No title

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

bp s. go

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

.b ps .g o

ra t

.id

.b ps .g o

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT 2012 WELFARE INDICATORS OF PAPUA BARAT PROVINCE 2012

ap

Naskah/Manuscript :

ua

ba

ra t

ISSN : 2089-1652 No. Publikasi/Publication Number : 91522.1305 Katalog BPS/BPS Catalogue : 4102004.9100 Ukuran Buku/Book Size : 16,5 cm x 21 cm Jumlah Halaman/Total Pages : xix + 77 halaman (96 halaman)

w

w

.p

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Barat

tp :// w

Gambar Kulit/Cover Design : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

ht

BPS Provinsi Papua Barat

Diterbitkan Oleh/Published by : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

K ATA P E N G A N TA R K E PA L A B P S P R O V I N S I PA P UA B A R AT

ra t

.b ps .g o

.id

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2012 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini merupakan terbitan kelima yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Provinsi Papua Barat. Perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola dan taraf konsumsi, perumahan, serta indikator sosial lainnya.

.p

ap

ua

ba

Semua indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei ini telah dilaksanakan di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2006. Indikator ketenagakerjaan bersumber dari data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

ht

tp :// w

w

w

Kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Manokwari, Agustus 2013 Kepala BPS Provinsi Papua Barat

Drs. Simon Sapary,M.Sc Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

i

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

.b ps .g o

ra t

DA F TA R I S I

KEPENDUDUKAN ___________________________

ba

I.

ra t

.b ps .g o

.id

KATA PENGANTAR _____________________________ i DAFTAR ISI ____________________________________ iii DAFTAR TABEL ________________________________ v DAFTAR GAMBAR ______________________________ vii DAFTAR TABEL LAMPIRAN _____________________ xi TINJAUAN UMUM _______________________________ xiii

KESEHATAN________________________________

1 3 7

.p

II.

ap

ua

Gambaran Umum Penduduk ______________________ Struktur Umur Penduduk ________________________

1

tp :// w

w

w

Angka Harapan Hidup ___________________________ 7 Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan _______ 9 Imunisasi dan ASI ______________________________ 11 Morbiditas ____________________________________ 13

ht

III. PENDIDIKAN _______________________________ 15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) __________________ Angka Partisipasi Murni (APM) ___________________ Angka Melek Huruf Dan Rata – Rata Lama Sekolah ___ Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan ______________

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

16 18 21 22

iii

IV. KETENAGAKERJAAN _______________________ 25

.b ps .g o

.id

Struktur Penduduk Usia Kerja Agustus 2012 ________ 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka _____________________________________ 27 TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan ______________________________ 28 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha ________ 30 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan ________ 32 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja _____________ 33 TARAF DAN POLA KONSUMSI _______________ 35

ra t

V.

35 38 39 41

.p

ap

ua

ba

Perembangan Kemiskinan di Papua Barat, 2006 - 2013 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan ______________ Perkembangan Distribusi Pendapatan ______________ Konsumsi Rumah Tangga _______________________

w

VI. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN ____________ 45

ht

tp :// w

w

Kualitas Perumahan ____________________________ Air Minum Layak _____________________________ Sanitasi Layak ________________________________ Penerangan ___________________________________

46 47 50 52

VII. SOSIAL LAINNYA ___________________________ 55 Program Penanggulangan Kemiskinan _____________ 55 Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi _________ 57 Akses Internet ________________________________ 58 LAMPIRAN-LAMPIRAN

________________________ 60


iv

DA F TA R TA B E L

4

Tabel 2.1 Cakupan Layanan Imunisasi Pada Bayi Berumur 12—23 Bulan di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 _

12

.b ps .g o

.id

Tabel 1.1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2005—2012 __________________________

ba

ra t

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2012 ___________________________ 27

ap

ua

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2012 ___________________________ 29

31

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009-2012 ________________

32

Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009-2012 ___________________________

33

Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Menurut Daerah, 2006 – 2013 _____

36

Tabel 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009—2012 _______________

38

ht

tp :// w

w

w

.p

Tabel 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2012 ________________


v

Tabel 5.3 Ukuran Tingkat Pemerataan Pendapatan di Provinsi Papua Barat Menurut Bank Dunia dan Koefisien Gini, Tahun 2007 – 2012 __________________________ 41

.id

Tabel 5.4 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010 – 2012 _______________________________ 42

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 ____________ 56


vi

.id

DA F TA R G A M B A R

.b ps .g o

Gambar 1.1 Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 ___________ 2 3

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Tahun 2006—2012 dan Target AHH Indonesia Tahun 2014 ______________________________

8

Gambar 2.2 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2012 _________________

9

ap

ua

ba

ra t

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 __________

.p

Gambar 2.3 Penolong Kelahiran Balita di Papua Barat Tahun 2009 dan 2012 ___________________________

10

tp :// w

w

w

Gambar 2.4 Persentase Balita 0—23 Bulan yang Mendapat ASI Ekslusif di Papua Barat Tahun 2011—2012 ____ 13

ht

Gambar 2.5

Angka Kesakitan Penduduk Papua Barat Tahun 2009—2012 ________________________

14

Gambar 3.1

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7—24 Tahun di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008—2012 _____ 16

Gambar 3.2

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7—24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012 _____________________________ 18

Gambar 3.3

Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008—2012 ___ 19


vii

Gambar 3.4

Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 _________

20

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat Tahun 2006—2012 ________________________ 21

Gambar 3.6

Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 _____________________________ 22

Gambar 4.1

Struktur Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus Tahun 2012 ______________________ 26

Gambar 5.1

Sebaran Penduduk Miskin di Papua Barat Tahun 2012 ______________________________

ra t

.b ps .g o

.id

Gambar 3.5

37

Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 _____ 39

Gambar 6.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 ___ 46

Gambar 6.2

Kondisi Perumahan Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 – 2012 ____________________________ 47

w

.p

ap

ua

ba

Gambar 5.2

tp :// w

w

Gambar 6.3

Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2006 – 2012 ______________________

48

Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012 __________________ 49

Gambar 6.5

Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Sanitasi yang Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2006 – 2012 ____________________________ 50

ht

Gambar 6.4


viii

Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012 ________________________ 51

Gambar 7.1

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki PSTN, HP, PC dan Akses Internet di Provinsi Papua Barat Tahun 2006 - 2012 ________________________ 57

Gambar 7.2

Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Menurut Media yang Digunakan Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012 ________________________ 59

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Gambar 6.6


ix

.id .b ps .g o ra t ba ua ap .p w w tp :// w ht Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

x

.id

D A F TA R TA B E L L A M P I R A N

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2000—2012 ______ 61

I (2)

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008—2012 ___________________ 62

.b ps .g o

I (1)

63

ba

ra t

II (1) Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat Tahun 2009—20112 ___________________________________

ua

II (2) Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 __ 64 65

.p

ap

II (3) Angka Kesakitan Penduduk di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009—2012 ______________________________

ht

tp :// w

w

w

III (1) Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009—2012_______________________________ 66 III (2) Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat, 2010—2012 ____________________________________

67

III (3) Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat, 2010—2012 ____________________________________

68

V (1) Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2011 dan 2012 _________________

69

V (2) Garis Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007—2012 __

70

V (3) Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007—2012 _______

71


xi

72

VI (1) Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Perumahan di Papua Barat, Tahun 2010—2012 _________________

73

VI (2) Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010—2012 ____________

74

VI (3) Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010—2012 ______________________________

75

ra t

.b ps .g o

.id

V (4) Kemampuan Daya Beli Masyarakat di Papua Barat, Tahun 2009—2012_______________________________

ua

ba

VII (1) Prsentase Rumah Tangga yang Mempunyai Alat Komunikasi Informasi dan Teknologi di Provinsi Papua Barat Tahun 2010—2012 ____________________________________ 76

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

VII (2) Persentase Penduduk yang Mengakses Intenet di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 __________________________ 77


xii

.b ps .g o

.id

Tinjauan Umum

Ruang Lingkup

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Papua Barat 2012 menyajikan gambaran mengenai perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat tahun 2012. Dimensi kesejahteraan rakyat sangat luas dan kompleks. Karena itu, taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat diukur melalui dimensi tertentu. Dalam publikasi ini, kesejahteraan rakyat diamati melalui berbagai aspek spesifik y a i t u k e p e nd u du k a n , k e seh at an , p en d i di k an, ketenagakerjaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, perumahan dan aspek sosial lainnya. Permasalahan kesejahteraan rakyat diukur baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit

ht

Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Rakyat Perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat hingga 2012 secara ringkas sebagai berikut: Di bidang kependudukan (demografis):



Jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2012 sebesar 816.280


xiii

jiwa terdiri dari 431.957 penduduk laki-laki dan 384.323 penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2011 sampai dengan 2012 sebesar 3,61 persen per tahun.



Sebaran penduduk Papua Barat tidak merata. Separuh penduduk Papua Barat terpusat di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari.



Kepadatan penduduk tertinggi di Papua Barat di Kota Sorong dan terendah di Kabupaten Tambrauw.



Dependency ratio, yaitu perbandingan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15—64 tahun), masih cukup besar yaitu 55,77.

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id



w

Angka harapan hidup tertinggi di Papua Barat pada tahun 2012 adalah di Kota Sorong yaitu 72,52 tahun dan terendah di Kabupaten Tambrauw yaitu 66,48 tahun.

ht

tp :// w



Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua Barat tahun 2012 sebesar 69,14 tahun.

w



.p

Di bidang kesehatan:



Cakupan imunisasi BCG, DPT, POLIO, CAMPAK, dan HEPATITIS B pada bayi 12—23 bulan di Provinsi Papua Barat tahun 2012 masing-masing sebesar 89,78 persen; 90,43 persen; 91,53 persen; 86,04 persen dan 87,98 persen.


xiv



Angka kesakitan penduduk Papua Barat menurun dari 13,92 persen pada tahun 2011 menjadi 12,76 persen pada tahun 2012.

.id

Di bidang pendidikan:

Angka partisipasi sekolah (APS) tahun 2012 untuk APS 7 – 12 tahun sebesar 95,56 persen; APS 13—15 tahun sebesar 91,65 persen; APS 16—18 tahun sebesar 67,18 persen dan APS 19—24 tahun sebeesar 19,90 persen.



Angka partisipasi murni tahun 2012 untuk APM SD sebesar 88,97 persen; APM SMP sebesar 59,76 persen; APM SMA sebesar 46,46 persen dan APM PT sebesar 15,75 persen.



Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Papua Barat tahun 2012 sebagian besar masih rendah. Penduduk 10 tahun atau lebih yang tamat SD sebesar 23,28 persen sementara mereka yang menamatkan perguruan tinggi hanya 9,55 persen.

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o



ht

Di bidang ketenagakerjaan:



Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) berdasarkan hasil Sakernas 2012 diestimasi mencapai 538.709 jiwa.



Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2012 sebesar 67,12 persen, lebih rendah daripada TPAK tahun 2011 yaitu sebesar 70,78 persen.


xv

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2012 sebesar 5,49 persen, lebih rendah daripada TPT tahun 2011 yaitu sebesar 8,94 persen.



Mayoritas penduduk yang bekerja pada tahun 2012 terserap di sektor pertanian. Penduduk Papua Barat yang bekerja di sektor pertanian sebesar 47,63 persen, di sektor industri 12,21 persen dan di sektor jasa sebesar 40,16 persen. Dibanding tahun 2011, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian berkurang sebaliknya di sektor industri bertambah.

ba

Taraf dan Pola Konsumsi

ra t

.b ps .g o

.id



Jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua Barat Maret tahun 2013 sebesar 224.270 jiwa atau sebesar 26,67 persen.



