&
WAS'
PT WASKITA KARYA (Persero)Tbk INDUSTRIKONSTRUKSI
KANTORPUSAT
GedungWaskita,Jl.MT.HaryonoKav.No.l0Cawang-Jakarta1334O.Telp.(021)8508510&8508520.Faks.(021)
[email protected]
KEPUTUSANDTREKST PT. WASKTTAKARYA(PERSERO)Tbk NOMOR= 32lSKlwK/PEN/2013 TENTANG PENETAPAN PEDOMANSISTEM NEGARA(LHKPN) LAPORANHARTAKEKAYAANPENYELENGGARA PT. WASKTTAKARYA(PERSERO)Tbk DTREKST PT. WASKTTAKARYA(PERSERO)Tbk Menimbang: KPKnomor : 07lKPKl02l2005 a. Bahwa,sesuaiSuratKeputusan tanggal18 Pebruari 2005tentangTata CaraPendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LaporanHafta Kekayaan Penyelenggara Negara; KorupsiNo. R-1118/01-12/ b. Bahwa,sesuaiSuratWakilKetuaKomisiPemberantasan 0312009, teftanggal20 Maret2009,perihalTindakLanjutKomitmenBUMNdalam Pencegahan Korupsi; c. Bahwa,telah ditetapkankembaliStrukturOrganisasi Perusahaan PT. WaskitaKarya (Persero)Tbk, sesuaiKeputusanDireksiPT. WaskitaKarya(Persero)Tbk Nomor : 03lSKlwKl2013 tanggal23 April2013; d. Bahwa,sesuaiKeputusanDireksiPT. WaskitaKarya(Persero)Tbk Nomor : t6lSKl WK/PEN/2013 & Pengangkatan tanggal 24 April 20L3, tentang Pemberhentian (Persero) PejabatStrukturalDilingkungan PT.WaskitaKarya Tbk; e. Bahwa,sehubungandenganbutir a s.d d diatas,maka dipandangperlu untuk menetapkan PedomanPengelolaan LaporanHafta KekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN)PT. WaskitaKarya (Persero)Tbk dengan KeputusanDireksiPT. Waskita Karya(Persero)Tbk. Mengingat: Nomor19 tahun2003tentangBadanUsahaMilikNegara; a, Undang-Undang b, Undang-Undang Nomor40 tahun2007tentangPerseroan Terbatas; c. Undang-Undang RepublikIndonesiaNomor28 Tahun 1999tentangPenyelenggara NegarayangBersihdab BebasdariKorupsi, Kolusidan Nepotisme; d, Akta Pendirian PT.WaskitaKarya(Persero) Nomor80 tanggal15 Maret1973dibuat oleh NotarisKartiniMuljadi,SH di Jakartabesertasegalaperubahannya, dengan perubahan AktaterakhirNomor74 tanggalB Agustus2008dibuatoleh NotarisImas Fatimah,SHdi Jakafta; e. KeputusanPemegangSahamNomor : KEP-135/MBU|20IL dan Nomor : 5-2005/ PPA/DU/0611; f. InstruksiMenteriBUMNNomor : INS-01/MBU|2009 tanggal30 September2009 tentang Penyelenggara Negarayang Wajib Menyampaikan LHKPNdi Lingkungan BadanUsahaMilikNegara. g. SuratEdaranMenteriBUMNNo,05/MBU/2013 tanggal30 September2013tentang Roadmap menujuBUMNBersih.
