009) b. Members : - H.M.S. Latif (Commissioner) - Setyo Buwono (Independent Member) - Darminto (Independent Member) -Alexander Zulkarnain (Independent Member) While as of December 31, 2009, the Audit Committee was comprised as follows: a. Chairman Riyana Hardjapamekas (President Commissioner/ Independent Commissioner, until May 2009) b. Members : - H.M.S. Latif (Commissioner) - Setyo Buwono (Independent Member) Darminto (Independent Member) - Teuku Radja Sjahnan (Independent Member) until June 2009 - Alexander Zulkarnain (Independent Member) Henrajaya (Independent Member) until June 2009 c. Secretary : Hasan Mas'ud until June 2009 The Audit Committee collectively has the competence and experience in the areas of accounting, finance, law and All members of the Audit Committee are independent to the Directors and the external auditor. The composition of the members of the Audit Committee has met the requirements set by Bank Indonesia in Article 38 paragraph (1) PBI No. 8/4/ PBI/2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which stated

29


akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Selain itu, anggota Komite Audit juga dinilai memenuhi persyaratan integritas, akhlak dan moral yang baik. lndependensi Anggota Komite Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Rangkap Jabatan Anggota Komite Tidak ada anggota Komite Audit yang merangkap menjadi anggota Komite lainnya. Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai panduan Komite Audit untuk melaksanakan tugas maka Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/015/DK/2008 tanggal 15 Desember 2008. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) adalah sebagai berikut: a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. b. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi Direksi dan Komisaris. d. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

30

that members of the Audit Committee shall be comprised of at least an Independent Commissioner, an independent party with an expertise in finance or accounting and one other independent party with an expertise in law or banking. In addition, all members of the Audit Committee are qualified as they have fulfilled the requirements of integrity and moral character.

rl.,.,,.,,,,rl<•nr·"' of Committee Members All independent members of the Audit Committee do not have any family, financial, management and/ or stock ownership relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/ or Controlling Shareholders nor any relationship with the Bank which can affect their ability to act independently. Concurrent Position of Committee Members No member of the Audit Committee has a concurrent position on any other Committee. Duties and The Board of Commissioners has established the Audit Committee Charter as stated in Board of Commissioners Resolution No. Kep/015/DK/2008 dated December 15, 2008, which serves as the guidelines for the Audit Committee in performing their duties. The duties and responsibilities of the Audit Committee as stated in the Audit Committee Charter are as follows: a. Conduct a review on the financial information that will be issued by the Company such as financial reports, projections and other financial information. b. Evaluate the effectiveness of audit work by external auditors, including the independency and objectivity of external auditors, as well as the adequacy of the audit to ensure that all significant risk factors have been taken into account. c. Evaluate the implementation of the compensation packages for the Board of Directors and Commissioners. d. Conduct a review on the Company's compliance to other regulations related to the Company's activity.


e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: 1). Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku; 2). Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku; 3). Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia. f. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham. g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Rapat Komite Komite Audit mengadakan rapat secara berkala. Menu rut Piagam Komite Audit rapat dilakukan sedikitnya 1 (satu) bulan sekali. Selama tahun 2009, telah dilakukan 33 (tiga puluh tiga) kali rapat. Jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut:


e. Monitor and evaluate the audit plan and implementation and monitor the follow-up on audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process, at the very least by monitoring and evaluating: 1) Conformity of the audit performed by the Public Accountant Firm with applicable standards; 2) Conformity of financial reporting with applicable standards; 3) Implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings by SPI, the public accountant and supervision of Bank Indonesia. f. Provide recommendations on the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders. g. Conduct a review and reporting to the Board of Commissioners on complaints relating to the Company. h. Perform other tasks as assigned by the Board of Commissioners. The Audit Committee is granted full and unlimited access to the Bank's notes, employees, funds, assets and other resources required to support the Committee in performing its duties. Committee 1V1e~et11na

The Audit Committee holds regular meetings, as specified in the Audit Committee Charter, at least once (one time) a month. In 2009, the Audit Committee held 33 (thirty three) meetings, with the attendance record as follows:

Jumlah Rapat Komite Number of Committee Meetings

33

26 23 4.

Setyo Buwono

31

5.

Darminto

31

6.

Alexander Zulkarnain

28

7

Teuku

8.

Henrajaya (sampai dengan Juni 2009) (Until June 2009)

Juni 2009) (Until June 2009)

8 4

31


Jika dipandang perlu, rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pemimpin Divisi/Unit/Satuan/ Proyek, dan perwakilan auditor ekstern BNI.