Rata-rata pengeluaran penduduk Papua Barat meningkat dari 691.933 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2011 menjadi 816.137 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2012.

tp :// w

w

w

.p

ap

ua



Tingkat pemerataan pendapatan yang diukur dengan proxy pengeluaran pada tahun 2012 dengan menggunakan indeks gini ratio sebesar 0,42 yang bermakna ada ketimpangan pendapatan tetapi masih dalam status ketimpangan rendah.



Tingkat kemerataan menurut Bank Dunia mencatat 18,86 persen pengeluaran penduduk berasal dari kelompok rumah tangga dengan 40 persen pengeluaran terbawah

ht




xvi

dan 41,46 persen disumbang oleh 20 persen rumah tangga pada kelompok 20 persen pengeluaran rumah tangga teratas.

Di bidang perumahan Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri pada tahun 2012 sebesar 66,79 persen lebih rendah dari tahun 2011 yaitu sebesar 67,23 persen.



Sebesar 36,53 persen rumah tangga di Papua Barat pada tahun 2012 telah mengakses air minum layak.



Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2012 sebesar 46,18 persen.

.p

Akses penduduk terhadap program penanggulangan kemiskinan di Papua Barat tahun 2012 sebagai berikut: 30,02 persen mendapatkan layanan kesehatan gratis; 45,43 persen membeli beras miskin (raskin) dan 5,29 persen mengakses kredit untuk usaha.

tp :// w

w

w



ap

Sosial Lainnya

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id



Penduduk Papua Barat yang menggunakan telepon selular (handphone) meningkat dari 64,61 persen pada tahun 2011 menjadi 71,71 persen pada tahun 2012.



Seiring dengan pesatnya pengguna telepon selular, penduduk Papua Barat yang mengakses internet pada tahun 2012 mencapai 11,71 persen.

ht




xvii

ra t

Kependudukan Kesehatan



Pendidikan

ba



ua



.b ps .g o

.id

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT 2012

Ketenagakerjaan

ap 

.p

Ta r a f d a n P o l a K o n s u m s i R u m a h Ta n g g a

w

w



ht

tp :// w



Perumahan dan Lingkungan 

Sosial Lainnya

.b ps .g o

.id

Bab 1 Kependudukan

.p

ap

ua

ba

ra t

Data dan informasi kependudukan berperan sangat penting dalam pembangunan. Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Beberapa indikator penting kependudukan antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk menginformasikan apa saja yang dibutuhkan penduduk dari sebuah proses pembangunan. Bukankah hakikat pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

w

Gambaran Umum Penduduk

ht

tp :// w

w

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 760.422 jiwa terdiri dari 402.398 laki-laki dan 358.024 perempuan. Rasio jenis kelamin 112,39 yang bermakna terdapat 112 penduduk lakilaki di antara 100 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2000, pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Barat selama tahun 2000—2010 sebesar 3,71 persen per tahun. Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 sebesar 529.689 jiwa. Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk konstan, penduduk di Provinsi Papua Barat Pada tahun 2012, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

1

diproyeksikan menjadi 816.280 jiwa terdiri dari 431.957 lakilaki dan 384.323 perempuan (BPS Provinsi Papua Barat, 2013).

.b ps .g o

.id

Penduduk Provinsi Papua Barat tersebar tidak merata. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2012, satu di antara dua penduduk Provinsi Papua Barat tinggal di Kota Sorong atau di Kabupaten Manokwari. Separuh penduduk yang lain tersebar tidak merata di sembilan kabupaten lainnya dengan persentase kurang dari 10 persen (Gambar 1.1).

ua

ba

ra t

Sebaran penduduk yang tidak merata tersebut berdampak pada kepadatan penduduk yang juga tidak merata. Kota Sorong dengan luas wilayah hanya 0,68 persen dari luas Papua Barat dihuni oleh 25,30 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan 314 penduduk per Km2. Sebaliknya, Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas 21,48 persen dari luas

w

.p

ap

Gambar 1.1 Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012

tp :// w

w

Kab Kaimana Kab Fakfak Teluk Bintuni 6% 9% 7% Raja Ampat 6% Sorong

ht

9%

Sorong Selatan 5% Other 8%

Manokwari 25% Kota Sorong 25%

Teluk Wondama 3% Maybrat 4%


Tambrauw 1%

2

5.61 RAJA AMPAT

9.93 SORONG

1.23 TAMBRAUW 14.17 MANOKWARI

MAYBRAT 6.58

.id

KOTA SORONG 314.61

.b ps .g o

SORONG SELATAN 2.70 10.46 TELUK BINTUNI

TELUK WONDAMA

6.44 FAKFAK

3.08 KAIMANA

ba

ra t

Penduduk 3.08 5.61 7.13 14.17 - 314.6 1

ua

Kepadatan 1.23 3.08 5.61 7.13 14.17

7.13

ap

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012

tp :// w

w

w

.p

Papua Barat dihuni oleh 6,87 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan hanya tiga jiwa per Km2. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tambrauw bahkan hanya satu jiwa per Km2.

ht

Struktur Umur Penduduk Struktur penduduk memberikan gambaran bagaimana komposisi penduduk yang ada di Papua Barat menurut kelompok umur, jenis kelamin dan kombinasi antara kelompok umur dan jenis kelamin. Struktur penduduk menurut kelompok umur menginformasikan berapa sumberdaya manusia produktif dan yang tidak produktif yang ada di Provinsi Papua Barat. Selain itu, informasi ini juga Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

3

sangat penting bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan publik karena pelayanan kebutuhan penduduk sangat bervariasi menurut umur.

.b ps .g o

.id

Dampak keberhasilan pengendalian penduduk tercermin dari perubahan struktur umur penduduk yang terlihat dari berkurangnya proporsi penduduk usia tidak produktif khususnya 0—14 tahun. Di sisi lain, proporsi penduduk usia produktif bertambah. Akibatnya, angka beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif berkurang.

0-14

ap (2)

ht

tp :// w

w

w

.p

(1) 2005 2006 2007 2008 2009 2010** 2011** 2012**

15-64

65 +

Rasio Ketergantungan

(3)

(4)

(5)

65,31 65,76 66,49 67,03 67,39 64,24 64,58 64,20

1,35 1,51 1,51 1,44 1,53 1,63 1,84 1,65

53,11 52,07 50,39 49,19 48,40 55,66 54,84 55,77

ua

Tahun

ba

ra t

Tabel 1.1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2005—2012

33,33 32,73 32,00 31,53 31,08 34,13 33,58 34,16

2

Sumber: BPS (2007), Proyeksi Penduduk Indonesia Per Provinsi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ** Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2010—2012


4

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Tingginya proporsi penduduk 0—14 tahun mengakibatkan tingginya angka beban ketergantungan (dependency ratio). Tabel 1.1 memperlihatkan angka beban ketergantungan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 masih cukup tinggi yaitu 55,77 persen. Artinya, di antara 100 penduduk usia produktif berumur 15—64 tahun, menanggung 55 sampai dengan 56 penduduk yang tidak produktif. Hingga tahun 2012, penduduk usia tidak produktif masih didominasi oleh kelompok anak-anak (0—14 tahun). Konsekuensinya adalah pendapatan dari penduduk usia produktif terserap pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak-anak. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan sarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah juga dibutuhkan pembangunan sarana kesehatan.


5


6

.b ps .g o

.id

Bab 2 Kesehatan

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

ht

tp :// w

Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup Provinsi Papua Barat selama tahun 2006 hingga tahun 2012 menunjukkan peningkatan (Gambar 2.1). Angka harapan hidup pada tahun 2006 mencapai 67,3 tahun meningkat menjadi 69,14 tahun pada tahun 2012. Meskipun angka harapan hidup mengalami peningkatan, AHH Provinsi Papua Barat hingga tahun 2012 masih di bawah AHH Indonesia. Baik AHH Papua Barat maupun Indonesia belum melampaui target capaian AHH 2014 yaitu sebesar 72 tahun.


7

75,00

72,00

70,00

68,50

68,70

69,00

69,21

65,00

67,30

67,60

67,90

68,20

2006

2007

2008

2009

69,43

69,65

68,51

68,81

69,87 69,14

.id

60,00

.b ps .g o

55,00 50,00

AHH Prov. Papua Barat

2010

Target AHH 2014

2011

2012

AHH Indonesia

ba

ra t

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat dan Indonesia Tahun 2006— 2012 dan Target AHH Indonesia Tahun 2014

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

Hingga tahun 2011, masih ada perbedaan capaian angka harapan hidup antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Gambar 2.2 menunjukkan perbedaan tersebut. Angka harapan hidup tertinggi di Kota sorong mencapai 72,52 tahun. AHH Kota Sorong telah melebihi target AHH tahun 2014. Masih ada dua kabupaten dengan AHH melebihi AHH provinsi yaitu Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak. AHH terendah di Kabupaten Tambrauw yang hanya mencapai 66,31 tahun. Perbedaan angka harapan hidup di tingkat kabupaten/kota di Papua Barat mengindikasikan perbedaan yang sangat nyata pada ketersediaan fasilitas kesehatan, akses pelayanan dasar di bidang kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan.


8

72,52 71,24 70,11 68,01

69,14 68,58 68,59 68,88

Kota Sorong

.id Prov. Papua Barat

Fak-Fak

Kaimana

Teluk Bintuni

.b ps .g o

Sorong

Manokwari

Teluk Wondama

Sorong Selatan

Raja Ampat

Maybrat

66,92 66,99 66,48 66,82

Tambrauw

73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63

ba

ra t

Gambar 2.2 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012

ua

Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Peningkatan angka harapan hidup dapat diupayakan melalui pengurangan kasus kematian bayi. Semakin kecil jumlah kasus kematian bayi di suatu wilayah maka semakin lama harapan hidup penduduknya. Upaya pencegahan kematian bayi dimulai sejak bayi berada dalam kandungan melalui program antinatal care. Program antinatal care tersebut antara lain pemeriksaan minimal 4 kali selama masa kehamilan atau dikenal dengan istilah K-4, peningkatan akses masyarakat terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga medis, layanan imunisasi lengkap kepada bayi berumur 12— 23 bulan dan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Informasi antinatal care yang dapat digali dari Susenas Kor adalah persentase pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan (dokter dan bidan), imunisasi bayi berumur 12—23 bulan dan pemberian ASI eksklusif. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

9

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Gambar 2.3 memperlihatkan persentase balita (0—59 bulan) menurut penolong kelahiran pada tahun 2009 hingga tahun 2011. Pesentase penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan selama periode tersebut tampak fluktuatif tetapi menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun begitu, persentase pertolongan kelahiran oleh tenaga non kesehatan masih cukup dominan. Di Kabupaten Raja Ampat sendiri, sebesar 40,39 persen peristiwa kelahiran pada tahun 2012 ditolong oleh dukun. Untuk meningkatkan persalinan aman dan selamat, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengimplementasikan program dukun terlatih dengan pertimbangan peran dukun bayi dalam membantu persalinan di Kabupaten Raja Ampat masih cukup besar.

ua

100%

ap

90% 80%

w

w

60% 40%

tp :// w

30%

24,00

32,69

.p

70% 50%

25,94

39,57

71,5

71,02

63,1

54,78

20% 10%

ht

0%

2009

Tenaga Kesehatan

2010

2011

Tenaga Paramedis Lain

Gambar 2.3 Penolong Kelahiran Tahun 2009—2012

Balita

2012

Tenaga Non Kesehatan

di

Papua

Barat


10

Imunisasi dan ASI Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi dan mencegah dari penyakit agar anak tetap sehat.