Memperhatikan: 12 Nopember 2073; a, RapatDireksiTanggal b. Surat KeputusanDireksiPT.WaskitaKarya (Persero)Tbk Nomor: 25/SK/WK/PEN/ 2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang PenetapanKoordinatorPengelolaLHKPNdi Tbk.. lingkungan PT.WaskitaKarya(Persero) MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PENETAPANPEDOMANSISTEMLAPORANHARTAKEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PT. WASKITA KARYA(Persero) Tbk,
Pasal1 PENGERTIAN ini yangdimaksud DalamKeputusan dengan: (1)
DireksiNo.: Pegawaiadalahpegawaiperusahaan, sesuaidenganSuratKeputusan 45lSKlWKl2011 2011tentangSistemStatusdan Pengelolaan tanggal14 Desember PegawaidiLingkungan PT.WaskitaKarya(Persero),
(2)
JabatanOperasional dan JabatanFungsional Jabatan adalahJabatanStruktural, dalamPerusahaan.
(3)
Penyelenggara Negara (PN) adalahPejabatNegarayang menjalankanfungsi eksekutif,legislatif, atauyudikatifdan pejabatlainyangfungsidan tugaspokoknya penyelenggaraan berkaitandengan negaradi perusahaan sesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan yangberlaku.
(4)
Penyelenggara Negara Yang Bersih adalah Penyelenggara Negara yang penyelenggaraan praktek dari korupsi, mentaatiasas-asas umum negaradan bebas perbuatan kolusidan nepotisme, serta tercelalainnya.
(5)
Korupsi adalahtindakpidanasebagaimana dimaksuddalamketentuanperaturan perundang-undangan yangmengaturtentangtindakpidanakorupsi.
(6)
Kolusi adalah permufakatanatau kerjasamasecara melawanhukum antarPenyelenggara Negaraatau antara Penyelenggara Negaradan pihak lain yang merugikan oranglain,masyarakat danataunegara.
(7)
Nepotisme adalah setiap perbuatanPenyelenggara Negara secara melawan hukumyang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninyadi atas kepentingan masyarakat, bangsadan negara.
(8)
Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalahasasyang menjunjung tinggi norma kesusilaan,kepatutandan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelengara Negarayangbersihdan bebasdarikorupsi,kolusidan nepotisme.
(9)
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksaadalah lembagaindependenyang beftugas untuk memeriksakekayaanPenyelenggara Negaradan mantanPenyelenggara Negara praktekkorupsi,kolusidan nepotisme. untukmencegah
(10) Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) adalahlembagaberbadanHukumyang ditetapkanpemerintahRepublikIndonesiauntuk menanganimasalah-masalah korupsidi Indonesia.
(11) Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara (LHKPN) adalahLaporan Negaradi Negarabagi PejabatPenyelenggara Harta KekayaanPenyelenggara Tbk. PT.Waskita Karya(Persero) lingkungan data pelaporan untukpengisian (12) Formulir LHKPNadalahformuliryang.digunakan perusahaan sesuai ketentuan Negara di Pejabat Penyelenggara kekayaan harta ' peraturanperundangan yangberlaku. yang ditugaskan (13) Koordinator Pengelola LHKPN adalahpejabatperusahaan perusahaan(Direksi)untuk mengelolaadministrasiLHKPNpejabatperusahaan Direksi. sesuaiSuratKeoutusan Pasal2 UMUM KETENTUAN (1)
kerjaPT.WaskitaKarya Negara(PN)di lingkungan SeluruhPejabatPenyelenggara pelaporanHafta Kekayaan (Persero)Tbk wajib melaksanakan teftib administrasi yangberlaku. PejabatNegarasesuaiketentuan
(2)
seluruhhartakekayaanyang dimiliki melaporkan SetiapPejabatPN berkewajiban jabatannyakepadaKPKdenganmengisi sebelum,selamadan setelahmemangku LHKPN,
(3)
standarFormulirModelKPK-A(FormLHKPNpejabatPN menggunakan Pelaporan A) dan FormulirModelKPK-B(Form-B)yang telah ditetapkanPemerintaholeh KantorKPK.