Komite Pemantau Risiko dibentuk dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pedoman intern Perseroan, dan kebiasaan yang berlaku dalam praktik (best practices). Peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Susunan Anggota Susunan anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-005/DK/200 tanggal 15 April 2008 adalah sebagai berikut: Ketua : Suwarsono (Wakil Komisari Utama/Komisaris lndependen) Anggota: a. Fero Poerbonegoro (Komisaris) b. Emma Siamuljati Tjakradinata (lndependen) c. Ibrahim Husain (Komisaris lndependen) d. Setiawan Boedihardjo (Komisaris lndependen) Susunan anggota Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan dan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009, menjadi sebagai berikut: Ketua : Suwarsono (Wakil Komisaris Utama/Komisaris lndependen) Anggota: a. Fero Poerbonegoro (Komisaris) b. Ibrahim Husain (Komisaris lndependen) c. Setiawan Boedihardjo (lndependen) d. Subardiah (lndependen)

32

When deemed necessary, Audit Committee meetings can be attended by Commissioners, Directors, Heads of Divisions/Unit/Task Force/Project and by the representative of the external auditor.

The Risk Monitoring Committee was established and performs its duties and responsibilities in reference to the prevailing laws and regulations, Articles of Association, internal procedures and best practices. Amongst the reference regulations are Law No. 40 Year 2007 on Limited Corporations and Bank Indonesia regulations, including Bl Regulation No. 5/8/ PBI/2003 dated May 19, 2003 on Risk Management Implementation for Commercial Banks and No. 8/4/PBI/2006 dated 30, 2006 on GCG Implementation for Commercial Banks. Structure and Membership of the Risk Monitoring Committee as in BOC Resolution No. Kep-005/DK/2008 dated April 15, 2008 is as follows: Chairman : Suwarsono (Vice President Commissioner I Independent Commissioner) Members: a. Fero Poerbonegoro (Commissioner) b. Emma Siamuljati Tjakradinata (Independent) c. Ibrahim Husain (Independent Commissioner) d. Setiawan Boedihar·djo (Independent Commissioner)

Effective October 1, 2009, membership of the Committee has been amended to become as follows: Chairman : Suwarsono (Vice President Commissioner/ Independent Commissioner) Members: a. Fero Poerbonegoro (Commissioner) b. Ibrahim Husain (Independent Commissioner) c. Setiawan Boedihardjo (Independent) d. Subardiah (Independent)


Kompetensi/ Pengalaman Anggota Suwarsono Mempunyai pengalaman perbankan sejak 1967 Memangku jabatan Wakil Komisaris Utama/ Komisaris lndependen BNI sejak 2005.

93/

Suwarsono in as Vice President Commissioner I Commissioner since 2005.

Fero Poerbonegoro Mempunyai pengalaman perbankan sejak 1982.

since 1982 Retained

Mempunyai keahlian bidang manajemen keuangan/ tresuri; menduduki jabatan sebagai Direktur BNI sejak

2003

tahun 2003, dan pada waktu ini sebagai Komisaris BNI sejak 2008.

Commissioner of BNI since 2008.

Emma Siamuljati Tjakradinata Berpengalaman di bidang manajemen keuangan dan

in Finance and

manajemen risiko. Soebardiah

Soebardiah

Berpengalaman di bidang perbankan sejak 1980,

since 1980, with

mencakup bidang perkreditan, bidang manajemen keuangan dan manjemen risiko. Ibrahim Husain

Ibrahim Husain

Berpengalaman dalam bidang manajemen keuangan

in Finance

dan pemeriksaan keuangan. Setiawan Boedihardjo Berpengalaman dalam bidang perbankan sejak 1982,

since 1982, with

dengan keahlian antara lain dalam bidang manajemen

competence and

keuangan, pemeriksaan perkreditan dan non kredit.

and

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor Kep/006/DK/2009 tanggal 24 Juni 2009 telah dilakukan penyempurnaan Piagam Komite Pemantau Risiko dengan sekaligus menggantinya menjadi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang merupakan acuan tertulis bagi Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang memuat visi misi; struktur dan keanggotaan; persyaratan keanggotaan; tanggung jawab, tugas; wewenang, hak, kewajiban komite dan anggota komite serta rapat komite.

in Finance

for Credit and Non-Credit.

Based on BOC Resolution No. dated June 24, 2009, the Risk Charter has been amended to become Guidelines and

Procedures of the Risk

Committee, which serves as the Risk and the Committee's vision, mission, structure and

33

Tata Keiola Pemsahaan

Persyaratan Keanggotaan Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko: a. Persyaratan Umum Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik b. Persyaratan Kompetensi 1). Memiliki Jatar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai susuai tutntutan jabatannya. 2). Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya. 3). Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai prinsip dan proses penerapan GCG dan manajemen risiko secara umum. 4). Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan, pasar modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kativitas operasional BNI, penerapan GCG dan Manajemen Risiko. c. Persyaratan lndependensi Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen harus: 1). Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Seri A Dwiwarna atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 2). Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BNI. 3). Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan karyawan kunci BNI. 4). BNI dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada BNI.