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi berumur satu tahun adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Waktu pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali pada anak usia 0-2 bulan. Demikian juga untuk imunisasi Polio dan Hepatitis B untuk pertama kali. Imunisasi DPT dan Polio diberikan secara bersamaan dan berulang pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali. Imunisasi campak diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, pada saat anak berumur 9 bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Pada kejadian luar biasa dapat diberikan pada usia 6 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian.

ht

tp :// w

w

w

Tabel 2.1 menunjukkan cakupan layanan imunisasi pada anak berumur 12—23 bulan. Susenas 2012 mencatat persentase bayi 12—23 bulan yang telah mendapat imunisasi BCG mencapai 89,78 persen. Berbeda dengan imunisasi BCG, capaian imunisasi Hepatitis B dan campak masih sangat rendah. Pada tahun 2012, capaian imunisasi campak sebesar 86,04 persen dan imunisasi Hepatitis B sebesar 87,98 persen. Selain imunisasi, upaya meningkatkan ketahanan tubuh bayi adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI pada anak balita merupakan pola asuh yang sangat dianjurkan. Bila kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

11

BCG

DPT

Polio

Campak

Hep. B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100,00

100,00

100,00

98,72

99,88

Kab. Kaimana

89,56

89,56

100,00

94,48

95,08

Kab. Teluk Wondama

75,58

63,56

74,22

54,71

67,83

Kab. Teluk Bintuni

90,05

90,05

90,05

84,88

89,47

Kab. Manokwari

83,46

85,49

83,01

83,01

85,49

100,00

92,98

96,09

79,74

89,72

Kab. Sorong

97,30

97,30

97,30

77,60

85,17

Kab. Raja Ampat

90,95

90,95

90,95

86,78

86,78

Kab. Tambrauw

54,56

47,90

46,89

52,90

41,88

Kab. Maybrat

69,92

76,72

92,55

84,93

69,92

95,33

100,00

100,00

97,49

94,30

89,78

90,43

91,53

86,04

87,98

ap

Kota Sorong

.b ps .g o

ba

Kab. Sorong Selatan

ra t

Kab. Fakfak

.p

Prov. Papua Barat

.id

Kabupaten/Kota

ua

Tabel 2.1 Cakupan Layanan Imunisasi Pada Bayi Berumur 12 — 23 Bulan di Provinsi Papua Barat Tahun 2012

w

w

Sumber: BPS, Susenas 2012

ht

tp :// w

baik, menyusui merupakan cara memberi makan yang paling ideal untuk 4-6 bulan pertama sejak dilahirkan tanpa memberikan makanan tambahan, karena ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Bayi memperoleh ASI ekslusif apabila dalam enam bulan hanya diberikan ASI tanpa makanan tambahan. ASI ekslusif diyakini merupakan asupan terbaik bagi bayi yang tidak dapat digantikan oleh susu formula manapun. Keunggulan dan manfaat menyusui dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek gizi, aspek imunologik, aspek psikologi, aspek Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

12

100,00

91,10

90,56

90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 30,00

.id

40,00 22,83

10,00

0,00 ASI

ASI Eksklusif 2011

.b ps .g o

22,66

20,00

ASI

ASI Eksklusif

2012

ra t

Gambar 2.4

ba

Persentase Balita 0—23 Bulan yang Mendapat ASI Ekslusif di Papua Barat Tahun 2011—2012

.p

ap

ua

kecerdasan, neurologis, ekonomis dan aspek penundaan kehamilan (http://www.f-buzz.com/2008/05/21/kelebihanair-susu-ibu-asi-dan-manfaat-menyusui/).

ht

tp :// w

w

w

Gambar 2.4 menunjukkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi berumur 0—23 bulan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2011 dan tahun 2012. Secara umum, pemberian ASI ekslusif menunjukkan peningkatan tetapi tidak cukup signifikan. Banyak Ibu memberikan ASI pada bayi tetapi hanya seperlima bayi 0—23 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif.

Morbiditas Daya tahan tubuh yang lemah mengakibatkan manusia mudah terserang penyakit. Salah satu indikatornya adalah morbiditas atau angka kesakitan. Angka kesakitan menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

13

19,62

19,50 12,76

2009

.b ps .g o

.id

13,92

2010

2011

2012

Angka Kesakitan

ua

ba

ra t

Gambar 2.5 Angka Kesakitan Penduduk Papua Barat Tahun 2009—2012

.p

ap

kesehatan dan mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah atau mengerjakan pekerjaan rumah.

ht

tp :// w

w

w

Secara umum, angka kesakitan penduduk Papua Barat menurun dari 19,62 persen pada tahun 2009 menjadi 19,50 persen pada tahun 2010 dan 12,76 persen pada tahun 2012. Penurunan angka kesakitan tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan angka harapan hidup. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Angka kesakitan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan selengkapnya pada Lampiran II (1).


14

.b ps .g o

.id

Bab 3 Pendidikan

ua

ba

ra t

Provinsi Papua Barat telah memasuki pembangunan lima tahun kedua, yaitu periode tahun 2011—2015. Target dan sasaran misi pembangunan pada masa ini ditekankan pada upaya mencapai kemandirian wilayah. Salah satu upaya mencapai kemandirian tersebut melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Ada tiga agenda penting dalam rangka mewujudkan kemandirian wilayah melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan. Pertama, mengejar kenaikan angka melek huruf sebesar 1% setiap tahunnya sehingga 100% penduduk papua melek huruf. Kedua, pembangunan sekolah berpola asrama yang didukung program kemitraan pada minimal 15 distrik setiap tahunnya. Ketiga, setiap tahunnya dilakukan pembinaan tenaga pengajar di Papua Barat sebesar 20% dari total pengajar dan kemudian diberikan stimulus dana ataupun rekrutmen baru untuk disebarkan kedalam kampungkampung terisolir secara merata dan bertahap (RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012—2016).

Pembahasan pada Bab 3 ini difokuskan pada capaian pembangunan pada sektor pendidikan di Provinsi Papua Barat. Beberapa indikator pendidikan digunakan untuk Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

15

mengukur kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat seperti angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

.id

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

ba

ra t

.b ps .g o

Angka partisipasi sekolah mengukur persentase penduduk usia sekolah yang masih bersekolah. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar. Berdasarkan Gambar 3.1, diperoleh bahwa pada tahun 2012 sebanyak 95,56 persen penduduk usia 7 – 12 tahun berstatus masih sekolah. APS untuk penduduk usia 16—18 tahun dan 19—24 tahun juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

100

93,18

90

.p

ap

ua

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7—24 Tahun di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008—2012 94,04

94,38

95,56

88,75

88,59

89,95

88,59

91,65

65,4

67,18

57,53

57,95

58,98

12,72

14,45

18,31

19,9

12,25

2008

2009

2010

2011

2012

w

80

93,35

60

tp :// w

Peren

w

70

50 40

ht

30 20 10 0 7 - 12

13 - 15

16 - 18

19 - 24


16

.b ps .g o

.id

Perbedaan APS penduduk usia 7—12 tahun antar kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat tidak berbeda nyata baik pada tahun 2011 maupun tahun 2012. Hal ini disebabkan jumlah sekolah dasar telah tersebar hampir merata di semua kabupaten/kota buah dari Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan sejak tahun 1984. Jumlah sekolah dasar di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil sensus potensi desa sebanyak 774 unit yang tersebar di 166 distrik.

ba

ra t

Seperti APS 7—12 tahun, capaian APS 13—15 tahun antar kabupaten/kota juga tidak berbeda. Program wajib belajar 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun pada tahun 1994. Sejak saat itu hingga tahun 2011 telah dibangun SMP sebanyak 180 unit. Setidaknya, hampir di setiap distrik telah dibangun SMP.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

Perbedaan APS tampak nyata untuk penduduk usia 16—18 tahun dan 19—24 tahun. Lampiran III (2) menyajikan data APS menurut kabupaten/kota pada tahun 2011 dan 2012. Perbedaan APS pada kedua kelompok usia ini sangat dipengaruhi jumlah SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Masih mengacu pada hasil data Podes 2011, ada 82 SMA , 35 SMK dan 24 perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat. Fasilitas pendidikan SMA/SMK/PT tersebut banyak terpusat di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Jumlah SMU di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Tambrauw hanya ada satu unit.

Selain terdapat perbedaan antar kabupaten/kota, APS juga berbeda menurut jenis kelamin. Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa pada kelompok umur 7—12 tahun, hampir tidak ada perbedaan partisipasi sekolah. Tetapi, pada kelompok umur 16—18 tahun, perbedaan partisipasi sekolah antara anak lakiIndikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

17

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7—24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012

91,91 91,36 91,65

64,94 67,18

.b ps .g o

69,44

.id

95,31 95,87 95,56

P

L+P

L

P

L+P

L

ba

L

ra t

19,95 19,84 19,9

13—15

16—18

L+P

L

P

L+P

19—24

ap

ua

7—12

P

tp :// w

w

w

.p

laki dan perempuan tampak nyata. Keterbatasan jumlah SMA dan PT berdampak pada partisipasi sekolah penduduk usia 16—24 tahun khususnya pada kaum perempuan.

ht

Angka Partisipasi Murni (APM)

Berbeda dengan APS, angka partisipasi murni (APM) mengukur partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sebagai contoh, APM SD mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 7—12 tahun yang masih bersekolah SD/sederajat, APM SMP mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 13—15 tahun yang masih bersekolah SMP/sederajat, dan seterusnya. APM menurut jenjang pendidikan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2008 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

18

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2012 91,25

91,91

48,92

49,03

49,65

43,61

43,55

43,93

6,06

6,25

7,36

2008

2009

2010

90,71

100

88,28

88,97

57,66

59,76

90 80

60

.id

70

.b ps .g o

50 40

30 20 10

SMP

SMA

46,46

13,86

15,75

2011

2012

PT

ua

ba

SD

ra t

0

47,88

w

.p

ap

hingga 2012 dapat diamati pada Gambar 3.3. Sekilas tampak bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APM.

ht

tp :// w

w

Dikaitkan dengan target Pendidikan Untuk Semua-PUS (Education for All-EFA) di mana pada tahun 2015, semua anak mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan yang bermutu. Target nasional PUS adalah 100 persen APM pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk capaian APM SD, Provinsi Papua Barat optimis dapat mencapai target nasional PUS tersebut hingga tahun 2015 tetapi tidak untuk APM SMP dan SMA. Target nasional PUS untuk APM SMP dan SMA akan tercapai jika dalam tiga tahun dari sekarang terjadi penambahan gedung sekolah SMP dan SMA dan fasilitasnya serta penambahan guru yang tersebar hingga ke daerah terisolir sekalipun. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

19

Dengan demikian, peningkatan capaian APM SMP/sederajat dan SMA/sederajat menjadi isu strategis pembangunan pendidikan di Papua Barat.

