1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Pembangunan nasional meliputi keseluruhan wilayah tidak terkecuali pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar berlangsung benar-benar sesuai prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi UU No.32 Tahun 2004. Kemudian ada perubahan dengan UU No 8 Tahun 2010 dititik beratkan pada kabupaten dan kota, sebagian besar jumlah dan jenis urusan otonomi daerah untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, dimana daerah
mempunyai
kewenangan
dan
tanggungjawab
menyelenggarakan
kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk menjamin kelancaran, pelaksanaan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan menghindari adanya penyelewengan, maka perlu diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan.1 Ketika otonomi mulai digulirkan harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan 1
Muhammad Khusaini, 2006. Ekonomi Politik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPFE UNIBRAW, Malang, Hal. 5
2
wilayahnya sendiri. Sesuai asas money follows function, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru. Dengan demikian Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian Daerah dapat direalisasikan.2 Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada Daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari Daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil Daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan Daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah daerah tersebut tentunya akan membawa konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di antara konsekuensi ini adalah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara menyatakan bahwa daerah
2
Ibid. Hal. 7
3
otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumbersumber keuangan sendiri.3 Pada era otonomi daerah justru bukan kemandirian daerah yang terwujud, melainkan ketergantungan daerah yang makin besar kepada Pusat, sesuatu yang menjadi keprihatinan kita bersama.Berdasarkan latar belakang permasalahan itulah kemudian Pemerintah bersama berbagai stakeholders lainnya merasa terpanggil untuk mencari suatu solusi yang tepat di dalam pengembangan kemandirian daerah sejalan dengan nafas otonomi dan desentralisasi. Diharapkan nantinya
daerah
menjadi
lebih
tahu
bagaimana
cara
mereka
untuk
mengembangkan diri sehingga tercipta suatu pola kemandirian daerah yang selain memajukan daerah itu sendiri sekaligus mensejahterakan masyarakatnya Untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, dilakukan beberapa strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diarahkan pada upaya terus menerus untuk: (a) menyempurnakan Sistem dan Prosedur perpajakan dan retribusi daerah dengan berpedoman pada misi yang terkandung dalam UU No. 18 Th. 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya yaitu UU No. 34 Th. 2000, dan perubahan dilanjutkan dengan UU No 28 tahun 2009 dengan tetap memperhatikan asas keadilan, pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem
3
Koswara,2000 Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, hal 5
4
administrasi; (b) menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran baik pajak daerah maupun retribusi daerah dengan mengintensifkan penyuluhan dan tauladan yang langsung pada sasaran; (c) meningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah serta penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan (pelayanan cepat, tepat dan biaya ringan) guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (d) menghitung kembali sektor-sektor kekayaan daerah baik potensi maupun penetapan tarifnya; serta (e) meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait dan aparat pengelola keuangan daerah. Dalam upaya menghadapi dampak krisis ekonomi global, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk : (1) Mengamankan pelaksanaan APBD tahun ini ; (2) Mendukung penguatan pada sektor moneter dan dan sektor riil Menurut Abdul Halim,4 ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola
dan
menggunakan
keuangannya
sendiri
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk itulah, peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara 4
Abdul Halim, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, hal 167
5
efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statisitik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan rencana pembangunan dapat tercapai, maka diperlukan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah yang salah satunya adalah penerimaan dari retribusi pasar.
Pendapatan retribusi pasar dapat dicapai bilamana ada suatu
sistem perencanaan yang mantap, pengelolaan keuangan yang baik serta efektif. Apabila setiap unit kerja telah mampu membuat rencana kerja yang baik dan teliti, maka target yang direncanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar akan tercapai. Pengelolaan keuangan daerah termasuk retribusi daerah Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 5 Berdasar asumsi di atas, maka tugas-tugas Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yang sedang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggungjawab serta adanya kerelaan dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan retribusi pasar dalam menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dapat dipenuhi. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar
5
Munawir Hadi, 1999, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, hal 51
6
yang menjadi tanggungjawab pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, belum nampak jelas, sebagai misal: 1. Sebagian besar program-program meningkatkan pendapatan retribusi pasar belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena pertimbangan operasional yang harus ditentukan dan ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 2. Penyesuaian program-program peningkatan pendapatan retribusi pasar, juga harus mempertimbangkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar. 3. Program peningkatan pendapatan retribusi pasar oleh Dinas Pengelolaan Pasar diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan diupayakan dapat mengembangkan potensi daerah dalam sektor pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mendatangkan pendapatan bagi daerah Kota Surakarta. Tabel 1.1 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006-2010 Tahun Angg.