34

Based on the Guidelines and Procedures of Committee, as follows: the Risk a. General Qualifications standard of integrity and morals b. Qualifications 1) Has sufficient educational competence and the Has good communication skills and committed to allocate sufficient amount of time to the duties. 3) Has sufficient in the areas of GCG nC>'00,nlo and 2)

as well as in Risk

4)

relation with BNI's of GCG and Risk """'n"'''p System. Qualifications rnembers of the Risk Monitoring Committee shall: party who do not have any management and/or stock with the Board of or owners of the Class A Dwiwarna nor any with the Bank, which can affect their ability to act 2) Have no business relations, directly or with BNI's business 3) Not holding a key management in BNI the last 1 (one) year the to become Risk Monitoring Committee Member. 4) Not be an of the Public Accountant Firm nor a consultant audit risk management service and/or non audit to BNI the last 1 (one) year to the to become Risk Committee Member.


Tugas Komite Pemantau Risiko Pada intinya tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko, mencakup antara lain: a. Mengevaluasi pedoman kebijakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. b. Mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan kebijakan yang digariskan. c. Mengevaluasi keputusan pemberian kredit tertentu, yang berdasarkan ketentuan harus memperoleh Persetujuan Dewan Komisaris atau harus dikonsultasikan kepada Dewan komisaris.

Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditegaskan juga mengenai tugas Komite Pemantau Risiko meliputi: a. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah dievaluasi tersebut. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Risiko Kredit) dan Komite Manajemen Risiko, yang sekurangkurangnya mencakup: 1). Penelaahan atas pelaksanaan masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management di dalam perusahaan; 2). Penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam laporanlaporan yang akan dipublikasikan perusahaan; 3). Pemberian masukan dalam proses pelaksanaan seleksi dan mengusulkan calon konsultan manajemen risiko independen, serta mengawasi pekerjaan konsultan manajemen risiko independen termasuk mengusulkan pemberhentiannya apabila dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku. c. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memastikan KPB telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. d. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan KPB dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan KPB.

93 I Corporate Social Respcns!bi11ty

duties over the Bank's management, in the Risk area which covers: a. Evaluation of

that

BOC b. Evaluation of

c.

Evaluation of credit

that, pursuant to BOC or

consultation. In the Guidelines and Procedures of the Risk Monitoring the duties of the Committee are stated as follows: a. Review and approve the risk management strategy by the management on an and policy annual basis. b. Conduct evaluation and on the programs and activities carried out by the Risk functional unit (Risk Division and Credit Risk Division) and by the Risk which at least covers the following tasks: 1) of each Risk 2) Analysis on risk management aspects in the reports to be by the Bank; 3) Providing recommendations: for the selection process; about the candidates to be ;:;nrvwntP as risk management consultants; about termination of risk management consultants should fail to their duties in accordance with the standards and c. Evaluate the Bank's Credit d. Review the

35


e.

fVlelakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko. fVlelakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Triwulanan BN I dan pelaksanaan proses risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan Direksi, apabila diperlukan. g. fVlengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi terkait pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehatihatian. h. fVlengevaluasi hasil pemantauan Direksi (hasil audit Satuan Pengawasan Intern) terhadap penerapan manajemen risiko agar tidal< menyimpang dari ketentuan yang berlaku (aspek-aspek mitigasi risiko yang harus dievaluasi dalam pemberian kredit, BfVIPK, penerapan risiko operasional, hukum, reputasi, dill. rvlengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terkait pelaksanaan manajemen yang disampaikan oleh Direksi kepada Bank Indonesia; J. fVlengevaluasi dan memberikan masukan terkait aspek risiko kepada Dewan Komisaris atas transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris misalnya pelepasan investasi, aset, penghapusan kredit bermasalah (hapus tagih), penyediaan dana kepada pihak terkait, diL k. IVlelakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan penyediaan dana, transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan

I.

36

rvlemberi masukan atas penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan RKAP terutama dari aspek penerapan manajemen risiko, penyediaan dana pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu serta aspek-aspek CAMELS.

e.

of

on the

and the of the risk management process, feedback for the BOC over the Bank's risk exposures and to recommend measures to such which in turn will enable the advice to the Board of Commissioners to Board of Directors to take necessary corrective actions. g. Evaluate the steps taken the Board of Directors Bank Indonesia and other related to the Evaluate the result of the Board of Directors (results of internal audit) over the Bank's business activities in order to avoid any deviation (i

L

e

Evaluate the results of of risk management as the Boa1·d of Directors to Bank

Indonesia and management to the Board of Commissioners on the request or from the Board of Directors related to tmnsactions that such as divestments, credit BOC write-offs, and allocation for credit and k. Evaluate and feedback from the risk management to the Board of Commissioners on the request or proposal from the Board of Directors related to transactions or business activities which the of the Board of Directors, to form the basis for decisions the Board of Commissioners. I. Provide and the n\/Pirm

j.

of the Bank Business Plan (RBB) and Annual Pian, in the areas of risk management, allocation of funds to related and debtors and CAMELS aspects.