.b ps .g o

.id

Lampiran III (3) memperlihatkan capaian APM di tingkat kabupaten/kota untuk semua jenjang pendidikan. capaian APM SMP/sederajat masih rendah dan terdapat perbedaan capaian antar wilayah yang cukup tinggi. Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten dengan capaian APM SMP/ terendah yaitu 32,83 persen. Sebaliknya, Kota Sorong merupakan wilayah dengan APM SMP tertinggi yaitu lebih dari 68,10 persen.

ap

ua

ba

ra t

Gambar 3.4 selanjutnya menunjukkan perbedaan APM antara anak laki-laki dan perempuan di jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Perbedaan yang cukup nyata pada APM SMP dan SMA di mana perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

w

w

.p

88,58 89,41 88,97

62,86

59,76 50,32

tp :// w

56,35

42,61

46,46

ht

15,69 15,81 15,75

L

P SD

L+P

L

P SMP

L+P

L

P SMA

L+P

L

P

L+P

PT

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

20

Angka Melek Huruf Dan Rata – Rata Lama Sekolah

.b ps .g o

.id

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah merupakan dua indikator yang dijadikan sebagai komponen untuk mengukur pembangunan manusia dari aspek pendidikan. Angka melek huruf menunjukkan persentase penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang dapat membaca dan menulis huruf. Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun atau lebih untuk bersekolah.

ap

ua

ba

ra t

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa, penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami kenaikan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf meningkat dari 88,55 persen pada tahun 2006 menjadi 92,15 persen pada tahun 2008 dan menjadi 93,74 persen pada tahun 2012. Rata – rata lama sekolah penduduk Provinsi Papua Barat mengalami

8,45

w

95,00

Angka Melek Huruf (%)

ht

tp :// w

94,00

92,15

93,00

92,00 90,00 89,00 88,00

88,55

8,21

8,26

2010

2011

92,34

93,74

8,01

90,32

91,00

93,19

93,39

7,65

7,67

2007

2008

7,20

87,00 86,00

85,00 2006

2009 AMH

8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40

Rata-rata Lama sekolah (tahun)

w

.p

Gambar 3.5 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2012

2012

RLS


21

.b ps .g o

.id

kenaikan (dari 7,20 tahun di tahun 2006 menjadi 8,01 tahun pada tahun 2009 dan 8,45 tahun pada tahun 2012). Kenaikan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah ini berdampak nyata pada capaian IPM Provinsi Papua Barat. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2012 mencapai 70,22 dan menempati peringkat ke-29 dari 33 provinsi se-Indonesia.

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

ht

Tanpa Ijazah

27,03

24,57

29,19

SD

Laki-laki

SMP

Perempuan

SMA

10,22

7,75

12,39

19,46

19,95

19,03

23,82

24,66

.p 23,08

tp :// w

16,32

w

19,47

w

23,07

ap

ua

ba

ra t

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator output penyelenggaraan pendidikan. Gambar 3.6 memberikan gambaran tentang pencapaian pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2012. Gambar 3.6 tersebut mengindikasikan beberapa isu pendidikan sebagai berikut:

PT

Laki-laki dan Perempuan

Gambar 3.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

22

Sebesar 43,29 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas memiliki setinggi-tingginya ijazah SD. Hal ini mencerminkan, kualitas SDM dari aspek pendidikan di Papua Barat masih tergolong rendah. Hanya satu di antara empat penduduk yang berijazah SMA.

b.

Ada kesenjangan penerimaan manfaat layanan pendidikan di antara laki-laki dan perempuan. Persentase perempuan tanpa ijazah lebih tinggi daripada laki-laki. Sebaliknya, persentase laki-laki dengan ijazah SMA dan PT lebih tinggi daripada perempuan.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

a.


23


24

.b ps .g o

.id

Bab 4 Ketenagakerjaan

ap

ua

ba

ra t

Pemerintah Indonesia menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada akhir 2014 berkisar antara lima dan enam persen. Untuk Provinsi Papua Barat sendiri, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan mencapai 5,1—5,6 persen pada tahun 2014. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi setidaknya tujuh persen pada 2010—2014 (Bappenas, 2010).

.p

Struktur Penduduk Usia Kerja Agustus 2012

ht

tp :// w

w

w

Estimasi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2012 sebanyak 538.709 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja sebesar 67,12 persen. Jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja sebesar 94,51 persen. Dengan kata lain, sekitar 5,49 persen penduduk angkatan kerja termasuk sebagai kelompok pengangguran terbuka. Struktur penduduk usia kerja selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.1. Uraian selanjutnya memaparkan beberapa indikator ketenagakerjaan mulai dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengagguran terbuka (TPT) serta karakteristik Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

25

Gambar 4.1 Struktur Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus Tahun 2012

Penduduk Usia Kerja (15 +)

.b ps .g o

.id

538.709

Angkatan Kerja:

Bukan Angkatan Kerja: 177.112

ap

Bekerja:

ua

ba

ra t

361.597

73.892

Pengangguran: 19.856

Mengurus Rumah Tangga: 82.552

ht

tp :// w

w

w

.p

341.741

Sekolah:

Lainnya: 20.668


26

penduduk yang bekerja. Karakteristik penduduk yang bekerja dibedakan menurut lapangan usaha, pendidikan dan waktu bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran dengan jumlah penduduk usia kerja (persen). Perkembangan TPAK selama tahun 2011 sampai dengan 2012 menunjukkan penurunan. Selain itu, penduduk usia kerja yang masuk dalam pasar kerja sedikit berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan sedikit tambahan penduduk angkatan kerja yang tidak terserap oleh dunia kerja.

w

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009—2012

w

Tabel 4.1

.p

ap

ua

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, TPAK perdesaan lebih besar dibandingkan TPAK perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah akses pendidikan di pedesaan lebih sulit daripada di perkotaan. Akibatnya, penduduk usia sekolah di perdesaan lebih banyak tergolong sebagai penduduk

tp :// w

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Daerah

Tingkat Pengangguran Terbuka

(Agustus)

(Agustus)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Perkotaan

61,80

61,04

72,31

64,61

14,91

14,57

18,64

10,28

Perdesaan

71,49

73,49

67,21

68,20

4,75

4,77

5,08

3,55

Total

68,52

69,29

70,78

67,12

7.56

7,68

8,94

5,49

ht

(1)

Sumber: BPS, Sakernas 2009—2012


27

angkatan kerja dan sebaliknya di perkotaan banyak yang termasuk bukan angkatan kerja. Selain itu, banyak angkatan kerja di perdesaan tergolong sebagai pekerja meskipun dengan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

ra t

.b ps .g o

.id

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur. Mereka yang tergolong pengangguran yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja atau mempersiapkan suatu usaha, dan mereka yang sementara belum mulai kerja walau sudah mendapat pekerjaan dan mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Semakin banyak angkatan kerja yang berstatus pengangguran, maka semakin tinggi TPT.

w

w

.p

ap

ua

ba

TPT di Provinsi Papua Barat untuk kondisi Agustus 2012 sebesar 5,49 persen. Tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. TPT pada tahun 2012 lebih rendah dibandingkan dengan TPT tahun 2011. Dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012 lebih baik dibandingkan tahun 2011.

ht

tp :// w

TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar TPT. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa TPT dari angkatan kerja dengan pendidikan SMP ke bawah lebih rendah daripada TPT dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan minimal SMA baik pada tahun 2010, tahun 2011 maupun tahun 2012. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah jauh lebih mudah terserap dalam lapangan pekerjaan


28


29

(2)

4,28

8,96

5,76

20,34

16,31

20,33

18,17

14,57

TDK/BLM TAMAT SD

SD

SLTP

SLTA UMUM/SMU

SLTA KEJURUAN/SMK

DIPLOMA I/II dan AKADEMI

UNIVERSITAS

Total


16,27

TDK/BLM SEKOLAH

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

18,64

35,52

17,78

17,05

24,08

11,77

7,44

7,42

30,99

10,28

6,8

12,51

7,82

7,89

14,27

4,77

16,14

13,59

8,46

11,09

4,47

2,36

3,2

0,15

5,08

13,591

5,951

5,649

10,137

5,615

2,058

2,538

1,121

3,55

6,17

8,32

2,6

1,23

0,96

7,68

17,31

17,27

13,02

15,7

4,86

3,13

3,44

0,96

8,94

23,13

10,38

10,94

15,51

7,5

2,91

3,5

3,49

5,49

6,46

10,06

4,24

2,33

2,59

tp Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran :// Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010-2012 w w Perkotaan Perdesaan Kota + Desa Pendidikan Tertinggi w yang ditamatkan 2010 2011 .p 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 ap ua ba ra t. bp s. go .id

ht

daripada mereka yang berpendidikan tinggi.

.b ps .g o

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

pendidikan perkotaan. pekerjaan sekuat di

.id

Lebih ekstrim lagi jika TPT per tingkat dibandingkan antara wilayah perdesaan dan Semakin jelas bahwa daya serap lapangan terhadap angkatan kerja di perkotaan tidak perdesaan.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Gambaran ketenagakerjaan berdasarkan sektor/lapangan usaha dari tahun 2008 – 2012 menjelaskan terjadinya pergeseran struktur lapangan pekerjaan di Papua Barat. Sektor pertanian semakin menurun karena semakin ditinggalkan angkatan kerja yang lebih memilih sektor Industri (manufacture) dan Jasa-jasa (services). Persentase angkatan kerja yang bekerja pada kedua sektor terakhir semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ciri-ciri terjadinya urbanisasi ketika sektor modern semakin diminati para pencari kerja. Selama pertanian terus menjadi sektor yang subsisten dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan sektor lain maka pertanian akan semakin ditinggalkan. Mereka yang memasuki sektor pertanian adalah mereka yang tidak punya kesempatan masuk ke sektor industri dan jasa-jasa dan kalah bersaing dengan pencari kerja lain yang lebih berkualitas. Namun perlu diperhatikan juga bahwa mayoritas penduduk yang bekerja terserap di sektor pertanian. Meski sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Papua Barat jauh lebih kecil dibandingkan Industri dan jasa-jasa, namun pengembangan sektor pertanian perlu diarahkan agar dapat menopang pembangunan di Provinsi Papua Barat.


30

Tabel 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2012 Lapangan Usaha Pertanian

Industri

Jasa

(2)

(3)

(4)

(1)

19,93

.b ps .g o

70,55

16,80

73,60

2,89

16,57

80,53

ba

Perkotaan 2008

10,16

2009

11,95 9,52 9,60

2012

ra t

2010 2011 Perdesaan

69,03

17,95

70,10

7,84

17,77

9,64

19,94

70,93

7,98

21,09

2011

61,70

9,00

29,30

.p

ap

2010

74,39

20,81

70,43

ua

2008 2009

.id

Daerah

2012

64,77

10,54

24,69

2008

58,79

10,99

30,22

2009

55,68

11,73

32,59

ht

tp :// w

w

w

Kota + Desa

2010

54,04

11,27

34,69

2011

48,50

11,00

40,50

2012

47,63

12,21

40,16

Sumber: BPS, Sakernas 2008 — 2012


31

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

.b ps .g o

.id

Salah satu pengelompokkan status pekerjaan utama adalah dengan mengelompokkan pekerja ke dalam sektor informal atau fomal. Pekeja di sektor informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar atau pekerja keluarga, pekerja bebas, atau pekerja keluarga. Pekerja di sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Secara umum telihat bahwa pekerja di Papua Barat lebih dominan bekerja di sektor informal. Persentase pekerja di sektor informal mencapai 61,79 persen pada tahun 2011 dan 57,65 persen pada tahun 2012 (Tabel 4.4). Pada tahun 2011, terdapat lonjakan pekerja di sektor formal yang signifikan dari 32,61 persen pada tahun 2010 menjadi 38,21 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 naik kembali menjadi 42,35 persen.

tp :// w

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010-2012

ht

Status Pekerjaan (1)

Perkotaan

Perdesaan

2010 2011 2012 (2)

(3)

(4)

Kota + Desa

2010

2011

2012

2010

2011

2012

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Formal

64,69 43,89 74,12

20,44

32,11 30,18

32,61 38,21 42,35

Informal

35,31 56,11 25,88

79,56

67,89 69,82

67,39 61,79 57,65



32

Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

ra t

.b ps .g o

.id

Meskipun TPT pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, namun dari sisi tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan. Setengah pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam seminggu. Informasi setengah pengangguran ini disajikan pada Tabel 4.5 pada kolom (5) sampai dengan kolom (7) yang menyajikan setengah pengangguran pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Tampak bahwa kenaikan setengah pengangguran terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.

ba

Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010-2012

ua

w

tp :// w

Perdesaan

w

Perkotaan

.p

(1)

Perkotaan + Perdesaan

Jam Kerja < 15 jam < 35 jam 2010 2011 2012 2010 2011 2012 (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ap

Daerah Tempat Tinggal

6,03

3,70

4,01

20,51

17,71

21,80

5,97

4,00

6,76

41,30

37,72

39,47

5,98

3,93

6,01

35,58

32,67

34,64

ht



33


34

.b ps .g o

.id

Bab 5 Taraf dan Pola Konsumsi

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Agenda pokok keempat pembangunan Papua Barat adalah penanggulangan kemiskinan. Penurunan persentase penduduk miskin dapat dimaknai adanya peningkatan tingkat pendapatan penduduk yang juga menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraannya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah peningkatan tingkat pendapatan tersebut telah dinikmati oleh semua penduduk secara merata atau hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Pembahasan bab ini mengulas jawaban permasalahan tersebut dengan mengkaji bagaimana taraf dan pola konsumsi sebagai proksi dari taraf dan pola pendapatan penduduk Papua Barat.

ht

tp :// w

Perkembangan Kemiskinan di Papua Barat, 2006 - 2013 Mollie Orshansky , seorang ekonom dan statistisi Amerika pada tahun 1963—1965 mengembangkan Garis Kemiskinan Orshansky. Beliau menyatakan, “Unlike some other calculations, those relating to poverty have no intrinsic value of their own. They exist only in order to help us make them disappear from the scene....With imagination, faith and hope, we might succeed in wiping out the scourge of poverty even if we don't agree on how to measure it.”