Retribusi Pasar Total PAD Persentase (Rp) (Rp) Kontribusi 2006 8.727.722.807 59.101.372.207 14,77 2007 9.986.689.148 66.052.438.987 15,12 2008 10.833.038.784 78.585.751.288 13,78 2009 11.439.809.303 89.430.997.982 12,79 2010 13.094.728.043 96.199.901.000 13,61 (Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta) Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa retribusi pasar setiap tahun meningkat, tetapi peningkatan tersebut kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah justru menurun. Dengan pemberdayaan pasar yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar, tetapi karena beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pasar tradisional, sehingga mengalami penurunan
7
persentase kontribusinya ke Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan sumbangan untuk kelancaran pembangunan daerah. Jadi penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Tradisioal yang harus dilaksanakan oleh pegawai Dinas Pengelola pasar dan para pedagang pasar belum optimal dalam penerapannya Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pengelolaan Pasar guna menciptakan kondisi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman, serta mengoptimalkan kontribusi pasar guna mendukung kelancaran pembangunan pemerintah daerah adalah menumbuh kembangkan dan memberdayakan pasar dengan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pasar yang memadai. Sinta Tri Kumilausari,6 meneliti tentang Strategi pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kota Surakarta yaitu pembangunan (renovasi) pasar, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan pengelolaan sampah pasar. Pembangunan (renovasi) pasar sudah berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terealisasinya pembangunan 3 pasar dari 4 target yang ditetapkan pada tahun 2008, yaitu Pasar Legi, Pasar Gading, dan Pasar Windujenar. Pemeliharaan fasilitas pasar dilakukan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pasar dan elektrikal mekanikal pasar yang dilakukan dengan perbaikan maupun penambahan fasilitas baru, sedangkan pemeliharaan sarana dan prasarana elektrikal mekanikal pasar dilakukan dengan perawatan kelistrikan yaitu melakukan penggantian alat-alat listrik. Pengembangan 6
Tri Kumilausari, 2009, Penelitian tentang Strategi Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surakarta, hal 156
8
pengelolaan persampahan pasar dengan meningkatkan kebersihan pasar melalui penambahan maupun pengantian alat kebersihan di masing-masing pasar. Kemudian juga mengupayakan pedagang supaya sadar akan kebersihan pasar. Peningkatan keamanan dan ketertiban pasar dilakukan melalui pembinaan dan penambahan personil petugas keamanan pasar kemudian juga dilakukan penertiban pedagang oprokan secara insidental di pasar tradisional. Pembinaan pedagang pasar dilakukan dengan melakukan penyuluhan terhadap pedagang melalui paguyuban masing-masing pasar maupun secara insidental langsung kepada pedagang untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar tahun 2008 melalui pemberdayaan pasar tradisional sudah berjalan cukup baik, hal ini terbukti dengan meningkatnya penerimaan retribusi pasar dari tahun 2007 sampai tahun 2008 sebesar Rp 9.986.689.148 menjadi Rp 10.833.038.784. Akan tetapi dari persentase Retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari 15,12 % menjadi 13,l8 %. Jadi diperlukan model pengelolaan pasar yang ideal dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini mengambil judul “MODEL PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERPEKTIF KEMANDIRIAN DAERAH KOTA SURAKARTA”
B. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
9
1. Bagaimana pelaksanaan Perda no. 1 tahun 2010 tentang model pengelolaan pasar tradisional di kota Surakarta? 2. Bagaimana menyusun Model tradisional untuk
pengelolaan pasar yang ideal pada pasar
mengoptimalkan pendapatan
retribusi pasar
dalam
persepsi kemandirian di kota Surakarta?
C. TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan penelitian untuk menyusun tesis ini dapat disajikan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda no. 1 tahun 2010 tentang model pengelolaan pasar tradisional di kota Surakarta 2. Untuk menyusun Model yang ideal pengelolaan pasar tradisional yang dapat mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar dalam persepsi kemandirian di kota Surakarta
D. MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat dari penelitian ini penulis akan menguraikan, baik itu kegunaan yang sifatnya khusus maupun yang sifatnya umum adalah sebagai berikut. 1. Aspek Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang implementasi model pengelolaan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Di Kota Surakarta
10
2. Aspek Akademik Hasil penelitian ini diharapkan berguna sekali sebagai kajian ilmiah untuk Pemerintah Kota Surakarta terhadap telaah masalah yang timbul dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar tradisional di Kota Surakarta dan memberikan masukan tentang aspek-aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam rangka peningkatan retribusi pasar di Kota Surakarta
E. KERANGKA PEMIKIRAN Implementasi Perda No. 1 th. 2010
Pasar Tradisional
Kelemahan
a.Internal 1. Fisik 2. Non Fisik
Kekuatan
b.Ekternal Kebijakan Pemerintah Pusat Meningkatkan Retribusi Pasar Model Ideal Meningkatkan PAD
Gb. 1.1 Deskripsi Gambar 1.1
Kemandirian Pasar Tradisional
11
Ketika dikeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Sehingga diharapkan bagi Manajemen Pengelola Pasar lebih jelas, tegas dan profesional dalam mengelola pasar baik dari segi fisik maupun non fisik. Dari segi fisik misalnya tentang bangunan pasar serta infrastruktur
dan non fisik misalnya mengenai manajemen pengelola pasar
didalam mengatur pedagang. Hasil Implementasi dari Perda menyatakan bahwa ternyata muncul kekuatan dan kelemahan, mengingat bahwa kondisi pasar tradisional di Kota Surakarta berbeda beda, bisa dinyatakan dalam kelas-kelas yaitu kelas I sampai dengan kelas III. Kelas I yang mendominasi kekuatan sedang kelas III yang mendominasi kelemahan. Diharapkan bahwa dengan adanya Perda tersebut akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang besar dalam bentuk retribusi pasar, namun belum ditunjukkan peningkatannya karena ternyata menurun dari kontribusi Retribusi pasar terhadap PAD. Maka dengan kekuatan-kekuatan pasar yang ditemukan dijadikan sebagai model yang ideal dalam meningkatkan retribusi pasar guna meningkatkan PAD. Yang nantinya diharapkan kemandirian daerah bisa terwujud.
E. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
12
Masri Singarimbun dan Sofyian Effendi mengemukakan bahwa: “Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkankonsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.7 Metode deskriptif digunakan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Metode deskriptif dimaksudkan untuk menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang lebih berharga daripada sekedar jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka.” Sebagaimana pernyataan H.B. Sutopo yaitu dengan penelitian deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar memiliki arti lebih dari sekedar angka angka atau frekuensi. 8 2. Metode Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah social-legal research, hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dkaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain9 Menurut H.B Sutopo untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan
informan yang
dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui permasalahan penelitian ini secara lebih mendalam. Namun 7 8
9
Masri Singaribuan dan Sofyan Effendi, 1995, Metode Penelitian survey, LP3ES, Jakarta, Hal 4 H. B. Sutopo. 2002. Metodelogi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.Hal. 35 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 34
13
demikian informan yang dipilih diharapkan dapat dapat memberitahu atau menunjukkan informan lain yang lebih tahu, sehingga pilihan informan dapat berkembang menjadi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data.10 Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, sedangkan dalam penelitian ini informan yang direncanakan akan dipilih sebagai sumber data adalah: a. Kepala Bidang Pendapatan Pasar b. Staf Bidang Pendapatan Pasar c. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar d. Staf Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar e. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan f. Staf Bidang Pengawasan dan Pembinaan 3. Lokasi Penelitian Penelitian
tentang
strategi
Dinas
Pengelolaan
Pasar
dalam
mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar di Kota Surakarta ini mengambil lokasi di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dimana Kota Surakarta mempunyai potensi penerimaan retribusi pasar yang sangat potensial. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: a. Pada instansi tersebut penulis dapat menemukan gejala yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Hal ini terlihat dari Pendapatan Asli 10