I Good Corporate Governance

m. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan RBB terutama validitas strategi Bank terkait penerapan aspek-aspek manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu yang telah ditetapkan dalam RBB. n. Melakukan evaluasi atas struktur organisasi terkait kecukupan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan memberikan masukan pada Dewan Komisaris dalam rangka pengesahan struktur organisasi. o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan Kegiataan Selama 2009 a. Evaluasi Pedoman Kebijakan 1). Selama tahun 2009 telah melakukan evaluasi dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas buku Pedoman Kebijakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, terdiri dari: a. Kebijakan dan Strategi Teknologi lnformasi b. Kebijakan Umum Perkreditan Bank c. Kebijakan Umum Manajemen Risiko d. Kebijakan Restrukturisasi Kredit e. Kebijakan Tertulis Penyertaan Modal BNI 2). Revisi Buku Pedoman Kepatuhan Buku II Tentang Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenai Nasabah. 3). Memberikan masukan dan usul untuk menyempurnakan mekanisme permintaan kepada Dewan Komisaris persetujuan atas keputusan penyediaan dana kepada pihak terkait. b. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi dikaitkan dengan kebijakan yang telah digariskan, terdiri dari: 1). Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko semester II tahun 2008 dan semester I tahun 2009; 2). Pelaksanaan pemberian kredit berdasarkan Laporan BMPK secara individual yang perlu memperoleh perhatian Dewan Komisaris; 3). Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas Laporan Direksi kepada Bank Indonesia tentang peluncuran produk baru; 4). Memberikan masukan dan usul mengenai pelaksanaan pemantauan eksposur debitur besar bank.

n.

0.

2009;

37


c.

Konsultasi atas Keputusan Pemberian Kredit. lkut serta dalam evaluasi dan memberikan pendapat dan atau saran dalam konsultasi atau permintaan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas keputusan pemberian kredit. Selama tahun 2009 telah dilaksanakan : 1). Konsultasi kredit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) debitur; 2). Permintaan persetujuan atas keputusan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait sebanyak 4 (empat) debitur.

Rapat Komite Komite berkewajiban menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Selama tahun 2009 Komite melakukan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali, dengan rincian kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

c. Consultations about Credit Decisions The Committee its evaluation and consultations or BOC process on credit conducted in 2009 include: 1) Consultation on credit for 33 debtors. 2) Credit requests for 4 related party debtors.

The Committee shall conduct at least one in a month. 2009, the Committee held 35 with the attendance report as follows:

Kehadiran Attendance

Nama Suwarsono

35

Fero Poerbonegoro

33

Emma S.Tjakradinata (sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 (up until June 30, 2009)

13

Ibrahim Husain

33

Setiawan Boedihadjo Subardiah (mulai tanggal 1 Oktober 2009 (since 1 October 2009)

··-·· ,..

33 ~

10

"-------

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan dengan Surat Keputusan Komisaris Nomor Kep/01 /DK/2002 tanggal 2 Desember 2002 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejalan dengan Peraturan Bank lndonesai Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, keberadaan Komite Remunerasi dan Nominasi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/08/DK/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Penetapan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

38.

The Remuneration and Nomination Committee was established BOC Resolution No. Kep/01/ DK/2002 dated December 2, 2002, the issuance of Decree of the Minister of SOE No. 17/M-MBU/2002 dated 31, 2002 on Governance (SOE). In line Practices at State Owned with Bank Indonesia ~h 8/4/PBI/2006 dated 30, 2006 on the Good the existence of the Remuneration and Nomination Committee is enforced with Decree of the Board of Commissioners No. dated December 20, 2006 on The Charter for the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Indonesia (Persero) Tbk.


Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Noiminasi, maka erdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara (Persero) Tbk Nom or KEP/006/DK/2008 tanggal 23 April 2008 telah dilakukan Pembaharuan Piagam Komite Remunerasi yang memuat visi dan misi, struktur organisasi dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tanggung jawab, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, rapat, masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Susunan Keanggotaan Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/005/DK/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Perubahan Susunan dan Penetapan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut: Achjar llyas (Komisaris/Komisaris Ketua lndependen) Anggota 1. Achil Ridwan Djayadiningrat (Komisaris/Komisaris lndependen) 2. Parikesit Soeprapto (Komisaris) 3. Disril Revolin Putra (Pemimpin Divisi SDM) 4. ldayu Nilawati (Anggota lndependen) 5. Arief Adhi Sanjaya (Anggota lndependen) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/007/DK/2009 tanggal12 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Peter B. Stok sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, maka susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2009 berubah menjadi sebagai berikut : Ketua Achjar lljas (Komisaris/Komisaris lndependen) 1 Peter B. Stok (Komisaris Utama), Anggota efektif tanggal 12 Agustus 2009 2. Parikesit Suprapto (Komisaris) 3. Disril Revoli Putra (Pemimpin Divisi SDM) 4. ldayu Nilawati (Anggota Independen/merangkap Sekretaris) 5. Arief Adhi Sanjaya (Anggota lndependen)


the functions and activities carried out by the Remuneration and Nomination The BOC of PT Bank Indonesia (Persero) Tbk, its Resolution No. KEP/006/DK/2008 23, 2008, has revised the Remuneration and Nomination Committee Charter to include the vision, mission,

for members of the Remuneration and Nomination Committee.