35

ba

ra t

.b ps .g o

.id

BPS menggunakan garis kemiskinan untuk menentukan penduduk miskin yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Provinsi Papua Barat pada Maret 2013 sebesar Rp. 363.929,- terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 287.655,- dan garis kemiskinan non makanan sebesar 76.275,-. Dengan batas garis kemiskinan tersebut, penduduk miskin di provinsi Papua Barat sebesar 26,67 persen atau sebanyak 224,270 jiwa dengan jumlah terbanyak di perdesaan. Terlihat pada Tabel 5.1, persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi tujuh kali lipat dari persentase penduduk miskin di perkotaan.

ap

ua

Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Menurut Daerah, 2006 – 2013 Jumlah Penduduk Miskin (000)

.p

Tahun

Desa

Kota+ Desa

Kota

Desa

Kota+ Desa

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2006

13,3

270,80

284,10

8,42

51,17

41,34

2007

11,0

255,80

266,80

7,14

48,82

39,31

2008

9,48

237,02

246,50

5,93

43,74

35,12

2009

8,55

248,29

256,84

5,22

44,71

35,71

2010

9,59

246,66

256,25

5,73

43,48

34,88

2011

10,78

239,06

249,84

6,05

39,56

31,92

2012

13,99

216,00

229,99

5,76

37,73

28,20

2013

14,21

210,06

224,27

5,65

35,64

26,67

w

Kota

tp :// w

w

(1)

ht

Persentase Penduduk Miskin

Sumber: BPS, 2006—2013


36

32,81 34,07

37,41 37,74

39,54

27,04 28,5 28,65

.id Teluk Bintuni

Tambrauw

Teluk Wondama

Maybrat

Sorong

.b ps .g o

Manokwari

Fakfak

Prov. Papua Barat

Sorong Selatan

Raja Ampat

19,48 20,49

Kota Sorong

Kaimana

17,53 18,85

ba

ra t

Gambar 5.1 Sebaran Penduduk Miskin di Papua Barat Tahun 2012.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

Masalah lain dari penanggulangan kemiskinan di Papua Barat adalah perbedaan persentase penduduk miskin antar kabupaten kota yang terlalu besar. Gambar 5.1 memetakan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2012. Kemiskinan di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni serta dua kabupaten baru, Kabupaten Tambrau dan Maybrat cukup tinggi sehingga membutuhkan kerja ekstra yang sangat berat untuk penanggulangannya. Keempat wilayah ini terbilang cukup terisolir. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dalam pengadaan kebutuhan barang dan jasa yang berakibat pada tingginya tingkat kemahalan di keempat kabupaten tersebut.


37

Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan peningkatan pendapatan penduduk sehingga mampu melewati batas garis kemiskinan. Tingkat pendapatan penduduk didekati dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Selama tahun 2009—2012, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di Provinsi Papua Barat meningkat dari Rp. 552.162,- pada tahun 2009 menjadi Rp. 816.137,- pada tahun 2012. Selain itu, kenaikan rata-rata pengeluaran ini juga meningkat dua kali dari 8,9 persen (2009—2010) menjadi 17,95 persen (2011-2012). Peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita ini dipicu oleh peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di samping kenaikan harga-harga.

.p

ap

Tabel 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat , Tahun 2009—2012

ht

tp :// w

w

w

Tahun (1)

2009

Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Kenaikan Nominal Per Tahun (%)

(2)

(3)

552.162 8,90

2010

601.279 15,08

2011

691.933

17,95 2012

816.137


38

359.465

ra t

.b ps .g o

.id

436.179

441.315

486.174

500.855

579.338

588.793

665.251

816.137

939.559

1.017.256

1.141.762

ua

ba

Gambar 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Gambar 5.2 memperlihatkan pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2012. Tampak bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi di Kota Sorong dan terendah di Kabupaten Tambrauw. Perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan antara Kota Sorong dan Kabupaten Tambrauw membuktikan bahwa ada isu kesenjangan penerima manfaat pembangunan antar wilayah terisolir dengan wilayah termaju. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bahasan selanjutnya.

Perkembangan Distribusi Pendapatan Idealnya, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk sebagai subjek dan objek Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

39

pembangunan. Ukuran tingkat kemerataan digunakan untuk mengukur seberapa adil “kue pembangunan” dinikmati oleh semua penduduk.

.b ps .g o

.id

Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemerataan pendapatan adalah Koefisien Gini dan Tingkat Kemerataan Menurut Bank Dunia. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai koefisien gini antara nol, untuk pemerataan sempurna, dan satu, untuk ketimpangan parah.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Apabila persentasenya kurang dari 12 persen maka termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi; antara 12—17 persen kategori ketimpangan sedang; dan lebih dari 17 persen kategori ketimpangan rendah. Tabel 5.3 menyajikan kedua ukuran ketimpangan pendapatan. Koefisien gini pada tahun 2007 sebesar 0,33 naik menjadi 0,35 pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 menjadi 0,42. Meskipun terjadi kenaikan koefisien gini namun status ketimpangan pendapatan masih pada posisi di antara ketimpangan rendah. Dilihat dari tingkat kemerataan menurut Bank Dunia, Provinsi Papua Barat masih dalam kategori Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

40

Tabel 5.3 Ukuran Tingkat Pemerataan Pendapatan di Provinsi Papua Barat Menurut Bank Dunia dan Koefisien Gini, Tahun 2007 – 2011 Tingkat Kemerataan Menurut Bank Dunia 40 Persen Terbawah

40 Persen Menengah

20 Persen Teratas

Gini Ratio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2007

28.29

44.59

27.13

2008

29.61

43.09

2009

22.75

41.11

2010

19,14

37,70

2011

18,76

38,24

2012

18,86

39,68

.b ps .g o 27.30

0.36

36.14

0.35

43,15

0,37

43,00

0,39

41,46

0,42

ra t

ba

0.33

ua

Sumber: BPS, Susenas 2007—2011

.id

Tahun

w

w

.p

ap

ketimpangan rendah. Proporsi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah terhadap total pengeluaran seluruh penduduk masih di atas 17 persen selama periode 2007—2012.

ht

tp :// w

Konsumsi Rumah Tangga Struktur konsumsi rumah tangga memberikan informasi penting terkait komposisi pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Secara umum, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Rumah tangga dengan taraf kesejahteraan yang lebih baik akan lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk kebutuhan non makanan penting seperti pendidikan dan kesehatan. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

41

Tabel 5.4 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010 – 2012 Makanan

Kabupaten/Kota

Non Makanan

2011

2012

2010

2011

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Fakfak

55,81

53,05

51,09

44,19

46,95

48,91

Kaimana

59,80

60,63

58,17

40,20

39,37

41,83

Teluk Wondama

56,95

68,55

62,89

43,05

31,45

37,11

Teluk Bintuni

51,04

50,53

50,73

48,96

49,47

49,27

Manokwari

43,12

45,26

42,56

56,88

54,74

57,44

Sorong Selatan

42,41

52,77

58,33

57,59

47,23

41,67

Sorong

46,44

57,32

Raja Ampat

54,50

65,60

Tambrauw

64,23

70,38

Maybrat

52,71

Kota Sorong

46,10

Prov. Papua Barat

47,67

.p

.b ps .g o

ra t

53,56

42,68

42,07

61,24

45,50

34,40

38,76

73,62

35,77

29,62

26,38

64,57

65,62

47,29

35,43

34,38

46,14

45,68

53,90

53,86

54,32

50,19

48,68

52,33

49,81

51,32

ua

ba

57,93

ap

(1)

.id

2010

w

w


ht

tp :// w

Tabel 5.4 menyajikan komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menurut makanan dan non makanan di kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat tahun 2010—2012. Secara umum, pengeluaran non makanan di Papua Barat lebih tinggi daripada pengeluaran makanan meskipun perbedaannya cukup kecil. Pengeluaran konsumsi makanan didominasi oleh kelompok makanan dan minuman jadi (7,92 persen), ikan/udang/cumi/ kerang (6,78 persen), padi-padian (6,56 persen), tembakau dan sirih (6,33 persen) dan sayur-sayuran (6,30 persen). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

42

.id

Pengeluaran konsumsi non makanan didominasi oleh kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga (27,18 persen) dan aneka barang dan jasa (15,84 persen). Pengeluaran untuk perumahan dan fasilitasnya mengambil porsi terbesar dalam struktur pengeluaran rumah tangga di Provinsi Papua Barat.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

Terdapat perbedaan komposisi pengeluaran rumah tangga pada Tabel 5.4 antara Kota Sorong di mana rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi di Papua Barat dan Kabupaten Tambrauw dengan kondisi sebaliknya. Komposisi pengeluaran rumah tangga di Kota Sorong didominasi oleh non makanan sebaliknya di Kabupaten Tambrauw. Selama tahun 2011 hingga 2012 lebih dari 70 persen pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tambrauw dialokasikan untuk makanan. Itu artinya, maksimal 30 persen untuk non makanan.


43


44

.b ps .g o

.id

Bab 6 Perumahan dan Lingkungan

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Hak warga negara untuk bertempat tinggal telah diatur baik dalam UUD 1945 maupun undang—undang. UUD 1945 Pasal 28H menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Bab III Perumahan Pasal 5 selanjutnya menegaskan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati, menikmati, atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman, serasi dan teratur.” Dengan demikian, hak bertempat tinggal bagi warga negara sesungguhnya telah dinaungi payung hukum yang paling tinggi. Idealnya, negara wajib memenuhi hak warga negaranya untuk menempati, menikmati, atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman, serasi dan teratur. Namun, karena kecepatan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi belum dapat diimbangi oleh kemampuan penyediaan perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai maka belum semua penduduk memiliki rumah sendiri.