H. B. Sutopo. 2002. Metodelogi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press. hal 22
14
Daerah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun kontribusi sektor retribusi pasar terhadap PAD justru mengalami penurunan. b. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta mempunyai fungsi dan peranan sebagai pihak pelaksana pengelola
pasar dalam rangka keberhasilan
pelaksanaan kegiatan pasar di Kota Surakarta. 4. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a. Sumber data primer Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumber aslinya yaitu para informan dari hasil wawancara untuk mendapatkan data primer. b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung dari sumber aslinya, akan tetapi dari sumber lain melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder di antaranya adalah arsip, peraturan perundangundangan, dan dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: 1) Arsip, surat, dokumen yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Pemerintahan Daerah
tahun 2010 tentang
15
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern 5) Peraturan Daerah No. 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional 5. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan 3 macam pengumpulan data yang meliputi: a. Wawancara Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur, maka wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, dan mengarah pada kedalaman informasi yang diperoleh (H.B. Sutopo, 2002) 11 Wawancara ini sifatnya melebar, cara memperoleh informasi dengan melakukan Tanya jawab secara tatap muka, melebar, dan kontinu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Wawancara ini dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapat data yang dirinci dan melebur, serta dapat dilakukan secara berulang kali sesuai dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan masalah yang sedang ditelitinya. b. Dokumentasi Dokumentasi yaitu dilakukan dengan mencatat dan mengambil sumbersumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.12
11 12
Ibid, hal. 50
Ibid, Hal. 59
16
c. Observasi Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi berperan pasif dimana peneliti kehadiraannya dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subyek yang diamati. Peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif.13 6. Tehnik Validitas Data Menurut Lexy J. Moleong Validitas data menunjukkan sejauh mana kualitas data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi
merupakan
teknik
pemeriksaan
keabsahan
data
yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekkan atau pembanding terhadap data itu.14 Dalam penelitian ini, menggunakan validitas triangulasi data yaitu penelitian menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. 7. Teknik Analisa Data Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik Analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen analisis data, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. 1. Reduksi data Menurut H.B. Sutopo, Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang
13 14
Ibid, Hal. 66 Lexy J Moleong , 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal 178
17
hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.15 Proses ini berlangsung terus selama pelaksanaan riset yang dimulai bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung sampai penelitian berakhir. 2. Sajian data Menurut H.B. Sutopo, Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan.16 Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisi kualitatif yang valid. 3 Penarikan simpulan/ verifikasi Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti tentang arti data yang diperoleh dan mencatat keteraturan, pola pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab-akibat, dan
15 16
H. B. Sutopo. 2002. Metodelogi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori DanTterapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.Hal. 92 Ibid, hal. 93
18
proposisi, Menurut H.B. Sutopo pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya.17 Dalam model analisis interaktif, ketiga komponen analisis data tersebut berjalan bersama pada waktu kegiatan pengumpulan data sebagai satu siklus yang berlangsung sampai akhir penelitian.
8. SISTEMATIKA PENELITIAN Untuk mempermudah mendapatkan gambaran tentang pembahasan, maka ringkasan sistematika penelitian adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan BAB II LANDASAN TEORI Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang akan mendukung dalam penelitian yang meliputi Budaya Hukum Dalam Perpektif Hukum di Masyarakat dan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pasar BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Dalam bab ini diuraikan tentang Gambaran Umum lokasi penelitian, Kebijakan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini diuraikan tentang Program Pengelolaan Pasar
17
Ibid, hal. 92
19
Tradisional. Penerimaan Retribusi Pasar dan Analisa Tradisional. Hasil Implementasi Perda No. 1 tahun 2010
Pengelolaan Pasar dan Model Yang
Ideal dalam Pengelolaan Pasar Tradisional. BAB V PENUTUP Bab terakhir berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan dan saran-saran yang perlu diajukan.