dated April 15, 2008 on the and Establishment of Members of Remuneration and Nomination Committee, the of the Remuneration and Nomination Committee effective as of 1, 2009 is as follows: Chairman (Commissioner/! nn.~n,onr1P Commissioner) Members :

1. Commissioner) (Commissioner) 2. Parikesit 3. Disril Revolin Putra (Head of HR Division) 4. 5.

Based on the BOC Resolution No. dated 12, 2009 on the Members, Peter B. Stok became a member of the Remuneration and 1\lomination Committee, eo>mcwr'""" of since 12 2009 the the Committee has become as follows: Chairman

Members :

Con>missioner) 1. Peter B. Stok (Commissioner/ 2. 3. Disril Revolin Putra (Head of HR Division) 4.

5. Member) 39


Persyaratan Keanggotaan Dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ditegaskan bahwa pihak ekstern yang diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan BNI, Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. b. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, mampu berkomunikasi dengan baik serta memiliki pemahaman di bidang perbankan. c. Bukan merupakan pemilik, pengurus atau pegawai dari perusahaan, badan ataupun lembaga yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan. d. Bukan merupakan karyawan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi anggota Komite. e. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada perusahaan publik lainnya pada periode yang sama. Rangkap Jabatan Anggota Komite Tidak ada Direksi BNI maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Renumerasi dan Nominasi. Tanggung Jawab dan Lingkup Tugas Komite Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem I kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh. Ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi antara lain: a. Dalam Bidang Remunerasi 1 ). Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan.

40

!n the Remuneration and Nomination Committee Charter, it is stated that to be member of the Remuneration and Nomination Committee, an external party candidate shall have the nor Does not have any business affiliation with BNI, its Commissioners or its Class A Dwiwan1a shareholders. b. Maintains in the communication skills; and has sufficient in the c. Is not an owner, manager, nor an a company, institution or agency that services to the Bank or has a business with the Bank. d. Is not an 1 (one) year to become a Remuneration and Nomination Committee Member. e. Does not hold any in Remuneration and Nomination Committee in other company in the same service

None of the Bank's BOD members nor members of other banks' BOD serve as members of the Remuneration and Nomination Committee.

Nomination Committee is recommendation to the BOC in remuneration and nomination for members of the BOD and for the Bank's executive officers and all of as stated in the Remuneration and Nomination Committee Charter is follows: In Remuneration aspects 1l To conduct evaluations on the remuneration BOD, Executive Officers and all


2). Menyusun dan memberikan rekomendasi

kepada Dewan Komisaris mengenai sistem kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada RUPS. 3). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. 4). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. b. Dalam Bidang Nominasi 1). Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan. 2). Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada RUPS. 3). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan pada RUPS. 4). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko 5). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Tahun 2009 Dalam tahun 2009 Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) telah melakukan tugas dan kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Remunerasi 1). Melakukan review terhadap Sistem Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta merekomendasi perubahan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris. 2). Melakukan reviewterhadap sistem Remunerasi pegawai BNI secara keseluruhan dan merekomendasikan usulan untuk penyempurnaannya kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi.

93 J Corporate Social Responsibility

2)

recommendations to the BOC and system for BOC and BOD to be submitted to the GMS for 3) recommendations to the remuneration to be forwarded to the BOD for

4)

the

b. In the Nomination aspects

1). The Committee conducts evaluation to the nomination for the BOC, BOD, Executive Officer and all 2) recommendations the systems and for selection and/or of members of the BOC and BOD to be submitted to GMS for 3). To recommendations to the BOC on the candidates for the BOC and BOD to be submitted to GMS for 4) To party to be Audit Committee and Risk Committee. 5). To other duties as mandated by the BOD.

2009, the Remuneration and Nomination Committee (KRN) the duties and activities: a. In the Remuneration area 1. Conducted reviews on the Remuneration for BOC and BOD and provided recommendations for in remuneration for the members of BOC and BOD. 2. Conducted reviews on the Remuneration in recommendations for

41


3). Melakukan review dan penyempurnaan serta merekomendasikan Sistem evaluasi Kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris. b. Bidang Nominasi. 1). Melakukan reviewterhadap sistem nominasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta merekomendasikan perbaikannya kepada Dewan Komisaris. 2). Menyusun data base kandidat anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk parameterparameter untuk kriteria seleksinya serta merekomendasikannya kepada Dewan Komisaris. 3). Melakukan reviewterhadap Sistem Nominasi Pegawai BNI (Succession Plan BNI) secara keseluruhan (dengan fokus pada implementasi talent pool system dan career path management system), serta merekomendasikan usulan-usulan untuk penyempurnaannya kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi. 4). Melakukan reviewterhadap Sistem Pensiun Pegawai. 5). Melakukan kajian mengenai peranan Dewan Komisaris dalam penetapan struktur organisasi dan pengangkatan (rotasi dan mutasi) pejabat eksekutif satu level dibawah Direksi. 6). Memberikan rekomendasi terhadap pihak lndependen dan Dewan Komisaris yang akan diangkat sebagai anggota Komite. c. Selain dari tugas-tugas tersebut di atas Komite Remunerasi dan Nominasi juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh Dewan Komisaris, diantaranya: 1). Melakukan kajian mengenai keanggotaan Komite Audit 2). Membuat komparasi fungsi dan tugas KRN dari bank peer group 3). Melakukan pembahasan mengenai keanggotaan Komite dari pihak independen Rapat Komite Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam tahun 2009 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan Rapat Komite sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut;