45

Sewa; 11,65 Dinas; 6,21 Bebas Sewa; 12,36

.id

Other; 9,20

.b ps .g o

Kontrak; 2,65

Milik Sendiri; 66,79

Lainnya; 0,34

ua

ba

ra t

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Barat Tahun 2012

tp :// w

w

w

.p

ap

Susenas 2012 menunjukkan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri sebesar 66,79 Persen. Rumah tangga lainnya, masih sewa (11,65 persen), bebas sewa (12,36 persen), dan 9,20 persen sisanya tinggal di rumah dinas, dan kontrak.

ht

Kualitas Perumahan Berdasarkan empat indikator rumah layak huni pada tahun 2011—2012 menunjukkan adanya perbaikan kualitas perumahan di Provinsi Papua Barat. Gambar 6.2 memperlihatkan persentase rumah tangga dengan lantai bukan tanah, atap layak, dan dinding permanen meningkat sementara rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 10 m2 menurun. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

46

Gambar 6.2 Kondisi Perumahan Tahun 2011—2012 95,89

Provinsi

Papua

96,19

54,12 56,00

40,26

.b ps .g o

43,29

Atap Layak*

Dinding Permanen

ra t

Lantai Bukan Tanah

Barat,

.id

93,99 94,34

Di

ba

2011

Luas Lantai Per Kapita < 10 m2

2012

ap

ua

Keterangan: * Tidak Beratap Dedaunan

.p

Air Minum Layak

ht

tp :// w

w

w

Sumber air minum digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum nonperpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air yang jaraknya ke tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

47

.b ps .g o

.id

Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase. Air kemasan dianggap sebagai sumber air minum layak hanya jika rumah tangga yang bersangkutan menggunakannya untuk memasak dan menjaga kebersihan tubuh, dan di Indonesia penggunaan air kemasan tidak dikategorikan sebagai sumber air minum layak karena aspek keberlanjutannya.

ua

ba

ra t

Gambar 6.3 menyajikan perkembangan akses rumah tangga terhadap air minum yang layak selama tahun 2008 hingga tahun 2012. Secara umum, akses rumah tangga terhadap air minum yang layak di perdesaan mengalami peningkatan. Di satu sisi, akses terhadap air minum layak dari rumah tangga di perdesaan menunjukkan peningkatan tetapi kondisi di

ap

100,00

.p

90,00

w

70,00

w

80,00

tp :// w

Persen

60,00

56,39

49,02 48,08

50,00

ht

42,74

38,80

40,00 30,00

55,20

45,12

40,69

43,06

42,56

45,26

41,95

36,53

33,61

20,00

24,61

10,00 0,00 2008

2009 Kota

2010 Desa

2011

2012

Kota dan Desa

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008 – 2011 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

48

73,23

29,24

51,97 54,64

.id Kab. Fakfak

Kab. Sorong

Kab. Teluk Bintuni

Kab. Kaimana

Kab. Maybrat

.b ps .g o

Kab. Raja Ampat

Kab. Sorong Selatan

Papua Barat

Kab. Manokwari

Kab. Tambrauw

Kab. Teluk Wondama

46,81

17,57 20,22

Kota Sorong

11,39

36,53 37,96

39,87 42,58

ua

ba

ra t

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

perkotaan berlaku sebaliknya. Penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air minum semakin meningkat. Sumber air minum layak di perdesaan masih terbilang cukup tetapi tidak di wilayah perkotaan. Sebesar 59,44 persen rumah tangga di perkotaan menggunakan air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan air minum dan 12,21 persennya mengandalkan pada pasokan air PDAM (BPS Provinsi Papua Barat, 2012). Akses air minum layak berbeda antar kabupaten/kota. Gambar 6.4 mempelihatkan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Tampak bahwa akses air minum layak di Kabupaten Teluk Wondama paling rendah dan di Kabupaten Fakfak tertinggi. Data akses air minum menurut kabupaten/ kota selengkapnya disajikan pada Lampiran VI (2).


49

Sanitasi Layak

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia (Bappenas, 2010). Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

ap

ua

Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Sanitasi yang Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2006 – 2012

w

60,00

tp :// w

50,00

69,72

61,46

w

70,00

.p

80,00

46,91

44,69 39,99

39,23

40,00

ht

30,00

54,51 46,18

32,63 22,64

26,19

26,54 34,90

20,00 10,00 0,00

56,61

56,05 49,35

10,92 2006

22,57

22,89

2008

2009

32,20

13,85 2007 Kota

Desa

2010

2011

2012

Kota dan Desa


50

54,51 56,14

61,97

Kab. Teluk Wondama

Kota Sorong

Kab. Manokwari

Kab. Teluk Bintuni

Papua Barat

Kab. Sorong

Kab. Kaimana

33,71

Kab. Raja Ampat

Kab. Maybrat

w

26,25 29,58

Kab. Sorong Selatan

Kab. Tambrauw

ht

tp :// w

21,87

71,48 74,15

42,98 43,80 46,69

Kab. Fakfak

w

.p

ap

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Perkembangan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Papua Barat mengalami peningkatan. Gambar 6.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2006—2012, peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perkotaan. Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di daerah perdesaan meningkat dari 10,92 persen pada tahun 2006 menjadi 22,89 persen pada tahun 2010 dan menjadi 69,72 persen pada tahun 2012. Proyek MCK dari PNPM Pedesaan turut berkontribusi terhadap pesatnya peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di perdesaan. Demikian juga di daerah perkotaan, akses sanitasi layak meningkat dari 44,69 persen pada tahun 2006 menjadi 54,51 persen pada tahun 2012.

Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

51

ua

ba

ra t

.b ps .g o

.id

Selain terdapat perbedaan akses terhadap sanitasi yang layak di daerah perkotaan dan perdesaan, perbedaan akses terhadap sanitasi yang layak juga berbeda antar kabupaten/ kota. Gambar 6.6 memperlihatkan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2012. Tampak bahwa akses terhadap sanitasi yang layak terendah di Kabupaten Tambrauw dan tertinggi di Kabupaten Teluk Wondama. Rendahnya sanitasi yang layak di Kabupaten Tambrauw disebabkan karena 37,79 persen rumah tangga memanfaatkan tempat BAB di fasilitas umum dan 36,51 persen rumah tangga di kabupaten ini tidak memiliki fasilitas tempat BAB (BPS Provinsi Papua Barat, 2013: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahun 2012).

ap

Penerangan

ht

tp :// w

w

w

.p

Kriteria selanjutnya yang digunakan dalam mengamati kondisi perumahan di Papua Barat adalah fasilitas penerangan. Penerangan menjadi sarana pendukung anggota rumah tangga dalam melakukan aktifitas sehari-hari di rumah. Pemakaian listrik sebagai sumber penerangan juga dapat menjadi indikasi besarnya akses rumah tangga terhadap informasi khususnya melalui media elektronik. Sumber penerangan listrik di Papua Barat belum dapat sepenuhnya diusahakan oleh PLN. Akses listrik PLN baru mencapai 66,98 persen dengan akses terbesar di Kota Sorong yaitu sebesar 91,75 persen. Ketidakmampuan PLN untuk mencukupi kebutuhan listrik di semua kabupaten/kota disiasati dengan pengadaan listrik non PLN seperti genset. Di Kabupaten Raja Ampat, pengadaan listrik dikelola oleh Pemda Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

52

Lainnya; 1,41

Petromak/ aladin; 1,75

Pelita/sentir/ obor; 14,85

Listrik non PLN; 15,01

.b ps .g o

.id

Listrik PLN; 66,98

ua

ba

ra t

Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan bahan bakar diesel. Beberapa kabupaten seperti Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Maybrat memberikan layanan penerangan listrik bergilir per 12 jam. Biasanya listrik hanya dinyalakan pada malam hari dan dimatikan pada siang hari. Untuk memenuhi kebutuhan listrik siang hari khususnya di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta “terpaksa” menggunakan genset. Data penggunaan sumber penerangan utama disajikan sleengkapnya pada Lampiran IV(3).


53


54

.b ps .g o

.id

Bab 7 Sosial Lainnya

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Bagian ini mengulas aspek sosial lain yang belum dibahas pada Bab 1 sampai dengan Bab 6. Pembahasan difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan dan akses penduduk terhadap perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi (ITK). Data penanggulangan kemiskinan yang dihimpun melalui pengumpulan data Susenas tahun 2012 meliputi pengurangan pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar yaitu biaya kesehatan dan pembelian beras miskin (raskin). Akses penduduk terhadap ITK meliputi penguasaan media komunikasi seperti telepon, komputer, dan handphone; dan akses penduduk terhadap media internet.

ht

tp :// w

Program Penanggulangan Kemiskinan Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran. Pertama, mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatannya. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui program raskin, pembebasan biaya kesehatan dan dana BOS. Tabel 7.1 memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

55

Tabel 7.1

Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Program Penanggulangan Kemiskinan menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Pelayanan Kesehatan Gratis

Raskin

Kredit Usaha

(1)

(2)

(3)

(4)

Kab. Fakfak

28,59

65,17

Kab. Kaimana

40,06

Kab. Teluk Wondama

69,52

Kab. Teluk Bintuni

66,06

Kab. Manokwari

18,72

Kab. Sorong Selatan

45,53

.b ps .g o

.id

Kabupaten/Kota

3,81 2,19

23,15

14,58

18,88

8,64

33,32

7,31

29,64

7,65

77,47

0,93

46,98

70,27

2,66

36,89

47,03

0,43

19,76

85,13

1,52

Kota Sorong

16,20

33,76

4,89

Provinsi Papua Barat

30,02

45,43

5,29

ba

ra t

62,96

Kab. Sorong Kab. Tambrauw

tp :// w

w

w

.p

Kab. Maybrat

ap

Kab. Raja Ampat

ua

32,02

ht

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2012)

tahun 2012. Akses tertinggi untuk pelayanan kesehatan gratis tercatat di Kabupaten Teluk Wondama (69,52 persen). Akses tertinggi untuk penyaluran beras miskin di Kabupaten Maybrat (85,13 persen). Akses tertinggi untuk penyaluran kredit usaha di Kabupaten Teluk Wondama (14,58 persen). Layanan kredit untuk usaha mikro merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan akses terendah dibandingkan program layanan kesehatan gratis dan beras miskin. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

56

Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi

.b ps .g o

.id

Perkembangan akses teknologi komunikasi dan informasi di Papua Barat hingga tahun 2012 cukup pesat. Pengguna telepon selular atau HP di Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 mencapai 71,71 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 yaitu 64,61 persen. Persentase rumah tangga pengguna telepon selular tertinggi di Kota Sorong. Hal ini dapat dimaklumi karena pembukaan jaringan telepon selular di Papua Barat pertama kali di Kota Sorong.

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t

Instalasi jaringan BTS (Base Transceiver Station) di Papua Barat semakin bertambah. Hingga tahun 2012, hanya ada dua kabupaten yang mempunyai satu BTS yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Karena itu, persentase

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,91

10,49

7,40

7,90

8,63

3,63

3,90

HP

16,23

29,66

40,85

47,30

69,23

64,61

71,71

Internet

1,47

0,89

6,02

8,62

8,99

8,97

11,71

PC

2,57

3,00

6,16

9,90

9,56

5,83

6,31

ht

2006

PSTN

Gambar 7.1

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki PSTN, HP, PC dan Akses Internet di Provinsi Papua Barat Tahun 2006 - 2012


57

rumah tangga yang memiliki telefon selular di kedua kabupaten ini terendah di Papua Barat.