(4)
Form-Aadalahformuliryang digunakanuntuk pengisianlaporanhafta kekayaan Negarayang telah terkenakewajibanmelaporuntuk pertamakali Penyelenggara sebelumnya). melapor(belumpernahmelaporLHKPN
(5)
yaitu: untukpelaporan Form-Badalahformuliryangdigunakan a. PN yang telah melaporkanLHKPNdenganformulirA dan telah menduduki jabatanselama2 tahun, b. PN yang mengalamimutasidan atau promosijabatan,rotasijabatan,mutasi jabatan, jabatanataupensiun, c. PNyangmengakhiri LHKPN. d. PNtertentuataspermintaanKPKdalamrangkapemeriksaan Pasal3 NEGARAPERUSAHAAN PEJABATPENYELENGGARA
(1)
Tbk adalahpejabatdengan Penyelenggara Negaradi PT.WaskitaKarya(Persero) Jabatansebagaiberikut:
a. b. c. d. e. f. , J g.
Komisaris Utama Komisarislndependen Komisaris DirekturUtama Direktur KepalaUnitKerja(KepalaDepaftemen) Divisi) KepalaUnitBisnis(Kepala
h. WakilKepalaUnitBisnis(WakilKepalaDivisi) i. DirekturAnakPerusahaan j. KepalaBagianUnitKerja k. KepalaBagianUnitBisnis l. KepalaProyek , m, Pejabat lain yang memilikifungsi strategisdalam kaitannyadengan penyelenggaraan yangditetapkan negarasesuaidenganketentuan Direksiatau peraturan perundang-undangan yangberlaku. (2)
KoordinatorPengelolaan LHKPNdan seluruhPejabatPenyelenggara Negaradi lingkungan kerjaPT.Waskita Karya(Persero) Tbk,wajibtaat dan patuhmelaporkan kewajibanadministrasi LHKPNsecarateftib sesuaiSurat KeputusanDireksidan yangberlaku. ketentuanUndang-Undang sertaPeraturan Pemerintah Pasal4 PENGELOLA LHKPNPERUSAHAAN
(1)
Pengelola LHKPN dan uraiantugasnya ditetapkan denganSuratKeputusan Direksi
(2)
Pengelola LHKPNdi lingkungan PT.Waskita Karya(Persero) Tbk adalahSekretaris Perusahaan sebagaiKoordinatorPengelolaLHKPNdi perusahaansesuaiSurat Keputusan DireksiNomor: 25/SK/WK/PEN/2013 tanggal15Juli2013.
(3)
perusahaan yaitu: UraiantugasKoordinator Pengelola LHKPN pemantauan a. Berkoordinasi denganKPKdalampendistribusian FormulirLHKPN, pengisian dan penyampaian FormulirLHKPN seftasosialisasi kewajiban LHKPN; b. Berkoordinasidengan KementerianNegara BUMN dan KPK mengenai pengelolaan danadministrasi aplikasiWajibLHKPN; c. MenyusunDaftarPenyelenggara Negarayang wajib menyampaikan Laporan Hafta KekayaanPenyelenggara Negara(LHKPN)di lingkunganPT. Waskita Karya(Persero)Tbk. d. MelakukanPemutakhiran data Wajib LHKPNdilingkungan PT. WaskitaKarya (Persero) Tbk padaAplikasi WajibLHKPN, dan/atau; jabatandi lingkunganPT.Waskita e. Menyampaikan data mengenaiperubahan KaryakepadaKPK. f.
(4)
Menyampaikan copy bukti hasillaporanke KPKke KantorKementrian Badan UsahaMilikNegara(BUMN).
KoordinatorPengelolaLHKPNperusahaanbeftanggungjawab kepada Direktur Utama, Pasal5 PROSEDUR PELAPORAN LHKPN
(1)
Pelaporan LHKPNdilakukansendirioleh pejabatPN di perusahaan atau oleh ahli warisnyaapabilapejabatyangbersangkutan meninggal dunia.