42

and recommended the areas for the Performance Evaluation System for members of the BOC and BOD to be submitted to the BOC for b. In the Nomination area 1. Conducted a review of the Nomination System for the BOC and BOD, and recommended areas to the BOC. 3.

2. candidates for BOC and BOD members from internal sources, parameters for selection criteria to be submitted to the BOC. 3. Conducted a review of the BNI Nomination (BNI Succession Plan) in (with the focus on of talent pool system and career path and recommended management for to the BOC to be forwarded to the BOD. 4. Reviewed the Bank's Pension Plan

5. Reviewed the roles of the BOC in the formulation of structure and (rotation and mutation) of executive officers to Directors. 6. Provided recommendations on the party candidates and Commissioners to be members of the Committee. c. Besides the above duties, the Remuneration and Nomination Committee also other duties as mandated by the BOC, which included: 1. Reviewed of the Audit Committee. 2. on of the Remuneration and Nomination Committee in other banks (peer group banks). 3. Reviewed the for the Remuneration and Nomination Committee.

are held in accordance with the at least 4 (four) times a year. In 2009, the Remuneration and Nomination Committee held 12 (twelve) with the following attendance:



No. Achjar lljas

Kehadiran Attendance

Jabatan Position

Nama

Ketua/Komisaris lndependen Chairman/Independent Commissioner

Keterangan Remarks

12

8

Komisaris Utama President Commissioner

4

1.

5

Disril Revolin Putra

6

ldayu Nilawati

Untuk menciptakan penerapan terhadap fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Perseroan secara keseluruhan Direksi telah membentuk Divisi Kepatuhan beserta fungsi-fungsi pokoknya sebagai satuan kerja kepatuhan di BNI yang permanen, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Sejak bulan Agustus 2009 Since August 2009

8

1.

In order to establish an effective and permanent function as part of the Bank's overall policy, the BOD has created the Division, functions, as a permanent unit to the Director. The Division and other working units is based on the in to the formulation process, as well as reviews on other activities.

Hubungan kerja Divisi Kepatuhan dengan unit organisasi lainnya adalah sebagai partneryang independen, baik dalam proses rancangan kebijakan maupun review kepatuhan terhadap aktivitas operasional lainnya.

2. 2. Untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BNI melalui Divisi Kepatuhan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Memberikan masukan kepada unit organisasi terkait dalam pembuatan rancangan pedoman kebijakan, sistem dan prosedur, apabila diperlukan. b. Melakukan uji kepatuhan/sertifikasi terhadap rancangan kebijakan pedoman operasional yang akan dikeluarkan oleh unit pembuat/pengelola kebijakan.

4

to Bl and other applicable its Division has taken the following steps and actions:

a.

b.

43


c.

Melakukan pengujian kepatuhan terhadap usulan kredit baru, tambahan dan atau review kredit di segmen corporate dan procurement (pengadaan barang dan jasa) yang kewenangan memutusnya ada pada Direksi. Disamping itu juga melakukan pengujian kepatuhan terhadap usulan kredit baru dan atau tambahan maksimum kredit di segmen menengah yang kewenangan memutusnya berada pada Pemimpin Sentra Kredit Menengah, Pemimpin Kantor Wilayah dan Pemimpin Divisi Usaha Menengah. d. Melakukan penelitian, pemantauan, dan sosialisasi atas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan Pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang secara terus menerus. e. Menyusun Action Plan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk dilaporkan ke Bank Indonesia. f. Melakukan review kepatuhan terhadap aktivitas operasional baik secara rutin, berkala, mendadak, dan khusus serta memantau tindak lanjut temuan audit baik internal maupun eksternal melalui Quality Assurance Officer. Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dilakukan melalui penerapan fungsi pokok Kepatuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara periodik. Secara umum pelaksanaan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dalam tahun 2009 telah berjalan dengan baik, diantaranya terlihat dari beberapa parameter seperti penyediaan dana kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait tidak mengalami pelampauan/pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), CAR (untuk risiko kredit dan risiko pasar) berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan dengan posisi terendah berada pada 13,78% (tiga belas koma tujuh puluh delapan persen). Sedangkan posisi NPL Net berada pada 0,8% (nol koma delapan persen)

44

c. Conduct segment, as well as reviews on procurement of DirectorDivision also conducts reviews on new and additional credit orcmc>sals segment that of SKM Division, UMN Division and Offices.