.b ps .g o

.id

Dibandingkan dengan perkembangan kepemilikan PC/ Desktop, peningkatan pengguna laptop atau notebook lebih pesat. Lampiran VII(2) memperlihatkan bahwa kenaikan kepemilikan PC/Desktop dari tahun 2011 ke tahun 2012 tidak cukup signifikan. Sebaliknya, pengguna Laptop naik dari 11,55 persen pada tahun 2011 menjadi 17,01 persen pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 5,46 persen.

ra t

Akses Internet

w

.p

ap

ua

ba

Seiring dengan kepemilikan telefon selular yang meningkat perkembangan penduduk yang mengakses internet juga mengalami peningkatan. Gambar 7.1 memperlihatkan pada tahun 2006 hanya 1,47 persen penduduk di Papua Barat yang mengakses internet. Kini pada tahun 2012, persentase pengakses internet telah mencapai 11,71 persen dari seluruh penduduk Papua Barat yang berumur 5 tahun ke atas.

ht

tp :// w

w

Hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memperkirakan pengguna internet di Indonesia pada 2012 mencapai 63 juta orang atau sekitar 24,23 persen dari jumlah penduduk Indonesia (http://www.antaranews.com/ berita/348186/pengguna-internet-indonesia-2012-capai-63-jutaorang). Survei ini ditujukan kepada penduduk 12 hingga 65

tahun di 42 kota di 31 provinsi. Ada kesamaan hasil antara Survei ApJII dan Susenas dalam hal media terbanyak yang digunakan untuk akses internet. Berdasarkan Susenas 2012, sebagian besar pengguna internet di Papua Barat memanfaatkan media Hand Phone Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012

58

Lainnya; 17,13 %

Rumah ; 15,68 %

.id

Warnet ; 28,42 %

Hand Phone; 67,31 %

ra t

.b ps .g o

Kantor ; 15,98 %

Sekolah ; 7,62 %

ua

ba

Gambar 7.2 Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Menurut Media yang Digunakan Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012

w

w

.p

ap

dengan pesersentase sebesar 67,31 persen. Hal serupa ditemukan juga pada hasil Survei APJII di mana 70,1 pengguna intrenet di Indonesia menggunakan Ponsel pintar (smartphone) untuk mengakses internet.

ht

tp :// w

Dilihat dari sebarannya, pengguna internet terbanyak di Provinsi Papua Barat adalah di Kota Sorong diikuti oleh Kabupaten Manokwari. Hampir seperlima penduduk Kota Sorong adalah pengguna internet di mana 73,09 persen pengguna internet di Kota Sorong memanfaatkan handphone sebagai media untuk mengakses internet. Di Kabupaten Manokwari, pengguna internet mencapai 16,29 persen. Hingga tahun 2012 ini, pengguna internet di Kabupaten Tambrauw masih sangat kecil.


59

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

.b ps .g o

ra t

Lampiran-Lampiran

I

(1) Indikator Kependudukan

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2000, 2010 dan 2012

2010

2012

(2)

(3)

(4)

.b ps .g o

(1)

2000

Laju Pertumbuhan Per Tahun 2010 - 2012 (5)

.id

Jumlah Penduduk

Kabupaten/ Kota

51.295

66.828

71.069

3,12

Kab. Kaimana

30.115

46.249

49.953

3,93

Kab. Teluk Wondama

18.522

28.221

3,55

Kab. Teluk Bintuni

37.172

52.422

56.167

3,51

187.726

201.936

3,72

22.487

37.900

41.291

4,38

62.909

70.619

73.642

2,12

Kab. Raja Empat

33.605

42.507

45.078

2,98

Kab. Tambrauw

5.917

6.144

6.395

2,02

Kab. Maybrat

20.245

33.081

35.945

4,24

Kota Sorong

119.800

190.625

206.583

4,10

Prov. Papua Barat

529.689

760.422

816.280

3,61

ht

.p

tp :// w

w

w

Kab. Sorong

26.321

ba

ua

127.622

ap

Kab. Manokwari Kab. Sorong Selatan

ra t

Kab. Fakfak

Sumber: BPS, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2012.


61

I

(2) Indikator Kependudukan

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009—2012

.id

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

Kabupaten/Kota

2010 (3)

2011 (4)

Fakfak

4,76

6,06

6,21

6,75

Kaimana

2,31

2,85

2,97

3,26

Teluk Wondama

1,94

6,88

7,52

Teluk Bintuni

2,99

2,52

2,60

2,84

13,17

13,68

14,98

2,10

9,60

9,96

10,86

3,94

9,52

9,86

10,83

6,88

5,29

5,41

5,87

Tambrauw

1,19

1,19

1,32

Maybrat

6,06

6,28

6,85

156,16

290,30

304,02

334,48

5,30

7,84

8,13

8,90

12,24

ap

Manokwari

tp :// w

w

Raja Empat

w

.p

Sorong Selatan Sorong

ra t ba

6,65

ua

(1)

ht

Kota Sorong

Prov. Papua Barat

2012 (5)

.b ps .g o

2009 (2)

Sumber: BPS, Provinsi Papua Barat Dalam Angka Tahun 2009—2012


62

II

(1) Kesehatan

Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat Tahun 2009—2012.

(tahun)

Kabupaten/Kota

.id

Angka Harapan Hidup 2010

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

Fak-Fak

70,16

70,52

70,88

71,24

Kaimana

69,48

69,65

69,88

70,11

Teluk Wondama

67,25

67,51

67,76

68,01

Teluk Bintuni

67,88

68,21

68,54

68,88

67,67

68,00

68,29

68,58

66,49

66,66

66,82

66,99

67,49

67,85

68,22

68,59

Raja Ampat

65,75

66,17

66,50

66,82

Tambrauw

66,09

66,15

66,31

66,48

Maybrat

66,03

66,33

66,62

66,92

Kota Sorong

71,53

71,95

72,36

72,52

Prov. Papua Barat

68,20

68.51

68,81

69,14

ra t

ba

ua

ht

tp :// w

w

w

.p

Sorong Selatan

ap

Manokwari

Sorong

.b ps .g o

2009 (1)

2012

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, IPM Provinsi Papua Barat 2009—2012.


63

tp :// w

ht

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, 2012 8,90 5,83 4,50 7,51 25,57 17,15

Kab. Sorong

Kab. Raja Ampat

Kab. Tambrauw

Kab. Maybrat

Kota Sorong

Provinsi Papua Barat


3,56

26,72

Kab. Manokwari

Kab. Sorong Selatan

10,01

9,38

Kab. Teluk Bintuni

7,19

Kab. Teluk Wondama

17,07

Kab. Fakfak

Kab. Kaimana

(2)

53,87

65,10

26,56

16,40

47,51

46,66

34,11

51,27

60,01

32,22

57,13

4,97

0,00

50,55

12,60

3,43

1,03

31,45

0,81

3,57

7,79

6,12

0,30

(4)

14,64

8,90

13,64

38,12

40,89

21,65

15,52

5,54

8,86

0,00

1,74

28,37

1,58

20,87

10,57

15,67

13,60

21,09

3,65

0,92

(6)

.id 0,50

0,43

0,00

0,00

0,76

0,89

4,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(7)

Famili/ Lainnya keluarga

.b ps .g o

ra t

12,81

29,51

25,92

12,22

(5)

Dukun

ba

ua

ap

69,49

(3)

.p

Bidan

w

w

Dokter

(1)

Kabupaten/Kota

Tenaga paramedis lain

Penolong Kelahiran

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8)

TT

Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012

II (2) Kesehatan

64

II

(3) Kesehatan

Angka Kesakitan Penduduk di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009—2012. Angka Kesakitan

.id

Kabupaten/Kota

2011 (4) 10,57

Kaimana

10.03

11.12

11,50

8,31

Teluk Wondama

25.24

22.32

13,79

12,30

Teluk Bintuni

20.61

23.49

18,42

18,60

Manokwari

30.74

16.32

14,18

15,47

Sorong Selatan

18.60

18.63

12,75

12,48

16.79

23.63

15,33

13,88

13.78

26.16

12,83

14,96

47.38

6,36

6,42

14.51

17,00

11,47

ua

Sorong

.p

Maybrat

w

Tambrauw

ap

Raja Ampat

ra t

ba

(1)

.b ps .g o

2010 (3) 7.96

2012 (5)

Fakfak

2009 (2) 11.61

7,98

16.10

24.38

13,87

10,86

Prov. Papua Barat

19.62

19.50

13,92

12,76

tp :// w

w

Kota Sorong

ht



65

III

(1) Pendidikan

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010—2012

.id

Rata-rata Lama Sekolah

2011 (3) 98,13

2012 (4) 98,47

2010 (5) 9,27

2011 (6) 9,37

2012 (7) 9,49

Kaimana

95,50

96,91

96,99

7,55

7,63

7,95

Teluk Wondama

84,05

84,18

85,12

6,61

6,69

7,14

Teluk Bintuni

85,90

87,05

87,38

6,90

6,91

7,02

Manokwari

87,79

88,77

89,03

8,37

8,43

8,53

Sorong Selatan

88,32

88,43

88,45

7,98

8,06

8,09

Sorong

91,69

91,76

91,84

8,06

8,09

8,11

93,62

94,13

94,34

7,35

7,43

7,53

77,15

77,33

77,38

5,74

5,78

5,80

90,73

90,87

91,22

7,78

8,00

8,64

Kota Sorong

99,13

99,14

99,69

10,59

10,68

10,99

Prov. Papua Barat

93,19

93,39

93,74

8,21

8,26

8,45

w

w

Tambrauw

.p

Raja Ampat

ap

tp :// w

Maybrat

ba

(1)

ra t

Fakfak

2010 (2) 97,46

ua

.b ps .g o

Angka Melek Huruf

Kabupaten/ Kota

ht

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, IPM Provinsi Papua Barat 2012.


66

III

(2) Pendidikan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Fakfak

98,32

98,04

95,42

91,68

81,80

74,04

23,15

16,87

Kaimana

96,47

98,29

86,82

78,04

50,09

41,35

0

3,49

Teluk Wondama

87,76

88,81

86,49

90,67

27,48

52,52

4,17

8,93

Teluk Bintuni

91,98

93,80

93,87

93,38

52,76

72,43

3,99

5,31

Manokwari

88,85

97,07

80,19

88,45

ba

54,96

54,38

25,28

26,38

Sorong Selatan

91,81

91,55

85,46

97,59

68,81

12,19

14,49

Sorong

97,67

97,06

ua

64,09

92,6

71,62

66,87

16,29

21,55

Raja Ampat

92,56

92,27

ap

90,61

89,37

93,23

57,78

62,37

11,81

10,65

Tambrauw

88,78

86,22

84,12

90,27

78,4

63,61

10,64

4,39

Maybrat

99,51

92,00

100

90,04

68,72

75,20

3,87

11,13

Kota Sorong

98,94

96,03

90,89

96,59

78,07

82,65

23,03

24,51

Papua Barat

94,38

95,56

88,59

91,65

65,40

67,18

18,31

19,90

w

w

ra t

(3)

.p

(2)

tp :// w

(1)

19 - 24 Tahun 2011 2012

.b ps .g o

Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15 Tahun 16 - 18 Tahun 2011 2012 2011 2012

Kabupaten/ 7 - 12 Tahun Kota 2011 2012

.id

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat, 2011—2012

ht

Sumber: BPS, Susenas 2011 dan 2012


67

III

(3) Pendidikan

(1)

Angka Partisipasi Murni SMP SMA 2011 2012 2011 2012

SD 2011 2012 (2)

(3)

PT 2011 2012

.b ps .g o

Kabupaten/ Kota

.id

Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat, 2010-—2011

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

92,72 93,19

69,74

66,06

56,95

47,13

15,77

12,43

Kaimana

88,09 94,11

61,36

55,67

41,57

36,17

0,00

0,00

Teluk Wondama 86,77 88,81

22,99

43,78

12,49

26,52

0,00

3,17

Teluk Bintuni

85,45 89,05

52,36

67,71

36,77

42,53

0,47

0,87

Manokwari

83,72 85,98

52,48

51,25

40,00

38,87

22,04

22,81

Sorong Selatan

89,25 88,16

45,80

49,93

36,25

37,95

5,15

6,85

Sorong

92,14 92,89

61,12

62,28

53,45

45,82

10,50

16,70

Raja Ampat

86,97 88,43

38,54

46,94

32,77

49,75

2,02

5,17

Tambrauw

87,24 85,05

38,10

32,83

32,47

23,25

0,00

0,00

Maybrat

97,00 82,68

76,43

83,13

56,52

41,76

2,09

4,97

Kota Sorong

88,76 88,87

67,17

68,10

61,04

62,01

18,35

21,11

Papua Barat

88,28 88,97

57,66

59,76

47,88

46,46

13,86

15,75


68

ba

ua

ap

.p

w

w

tp :// w

ra t

Fakfak

ht


V

(1) Taraf dan Pola Konsumsi

Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2011 dan 2012

P0 (%)