(2)
Pengisiandan pelaporanLHKPNagar disertaibukti surat/dokumen pendukung yangberlaku. sesuaiketentuan
(3)
Penyelenggara Negarayang pertamakali(belumpernah)melaporkan LHKPNagar melaporkan LHKPN menggunakan Form-A,
(4)
Penyelenggara Negarayangtelahmelaporkan LHKPNberumur2 (dua)tahunatau lebih,harusmelaporkan kembaliLHKPN menggunakan Form-B
(s)
Penyelenggara Negarayangtelahmelaporkan LHKPNdan berumur2 (dua)tahun jabatan,harusmelaporkan kembali atau lebih,tetapiada promosiatau perubahan LHKPNmenggunakan Form-B
(6)
Penyelenggara Negarayang sudahmaupunbelummelaporkan LHKPN,dan harus pensiun (MPP) menjalani atausudahtidakwajiblapor,selambat-lambatnya 2 (dua) jabatan bulandari waktu perubahan tetap harusmelaporkan kembaliLHKPNyang (belumpernahlapormenggunakan formnyadisesuaikan Form-A, denganstatusnya sudahpernahlapormenggunakan Form-B).
(7)
KepadaparaPenyelenggara Negaradi lingkungankerjaPT.Waskita Karya(Persero) Tbk agar segeramengisiForm isianLHKPNdan .d'rserahkan melaluiKoordinator LHKPNPT.Waskita Karya(Persero) Tbk,dalamhal ini adalahSekretaris Perusahaan ke KantorKomisiPemberantasan untuksegeradisampaikan Korupsi(KPK).
(8)
KoordinatorPengelolaanLHKPNdan Pejabat Penyelenggara Negara wajib menyimpandan mengarsipseluruharsip dokumenLHKPNyang dimilikidan menjaditanggungjawabnyasecararapidanteftib. Pasal6 SANKSIPELAPORAN
\r/
PejabatPN di lingkungankerja PT.WaskitaKarya(Persero)Tbk, wajib taat dan patuh melaporkankewajibanadministrasiLHKPNsecara tertib sesuai Surat yang Keputusan Direksidan ketentuan Undang-Undang sertaPeraturan Pemerintah berlaku
(2)
yang tidak teftib melaporkan PejabatPN di perusahaan LHKPNakan dikenakan sanksiyaitu: a. b. c. d. e. f.
(3)
SuratTegurandariatasanlangsung SuratTegurandariDireksi pangkat(grade) Penundaan kenaikan penghasilan Peninjauan kenaikan ataukompensasi lainnya peninjauan promosijabatan Evaluasi Sanksilainyangakanditetapkan Direksi
juga disesuaikan pelaporan Penentuan sanksipenertiban LHKPN denganketentuan peraturanperundangan KPKyangberlaku. Pasal7 KETENTUANLAIN
(1)
Bagi pejabatPN sesuaiPasal3 Ayat 1 yang masihbaru atau yatlg pertamakali (belumpernah)melaporkan LHKPNdiberikesempatan untuk melaporkan LHKPN menggunakan Form-Apalinglambattanggal30 Januari2014.
(2)
Pelaksanaan dari ketentuanpedomanpelaporan LHKPNini tetaptundukdan tidak beftentangan denganketentuanyangtelahditetapkanpemerintah dan ketentuan perundangan yangberlakudi Pemerintah Republik Indonesia,
Pasal8 PENUTUP (1)
Surat Keputusanini berlakusejak tanggalditetapkandan semua keputusan terdahuluyangbertentangan dengankeputusan ini dianggap tidakberlakulagi.
(2)
Bilamana terjadi perubahankebijakanPerusahaanmaupun perkembangan ,lingkunganusahadikemudianhari, perubahan-perubahan yang tercantumdalam SuratKeputusan ini besertarevisinya tetapberlakusampaidengandiberlakukannya SuratKeputusan lainyangmenyatakan bahwaSuratKeputusan ini tidakberlaku.
Ditetapkandi : JAKARTA Padatanggal : 18 Nopember 2013 DirekturUtama,
M. Choliq
DISTRIBUSI : MENYELURUH