d. and socialization programs of Know Your Customer (KYC) and enforcement of the Anti

e.

f.

of Anti Money Prevention of Terrorism to Bank Indonesia. Through the Assurance Officer, the Bank conducts routine and incidental in assessments on activities. The assessment was also conducted to monitor the activities based on internal and external audit

of Compliance functions that reports to the President Director, with copy to the Board of Commissioners. Overall, the Bank's in 2009 is at a standard, as reflected in parameters that include allocation of funds to related and non-related that do not exceed the Limits (LLL), CAR (for credit and market risks) that is above minimum 13.78% (thirteen point seventy While the Bank's Net NPL (zero point


3. Untuk mencegah penetapan kebijakan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku Direktur Kepatuhan melakukan proses pengujian kepatuhan atas rancangan keputusan kredit dan pelaksanaan proses pengadaan yang wewenangnya ada pada Direksi.

93 I Corporate Soc1al Responsibility

3. To prevent in the policy and by the Bank, the decisions tests on the drafts Director conducts of credit and procurement decisions from Directors.

4. Direksi BNI melalui unit-unit pembuat kebijakan dalam bentuk instruksi senantiasa mengkomunikasikan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi.

5.

5. Direksi melalui Direktur Kepatuhan telah menyetujui kebijakan kepatuhan dalam bentuk Buku Pedoman Kepatuhan yang berlaku di BNI.

6.

6. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu.

the year, the submits monthly Performance President Director, with a copy to the BOC, in a manner.

7.

The Director and President Director to Bank submit semi-annual Performance Indonesia in a manner.

7

Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan per semester kepada Bl secara tepat waktu.

8. Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah (PMN) Dalam upaya penerapan PMN/penerapan program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Divisi Kepatuhan secara aktif melakukan penyempurnaan kebijakan, prosedur dan sistem untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/penerapan program APU dan PPT serta pelaksanaan kewajiban sesuai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Hal ini juga sebagai aplikasi dari ketentuan baru yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang penerapan propgram APU dan PPT sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/28/ PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan SEBI Nomor 11/31/DPNP tanggal30 September 2009.

8. Know Your Customer (KYC) In an effort to continually

systems and to ensure that such policies, systems are in strict adherence to the AML Law. This is also in line with Bl No. 11/28/PBI/2009 dated July 1, 2009 and 81 Circular No. 11/31/DPNP dated 30, 2009.

45


Pelaksanaan penerapan ketentuan dimaksud merupakan tantangan yang cukup besar mengingat jaringan distribusi Perseroan yang sangat luas. untuk mengatasinya Divisi Kepatuhan berinsiatif antara lain dengan melakukan penyempurnaan SOP secara terus menerus, pengembangan dan penyempurnaan sistem yang terintegrasi dengan sistem ICONS untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, pendeteksian transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu, serta alert system untuk mengidentifikasi calon nasabah yang dinilai memiliki risiko tinggi, calon nasabah yang berasal dari negara yang tergolong sebagai negara berisiko tinggi, serta identifikasi bisnis berisiko tinggi yang kemungkinan digunakan dalam aktivitas pencucian uang maupun pembiayaan terorisme. Demikian pula tentang pemantauan pelaksanaan pengkinian data nasabah oleh unit operasional. Sosialisasi atas pelaksanaan PMN/Penerapan program APU dan PPT serta pelaksanaan UU TPPU dilakukan antara lain melalui metode tatap muka maupun melalui program e-learning yang dipersiapkan oleh Divisi Kepatuhan bekerjasama dengan Divisi Pendidikan dan Pelatihan. 9. BNI terus berupaya untuk menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Memberikan workshop refreshing, pelatihan dan seminar-seminar atas aktivitas perbankan (secara berkesinambungan) baik dalam bentuk klasikal maupun On the Job Training (OJT) kepada pegawai BNI sesuai dengan kompetensinya; b. Mengikutsertakan pegawai BNI dalam ujian sertifikasi manajemen risiko maupun pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi lainnya yang dilakukan oleh lembaga eksternal; c. Menyediakan sarana e-/earning yang dapat di akses oleh segenap pegawai BNI.

46

of these policies constitutes a to the Bank, account its extensive span of response to such the Division continually its SOP and enhances the ICON system, in order to transactions, detect cash transactions a certain amount, and alert systems on would-be customers with high risks (i.e. from countries), as well as identification of high risk businesses that serve as vehicles for money or terrorism. In addition, was also

In other areas, socialization of KYC AML and of PTF Law is various programs that include and with the Education and 9. BNI continued its effort to recruit

human

overall effectiveness, the following programs: refreshment workshops, and seminars to covering various banking activities in the form of training and (OJT), in accordance with their respective competence levels. BNI's employees in various b. certification training, including risk management and other organized by external institutions. c. facilities accessible to all employees.