Penduduk Miskin (000)

(6)

(7)

28,50

22,8

308.295

17,53

9,9

12,1

ba

389.071

37,41

11,9

47,44

26,0

478.547

39,54

25,6

ap

Kabupaten/ Kota

September 2012

.id

September 2011

420.037

33,95

66,7

465.735

28,65

65,6

236.827

22,93

9,1

246.030

19,48

8,9

254.810

33,38

24,7

266.586

32,81

24,3

251.215

23,50

10,5

261.278

20,49

10,3

Tambrauw

258.938

43,77

2,8

273.602

37,74

2,8

Maybrat

261.830

40,16

13,9

275.651

34,07

13,7

Kota Sorong

461.075

14,04

28,0

484.411

18,85

27,5

Prov. Papua Barat

334.449

28,53

227,1

354.626

27,04

223,2

(2)

(3)

Fakfak

355.494

33,18

Kaimana

278.626

20,84

Teluk Wondama

357.985

43,86

Teluk Bintuni

431.689

Manokwari

w

w

.p

Sorong Selatan Sorong

tp :// w

Raja Ampat

ht

(4)

23,2

ua

(1)

Penduduk GK Miskin Rp./kap/bln (000)

.b ps .g o

P0 (%)

(5)

393.794

ra t

GK Rp./kap/bln

10,1



69

V


Garis Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2008—2012 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Daerah/Tahun (2)

(3)

(1)

180.866 223.357

Maret 2010

233.764

Maret 2011

251.752

Maret 2012 Maret 2013

(4)

63.941

244.807

81.373

304.730 319.170

90.958

342.709

255.001

94.677

349.678

276.018

106.887

382.905

32.469

230.254

223.592

45.762

269.354

Maret 2010

238.145

49.367

287.512

255.647

56.090

311.737

Maret 2012

271.489

55.125

326.613

Maret 2013

292.615

63.223,84

355.839

Maret 2008

193.930

39.641

233.570

Maret 2009

223.538

53.878

277.416

Maret 2010

237.147

57.580

294.727

Maret 2011

254.759

64.036

318.796

Maret 2012

266.576

66.908

333.485

76.275

363.929

ua

ba

85.406

w

Maret 2008

ra t

Perkotaan Maret 2009

Total

.id

Non Makanan

.b ps .g o

Makanan

ap

Perdesaan

w

Maret 2009

197.785

.p

Maret 2008

tp :// w

Maret 2011

ht

Kota+Desa

Maret 2013 287.655 Sumber: BPS, Susenas Panel 2007 - 2011


70

V


Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007—2011 Desa

(1)

(2)

(3)

Kota dan Desa (4)

.id

Kota

.b ps .g o

Daerah/Tahun

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

0,73

16,58

12,97

Maret 2008

0,73

11,67

9,18

Maret 2009

0,43

12,51

9,75

1,14

13,22

10,47

0,80

11,13

8,78

1,23

9,78

7,23

0,12

7,29

5,66

0,24

4,46

3,50

Maret 2009

0,04

4,61

3,57

Maret 2010

0,36

5,47

4,30

Maret 2011

0,14

4,40

3,43

Maret 2012

0,34

3,63

2,65

ra t

Maret 2007

Maret 2010

ba

Maret 2011

ua

Maret 2012 Maret 2007

ht

tp :// w

w

w

.p

Maret 2008

ap

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Sumber: BPS, Susenas Panel 2007 - 2011


71

V


Kemampuan Daya Beli Masyarakat di Papua Barat, 2010—2012

.id

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP)

Fak-Fak

589,06

Kaimana

600,31

601,27

.b ps .g o

603,01

Teluk Wondama

601,00

601,97

602,76

ba

Kabupaten/Kota

600,33

601,28

588,30

589,12

590,54

588,85

590,23

591,79

598,18

600,62

601,41

560,70

562,22

563,96

Tambrauw

441,15

443,07

446,25

Maybrat

582,12

583,20

584,54

Kota Sorong

635,48

638,70

641,28

Prov. Papua Barat

596,08

599,28

601,56

2010 (2)

ra t

(1)

598,46

ua

Teluk Bintuni

ap

Manokwari

.p

Sorong Selatan

w

Sorong

ht

tp :// w

w

Raja Ampat

2011

2012

(3)

(4)

592,30

594,23

Sumber: BPS, Susenas 2010 - 2012


72

VI

(1) Perumahan dan Lingkungan

2011

2012

2011

2012

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kab. Fakfak

98,91

97,87

100,00

100,00

78,52

76,41

Kab. Kaimana

91,32

89,03

.b ps .g o

2012

99,37

99,22

57,73

53,70

Kab. Teluk Wondama

92,02

99,79

86,85

92,26

11,15

11,14

Kab. Teluk Bintuni

97,58

ba

98,98

98,18

12,63

14,44

Kab. Manokwari

95,98

98,89

99,12

98,79

51,86

54,61

77,21

97,62

67,52

71,56

36,94

27,28

87,68

90,62

92,86

92,13

50,13

43,20

Kab. Raja Ampat

92,24

92,94

86,45

87,33

37,68

40,09

Kab. Tambrauw

76,88

80,56

80,47

78,05

32,52

20,12

Kab. Maybrat

94,96

97,11

96,92

98,12

57,16

59,05

Kota Sorong

96,31

98,79

99,14

99,83

73,25

86,90

Prov. Papua Barat

93,99

96,67

95,89

96,19

54,12

56,00

Kabupaten/kota

ht

tp :// w

w

w

Kab. Sorong

.p

Kab. Sorong Selatan

ap

(1)

97,94

Dinding Permanen

.id

Atap Layak

ra t

Lantai Bukan Tanah

ua

Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Perumahan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011—2012



73

VI


2011 (2)

2012

2011

2012

(3)

(4)

(5)

73,23

26,35

22,29

81,16

Kab. Kaimana

35,36

46,81

35,26

31,89

9,17

11,39

54,99

27,71

55,35

51,97

35,3

36,74

29,43

29,24

49,14

50,64

Kab. Sorong Selatan

37,07

37,96

22,53

19,29

Kab. Sorong

69,22

54,64

41,01

42,19

Kab. Raja Ampat

23,17

39,87

26,36

32,05

Kab. Tambrauw

50,65

20,22

30,22

9,68

Kab. Maybrat

35,66

42,58

9,99

27,57

Kota Sorong

32,26

17,57

44,37

61,04

Prov. Papua Barat

40,39

36,53

39,23

42,78

ba

ra t

Kab. Fakfak

tp :// w

(1)

Sanitasi Layak*

.b ps .g o

Air Minum Layak*

Kabupaten/kota

.id

Persentase Rumah Tangga yang Meangakses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011—2012

ua

Kab. Teluk Wondama

ap

Kab. Teluk Bintuni

ht

w

w

.p

Kab. Manokwari



74

VI


Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011—2012

.id

2012

2011

2012

(3)

(4)

(5)

80,00

19,50

7,61

50,30

15,73

22,23

5,96

25,26

27,50

26,80

ba

2011

Listrik Non PLN

.b ps .g o

Listrik PLN

Kabupaten/kota

45,75

37,39

32,78

71,57

79,74

7,77

4,84

19,37

23,55

20,42

26,04

71,24

71,42

11,69

15,13

Kab. Raja Ampat

9,23

12,59

49,91

49,65

Kab. Tambrauw

10,25

16,37

32,81

59,21

Kab. Maybrat

18,32

17,38

28,50

42,43

Kota Sorong

91,75

98,35

6,42

1,49

Prov. Papua Barat

62,10

66,98

16,09

15,01

(1)

(2) 66,68

Kab. Kaimana

54,37

ra t

Kab. Fakfak

Kab. Teluk Wondama

41,74

ua

Kab. Teluk Bintuni

ap

Kab. Manokwari

ht

tp :// w

w

w

Kab. Sorong

.p

Kab. Sorong Selatan



75

VII

(1) Sosial Lainnya

Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Alat Komunikasi Informasi dan Teknologi di Provinsi Papua Barat Tahun 2011—2012

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

Kab. Fakfak

5,15

2,85

66,39

75,33

Kab. Kaimana

2,50

2,36

55,23

57,20

Kab. Teluk Wondama

0,00

1,50

18,33

64,79

Kab. Teluk Bintuni

2,58

2,68

60,79

Kab. Manokwari

5,08

4,98

Kab. Sorong Selatan

0,81

0,75

ua

2011

2012

(7)

(8)

(9)

4,39

4,50

8,92

11,13

4,63

4,36

9,14

10,14

0,00

0,16

0,39

7,40

71,59

1,79

3,40

14,27

11,54

70,16

82,29

8,93

8,43

14,48

26,11

27,05

33,22

2,44

2,81

8,91

7,76

Kab. Sorong

0,55

2,08

72,25

71,79

3,69

4,08

6,41

9,99

Kab. Raja Ampat

0,00

0,00

27,19

33,15

1,03

1,05

3,06

6,19

0,00

0,00

0,89

10,30

0,00

0,00

0,00

0,62

0,00

0,00

5,39

3,65

0,00

0,59

0,00

0,96

Kota Sorong

5,95

7,19

93,00

97,43

9,22

11,45

17,67

25,77

Prov. Papua Barat

3,63

3,90

64,61

71,71

5,83

6,31

11,55

17,01

ap

w

(1)

w

Kab. Tambrauw

2012

(6)

ht

tp :// w

Kab. Maybrat

2011

.b ps .g o

2011

Laptop/ notebook

ra t

2012

ba

2011

Destop/PC

.p

Kabupaten/Kota

Handphone

.id

Telepon Rumah



76

VII

(2) Sosial Lainnya

Persentase Penduduk yang Mengakses Intenet di Provinsi Papua Barat Tahun 2012

Warnet

(6)

Lainnya

(7)

5,65

7,78

31,85

7,20

0,71

72,65

3,56

Kaimana

3,02

16,71

39,74

22,62

0,00

49,99

7,12

T. Wondama

2,19

0,00

37,86

13,48

13,76

58,86

0,00

T. Bintuni

12,11

5,68

4,76

12,32

2,34

90,42

12,74

Manokwari

16,29

12,03

19,37

9,21

56,82

24,70

68,35

18,67

0,00

68,06

3,58

20,09

23,17

11,69

11,91

64,30

29,14

0,00

28,59

23,50

9,14

62,34

3,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

27,82

3,92

28,92

21,92

17,43

Kota Sorong

19,57

22,07

26,81

14,68

7,70

73,09

13,16

11,71

15,68

28,42

15,98

7,62

67,31

17,13

6,91

Raja Ampat

3,27

w

tp :// w

Tambrauw Maybrat

Papua Barat

32,52

ap

Sorong

0,00

.p

4,95

w

Sorong Selatan

ba

Fakfak

ra t

(5)

HP

ua

(4)

Kantor Sekolah

ht

(1)

Tempat Mengakses Internet

.id

Kabupaten/ Kota

.b ps .g o

% Penduduk Yang Mengakses Rumah Internet (2) (3)



77

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

bp s. go

No title

Recommend Documents