1. Direksi telah mengupayakan pelaksanaan pengendalian intern di setiap unit BNI sesuai Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003) dan pelaksanaan aktivitas setiap operasional mempedomani ketentuan eksternal dan Standard Operating Procedure (SOP)/Buku Pedoman perusahaan (BPP) yang ada.

1.


of internal control The BOD has in every unit, in adherence to Bl Circular No. 5/22/DPNP dated September 29. 2003 on Internal Control Systems of Commercial Banks. Furthermore, activities in the conducted in to the and to the Procedure (SOP)

2. Fungsi audit intern dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang berada di bawah Direktur Utama.

2. The internal audit function is carried out by the to the Internal Control Unit (SPI), President Director.

3. Direksi telah berusaha mendorong penyelesaian temuan hasil audit oleh unit-unit yang berkompeten dan dimonitor oleh manajemen lini, Divisi Kepatuhan dan SPI. Progres tindak lanjut temuan audit intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan.

3. The BOD continues to encourage the resolution of audit findings by the respective competent units and monitors line management Division and SPI. The progress of follow-up are reported actions on internal audit to the President Director and the Board of Commissioners every quarter.

4. Realisasi kegiatan audit SPI secara rutin disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham melalui Laporan Kaji Ulang Business Plan SPI setiap semester.

4. The realization of audit programs conducted by SPI is to the BOC as shareholder every semester.

5. Ruang lingkup tugas SPI meliputi pelaksanaan audit atas seluruh kegiatan BNI dengan akses secara penuh pada catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area serta sumber daya lainnya. 6. Pelaksanaan audit intern dilakukan berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yaitu: a. Memiliki piagam audit intern (internal audit charter) yang selalu di-update sesuai perkembangan bisnis, organisasi dan ketentuan yang berlaku. b. Pelaksanaan fungsi audit intern dijalankan oleh SPI. c. Panduan kerja telah disusun dan selalu diupdate sesuai perkembangan bisnis, organisasi dan ketentuan yang berlaku.

5. The scope of SPI covers of all aspects of BNI operations, with full access to the Bank's notes, information, employees, funds, assets, locations/areas and other resources. 6. An internal audit is conducted with reference to Internal Audit Standards for Banks (SPFAI which has rules as follows: a. The establishment of an Internal Audit Charter from time to time in accordance with in business, organizational and legal environments. b. The internal audit is conducted by the Internal Audit Unit c. The establishment of Standard Operating Procedures that are updated from time to time in accordance with in business, and legal environments.

47


7.

SPI merupakan unit yang bersifat independen dan

unit with direct to the President Director.

kedudukannya langsung berada di bawah Direktur Utama.

8. Once every 3 years, SPI activities are reviewed

8. Secara berkala (setiap 3 tahun sekali) SPI direview

an external party. The last review was conducted

oleh pihak eksternal, terakhir dilaksanakan oleh

(KPIV1G) in 2009, and the

Siddharta

of SPI

Siddharta Consulting (KPMG) tahun 2009 dengan

results showed that the

hasil secara umum pelaksanaan fungsi SPI telah

function has conformed with SPFAIB.

memenuhi ketentuan SPFAIB. for auditors were fulfilled

9. 9. Sumber daya auditor dipenuhi secara berkala

recruitment of fresh

dengan merekrut calon tenaga fresh graduate atau dari internal BNI sesuai kompetensi/background

competence and

yang dibutuhkan. 10. Pelatihan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas auditor dilakukan melalui program refreshing yang diselenggarakan oleh

programs and other programs that include

SPI setiap tahun, serta mengikutsertakan auditor

seminars, workshops,

pada seminar, workshop, dan training tentang best

sessions in the areas of

practice di bidang audit atau proses bisnis.

processes.

11. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh SPI secara independen berdasarkan metode risk based audit terhadap area-area yang memiliki risiko signifikan,

and best and business

11. The control function is conducted by SPI in an manner based on a risk based method that focuses on the areas

mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan s/d pemantauan audit. 12. Pelaksanaan audit oleh SPI bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap: a. b.

12. The audits by SPI are conducted with the

Efektivitas pengelolaan risiko, termasuk

of

evaluasi terhadap kualitas kinerja.

1.

the

aspects:

Effectiveness of risk management, of

Kecukupan dan efektivitas internal control. ii.

13. Hasil pemeriksaan SPI dilaporkan kepada Direktur

control.

Utama, Dewan Komisaris dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

13. Results of audits

SPI are

to the

President Director and the BOC with copy to the 14. Perkembangan tindak lanjut hasil audit SPI yang

Director.

dilaksanakan oleh auditee dipantau dan dilaporkan secara rutin setiap triwulan kepada Direktur Utama

14.

dan Dewan Komisaris.

on SPI audit results are conducted by auditees is and

monitored

to the President Director and the 15. Pedoman kerja berupa Buku Pedoman

basis.

Perusahaan (BPP) di-update secara berkala sesuai perkembangan bisnis, organisasi, peraturan serta

best practice.

48

15. Standard

No title

Recommend Documents